2016 Laporan. Tahunan

2016

Laporan Tahunan

AKSELERASI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016

Saham JSMR dan Obligasi Jasa Marga

Laporan Dewan Komisaris

Laporan Direksi

Pengembangan Proyek Baru

Analisa dan Pembahasan Manajemen

akselerasi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 di kisaran 5% dan tumbuh hingga 5,1% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi tersebut bergantung pada efektivitas kebijakan di dalam negeri dan luar negeri serta keberhasilan reformasi ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah meningkatkan porsi belanja infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur antar daerah serta memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu indikator peningkatan produktivitas dan efisiensi. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam aspek ekonomi, sosial masyarakat, maupun kelestarian lingkungan. Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol, terutama Tol Trans Jawa. Pemerintah telah menargetkan pembangunan infrastruktur melalui penambahan panjang jalan tol sepanjang 1.000 kilometer (km). Jasa Marga berkomitmen untuk turut serta mewujudkan pencapaian target tersebut melalui pembangunan ruas-ruas tol yang potensial. Melalui pembangunan sejumlah ruas tol itu, Jasa Marga menjadi bagian dari proses pembangunan Indonesia dan terlibat langsung

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Laporan Tahunan 2016

Pengelolaan Human Capital

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2016

Lampiran

Laporan Keuangan Konsolidasian

Pembangunan infrastruktur

Pembanguna

n Jembatan Tu

ntang, Jalan

Tol Semarang-

dalam proyek-proyek strategis nasional di bidang infrastruktur jalan tol, serta berkontribusi meningkatkan penerimaan negara yang jumlahnya terus meningkat. Jasa Marga sebagai operator dan pengembang jalan tol terkemuka di Indonesia memiliki posisi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran Jasa Marga terwujud dari pembangunan dan pengoperasian jalan tol sebagai prasarana distribusi barang dan jasa maupun prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Saat ini Jasa Marga mengelola dan mengoperasikan 593 km jalan tol yang ada di Indonesia. Tidak berhenti di situ, Perusahaan terus menambah konsensi jalan tol hingga total 1.260 km pada akhir tahun 2016. Seluruh proyek tol baru tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2019. Percepatan dan perluasan pembangunan jalan tol ini merupakan upaya berkelanjutan Perusahaan dan sejalan dengan Visi Misi Jasa Marga untuk tetap menjadi pemimpin di industri jalan tol di Indonesia yang terpercaya dan andal. Dengan semangat dan komitmen membangun bangsa, serta melalui pengalaman, kompetensi, dan sumber daya yang berdaya saing dan mumpuni, Jasa Marga siap mendorong percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik wilayah maupun nasional.



1

Solo.

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi


Analisis dan Pembahasan Manajemen

Laporan Direksi


94

102

daftar isi 2-3 4-73 4-5 6 7 8-11 12-19 12-13 14-15 15 5, 15 17 17-19 20-22 23-33 23 24-33 23 34-38 40-41 40 40 41 42-57 42-43 44-45 46 47 48-57 58-60 60-62 63 64-85 64-65 66 68-69 70-73 74-82 74 74 76-81 76 78 79 80 81 81 81 81

2

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daftar Isi Profil Jasa Marga Identitas Jasa Marga Logo Jasa Marga Visi & Misi dan Strategi Jasa Marga Tata Nilai dan Budaya Jasa Marga Sekilas Jasa Marga Perjalanan Penting Jasa Marga Riwayat Singkat Jasa Marga Perubahan Nama Perseroan Kegiatan Usaha Perkembangan Industri Jalan Tol di Indonesia Perkembangan Usaha Jasa Marga Struktur Organisasi Jasa Marga Pemegang Saham Utama, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Struktur Korporasi Grup Jasa Marga Entitas Anak Entitas Asosiasi Wilayah Operasi dan Proyek-proyek Jalan Tol Baru Profil Sumber Daya Manusia Jumlah Karyawan Sebaran Tingkat Pendidikan Usia Karyawan Profil Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Pejabat Senior Jasa Marga Profil Dewan Komisaris Profil Direksi Profil Komite Audit Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Profil Pejabat Senior Jasa Marga Alamat Kantor Cabang, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Jasa Marga Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Situs Web Jasa Marga Ikhtisar 2016 Ikhtisar Keuangan 2012-2016 Ikhtisar Operasional 2012-2016 Peristiwa Penting 2016 Penghargaan dan Sertifikasi Saham JSMR dan Obligasi Jasa Marga Saham JSMR Kronologis Pencatatan Saham JSMR Ikhtisar Saham JSMR Informasi Harga dan Volume Perdagangan Saham JSMR Volume dan Harga Saham JSMR Tahun 2015 dan 2016 Indeks dengan Saham JSMR Sebagai Konstituen Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham JSMR Selama Tahun 2016 Komposisi Kepemilikan Saham JSMR Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pemegang Saham JSMR dengan Kepemilikan 5% atau Lebih Pemegang Saham JSMR dengan Kepemilikan Kurang dari 5%


82

Kepemilikan Saham JSMR oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan 82 Dua Puluh Pemegang Saham JSMR Terbesar 83-85 Obligasi Jasa Marga 83 Kronologis Emisi Obligasi Jasa Marga 84 Obligasi Jasa Marga Beredar Tahun 2015 dan 2016 85 Sepuluh Pemegang Obligasi Jasa Marga 86-93 Laporan Dewan Komisaris 87 Perubahan Komposisi dan Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris Tahun 2016 88 Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2016 88 Program Kerja, Rapat, Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Kepada Direksi 88-89 Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Kepatuhan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 89-91 Pandangan Atas Prospek Usaha Perseroan yang Disusun oleh Direksi 89-90 Pelaksanaan Hal-hal yang Diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan 91 RKAP dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik 91 Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan 92 Penilaian Terhadap Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perseroan Sesuai dengan RKAP 92 Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan 92 Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal 93 Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 94-101 Laporan Direksi 96-97 Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan 97-99 Analisis Kinerja Perseroan 97-98 Perbandingan Target dan Pencapaian Kinerja Perseroan 99 Kendala yang Dihadapi Perseroan 99 Prospek Usaha Perseroan ke Depan 100 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Berkesinambungan 100Perubahan Komposisi Direksi 101 102- Analisa dan Pembahasan Manajemen 177 104 Tinjauan Umum 104 Tinjauan Kinerja Perseroan Dibandingkan dengan Industri Jalan Tol 105Tinjauan Operasi per Segmen Usaha 128 105 Dasar Penerapan Segmen Usaha Jasa Marga 105Segmen Usaha Jalan Tol 127 128 Segmen Usaha Pengembangan Usaha Lain 129 Analisa Kinerja Keuangan Komprehensif

145 157 168 129 130 134 140 142 143 144 170 169171 171 171 171 171 171 172 172 172 173 174177 176

176

176

176 176177 178201 202229 204 206 212 218 219 221 225 226 228 228 229

Aset Lancar, Aset Tidak Lancar dan Total Aset Liabilitas Jangkat Pendek, Liabilitas Jangka Panjang dan Total Liabilitas Ekuitas Laporan Laba Rugi Konsolidasian Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba Usaha Laba Tahun Berjalan Pendapatan Komprehensif Lain Laba Komprehensif Tahun Berjalan Rasio Profitabilitas Laporan Arus Kas Konsolidasian Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Investasi Barang Modal Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi Perbandingan Target 2016 dan Realisasi 2016 Target/Proyeksi yang Ingin Dicapai Tahun 2017 Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar Kebijakan Dividen dan Pembayaran Dividen Tunai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Peningkatan/Penurunan Material dari Pendapatan Bersih Terkait dengan Volume Penjualan atau Jasa Baru Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Perubahan Peraturan Perundang Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berpengaruh Terhadap Perseroan Informasi Kelangsungan Usaha Pengembangan Proyek Baru Pengelolaan Human Capital Perubahan Struktur Organisasi Efektivitas Organisasi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Karyawan Penghargaan Atas Inovasi Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi Karyawan Kesejahteraan Karyawan Hubungan Industrial dan Kebebasan Berserikat Manfaat Pasca-Kerja Karyawan Pengelolaan Tenaga Alih Daya Proses Komunikasi Human Capital Biaya Sumber Daya Manusia



230397 232235 235 235 237239 237 238 238239 239 239 239 239 240241 241244 245249 250252 253271 255264 265269 270271 272298 272273 273 273275 275288 288289 289 289290 291 291296 296 297298 298 299321 299301 301 301304 304310 310311


Tata Kelola Perusahaan Dasar Hukum Penerapan GCG Jasa Marga Prinsip-prinsip GCG Tujuan Penerapan GCG Jasa Marga Kebijakan Internal GCG Jasa Marga Kode Etik Jasa Marga Sosialisasi dan Internalisasi GCG Pokok Budaya Jasa Marga Pedoman Tata Kelola Perusahaan Pedoman Benturan Kepentingan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) Whistleblowing System Komitmen Jasa Marga dalam Penerapan GCG Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Hasil Penilaian terhadap Komitmen dan Konsistensi Penerapan GCG Jasa Marga Struktur, Kebijakan dan Mekanisme Penerapan Tata Kelola Perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan 30 Maret 2016 RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2016 Tindak Lanjut Keputusan RUPS yang Diselenggarakan pada Tahun 2015 Dewan Komisaris Komposisi Dewan Komisaris Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2016 Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Komite di Bawah Dewan Komisaris Direksi Komposisi Direksi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Manual) Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Direksi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi Independensi Direksi dan Direktur Independen




Lampiran




230

398

311 312 313 313319 319 319321 321 322328 329330 331345 331336 331 331332 332 332338 334 335 335 335336 46, 336 336344 337 337338 339 340 340341 341 341 341344 47, 344 344345 345347 346347 347 48, 347 348352 348 348349 349

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Rapat Direksi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Direksi Tahun 2016 Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya Remunerasi Anggota Direksi Komite di Bawah Direksi Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris Assessment Direksi dan Dewan Komisaris Komite-komite Komite Audit Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Independensi Komite Audit Rapat Komite Audit Remunerasi Komite Audit Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Komite Audit Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Profil Komite Audit Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Kebijakan Suksesi Direksi Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Remunerasi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Nominasi, Remunerasi dan Risiko Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Sekretaris Dewan Komisaris Sekretaris Perusahaan Pelaksanaan Tugas Corporate Secretary Riwayat Jabatan dan Pengembangan Kompentensi Profil Corporate Secretary Unit Internal Audit Pengangkatan dan Pemberhentian Head of Internal Audit Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit Pedoman Kerja Internal Audit

349350 350 350351 351352 352 352 352 48, 352 353 353 353 354368 354355 355356 357359 359360 360364 364368 48, 368 369377 378 379382 383 384387 388394 388 388 389390 390394 395396 397 398401 400401 402403 404414 404 405414

Kode Etik Auditor Internal Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Internal Audit dan Sertifikasi Profesi Audit Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Internal Audit Tahun 2016 Hasil Audit Unit Internal Audit Kegiatan Pendukung Audit Lainnya Evaluasi Kinerja Unit Internal Audit Profil Head of Internal Audit Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Sosialisasi Pemahaman Kerangka SPIP Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Laporan Manajemen Risiko Perjalanan Pengelolaan Risiko Jasa Marga Kebijakan Manajemen Risiko Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Risiko Perseroan dan Pengelolaannya Top Risk RKAP 2016 per Bidang Implementasi Program Kerja Manajemen Risiko Tahun 2016 Profil VP Risk and Quality Management Perkara Penting yang Dihadapi Jasa Marga Informasi tentang Sanksi Administratif Kode Etik Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Konsistensi Penerapan GCG Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Perlakuan yang Sama Terhadap Seluruh Pemegang Saham Pengadaan Barang dan Jasa Tata Kelola Teknologi Informasi Auditor Eksternal Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Ringkasan Eksekutif Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2016 Lampiran Daftar Istilah Referensi Peraturan OJK No. 29/ POJK.04/2016 dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 Laporan Keuangan Konsolidasian


3

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Profil Jasa Marga

IDENTITAS Jasa Marga Nama dan Kedudukan

Nama Perusahaan: PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Kedudukan: Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat

Alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550 Indonesia Tel. 62-21 841 3526, 841 3630 Fax. 62-21 841 3540 Email: [email protected] [email protected], [email protected] Situs Web: www.jasamarga.com

Pusat Informasi Lalu Lintas dan Pelayanan Lainnya

JMTIC (Jasa Marga Traffic Information Center) 14080 twitter @ptjasamarga Apps: JMCARe Mobile Apps

Informasi Pendirian Tanggal Pendirian 01 Maret 1978

4


Dasar Hukum Pendirian Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 1978 Modal Dasar Rp 9,52 triliun Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp 3,6 triliun

Informasi Saham

Kepemilikan Pemerintah Indonesia 70% Publik 30% Nama Bursa PT Bursa Efek Indonesia/BEI (The Indonesia Stock Exchange/IDX) Tanggal IPO 12 November 2007 Kode Bursa BEI/IDX: JSMR Bloomberg: JSMR IJ Reuters: JSMR.JK Laporan Tahunan 2016





Gedung Baru

Kantor Pusat

Lampiran

PT Jasa Marga


(Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Sesuai Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Plt. Direktur Administrasi Hukum Umum Kementeriaan HAM No. AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036530.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan No. 1160/L dari BNRI tanggal 27 November 2015 No. 95 dan terakhir diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Direktur Administrasi Hukum Umum Kementeriaan HAM No. AHU-AH.01.03-0110503 tanggal 21 Desember 2016 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No.: AHU-0153029.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 21 Desember 2016, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.


Kegiatan Usaha yang Dijalankan Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha dan penunjang sebagai berikut: Kegiatan Usaha Utama 1. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol. 2. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya. Kegiatan Usaha Penunjang 1. Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan tol. 2. Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda-moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol. 3. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol.


5

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



LOGO Jasa Marga

Perubahan Logo Jasa Marga dari Masa ke Masa

1978 - 1993

1993-2007

2007-sekarang

Sejak tahun 1978, logo Perseroan telah dua kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1993 dan 2007. Logo Perseroan yang digunakan sejak tahun 2007 memperlihatkan perubahan yang merupakan cerminan atas komitmen yang kuat untuk tumbuh menjadi perusahaan yang bercitra sebagai pemimpin, modern, dan profesional di industrinya.

Konfigurasi jalan membentuk huruf “J” (huruf pertama nama Perseroan) yang merupakan cermin perjalanan historis Perseroan, mencitrakan Perseroan yang semakin dinamis.

Warna biru dan kuning pada logo mencerminkan harapan dan masa depan, serta semangat dan komitmen.

Bola berwarna biru menunjukkan bahwa Jasa Marga menuju perusahaan yang memiliki standar global. Pelayanan jalan tol terus dikembangkan untuk memenuhi standar tersebut.

6







Lampiran


Visi & Misi dan Strategi Jasa Marga Perumusan Visi, Misi, dan Tata Nilai Perseroan dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang tekait, yaitu antara lain: Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan, serta memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan. Visi dan Misi Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan melalui Keputusan Direksi No. 50/KPTS/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan. Tahapan Penyusunan Visi, Misi dan Tata Nilai Jasa Marga 1. Direksi melakukan evaluasi terhadap pencapain kinerja dan kekuatan internal Perseroan. 2. Direksi melakukan evaluasi terhadap perubahan strategis lingkungan eksternal Perseroan dan mempertimbangkan peluang bisnis di masa akan datang. 3. Direksi melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. 4. Dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan Bagan Proses Penyusunan Visi dan Misi peluang eksternal serta harapan para pemangku KEBUTUHAN DAN kepentingan, Direksi merumuskan Visi dan Misi HARAPAN PARA PEMANGKU Perseroan. KEPENTINGAN 5. Visi dan Misi tersebut kemudian disampaikan dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris yang kemudian DIREKSI DAN ditetapkan dan disepakati bersama oleh Dewan DEWAN KOMISARIS Komisaris dan Direksi. VISI DAN 6. Direksi menetapkan Visi dan Misi Perseroan melalui MISI Surat Keputusan Direksi. PERUBAHAN PENCAPAIAN STRATEGIS KINERJA DAN LINGKUNGAN KEKUATAN EKSTERNAL DAN Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala setiap tahun INTERNAL PELUANG BISNIS PERUSAHAAN melakukan evaluasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Perseroan.

Visi & Misi Jasa Marga Untuk memberikan kejelasan arah (clarity of direction) dan tujuan bersama yang akan dicapai (unifying focal point), dilakukan review kembali terhadap Visi Perseroan dengan melakukan evaluasi terhadap kekuatan Perseroan dan peluang bisnis dalam jangka panjang baik di jalan tol maupun usaha lain.

Visi Jasa Marga Visi Tahun 2017

Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia.

Visi Tahun 2022

Menjadi Salah Satu Perusahaan Terkemuka di Indonesia.

Dalam melakukan perumusan Misi Perseroan, dilakukan evaluasi kembali terhadap alasan keberadaan Perseroan (reason for being), tujuan Perseroan (fundamental purpose) serta mengomunikasikan manfaat Perseroan (value).

Misi Jasa Marga 1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Jalan Tol. 2. Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal. 3. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa Arti dari Misi Perseroan adalah bahwa Perseroan secara sadar memahami keberadaan Perseroan dalam kegiatan usaha pengembangan dan pengoperasian jalan tol, mempunyai tugas untuk mewujudkan percepatan pembangunan jalan tol untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah. Selain itu, Perseroan juga memahami bahwa keberadaan jalan tol yang dikelola oleh Perseroan harus memberikan manfaat bagi pengguna jalan yang membutuhkan jalan tol yang efisien dan andal serta membutuhkan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Strategi Utama Untuk mencapai Visi dan Misinya, Perseroan menetapkan 3 strategi utama sebagai berikut: a. Pengembangan Bisnis Jalan Tol Menambah panjang jalan tol untuk meningkatkan nilai Perseroan dan untuk tetap mempertahankan pangsa pasar paling sedikit 50% panjang jalan tol. b. Pengoperasian Jalan Tol • Mengoperasikan jalan tol yang efisien, aman, dan bermutu tinggi untuk meningkatkan kinerja operasional. • Memberikan pelayanan yang ekselen bagi pengguna jalan, masyarakat, dan Pemerintah. c. Pengembangan Bisnis Lain • Mengembangkan usaha lain yang secara strategis memperkuat strategi pengembangan dan pengoperasian jalan tol. • Meningkatkan pendapatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya Perseroan.


Guna mendukung Visi dan Misi tersebut, Perseroan terus melakukan pengembangan di berbagai bidang yaitu:

Pengembangan Usaha

• Pengembangan Usaha Jalan Tol Pada tahun 2016, Perseroan berhasil menambah 5 hak konsesi jalan tol dengan diakuisisinya Jalan Tol Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, ManadoBitung, Pandaan-Malang dan Jakarta-Cikampek II Elevated. Dengan penambahan 5 ruas jalan tol tersebut, maka Perseroan memiliki hak konsesi jalan tol sepanjang 1.260 km dengan panjang jalan tol beroperasi sepanjang 593 km. Hal ini menjadikan Perseroan tetap sebagai leader dalam industri jalan tol Indonesia dengan menguasai pangsa pasar jalan tol beroperasi sebesar 61% dari total seluruh panjang jalan tol beroperasi di Indonesia. • Pengembangan Usaha Lain Untuk mendukung bisnis jalan tol yang terus berkembang ke depan, pada tahun 2013 Perseroan membentuk PT Jasamarga Properti yang bergerak di bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan tol. Selanjutnya pada tahun 2015, Perseroan membentuk PT Jasa Layanan Operasi yang bergerak di bidang pengoperasian jalan tol baik jalan tol yang dimiliki Perseroan maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya.

Operasional

Yang dimaksud Perusahaan Terkemuka adalah sebagai berikut: • Memiliki keuntungan finansial (financial soundness) yang relatif tinggi di industrinya dan memberikan nilai investasi dalam jangka panjang (long-term investment value). • Menjadi market leader di industrinya. • Selalu melakukan inovasi sehingga mempunyai kualitas produk dan layanan yang ekselen, melalui inovasi yang terus-menerus. • Memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. • Mempunyai Manajemen Perusahaan yang berkualitas. • Menjadi panutan dalam pengelolaan Human Capital bagi perusahaan lain dan menjadi pilihan untuk berkarier bagi orang-orang yang bertalenta.

Strategi Jasa Marga

Sejak ditetapkannya Visi dan Misi Perseroan pada tahun 2013, Perseroan melakukan langkah-langkah strategis guna tercapainya Visi tahun 2017 “Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia”.

Strategi Pendukung a. Pengendalian Keuangan Pengendalian keuangan untuk meningkatkan nilai Perseroan, mendukung pertumbuhan Perseroan dan mempertahankan financial sustainability. b. Organisasi dan Human Capital Peningkatan kompetensi dan penyiapan kader pimpinan serta karyawan bertalenta yang mendukung transformasi organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan Perseroan. c. Teknologi Informasi dan Rekayasa Teknik Rekayasa teknik dan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja Perseroan. d. Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pengelolaan risiko dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jalan tol dengan mengoperasikan jalan tol yang efisien, aman, dan bermutu dengan terus menambah Gardu Tol Otomatis (GTO), Papan Informasi Lalu Lintas (VMS), CCTV dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, Perseroan juga melakukan integrasi Jalan Tol Jakarta-Brebes dan implementasi pembayaran elektronik Himbara (Himpunan Bank Negara) yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN (Himbara) serta BCA.

Keuangan

Untuk mendukung pendanaan, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) sebesar Rp 1,78 triliun.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis jalan tol ke depan, Perseroan berkomitmen untuk mempersiapkan kader dengan melakukan rekrutmen karyawan baru serta melakukan pendidikan dan pelatihan hingga memberikan beasiswa kepada karyawan berprestasi. Pada tahun 2016, Perseroan merekrut 140 sarjana baru guna mempersiapkan kader Perseroan. Dengan usaha-usaha tersebut, Perseroan optimistis mampu menggapai visi tahun 2017 “Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia”.


7

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Tata Nilai dan Budaya Jasa Marga Untuk mencapai Visi dan menjalankan Misinya, Jasa

maka Tata Nilai Jasa Marga pada tahun 2013 diubah

Marga telah menyusun Tata Nilai yang menjadi pedoman

menjadi: Jujur, Sigap, Mumpuni, dan Respek. Empat Nilai

prinsip (guiding principles) dalam berperilaku (behavior)

inilah yang menjadi landasan dalam interaksi Insan Jasa

dan membuat keputusan (decision making). Untuk itu, Jasa

Marga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Marga membangun Tata Nilai atas dasar empat nilai pokok

Tata Nilai ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan (Corporate Culture) yang Dimiliki Perseroan

Direksi dengan Keputusan Direksi No. 50/KPTS/2013

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan berhasil

tanggal 01 Maret 2013 tentang Visi, Misi, dan Tata Nilai

dilaksanakan apabila disokong oleh budaya perusahaan

Perusahaan. Sebagai suatu bentuk keseriusan dan untuk

yang kuat. Pendekatan internalisasi budaya dilakukan

memantau efektivitas penerapan tata nilai Perseroan,

melalui intervensi pada ketiga aspek yaitu kepemimpinan,

dibuat suatu pedoman sosialisisasi dan evaluasi Visi, Misi,

sistem, dan karyawan. Dengan pendekatan tersebut,

dan Tata Nilai perusahaan yang tertuang pada Keputusan

budaya Jasa Marga selain tertulis dalam kebijakan dan

Direksi No. 173/KPTS/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

prosedur, juga menjadi suatu disiplin (soft skills) yang

Untuk menyesuaikan dengan arah pertumbuhan dan

dipraktikkan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan

pengembangan jangka panjang perusahaan, potensi

dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

yang diakui dan dikembangkan bersama, yaitu JSMR (Jujur – Sigap – Mumpuni – Respek).

bisnis jalan tol untuk masa yang akan datang masih besar, serta untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan,

Empat Nilai Pokok Jasa Marga yang Diakui dan Dikembangkan Bersama, Serta Digunakan Sebagai Landasan Insan Jasa Marga dalam Berinteraksi dengan Para Pemangku Kepentingan

J

JUJUR

Jasa Marga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu JUJUR, adil, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan.

8


S

SIGAP

Jasa Marga SIGAP melayani pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan bertindak peduli dan proaktif serta tetap mengedepankan kehati-hatian.

M

MUMPUNI

Jasa Marga MUMPUNI dalam bekerja atas dasar kompetensi, konsisten, dan inovatif.

R

RESPEK

Jasa Marga RESPEK terhadap pemangku kepentingan dalam bersinergi mencapai prestasi.






Lampiran


Pokok-pokok Budaya Jasa Marga Perseroan telah menetapkan Tata Nilai Jasa Marga sebagai budaya perusahaan yang menjadi landasan dalam interaksi Insan Jasa Marga dengan para stakeholders. Penjabaran Tata Nilai Jasa Marga berdasarkan Keputusan Direksi Jasa Marga No. 08/ KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

Penjabaran Tata Nilai JSMR sebagai Budaya Perseroan

Tata Nilai

Definisi

Penjabaran Jujur: Semangat integritas dari hati nurani, bukan hanya mematuhi peraturan.

J

S

JUJUR

SIGAP

Jasa Marga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu JUJUR, adil, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan.


Adil: Menjunjung tinggi kesetaraan dan fairness. Transparan dan Bebas dari Benturan Kepentingan: Independen dan obyektif.

Sigap Melayani: Bertindak dengan semangat tinggi dalam melayani. Peduli: Memberikan perhatian dengan penuh empati. Proaktif dengan Mengedepankan Kehati-hatian: Mempersiapkan tindakan ke depan dengan mempertimbangkan risiko. Kompeten: Memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan pekerjaan.

M

MUMPUNI

Konsisten: Jasa Marga MUMPUNI Berani bersikap dan menjadi teladan (role model). dalam bekerja atas dasar kompetensi, konsisten, dan Inovatif: inovatif. Mengembangkan gagasan untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.

Respek: Menghargai pihak lain secara proporsional.

R

RESPEK



Sinergi dalam mencapai prestasi: Menjunjung tinggi kerja sama kelompok dan mengelola keberagaman untuk memberi nilai tambah.


9

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Sosialisasi Tata Nilai Perseroan Untuk menjamin penerapan Tata Nilai JSMR tersebut ke dalam kegiatan Perseroan sehari-hari, Perseroan secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada segenap Insan Jasa Marga. Penyebaran dan sosialisasi tata nilai ini dilakukan melalui situs internal dan eksternal Perseroan, penayangan slide tata nilai di setiap kegiatan pelatihan ataupun rapat, pemasangan banner di tempat-tempat strategis di Perseroan.

Memperkenalkan dan memberikan gambaran yang tepat mengenai JSMR secara formal kepada seluruh insan Jasa Marga

Memperkenalkan pemahaman nilai-nilai JSMR kepada insan Jasa Marga, sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama

Menanamkan nilai-nilai JSMR agar tercermin dan sejalan dengan perilaku insan Jasa Marga setiap hari Meningkatkan komitmen dan kinerja anggota organisasi guna mendukung pencapaian kinerja Jasa Marga

Menumbuhkan sikap dan perilaku yang mampu berperan memberi kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi insan Jasa Marga

Beberapa program yang telah dilakukan pada tahun 2016 adalah: 1. Kewajiban pencantuman Tata Nilai Perseroan dalam dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan Perseroan dan pada saat dilakukannya aanwijzing (rapat penjelasan). 2. Dilakukannya survei online Visi, Misi, dan Tata Nilai Perseroan pada seluruh unit kerja dan Cabang. Evaluasi mencakup evaluasi pemahaman terhadap Visi, Misi, dan Tata Nilai serta evaluasi terhadap tingkat efektivitas sosialisasi Visi, Misi, dan Tata nilai. 3. Dilakukannya penjabaran Visi, Misi, dan Tata Nilai sampai dengan tingkat operasional oleh konsultan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direksi No. 08/KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 4. Sosialisasi dan survei pemahaman dan efektivitas sosialisasi Keputusan Direksi No. 173/KPTS/2014 tanggal 15 Oktober 2014 perihal pedoman sosialisasi dan evaluasi Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan pada Oktober 2014.

10







Lampiran


Program peluncuran awal Tata Nilai JSMR telah dilakukan

Culture Assessment (Pengukuran Budaya) JSMR lebih

pada tanggal 15 Oktober 2014 sesuai dengan SK Direksi No.

dititikberatkan kepada:

173/KPTS/2014, baik secara langsung maupun berjenjang

1. Pengenalan (awareness).

(cascading), namun belum diukur efektivitasnya. Dengan

2. Pemahaman (understanding).

bantuan Konsultan Manajemen, maka tanggal 06-22 Maret

3. Indeks Budaya.

2015 telah dilakukan Culture Assessment (Pengukuran Budaya) secara online yang ditujukan kepada seluruh

Selanjutnya Culture Assessment (Pengukuran Budaya)

responden Jasa Marga, dengan mempertimbangkan upaya

JSMR akan dilakukan secara berkala setiap tahun untuk

sosialisasi dan internalisasi yang telah dilakukan oleh Jasa

mengevaluasi dan memantau perkembangan implementasi

Marga beberapa waktu yang lalu.

Tata Nilai JSMR. Dengan demikian semua kegiatan terkait dengan implementasi Tata Nilai JSMR dapat terukur efektivitasnya dan dapat dipahami kelebihan serta kekurangannya sehingga terkelola dengan baik.

Tahapan Implementasi Budaya 7 6 5 4 3 2 1 Potret Kondisi Saat Ini

Tata Nilai Operasional Organisasi

Culture Assessment Index

Blueprint Implementasi Budaya Organisasi

Program Roll Out Sosialisasi dan Internalisasi Budaya

Mulai

Kick-off meeting & Strategy Exploratory Meeting

Menjabarkan Mengkaji tata nilai kondisi menjadi lebih organisasi operasional

1. Melakukan culture assessment 2. Melakukan analisis kesenjangan

Mempersiapkan program roll Menyusun out sosialisasi sasaran, strategi dan internalisasi dan program budaya implementasi organisasi budaya organisasi

Sistem Evaluasi dan Monitoring Implementasi Budaya Perusahaan

Menyusun Sistem Evaluasi dan Monitoring sebagai umpan balik untuk perbaikan

Roll out Sosialisasi dan Internalisasi Budaya

Selesai

Pelaksanaan roll out, sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan

Dengan mempertimbangkan hasil Culture Assessment (Pengukuran Budaya) JSMR tersebut, Perseroan merancang program peluncuran ulang penjabaran JSMR yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat dalam menerapkan JSMR lebih lanjut dengan memperhatikan upaya sosialisasi dan internalisasi yang telah dilakukan dinilai cukup berhasil dengan hasil sebagai berikut: Tabel Hasil Pengukuran Pemahaman Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan Tahun 2016 Tingkat

Hasil (%)

Tingkat Pemahaman Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan oleh internal perusahaan

89,25

Tingkat Pemahaman Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan oleh eksternal perusahaan

76,00



11

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Sekilas Jasa Marga Perjalanan Penting Jasa Marga

1978

1983

• Jasa Marga didirikan dengan bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol. • Jagorawi sebagai jalan tol pertama di Indonesia mulai beroperasi.

1984

Pengoperasian Jalan Tol Semarang.

• Pengoperasian Jalan Tol JakartaTangerang. • Pengoperasian Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo (Jalan Tol Bandara).

2009

2010 Akuisisi PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP)

• Pengoperasian Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (Seksi 1 Ruas Sentul Selatan-Kedung Halang). • Implementasi e-Toll Card. • Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Cengkareng-Kunciran. • Akuisisi Jalan Tol Surabaya - Mojokerto.

2008 Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Kunciran-Serpong.

2011 • Pengoperasian Jalan • Penandatanganan Tol Surabaya-Mojokerto Perjanjian (Seksi 1A Ruas Pengusahaan Jalan Waru-Sepanjang) dan Tol (PPJT) Nusa Jalan Tol SemarangDua-Ngurah RaiSolo (Seksi 1 Ruas Benoa. Semarang-Ungaran).

2012 Implementasi e-Toll Pass.

1986 • Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Gempol. • Pengoperasian Jalan Tol Belmera (BelawanMedan-Tanjung Morawa).

2007 • Perubahan Logo Jasa Marga yang Menggambarkan Modernisasi dan Transformasi Perseroan. • Jasa Marga menjadi perusahaan terbuka melalui Initial Public Offering (IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. • Jalan tol JORR terintegrasi dari Ulujami-Cilincing.

2013 • Pengoperasian Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah RaiBenoa (Jalan Tol Bali Mandara) dan Jalan Tol JORR W2 Utara (Ruas Kebon Jeruk-Ciledug). • Pendirian PT Jasamarga Properti

12





1987 • Pemerintah membuka kesempatan pihak swasta berpartisipasi dalam mengusahakan jalan tol melalui sistem Build, Operate and Transfer (BOT) dengan Jasa Marga. • Jalan Tol Dalam Kota mulai dioperasikan oleh Jasa Marga secara bertahap.

2006 Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Bogor Outer Ring Road, PPJT SemarangSolo, PPJT GempolPasuruan, PPJT GempolPandaan, PPJT JORR W2 Utara, PPJT SurabayaMojokerto dan 13 ruas jalan tol yang telah dioperasikan oleh Perseroan.


1988 Pengoperasian Jalan Tol JakartaCikampek.

1990

Lampiran


1991

Pengoperasian Jalan Tol Padaleunyi (PadalarangCileunyi).

Pengoperasian Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung).

1998

Pengoperasian Jalan Tol Palikanci (PalimananKanci).

2004 Fungsi Otorisator dikembalikan kepada Pemerintah (Departemen Pekerjaan Umum c.q. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

2014 • Pengoperasian Jalan Tol • Memenangkan tender Semarang-Solo (Seksi 2 Ruas hak pengusahaan Jalan Ungaran-Bawen), Jalan Tol Tol Medan-KualanamuBogor Outer Ring Road (Seksi Tebing Tinggi. 2A Kedung Halang-Kedung • Penandatanganan Badak) dan Jalan Tol JORR W2 Perjanjian Pengoperasian Utara (Ruas Ciledug-Ulujami). Jembatan Tol Surabaya Madura.



2003 Pengoperasian Jalan Tol Cipularang (CikampekPurwakartaPadalarang).

2015 • Akuisisi Jalan Tol Solo-Ngawi, NgawiKertosono, dan Cinere-Serpong. • Pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pandaan • Pendirian PT Jasa Layanan Operasi.

2002 Pendirian PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta.

2016 • Pengoperasian Jalan Tol SurabayaMojokerto Seksi 4 Ruas KrianMojokerto. • Memenangkan tender hak pengusahaan Jalan Tol BatangSemarang, Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang dan Jakarta-Cikampek II Elevated. • Integrasi sistem transaksi Jalan Tol Jakarta-Brebes. PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

13

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



RIWAYAT SINGKAT JASA MARGA

a Tempo

alam Kot

D Jalan Tol

coran”

Dulu, “Pan

Dasar Pendirian

Corporation)”, yang kemudian diubah berdasarkan Akta No.

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia

187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi

membutuhkan jaringan jalan yang andal. PT Jasa Marga

“PT Jasa Marga (Persero)”, keduanya dibuat di hadapan Kartini

(Persero) Tbk dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah

Muljadi, SH., Notaris di Jakarta.

Republik Indonesia No. 04 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam pendirian Perusahaan

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 27 tanggal 12

Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan,

September 2007 berisi tentang perubahan seluruh Anggaran

dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan

Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana

pengusahaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia No.

Saham, termasuk peningkatan modal dasar, modal

04 tahun 1978 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan

ditempatkan dan disetor, perubahan nilai nominal dan

Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tentang Penetapan

klasifikasi saham, perubahan status Perseroan dari perusahaan

Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga tanggal

tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan perubahan nama

27 Februari 1978.

Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation) Tbk atau PT Jasa

14

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 01 Maret

Marga (Persero) Tbk. Keputusan mengenai perubahan seluruh

1978, dengan nama, “PT Jasa Marga (Indonesia Highway

Anggaran Dasar tersebut dinyatakan dalam Akta No. 27 tanggal







Lampiran


12 September 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito,

Perubahan Nama Perseroan

SH. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Selain perubahan nama terkait perubahan status Perseroan

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui

menjadi perusahaan terbuka, Perseroan tidak pernah

Keputusan No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21

melakukan perubahan nama.

September 2007. Kegiatan Usaha Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud

perubahan dan Anggaran Dasar sebagaimana telah diumumkan

dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan

dalam Tambahan No. 27404 dari Berita Negara Republik

dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di

Indonesia tanggal 12 Desember 2008 No. 100, dan perubahan-

bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya,

perubahannya Akta No. 33 tanggal 05 April 2011 yang dibuat

khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol

di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di

dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-

Jakarta berikut persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No.

prinsip perusahaan terbatas. Untuk mencapai maksud dan

AHU-20288.AH.01.02 Tahun 2011 tertanggal 21 April 2011

tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha

dan Akta No. 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat di hadapan

utama sebagai berikut:

Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta berikut

1. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,

surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM No. AHU.

pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol. 2. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol)

AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012 serta Akta Pernyataan

dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk

Keputusan Rapat No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di

tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-

hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris

fasilitas dan usaha lainnya.

di Jakarta berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Plt. Direktur Administrasi Hukum Umum

Kegiatan usaha tersebut dilakukan Perseroan melalui proses

Kementerian HAM No. AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27

merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara

Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No.

jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat

AHU-0036530.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015

berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan

sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan No. 1160/L

manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

dari BNRI tanggal 27 November 2015 No. 95 dan terakhir diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, selain melakukan

tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette

kegiatan usaha utama, Perseroan juga melakukan kegiatan

Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut

usaha penunjang, yaitu:

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

1. Bidang pengembangan properti di wilayah yang

dari Direktur Administrasi Hukum Umum Kementeriaan HAM No. AHU-AH.01.03-0110503 tanggal 21 Desember 2016 dan

berdekatan dengan koridor jalan tol. 2. Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang

telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0153029.

terkait dengan moda-moda/sarana transportasi,

AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016.

pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol. 3. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol.



15

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Proses Bisnis Jasa Marga Pada tahun 2016, Jasa Marga melakukan review sistem kerja yang disebut dengan JM WAY. Jasa Marga Integrated Management System (JM WAY) terbentuk dari identifikasi dan integrasi beberapa proses. Integrasi dari proses-proses tersebut termasuk interaksi di antara proses-proses yang digambarkan dalam suatu bagan alir Sistem Kerja (Work System). Sistem Kerja PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah gambaran secara menyeluruh proses-proses dalam organisasi yang merupakan bagaimana pekerjaan organisasi dilaksanakan. Sistem kerja melibatkan tenaga kerja, pemasok dan mitra kunci, kontraktor, dan komponen rantai pasokan lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menyampaikan produk, layanan, serta proses bisnis dan pendukung. Sistem kerja terdiri dari proses kerja internal dan sumber daya eksternal yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memproduksi, menyampaikannya kepada pelanggan, dan agar sukses di pasar. Sistem Kerja tersebut mengintegrasikan beberapa Sistem Manajemen yang diimplementasikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk meliputi persyaratan Standar Internasional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/DIS 45001:2016, dan persyaratan BALDRIGE CRITERIA 2015-2016. Proses-proses tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis dan status pentingnya proses dilihat dari hubungannya terhadap realisasi produk atau proses produksi. Klasifikasi proses-proses tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori proses, yaitu: Proses Inti (Core Process), Proses Pendukung (Support Process), Proses Perencanaan (Planning Process), dan Proses Tinjauan & Perbaikan (Review & Improvement Process).

INTI

I Pengelolaan SDM

F Manajemen Korporasi

O Perencanaan Perusahaan

VP OM

VP HCSP

Administrasi Perusahaan VP GA

Corporate Secretary

VP CP

G Pengelolaan Keuangan

G Pengelolaan Logistik

G Pengelolaan K3L

VP F & A

GM GA

VP RQM

B Pengelolaan Layanan Lalu Lintas VP OM

PEMERINTAH

KOMUNITAS

PERENCANAAN

F Pengelolaan SDM

PELANGGAN

SERIKAT PEKERJA

PENDUKUNG

A Pengelolaan Layanan Transaksi

C Pengelolaan Layanan Konstruksi

D MITRA

PEMEGANG SAHAM

VP TRBD

H Pengelolaan Teknologi Informasi

H Manajemen Bisnis

E

VP IT

VP Business Management

Pengembangan Usaha Lain VP RBD

16


VP HEPD

Q Manajemen Risiko VP RQM

TINJAUAN DAN PERBAIKAN

VP Maintenance

Pengembangan Usaha Jalan Tol

P Perencanaan dan Pengembangan Teknik Jalan tol

H Pengelolaan Hukum dan Kepatuhan VP Legal

R Pengelolaan Audit

T Pengelolaan IMS

Head of IA

VP RQM

S Pengukuran Kinerja Manajemen

F Pengelolaan Inovasi

VP CP

VP RQM






Lampiran


Proses Inti (Core Process)

kepatuhan dan konsistensi terhadap implementasi JM

Proses Inti adalah proses yang dilaksanakan atas dasar

WAY. Blok Proses yang terdapat pada Proses Tinjauan dan

dorongan permintaan Pelanggan dan Stakeholders lainnya

Perbaikan meliputi:

berupa produk & layanan, sehingga persyaratan tersebut

R= Pengelolaan Audit

dapat dipenuhi dalam produk yang ditawarkan untuk

S= Pengukuran Kinerja Manajemen

menciptakan kepuasan pelanggan. Blok Proses yang

T= Pengelolaan IMS

terdapat pada Proses Inti meliputi:

U= Pengelolaan Inovasi

A= Pengelolaan Layanan Transaksi B= Pengelolaan Layanan Lalu Lintas C= Pengelolaan Layanan Konstruksi D= Pengembangan Usaha Jalan Tol E= Pengembangan Usaha Lain Proses Pendukung (Support Process) Proses Pendukung adalah proses-proses yang muncul atas dasar kebutuhan karena adanya proses inti atau proses perencanaan yang hasilnya secara langsung maupun tidak langsung mendukung proses inti. Dilihat dari sifat proses, proses pendukung juga merupakan proses penting di PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebab tanpa proses ini pelaksanaan proses inti tidak akan bisa dilaksanakan. Blok Proses yang terdapat pada Proses Pendukung meliputi: F= Pengelolaan Sdm G= Pengelolaan Keuangan H= Pengelolaan Teknologi Informasi I= Pengelolaan Administrasi Perusahaan J= Pengelolaan Logistik K= Manajemen Bisnis Proses Perencanaan (Planning Process) Proses Perencanaan adalah proses-proses yang dilaksanakan atas dasar rencana bisnis dan sasaran PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Proses ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal, sehingga konsistensi mutu produk dan kinerja organisasi tetap bisa terpelihara. Blok Proses yang terdapat pada Proses Perencanaan meliputi: O= Perencanaan Perusahaan P= Perencanaan Dan Pengembangan Teknik Jalan Tol Q= Manajemen Risiko Proses Tinjauan dan Perbaikan (Review & Improvement

Perkembangan Industri Jalan Tol di Indonesia 1978 Sejarah perkembangan industri jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 saat Jalan Tol Jagorawi resmi dioperasikan untuk pertama kalinya. Pembangunan Jalan Tol Jagorawi, yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi, dilakukan oleh Pemerintah dengan menggunakan anggaran Pemerintah dan pinjaman luar negeri, yang diserahkan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai penyertaan modal. 1980 Pada akhir dasawarsa tahun 1980-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate, and Transfer (BOT). 2004 Penerbitan Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol di antaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap dua tahun berdasarkan angka inflasi.

Process) Proses Tinjauan dan Perbaikan adalah proses-proses yang dilaksanakan dengan melihat hasil dari berbagai elemen Sistem Kerja yang memerlukan adanya perbaikan/ penyempurnaan. Berkaitan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas PT Jasa Marga (Persero) Tbk secara berkesinambungan. Secara spesifik aktivitas yang terdapat pada proses ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan


Perkembangan Usaha Jasa Marga Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator, tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Perseroan adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan


17

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan

Pembangunan dan pengoperasian jalan tol sejak saat itu

obligasi Jasa Marga. Sebagai jalan tol pertama di Indonesia

didasarkan kepada konsep investasi dengan Perseroan

yang dioperasikan oleh Perseroan, Jalan Tol Jagorawi

sebagai investor akan berinvestasi pada ruas-ruas jalan

(Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi

tol yang mempunyai tingkat kelayakan pengembalian

perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai

secara finansial sesuai dengan masa konsesi. Proses untuk

dioperasikan sejak tahun 1978.

mendapatkan konsesi jalan tol baru juga harus melalui pembentukan entitas bisnis usaha tersendiri. Perolehan

Pada dasawarsa tahun 1990-an Perseroan lebih berperan

konsesi jalan tol didapatkan melalui beberapa cara, yaitu

sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor

dengan berpartisipasi dalam tender ruas jalan tol yang

swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan

diselenggarakan oleh Pemerintah, maupun akuisisi dengan

proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih Perseroan

menambah kepemilikan saham pada ruas-ruas tol potensial.

antara lain adalah JORR (Jakarta Outer Ring Road) dan

Selain itu, Perseroan juga dapat mengajukan kepada

Cipularang.

Pemerintah untuk membangun suatu ruas jalan tol yang tidak terdapat dalam rencana Pemerintah, yang merupakan skema

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun

yang disebut unsolicited.

2005 yang mengatur tentang jalan tol, peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai

Untuk mendukung ekspansi dan pengembangannya,

konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya

Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa

sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan

Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) sejak Pemerintah

tol yang akan mendapatkan izin penyelenggaraan tol dari

melepas 30% sahamnya kepada masyarakat/publik pada 12

Pemerintah.

November 2007.

Jembatan

18

Susukan, Ja

lan Tol Sem


arang-Solo






Lampiran


Perkembangan Usaha Tol

memiliki tambahan 10 (sepuluh) ruas jalan tol baru dengan

Melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang

panjang 273 km.

ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2006, 13 (tiga belas) ruas jalan tol Perseroan yang sudah beroperasi saat itu

Kemudian pada tahun 2015, Perseroan mengakuisisi Jalan

mempunyai masa konsesi selama 40 tahun berlaku efektif

Tol Solo-Ngawi, Jalan Tol Ngawi-Kertosono, dan Jalan Tol

sejak 01 Januari 2005, dengan pengecualian PPJT JORR

Cinere-Serpong. Sedangkan pada tahun 2016, Perseroan

Seksi S yang pada tahun 2013, Jasa Marga telah ditunjuk

telah memenangkan tender Jalan Tol Semarang-Batang (75

sebagai operator sementara berdasarkan Keputusan

km), Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99,35 km), Jalan Tol

Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/KPTS/M/2013

Manado-Bitung (39,9 km), Jalan Tol Pandaan-Malang (37,6

tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar

km), dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (36,4 km)

Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR S). Dalam

yang merupakan proyek inisiasi Perseroan. Dengan demikian,

perkembangannya, Perseroan terus melakukan upaya untuk

sampai dengan 31 Desember 2016, melalui 9 (sembilan)

menambah kepemilikan konsesi jalan tol baru. Sejak tahun

Cabang dan 18 (delapan belas) Anak Perusahaan di bidang

2006, Perseroan telah menandatangani 6 (enam) Perjanjian

usaha jalan tol, Perseroan adalah pemegang konsesi untuk

Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yaitu Jalan Tol Bogor Outer

31 (tiga puluh satu) ruas jalan tol yang 19 (sembilan belas)

Ring Road yang konsesinya dipegang oleh PT Marga Sarana

ruas di antaranya dengan panjang 593 km telah beroperasi,

Jabar, Jalan Tol Semarang-Solo oleh PT Trans Marga Jateng,

termasuk empat ruas baru yang dioperasikan secara bertahap

Jalan Tol Gempol-Pasuruan oleh PT Transmarga Jatim

yaitu Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Ruas Sentul Selatan-

Pasuruan, Jalan Tol Gempol-Pandaan oleh PT Jasamarga

Kedung Badak (5,8 km), Jalan Tol Semarang-Solo Ruas

Pandaan Tol, Jalan Tol JORR W2 Utara oleh PT Marga

Semarang-Bawen (23,1 km), Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

Lingkar Jakarta, dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto oleh

Ruas Waru-Sepanjang (2,3 km), Ruas Krian-Mojokerto (18,5

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto.

km) serta mengoperasikan secara penuh Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km), Jalan Tol JORR W2 Utara

Selain terus berupaya menambah jumlah konsesi jalan

(7,7 km), dan Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,61 km). Dengan

tol baru, Perseroan juga menambah porsi kepemilikan di

demikian, Perseroan memiliki hak konsesi sepanjang 1.260 km

Anak Perusahaan pemegang konsesi jalan tol. Tahun 2009,

dan masih menjadi pemimpin pasar dengan memiliki 61% hak

Perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan saham dan

konsesi jalan tol di Indonesia.

menjadi pemegang saham mayoritas pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng, pemegang konsesi Jalan Tol

Perkembangan Usaha Lain

Cengkareng-Kunciran; PT Marga Trans Nusantara, pemegang

Selain bergerak dalam bisnis jalan tol, Perseroan

konsesi Jalan Tol Kunciran-Serpong; dan PT Jasamarga

juga melakukan beberapa kegiatan usaha lain untuk

Surabaya Mojokerto, pemegang konsesi Jalan Tol Surabaya-

menyinergikan dan memaksimalkan pengembangan aset-

Mojokerto yang mempunyai masa konsesi 35 tahun. Tahun

aset yang dimiliki Perseroan. Kegiatan usaha tersebut

2011, Perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan

diperkuat dengan mendirikan 3 (tiga) entitas Anak

saham hingga menjadi pemegang saham mayoritas dengan

Perusahaan yaitu PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP) –

melakukan pembelian saham pemegang saham eksisting

dahulu PT Sarana Marga Utama, yang didirikan pada tahun

pada PT Marga Bumi Adhikaraya sebagai pemilik konsesi

1988 dan diakuisisi sejak tahun 2010 bergerak dalam bidang

Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan masa konsesi 35 tahun.

Jasa Konstruksi, Perdagangan, Persewaan Kendaraan;

Selain itu, bersama konsorsium 4 (empat) BUMN, BUMD, dan

PT Jasamarga Properti yang didirikan pada tahun 2013 dan

Pemerintah Daerah, Perseroan ditunjuk sebagai pemrakarsa

bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan

proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa di Bali dengan

jasa terkait properti; serta PT Jasa Layanan Operasi yang

masa konsesi 45 tahun.

didirikan pada tahun 2015 dan bergerak dalam bidang usaha layanan pengoperasian jalan tol.

Pada tahun 2014, bersama dengan 3 (tiga) BUMN, Perseroan memenangkan tender pengusahaan Jalan Tol

Berdasarkan jenis usaha yang dilakukan maka pendapatan

Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, sehingga sampai dengan

usaha Perseroan berasal dari transaksi kendaraan yang

akhir tahun 2014 melalui Anak Perusahaan yang dibentuk

melewati jalan tol (pendapatan tol) dan pendapatan usaha

Perseroan dengan beberapa mitra usaha dan mempunyai

lain yang terdiri dari sewa lahan, pendapatan iklan, tempat

kepemilikan mayoritas saham lebih dari 51%, Perseroan

istirahat, dan jasa pengoperasian jalan tol pihak lain serta jasa pemeliharaan.



19

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Struktur organisasi Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta rencana strategis bisnis Perseroan dan sesuai dengan kebijakan strategis di bidang Human Capital yang berbasis pada kompetensi, Perseroan memerlukan organisasi yang merupakan pengelompokan fungsi dengan pendekatan hard dan soft competencies untuk menunjang efektivitas dan kinerja organisasi.

Struktur Organisasi Jasa Marga Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 156/KPTS/2016 tanggal 29 September 2016

DIREKTUR utama

DIREKTUR KEUANGAN

DIREKTUR PENGEMBANGAN

DIREKTUR OPERASI I

CORPORATE SECRETARY

DIVISI CORPORATE PLANNING

DIVISI TOLL ROAD BUSINESS DEVELOPMENT

DIVISI INFORMATION TECHNOLOGY

INTERNAL AUDIT

DIVISI FINANCE AND ACCOUNTING

DIVISI related BUSINESS DEVELOPMENT

DIVISI BUSINESS MANAGEMENT

DIVISI RISK AND QUALITY MANAGEMENT

DIV. HIGHWAY ENGINEERING PLANNING & DEVELOPMENT

DIVISI LEGAL AND COMPLIANCE TOLL ROAD SUBSIDIARIES COMPANIES

20


NON TOLL ROAD SUBSIDIARIES COMPANIES



DIREKTUR OPERASI II




Lampiran


DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA & UMUM

DIVISI OPERATION MANAGEMENT

DIVISI HUMAN CAPITAL STRATEGY & POLICY

DIVISI MAINTENANCE

DIVISI HUMAN CAPITAL SERVICES DIVISI GENERAL AFFAIR UNIT JASA MARGA DEVELOPMENT CENTER

BRANCH OFFICES


UNIT COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM


21

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Perseroan memiliki 5 direktorat yang setiap direktorat memiliki fungsi dan ruang lingkup kerja masing-masing. Direktorat Pengembangan

Divisi Toll Road Business Development; Divisi Related Business Development; dan Divisi Highway Engineering Planning and Development • •

Direktorat Operasi I

Divisi Information and Technology dan Divisi Business Management •

•

Direktorat Operasi II

•

Memastikan tersedianya rencana strategis bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dan mengarahkan, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan serta kegiatan dan program kerja di bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilaksanakan oleh Cabang. Mengarahkan pengelolaan Anak Perusahaan Jalan Tol di bidang operasi dan pemeliharaan.

Divisi Human Capital Strategy and Policy, Divisi Human Capital Services, Unit Jasa Marga Development Program, Unit Community Development Program, dan Divisi General Affairs. • •

Direktorat Keuangan

Memastikan tersedianya rencana strategis bidang teknologi dan komunikasi perusahaan dan mengarahkan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan serta kegiatan dan program kerja di bidang pengoperasian Jalan Tol Anak Perusahaan. Mengoordinasikan pengendalian Anak Perusahaan Jalan Tol tahap operasi dan konstruksi-operasi serta pengendalian Usaha Lain dan Anak Perusahaan.

Divisi Operation Management, Divisi Maintenance, dan Cabang •

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum

Memastikan rencana strategis pengembangan usaha jalan tol dan bisnis lain serta perencanaan dan pengembangan teknik jalan tol. Mengkoordinir pengendalian Anak Perusahaan Jalan Tol dan Anak Perusahaan Usaha Lain terutama bidang eksekusi investasi pengembangan bisnis jalan to tahap persiapan dan konstruksi dan usaha lain tahap perencanaan, pengembangan dan pengendalian investasi.

Memastikan tersedianya rencana strategis bidang pengembangan dan pengelolaan bidang human capital, bidang umum, dan program kemitraan dan bina lingkungan. Mengarahkan pengelolaan Anak Perusahaan di bidang pengelolaan human capital dan umum.

Divisi Corporate Planning, Divisi Finance and Accounting, Divisi Risk and Quality Management, dan Divisi Legal and Compliance •

•

Memastikan tersedianya rencana strategis bidang keuangan dan investasi, bidang manajemen risiko dan mutu, serta bidang hukum dan kepatuhan Perusahaan untuk memastikan terjadinya keselarasan antara stategi bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dengan kegiatan operasional Perusahaan dan Anak Perusahaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan. Memberikan arahan pengelolaan Anak Perusahaan di bidang keuangan, hukum dan kepatuhan dan risiko, mutu, K3 dan lingkungan serta kinerja ekselen serta kinerja ekselen

Selain unit-unit kerja di atas, Perseroan juga memiliki beberapa unit kerja yang langsung dikendalikan oleh Direktur Utama yaitu Unit Internal Audit dan Corporate Secretary. Sedangkan Toll Road Subsidiaries dan Non Toll Road Subsidiaries berada di bawah kendali Direksi Perseroan.

22







Lampiran


Pemegang Saham Utama, Entitas Anak, & Entitas Asosiasi Struktur Korporasi Grup Jasa Marga Struktur Korporasi Grup Jasa Marga (per 31 Desember 2016)

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUBLIK

70%

30%

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

ENTITAS ANAK (KEPEMILIKAN >50%)

ENTITAS ASOSIASI (KEPEMILIKAN 20%-50%)

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta 99,9%

PT Marga Sarana Jabar 55%

PT Trans Marga Jateng 73,9%

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng 76,2%

PT Marga Trans Nusantara 60%

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto 55%

PT Transmarga Jatim Pasuruan 98,8%

PT Jasamarga Pandaan Tol 92,2%

PT Jasamarga Bali Tol 55%

PT Jasamarga Kualanamu Tol 55%

PT Marga Lingkar Jakarta 65%

PT Solo Ngawi Jaya 60%

PT Ngawi Kertosono Jaya 60%

PT Cinere Serpong Jaya 55%

PT Jasamarga Semarang Batang 60%

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda 55%

PT Jasamarga Manado Bitung 65%

PT Jasamarga Pandaan Malang 60%

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek 80%

PT Jasa Layanan Pemeliharaan 99,7%

PT Jasamarga Properti 99,8%

PT Jasa Layanan Operasi 99,9%


PT Trans Lingkar Kita Jaya 21,24%

PT Ismawa Trimitra 25,00%


23

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Entitas Anak Tabel Anak Perusahaan Jasa Marga (per 31 Desember 2016) No.

24

Nama Entitas

Kepemilikan Saham

Bidang Usaha

Status*

1

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

• Jasa Marga: 99,9% • Inkopkar Jasa Marga: 0,1%

Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road

Beroperasi

2

PT Marga Sarana Jabar

• Jasa Marga: 55% • PT CMNP Tbk: 30,00% • PT Jasa Sarana: 15,00%

Pengusahaan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road

Beroperasi

3

PT Trans Marga Jateng

• Jasa Marga: 73,9% • PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah: 1,09% • PT Astratel Nusantara: 25,00%

Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo

Beroperasi

4

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

• • • • •

Pengusahaan Jalan Tol Cengkareng-Kunciran

Belum Beroperasi

5

PT Marga Trans Nusantara

• Jasa Marga: 60% • PT Astratel Nusantara: 30,00% • PT Transumata Arya Sejahtera: 10,00%

Pengusahaan Jalan Tol KunciranSerpong

Belum Beroperasi

6

PT Marga Lingkar Jakarta

• Jasa Marga: 65% • PT Jakarta Marga Jaya: 35,00%

Pengusahaan Jalan Tol JORR W2 Utara

Beroperasi

7

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto

• Jasa Marga: 55% • Moeladi Grup: 25,00% • PT Wijaya Karya: 20,00%

Pengusahaan Jalan Tol SurabayaMojokerto

Beroperasi

8

PT Transmarga Jatim Pasuruan

• Jasa Marga: 98,8% • PT Jatim Marga Utama: 1,19%

Pengusahaan Jalan Tol GempolPasuruan

Belum Beroperasi

9

PT Jasamarga Pandaan Tol

• Jasa Marga: 92,2% • PT Jalan Tol Kab. Pasuruan: 7,80%

Pengusahaan Jalan Tol GempolPandaan

Beroperasi

10

PT Jasamarga Bali Tol

• • • • • • • • •

Jasa Marga: 55% PT Angkasa Pura I : 8,00% PT Pelindo III: 17,58% PT Pengembangan Pariwisata Bali: 1,00% PT Adhi Karya: 1,00% PT Hutama Karya: 1,00% Pemerintah Provinsi Bali: 8,01% Pemerintah Kabupaten Badung: 8,01% PT Wijaya Karya: 0,40%

Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

Beroperasi

11

PT Jasa Marga Kualanamu Tol

• • • •

Jasa Marga: 55% PT Waskita Karya: 15,00% PT Pembangunan Perumahan: 15,00% PT Waskita Toll Road: 15,00%

Pengusahaan Jalan Tol MedanKualanamu-Tebing Tinggi

Belum Beroperasi

12

PT Solo Ngawi Jaya

• Jasa Marga: 60% • PT Waskita Toll Road: 40,00% • PT Ferindo Putra: 1 lembar saham

Pengusahaan Jalan Tol SoloNgawi

Belum Beroperasi


Jasa Marga: 76,2% CMS WIL: 21,00% PT Wijaya Karya: 2,10% PT Nindya Karya: 0,28% PT Istaka Karya: 0,42%



No.


Nama Entitas



Kepemilikan Saham

Lampiran

Bidang Usaha


Status*

13

PT Ngawi Kertosono Jaya

• Jasa Marga: 60% • PT Waskita Toll Road: 40,00% • PT Ferindo Putra: 1 lembar saham

Pengusahaan Jalan Tol NgawiKertosono

Belum Beroperasi

14

PT Cinere Serpong Jaya

• Jasa Marga: 55% • PT Waskita Toll Road: 35,00% • PT Jakarta Propertindo: 10,00%

Pengusahaan Jalan Tol CinereSerpong

Belum Beroperasi

15

PT Jasamarga Semarang Batang

• Jasa Marga: 60% • PT Waskita Toll Road: 40,00%

Pengusahaan Jalan Tol BatangSemarang

Belum Beroperasi

16

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

• • • •

Pengusahaan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Belum Beroperasi

17

PT Jasamarga Manado Bitung

• Jasa Marga: 65% • PT Wijaya Karya: 20,00% • PT Pembangunan Perumahan: 15,00%

Pengusahaan Jalan Tol ManadoBitung

Belum Beroperasi

18

PT Jasamarga Pandaan Malang

• Jasa Marga: 60% • PT Pembangunan Perumahan: 35,00% • PT Sarana Multi Infrastruktur: 5,00%

Pengusahaan Jalan Tol PandaanMalang

Belum Beroperasi

19

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

• Jasa Marga: 80% • PT Ranggi Sugiron Perkasa: 20%

Pengusahaan Jalan Tol JakartaCikampek II Elevated

Belum Beroperasi

20

PT Jasa Layanan Pemeliharaan


Jasa Konstruksi, Pemeliharaan Jalan Tol, Persewaan Kendaraan Tol

Beroperasi

21

PT Jasamarga Properti


Bisnis Pengembangan Properti, serta Perdagangan dan Jasa

Beroperasi

22

PT Jasa Layanan Operasi • Jasa Marga: 99,9% • Inkopkar Jasa Marga: 0,1%

Layanan Operasi Jalan Tol

Beroperasi

Jasa Marga: 55% PT Wijaya Karya: 15,00% PT Pembangunan Perumahan: 15,00% PT Bangun Tjipta Sarana: 15,00%

Keterangan: *) Status merupakan status pengoperasian jalan tol untuk bidang usaha jalan tol dan status jasa/usaha lain untuk bidang usaha non-tol.



25

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Tentang Entitas Anak Per 31 Desember 2016 1

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) Susunan Pengurus

JLJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang yang bergerak dalam bidang jasa pengoperasian jalan tol. Pendapatan utama JLJ diperoleh dari pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR). JLJ didirikan pada 22 Desember 2000.

2

· · · ·

Komisaris Utama: Firmansjah Komisaris: Siswadi Direktur Utama: Yudhi Krisyunoro Direktur: Satria Ganefanto

Ikhtisar Keuangan (Rp miliar) Keterangan

2015

2016

Pertumbuhan (%)

Total Aset

123,6

135,1

9,3

PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Susunan Pengurus

MSJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi 1 sepanjang 3,8 km dioperasikan sejak tanggal 23 November 2009 dan Seksi 2A sepanjang 2 km dioperasikan sejak 30 Mei 2014. MSJ didirikan pada 11 Mei 2007.

3

• • • • • •

Komisaris Utama: Aggi Tjetje Komisaris: Sarwono Oetomo Komisaris: Mulyadi Direktur Utama: Hendro Atmodjo Direktur Keuangan: Muhdor Nurohman Direktur Teknik & Operasi: Tita Paulina


2015

2016

Pertumbuhan (%)

Total Aset

851,0

1.671,4

96,4

PT Trans Marga Jateng (TMJ) Susunan Pengurus

TMJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jalan Tol Semarang-Solo Seksi 1 sepanjang 10,8 km telah beroperasi sejak 17 November 2011 dan Seksi 2 sepanjang 12,3 km beroperasi sejak 11 April 2014. TMJ didirikan pada 07 Juli 2007.

26


• • • • • •

Komisaris Utama: Irawan Santoso Komisaris: Reynaldi Hermansjah Komisaris: Sunaryo Direktur Utama: Djadjat Sudradjat Direktur Administrasi & Keuangan: Halim Wahjana Direktur Teknik & Operasi: Ali Zainal Abidin

Ikhtisar Keuangan (Rp miliar) Keterangan Total Aset

2015

2016

Pertumbuhan (%)

4.475,2

5.604,8

25,2



4




Lampiran


PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) Susunan Pengurus

JSM merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam penyelenggaraan proyek yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JSM didirikan pada 19 Agustus 1994. Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1A sepanjang 2,3 km telah beroperasi sejak 05 September 2011.

5

• • • • • • •

Komisaris Utama: Agung Yunanto Komisaris: Amien Moeladi Komisaris: Muh Najib Fauzan Direktur Utama: Budi Pramono Direktur Keuangan: Syafaruddin A.R. Direktur Teknik dan Operasional: Ari Wibowo Direktur Administrasi & Umum: Kamil Rusnandar


2015

2016

Pertumbuhan (%)

3.278,6

3.832,5

16,9

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) Susunan Pengurus

JBT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JBT didirikan pada 22 Agustus 2011. Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa sepanjang 10 km diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 September 2013.

6

• • • • • • • • •

Komisaris Utama: Abdul Hadi Hasbullah Komisaris: U Saefudin Noer Komisaris: I Gusti Putu Nuriatha Komisaris: Komyang Raka Swandika Komisaris: Robert Daniel Waloni Komisaris: I Wayan Blayu Suarjaya Direktur Utama: Akhmad Tito Karim Direktur Keuangan: Ronny Haryanto Direktur Teknik & Operasional: Ali Sodikin


2015

2016

Pertumbuhan (%)

1.955,7

1.938,3

(0,9)

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) Susunan Pengurus

MLJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol JORR W2 Utara, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. MLJ didirikan pada tanggal 24 Agustus 2009. Jalan Tol JORR W2 Utara diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada 27 Desember 2013 dan beroperasi secara penuh sepanjang 7,7 km pada 22 Juli 2014.


• • • • •

Komisaris Utama: Satya Heragandhi Komisaris: Frans S. Sunito Komisaris: Taruli M. Hutapea Direktur Utama: Edwin Cahyadi Direktur Keuangan dan Umum: Sonhadji Surahman


2015

2016

Pertumbuhan (%)

1.934,7

2.015,5

4,2


27

Profil Jasa Marga

7

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP) Susunan Pengurus

TJP merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. TJP didirikan pada 28 Juni 2010. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol Gempol-Pasuruan belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi. Diharapkan Jalan Tol Gempol-Pasuruan dapat beroperasi pada tahun 2017.

8

• • • • • •

Komisaris Utama: Christantio Prihambodo Komisaris: Moh. Noor Marzuki Komisaris: Imron, Ak. Direktur Utama: Agus Purnomo Direktur Keuangan: Syachriani Atim Direktur Teknik: Rahardjo


2015

2016

Pertumbuhan (%)

1.321,2

1.577,8

19,4

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) Susunan Pengurus

JPT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pandaan, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan ganti dengan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JPT didirikan pada 25 September 1996. Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 km diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden RI Joko Widodo pada 18 Juni 2015.

9

• • • • •

Komisaris Utama: Muslim Komisaris: Rudy Hermawan Karsaman Direktur Utama: Setiyono Direktur Keuangan & SDM: Tri Riyaningsih Direktur Operasi & Umum: Bahrul Alam


2015

2016

Pertumbuhan (%)

1.235,8

1.260,2

2,0

PT Marga Trans Nusantara (MTN) Susunan Pengurus

MTN merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. MTN didirikan pada 14 Mei 2008. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol Kunciran-Serpong belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan.

28


• • • • •

Presiden Komisaris: Irawan Santoso Wakil Presiden Komisaris: Subagyo Komisaris: Wiwiek Dianawati Santoso Presiden Direktur: Agus Achmadi Direktur: Rachmat Soulisa


2015

2016

Pertumbuhan (%)

Total Aset

976,7

1.674,7

71,5



10



Lampiran


PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG PENYELENGGARA JALAN TOL KUNCIRAN-CENGKARENG Kelompok Usaha Jasa Marga

JKC merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JKC didirikan pada 14 Mei 208. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol KunciranCengkareng belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan.

11


Susunan Pengurus • • • •

Komisaris Utama: Dedi Krisnariawan Sunoto Komisaris: Mohamad bin Husin Direktur Utama: Albert MP. Silaen Direktur Keuangan: Zaidi bin Ibrahim


2015

2016

Pertumbuhan (%)

1.127,9

1.432,0

27,0

PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) Susunan Pengurus

JKT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JKT didirikan pada 25 November 2014. Sampai dengan 31 Desember 2015, Jalan Tol MedanKualanamu-Tebing Tinggi belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

12

• • • • •

Komisaris Utama: JB Eddy Bambang S Komisaris: Jonni Hutahean Direktur Utama: Agus Suharjanto Direktur Keuangan: Asmuji Direktur Teknik dan Operasional: Agus Choliq


2015

2016

Pertumbuhan (%)

1.129,4

1.901,8

68,4

PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) Susunan Pengurus

SNJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Solo-Ngawi, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. SNJ didirikan pada 24 Maret 2009. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol Solo-Ngawi belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.


• • • • •

Komisaris Utama: Waskito Pandu Komisaris: Didi Triyono Direktur Utama: David Wijayatno Direktur Teknik: Thorry Hendrarto Direktur Keuangan & Umum: Okty Dwi Riza


2015

2016

Pertumbuhan (%)

2.139,5

3.710,3

73,4


29

Profil Jasa Marga

13

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) Susunan Pengurus

NKJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Ngawi-Kertosono, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. NKJ didirikan pada 24 Maret 2009. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol Ngawi-Kertosono belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

14

• • • • •

Komisaris Utama: A. Pandu Djajanto Komisaris: Munib Lusianto Direktur Utama: Iwan Moedyarno Direktur Teknik: Yudhi Dharmawan Direktur Keuangan: Mei Prabowo


2015

2016

Pertumbuhan (%)

1.174,8

2.268,1

93,1

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) Susunan Pengurus

CSJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Cinere-Serpong, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. CSJ didirikan pada 10 Juli 2008. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol Cinere-Serpong belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan.

15

• • • • • •

Komisaris Utama: Adityawarman Komisaris: Antonius Yulianto Tyas Nugroho Komisaris: Abdul Hadi Hs. Direktur Utama: Silvester Aryan Widodo Direktur: Mokh. Sadali Direktur: Sri Dewi Mustika Rini


2015

2016

Pertumbuhan (%)

Total Aset

127,8

1.159,0

806,8

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) Susunan Pengurus

JSB merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Batang-Semarang, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JSB didirikan pada 21 April 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol Batang-Semarang belum beroperasi karena masih dalam tahap konstruksi dan pembebasan lahan.

30


• • • • •

Komisaris Utama: Adi Wibowo Komisaris: Truly Nawangsasi Direktur Utama: Saut P. Simatupang Direktur Keuangan: Heru Zulkarnaen Direktur Teknik: Abdul Rokhim


2015

2016

Pertumbuhan (%)

-

3.659,6

-



16




Lampiran


PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) Susunan Pengurus

JBS merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JBS didirikan pada 6 Juni 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol BalikpapanSamarinda belum beroperasi karena masih dalam tahap konstruksi dan pembebasan lahan dan konstruksi.

17

• • • • • •

Komisaris Utama: Agung Budi Waskito Komisaris: Trihadi Karnanto Komisaris: Ayu Widya Kiswari Direktur Utama: Arie Irianto Direktur Keuangan: Rudi Kurniadi Direktur Teknik: Bandung Sasmitoharjo


2015

2016

Pertumbuhan (%)

-

277,9

-

PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) Susunan Pengurus

JMB merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Manado-Bitung, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JMB didirikan pada 6 Juni 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol Manado-Bitung belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan.

18

• • • • • •

Komisaris Utama: Agus Purbianto Komisaris: Theodorus Dondokambey Komisaris: Anggiasari Direktur Utama: George IMP Manurung Direktur Keuangan: Surya Panyuluh Direktur Teknik: Bambang Saptadi Sukarno


2015

2016

Pertumbuhan (%)

-

144,2

-

PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) Susunan Pengurus

JPM merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Pandaan-Malang, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JPM didirikan pada 6 Juni 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016, Jalan Tol Pandaan-Malang belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan.


• • • • • •

Komisaris Utama: Hasanudin Komisaris: Lukman Hidayat Komisaris: Abdul Hadi Hs. Direktur Utama: Mohammad Agus Setiawan Direktur Keuangan: Siti Sarah Direktur Teknik: Nanang Siswanto


2015

2016

Pertumbuhan (%)

-

982,3

-


31

Profil Jasa Marga

19

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Susunan Pengurus

JJC merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JJC didirikan pada 25 November 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016, jalan tol ini belum beroperasi.

20

• • • • •

Komisaris Utama: Hasanudin Komisaris: Intani Choirina Direktur Utama: Djoko Dwijono Direktur: Harris Prayudi Direktur: Biswanto


2015

2016

Pertumbuhan (%)

-

22,0

-

PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP) Susunan Pengurus

JLP, sebelumnya bernama PT Sarana Marga Utama, merupakan entitas anak Perseroan yang didirikan dalam rangka pengusahaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jalan tol, jasa sewa peralatan tol, serta jasa sewa kendaraan. JLP didirikan pada 26 Agustus 1988.

32


• Komisaris Utama: Muh Najib Fauzan • Komisaris: Arief Witjaksono • Direktur Utama: Adi Prasetyanto • Direktur Teknik: Florysco Partogi Siahaan • Direktur Keuangan dan Umum: Surta Nababan


2015

2016

Pertumbuhan (%)

Total Aset

140,1

323,0

130,5



21




Lampiran


PT Jasamarga Properti (JMP) Susunan Pengurus

properti JMP merupakan entitas anak Jasa Marga yang bergerak dalam bidang pengembangan bisnis properti. JMP didirikan pada 15 Januari 2013. properti

• • • •

Komisaris Utama: Ibnu Purna Muchtar Direktur Utama: Irwan Artigyo Sumadiyo Direktur Pengembangan Bisnis dan Teknik: Denny Abdurachman Direktur Keuangan: Eko Hari Purwanto

Ikhtisar Keuangan (Rp miliar)

22

Keterangan

2015

2016

Pertumbuhan (%)

Total Aset

502,3

860,7

71,3

PT Jasa Layanan Operasi (JLO) Susunan Pengurus

JLO merupakan entitas anak Jasa Marga yang bergerak dalam bidang jasa layanan pengoperasian jalan tol, baik untuk ruas-ruas jalan tol yang hak pengusahaannya dimiliki Perseroan maupun Badan Usaha Jalan Tol lainnya. JLO didirikan pada 21 Agustus 2015.


• • • •

Komisaris Utama: Sutirya Wirias Sastra Komisaris: Mohammad Sofyan Direktur Utama: Septerianto Sanaf Direktur: Benny Soediarto Diadi


2015

2016

Pertumbuhan (%)

Total Aset

76,1

81,9

7,5


33

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Wilayah Operasi dan Proyek-proyek Jalan Tol Baru Lokasi ruas-ruas jalan tol yang dioperasikan Perseroan di seluruh Indonesia dapat dilihat pada peta sebagai berikut:

Peta Lokasi Ruas-ruas Jalan Tol Jasa Marga 31 Desember 2016

34







Lampiran


Konsesi-konsesi yang Dimiliki Perseroan Saat ini Perseroan memiliki konsesi jalan tol sebanyak 30 konsesi, dengan masa konsesi berkisar antara 35-45 tahun. Sampai dengan akhir tahun 2016, status dan masa konsesi ruas-ruas jalan tol Perseroan adalah sebagai berikut:

01

JAGORAWI (Jakarta-Bogor-Ciawi)

02

jakarta tangerang

03

Prof. Dr. Ir. Sedyatmo

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)

MASA KONSESI (TAHUN)

Panjang (km)


Panjang (km)


2005 1978 59,00 40

2005 1984 33,00 40

2005 1984 14,30 40

Tanggal Penandatanganan PPJT



07-07-2006

07-07-2006

07-07-2006

04

Jakarta inner ring road (jiRR)

05

jakarta-cikampek

06

padaleunyi

(padalarang-cileunyi)

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)


Panjang (km)


Panjang (km)


2005 1987

2005 1988

2005 1990

23,55 40

83,00 40

64,40 40




07-07-2006

07-07-2006

07-07-2006

07

Cipularang

(cikampek-purwakartapadalarang)

08

PALIKANCI

(PALIMANAN-KANCI)

09

SEMARANG

2005 2003

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

2005 1998

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)

Panjang (km)


Panjang (km)


Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN


2005 1983

58,50 40

26,30 40




07-07-2006

07-07-2006

07-07-2006


24,75 40


35

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Konsesi-konsesi yang Dimiliki Perseroan

10

SurabayaGempol

Belmera

(Belawan-MedanTanjung Morawa)

12

Jakarta Outer Ring Road (JORR)

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)


Panjang (km)


Panjang (km)


2005 1986 49,00 40

2005 1986 42,70 40

2005 1991 28,27 40




07-07-2006

07-07-2006

07-07-2006

13

UlujamiPondok Aren

14

Bogor Outer Ring Road (BORR)

15

JORR W2 Utara

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)


Panjang (km)


Panjang (km)


5,55

40

11,00 45

7,70

40




07-07-2006

29-05-2006

07-07-2006

2005 2001

16

CengkarengKunciran

2009 2009

17

KunciranSerpong

2005 2014

18

SemarangSolo

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)


Panjang (km)


Panjang (km)


-

-

14,19 35

36

11

-

-

11,19 35

2010 2011 72,64 45




02-03-2009

22-06-2008

15-12-2006




19


SurabayaMojokerto


20


GempolPasuruan

21

Lampiran

GempolPandaan

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)


Panjang (km)


Panjang (km)


2007 2011 36,27 42

2013 -

34,15 45

2012 2015 13,61 35




06-04-2006

29-05-2006

19-12-2006

22

Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

23

Medan-KualanamuTebing Tinggi

24

Solo-Ngawi

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)


Panjang (km)


Panjang (km)


2012 2013

2014 -

-

-

10,00 45

61,70 40

90,10 35




16-12-2011

05-01-2015

28-06-2011

25

NgawiKertosono

26

SERPONGCINERE

27

BatangSemarang

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)


Panjang (km)


Panjang (km)


-

-

87,02 35

-

-

10,14 35

-

-

75,00 45




28-06-2011

28-06-2011

21-04-2016




37

Profil Jasa Marga

28

Ikhtisar 2016



BalikpapanSamarinda

29

ManadoBitung

Laporan Direksi

30



PandaanMalang

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)


Panjang (km)


Panjang (km)


-

-

99,35 40

-

-

39,90 40

-

-

37,62 35




9-06-2016

9-06-2016

9-06-2016

31

Jakarta-Cikampek II Elevated

Tahun Mulai Konsesi

OPERASI SEJAK TAHUN

Panjang (km)


-

-

36,40 45 Tanggal Penandatanganan PPJT

05-12-2016

38







Je m b at an


Lampiran


Le m ah Ir en g I, Ja la n To l S em ar an

g- S ol o


39

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Profil Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, saat ini Perseroan berusaha mengoptimalisasi pendayagunaan SDM yang ada. Jumlah Karyawan Tetap Induk pada tahun 2016 mencapai 4.447 orang, turun 12,14% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 4.561 orang. Jumlah ini juga semakin menurun jika dibandingkan dengan jumlah Karyawan Tetap Induk tahun 2014 yang mencapai 4.692 orang, tahun 2013 mencapai 4.875 orang, dan tahun 2012 yang mencapai 5.075 orang. Sementara itu, karyawan induk dan Anak Perusahaan baik tetap dan tidak tetap mengalami kenaikan dari 9.236 orang pada 2015 menjadi 9.376 orang pada 2016.

5.075

4.875

4.692

4.563

4.447

Grafik Jumlah Karyawan Tetap Induk 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

Komposisi Karyawan Induk DAN ANAK PERUSAHAAN Tabel Komposisi Karyawan Induk dan Anak Perusahaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 dan 2016 Tingkat Pendidikan

2015 Jumlah (orang)

2016 Proporsi (%)

Jumlah (orang)

Proporsi (%)

S3

1

0,01

2

0,02

S2

109

1,18

119

1,27

S1

1.623

17,57

1.951

20,81

423

4,58

426

4,54

SMA

6.936

76,00

6.803

72,56

SMP

21

0,23

42

0,45

40

0,43

33

0,35

9.153

100

9.376

100

Diploma

SD Jumlah

40







Lampiran


Tabel Komposisi Karyawan Induk dan Anak Perusahaan Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2015 dan 2016 Level Jabatan

2015 Jumlah (orang)

2016 Proporsi (%)

Jumlah (orang)

Proporsi (%)

Manajemen Puncak

100

1,08

127

1,35

Manajemen Madya

199

2,15

236

2,52

Manajemen Dasar

605

6,55

589

6,28

Pelaksana

8.249

90,21

8.424

89,85

Jumlah

9.153

100,00

9.376

100,00

Tabel Komposisi Karyawan Induk dan Anak Perusahaan Berdasarkan Usia Tahun 2015 dan 2016 Usia (Tahun)

2015

2016

Jumlah (orang)

Proporsi (%)

Jumlah (orang)

Proporsi (%)

≤25

2.517

28,15

2.357

25,14

26-30

1.021

11,05

1.357

14,47

31-35

472

5,11

500

5,33

36-40

915

9,91

818

8,72

41-45

1.363

14,76

1.401

14,94

46-50

1.502

16,26

1.523

16,24

>51

1.363

14,76

1.420

15,15

Total

9.153

100,00

9.376

100,00

Tabel Komposisi Karyawan Induk dan Anak Perusahaan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2015 dan 2016 2015 No

1

2

Uraian

2016

Jumlah (orang

Proporsi (%)

Jumlah (orang

Proporsi (%)

Induk

4.561

49,38

4.447

47,43

Anak Perusahaan

3.517

38,42

4.007

42,74

Karyawan Tetap

Karyawan Tidak Tetap Induk Anak Perusahaan Jumlah (orang)

51

0,56

45

0,48

1.024 9.153

11,19 100,00

877 9,376

9,35 100,00

Kebijakan dalam Kesempatan Kerja

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Kebijakan dalam hal kesempatan kerja, baik penempatan

Selama tahun 2016, Perseroan mengeluarkan biaya sebesar

karyawan maupun pengembangan karier karyawan

Rp 17,46 miliar untuk pendidikan dan pelatihan karyawan.

dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perseroan melaksanakan pengisian formasi dan pengembangan karier

Tabel Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2015 dan 2016

secara selektif dan terbuka tanpa diskriminasi (gender, ras,

(Rp miliar)

suku dan agama), dengan memprioritaskan sumber dari

Jenis

dalam Perseroan dengan mengutamakan prestasi kerja,

Biaya Pendidikan dan

kemampuan, dan kompetensi karyawan.

Pelatihan


2015

2016

15,75

17,46


41

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Profil Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Pejabat Senior Jasa Marga Profil Dewan Komisaris

Refly Harun Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Muhammad Sapta Murti Komisaris

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 46 tahun. • Diangkat menjadi Komisaris Utama/ Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015. • Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1995), gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002), dan gelar LL.M. (Master Hukum) dari University of Notre Dame, Amerika Serikat (2007) , serta gelar doktor dari Universitas Andalas (2016)

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di • Saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Jakarta. Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian • Usia per 31 Desember 2016 adalah 58 Sekretariat Negara (2007-sekarang), dan tahun. sebelumnya pernah menjabat sebagai dewan • Diangkat menjadi Komisaris berdasarkan komisaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 (2008-2016). Maret 2016. • Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum Jurusan Perdata/Agraria dari Universitas Trisakti (1983), Program Magister pada tahun 1994 di Reading University Inggris, Magister Kenotariatan pada tahun 2003 dari Universitas Indonesia dan gelar doktor dari Universitas Padjajaran (2014).

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 58 tahun. • Diangkat menjadi Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Maret 2014. • Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Diponegoro, Semarang (1980), S2 Magister Ekonomi Keuangan Publik di Universitas Indonesia (2005) dan meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2012).

Boediarso Teguh Widodo Komisaris

42


• Saat ini juga menjadi Konsultan Hukum Tata Negara pada Refly Harun & Partners (sebelumnya Harpa Law Firm) (sejak 2009), Pengajar (tidak tetap) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (sejak 2014), serta Pendiri dan Ketua Rumah Konstitusi (sejak 2016). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum (Desember 2014-Maret 2015), Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (2013-2014), Staf Ahli Kelompok DPD di MPR (2009-2014), Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (2008-2013), dan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi (2003-2007).

• Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (sejak 2013). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Pupuk Petrokimia (20122014), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (2012-2013), Anggota Dewan Komisaris PT Bank Bukopin (20052009) dan Anggota Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (2004-2009). Disamping itu, pernah mengikuti Course on Macroeconomic Management and Fiscal Issues, IMF- Singapore Regional Training Institute, Singapura (2004), dan mengikuti Course on Strategic Leadership Programme, Executive Training Oxford University, Inggris (2012)






Lampiran


• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 51 tahun. • Diangkat menjadi Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016. • Menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Brawijaya Tahun 1987 dan S2 Master of Agricultural Economic dari University of Maine, Amerika Serikat Tahun 1994.

• Saat ini juga menjabat sebagai Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II, Kementerian BUMN (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Perdagangan, Logistik, dan Kawasan Industri, Kementerian BUMN (2014-2015), Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014-2016), dan Direktur Keuangan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2000-2003).

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 60 tahun. • Diangkat menjadi Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015. • Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (1981) dan S2 Jurusan Highway Engineering di University of Strathclyde, Glasgow, Skotlandia (1993).

• Saat ini juga menjabat sebagai pejabat fungsional di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR (sejak 2016). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR (20152016). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum/PU (2014-2015), Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PU (2013-2014) dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian PU (2011-2013).

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Solo. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 51 tahun. • Diangkat menjadi Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015. • Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (1988) dan S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia (2001).

• Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT Roda Pembangunan Jaya, Yogyakarta (2003-2015), Direktur Keuangan Roda Jati Group, Solo (2002-2013), Kepala Bagian Perpajakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (1994-1997) dan Kepala Bagian Keuangan PT Wijaya Karya Beton (1997-2001).

Agus Suharyono Komisaris

Taufik Widjoyono Komisaris

Sigit Widyawan Komisaris Independen



43

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Profil Direksi • Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 54 tahun. • Diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa pada 29 Agustus 2016.

• Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (1987) dan S2 Magister Manajemen dari Prasetya Mulya (2008). • Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Operasi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (2011-2016).

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 56 tahun. • Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1990. Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016.

• Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (1985) dan gelar S2 Magister Teknik Jalan Raya dari Institut Teknologi Bandung (1989). • Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Marga Nujyasumo Agung (sejak 2009) dan Komisaris Utama PT Jasa Layanan Pemeliharaan (sejak 2014). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum tahun (2012-2016), Kepala Biro Perencanaan Perusahaan (2006-2012) dan Ketua Tim IPO Jasa Marga (2007).

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 54 tahun. • Bergabung dengan Jasa Marga sejak 1986. Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 29 Agustus 2016. • Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1986) dan S2 Manajemen dari Unkris (2010).

• Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta (2014-2016), General Manager Cawang-Tomang-Cengkareng (20132014).

Desi Arryani Direktur Utama

Muh Najib Fauzan Direktur Operasi I

Subakti Syukur Direktur Operasi II

44







Lampiran


• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 53 tahun. • Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1988. Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016 • Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil Transportasi di Institut Teknologi

Sepuluh November, Surabaya (1987) dan meraih gelar S2 Master Engineering bidang Transportasi dari University of New South Wales, Sydney, Australia (1994). • Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Trans Marga Jateng (2012-2015), Kepala Divisi Pemeliharaan (2006-2012), Komisaris PT Marga Mandala Sakti (2008-2010), dan Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Tol Cipularang (20042005).

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 46 tahun. • Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 30 Maret 2016. • Meraih gelar S1 dari Universitas Gadjah Mada dan S2 Magister Manajemen dari Universitas Indonesia.

• Sebelumnya menjabat juga sebagai Komisaris Utama PT Krakatau Bandar Samudra (2015), Direktur Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (20152016), Komisaris Utama PT AIRIN (20142015), dan Direktur Keuangan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (2012-2015).

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 53 tahun. • Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1988. Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 18 Maret 2015 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016

• Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Indonesia (2002). • Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Transmarga Jatim Pasuruan (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai VP Highway and Traffic Engineering (2015), GM Surabaya-Gempol (2014-2015) dan GM Purbaleunyi (2012-2014).

Hasanudin Direktur Pengembangan

Anggiasari Direktur Keuangan/ Direktur Independen

Christantio Prihambodo Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum



45

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Profil Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko • Menjadi Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak Desember 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-160a/ XII/2015 dan diangkat kembali menjadi Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko sejak April 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-040a/IV/2016.

• Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Jasa Marga. • Profil dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris.

• Menjadi Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko sejak April 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP 040a/IV/2016.

• Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Jasa Marga. • Profil dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris.

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 42 tahun. • Menjadi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak April 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP 040a/IV/2016. • Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997), S2 Keuangan dan Perbankan dari Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (2000) dan S3 Ph.D Accounting dari Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2012).

• Saat ini juga merupakan Direktur Program Sarjana S1 Reguler Universitas Indonesia (sejak 2014), Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (sejak 2000). Sebelumnya pernah menjadi Anggota Komite Audit, PT PLN Tarakan juga aktif di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) di antaranya sebagai Konsultan Senior, Pusat Pengembangan Akuntansi/ PPA-FEUI (2007-2009), Senior Internal Audit, FEUI (2005-2006) dan Konsultan Senior, Lembaga Manajemen FEUI (20012003), serta di beberapa Kantor Akuntan Publik (1996-2005).

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 50 tahun. • Menjadi Anggota Komite Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejak April 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP 040a/IV/2016. • Meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1990) dan S2 Transportasi dari University of New South Wales, Australia (2000) • Saat ini juga menjabat Kepala Sub Direktorat Manajemen dan Evaluasi Jalan

Daerah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat berbagai posisi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di antaranya sebagai Kepala Bidang Teknik (20052008), Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol/BPJT (2014-2015); Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan, Sekretariat BPJT (2008-2014); dan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan, Bidang Pembinaan, Pusat Pengembangan Investasi, BAPEKIN (2001-2005).

Refly Harun Ketua

Agus Suharyono Wakil Ketua

Vera Diyanty Anggota

Abram Elsajaya Barus Anggota

46







Lampiran


Profil Komite Audit • Menjadi Ketua Komite Audit sejak April 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. dan diangkat kembali menjadi Ketua Komite Audit sejak April 2016 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. No. KEP-036/III/2016.

• Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Jasa Marga. • Profil dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris.

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 51 tahun. • Menjadi Anggota Komite Audit sejak April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-036/ III/2016. • Meraih gelar S1 Akuntansi dari Universitas Negeri Sebelas Maret. • Saat ini juga merupakan Managing Partner of Tax Accounting & Management Consultants, Prastiyo & Co. (sejak 2007).

Merupakan akuntan negara terdaftar dan konsultan pajak bersertifikasi serta anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Komite Audit Indonesia. Sebelumnya pernah menjadi Auditor Eksternal, Prasetio Utomo (19921996), Auditor Eksternl KAP S. Darmawan & Co. (1996-2000), Partner of Tax Accounting & Management Consultants ABW & Co. (2000-2007) dan anggota Komite Audit PT Reasuransi Nasional Indonesia (2014-2016).

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 45 tahun. • Menjadi Anggota Komite Audit sejak April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-036/III/2016. • Meraih gelar S1 Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri dari Universitas Trisakti (1994), S2 Magister Teknik Sipil Manajemen Konstruksi dari Universitas Tarumanegara (1998), S2 Master of Philosophy (M.Phil) Teknik Sipil bidang Highway Planning Management and Financing dari University of Birmingham, UK (2001) dan S3 Doktor Teknik Sipil bidang Highway Planning, Management and Financing (Ph.D in Civil Engineering) dari University of Birmingham, United Kingdom (2004).

• Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat berbagai posisi di Direktorat Jenderal Bina Marga, di antaranya sebagai Kepala Bidang Pelaksana II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV (20112015); dan Kepala Seksi Pengembangan Sistem, Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program (2006-2008). Disamping itu saat ini juga sebagai pengajar (visiting lecturer) di Magister Sistem dan Teknik Transportasi (MSTT) Universitas Gajah Mada. Sebelumnya juga pernah bekerja sebagai Assitstant Professor di Civil Engineering Department, University of Birmingham, UK dan Research Fellow di World Bank, UK.

Sigit Widyawan Ketua

Teguh Prastiyo Anggota

Triono Junoasmono Anggota



47

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Profil Corporate Secretary

Mohammad Sofyan

• Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 45 tahun. • Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1997. Diangkat menjadi Corporate Secretary sejak tanggal 01 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015 tanggal 01 Juli 2015. • Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1996), gelar S2 Project Management dari Universitas Indonesia (2003) dan S2 Business & IT dari The University of Melbourne (2007).

• Sebelumnya menempati berbagai posisi kunci di Jasa Marga di antaranya VP Corporate Planning (2012-2015), Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Perusahaan Biro Perencanaan Perusahaan (2010-2012), dan Kepala Bagian Analisa Pengembangan Teknologi Biro Teknologi Informasi Perusahaan (20082010).

Profil Head of Internal Audit • Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 55 tahun. • Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1987. Diangkat menjadi Head of Internal Audit sejak 01 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015 tanggal 29 Juni 2015.

• Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di STIE YAI Jakarta (1990). • Sebelumnya menempati berbagai posisi kunci di antaranya Direktur Keuangan PT Jasamarga Properti (2013-2015), General Manager PT Marga Lingkar Jakarta (2009-2013) dan Kepala Biro Keuangan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2001-2007).

Harris Prayudi

Profil VP Risk and Quality Management • Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. • Usia per 31 Desember 2016 adalah 44 tahun. • Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1997. Menjabat sebagai VP Risk and Quality Management sejak 02 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Direksi No. 006/ AA.P-6a/2015 tanggal 02 Februari 2015. • Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil

di Institut Teknologi Bandung (1995) dan meraih gelar S2 Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2005). • Sebelumnya menempati berbagai posisi kunci di Jasa Marga di antaranya Deputy General Manager Toll Collection Management Cabang Cawang-TomangCengkareng dan Kepala Sub Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pemeliharaan Cabang Cawang-TomangCengkareng.

Nixon Sitorus

48







Lampiran


Profil Pejabat Senior Jasa Marga Direktorat Pengembangan D. Hari Pratama VP Related Business Development

Truly Nawangsasi VP Toll Road Business Development

Menjabat Sejak: 02 Februari 2015 Usia per 31 Des 2016:

48 Tahun

Di Jasa Marga Sejak:

2 Desember 1996

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Indonesia (1992)

Riwayat Jabatan:

VP Highway Traffic and Engineering (2014-2015) AVP Toll Road Investment Development, Divisi Toll Road Business Development (2010-2014)

Menjabat Sejak: Usia per 31 Des 2016:

01 Juli 2015

Ayu Widya Kiswari HIGHWAY ENGINEERING PLANNING AND DEVELOPMENT

Menjabat Sejak: 10 April 2015 Usia per 31 Des 2016:

45 Tahun


1 Agustus 1997

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1995), S2 Teknik Sipil Transportasi, Queensland University of Technology Australia (2001)

Riwayat Jabatan:

Pgs Pimpro Proyek Pengawasan Pemasangan Peralatan Teknologi Operasi (P3TOP) (2014-2017), VP Information Technology (20132015), Pemimpin Proyek Bisnis Pengembangan Properti di Koridor Jalan Tol di Jawa Timur (2012-2013), Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain (2010-2012).

46 Tahun


1 September 1995

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil Perhubungan, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1994)

Riwayat Jabatan:

VP Maintenance (2014-2015), Kepala Sub Divisi Pengendalian Pemeliharaan, Divisi Pemeliharaan (2009-2011), Kepala Sub Divisi Program, Persiapan dan Tata Laksana Pemeliharaan, Divisi Pemeliharaan (2007-2009)

Direktorat Operasi I Dedi Krisnariawan Sunoto VP BUSINESS MANAGEMENT

Agus Sofian VP Information and Technology


13 Juli 2016

45 Tahun


13 Juli 2016

Riwayat Pendidikan:

S1- Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (2005), S2 Business Telekomunication, Telkom University (2016)

Riwayat Jabatan:

Manager Decision Support & EIS Development (Div IT PT Telkom Indonesia) (2014 - 2016) Manager Decision Support System & Data Mining (Div IT PT Telkom Indonesia) (2012 - 2014)


Menjabat Sejak:

26 September 2016

Usia per 31 Des 2016:

53 Tahun


1 November 1989

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1988)

Riwayat Jabatan:

VP Corporate Planning (20152016), VP Related Business Development (2014-2015), Kepala Divisi Pengembangan Jalan Tol (2006-2014), Kepala Sub Divisi Investasi Jalan Tol, Divisi Pengembangan Usaha (2001-2006)


49

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Direktorat Operasi II Reza Febriano VP MAINTENANCE

Taruli M. Hutapea VP Operation Management

Menjabat Sejak: 1 Juli 2012

Menjabat Sejak:


53 Tahun



2 Juni 1986


6 Oktober 2003

Riwayat Pendidikan:


Riwayat Pendidikan:

Riwayat Jabatan:

Staf Utama Divisi Operasi (2009-2012), Kepala Sub Divisi Manajemen Pengumpulan Tol, Divisi Manajemen Operasi (2007-2008), Kepala Sub Divisi Pengendalian Sistem Pengumpulan Tol, Divisi Pengumpulan Tol (2001-2007)

S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran (2002), S1 Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan (2003), S2 Teknik Sipil, Universitas Indonesia (2007)

Riwayat Jabatan:

AVP Traffic Engineering, Divisi Highway Traffic Engineering (20142015), Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan, Proyek Penambahan Lajur Jalan Tol Jagorawi & Relokasi Gerbang Tol Taman Mini Utama (2013-2014), Kepala Bagian Pengendalian Proyek Pembangunan Jalan Tol JORR W2 Utara Paket 3 Ruas Joglo-Ciledug (2010-2013).

10 April 2015

37 Tahun

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum Sutirya Wirias Sastra GM Human Capital Services

Irwan JUANSAH VP Human Capital Strategy and Policy

Menjabat Sejak: 1 Agustus 2016 Usia per 31 Des 2016:

50

49 Tahun


18 April 1987

Riwayat Pendidikan:

S1 Akuntansi, STIE Swadaya Jakarta (1995)

Riwayat Jabatan:

AVP Human Capital Management System (2013-2016), DGM Human Resources and GA Cabang Jagorawi (2011-2013), Kepala Bagian Perencanaan Organisasi dan SDM (2010-2011), Kepala Bagian SDM dan Umum Cabang Semarang (2004-2006)


Ida Bagus Kade Yudartha GM General Affairs


Menjabat Sejak: 1 September 2014



55 Tahun

54 Tahun


14 Juli 1981


1 Juni 1988

Riwayat Pendidikan:

S1 Manajemen Perekonomian, STIA LAN Jakarta (1999)

Riwayat Pendidikan:

S1 Manajemen, Universitas Pancasila Jakarta (1988)

Riwayat Jabatan:

Kepala Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (2011-2013), Staf utama bidang organisasi dan manajemen biro pengembangan organisasi dan manajemen (Oktober 2011), Kepala Bagian SDM dan Umum, Cabang JakartaCikampek (2007-2011)

Riwayat Jabatan:

Senior Manager Procurement and Logistic, Divisi General Affairs (2013-2014), Kepala Bagian Logistik, Biro Umum (2008-2013)





53 Tahun


1 November 1989

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung (1988), S2 Master of Public Management, Carnegie Mellon University (1995), S3 Teknik Sipil Transportasi, Tokyo Institute of Technology (2002)

Riwayat Jabatan:


Lampiran


Prihandayani GM Community Development Program

Irwan Prasetyo GM Jasa Marga Development Center

Menjabat Sejak: 2 Februari 2015



1 Juli 2015

49 Tahun


16 April 1987

Riwayat Pendidikan:

S1 Akuntansi, STIE YAI Jakarta

Riwayat Jabatan:

AVP Services Business Development, Divisi Related Business Development (20132015), Kepala Bagian Administrasi Keuangan & Pengendalian Program, Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (2007-2013)

AVP Toll Road Invesment Development, Divisi Toll Road Business Development (2014), AVP Area 1 Subsidiary Management, Divisi Toll Road Business Development (2012-2014), Project Officer World Bank-BRR NAD-Nias, Infrastructure Reconstruction Enabling Program (IREP) 4 (2007-2008)

Direktorat Keuangan Arief Nursetiawan VP Finance and Accounting

Adik Supriatno VP Corporate Planning

Menjabat Sejak: 1 Oktober 2016 Usia per 31 Des 2016:

53 Tahun

Menjabat Sejak:

2 Februari 2015


48 Tahun

Nixon Sitorus VP Risk and Quality Management

Profil dapat dilihat di bagian Profil VP Risk and Quality Management

Heli Winarso VP Legal & Compliance

Menjabat Sejak:

2 Mei 2014


55 Tahun


18 Januari 1988


4 September 1995


1 November 1989

Riwayat Pendidikan:

S1 Akuntansi, STIE YAI Jakarta (1997)

Riwayat Pendidikan:

S1 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (1993)

Riwayat Pendidikan:

S1 Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (1988)

Riwayat Jabatan:

Senior Auditor, Internal Audit (2014-2016), Direktur Keuangan dan Umum PT Sarana Marga Utama (2013-2014)

Riwayat Jabatan:

Senior Auditor, Internal Audit (2014), AVP Accounting, Divisi Finance and Accounting (20072013)

Riwayat Jabatan:

AVP Corporate and Legal Business, Divisi Legal (20132014), Kepala Bagian Perjanjian dan Korporasi, Biro Hukum (2007-2013)



51

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Profil Pejabat Senior Jasa Marga Kantor Cabang Bagus Cahya Arinta B. GM Cawang-TomangCengkareng

Roy Ardian Darwis GM Jagorawi


13 Januari 2017

Menjabat Sejak:

52 Tahun


Menjabat Sejak:

13 Januari 2017 48 Tahun

48 Tahun

Usia per 31 Des 2016: Di Jasa Marga Sejak:

1 November 1989

Riwayat Pendidikan:


Riwayat Jabatan:

GM Semarang (2015-2017), Kepala Bagian Pengumpulan Tol, Cabang Jagorawi (2001-2007), Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas, Cabang Cawang-TomangCengkareng (2007-2012)

2 Oktober 1993


1 September 1995

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Institut Sains & Teknologi Nasional (1991), S2 SDM, Universitas Krisnadwipayana (2004)

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Brawijaya Malang (1993)

Riwayat Jabatan:

GM Cawang-TomangCengkareng (2014-2017) , GM Semarang (2014-2015), AVP Traffic Management, Divisi Operation Management (2013-2014), Kepala Sub Divisi Manajemen Lalu Lintas, Divisi Manajemen Operasi (2011-2013)

GM Cawang-TomangCengkareng (2015-2017), GM Palikanci (2014-2015), GM Belmera (2009-2014)

Ricky Distawardhana GM Purbaleunyi

Sari Purnawarman GM JakartaTangerang

52

13 Januari 2017


Riwayat Jabatan:

Menjabat Sejak:

23 Mei 2014

Menjabat Sejak:

20 Januari 2014


53 Tahun


51 Tahun


2 Juni 1986


1 November 1989

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (2003)

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1989)

Riwayat Jabatan:

GM Semarang (2012-2014), Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas, Cabang Jagorawi (2010-2012)

Riwayat Jabatan:

VP Maintenance (2012-2014), Kepala Cabang JakartaTangerang (2009-2012)


R. Kristianto GM JAKARTA-CIKAMPEK






Lampiran


Kantor Cabang Dadang Sumaryana GM PalikancI


Teddy Rosady GM Semarang

13 Januari 2017

Menjabat Sejak:

13 Januari 2017

53 Tahun


48 Tahun


18 Januari 1988


4 September 1995

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Krisnadwipayana Jakarta (1999)

Riwayat Pendidikan:

Riwayat Jabatan:

GM Jakarta-Cikampek (20162017), Direktur Utama PT Jasa Layanan Pemeliharaan (2015), Direktur Teknik PT Jasa Layanan Pemeliharaan (2014), GM Palikanci (2011-2013)

S1 Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura Pontianak (1993), S2 Teknik Sipil Manajemen Konstruksi Universitas Tarumanegara Jakarta (2015) GM Palikanci (2015-2017), Deputy General Manager Traffic Management, Cabang Jakarta-Cikampek (2012-2015), Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas, Cabang Jakarta-Tangerang (2010-2012)

Riwayat Jabatan:

Raddy R. Lukman GM SurabayaGempol


Setia Budi GM Belmera

2 Februari 2015

Menjabat Sejak:

2 Februari 2015

49 Tahun


45 Tahun


2 Desember 1996


1 Agustus 1997

Riwayat Pendidikan:


Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Khatolik Parahyangan (1996)

Riwayat Jabatan:

GM Belmera (2014), Deputy General Manager Toll Collection Management, Cabang Jakarta-Cikampek (2012-2014)

Riwayat Jabatan:

AVP Traffic Management, Divisi Operation Management (2014), Kepala Divisi Manajemen Operasi, PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2012-2014)



53

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Kantor Proyek dan anak perusahaan

1 Juli 2014

Menjabat Sejak:

3 September 2014

Menjabat Sejak:

27 Agustus 2015


49 Tahun


53 Tahun


57 Tahun


1 September 1995


1 November 1989


Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil Transportasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1994)

Riwayat Jabatan:

Direktur Teknik PT Sarana Marga Utama (2012-2014), Kepala Divisi Manajemen Operasi, PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (20092011)

Menjabat Sejak:

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Muhamadiyah Jakarta (2000), S2 Manajemen, Institut Pengembangan Wiraswasta Jakarta

Riwayat Jabatan:

Staf Utama Bidang Pengendalian Pelaksanaan, PT Jasamarga Bali Tol (20112014), Staf Utama Bidang Pengendalian Pelaksanaan, PT Transmarga Jatim Pasuruan (2010)

2 Juni 1986

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil Struktur, Institut Teknologi Bandung (1985), S2 Teknik Sipil Transportasi, Universitas Indonesia (1998)

Riwayat Jabatan:

GM Jakarta-Cikampek (2012-2015), Pimpinan Proyek Penambahan Lajur Jalan Tol Jagorawi dan Relokasi Gerbang Tol Taman Mini (2010-2012), Kepala Bagian Pelayanan Lalu Lintas dan Keamanan Ketertiban, Cabang Jagorawi (2009-2010)

Djadjat Sudrajat Direktur Utama PT Trans Marga Jateng

Hendro Atmodjo Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar

Budi Pramono Direktur Utama PT JASAMarga SURABAYA MOJOKERTO

Menjabat Sejak:

29 Juni 2015

Menjabat Sejak:

18 November 2011

Menjabat Sejak:

10 Juli 2014


56 Tahun


63 Tahun


56 Tahun


1 November 1989


2 Juni 1986


2 Juli 1986

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1986), S2 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (2008)

Riwayat Pendidikan:


Riwayat Pendidikan:


Riwayat Jabatan:

Direktur Utama PT Trans Marga Jateng 2011-Sekarang, Direktur Utama PT Marga Nujyasumo Agung (2009-2011)

Riwayat Jabatan:

Kepala Cabang JakartaCikampek (2009-2011), Kepala Cabang Jagorawi (2005-2006)

Riwayat Jabatan:

54

Yudhi Krisyunoro Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

Hidayatullah Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Tol Porong-Gempol

Ari Kristopo Pemimpin Proyek Penambahan Lajur Jalan Tol Jagorawi dan Relokasi Gerbang Tol Taman Mini Utama

Kepala Cabang Jagorawi (2009-2012), Direktur Teknik PT Marga Kunciran Cengkareng (2008-2015)






A. Tito Karim Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol

Menjabat Sejak: Usia per 31 Des 2016: Di Jasa Marga Sejak:

Menjabat Sejak:

59 Tahun


2 Juni 1986

Di Jasa Marga Sejak: Riwayat Pendidikan: Riwayat Jabatan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya (1984), S2 Manajemen SDM, Ikopin Bandung (2006)

Riwayat Jabatan:

Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar (2010-2011), Direktur Operasi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2007-2010)

Setiyono Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Tol


Menjabat Sejak:

56 Tahun


29 Juli 1985

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil Transportasi, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1985)

Riwayat Jabatan:

Kepala Sub Divisi Keselamatan Lalu Lintas, Divisi Manajemen Lalu Lintas (2001-2006), Kepala Bagian Teknik, Cabang JakartaTangerang (1998-2001)

Menjabat Sejak:

21 November 2016

Menjabat Sejak:

01 Juli 2015

54 Tahun


53 Tahun

18 Januari 1988


18 Januari 1988

S1 Teknik Sipil, Universitas Medan Area (1998)

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1987)

Direktur Teknik & Operasi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2015-2016), Direktur Teknik & Operasi PT Marga Nujyasumo Agung (2013), Kepala Cabang Semarang (2008), Kepala Cabang Belmera (2006)

Riwayat Jabatan:

Head of Internal Audit (2015), GM Cawang-TomangCengkareng (2015), Kepala Cabang Surabaya-Gempol (2008-2014)

Albert MP, Silaen Direktur Utama PT JASAMarga Kunciran Cengkareng

8 November 2010

Menjabat Sejak:

20 Mei 2016 54 Tahun 1 November 1989

59 Tahun



29 Juli 1985


Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (1983)

Riwayat Jabatan:

Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Lingkar Jakarta (2012-2014), Project Manager, PT Marga Lingkar Jakarta (2010-2012)

Agus Suharjanto Direktur Utama PT JasaMarga Kualanamu Tol


Agus Purnomo Direktur Utama PT Transmarga Jatim Pasuruan

Agus Achmadi Direktur Utama PT Marga Trans Nusantara

05 Januari 2012


Lampiran

Edwin Cahyadi Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta

02 Desember 2011

Riwayat Pendidikan:


Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Trisakti (1988), S2 Sipil Transportasi, Universitas Indonesia (2000)

Riwayat Jabatan:

Toll Road Investment Development Advisor, Divisi Toll Road Business Development (2015-2016), Direktur Teknik & Operasi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2013-2015)

Iwan Moedyarno Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya

David Wijayatno Direktur Utama PT Solo Ngawi Jaya

2 Februari 2015

Menjabat Sejak: 10 Juni 2015



57 Tahun


57 Tahun




1 Januari 1988


1 September

1 Juni 1986

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada (1986)

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil Transportasi, Universitas Gadjah Mada (1986)

Riwayat Pendidikan:

Riwayat Jabatan:

Direktur Utama PT Trans Marga Jateng (2007-2011), VP Toll Road Business Development (2014), Direktur Utama PT Marga Trans Nusantara (2011-2014)

S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1985), S2 Bisnis, IIMPittsburgh State University (1993)

Riwayat Jabatan:

Corporate Secretary (20122015), Pemimpin Proyek Bisnis Pengembangan Properti JORR 2, BORR, Semarang-Solo dan Surabaya-Mojokerto (2010-2012), Kepala Cabang Cawang-TomangCengkareng (2006-2008)

Riwayat Jabatan:

Direktur Utama PT Ismawa Trimitra (2013-2015), Pemimpin Proyek Pengembangan Properti di Lahan Ex-Workshop dan Kantor Cabang Jagorawi (2010-2015), Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain (2008-2010)


57 Tahun


55

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016

Silvester Aryan Widodo Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya

Laporan Direksi



Arie Irianto Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

Saut P. Simatupang Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang

Menjabat Sejak: 1 September 2015

Menjabat Sejak:

21 April 2016

Menjabat Sejak:

6 Juni 2016


57 Tahun


60 Tahun


44 Tahun


29 Juli 1985


1 Januari 1984


1 Agustus 1997

Riwayat Pendidikan:


Riwayat Pendidikan:

Riwayat Pendidikan:

Riwayat Jabatan:

Pemimpin Proyek Bisnis Pengembangan Usaha Teknologi Informasi & Komunikasi (20102015), Kepala Divisi Teknik, PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2003-2007), Kepala Sub Divisi Administrasi Teknik, Divisi Perencanaan Teknik (1997-2003), Kepala Bagian Teknik, Cabang jakarta-Tangerang (1994-1997)

S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (1982), S2 Magister Manajemen Internasional STM-PPM (2001)

S1 Teknik Sipil Universitas Parahyangan (1996), S2 Manajemen Proyek Universitas Indonesia (2005)

Riwayat Jabatan:

Direktur Utama PT Marga Kunciran-Cengkareng (2011-tidak ada record karna pensiunan)

Riwayat Jabatan:

Direktur Teknik & Operasi PT Trans Marga Jateng (2015-2016), Assistant Vice President Area 1 Subsidiary Management, Divisi Toll Road Business Development (2014-2015)

George I.M.P. Manurung Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung

56



Mohamad Agus Setiawan Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang

Djoko Dwijono Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

Menjabat Sejak:

6 Juni 2016


Menjabat Sejak:

24 November 2016


45 Tahun


45 Tahun


57 Tahun


1 Desember 1996


2 Desember 1996


2 Juni 1986

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (2001), S2 Business & Technology Univ Of New South Wales (unsw) Aust (2002)

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1995), S2 Teknik Pengelolaan Jaringan Jalan Departemen Pekerjaan Umum, Universitas Parahyangan Bandung (2009)

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (1986), S2 Engineering University Of Melbourne, Australia (1994)

Riwayat Jabatan:

PT Marga Sarana Jabar (2015-2016), Assistant Vice President Toll Road Investment Development, Divisi Toll Road Business Development (2015), Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi 2A (2012-2014)

Riwayat Jabatan:

VP Related Business Development (2012-2014).

Riwayat Jabatan:

Direktur Operasi PT Trans Lingkar Kita Jaya (20152016), Head of Internal Audit (2013-2015), Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain (2006-2008), Kepala Divisi Perencanaan Perusahaan Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi (1999-2006)






Irwan ArtigyO Sumadiyo DIREKTUR UTAMA PT JASAMARGA PROPERTI


Lampiran


Septerianto Sanaf Direktur Utama PT Jasa Layanan Operasi

Adi Prasetyanto Direktur Utama PT Jasa Layanan Pemeliharaan


Menjabat Sejak:

27 Agustus 2015

Menjabat Sejak:

27 Agustus 2015


46 Tahun


43 Tahun


56 Tahun

Di Jasa Marga Properti Sejak:

12 Juni 2015


1 Agustus 1997


2 Juni 1986

Riwayat Pendidikan:

S1 Manajemen Universitas Trisakti pada tahun 1996

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (1996), S2 Manajemen Proyek, Universitas Indonesia (2003)

Riwayat Pendidikan:

S1 Teknik Sipil, Universitas Khatolik Parahyangan Bandung (1986)

Riwayat Jabatan:

Pernah menjabat sebagai Direktur di perusahaan swasta nasional bidang properti (2009-2015), Direktur di perusahaan swasta nasional bidang konstruksi (20002008), Direktur di perusahaan swasta nasional bidang konsultan perencanaan (1997-2001)

Riwayat Jabatan:

Direktur Teknik PT Jasa Layanan Pemeliharaan (2015), AVP Area 1 Subsidiary Management, Divisi Toll Road Business Development (2014), Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol JORR W2 Utara, PT Marga Lingkar Jakarta (2011-2012), Kepala Sub Divisi Teknik dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Semarang-Solo, PT Trans Marga Jateng (2009-2011)

Riwayat Jabatan:

Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2013-2015), Kepala Divisi Manajemen Operasi (2006-2012), Kepala Divisi Pengumpulan Tol (2003-2006)



57

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



KANTOR CABANG No.

Kantor

Alamat

Telepon/Fax/Email

1.

Cabang Jagorawi

Plaza Tol Jagorawi

Tel. (62 21) 841 3632, 840 0732 Fax. (62 21) 840 0055 e-mail: [email protected]

2.

Cabang Cawang-TomangCengkareng

Plaza Tol Cililitan Jln. Cililitan Besar Jakarta 13510

Tel. (62 21) 8088 7227 Fax. (62 21) 8088 7228 e-mail: [email protected]

3.

Cabang Jakarta-Cikampek

Jln. Teuku Umar, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu Bekasi 17114

Tel. (62 21) 821 6515, 8243 0045/48 Fax. (62 21) 821 6507 e-mail: [email protected]

4.

Cabang Jakarta-Tangerang

Plaza Tol Tangerang Jln. Raya Serpong Tangerang 15001

Tel. (62 21) 5575 3904/6237 Fax. (62 21) 5575 4029 e-mail: [email protected]

5.

Cabang Palikanci

Jln. Jend. Sudirman No. 138 Ciperna Cirebon 45171

Tel. (62 231) 489 800, 484 268 Fax. (62 231) 483 457 e-mail: [email protected]

6.

Cabang Purbaleunyi

Plaza Tol Pasteur Jln. Dr. Djundjunan No. 257 Bandung 40164


7.

Cabang Semarang

Plaza Tol Manyaran Jln. Tol Semarang Semarang 50147


8.

Cabang SurabayaGempol

Plaza Tol Kota Satelit Jln. Mayjen. Sungkono Surabaya 60189


9.

Cabang Belmera

Jln. Simpang Tanjung No. 1A Medan 20241


Entitas Anak No.

58

Kantor

Alamat

Telepon/Fax/Email

1.


Plaza Tol Jati Asih Bekasi 17423


2.


Plaza Tol Sentul Barat Jalan Tol Lingkar Luar Bogor 16710

Tel. (62 21) 2925 5000 Fax. (62 21) 2925 9942

3.


Jln. Murbei No. 1 Sumur Boto Banyumanik Semarang


4.


Gedung MNA Jln. Raya Taman, Plaza Tol Waru I & Ramp Sidoarjo 61257

Tel. (62 31) 787 9994, 787 9995 Fax. (62 31) 787 9993

5.


Kawasan Ikat Plaza Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505 Pemogan 80221, Denpasar Bali

Tel. (62 361) 725 326 Fax. (62 361) 725 327

6.


Plaza Tol Meruya Jl. Raya Meruya Utara No. 1 Meruya Utara, Jakarta Barat 11620

Tel. (62 21) 589 88462 Fax. (62 21) 589 08447




No.


Kantor



Alamat

Lampiran

Telepon/Fax/Email

7.

PT Transmarga Jatim Pasuruan

Gedung Jasa Marga Pandaan Tol, Lt. 3 Plaza Tol Pandaan, Pandaan Pasuruan

Tel. (62 343) 674 1324 Fax. (62 343) 674 1323

8.


Plaza Tol Pandaan Plaza Tol Pandaan, Pandaan Pasuruan

Tel. (62 343) 565 0727-30 Fax. (62 343) 565 0727

9.

PT Marga Kunciran Cengkareng

Business Park Tangerang City Blok A19 Jln. Jend. Sudirman No. 1 Tangerang 15117

Tel. (62 21) 5578 2453 Fax. (62 21) 5578 2456

10.


Ruko Bidex Blok H No. 7 Jln. Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang Selatan

Tel. (62 21) 5315 4680 Fax. (62 21) 5315 4681

11.

PT Jasamarga Kualanamu Tol

Jl. Tengku Raja Muda No. 10, Lubuk Pakam - Deli Serdang, Sumatera Utara 20511

Tel. (061) 955 941

12.

PT Solo Ngawi Jaya

Jl. Moh. Yamin No. 149, Rt. 01 Rw. 11 Kel. Tipes, Kec, Serengan, Surakarta - Jawa Tengah 57154

Tel: (0271) 7892006

13.


Jl. Borobudur No. 20, Kel. Madiun Lor Kec. Mangunharjo, Madiun 63122

Tel: (0351) 4772555 Fax: (0351) 4772200

14.


Ratu Prabu 2 Jln. T. B. Simatupang Kav. 1B Jakarta 12560

Tel. (62 21) 2754 9892 Fax. (62 21) 2754 9804

15.


Ruko Ivy Arcadia BSB City Blok A1/21 Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen Semarang - Jawa Tengah 50212

Tel. (62 24) 76433625 Fax. (62 24) 76432826

16.


Pesona Mediterania Balikpapan Baru Jl. Taman Vinolia Blok P1No. 9 Gunung Samarinda, Balikpapan Utara Kalimantan Timur 76125

Tel. (05 42) 8703077 Fax. (05 42) 8703077

17.

PT Jasamarga Manado Bitung

Graha TB Simatupang Wing 2B Jl. TB Simatupang Kav. 38 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540

Tel. (62 21) 782 9408 Fax. (62 21) 782 9407

18.


Plaza Tol Pandaan Jalan Tol Gempol-Pandaan Pasuruan Jawa Timur 67156

Tel. (62 343) 5650 727-28 Fax. (62 343) 5650 730

19.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

Jln. Raya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560

Tel. (62 21) 841 3526, 841 3630 Fax. (62 21) 841 3540

20.

PT Jasa Layanan Pemeliharaan

Jln. Raya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560

Tel. (62 21) 844 4640 Fax. (62 21) 8459 8768

21.

PT Jasamarga Properti

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jln. Jasa Marga RT 008/002 Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati Jakarta Timur

Tel. (62 21) 841 3632 Fax. (62 21) 841 3540

22.

PT Jasa Layanan Operasi

Kawasan Kantor Pusat Jasa Marga, Gedung Cabang Jagorawi Lantai 4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur 13550

Tel. (62 21) 229 84722 Fax. (62 21) 2270 1976




59

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Entitas Asosiasi No.

Kantor

Alamat

Telepon/Fax/Email

1

PT Trans Lingkar Kita Jaya

Jln. Gas Alam Kp. Pedurenan RT/RW.06/07 Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis Depok 16954

Tel. (62 21) 8775 7676 Fax. (62 21) 8775 0141

2

PT Ismawa Trimitra

Graha Iskandarsyah Jln. Iskandarsyah Raya 66 C, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160

Tel. (62 21) 7207 5858 Fax. (62 21) 7209 935

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE) PT Datindo Entrycom Alamat

Puri Datindo – Wisma Sudirman Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220 Tel. (62 21) 570 9009 Fax. (62 21) 570 9026, 570 8914 www.datindo.com

Jasa

Memelihara daftar pemegang saham (DPS) dan melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada DPS di pasar sekunder, mengelola voting dan KTUR RUPS Tahunan Tahun Buku 2016

Nilai Kontrak

Rp 82.500.000

NOTARIS Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H Alamat

Jalan Panglima Polim V/11 Kebayoran Baru Jakarta 12160 Tel. (021) 724-4650 / 739-2801 / 720-9542, Fax. (021) 726-5090

Jasa

Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016.

Nilai Kontrak

35.400.000

KONSULTAN HUKUM Hanafiah Ponggawa & Partners

60

Alamat

Wisma 46 Kota BNI, 41st Floor (Main Reception) and 32nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220 Tel. (021) 5746545 / (021) 5701837 Fax. (021) 5716464 / (021) 5701835 http://www.hprplawyers.com

Jasa

Konsultan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016.

Nilai Kontrak

Rp 26.400.000







Lampiran


PERUSAHAAN PEMERINGKAT PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Alamat

Panin Tower Senayan City 17th Floor Jln. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10720 Tel. (62 21) 7278 2380 Fax. (62 21) 7278 2370 www.pefindo.com

Jasa

Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Jasa Marga (Obligasi XII Seri Q Tahun 2006, Obligasi XIII Seri R Tahun 2007, Obligasi XIV Seri JM-10 Tahun 2010, Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri S tahun 2013 dan Obligasi Berkelanjutan Tahap II Seri T tahun 2014).

AKUNTAN PUBLIK KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) Alamat

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lt. 7 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62 21) 5289 5000 Fax. (62 21) 5289 4100 www.ey.com/id

Jasa

• • • •

Nilai Kontrak

Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Audit Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku pada tahun buku 2016. Audit Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern Perusahaan tahun buku 2016.

Rp 1.925.000.000



61

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Rights Issue PENJAMIN PELAKSANA EMISI PT Bahana Securities

KONSULTAN HUKUM Hanafiah Ponggawa & Partners

Alamat

Alamat

Wisma 46 Kota BNI, 41st Floor (Main Reception) and 32nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220 Tel. (021) 5746545 / (021) 5701837 Fax. (021) 5716464 / (021) 5701835 http://www.hprplawyers.com

Jasa

Konsultan Hukum dalam pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Nilai Kontrak

Rp 462.143.473

Graha Niaga, 19th floor Jl Jendral Sudirman, Kav 58 Jakarta 12190 – Indonesia Tel. (021) 2505081 Fax. (021) 5225869 Website : www.bahana.co.id

PT Danareksa Sekuritas Alamat

Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta Pusat 10110 Tel. (021) 29 555 777 Fax. (021) 350 1817 www.danareksa.com

PT Mandiri Sekuritas

KANTOR AKUNTAN PUBLIK VERIFIKASI KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Alamat

Plaza Mandiri, 28th floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 – Indonesia Tel. (021) 526 3445 Fax. (021) 526 3507 www.mandirisek.co.id

Alamat

Wisma 46 Kota BNI, 37th Floor Suite 3708 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220 Tel. (021) 5742116-17 Fax. (021) 574 2118 www.crowehorwarth.co.id

Jasa

Penjamin Pelaksana Emisi dalam pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Jasa

KAP Audit Verifikasi dalam Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Nilai Kontrak

Rp 11.196.324.453

Nilai Kontrak

Rp 148.500.000

NOTARIS Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H Alamat

Jalan Panglima Polim V/11 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Tel. (021) 724-4650 / 739-2801 / 720-9542, Fax. (021) 726-5090

Jasa

Notaris dalam Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Nilai Kontrak

Rp 137.500.000

AKUNTAN PUBLIK KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) Alamat

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lt. 7 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62 21) 5289 5000 Fax. (62 21) 5289 4100 www.ey.com/id

Jasa

• Menyediakan Laporan Keuangan Konsolidasian berupa laporan posisi keuangan per 31 Juni 2016 • Melakukan pendampingan ke instansi yang berkaitan dengan Rights Issue • Membantu menyiapkan dokumendokumen audit atas laporan keuangan perusahaan

Nilai Kontrak

Rp 3.598.000.000

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE) PT Datindo Entrycom Alamat

62

Puri Datindo – Wisma Sudirman Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220 Tel. (62 21) 570 9009 Fax. (62 21) 570 9026, 570 8914 www.datindo.com

Jasa

Memelihara daftar pemegang saham (DPS) dan melaksanakan pencatatan perubahanperubahan pada DPS di pasar sekunder, dalam pelaksanaan penambahan modal dengan Hak Memesan Terlebih Dahulu

Nilai Kontrak

Rp 165.000.000







Lampiran


Situs Web Jasa Marga

Selain informasi yang bersifat umum, situs web Perseroan

Jasa Marga telah memiliki situs web resmi dengan alamat

juga memberikan informasi yang lebih spesifik, di antaranya

www.jasamarga.com yang merupakan sarana dan prasarana

terkait hal-hal sebagai berikut:

penunjang penyampaian informasi bagi stakeholders, di selaku

1.

Struktur korporasi grup Jasa Marga.

perusahaan publik dalam hal keterbukaan informasi. Didalam

2.

Informasi kepemilikan saham JSMR.

website tersebut juga terdapat link Jasa Marga Live Streaming

3.

Profil Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga.

yang dikelola oleh Jasa Marga Traffic Information Centre

4.

Analisa kinerja keuangan.

(JMTIC).

5.

Laporan keuangan tahunan dan triwulanan lebih dari 5

samping

sebagai

bentuk

kepatuhan

Perseroan

tahun terakhir. 6.

Laporan tahunan lebih dari 5 tahun terakhir.

Informasi tambahan dapat dilihat di bagian Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Jasa M a rg a T ra ff ic In fo rm


a ti o n C e n te

r (J M T IC

)


63

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Ikhtisar 2016 Ikhtisar Keuangan 2012-2016 (dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

2012

2013*

Pendapatan

9.070

10.271

Beban Pendapatan

2014*

2015

2016

9.174

9.848

16.661

(6.095)

(8.012)

(5.484)

(5.720)

(11.805)

Laba Bruto

3.609

2.245

3.689

4.127

4.856

Laba Usaha

2.975

2.259

3.073

3.478

4.165

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

2.055

1.311

1.851

2.068

2.650

(519)

(382)

(614)

(749)

(847)

1.602

1.028

1.422

1.466

1.889

(66)

(99)

(185)

(147)

(86)

1.536

929

1.237

1.319

1.803

1.603

1.026

1.366

1.449

1.771

(66)

(99)

(185)

(147)

(87)

1.536

928

1.180

1.302

1.684

6.800

6.800

6.800

6.800

7.257

236

151

209

216

277

94

79

72

43

**

Total Aset

24.754

28.064

31.860

36.725

53.500

Total Liabilitas

14.966

17.875

20.839

24.356

37.161

Beban Pajak Penghasilan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-pengendali Total Laba Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-pengendali Total Penghasilan Komprehensif DATA SAHAM Jumlah Saham yang Beredar (juta lembar) Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh) Dividen per Saham (Rupiah penuh) LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Total Ekuitas

9.788

10.189

11.021

12.369

16.339

Belanja Modal

1.832

4.931***

4.788***

4.158***

9.598***

176

179

171

166

158

(2.117)

(1.083)

(755)

(3,814)

(5.661)

Investasi pada Perusahaan Asosiasi Modal Kerja Bersih RASIO KEUANGAN (%) Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset

6,47

3,66

4,46

3,99

3,53

Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas

16,37

10,08

12,90

11,86

11,56

Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan

17,66

10,01

15,50

14,89

11,34

Rasio Lancar

68,16

77,77

82,44

48,16

49,43

152,90

175,41

189,09

196,92

227,44

60,46

63,69

65,41

66,32

69,46

10,24

10,36

11,85

12,33

13,37

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset RASIO INDUSTRI Rasio Pendapatan Tol terhadap Panjang Jalan (Rp miliar/km) *) Disajikan kembali **) Akan ditentukan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 ***) Total Belanja Modal Konsolidasi

64





Lampiran

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

2016

2012

2013

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

(miliar Rupiah)

3.073

2.259

2014 2015

2.975

2013

11.805

2012

5.720

2016

5.484

8.012

2014 2015

6.095

2013

16.661

2012

9.848

(miliar Rupiah)

9.174

LABA USAHA

(miliar Rupiah)

10.271

Beban PENDAPATAN

(miliar Rupiah)

9.070

Pendapatan


2014 2015

4.165


3.478


2016

LABA BERSIH PER SAHAM (Rupiah Penuh)


2016

2012

2013

2014 2015

2014 2015

277 2016

16.338

10.189

2014 2015

9.788

2013

37.161

2012

24.356

2016

20.839

17.875

2014 2015

14.966

2013

53.500

2012

36.725

(miliar Rupiah)

31.860

EKUITAS

(miliar Rupiah)

28.064

LIABILITAS

(miliar Rupiah)

24.754

ASET

216

2013

12.369

2012

209

2016

11.021

151

2014 2015

236

2013

1.889

2012

1.466

1.028

2016

1.422

1.602

2014 2015

2.650

2013

2.068

1.311

2012

1.851

2.055

(miliar Rupiah)

2016


65

Ikhtisar 2016

Profil Jasa Marga


Laporan Direksi




Ikhtisar Operasional 2012-2016 Keterangan

2012

2014

2015

2016

Panjang Jalan Tol (km)

554

560

561

575

593

Hak Konsesi Jalan Tol (km)

738

738

799

987

1260

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Jumlah Karyawan Tetap (Orang)

5.075

4.875

4.692

4.561

4.447

Jumlah Petugas Pengumpulan Tol/Pultol (Orang)

4.724

4.917

5.094

4.509

4.364

Pendapatan Tol Harian Rata-rata (ribuan Rupiah)

15.292.473

15.897.897

18.209.295

19.509.657

22.018.547

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal/SPM

66

2013

561

575

593

738

738

799

987

1.260

(km)

560

hak konsesi jalan tol 2012-2016

(km)

554

Panjang JALAN TOL OPERASI 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016







Je m b at an


Lampiran


Le m ah Ir en g I, Ja la n To l S em ar an g-

S ol o.


67

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Peristiwa Penting 2016 22 JANUARI Penandatanganan Kontrak Manajemen dan Pakta Integritas Tahun 2016

Direksi Jasa Marga beserta seluruh Kepala Unit Kerja, General Manager, dan Direktur Anak Perusahaan melakukan Penandatanganan Kontrak Manajemen dan Pakta Integritas Tahun 2016 di Ruang Pertemuan Jasa Marga Development Center (JMDC).

30 Maret RUPS Tahunan Tahun Buku 2015

Jasa Marga melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2015 di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta. Rapat antara lain memutuskan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.

19 Maret Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV: Krian-Mojokerto

Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV: Krian-Mojokerto (18,47 km) diresmikan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tanggal 19 Maret 2016. Jalan tol tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa.

21 Maret Implementasi e-payment Himbara di Jalan Tol Jasa Marga

Sinergi BUMN yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, bersama 4 Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, dan Bank BTN melaksanakan launching e-payment Toll di Kantor PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (PT JLJ) anak perusahaan Jasa Marga yang mengelola Ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) pada tanggal 21 Maret 2016. Launching Implemetasi pembayaran elektronik tol nasional ini dilakukan oleh Menteri Negara BUMN Rini M. Soemarno bersama Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, dan Direktur Utama Bank BTN Maryono.

14 April Penandatanganan Kredit Sindikasi PT Solo Ngawi Jaya dan PT Ngawi Kertosono Jaya

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melalui kelompok usahanya, PT Solo Ngawi Jaya dan PT Ngawi Kertosono Jaya pada 14 April 2016 menandatangani pembiayaan kredit sindikasi sebesar Rp 7,7 triliun untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono. Kredit sindikasi diberikan oleh Bank BNI, BRI dan Mandiri, sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Book Runner (JMLAB) dan Agen. Kredit sindikasi tersebut disalurkan JMLAB bersama PT Sarana Multi Infrastruktur, Indonesia Eximbank, Bank Jateng, dan Bank BPD DIY.

21 April Pembentukan Anak Perusahaan PT Jasamarga Semarang Batang

Pada 21 April 2016, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road telah menandatangani Akta Perjanjian Usaha Patungan Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Batang dan Akta Pendirian Perusahaan Jalan Tol PT Jasamarga Semarang Batang.

9 JUNI Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol 3 (Tiga) Anak Perusahaan Baru

Dalam rangka meningkatkan aset PT Jasa Marga (Persero) Tbk. hingga Rp 112 triliun pada tahun 2019, Jasa Marga telah menandatangani 3 (tiga) Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Baru yaitu Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km), Jalan Tol BalikpapanSamarinda (99,35 km), dan Jalan Tol Manado-Bitung (39,9 km) pada 9 Juni 2016. Penandatanganan PPJT tersebut dilaksanakan di Istana Negara dan disaksikan langsung oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

68







Lampiran


29 Agustus RUPS Luar Biasa Tahun 2016

Jasa Marga melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Balai Kartini, Jakarta. Rapat antara lain memutuskan penambahan modal perseroan melalui HMETD dan perubahan komposisi Direksi.

27 September Jasa Marga Meraih Penghargaan Annual Report Awards 2015

Jasa Marga berhasil mendapatkan penghargaan Peringkat I Annual Report Award (ARA) 2015 untuk kategori BUMN Non Keuangan Listed pada 27 September 2016.

13 & 22 oktober Pemberlakuan Tarif Baru Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo dan Jalan Tol JakartaCikampek

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 783/KPTS/M/2016 Tanggal 6 Oktober 2016 tentang penyesuaian tariff tol, Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo mengalami penyesuaian tarif yang berlaku mulai 13 Oktober 2016. Sementara itu, Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 799/KPTS/M/2016 tertanggal 14 Oktober 2016, Jalan Tol Jakarta-Cikampek mengalami penyesuaian tarif yang berlaku mulai 22 Oktober 2016.

3 November Penandatanganan Kredit Sindikasi Dana Talangan Tanah Jalan Tol Pandaan-Malang

PT Jasamarga Pandaan Malang memperoleh kredit sindikasi dari BNI, BCA, dan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan total dana sindikasi sebesar Rp 1,35 triliun dengan jangka waktu 2 tahun dan akan digunakan sebagai dana talangan tanah untuk proyek Jalan Tol Pandaan-Malang.

10 November Pemberlakuan Pembayaran Elektronik Himbara di Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo

Pada 10 November 2016 pembayaran elektronik multibank atau Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN mulai diberlakukan di Jalan Tol Jakarta Dalam Kota dan Jalan Tol Prof. Dr, Ir. Soedijatmo.

5 Desember Penandatanganan PPJT Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated

Pada 5 Desember 2016 Direktur Utama PT Jalanlayang Cikampek Elevated melakukan penandatanganan PPJT Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2-8 Desember Pelaksanaan Rights Issue

Pada 2-8 Desember 2016, Jasa Marga melaksanakan Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Aksi korporasi tersebut sukses menghimpun dana sebesar Rp 1,78 triliun yang terdiri dari Rp 1,25 triliun merupakan PMN dari pemerintah dan Rp 535 miliar dari publik.

1 Desember 2016 Penerimaan Karyawan Baru 2016

Pada 1 Desember 2016 PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan kegiatan Management Training 2016 dalam rangka penerimaan 140 karyawan baru.



69

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Penghargaan dan Sertifikasi

Annual Report Award 2016

GCG Award 2016

IICD Award 2016

Jakarta, 27 September 2016

Jakarta, 19 Desember 2016

Jakarta, 7 November 2016

GCG Award 2016 Indonesia Most Trusted Companies kategori Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) Score 85.81

The 8th IICD Corporate Governance Conference And Award category : The Best Non Financial Sector

GCG Award 2015 Indonesia kategori Most Trusted Company Based on Investors and Analysts’s Assessment Survey

The 8th IICD Corporate Governance Conference And Award category : Top 50 Public Listed Company

Peringkat I dalam acara Annual Report Award (ARA) 2015 untuk kategori BUMN Non Keuangan Listed Penyelenggara : OJK, KNKG, BI

Penyelenggara : CGPI & SWA Penyelenggara : IICD

Penghargaan 2016

Penyelenggara

Tempat & Tanggal (tgl-bln-thn)

Green Company & Sri Kehati Appreciation 2015 The Best Companies 2015 Sri-Kehati Index.

SWANETWORK & Yayasan KEHATI

Jakarta, 18 Maret 2016

Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2016 kategori Public Service

Carre CCSL dan Majalah Service Excellence

Jakarta, 6 April 2016

Indonesia Green Awards 2016 Kategori: Mempelopori Pencegahan Polusi

La Tofi School of CSR

Jakarta, 6 April 2016

Indonesia Green Awards 2016 Kategori: Mengembangkan Pengolahan Sampah Terpadu

70





Penghargaan 2016


Penyelenggara



Tempat & Tanggal (tgl-bln-thn)

Anugerah BUMN 2016 : Percepatan Infrastruktur terbaik Kategori BUMN

BUMN Track dan INDEF

Corporate Image Award 2016 (previosly known as the Indonesia’s Most Admired Companies - IMAC) for the Toll road Infrastucture category

Tempo Media Group

Jakarta, 9 Juni 2016

Services Quality Award 2016, kategori Toll Road dengan predikat Golden Ke 1 (Satu) Nasional

Carre CCSL dan Majalah Service Excellence


Indonesia’s Top 100 Most Valuable Brands 2016 : Brand Finance plc is ranked 37” in Most Valuable Indonesian Brands 2016 with US$ 95 Million Brand Value & AA Brand Rating

SWANETWORK

Jakarta, 21 Juli 2016

Social Business Innovation Award 2016 Category : Toll Road Infrastucture “Program Pemberdayaan Lingkungan Bersih”

Warta Ekonomi

Jakarta, 25 Agustus 2016

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Sebagai salah satu dari 40 (empat puluh) Emiten terbaik pilihan Analisis tahun 2016

Asosiasi Analisis Efek Indonesi (AAEI), CSA INSTITUTE

Jakarta , 7 Oktober 2016

Nusantara CSR Awards 2016 kategori: Perlindungan dan Perbaikan Lingkungan


Jakarta, 18 Oktober 2016

Nusantara CSR Awards 2016 kategori: Perlindungan dan Perbaikan Lingkungan


Jakarta, 18 Oktober 2016


Lampiran



71

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Sertifikasi Sertifikasi Mutu Pengelolaan Jalan Tol dan Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Seluruh Kantor Cabang Jasa Marga telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 untuk mutu pengoperasian jalan tol dan sertifikat OHSAS 18001:2007 untuk kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bukti Jasa Marga telah memenuhi standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau kualitas dan standar internasional untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bertujuan untuk mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada setiap proses kerja di tempat kerja. Sertifikasi di seluruh Cabang Jasa Marga dilakukan oleh Badan Sertifikasi SGS. Manfaat Penerapan ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 antara lain sebagai berikut:

ISO 9001:2008 •

Meningkatkan kepercayaan pelanggan.

•

Memberikan jaminan kualitas produk dan

OHSAS 18001:2007 •

Melindungi pekerja dari berbagai bahaya kerja yang juga dapat mengganggu kesehatan saat kerja.

proses.

•

Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja dengan mencegah/mengurangi risiko kecelakaan dan

•

Meningkatkan produktivitas Perseroan dan

penyakit akibat kerja.

market gain. •

Meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja

•

kehilangan waktu kerja karena kecelakaan, penurunan

karyawan serta komunikasi internal. •

Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok.

•

Meningkatkan cost efficiency dan keamanan

Meningkatkan cost efficiency dengan meminimalkan kesehatan, dan biaya kompensasi hukum.

•

Meningkatkan kepercayaan konsumen.

•

Meningkatkan image positif Perseroan dengan adanya verifikasi pihak independen berdasarkan standar yang

produk dengan adanya sistem yang

diakui.

terdokumentasi. •

Meningkatkan image positif Perseroan

•

Menerapkan peraturan Pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja.

dengan adanya verifikasi pihak independen berdasarkan standar yang diakui.

72







Lampiran


Tabel Sertifikasi Mutu Pengoperasian Jalan Tol dan K3 Jasa Marga Sertifikasi OHSAS 18001:2007 No.

Cabang

Lembaga Audit

Sertifikasi Sejak (tahun)

Masa Validitas/ Berlaku Sertifikat (tgl-bln-thn)

Sertifikasi ISO 9001:2008

Nomor Registrasi

Lembaga Audit

Sertifikasi Sejak (tahun)

Masa Validitas/ Berlaku Sertifikat (tgl-bln-thn)

Nomor Registrasi

1

Jagorawi

SGS

2011

23-03-2014 s.d. 23-03-2017

ID11/1102954096

SGS

2000

23-08-2014 s.d. 23-08-2017

ID00/17172

2

CawangTomangCengkareng

SGS

2011

03-03-2014 s.d. 03-03-2017

ID11/1102954092

SGS

2005

15-02-2014 s.d. 15-02-2017

ID04/D0554

3

JakartaCikampek

SGS

2011

31-01-2014 s.d. 31-01-2017

ID11/1102954070

SGS

2005

04-02-2014 s.d. 04-02-2017

ID05/D0550.01

4

JakartaTangerang

SGS

2011

04-01-2013 s.d. 04-01-2016*

ID11/1102954016

SGS

2013

22-12-2013 s.d. 22-12-2016*

ID04/D0516

5

Purbaleunyi

SGS

2013

28-12-2013 s.d. 28-12-2016*

ID11/1102954054

SGS

2004

22-12-2013 s.d. 22-12-2016*

ID04/D0515

6

Semarang

SGS

2014

25-10-2014 s.d. 25-10-2017

ID11/01882

SGS

2005

06-01-2014 s.d. 06-01-2017

ID05/D0530.01

7

Palikanci

SGS

2012

24-09-2015 s.d. 24-09-2018

ID12/02180

SGS

2004

21-07-2013 s.d. 21-07-2016

ID04/D0439

8

SurabayaGempol

SGS

2011

10-05-2014 s.d. 10-05-2017

ID11/1102954122

SGS

2001

19-04-2013 s.d. 19-04-2016*

ID04/D0376

9

Belmera

SGS

2014

21-09-2014 s.d. 21-09-2017

ID14/02870

SGS

2004

12-10-2013 s.d. 12-10-2016*

ID04/D0481

Catatan: * Dalam tahap migrasi menuju sistem manajemen terintegrasi berdasarkan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan DIS 45001: 2016 (Pengganti OHSAS)



73

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Saham JSMR dan Obligasi Jasa Marga Saham JSMR Kronologis Pencatatan Saham JSMR Tabel Kronologis Pencatatan Saham Jasa Marga Komposisi Kepemilikan Tanggal

Aksi Korporasi

Status Sebelum IPO 12 November IPO di Bursa Efek 2007 Jakarta 13 Oktober 2008 - Pembelian Saham 12 Januari 2009 Kembali (Buyback) 05 April 2012 - 25 Penjualan Kembali Juni 2012 Saham (Buyback) Status per 31 Desember 2015 2-8 Desember Penawaran Umum terbatas I melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue) Status per 31 Rights Issue Desember 2016

Pemerintah Republik Indonesia Saham Seri A 1 1

Publik

Saham Pembelian Kembali (Buyback) Saham Seri % B -

%

Saham Seri B

4.759.999.999 4.759.999.999

100 70

2.040.000.000

30

1

4.759.999.999

70

2.015.476.500

29,6

24.523.500

0,4

1

4.759.999.999

70

2.040.000.000

30

(24.523.500)

-

1

4.759.999.999

70

2.040.000.000

30

-

-

1

320.509.839

70

137.361.360

30

1

5.080.509.839

70

2.177.361.360

30

-

-

Saham Seri B

%

Informasi Aksi Korporasi: RIGHTS ISSUE Guna mendukung ekspansi yang dilakukan Perseroan, pada tahun 2016 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar Rp 1,78 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 1,25 triliun dan dana publik Rp 535 miliar. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk membiayai Jalan Tol Semarang-Batang, Jalan Tol Pandaan-Malang, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated. Rights Issue tersebut dilaksanakan dengan Rasio Konversi 500.000 (lima ratus ribu) Saham Lama berhak memperoleh sebanyak 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan dengan delusi kepemilikan sebesar 6,31% (enam koma tiga satu persen). Tabel Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I Ruas

74

Presentase (%)

Jalan Tol Batang-Semarang

50

Jalan Tol Pandaan-Malang

30

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II

20







Lampiran


Tabel Jadwal Pelaksanaan Rights Issue Kegiatan

Tanggal

Kick Off Meeting RUPSLB Penerbitan Laporan Keuangan Audit 30 Juni 2016 Due Dilligence dan Finalisasi Dokumen Pernyataan Pendaftaran Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK (Registrasi 1) Penyampaian Permohonan Persetujuan Indikasi Jadwal Rights Issue kepada IDX Pengumuman Prospektus Ringkas / Keterbukaan Informasi Input dari Existing Investors mengenai kisaran harga pelaksanaan Penerbitan Research Report PDIE / Pre-Marketing Tanggapan atas Pernyataan Pendaftaran diterima Penandatanganan Penyampaian Dokumen Registrasi 2 OJK Penyampaian Jawaban atas Tanggapan Pernyataan Pendaftaran (Registrasi 2 OJK) Penetapan Kisaran Harga Pelaksanaan dan Rasio HMETD Keterbukaan Informasi terkait Kisaran Harga Penyampaian Surat Revisi Konsultasi Jadwal Rights Issue kepada IDX Management Roadshow Peraturan Pemerintah atas Penambahan Modal Negara (PMN) Penetapan Harga Final Pelaksanaan HMETD Penandatanganan Perjanjian Pembelian Sisa Saham & Dokumen Registrasi 3 OJK Penyampaian Informasi Tambahan terkait Perjanjian Pembelian Sisa Saham (Registrasi 3 OJK) Penyampaian Permohonan Pencatatan Saham Tambahan kepada Bursa Efek Indonesia Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran OJK Pengumuman Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas Cum Date Pasar Reguler dan Negosiasi Ex Dare Pasar Reguler dan Negosiasi Cum Date Pasar Tunai Ex Date Pasar Tunai Tanggal Recording Date HMETD Tanggal Distribusi Elektronik HMETD Periode Pelaksanaan dan Perdagangan HMETD dimulai Periode Pelaksanaan dan Perdagangan HMETD berakhir Periode Penyetoran Dana PMN Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Tanggal Pengembalian (Refund) Pemesanan Saham Tambahan Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya*

12 Agustus 2016 29 Agustus 2016 2 September 2016 5 September 2016 19 September 2016 19 September 2016 19 September 2016 29 September-7 Oktober 2016 30 September 2016 3-7 Oktober 2016 29 September 2016 7 Oktober 2016 11 Oktober 2016 18 Oktober 2016 19 Oktober 2016 19 Oktober 2016 20-27 Oktober 2016 14 November 2016 10 November 2016 11 November 2016 15 November 2016 16 November 2016 18 November 2016 21 November 2016 25 November 2016 28 November 2016 30 November 2016 1 Desember 2016 30 November 2016 1 Desember 2016 2 Desember 2016 8 Desember 2016 2-8 Desember 2016 13 Desember 2016 14 Desember 2016 16 Desember 2016 21 Desember 2016

*Pembeli siaga tidak melakukan pembelian atas sisa saham karena oversubscribed saat perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) & pemesanan saham tambahan

Dengan demikian, struktur saham JSMR adalah sebagai berikut: Tabel Perubahan Struktur Saham JSMR Sebelum Rights Issue

Setelah Rights Issue

Harga Saham (Rupiah penuh)

Jumlah Saham Beredar (Lembar)

Harga Saham (Rupiah penuh)

Jumlah Saham Beredar (Lembar)

4.150

6.800.000.000

4.350

7.257.871.200



75

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



ikhtisar SAHAM JSMR Informasi Harga & Volume Perdagangan Saham JSMR Tabel Informasi Harga & Volume Perdagangan Saham JSMR di Bursa Efek Indonesia per Triwulan 2007-2016 Harga Tertinggi (Rupiah penuh)

Harga Terendah (Rupiah penuh)

Harga Penutupan (Rupiah penuh)

Volume Perdagangan (lembar)

Jumlah Saham Beredar (lembar)

Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)

Tahun

TW

2007

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2.200 2.025 1.450 1.380 1.000 1.060 1.740 1.920 1.940 1.900 2.200 3.375 3.900 3.575 3.650 4.275 4.275 5.150 5.700 6.000 5.950 5.950 6.950 6.000 5.800 6.000 6.175 6.625 7.050 7.250 7.200 6.075 5.625 5.525

1.700 1.220 1.150 830 610 830 900 1.540 1.710 1.660 1.750 2.000 3.150 2.925 3.250 3.400 3.550 4.125 4.875 5.300 5.450 5.100 5.700 5.300 4.525 4.450 5.800 5.925 5.950 6.900 5.275 4.680 4.500 5350

1.900 1.400 1.160 1.010 910 900 1.550 1.870 1.810 1.790 2.025 3.200 3.425 3.400 3.625 3.975 4.200 5.150 5.400 5.850 5.450 5.950 6.050 5.200 4.725 6.000 5.975 6.450 7.050 7.200 5.475 4.825 5.225 5.400

7.779.000 844.500 2.034.500 667.500 10.152.500 11.740.000 1.768.000 6.375.000 5.534.500 12.074.000 7.123.000 8.456.500 9.506.500 10.509.500 16.022.000 6.335.500 2.323.500 17.973.000 8.058.500 10.731.500 10.019.500 17.130.000 16.095.500 11.699.000 4.192.000 8.783.600 6.053.800 5.031.500 5.713.100 6.392.800 11.233.600 5.138.600 9.124.700 13.848.300

6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.775.476.500 6.775.476.500 6.775.476.500 6.775.476.500 6.775.476.500 6.775.476.500 6.775.476.500 6.775.476.500 6.775.476.500 6.775.476.500 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000

2

5.325

5.250

5.275

9.417.900

6.800.000.000

12.920 9.520 7.888 6.868 6.188 6.120 10.540 12.716 12.264 12.128 13.720 21.682 23.206 23.037 24.561 26.933 28.457 34.894 36.720 39.780 37.060 40.460 41.140 35.360 32.130 40.800 40.630 43.860 47.940 48.960 37.230 32.810 35.530 36.720 35.870

3

4.720

4.600

4.600

7.498.800

6.800.000.000

31.280

4

5.660

3.910

4.320

6.963.200

7.257.871.200

31.354

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Keterangan: *) Pada Triwulan 4 2009, Perseroan melakukan buyback sebesar 24.523.500 lembar saham dan pada Triwulan 2 2012 Perseroan melakukan penjualan kembali saham buyback tersebut. **) Pada Triwulan 4 2016, Perseroan melakukan rights issue sebesar 457.871.200 lembar sahan.

Sejak tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 12 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2016, JSMR memberikan tingkat pengembalian sebesar 154%.

76







Lampiran

Gerbang


Tol Ungar


an, Jalan

Tol Semar

ang-Solo


77

Profil Jasa Marga


Ikhtisar 2016


Laporan Direksi



Grafik Volume dan Harga Saham Jasa Marga (JSMR) Tahun 2015 dan 2016

7000

6500

6000

5500

5000 4500 4320 4000

60M 40M 20M 6.963M 0 Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

2015

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

2016

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Grafik Komparasi Tingkat Pengembalian JSMR vs IHSG 2007-2016 IHSG

JSMR

7000

6000 5301.2368

5000 4270.00

3000

2000

1000

1B

149.641M

31.780M 7000 Dec

78

Mar

Jun

2008

Sep

Dec

Mar

Jun

2009


Sep

Dec

Mar

Jun

2010

Sep

Dec

Mar

Jun

2011

Sep

Dec

Mar

Jun

2012

Sep

Dec

Mar

Jun

2013

Sep

Dec

Mar

Jun

2014

Sep

Dec

Mar

Jun

2015

Sep

Dec

Mar

Jun

2016

Sep

Dec

2017






Lampiran


Sampai dengan 31 Desember 2016, JSMR juga tercatat dalam beberapa Indeks Lokal dan Internasional. Tabel Indeks dengan Saham Jasa Marga (JSMR) sebagai Konstituen No.

Indeks

Deskripsi

Definisi

1

LQ45

Jakarta Stock Exchange LQ45 Index

Indeks dari 45 saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar yang disesuaikan setiap enam bulan.

2

JAKINFR

Jakarta Stock Exchange Infrastructure Utility and Transportation Index

Indeks yang berisi perusahaan tercatat dalam bidang infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia.

3

SRI-KEHATI

Sustainable Responsible Investment Index – SRI KEHATI INDEX

Indeks dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan, dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

4

INVE33

Investor33

Indeks dari 33 konstituen yang terdiri dari saham/emiten yang dipilih berdasarkan kriteria kapitalisasi pasar, likuiditas pasar, dan faktorfaktor fundamental.

5

SMINFRA18

Jakarta Stock Exchange dan PT SMI Infrastructure Index

Indeks yang berisi 18 saham yang dipilih dari daftar saham sektor infrastruktur dan penunjangnya yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dengan faktor fundamental yang baik, memiliki kapitalisasi pasar besar, serta memiliki free float saham dan aktivitas transaksi saham yang tinggi (nilai, frekuensi, dan hari transaksi).

6

KOMPAS100

Kompas 100 Index

Indeks 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang secara resmi diterbitkan oleh BEI bekerja sama dengan koran Kompas.

7

MNC36

MNC 36 Index

Indeks yang berisi 36 saham yang dipilih berdasarkan kriteria kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi, dan faktor fundamental.

8

MSCI

MSCI Indices

Indeks-indeks Morgan Stanley Capital International

9

FTSE

FTSE Indices

Indeks-indeks Financial Times Stock Exchange

10

Bloomberg

Bloomberg Indices

Indeks-indeks Bloomberg

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg



79

Profil Jasa Marga


Ikhtisar 2016


Laporan Direksi



Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham JSMR Selama Tahun 2016 Sepanjang tahun 2016, kondisi ekonomi makro dan mikro sangat mempengaruhi kondisi pasar modal dalam negeri. Pada awal tahun 2016, saham JSMR dibuka pada level 5175 dan pada 31 Desember 2016 ditutup pada level 4.320 atau menurun 16%.

Grafik Pergerakan Harga Saham JSMR dan IHSG 2016 IHSG

JSMR

6000

5500 5167.6992 5000

4500 4320.00 4000

60M 50M 40M 30M 20M 12.788M 01.816M Jan 15

80

Jan 29

Feb 15

Feb 29

Mar 15


Mar 31

Apr 15

Apr 29

May 16

May 31

Jun 15

Jun 30 Jul 15 2016

Jul 29

Aug 15

Aug 31

Sep 15

Sep 30

Oct 14

Oct 31

Nov 15

Nov 30

Dec 15






Lampiran


KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM JSMR Tabel Komposisi Kepemilikan Saham JSMR per 31 Desember 2016 Keterangan Negara RI Publik Pemodal Nasional Perorangan Indonesia Perseroan Terbatas Asuransi Yayasan Koperasi Reksadana Pemodal Asing Perorangan Badan Usaha Asing Total

Jumlah Jumlah Saham Komposisi Pemilik (lembar) (%) 1 5.080.509.840 70,00 2.177.361.360 30,00 15.003 87 74 23 3 176

282.532.460 243.839.281 202.068.720 12.207.959 715.890 187.545.045

4,17 3,35 2,78 0,16 0,00 2,58

92 573 15.992

3.782.436 1.118.914.620 7.257.871.200

0,05 15,41 100,00

Grafik Komposisi Kepemilikan Saham JSMR per 31 Desember 2016

Pemodal Asing 15% Perorangan Indonesia 4% Institusi Indonesia 8%

Negara RI 70%

Reksadana 3%

Pemegang Saham JSMR dengan kepemilikan 5% atau Lebih Tabel Kepemilikan Saham JSMR yang Mencapai 5% atau Lebih per 31 Desember 2016 Nama Negara Republik Indonesia

Status Pemilik

Jumlah Saham (lembar)

Persentase (%)

Negara Republik Indonesia

5.080.509.840

70,00

pemegang saham jsmr dengan Kepemilikan Kurang dari 5% Tabel Kepemilikan Saham JSMR yang Kurang dari 5% per 31 Desember 2016 Nama Pemodal Nasional Pemodal Asing

Jumlah Pemegang Saham

Jumlah Saham (lembar)

Persentase (%)

15.326

1.054.664.304

14,52%

665

1.122.697.056

15,46%

Informasi Pemegang Saham Utama dan pengendali Sampai dengan 31 Desember 2016, Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna dan 5.080.509.839 lembar Saham Biasa Seri B. Sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Negara Republik Indonesia memiliki hak-hak istimewa dalam hal menambah atau mengurangi modal dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pembubaran dan likuidasi Perseroan.



81

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Kepemilikan Saham jsmr oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan per 31 Desember 2016 Nama

Jumlah Saham

Jabatan

Refly Harun

Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Boediarso Teguh Widodo

Komisaris

Sigit Widyawan

Komisaris Independen

Taufik Widjojono

Komisaris

Muhammad Sapta Murti

Komisaris

Agus Suharyono

Komisaris

Desi Arryani

Direktur Utama

Anggiasari

Direktur Keuangan/Independen

Persentase (%)

Muh Najib Fauzan

Direktur Operasi I

117.600

0,002

Subakti Syukur

Direktur Operasi II

154.000

0,002

8.500

0,000

280.100

0,004

Kepemilikan Saham Karyawan

7.860.410

0,108

Total Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

8.140.510

0,112

Hasanudin

Direktur Pengembangan

Christiantio Prihambodo

Direktur Sdm dan Umum

Total Kepemilikan Saham Dewan Komisaris & Direksi

dua puluh pemegang Saham JSMR terbesar Tabel Dua Puluh Terbesar Pemegang Saham Jasa Marga per 31 Desember 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

82

Nama NEGARA REPUBLIK INDONESIA BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDEN BPJS KETENAGAKERJAAN-JHT PT TASPEN (PERSERO) - THT BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD BPJS KETENAGAKERJAAN - JKK GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE UBS AG LONDON-2140724000 JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL RD PREMIER ETF INDO STATE- OWNED COMPANI BNYMSANV RE BNYM RE CITY NATIONAL ROCH E ALLIANZ LIFE IND - SMARTLINK RUPIAH EQUI BNYMSANV RE BNYMILLUX RE RE MILLUX RE BL DEUTSCHE BK AG LONDON-2018304002 CACEIS BL/ MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SI RBC IST S/A RARE EMERGING MARKETS FUND PT AIA FINL - UL EQUITY SSB 28TS S/A BP PENSION FUND-2144615949 SSB 1BA9 ACF MSCI EQUITY INDEX FUND B-IN CACEIS BL/ AMUNDI FUNDS TOTAL


Jumlah Saham

Persentase (%)

5.080.509.840 207.316.927 205.555.933 40.689.120 38.007.000 30.133.080 30.038.154 26.548.241 25.340.661 24.217.264 22.056.243 21.602.892 20.340.042 18.627.055 17.286.700 16.958.122 16.218.673 15.445.826 15.057.200 14.537.897 5.886.486.870

70,00 2,86 2,83 0,56 0,52 0,42 0,41 0,37 0,35 0,33 0,30 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 81,10






Lampiran


Obligasi Jasa Marga Kronologis Emisi Obligasi Jasa Marga Tabel Kronologis Pencatatan Obligasi Jasa Marga Obligasi **

Jumlah (Rp Juta)

Tenor (Tahun)

Tanggal Penerbitan (tgl-bln-thn)

Tanggal Jatuh Tempo (tgl-bln-thn)

Peringkat

Status

1

Jasa Marga I (A)

23.718

5

11-03-1983

11-03-1988

Lunas

2

Jasa Marga II/1 (B)

40.000

5

31-10-1983

31-10-1988

Lunas

3

Jasa Marga II/2 (C)

20.000

5

06-02-1984

06-02-1989

Lunas

4

Jasa Marga II/2 (D)

20.000

5

05-03-1984

05-03-1989

Lunas

5

Jasa Marga II/2 (E)

20.000

5

31-03-1984

31-03-1989

Lunas

6

Jasa Marga III/1 (F/1)

40.000

5

28-12-1984

28-12-1989

Lunas

7

Jasa Marga III/2 (F/2)

30.000

5

01-03-1985

01-03-1990

Lunas

8

Jasa Marga IV/1 (G/1)

40.000

5

27-12-1985

27-12-1990

Lunas

9

Jasa Marga IV/2 (G/2)

60.000

5

24-03-1986

24-03-1991

Lunas

10

Jasa Marga V/1 (H)

60.000

5

06-07-1987

06-07-1992

Lunas

11

Jasa Marga V/2 (I)

40.000

5

19-11-1987

19-11-1992

Lunas

12

Jasa Marga VI/1 (J)

75.000

8

20-6-1988

20-06-1996

Lunas

13

Jasa Marga VI/2 (K)

50.000

8

01-02-1989

01-02-1997

Lunas

14

Obligasi Indeks Pendapatan Tahap I

40.000

12

31-07-1989

31-07-2001

Lunas

15

Obligasi Indeks Pendapatan Tahap II

30.000

12

21-09-1989

21-09-2001

Lunas

16

Jasa Marga VII (L)

100.000

8

08-06-1990

08-06-1998

Lunas

17

Jasa Marga VIII (M)

150.000

8

27-03-2000

27-03-2008

Lunas

18

Jasa Marga IX (N)

400.000

5

12-04-2002

12-04-2007

Lunas

19

Jasa Marga X (O)

650.000

8

04-12-2002

04-12-2010

20

Jasa Marga XI (P)

1.000.000

10

10-10-2003

10-10-2013

A+

Lunas

21

Jasa Marga I (JM-10)

500.000

3

12-10-2010

12-10-2013

AA id

Lunas

22

JORR I *)

274.260

10

19-11-2003

19-11-2013

-

Lunas

23

JORR II (A) *)

77.377

10

05-01-2006

05-01-2016

-

Lunas

JORR II (B) *)

77.377

12

05-01-2006

05-01-2018

-

Lunas

JORR II (C) *)

104.400

15

05-01-2006

05-01-2021

-

Lunas

Lunas

24

Jasa Marga XII (Q)

1.000.000

10

06-07-2006

06-07-2016

id

AA

Lunas

25

Jasa Marga XIII (R)

1.500.000

10

21-06-2007

21-06-2017

AA id

Belum Lunas

26

Jasa Marga XIV (JM-10)

1.000.000

10

12-10-2010

12-10-2020

id

AA

Belum Lunas

27

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri A

700.000

370 hari

27-09-2013

02-10-2014

AA id

Lunas

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri B

400.000

3

27-09-2013

27-09-2016

id

AA

Lunas

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C

1.000.000

5

27-09-2013

27-09-2018

id

AA

Belum Lunas

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T

1.000.000

5

22-09-2014

19-09-2019

id

AA

Belum Lunas

28.

Keterangan: * Tidak Dicatatkan ** Semua Obligasi Jasa Marga Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia



83

Profil Jasa Marga


Ikhtisar 2016


Laporan Direksi



Obligasi Beredar Jasa Marga beredar tahun 2015 dan 2016 Tabel Obligasi Beredar Jasa Marga Tahun 2015 Obligasi ** 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

JORR II (A) * JORR II (B) * JORR II (C) * Jasa Marga XII (Q) Jasa Marga XIII (R) Jasa Marga XIV (JM-10) Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri B 8. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C 9. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T

Kode

Jumlah (Rp Juta)

Tingkat Bunga (%)

Jatuh Tempo

Peringkat

JMPD12Q JMPD13R JMPD14JM10 JSMR01BCN1S

77.377 77.377 104.400 1.000.000 1.500.000 1.000.000 400.000

15,25 15,25 15,50 13,50 10,25 9,35 8,70

2016 2018 2021 2016 2017 2020 2016

AA id AA id AA id AA id

JSMR01CCN1S

1.000.000

8,90

2018

id

JSMR01CN2T

1.000.000

9,85

2019

id

AA AA

Keterangan: * Tidak Dicatatkan **Seluruh Obligasi Jasa Marga Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

Tabel Obligasi Beredar Jasa Marga Tahun 2016 Obligasi ** 1. Jasa Marga XIII (R) 2. Jasa Marga XIV (JM-10) 3. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C 4. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T

Tingkat Bunga (%)

Kode

Jumlah (Rp Juta)

Jatuh Tempo

JMPD13R JMPD14JM10 JSMR01CCN1S

1.500.000 1.000.000 1.000.000

10,25 9,35 8,90

2017 2020 2018

JSMR01CN2T

1.000.000

9,85

2019

Peringkat AA AA id AA id id

AA

id

Keterangan: * Tidak Dicatatkan ** Seluruh Obligasi Jasa Marga Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan surat Pefindo kepada Perseroan No. 979/PEF-Dir/VI/2016 dan No. 980/PEF-Dir?VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 atas Obligasi Jasa Marga di atas ditetapkan peringkat idAA (double A outlook negative).

Definisi Peringkat AA merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk

id

memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran utangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.

84







Lampiran


sepuluh Pemegang Obligasi Jasa Marga terbesar Tabel Sepuluh Terbesar Pemegang Obligasi Jasa Marga per 31 Desember 2016 Obligasi Jasa Marga XIII (R) No.

Nama

Jumlah Efek (Rp miliar)

%

1

PT Taspen (Persero) - THT

323.000.000.000.00

21,53

2

BCA- TREASURY DEPT

231.000.000.000.00

15,40

3

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)-DIVISI TREASURY

222.000.000.000.00

14,80

4

BPJS Ketenagakerjaan JHT (dh PT Jamsostek)

74.000.000.000.00

4,93

5

DANA PENSIUN BRI

60.000.000.000.00

4,00

6

PT ASURANSI ASTRA BUANA

48.000.000.000.00

3,20

7

RD MANDIRI INVESTA PASAR UANG-983194000

38.000.000.000.00

2,53

8

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

33.000.000.000.00

2,20

9

Treasury bank bjb

30.000.000.000.00

2,00

10

BPJS KETENAGAKERJAAN - (TRD-JHT)

30.000.000.000.00

2,00


%

Obligasi Jasa Marga XIV (JM-10) No.

Nama

1

BPJS KETENAGAKERJAAN JHT (DH PT JAMSOSTEK)

230.000.000.000.00

23,00

2

BPJS KESEHATAN

100.000.000.000.00

10,00

3

BCA-TREASURY DEPT

90.000.000.000.00

9,00

4

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

80.000.000.000.00

8,00

5

PT AJ BRINGIN JIWA SEJAHTERA

59.500.000.000.00

5,95

6

PT ASURANSI ASTRA BUANA

35.000.000.000.00

3,50

7

REKSA DANA OPTIMA PENDAPATAN ABADI

30.000.000.000.00

3,00

8

RDPT TRIM PERFORMA DINAMIS TERBATAS

29.900.000.000.00

2,99

9

BNI TREASURY

25.000.000.000.00

2,50

10

REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA PENDAPATAN OPTIMAL

25.000.000.000.00

2,50

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C No.

Nama


%

1


120.000.000.000.00

12,00

2

PT BANK CIMB NIAGA TBK.

115.000.000.000.00

11,50

3

DPLK BANK BNI

70.000.000.000.00

7,00

4


67.000.000.000.00

6,70

5

BPJS KETENAGAKERJAAN - JKK

50.203.000.000.00

5,02

6


50.000.000.000.00

5,00

7

PT BANK SBI INDONESIA

37.000.000.000.00

3,70

8

BPJS KETENAGAKERJAAN - BPJS

36.228.000.000.00

3,62

9

PT BANK MAYBANK INDONESIA

30.000.000.000.00

3,00

10

DP BNI

30.000.000.000.00

3,00

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No.

Nama


%

1

PT BANK MANDIRI

155.000.000.000.00

15,50

2


100.000.000.000.00

10,00

3


76.000.000.000.00

7,60

4

DANA PENSIUN PLN

75.000.000.000.00

7,50

5

DPLK BANK BNI

70.000.000.000.00

7,00

6


50.000.000.000.00

5,00

7

REKSA DANA TERPROTEKSI BNI-AM PROTEKSI XXXIX

50.000.000.000.00

5,00

8

REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST PROTECTED FUND I

45.000.000.000.00

4,50

9

RDPT DANAREKSA INVESTA OPTIMA

27.000.000.000.00

2,70

10

DPLK BANK RAKYAT INDONESIA

25.000.000.000.00

2,50



85

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi




86







Lampiran


laporan dewan komisaris PERTUMBUHAN NILAI DAN ASET PERSEROAN YANG POSITIF UNTUK MEMPERKOKOH POSISI PERSEROAN SEBAGAI market LEADER DI industri JALAN TOL TERCAPAI BERKAT KERJA keras DIREKSI DAN ATAS PENGAWASAN YANG EFEKTIF DAN DORONGAN DARI DEWAN KOMISARIS. Pemegang Saham yang terhormat, Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala berkah dan rahmat-Nya, Dewan Komisaris dapat mengakhiri tugas dan kewajibannya dengan baik dalam pemberian pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan selama tahun 2016. Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban, izinkanlah kami dalam kesempatan ini menyampaikan pokok-pokok penjelasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut.

Perubahan Komposisi dan Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris Tahun 2016 Mengawali laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris pada tahun 2016, perlu kami laporkan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris. Melalui RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 tanggal 30 Maret 2016 telah diberhentikan dengan hormat, Akhmad Syakhroza dan Hambra sebagai anggota Dewan Komisaris, digantikan oleh Agus Suharyono dan Muhammad Sapta Murti.


Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Refly Harun Komisaris Independen: Sigit Widyawan Komisaris: Boediarso Teguh Widodo Komisaris: Taufik Widjoyono Komisaris: Agus Suharyono Komisaris: Muhammad Sapta Murti

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, Dewan Komisaris telah mengatur dan menata kembali uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris, serta menetapkannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-131/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Revisi Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pengaturan dan penataan uraian tugas dan tanggung jawab ini dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan.


87

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2016 Program Kerja, Rapat, Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Kepada Direksi Selain mengatur kembali tugas dan tanggung jawab masingmasing anggota Dewan Komisaris, pada awal tahun 2016 kami juga menyusun dan menetapkan program kerja tahunan. Dengan program kerja ini diharapkan dapat memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dalam memberikan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perseroan. Program kerja berisi jadwal dan agenda rapat-rapat bulanan Dewan Komisaris. Setiap bulannya diselenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat dan satu kali kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Cabang-cabang. Selama 2016 secara total telah diselenggarakan 29 kali rapat, dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris rata-rata di atas 75%. Kiranya perlu kami sampaikan bahwa setiap rapat Dewan Komisaris selalu dipimpin oleh Komisaris Utama. Semua keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota Dewan Komisaris dan setiap keputusan rapat dipantau dan dievaluasi tindak lanjutnya.

Dengan ketekunan dan semangat untuk berbuat yang lebih baik lagi bagi kemajuan Perseroan, Dewan Komisaris dengan dukungan dari seluruh staf Sekretariat Dewan Komisaris, terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara lebih konsisten dan membudaya pada setiap kegiatannya dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

88


Laporan Direksi



Sampai dengan akhir 2016 lebih dari 95% keputusan rapat telah selesai ditindaklanjuti. Sisanya yang kurang lebih 5%, beberapa di antaranya masih dalam proses penyelesaian oleh Direksi dan sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian yang melibatkan dan/atau menjadi wewenang pihak ketiga dan di luar wewenang Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Proses penyelesaian yang melibatkan dan/atau menjadi wewenang pihak ketiga, di antaranya masalah pembebasan lahan, masalah-masalah hukum, serta masalah yang berkaitan dengan kewenangan instansi Pemerintah/ Lembaga Negara, mitra kerja atau pemasok, dan sebagainya. Di setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris, yang mengundang kehadiran Direksi, dibuat risalah rapatnya yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang hadir. Risalah rapat berfungsi sebagai dokumen Perseroan dan diadministrasikan dengan baik oleh Corporate Secretary dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Kepatuhan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Untuk melihat dan mengevaluasi apakah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, Dewan Komisaris menetapkan tolok ukur penilaian kinerja, yaitu dengan menyusun dan mengesahkan Key Performance Indicator (KPI) kinerja Dewan Komisaris. Penyusunan KPI ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. Penjabaran peraturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam KPI Dewan Komisaris Tahun 2016, target capaian nilai kinerja ditetapkan untuk mencapai klasifikasi nilai “A” (Sangat Baik) dengan skor penilaian 4,5-5,0. Pada akhir 2016, dengan menggunakan sistem self assessment kinerja Dewan Komisaris yang ada, target yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu dengan perolehan nilai berklasifikasi “A” dengan skor penilaian 4,77. Nilai ini lebih baik dari capaian nilai tahun 2015 sebesar 4,62. Untuk tahun 2017, Dewan Komisaris bertekad untuk bekerja lebih baik dan lebih keras lagi, sehingga minimal dapat mempertahankan prestasi kerja tahun 2016 ini, yaitu dengan capaian penilaian klasifikasi “A“, namun dengan pencapaian skor penilaian kinerja di atas 4,77.






Lampiran


Terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban memberikan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris secara konsisten mengedepankan penerapan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) setiap tahunnya. Penerapan prinsipprinsip ini dievaluasi dan dinilai pada akhir Desember oleh Konsultan Independen, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengembangan dan pengelolaan Perseroan. Terlebih, perekonomian nasional masih menghadapi tekanan akibat belum pulihnya perekonomian dunia.

Dari hasil penilaian Konsultan Independen atas penerapan GCG di lingkungan Jasa Marga selama tahun 2016, khususnya di Dewan Komisaris, diperoleh skor penilaian 99,36 atau naik cukup signifikan dari capaian skor penilaian GCG tahun 2015 yang sebesar 97,38.

Pelaksanaan Hal-hal yang Diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Komisaris yakin bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan membudaya dalam menjalankan bisnis Perseroan, akan mampu menjadi value driver dalam menciptakan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan demikian, ini akan menguntungkan seluruh stakeholders, dan Perseroan akan memiliki kemampuan dan daya saing yang lebih kuat untuk berkembang, baik di tingkat nasional maupun regional. Selain itu, dapat menyukseskan program Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, khususnya jalan tol. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, serta Sekretariat Dewan Komisaris. Pada akhir Maret 2016 terjadi perubahan anggota Komite. Untuk Komite Audit, Dewan Komisaris mengangkat Teguh Prasetiyo dan Triono Junoasmono per 01 April 2016 sebagai anggota Komite Audit, menggantikan Rustam Wahjudi dan Agita Widjadjanto yang telah berakhir masa tugasnya. Untuk Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, Dewan Komisaris mengangkat Agus Suharyono untuk menggantikan Akhmad Syakhroza sebagai anggota Dewan Komisaris merangkap Wakil Ketua Komite yang telah berakhir masa penugasannya per 30 Maret 2016. Sedangkan untuk anggota Komite, Dewan Komisaris menunjuk Vera Diyanty dan Abram Elsajaya Barus per 01 April 2016 untuk menggantikan Edward T. Pauner dan Nasikhin Ahsanto yang telah berakhir penugasannya per 31 Maret 2016. Secara umum, ketiga organ pembantu Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan cukup baik. Namun, kinerja ketiga organ pembantu Dewan Komisaris ini tetap perlu ditingkatkan, mengingat makin beratnya


Pandangan Atas Prospek Usaha Perseroan yang Disusun oleh Direksi

Rencana Pengembangan Perseroan Terkait dengan rencana pengembangan Perseroan sebagaimana yang disebut dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2013-2017, atas pencapaian sasaran-sasaran target sampai dengan tahun 2016 sebagai tahun ke-4 RJPP, Dewan Komisaris menyarankan agar target sasaran pembangunan jalan tol baru tahun 2016 dipacu dan diselesaikan pada awal tahun 2017. Direksi juga diminta untuk mengantisipasi kebijakan Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol di Trans Jawa, dengan mengalokasikan dana yang cukup untuk penyelesaian ruas-ruas jalan tol yang menjadi tanggung jawab Jasa Marga, seperti Jalan Tol Semarang-Batang, Solo-Ngawi-Kertosono, dimulai RKAP Tahun 2017 dan seterusnya. Direksi juga disarankan jangan hanya terkonsentrasi di ruasruas jalan tol Trans Jawa, tetapi juga ruas-ruas jalan tol lain, seperti ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan, Manado-Bitung di Sulawesi, Pandaan-Malang, serta JakartaCikampek II Elevated yang tendernya telah dimenangkan Jasa Marga. Searah dengan Visi Misi Perseroan untuk menjadi perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang terkemuka di Indonesia, Dewan Komisaris pada prinsipnya terus mendukung rencana Perseroan untuk mengikuti tender-tender investasi pembangunan jalan tol baru di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Tender dapat diikuti apabila kelayakan proyek investasinya tinggi dan bagus, serta masih dalam batas kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Perseroan. Selain ditunjang dengan kecukupan dana investasi yang dibutuhkan, hal yang tak kalah penting adalah pengelolaan keuangan Perseroan yang efektif dan efisien, serta struktur permodalan yang baik. Untuk itu, Dewan Komisaris mendukung dan menyetujui rencana Perseroan untuk


89

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Secara berkala, Dewan Komisaris melakukan kajian terhadap Laporan-laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan maupun Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Bulanan Investasi serta laporan lainnya yang disampaikan oleh Direksi.

melakukan rights issue dalam rangka memperoleh dana sebesar Rp 1,78 triliun, dengan perincian melalui Pemerintah dengan Hak Memesan Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar Rp 1,25 triliun dan melalui publik sebesar Rp 535 miliar. Perseroan juga berencana menerbitkan obligasi yang dipergunakan untuk refinancing obligasi yang akan jatuh tempo dan pengembangan anak perusahaan jalan tol Perseroan. Adanya ide atau gagasan penyediaan dana yang diperlukan untuk pembangunan ruas-ruas jalan tol baru dengan alternatif-alternatif skema pendanaan, Dewan Komisaris sedang mempelajari secara cermat, karena hal ini akan berdampak pada kondisi dan/atau bisnis jalan tol Jasa Marga. Selain permasalahan penyediaan dana untuk pembangunan ruas-ruas jalan tol baru, Dewan Komisaris juga meminta Direksi untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan SDM yang profesional dan berintegritas bagi anak-anak perusahaan jalan tol baru yang akan atau sedang dibangun. Dengan begitu, nantinya pengelolaan Perseroan berjalan efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan dan laba usaha.

Laporan Direksi



Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mendirikan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN). Selama masa transisi sebelum lembaga tersebut beroperasi, kebutuhan dana pengadaan tanah dapat ditalangi terlebih dahulu oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Nantinya dana talangan yang telah dipakai akan diganti oleh BLU LMAN. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang dana talangan tersebut, Jasa Marga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan telah menghitung kebutuhan dana untuk 14 (empat belas) ruas jalan tol Jasa Marga. Untuk memenuhi sebagian kebutuhan dana talangan tersebut, Dewan Komisaris menyetujui usulan Direksi untuk melakukan pinjaman. Selain pengembangan Perseroan melalui pembangunan ruas-ruas jalan tol baru, Dewan Komisaris juga menyarankan dan mendorong Direksi agar lebih fokus dan efektif dalam pengembangan usaha lain non-tol, seperti di bidang usaha jasa layanan pemeliharaan tol, jasa layanan pengoperasian jalan tol, serta bidang usaha properti di lokasi-lokasi strategis di koridor jalan tol yang sedang dan akan dibangun Jasa Marga. Pendapatan dari bisnis non-tol ini diharapkan dapat mencapai 20% dari pendapatan tol di pertengahan periode awal pelaksanaan RJPP Tahun 2018-2022. Dewan Komisaris meminta agar Direksi mengevaluasi kehadiran moda transportasi lain, seperti kereta api ringan di koridor jalan tol Jasa Marga ruas Bekasi-Cawang dan Cibubur-Cawang, serta kereta cepat Jakarta-Bandung di koridor jalan tol Cawang-Cikarang-Bandung, meskipun Jasa Marga ikut berpartisipasi dalam investasi pembangunannya dengan nilai kepemilikan saham yang tidak terlalu besar. Dewan Komisaris juga meminta Direksi menyiapkan mitigasi risiko atas pengoperasian moda transportasi tersebut. Itu dilakukan agar nantinya tidak merugikan Perseroan, tapi justru dapat disinergikan dengan bisnis jalan tol dan non-tol Jasa Marga, sehingga menguntungkan dalam menambah Pendapatan Usaha Perseroan. Isu-isu dan permasalahan tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam menyiapkan kajian dan evaluasi atas penyusunan RJPP Tahun 2018-2022.

Permasalahan lain yang umumnya dihadapi dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan ruas-ruas jalan tol baru adalah pengadaan lahan. Pembiayaan pengadaan lahan membutuhkan dana yang cukup besar, di luar kemampuan Pemerintah untuk menyediakan tepat pada waktunya.

90






RKAP dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik RKAP Tahun 2017 Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu memberikan persetujuan atas usulan RKAP yang diajukan oleh Direksi dan menetapkannya sebagai RKAP Perseroan untuk tahun anggaran berikutnya, Dewan Komisaris pada akhir Semester I Tahun 2016 melakukan evaluasi atas realisasi RKAP Tahun 2016. Hasil evaluasi tersebut dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan saran dan masukan kepada Direksi untuk menyusun kebijakan, strategi, dan asumsi pokok usulan RKAP Tahun 2017. Selain itu, diperhatikan pula shareholder aspiration dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham mayoritas Jasa Marga. Dewan Komisaris juga minta agar Direksi dalam mendukung penugasan Pemerintah memperhitungkan dengan cermat aspek komersialnya dan memperhatikan mitigasi risikonya apabila target-target aspirasi pemegang saham tidak tercapai. Setelah melalui beberapa kali pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris pada Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi tanggal 9 November 2016, Dewan Komisaris menyetujui usulan RKAP dari Direksi menjadi RKAP Tahun 2017 Jasa Marga, sesuai dengan batasan waktu yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sasaran pendapatan tol pada RKAP Tahun 2017 ini masih lebih rendah daripada yang diprogramkan pada tahun ke-5 RJPP Tahun 20132017, mengingat kondisi perekonomian nasional tahun 2017 diperkirakan masih belum pulih sepenuhnya. Namun demikian, proyeksi pendapatan tol ini akan diimbangi dengan kenaikan pendapatan usaha lain. KAP untuk Audit Tahun Buku 2017 Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, Dewan Komisaris memutuskan untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja yang bekerja sama dengan Ernst & Young Global Limited, yang selanjutnya disebut KAP E&Y, yang telah melakukan audit tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris membentuk Panitia Negosiasi Harga untuk melakukan negosiasi harga kontrak barunya. Namun, sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 pada 30 Maret 2016 tidak tercapai kesepakatan harga, sehingga Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS agar Dewan Komisaris diberikan wewenang



Lampiran


untuk pengadaan KAP dan RUPS memutuskan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Dewan Komisaris kemudian mengubah lingkup pekerjaan audit yang meliputi audit Laporan Keuangan Konsolidasian Jasa Marga termasuk 17 anak-anak perusahaannya dan melanjutkan kembali negosiasi harga dengan KAP E&Y. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan harga hasil negosiasi kepada Menteri BUMN untuk mendapat persetujuan Menteri BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna. Melalui surat No. S-47/MBU/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016, Menteri BUMN memberikan persetujuan penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja yang bekerja sama dengan Ernest & Young Global Limited untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan PKBL tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 dengan harga kontrak sesuai yang disampaikan dalam surat Dewan Komisaris. Sehubungan dengan rencana pengadaan KAP tahun buku 2017 untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017, Dewan Komisaris dalam rapatnya tanggal 28 November 2016 memutuskan untuk melakukan evaluasi atas kinerja KAP E&Y dalam melakukan audit tahun buku berjalan. Hasil evaluasi dipakai untuk memutuskan apakah akan menunjuk ulang KAP yang bersangkutan untuk melaksanakan audit tahun buku 2017 atau melimpahkan wewenang penunjukan KAP kepada RUPS Tahun Buku 2016 yang akan diselenggarakan pada pertengahan Maret 2017.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi dalam mencapai sasaran-sasaran utama RKAP tahun 2016, sekaligus kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG, serta memberikan saran dan rekomendasi yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan Dewan Komisaris melalui forum rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi, serta kunjungan kerja Dewan Komisaris ke lapangan.


91

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI (Key Performance Indicator) Direksi Tahun 2016 yang disebut dalam Kontrak Manajemen dan telah disepakati Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian ini dilaporkan dalam Laporan Manajemen Perseroan Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2016. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perseroan Sesuai dengan RKAP Dalam hal menjalankan pengelolaan Perseroan untuk merealisasikan sasaran-sasaran program yang ditargetkan dalam RKAP 2016, Dewan Komisaris menilai bahwa tindakan/aksi korporasi yang dilakukan Direksi telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari RKAP. Untuk pembiayaan program/kegiatan yang belum ada dalam RKAP, Direksi mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk terlebih dahulu merevisi RKAP. Sebelum ada persetujuan Dewan Komisaris, kegiatan/program susulan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Misalnya untuk dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada Agustus 2016, diperlukan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk tindakan-tindakan korporasi lainnya yang telah diprogramkan dalam RKAP, seperti kerja sama investasi dan operasi dengan pihak lain dalam rangka pembangunan jalanjalan tol baru atau pengembangan usaha lain, penerbitan atau pembelian saham/obligasi, menerima/memberikan pinjaman, membentuk anak perusahaan, dan lain-lain pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 6 (a) s.d. (m). Selain kepatuhan terhadap RKAP, Direksi dengan gigih mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha, sehingga berhasil mencapai sasaran utama RKAP 2016 yang meningkat cukup baik dibandingkan capaian pada tahun 2015. Direksi juga telah melaksanakan sejumlah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2016 yang disebutkan dalam RKAP dengan baik dan sesuai ketentuan. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan sesuai dengan RKAP dan Kontrak Manajemen tahun buku 2016 melalui Laporan Manajemen Perseroan Triwulan I s.d. Triwulan IV, untuk kinerja utama korporasi, kinerja pengembangan, kinerja keuangan, kinerja

92


Laporan Direksi



operasional, dan kinerja sumber daya manusia dan umum telah tercapai dengan baik. Perseroan berhasil mendapatkan KPKU score sebesar 688 dan GCG score sebesar 97,09.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan PerundangUndangan dan Pengendalian Internal Dewan Komisaris melihat bahwa secara umum kepatuhan Direksi, dalam menjalankan pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, telah dilakukan dengan baik. Laporan hasil audit KAP Tahun 2016 (untuk tahun buku 2015) menyebutkan, hanya ada 1 (satu) temuan, yakni adanya keterlambatan dalam pembuatan dokumen Kerjasama Operasi (KSO) atas pengoperasian Gerbang Tol Meruya Utara 2. Temuan ini telah selesai ditindaklanjuti Direksi dengan telah ditandatangani dokumen perjanjian KSO pada 23 Maret 2016. Selain itu, dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal ada beberapa hal yang perlu dilakukan Direksi yaitu: (1) Kebijakan penggunaan e-mail Jasa Marga untuk seluruh karyawan perlu dituangkan dalam Surat Edaran Direksi dan disertai dengan sosialisasi dan jaminan kualitas dan keamanan layanan e-mail resmi Perseroan; (2) Membuat prosedur pengawasan dan monitoring dalam rangka peningkatan proses pengawasan terhadap tagihan; dan (3) Perbaikan pelaksanaan payroll sesuai dengan ketentuan. Untuk hasil audit tahun buku 2016 perlu menjadi perhatian Direksi, dimana rekomendasi yang disampaikan pihak auditor agar segera ditindak lanjuti sehingga kinerja Direksi Perseroan dalam mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dapat terus ditingkatkan. Selain itu, terkait dengan kepatuhan Direksi terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Kuangan (OJK), perlunya pengisian posisi Direktur Independen dalam susunan Direksi. Untuk itu, Dewan Komisaris telah menyampaikan surat kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham mayoritas, bahwa Direktur Keuangan Jasa Marga untuk sementara melakukan tugas sebagai Direktur Independen dan mengusulkan untuk ditetapkan di dalam RUPS yang akan datang. Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa tahun 2016 dan dalam penyampaian hasil RUPS, Direksi dinilai telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.





Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Baik Dewan Komisaris maupun Direksi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing, yaitu Dewan Komisaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dan Direksi sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan Perseroan, terpacu untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsekuen dan berkelanjutan agar membudaya. Untuk mendukung berbagai pedoman, seperti pedoman perilaku, pedoman benturan kepentingan, pedoman penanganan gratifikasi, pedoman sistem pelaporan pelanggaran, Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan lainnya telah dibuat bagi Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh jajarannya.


Lampiran


Sedangkan jika menggunakan penilaian metode ASEAN Corporate Governance Scorecard Tahun 2015, Jasa Marga mendapat predikat penilaian “Good” dengan skor 83,74 atau masih di atas rata-rata nilai 16 BUMN yang sebesar 77,44 dari 100 emiten/perusahaan publik di Indonesia yang sebesar 62,63. Dewan Komisaris berkomitmen untuk mendorong terus adanya peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik Jasa Marga sehingga mampu memenuhi standar internasional praktik GCG yang ditentukan OECD khusus untuk negara-negara ASEAN yang disebut “Asean Corporate Governance Scorecard/ACGS” dengan skor > 90 dengan predikat “excellent”.

Penutup Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan prinsipprinsip GCG yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran dalam menjalankan pengelolaan Perseroan akan membuat Perseroan memiliki daya saing kuat, pengelolaan Perseroan yang profesional, efisien, dan efektif. Di samping itu, setiap keputusan yang dibuat Perseroan dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mengetahui sejauh mana Direksi menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menunjuk Konsultan Independen melalui prosedur lelang untuk melakukan proses evaluasi dan penilaian di lingkungan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Jasa Marga. Dari hasil penilaian dan evaluasi itu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan hasil penilaian beberapa tahun sebelumnya. Klasifikasi penilaian kinerja Direksi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2016 memperoleh predikat penilaian “Sangat Baik“ dengan angka penilaian 98,11; naik dari capaian tahun 2015 yang sebesar 97,16. Secara keseluruhanm skor Perseroan adalah 97,09%.

Akhir kata, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan kerja sama dalam membangun PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sehingga Perseroan dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, serta berkontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh Pemerintah. Secara tidak langsung, Perseroan juga memberikan andil dalam rangka meningkatkan investasi dan meningkatkan efisiensiefektivitas distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menekan harga serta menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Dewan Komisaris mengucapkan selamat dan terima kasih atas keberhasilan Direksi dan seluruh jajaran PT Jasa Marga (Persero) Tbk. pada tahun 2016 dan meminta agar Direksi terus berkomitmen untuk bekerja lebih keras dalam mengelola dan mengembangkan Perseroan. Itu dilakukan agar terwujud Visi Misi Jasa Marga menjadi perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang terkemuka di Indonesia, melalui percepatan pembangunan jalan tol, menyediakan jalan tol yang efisien dan andal, serta meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Refly Harun Komisaris Utama/Komisaris Independen



93

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi




94







Lampiran


laporan Direksi Tahun 2016, Perseroan melakukan langkah strategis dengan melakukan penyesuaian strategi bisnis Perseroan untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang dalam rangka mempertahankan posisi sebagai market leader di industri jalan tol dan meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang serta mendukung program percepatan pembangunan 1000 km jalan tol baru yang dicanangkan oleh Pemerintah Pemegang Saham yang terhormat, Tahun 2016, Perseroan melakukan langkah yang sangat penting yaitu penyesuaian strategi bisnis Perseroan untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang dalam rangka mempertahankan posisi Perseroan sebagai market leader di industri jalan tol dan meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang serta mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah. Dari sisi peluang, Perseroan melihat bahwa potensi pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol masih sangat besar dalam jangka panjang. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional dengan menargetkan pembangunan 1.000 km jalan tol baru. Dalam jangka panjang, kebutuhan untuk pembangunan jalan tol di Indonesia masih sangat tinggi, sebagai gambaran akan potensi tersebut adalah kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang ±2.700 km dengan nilai investasi ± Rp 375 triliun, demikian pula kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Kalimantan dan Pulau Laporan Tahunan 2016

Sulawesi. Disamping potensi yang besar tersebut, Perseroan juga merasa sangat optimis dengan komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, yang ditunjukkan melalui peran aktif Pemerintah dalam mendorong percepatan pembebasan lahan dan mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang menciptakan lingkungan yang mendukung investasi secara umum dan jalan tol khususnya. Selain itu, Perseroan juga melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan melalui pengembangan usaha lain di bidang jasa pengoperasian jalan tol, pemeliharaan jalan tol dan pengelolaan properti di sekitar koridor jalan tol. Perseroan melihat potensi yang besar untuk mengembangkan usaha lain pada jalan tol yang hak konsesinya dimiliki Perseroan dan juga yang dimiliki oleh pengembangan jalan tol lain. Dari sisi tantangan, Perseroan menghadapi tantangan untuk meningkatkan pelayanan operasional dan produktivitas kinerja SDM. Pada sisi pelayanan operasional, Perseroan menghadapi tantangan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas di tengah semakin meningkatnya volume lalu lintas


95

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


yang telah melebihi kapasitas jalan yang ideal terutama pada jalan tol di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Perseroan juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktvitas kinerja dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menghadapi persaingan di industri jalan tol yang semakin meningkat.

1.

2.

96

Penambahan Hak Konsesi dan Jalan Tol Operasi Ø Perseroan menargetkan untuk menambah hak konsesi sepanjang ±800 km dari 1.260 km pada akhir tahun 2016, sehingga pada akhir tahun 2019 akan memiliki ±2.000 km hak konsesi jalan tol. Ø Perseroan menargetkan untuk menambah jalan tol beroperasi sepanjang 667 km dari 593 km pada akhir tahun 2016, sehingga pada akhir tahun 2019 akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.260 km. Peningkatan Layanan Operasi Ø Perseroan menargetkan meningkatkan kelancaran lalu lintas khususnya pada jalan tol di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang telah mengalami kepadatan lalu lintas melalui penataan lajur jalan dan rekayasa lalu lintas pada daerah-daerah yang tingkat kepadatan lalu lintasnya tinggi. Ø Perseroan juga melakukan integrasi sistem transaksi pembayaran tol untuk mengefisienkan proses transaksi pembayaran tol dan mengurangi antrian pada gerbanggerbang tol utama melalui pengurangan jumlah gerbang transaksi.



Ø Perseroan juga melakukan upaya peningkatan penggunaan transaksi non tunai melalui perluasan aksesibilitas penggunaan jenis-jenis kartu pembayaran elektronik (e-payment). Ø Perseroan akan meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan serta penataan gerbang tol dan lansekap di koridor jalan tol untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN Dengan mencermati tantangan dan peluang yang dihadapi, Perseroan mencanangkan untuk terus menambah hak konsesi jalan tol baru dan panjang jalan tol operasi serta meningkatkan pengembangan usaha lain. Perseroan mentargetkan memiliki Aset sebesar Rp 112 triliun pada Tahun 2019 atau meningkat dua kali lipat dari pencapaian Tahun 2016 sebesar Rp 53,5 triliun. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, Perseroan melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi bisnis Perseroan dengan mencanangkan 5 strategic initiative yaitu:


3.

Perkuatan Lini Bisnis Usaha Lain Ø Perseroan akan meningkatan kapasitas dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang jasa layanan operasi untuk mengoperasikan ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan dan ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh badan usaha jalan tol lainnya. Perseroan akan meningkatkan kemampuan anak perusahaan jasa layanam operasi untuk menguasai jasa layanan dan informasi lalu lintas, jasa manajemen pengumpulan tol, dan teknologi peralatan tol. Ø Perseroan juga akan melakukan peningkatan peran dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang jasa layanan pemeliharaan untuk memelihara ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan maupun ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh badan usaha jalan

Tahun 2016, Perseroan menambah hak konsesi pengelolaan jalan tol sepanjang 288 km sehingga pada akhir tahun 2016, Perseroan memiliki 1.260 km hak konsesi jalan tol. Penambahan hak konsesi ini merupakan bagian dari sasaran strategis Perseroan untuk memiliki 2.000 km hak konsesi jalan tol pada akhir tahun 2019.





tol lainnya. Anak perusahaan Perseroan akan didorong menguasai teknologi dan memiliki peralatan yang khusus serta daya saing yang tinggi di bidang pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan. Ø Perseroan juga akan melakukan peningkatan peran dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang properti untuk melalui peningkatan dan perluasan investasi property baik di sekitar koridor jalan tol. Perseroan akan mengembangkan bisnis usaha anak perusahaan, dari pengelolaan tempat istirahat di jalan tol menjadi pengembang kawasan industri, perkantoran, dan perumahan. 4.

5.

Peningkatan Produktivitas Ø Perseroan merencanakan perbaikan proses bisnis dan penataan kembali struktur organisasi untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia. Ø Perseroan mencanangkan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan layanan operasional, serta modernisasi sistem peralatan tol untuk mengantisipasi perkembangan teknologi e-payment. Peningkatan Kapasitas Keuangan Ø Perseroan melakukan peningkatan kapasitas keuangan melalui rights issue, divestasi saham di level Anak Perusahaan dan melakukan perbaikan struktur keuangan Perseroan Ø Perseroan juga mencanangkan melakukan upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan baru untuk mendukung akselerasi pembangunan jalan tol. Ø Perseroan juga melakukan restrukturisasi hutang untuk menurunkan beban bunga

ANALISIS KINERJA PERSEROAN Perbandingan Target dan Pencapaian Kinerja Perseroan Pada tahun 2016, Perseroan berhasil meningkatkan hak konsesi jalan tol dengan menambah 5 konsesi tol baru sepanjang 288 km dari 987 km pada akhir 2015 menjadi 1.260 km pada akhir 2016. Empat konsesi ruas jalan tol baru



Lampiran


diperoleh melalui proses tender, yaitu Jalan Tol SemarangBatang sepanjang 75 km, Pandaan-Malang sepanjang 37,62 km, Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 km dan Manado-Bitung sepanjang 39,9 km. Sementara satu konsesi diperoleh melalui project initiative yaitu Jalan Tol JakartaCikampek II Elevated sepanjang 36,4 km. Di sisi pengoperasian jalan tol baru, Perseroan telah berhasil mengoperasikan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi KrianMojokerto sepanjang 18,47 km di wilayah Jawa Timur pada bulan Maret tahun 2016 sehingga panjang jalan tol operasi Perseroan menjadi 593 km dari total konsesi jalan tol sepanjang 1.260 km pada akhir tahun 2016. Selama tahun 2016, Perseroan juga telah berhasil meningkatkan aktivitas konstruksi dan pembebasan lahan pada ruas-ruas jalan tol baru terutama pada Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Semarang-Solo, Surabaya-Mojokerto dan Batang-Semarang, sehingga penyerapan anggaran investasi jalan tol baru adalah sebesar Rp 8 triliun atau mencapai sekitar 90% dari rencana tahun 2016. Dari kinerja aspek Pengoperasian Jalan Tol, pencapaian target Volume Lalu Lintas Transaksi tercapai sebesar 1,36 miliar transaksi kendaraan atau tumbuh 3,8% dari tahun 2015. Pencapaian volume lalu lintas transaksi tersebut juga lebih tinggi 1,4% diatas rencana tahun 2016. Sesuai dengan UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Perseroan mendapatkan penyesuaian tarif tol di tahun 2016 pada empat ruas tol milik Perseroan yaitu Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Semarang-Bawen dan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Ruas Sentul Selatan-Kedung Badak. Besaran angka penyesuaian tarif keempat ruas tersebut didasarkan pada inflasi selama 2 tahun yang rata-rata sebesar 14%. Di bidang Pelayanan Pengoperasian Jalan Tol, Perseroan terus melakukan modernisasi sistem transaksi di gardu tol, yang pada tahun 2016, Perseroan melakukan penambahan gardu tol otomatis (GTO) sebanyak 29 GTO. Selain itu, Perseroan juga meningkatkan aksesibilitas transaksi e-payment melalui penambahan jenis kartu e-payment yang dapat digunakan dengan bekerjasama dengan Himbara (Himpunan Bank Negara), yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan


97

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Pada tahun 2016, Perseroan berhasil membukukan total Aset sebesar Rp 53,5 triliun, yang meningkat sebesar 45,7% dari tahun 2015 sebesar Rp 36,7 triliun. Pertumbuhan aset yang signifikan tersebut merupakan cerminan dari semakin meningkatnya aktivitas konstruksi Perseroan dalam pembangunan jalan tol baru.

BTN. Upaya penambahan GTO dan peningkatan aksesibilitas transaksi e-payment dari berbagai jenis bank berdampak positif terhadap peningkatan penggunaan e-toll card dari sebelumnya 15,25% dari total volume transaksi pada tahun 2015 menjadi 24,20% pada tahun 2016. Hal ini selain meningkatkan pelayanan transaksi juga sebagai upaya untuk mengendalikan beban usaha Perseroan. Pada tahun 2016, Perseroan juga melakukan penyederhanaan sistem transaksi bersama-sama dengan badan usaha jalan tol lain melalui integrasi pelayanan transaksi pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, CikampekPurwakarta-Padalarang, Padalarang-Cileunyi, CikampekPalimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, PejaganBrebes Timur. Penyederhanaan sistem transaksi ini memberi kemudahan bagi pengguna jalan tol yang tadinya melakukan 7 kali transaksi di gerbang utama jalan tol menjadi hanya 3 kali transaksi. Pada bagian Layanan Informasi Jalan Tol, Perseroan juga melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi melalui penggantian call center pelayanan pusat informasi dari Traffic Information Center melalui 14080 dan meluncurkan Mobile Apps JMCARe yang memberikan informasi terkini kondisi jalan tol dengan fitur berbasis push notification message.

98


Laporan Direksi



Pada Tahun 2016, Pengembangan Usaha Lain ditopang oleh Jasa Pemeliharaan Jalan Tol, Jasa Pengoperasian Jalan Tol, serta pengelolaan investasi properti dan tempat istirahat dan pelayanan. Kontribusi usaha lain terhadap pendapatan Perseroan terus meningkat dimana pada tahun 2016, memberikan kontribusi sebesar 10% terhadap total Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya. Perolehan Pendapatan Usaha Lain juga meningkat sebesar 77,7% atau dari Rp 509 miliar menjadi Rp 905 miliar pada tahun 2016. Untuk mendukung upaya ekspansi Perseroan, baik di pengembangan usaha tol dan usaha lain serta peningkatan pelayanan operasional, Perseroan juga terus berupaya melakukan perbaikan proses bisnis dan melakukan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, Perseroan juga terus meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2016, Perseroan kembali melakukan rekrutmen 140 karyawan baru setingkat sarjana untuk mempersiapkan Man Power Planning dan regenerasi kader pimpinan perusahaan. Pada tahun 2016, Perseroan berhasil membukukan total Aset sebesar Rp 53,5 triliun, yang meningkat sebesar 45,7% dari tahun 2015 sebesar Rp 36,7 triliun. Pertumbuhan aset yang signifikan tersebut merupakan cerminan dari meningkatnya aktivitas konstruksi Perseroan terutama di Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono, Medan-KualanamuTebing Tinggi, Semarang-Solo, Surabaya-Mojokerto dan Batang-Semarang. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk mempercepat pembangunan jalan tol dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang. Di tengah ekspansi dan akselerasi pembangunan jalan tol yang sedang gencar dilakukan oleh Perseroan, Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 1,89 triliun atau meningkatkan sebesar 28,8% dari tahun 2015 sebesar Rp 1,47 triliun. Pencapaian laba bersih ini didukung oleh pencapaian Pendapatan Tol dan Usaha Lain sebesar Rp 8,83 triliun atau tumbuh 15,7% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp 7,63 triliun. Pencapaian laba bersih juga didukung oleh upaya pengendalian beban usaha yang tercermin dari pencapaian EBITDA Margin sebesar 59,2% yang meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 56,2%. Selain itu, pencapaian laba bersih juga ditopang oleh upaya Perseroan dalam mengendalikan beban bunga ditengah





meningkatnya hutang Perseroan untuk mendukung ekspansi pengembangan jalan tol baru. Kendala yang Dihadapi Perseroan Menghadapi tahun 2016, Perseroan menghadapi kendalakendala yang terutama adalah percepatan pembebasan lahan, penanganan kepadatan lalu lintas yang tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, peningkatan produktivitas dan penyiapan kader pemimpin perusahaan dan pendanaan. Pada aspek pembebasan lahan, Perseroan berupaya melakukan percepatan pembebasan lahan dengan secara aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain itu, memperhatikan keterbatasan anggaran Pemerintah untuk pembebasan lahan serta memperhatikan peraturan dan kebijakan Pemerintah bahwa pendanaan pengadaan tanah dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang kemudian akan dibayar kembali oleh Pemerintah, Perseroan telah menindaklanjuti kebijakan tersebut untuk melakukan akselerasi pembebasan lahan. Khususnya masalah kepadatan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang volume lalu lintasnya telah melampaui kapasitas jalan tol yang ada, Perseroan berupaya meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui penyederhanaan sistem transaksi di gerbang tol, meningkatkan penetrasi penggunaan pembayaran non tunai (e-payment) dan rekayasa lalu lintas pada lokasi-lokasi yang tingkat kepadatan lalu lintasnya tinggi. Upaya lain yang dilakukan Perseroan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang telah mencapai V/C ratio 1,7 adalah mengusulkan pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dan Jakarta-Cikampek II Selatan. Di tengah ekspansi yang dilakukan, Perseroan mengalami kekurangan sumber daya manusia pada posisi pimpinanpimpinan senior perusahaan yang memasuki masa pensiun. Menghadapi kendala ini, Perseroan mengupayakan rekrutmen karyawan baru dan melakukan peningkatan kompetensi dan akselerasi terhadap generasi muda, kaderkader pimpinan perusahaan. Pada aspek pendanaan jalan tol baru di masa mendatang, Perseroan akan dihadapi kendala berupa terbatasnya dana yang dimiliki untuk melakukan ekspansi secara masif di bisnis jalan tol. Untuk itu, pada tahun 2016,



Lampiran


Perseroan melakukan penambahan modal melalui rights issue termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total sebesar Rp 1,78 triliun. Selain itu, pada tahun 2016 Perseroan juga menerapkan metode baru pembiayaan konstruksi Proyek Jalan Tol baru, yaitu dengan menggunakan Contractor Pre Financing (CPF), dimana Perseroan membayarkan seluruh Biaya Konstruksi kepada Kontraktor setelah proses konstruksi selesai. Kebijakan ini dilakukan agar kinerja keuangan Perseroan dapat terjaga lebih baik dengan mengelola cashflow yang ada.

PROSPEK USAHA PERSEROAN KE DEPAN Mencermati upaya Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Perseroan optimis dan mencanangkan pada tahun 2019, Perseroan akan memiliki hak konsesi 2.000 km jalan tol dan mengoperasikan 1.260 km jalan tol dengan nilai Aset sebesar Rp 112 triliun. Pada tahun 2017, Perseroan akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 210 km yang berasal dari 6 ruas tol baru yaitu Jalan Tol Semarang-Solo (Bawen-Salatiga) sepanjang 17.50 Km, Surabaya-Mojokerto (Sepanjang-Krian) sepanjang 15.50 Km, Gempol-Pasuruan sepanjang 20,5 Km, MedanKualanamu-Tebing Tinggi (Perbarakan-Sei Rampah) sepanjang 41.69 Km, Solo Ngawi sepanjang 90,25 Km dan Ngawi-Kertosono (Ngawi-Caruban) sepanjang 25,0 Km. Perseroan optimis bahwa dengan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, volume lalu lintas transaksi akan terus meningkat. Pada tahun 2017, Perseroan menargetkan pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 2%. Pada sisi pelayanan operasional, Perseroan akan terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan dengan melanjutkan proses integrasi pengoperasian, di Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak serta akan dilakukan juga Perubahan Sistem Transaksi di Jalan Tol Jagorawi. Selain itu, Perseroan juga akan terus meningkatkan penetrasi penggunaan transaksi non tunai (e-payment), yang selain dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan juga untuk mengendalikan beban usaha pelayanan operasional. Dari sisi pengembangan usaha lain, seiring dengan semakin bertambahnya panjang jalan tol di Indonesia baik yang


99

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



dimiliki oleh Perseroan maupun oleh perusahaan jalan tol lain, Perseroan optimis dapat meningkatkan pendapatan usaha jasa layanan pemeliharaan, jasa pengoperasian jalan tol dan pembangan properti melalui anak perusahaan Perseroan.

Laporan Direksi



Pada sisi upaya untuk selalu mengedepankan prinsipprinsip manajemen risiko dalam pengelolaan perusahaan, Perseroan juga terus memperbaiki tata kelola manajemen risiko Perseroan. Pada tahun 2016, tingkat kematangan risiko Perseroan mencapai 3,78 (kategori mahir) atau naik 0,06 poin dari tahun 2015.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKESINAMBUNGAN Perseroan berkomitmen memastikan aktivitas pengelolaan bisnis dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG). Perseroan juga terus berupaya menyempurnakan praktik-praktik GCG yang selama ini telah diterapkan. Untuk memperkuat implementasi GCG, Perseroan secara aktif telah melakukan sosialisasi penerapan Whistleblowing System, Komitmen Pakta Integritas, serta Program Pengendalian Gratifikasi.

Sedangkan pada sisi pengelolaan teknologi informasi, Perseroan terus berupaya memperbaiki tingkat implementasi Teknologi Informasi Perseroan sebagai upaya untuk terus meningkatkan produktivitas dan perbaikan proses bisnis dalam mendukung pengembangan Perseroan. Pada tahun 2016, tingkat maturitas tata kelola Teknologi Informasi Perseroan mencapai skor 3,15 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,12.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI Upaya untuk selalu meningkatkan praktik-praktik GCG tercermin dalam kemampuan Perseroan mempertahankan hasil penilaian skor GCG Perseroan. Pada tahun 2016 Perseroan berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dengan nilai 97,09%. Berdasarkan standar ASEAN Scorecard, Perseroan juga mampu mencapai nilai 83,74% sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk terus menjadikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan GCG merupakan landasan bagi Perseroan melakukan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah, baik bagi internal Perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Sebagai upaya untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan, Perseroan juga secara berkala mengikuti proses asesmen KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2016, skor KPKU Perseroan mencapai nilai 688 (kategori industry leader) atau meningkat 65,5 poin dari tahun 2015.

100


Pada RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 pada 30 Maret 2016, Reynaldi Hermansjah sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Independen telah menghabiskan masa jabatannya, dan kemudian mengangkat Anggiasari sebagai Direktur dan Direktur Independen. Selanjutnya, pembagian tugas dan wewenang bagi setiap anggota Direksi beserta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Sebagai tindak lanjut dari keputusan RUPS Tahunan Perseroan tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 05 April 2016, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Adityawarman sebagai Direktur Utama, Christantio Prihambodo sebagai Direktur Operasi, Hasanudin sebagai Direktur Pengembangan Usaha, Anggiasari sebagai Direktur Keuangan, Muh Najib Fauzan sebagai Direktur SDM dan Umum, serta Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.





Sehubungan dengan adanya rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), Perseroan kembali melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2016 pada 29 Agustus 2016. Pada saat itu Direktur Utama Adityawarman mengakhiri masa jabatannya. Maka, selain menyetujui pelaksanaan PMHMETD, RUPSLB tersebut juga mengangkat Desi Arryani sebagai Direktur Utama dan mengangkat Subakti Syukur sebagai Direktur Operasi II, serta memberhentikan Achiran Pandu Djajanto dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dengan perubahan itu, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: Desi Arryani sebagai Direktur Utama, Anggiasari sebagai Direktur Keuangan/ Independen, Muh Najib Fauzan sebagai Direktur Operasi I, Subakti Syukur sebagai Direktur Operasi II, Hasanudin sebagai Direktur Pengembangan, dan Christantio Prihambodo sebagai Direktur SDM dan Umum.

PENUTUP Dengan semangat kerja yang tinggi serta disertai kebersamaan yang erat, kami optimistis kinerja Perseroan di masa yang akan datang akan terus membaik. Perseroan juga optimistis mampu berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas nasional sesuai dengan tema Laporan Tahunan Tahun 2016 ini “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur”.


Lampiran


Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan sehingga Jasa Marga dapat mencapai kinerja yang baik selama tahun 2016. Semua pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi para karyawan Jasa Marga yang telah memberikan kontribusi positif kepada Perseroan. Selain itu, Direksi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan kerjasama Dewan Komisaris dalam memberikan pandangan dan arahan untuk mendorong pertumbuhan Perseroan dengan tetap mengedepankan tata kelola Perusahaan yang baik. Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham atas segala dukungan yang diberikan, sehingga pada tahun 2016 Perseroan dapat terus melaksanakan berbagai pengembangan. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Pemerintah, masyarakat, pengguna jalan tol, serta para mitra kerja dan stakeholders lainnya atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan kepada Jasa Marga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya kepada kita semua.




101

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



analisIS dan pembahasan manajemen

102







Lampiran

Direksi P


T Jasa M


arga (Per se

ro) Tbk.


103

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



analisIS dan PEMBAHASAN manajemen Tinjauan Umum

pertumbuhan penjualan kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penjualan kendaraan pada tahun 2016

Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan populasi sekitar 250 juta orang pada tahun 2016. Laju pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata 1,49% dari tahun 2000 s.d. 2010, dan jumlah penduduk diperkirakan tumbuh menjadi 300 juta orang pada tahun 2030. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di wilayah ASEAN. Jumlah penduduk perkotaan mencapai 50% pada tahun 2010 menurut Badan Pusat Statistik dan

mencapai 1,06 juta atau meningkat tiga kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak, Pemerintah mencanangkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019 untuk membangun 1.000 km jalan tol baru.

diperkirakan mencapai 67% pada tahun 2035. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2016 sebesar

Tinjauan Kinerja Perseroan vs Industri Jalan Tol

5,02%, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang sebesar 4,88% dan dibanding tahun 2014 yang sebesar 5,01%.

Perseroan sampai dengan saat ini telah mengoperasikan 593

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan

km jalan tol, atau 61% dari keseluruhan total panjang jalan

semakin membaik, pada tahun 2017 target pertumbuhan

tol beroperasi di Indonesia ±960 km. Sampai dengan tahun

ekonomi berkisar 5,1% - 5,4%.

2019, Perseroan berencana menambah ±667 km jalan tol baru sehingga total jalan tol yang dioperasikan pada tahun

Pertambahan jumlah penduduk dan optimisme terhadap

2019 akan menjadi ±1.260 km. Di sisi lain, jumlah kendaraan

pertumbuhan ekonomi yang semakin baik berimplikasi

yang melewati jalan tol pun, sekitar 80% melewati jalan tol

pada kebutuhan infrastruktur yang layak untuk mendukung

yang dioperasikan oleh Perseroan. Dengan kondisi-kondisi

aktivitas ekonomi sebagai cerminan semakin meningkatnya

tersebut di atas, Perseroan memimpin (leading) dalam industri

tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam

jalan tol di Indonesia baik dari sisi panjang jalan tol beroperasi maupun volume transaksi yang melalui jalan tol.

data per 31 Desember 2016

Perkembangan Konsesi Jalan Tol Jasa Marga Kondisi Perkembangan Jalan Tol JSMR

1.260 km

Konsesi Jol Jasa Marga

Marketshare JSMR terhadap Jalan Tol Beroperasi di Indonesia

Tahap Pembangunan

Sudah Beroperasi

667 km

593 km

Perkembangan Konsesi Tol Jasa Marga

• Jasa Marga sebagai pemilik konsesi tol di Indonesia saat ini telah mengoperasikan 593 km atau 48% dari total konsesi yang dimiliki yaitu 1.260 km. • Sementara itu sebesar 667 km atau 52% dari total konsesi, masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

966 km

Total Tol Beroperasi di Indonesia

Total BUJT Lain

39%

Jasa Marga

61%

Marketshare Tol Beroperasi di Indonesia

• Dengan total jalan tol beroperasi sepanjang 593 km, Jasa Marga saat ini mempunyai pangsa pasar jalan tol beroperasi terbesar yaitu 61% dari total jalan total beroperasi di Indonesia.

Keterangan: BUJT (Badan Usaha Jalan Tol)

104







Lampiran


Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Dasar Penerapan Segmen Usaha Jasa Marga

sebesar 75% dari total hasil usaha. Sedangkan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pendekatan

kelompok kedua adalah Segmen Usaha Lainnya yang

segmen usaha Jasa Marga dibagi berdasarkan sifat

bukan merupakan bagian dari segmen pada kelompok

usaha Perseroan, dimana sesuai dengan Anggaran Dasar

pertama, atau yang memenuhi 10% dari total hasil

Perseroan, Segmen Usaha Perseroan dibagi menjadi:

usaha.

I.

II.

Segmen Usaha Tol

Segmen Usaha Lainnya

Sesuai PSAK 5 (Revisi 2009) mengenai Segmen

Sebagai bagian dari optimalisasi aset Perseroan

Operasi, Segmen Usaha Tol Perseroan dibagi menjadi

sebagaimana Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol,

2 (dua) kelompok besar. Kelompok pertama merupakan

Pengembangan Usaha Lain terbagi atas beberapa

6 (enam) segmen dengan hasil usaha terbesar atau

segmen usaha.

segmen-segmen dengan hasil usaha yang digabungkan

Bagan berikut menggambarkan tentang pembagian segmen usaha Jasa Marga

Segmen Usaha Jasa Marga Tol

Utama

Usaha Lainnya Pendapatan Pemeliharaan Jalan Tol

Lainnya Cabang Jagorawi

Cabang Surabaya-Gempol

Cabang JakartaCikampek

Cabang Semarang Cabang Belmera

Cabang CawangTomang-Cengkareng

Cabang Palikanci

Cabang Purbaleunyi


Pusat (JORR)


Cabang JakartaTangerang

Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain

Pendapatan BBM SPBU Sewa Lahan Pendapatan dari Penjualan Properti

Pendapatan iklan Lainnya

PT Trans Marga Jateng PT Jasamarga Bali Tol PT Marga Lingkar Jakarta PT Jasamarga Pandaan Tol

Informasi detail terkait informasi segmen usaha dapat dilihat pada catatan 47 Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.



105

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Strategi Pengembangan Segmen Usaha

Laporan Direksi

•



Bidang Pengoperasian Jalan Tol

Pada prinsipnya strategi utama pengembangan Segmen

Perseroan menargetkan meningkatkan pelayanan

Usaha adalah sebagai berikut:

operasional khususnya pada jalan tol di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang telah mengalami

1.

Strategi Pengembangan Segmen Usaha Tol

•

kepadatan lalu lintas melalui penataan dan perbaikan rekayasa lalu lintas pada daerah-

Bidang Pengembangan Usaha Jalan Tol

daerah yang tingkat kepadatan lalu lintasnya

Dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan dan

tinggi. Perseroan juga melakukan integrasi sistem

tetap mempertahankan posisi sebagai market

transaksi pembayaran tol untuk mengefisienkan

leader, Perseroan terus melakukan pembangunan

proses transaksi pembayaran tol dan mengurangi

jalan tol-jalan tol yang layak secara finansial.

antrian pada gerbang-gerbang tol utama melalui

Perseroan menargetkan untuk menambah hak

pengurangan jumlah gerbang transaksi. Perseroan

konsesi sepanjang ±800 km dari 1.260 km pada

juga melakukan upaya peningkatan penetrasi

akhir tahun 2016, sehingga pada akhir tahun 2019

penggunaan transaksi non tunai melalui perluasan

akan memiliki ±2.000 km hak konsesi jalan tol.

aksesibilitas penggunaan jenis-jenis kartu

Perseroan menargetkan untuk menambah jalan tol

pembayaran elektronik (e-payment).

beroperasi sepanjang 667 km dari 593 km pada akhir tahun 2016, sehingga pada akhir tahun 2019

Pencapaian target Volume Transaksi tercapai

akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.260 km.

sebesar 1,36 miliar transaksi kendaraan atau tumbuh 3,8% dari tahun 2015. Pencapaian volume

Selama tahun 2016, Perseroan telah mendapatkan

transaksi tersebut juga lebih tinggi 1,4% diatas

hak konsesi atas 5 ruas tol baru sepanjang 288,27

rencana tahun 2016.

km, yang terdiri atas Jalan Tol Semarang-Batang (75 km), Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km),

Di bidang Pelayanan Pengoperasian Jalan Tol,

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99,35 km), Jalan

Perseroan terus melakukan modernisasi sistem

Tol Manado-Bitung (39,9 km) dan Jalan Tol Jakarta-

transaksi di gardu tol, yang pada tahun 2016,

Cikampek Elevated (36,4 km). Kelima ruas jalan tol

Perseroan melakukan penambahan gardu tol

tersebut ditargetkan akan beroperasi secara penuh

otomatis (GTO) sebanyak 29 GTO. Selain itu,

pada tahun 2019. Selain mendapatkan hak konsesi

Perseroan juga meningkatkan aksesibilitas

baru, Perseroan juga telah mengoperasikan Jalan

transaksi e-payment melalui penambahan jenis

Tol Surabaya-Mojokerto Seksi Krian-Mojokerto

kartu e-payment yang dapat digunakan dengan

sepanjang 18,47 km pada bulan Maret 2016.

bekerjasama dengan Himbara (Himpunan Bank

Pengoperasian jalan tol tersebut diharapkan dapat

Negara), yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan

meningkatkan nilai perusahaan di masa depan dan

BTN. Upaya penambahan GTO dan peningkatan

membantu perkembangan wilayah Jawa Timur.

aksesibilitas transaksi e-payment dari berbagai jenis bank berdampak positif terhadap peningkatan penggunaan e-toll card dari sebelumnya 15% dari total volume transaksi pada tahun 2015 menjadi 24% pada tahun 2016. Hal ini selain meningkatkan pelayanan transaksi juga sebagai upaya untuk mengendalikan beban usaha Perseroan.

106







Lampiran


Pada tahun 2016, Perseroan juga melakukan

Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan usaha lain,

penyederhanaan sistem transaksi bersama-sama

Perseroan juga melaksanakan pengembangan tempat

dengan badan usaha jalan tol lain melalui integrasi

istirahat, properti dengan melakukan land banking

pelayanan transaksi pada Ruas Jalan Tol Jakarta-

dan akusisi properti pada kawasan di sekitar koridor

Cikampek, Cikampek-Purwakarta-Padalarang,

jalan tol melalui anak perusahaan, PT Jasamarga

Padalarang-Cileunyi, Cikampek-Palimanan,

Properti. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan

Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-

nilai tambah kepada Perseroan berupa peningkatan

Brebes Timur. Penyederhanaan sistem transaksi

nilai tanah dan properti seiring dengan pengembangan

ini memberi kemudahan bagi pengguna jalan tol

jalan tol perseroan.

yang tadinya melakukan 7 kali transaksi di gerbang utama jalan tol menjadi hanya 3 kali transaksi. 2.

Strategi Pengembangan Segmen Usaha Lain Pada bidang pengembangan Usaha Lain, upaya

Kinerja Segmen Perseroan 2015 dan 2016

peningkatan pendapatan usaha lain dilakukan dengan mengoptimalkan aset perusahaan dan mensinergikan

Berikut adalah hasil kinerja segmen usaha Perseroan untuk

pengembangan usaha lain dengan usaha jalan tol.

tahun 2015 dan 2016

Untuk mendukung pengembangan dan pengoperasian

Segmen Usaha Jalan Tol

jalan tol, Perseroan juga telah memperkuat PT Jasa Layanan Operasi (JLO) dengan kompetensi inti jasa layanan operasional jalan tol dan PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP) dengan kompetensi ini jasa layanan pemeliharaan jalan tol. JLO dan JLP dibentuk

Untuk tahun 2016, total Volume Transaksi Perseroan mencapai 1,36 miliar transaksi kendaraan, naik 3,8% dari tahun sebelumnya.

dengan tujuan agar pengembangan kompetensi bidang operasional dapat difokuskan pada kedua anak perusahaan tersebut dan secara konsolidasi dapat tercapai efisiensi dalam beban operasional perseroan. Ke depan, JLO dan JLP diharapkan dapat memberikan layanan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol tidak hanya pada ruas tol yang dimiliki oleh Perseroan, tapi juga bagi ruas tol yang dimiliki oleh investor lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang Sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol, ditetapkan Golongan jenis kendaraan sebagai berikut:



107

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi

Golongan


Jenis Kendaraan

I

Sedan, jip, pick up/truk, dan bus

II

Truk dengan 2 (dua) gandar

III

Truk dengan 3 (tiga) gandar

IV

Truk dengan 4 (empat) gandar

V

Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

Untuk tahun 2016, total volume transaksi Perseroan mencapai 1,36 miliar transaksi kendaraan, dengan 88,8% merupakan kendaraan golongan I (sedan, pick up) dan 11,2% merupakan golongan kendaraan besar (truk dan bus). Kontribusi terbesar pencapaian volume transaksi Perseroan diperoleh dari pengoperasian Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dimana kontribusinya mencapai 16,3% dari total transaksi secara keseluruhan atau sebesar 221,7 juta transaksi. Dengan pencapaian volume lalu lintas tersebut, Pendapatan Tol Perseroan mencapai Rp 7,9 triliun Rupiah. Kontribusi Pendapatan Tol terbesar berasal dari Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, dengan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 17,9% atau Rp 1,4 triliun. Meningkatnya Pendapatan Tol antara lain disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif tol pada jalan tol milik Perseroan. Ketentuan penyesuaian tarif telah ditetapkan dalam Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan Pasal 48 dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa operator jalan tol dapat menyesuaikan tarif setiap dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi. Sampai saat ini kenaikan tarif tol masih sesuai dengan jadwal yang diatur dalam UU tersebut di atas. Pemerintah telah menunjukkan konsistensinya dalam memelihara iklim investasi jalan tol yang kondusif. Penyesuaian tarif tol ini bertujuan untuk memberikan kepastian pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh investor. Penyesuaian Tarif Tol 2016 No.

Segmen

Ruas

Cabang/Anak Perusahaan Tanggal Penyesuain Tarif

1

Jakarta-Cikampek

1. Jakarta-Cikampek

Jakarta-Cikampek

22 Oktober 2016

2

Cawang-Tomang-Cengkareng

2. Prof. Dr. Sedyatmo

Cawang-Tomang-Jakarta

13 Oktober 2016

3

Segmen Lainnya

3. Bogor Outer Ring Road


4 Juni 2016

4. Semarang-Solo


8 April 2016

Pencapaian Volume Transaksi 2015 dan 2016 (juta transaksi kendaraan)

No. 1 2 3

4

108

Segmen Jagorawi JakartaCikampek CawangTomangCengkareng Purbaleunyi


Ruas Jagorawi Jakarta-Cikampek Prof. Dr. Ir. Sedyatmo Dalam Kota Jakarta Padaleunyi Cipularang

Cabang/Anak Perusahaan Jagorawi Jakarta-Cikampek

Cawang-TomangCengkareng Purbaleunyi

2015* Proporsi Jumlah (%) 204,2 15,6 215,0 16,4

2016 Proporsi Jumlah (%) 207,7 15,3 221,7 16,3

∆

∆% 3,5 6,7

1,7 3,1

76,2

5,8

79,6

5,9

3,5

4,6

208,5

15,9

215,3

15,8

6,7

3,2

60,0 6,3

4,6 0,5

61,0 6,5

4,5 0,5

1,0 0,2

1,7 3,8



No. 5 6

7


Segmen


2015* Proporsi Jumlah (%)

Cabang/Anak Perusahaan

Ruas

JakartaTangerang Pusat (PT JLJ)


Jakarta-Tangerang Jakarta-Tangerang

Jakarta Outer Ring Road/JORR Ulujami-Pondok Aren Segmen Lainnya Surabaya-Gempol Semarang Belmera Palikanci Bogor Outer Ring Road/BORR SurabayaMojokerto Semarang-Solo

2016 Proporsi Jumlah (%)


∆

∆%

127,4

9,7

130,9

9,6

3,5

2,7

90,7

6,9

95,8

7,0

5,0

5,6

43,7

3,3

46,1

3,4

2,4

5,4

89,6 50,4 24,8 23,0 15,3

6,8 3,8 1,9 1,8 1,2

97,7 51,8 25,8 19,0 16,5

7,2 3,8 1,9 1,4 1,2

8,1 1,4 1,0 (4,0) 1,1

9,0 2,7 3,9 (17,4) 7,5

13,0

1,0

15,4

1,1

2,3

18,0

18,7

1,4

20,5

1,5

1,8

9,6

16,5

1,3

17,5

1,3

0,9

5,6

24,7

1,9

26,9

2,0

2,2

8,9

2,8

0,2

5,8

0,4

3,0

108,7

1.310,9

100,0

1.361,3

100,0

50,4

3,8


Surabaya-Gempol Semarang Belmera Palikanci PT Marga Sarana Jabar PT Jasamarga Surabaya Mojokerto PT Trans Marga Jateng Nusa Dua-Ngurah PT Jasamarga Bali Rai-Benoa Tol Kebon JerukPT Marga Lingkar Ciledug (JORR W2 Jakarta Utara) Gempol-Pandaan PT Jasa Marga Pandaan Tol TOTAL

Lampiran

Catatan: *) Dilakukan penyajian kembali dikarenakan Perseroan tidak lagi mengoperasikan jalan tol JORR Seksi S sejak Maret 2016

Pencapaian Volume Lalu Lintas Transaksi 2016 2,8 5,8

24,7 26,9

16,5 17,5

18,7 20,5

Je So ru Du lo kaCi Ng led ur ug ah (JO Ra RR i W 2 Ut G a m em a) po l-P an da an

13,0 15,4

an ar

oj

g-

ok

er

to

RR O

sa Nu

ba ra Su

ng Ri er ut rO go Bo

ya

Ro

-M

ad

Pa

/B

lik

an

lm er

ci

15,3 16,5

23,0 19,0

24,8 25,8

a

50,4 51,8

g ar

an

po

m Se

G

Be

l

nj i

em

Ra k

ya ba ra

Su

on i-P am

Ul uj

89,6 97,7

43,7 46,1

90,7 95,8

RR

do

ad Ro

ng Ri

Se m

Ke bo n

2016

JO

ra ge er O ut

rta ka


ng

g an la r

-T an rta

ka Ja

la Da

Ja

2015

127,4 130,9

6,3 6,5

60,0 61,0

i ny

pu Ci

le u da Pa

m

Ko

ta

Ja

ka

tm

rta

o

208,5 215,3

76,2 79,6

215,0 221,7

ed ya r. S

r. I .D

Pr of

Ja

ka

rta

-C

Ja

ika

go

m

ra

pe

w

k

i

204,2 207,7

(juta transaksi kendaraan)


109

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Pencapaian Pendapatan Tol 2016 (miliar Rupiah)

2015 No.

Segmen

Ruas

Cabang/Anak Perusahaan

1

Jagorawi

Jagorawi

Jagorawi

2

JakartaCikampek

JakartaCikampek

JakartaCikampek

3



Purbaleunyi

Padaleunyi

4

Dalam Kota Jakarta/JIRR

Proporsi (%)

Jumlah

Proporsi (%)

∆ (Rp)

∆%

620,2

8,7

697,0

8,8

76,8

12,4

1.137,8

16,0

1.232,5

15,5

94,7

8,3


455,6

6,4

511,8

6,5

56,3

12,3

791,4

11,1

900,9

11,4

109,5

13,8

Purbaleunyi

330,3

4,6

359,7

4,5

29,4

8,9

867,3

12,2

990,9

12,5

123,7

14,3

Cipularang 5

JakartaTangerang

JakartaTangerang

JakartaTangerang

507,5

7,1

580,7

7,3

73,1

14,4

6

Pusat (PT JLJ)

JORR Non S


836,9

11,8

851,2

10,7

14,3

1,7

213,6

3,0

13,0

0,2

(200,6)

(93,9)

113,3

1,6

146,1

1,8

32,8

29,0

JORR (S) UlujamiPondok Ranji 7

Segmen Lainnya

SurabayaGempol

SurabayaGempol

335,8

4,7

402,0

5,1

66,3

19,7

Semarang

Semarang

113,2

1,6

136,6

1,7

23,4

20,7

Belmera

Belmera

90,2

1,3

105,5

1,3

15,3

17,0

Palikanci

Palikanci

133,0

1,9

169,5

2,1

36,5

27,5

Bogor Outer Ring Road/ BORR


86,9

1,2

100,2

1,3

13,3

15,3

SurabayaMojokerto

PT Marga Nujyasumo Agung

20,1

0,3

36,0

0,5

15,9

78,7

Semarang-Solo


129,5

1,8

152,8

1,9

23,3

18,0

Nusa DuaNgurah RaiBenoa


122,7

1,7

143,3

1,8

20,5

16,7

Kebon JerukCiledug (JORR W2 Utara)


188,0

2,6

337,3

4,3

149,3

79,4

GempolPandaan


27,8

0,4

59,7

0,8

31,9

114,5

7.121,0

100,0

7.926,7

100,0

805,7

11,3

TOTAL

110

Jumlah

2016




Volume La

lu-Lintas

di Jalan

Tol Jaka

2015

an

da

an

g

du

le

i

Ra

27,8 59,7

188,0 337,3

122,7 143,3

129,5 152,8

20,1 36,0

86,9 100,2

133,0 169,5

90,2 105,5

Lampiran

l-P

po

ah Ci

k-

ru

Je em

G

n

bo

lo

to So

gur

Ng

a-

Du

an

er

ok

ad

Ro

ci

an

a

113,2 136,6

335,8 402,0

113,3 146,1


Ke

sa

Nu

ar

m

Se

oj

ng

Ri

lik

Pa

-M

ya

ba

ra

Su

er

ut

rO

go

g

er

lm

Be

an

ar

l

po

em

m

Se

i

nj

Ra

213,6 13,0

836,9 851,2

507,5 580,7

867,3 990,9

330,3 359,7

791,4 900,9

455,6 511,8

1.137,8 1.232,5

620,2 697,0


Bo

k

)

S

(S

n

No

ng

ra

RR

-G

ya

ba

ra

Su

do

on

i-P

am

uj

JO

RR

JO

ng

yi

un

ra

la

ge

-T an

pu

Ci

R

IR

/J

le

da

Pa

o

tm

ya

k

i

w

pe

m

rta

ka

Ja

rta

ka

Ja

ta

Ko

ed

r. S

r. I

.D

ika


Ul

m

la

Da

Pr of

ra

go

Ja -C

rta

ka

Ja

Pengelolaan Human Capital Laporan Keuangan Konsolidasian

Pencapaian Pendapatan Tol 2015

(miliar Rupiah)

2016

rta-Cikam

pek


111

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Segmen Utama 1. Cabang Jagorawi

1,7%

12,4 %

697,0

Pendapatan Tol (Rp miliar) 620,2

Volume Transaksi (juta transaksi) 207,7

59 km 2044 1978 157 Terbuka & Tertutup Jakarta, Bogor

204,2

Panjang Jalan: Konsesi s.d. Tahun: Tahun Beroperasi: Jumlah Gardu: Sistem Transaksi: Lokasi Jalan Tol:

2015

2016

Proporsi Volume Transaksi

15,3%

84,7%

2015

2016

Proporsi Pendapatan Tol

8,8%

91,2%

Kinerja Tahun 2016

Analisa Kinerja Tahun 2016

Pada tahun 2016, Volume Transaksi Cabang Jagorawi

Pendapatan Tol Cabang Jagorawi tumbuh 12,4% dari

tercatat sebesar 207,7 juta kendaraan, naik sebesar 1,7%

tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume transaksi

dibandingkan dengan volume transaksi tahun 2015 sebesar

sebesar 1,7% dan penyesuaian tarif tol pada November

204,2 juta kendaraan. Tahun 2016, kontribusi Cabang

2015. Peningkatan volume transaksi disebabkan oleh

Jagorawi terhadap Total volume transaksi mencapai 15,3%.

perkembangan daerah pemukiman di sekitar Cibubur, Sentul

Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 697 miliar, naik

dan Bogor yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi pada

sebesar 12,4% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 620,2

Kota Bogor. Selain itu, peningkatan volume transaksi juga

miliar. Kontribusi Pendapatan Tol mencapai 8,8% terhadap

dipengaruhi oleh beroperasinya Jalan Tol Bogor Outer Ring

Total Pendapatan Tol.

Road sejak tahun 2009 dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi sejak tahun 2012 .

Profitabilitas Tahun 2016, Laba Usaha Cabang Jagorawi mencapai

Prospek Usaha

sebesar Rp 375 miliar atau meningkat sebesar 13,98% dari

Pada tahun 2016, transaksi di Jalan Tol Jagorawi mengalami

tahun lalu Rp 329 miliar.

pertumbuhan lalu lintas sebesar 1,7%. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh pengoperasian Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami) pada bulan Juli 2014. Ke depan, pertumbuhan volume transaksi di Jalan Tol Jagorawi akan ditopang oleh adanya pengembangan wilayah di sekitar Jalan Tol Jagorawi khususnya di daerah Cibubur, Ciawi dan Bogor, serta pengoperasian Jalan Tol JORR 2.

112







Lampiran


2. Cabang Jakarta-Cikampek

2015

8,3%

3,1%

221,7

1.232,5

Pendapatan Tol (Rp miliar) 1.137,8


Panjang Jalan: 83 km Konsesi s.d. Tahun: 2044 Tahun Beroperasi: 1988 Jumlah Gardu: 179 Sistem Transaksi: Terbuka & Tertutup Lokasi Jalan Tol: Jakarta, Bekasi, Karawang,Cikampek

2015

2016


2016


16,3%

83,7%

15,5%

84,5%

Kinerja Tahun 2016

Oktober 2016. Pertumbuhan volume transaksi disebabkan

Pada tahun 2016, volume transaksi Cabang Jakarta-

oleh pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang

Cikampek tercatat sebesar 221,7 juta transaksi, naik

menghubungkan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan

sebesar 3,1% dibandingkan dengan volume transaksi tahun

Jalan Tol Palimanan-Kanci sejak bulan Juni 2015. Selain

2015 sebesar 215 juta kendaraan. Tahun 2016, kontribusi

itu, pertumbuhan volume transaksi juga disebabkan oleh

Cabang Jakarta-Cikampek terhadap Total volume transaksi

perkembangan wilayah Bekasi, Cikarang dan Karawang yang

mencapai 16,3%, yang merupakan kontribusi terbesar

berdampak pada peningkatan aktivitas lalu lintas wilayah

terhadap volume transaksi Jalan Tol Jasa Marga. Sementara

tersebut.

itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 1,23 triliun, naik sebesar

8,3% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 1,14 triliun.

Prospek Usaha

Kontribusi Pendapatan Tol mencapai 15,5% terhadap Total

Sejak tahun 2012 hingga 2016, rata-rata pertumbuhan

Pendapatan Tol.

lalu lintas Jalan Tol Jakarta–Cikampek adalah sekitar 3%. Pada tahun 2016, pertumbuhan volume lalu lintas Jalan Tol

Profitabilitas

Jakarta-Cikampek adalah sebesar 3,1%, dengan wilayah–

Tahun 2016, Laba Usaha Jakarta-Cikampek mencapai

wilayah yang mengalami pertumbuhan volume transaksi yang


tinggi adalah Cikarang Utama, Karawang Barat, Karawang

tahun 2015 sebesar Rp 512 miliar.

Timur dan Kalihurip.


Ke depan pertumbuhan Jalan Tol Jakarta-Cikampek akan

Pendapatan Tol Cabang Jakarta-Cikampek tumbuh 8,3%

ditopang oleh pengembangan wilayah di sekitar koridor Jalan

dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume

Tol Jakarta-Cikampek dan peningkatan sistem jaringan Jalan

transaksi sebesar 3,1% dan penyesuaian tarif tol pada

Tol Trans Jawa, pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Selatan dan JORR 2.



113

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



3. Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng

3,6%

13,3%

1.412,7



38 km 2044 1984 & 1987 139 Terbuka Jakarta, Tangerang

284,7


2015

2016


2015

2016


21,7%

78,3%

17,8%

82,2%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi Cabang Cawang-

Pendapatan Tol Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng

Tomang-Cengkareng tercatat sebesar 294,9 juta kendaraan,

tumbuh 13,3% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan

naik sebesar 3,6% dibandingkan dengan volume transaksi

volume transaksi sebesar 3,6%, penyesuaian tarif pada jalan

tahun 2015 sebesar 284,7 juta kendaraan. Tahun 2016,

tol Dalam Kota Jakarta pada November 2015, kebijakan

kontribusi Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng terhadap

pembatasan waktu truk masuk tol guna memperlancar arus

total volume transaksi mencapai 21,7%. Sementara itu,

lalu lintas dalam kota, serta terintegrasinya Jalan Tol Jakarta

Pendapatan Tol mencapai Rp 1,4 triliun naik sebesar 13,3%

Outer Ring Road (JORR) secara penuh pada bulan Juli 2014.

dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 1,2 triliun. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng

Prospek Usaha

mencapai 17,8% terhadap Total Pendapatan Tol.

Ke depan pertumbuhan volume lalu lintas jalan tol ini akan ditopang oleh semakin meningkatnya aktivitas ekonomi

Profitabilitas

pada wilayah sekitar jalan tol dengan berkembangnya pusat-

Tahun 2016, Laba Usaha Cabang Cawang-Tomang-

pusat perkantoran, perniagaan dan perumahan. Selain itu,

Cengkareng mencapai sebesar Rp 991 miliar atau naik

pertumbuhan volume lalu lintas kedepannya juga ditopang

sebesar 14,8% dari tahun lalu sebesar Rp 863 miliar.

oleh perluasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan telah beroperasinya Terminal 3 pada Agustus 2016. Perluasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta tersebut akan meningkatkan aktivitas di wilayah Cengkareng, yang berdampak pada kenaikan lalu lintas. Selain itu, pengoperasian secara penuh jalan tol JORR 2 Sisi Barat (Ruas Cengkareng-Cinere) pada tahun 2019 yang konsesinya dimiliki oleh Perseroan akan turut meningkatkan volume lalu lintas di ruas ini.

114







Lampiran


4. Cabang Purbaleunyi

1.350,6

1.197,6

Pendapatan Tol (Rp miliar)

2015

2016

12,8 %

1,8%

67,5


Panjang Jalan: 123 km Konsesi s.d. Tahun: 2044 Tahun Beroperasi: 1990 & 2003 Jumlah Gardu: 103 Sistem Transaksi: Tertutup Lokasi Jalan Tol: Padalarang, Purwakarta, Bandung

2015


5,0%

2016


17,0%

83,0%

95,0%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi Cabang Purbaleunyi

Pendapatan Tol Cabang Purbaleunyi tumbuh 12,8% dari

tercatat sebesar 67,5 juta transaksi, naik sebesar 1,8%

tahun lalu disebabkan penyesuaian tarif tol pada November

dibandingkan dengan volume transaksi tahun 2015

2015. Pertumbuhan Volume lalu lintas transaksi yang hanya

sebesar 66,3 juta transaksi. Tahun 2016, kontribusi Cabang

naik sebesar 1,9% disebabkan adanya perubahan pola

Purbaleunyi terhadap total volume transaksi mencapai 5%.

perjalanan menuju arah Palimanan karena pengoperasian

Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 1,4 triliun, naik

Jalan Tol Cikopo-Palimanan pada bulan Juni 2015.


Pengguna Jalan Tol yang tadinya menggunakan jalan tol

triliun. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Purbaleunyi

Purbaleunyi menuju Palimanan beralih menggunakan Jalan

mencapai 17,0% terhadap Total Pendapatan Tol.

Tol Cikopo-Palimanan.

Profitabilitas

Prospek Usaha

Tahun 2016, Laba Usaha Cabang Purbaleunyi mencapai

Sejak tahun 2011 hingga 2016 Ruas Purbaleunyi terus


mengalami pertumbuhan lalu lintas. Pertumbuhan lalu

tahun lalu sebesar Rp 886 miliar.

lintas di masa depan akan ditopang antara lain oleh pengembangan wilayah di sekitar Cikampek, Purwakarta dan Bandung, serta peningkatan sistem jaringan jalan dengan dibangunnya Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dan Selatan serta penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.



115

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



5. Pusat - Jakarta Outer Ring Road (JORR)

13,2%

5,5%

1.163,8



49 km 2044 1991 & 2001 117 Terbuka Jakarta, Bekasi

134,4


2015

2016


10,4%

89,6%

2015

2016


12,7%

87,3%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi Pusat (Ruas JORR)

Pendapatan Tol turun sebesar 13,2% dari tahun lalu


disebabkan oleh disebabkan oleh Perseroan tidak


lagi mengoperasikan Ruas JORR S sejak Maret 2016.

134,4 juta transaksi. Tahun 2016, kontribusi Pusat (JORR)

Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi yang naik 5,5%

terhadap total volume transaksi mencapai 10,4%. Sementara

dari tahun lalu. Peningkatan volume lalu lintas transaksi

itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 1,0 triliun, turun sebesar

disebabkan oleh telah terintegrasinya JORR secara penuh

13,2% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 1,2 triliun.

pada bulan Juli 2014.

Penurunan Pendapatan Tol ini disebabkan oleh Perseroan tidak lagi mengoperasikan Ruas JORR S sejak Maret 2016.

Prospek Usaha

Kontribusi Pendapatan Tol dari Pusat (JORR) mencapai

Beroperasinya Jalan Tol Ulujami – Kebun Jeruk (JORR W2

12,7% terhadap Total Pendapatan Tol.

Utara) menyebabkan perpindahan pergerakan lalu lintas. Kendaraan besar dari Pulau Jawa yang biasanya menuju

Profitabilitas

Pelabuhan Merak dengan melewati Jalan Tol Dalam Kota,

Tahun 2016, Laba Usaha Jakarta Outer Ring Road (JORR)

beralih menggunakan Jalan Tol JORR. Ke depan, Jalan Tol

mencapai sebesar Rp 27 miliar atau turun sebesar 12,6%

JORR diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan volume

dari tahun lalu.

lalu lintas karena menghubungkan beberapa wilayah seperti Bandara Soekarno - Hatta dan Pelabuhan Merak.

116







Lampiran


6. Cabang Jakarta-Tangerang

2,7 %

14,4 %

580,7



33 km 2044 1984 89 Terbuka Jakarta, Tangerang

127,4


2015

2016


9,6%

90,4%

2015

2016


7,3%

92,7%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi Cabang Jakarta-

Pendapatan Tol Cabang Jakarta-Tangerang tumbuh 14,4%

Tangerang tercatat sebesar 130,9 juta transaksi, naik sebesar

dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu

2,7% dibandingkan dengan volume transaksi tahun 2015

lintas transaksi sebesar 2,7% dan penyesuaian tarif pada


November 2015. Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi

Jakarta-Tangerang terhadap Total volume transaksi mencapai

disebabkan oleh pertumbuhan wilayah yang didorong oleh

9,6%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 580,7

peningkatan pembangunan properti di kawasan Tangerang.

miliar, naik sebesar 14,4% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 507,5 miliar.

Prospek Usaha Terintegrasinya Jalan Tol JORR secara penuh dan

Profitabilitas

pengoperasian JORR 2 sisi barat akan memberikan dampak

Tahun 2016, Laba Usaha Cabang Jakarta-Tangerang

kepada pertumbuhan volume lalu lintas transaksi di Jalan Tol

mencapai sebesar Rp 327 miliar atau meningkat sebesar

Jakarta-Tangerang.

17,63% dari tahun lalu sebesar Rp 278 miliar.



117

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Segmen Lainnya 1. Cabang Surabaya-Gempol

402,0

335,8


2015

2016


8,1%

91,9%

19,7 %

9,0 %

89,6

49 km 2044 1986 91 Terbuka & Tertutup Surabaya, Gempol

97,7

Volume Transaksi (juta transaksi)


2015

2016


5,1%

94,9%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi Cabang Surabaya-

Pendapatan Tol Cabang Surabaya-Gempol tumbuh 19,7%

Gempol tercatat sebesar 97,7 juta transaksi, naik sebesar


9,0% dibandingkan dengan volume transaksi tahun 2015

lintas transaksi 9,0% dan penyesuaian tarif pada November


2015. Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi disebabkan

Surabaya-Gempol terhadap Total volume transaksi mencapai

perkembangan wilayah di sekitar Jalan Tol Surabaya-

7,2%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 402

Gempol, serta dibukanya jalan arteri Porong sejak April 2012

miliar, naik sebesar 19,7% dibandingkan tahun 2015

yang meningkatkan volume lalu lintas ke arah Surabaya dan

sebesar Rp 335,8 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari

arah sebaliknya. Selain itu, pertumbuhan volume lalu lintas

Cabang Surabaya-Gempol mencapai 5,1% terhadap Total

transaksi juga disebabkan oleh beroperasinya relokasi Ruas

Pendapatan Tol.

Porong-Gempol Sistem Tertutup sejak tanggal 17 Mei 2015 dan Jalan Tol Gempol-Pandaan sejak tanggal 12 Juni 2015.

Profitabilitas Tahun 2016, Laba Usaha Cabang Surabaya-Gempol

Prospek Usaha

mencapai sebesar Rp 178 miliar atau menurun sebesar 1%

Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas transaksi Jalan

dari tahun lalu.

Tol Surabaya – Gempol akan terus tumbuh seiring dengan telah terkoneksinya jalan tol ini dengan Jalan Tol Gempol – Pandaan yang beroperasi pada tahun 2015. Selain itu, pertumbuhan lalu lintas juga akan ditopang oleh penambahan sistem jaringan jalan tol Trans Jawa, Gempol - Pasuruan dan Pandaan-Malang.

118







Lampiran


2. Cabang Semarang

20,7%

136,6


2,7 %

51,8

50,4

25 km 2044 1983 30 Terbuka Semarang

113,3

Volume Transaksi (juta transaksi)


2015

2016


2015

2016


3,8%

1,7%

96,2%

98,3%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi Cabang Semarang

Pendapatan Tol Cabang Semarang naik 20,7% dari tahun lalu


disebabkan oleh naiknya volume lalu lintas transaksi 2,7%


dan penyesuaian tarif pada November 2015. Peningkatan

50,4 juta transaksi. Tahun 2016, kontribusi Cabang Semarang

volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh mulai

terhadap Total volume transaksi mencapai 3,8%. Sementara

terintegrasinya jalan tol dari Jakarta sampai dengan Brebes

itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 136,6 miliar, naik sebesar

sejak Juni 2016.

20,7% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 113,2 miliar. Prospek Usaha Profitabilitas

Pengoperasian Jalan Tol Semarang - Solo Ruas Semarang–

Tahun 2016, Laba Usaha Cabang Semarang mencapai

Bawen pada 4 April 2014 memberi dampak pertumbuhan

sebesar Rp 53 miliar atau meningkat sebesar 89% dari tahun

lalu lintas pada Jalan Tol Semarang. Pertumbuhan volume

lalu sebesar Rp 28 miliar.

lalu lintas di wilayah Manyaran, Gayamsari dan Muktiharjo menunjukan kecenderungan yang positif. Kedepannya dipredikasi pertumbuhan volume lalu lintas di Jalan Tol Semarang akan terus tumbuh seiring dengan rencana beroperasinya Trans Jawa pada tahun 2019.



119

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



3. Cabang Belmera

3,9%

17,0 %

105,5



43 km 2044 1986 54 Tertutup Belawan, Medan, Tanjung Morawa

24,8


2015

2016

2015

2016



1,9%

1,3%

98,1%

98,7%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi Cabang Belmera

Pendapatan Tol Cabang Belmera tumbuh 17% dari


tahun lalu disebabkan oleh kenaikan volume lalu lintas

dibandingkan dengan volume transaksi tahun 2015

transaksi 3,9% dan penyesuaian tarif di Bulan November


2015. Jalan Tol Belmera merupakan jalan tol yang

Belmera terhadap total volume transaksi mencapai 1,9%.

menghubungkan Pelabuhan Barang Belawan menuju

Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 105,5 miliar,

Medan dan Tanjung Morawa dimana kendaraan yang

naik sebesar 17% dibandingkan tahun sebesar Rp 90,2

melewati ruas jalan tol ini sebagian besar adalah angkutan

miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Belmera

barang besar.

mencapai 1,33% terhadap Total Pendapatan Tol. Prospek Usaha Profitabilitas

Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas Jalan Tol

Tahun 2016, Rugi Usaha Cabang Belmera mencapai

Belmera akan mengalami pertumbuhan seiring dengan

sebesar Rp 11 miliar dibandingkan tahun lalu rugi sebesar

adanya pengembangan Kawasan Industri Medan (KIM)

Rp 8 miliar.

dan terkoneksinya jalan tol ini dengan Jalan Tol MedanKualanamu-Tebing Tinggi yang akan beroperasi pada tahun 2017.

120







Lampiran


4. Cabang Palikanci

2016

2015

169,5

133,0


2016

27,45 %

2015

17,4%


26 km 2044 1998 27 Terbuka Cirebon

23,0




1,4%

2,1%

98,6%

97,9%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi Cabang Palikanci

Pendapatan Tol Cabang Palikanci tumbuh 27,5% dari tahun

tercatat sebesar 19,0 juta transaksi, turun sebesar 17,4%

lalu disebabkan oleh penyesuaian tarif pada November 2015.


Penurunan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh

23,0 juta transaksi. Tahun 2016, kontribusi Cabang Palikanci

integrasi sistem pengoperasian dari Jakarta sampai dengan

terhadap total volume transaksi mencapai 1,4%. Sementara

Brebes yang mengubah pola transaksi pengendara.

itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 169,5 miliar, naik sebesar 27,5% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 133 miliar.

Prospek Usaha

Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Palikanci mencapai

Jalan Tol Palimanan-Kanci merupakan bagian dari Jalan

2,1% terhadap Total Pendapatan Tol.

Tol Trans Jawa. Pada 15 Juni 2015, jalan tol ini terkoneksi langsung dengan Jalan Tol Cikopo – Palimanan. Kedepan,

Profitabilitas

jalan tol ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan

Tahun 2016, Laba Usaha Cabang Palikanci mencapai

volume lalu lintas yang tinggi, dikarenakan akan segera

sebesar Rp 60 miliar atau naik sebesar Rp 43 miliar dari

terkoneksi dengan ruas Trans Jawa Jakarta – Semarang yang

tahun lalu Rp 17 miliar.

rencananya akan dioperasikan pada tahun 2018.



121

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



5. PT Marga Sarana Jabar

7,5%

15,3%

100,2



Konsesi s.d. Tahun: Tahun Beroperasi: Jumlah Gardu: Sistem Transaksi: Lokasi Jalan Tol:

5,8 km (seksi I & seksi 2A) 2054 2009 12 Terbuka Bogor

15,3

Panjang Jalan:

2015

2016

2015

2016



1,2%

1,3%

98,8%

98,7%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi ruas Bogor Outer Ring

Pendapatan Tol ruas BORR tumbuh 15,3% dari tahun lalu

Road (BORR) tercatat sebesar 16,5 juta transaksi, naik

disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi

sebesar 7,5% dibandingkan dengan volume transaksi tahun

sebesar 7,5%. Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi

2015 sebesar 15,3 juta transaksi. Tahun 2016, kontribusi

disebabkan oleh berkembangnya wilayah Bogor khususnya

BORR terhadap total volume transaksi mencapai 1,2%.

Sentul dan warga mulai mengenal jalur akses lewat Jalan


Tol BORR. Selain kenaikan volume lalu lintas, kenaikan

naik sebesar 15,3% dibandingkan tahun 2015 sebesar

pendapatan tol juga disebabkan oleh penyesuaian tarif tol

Rp 86,9 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari BORR

yang mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2016.

mencapai 1,3% terhadap Total Pendapatan Tol. Prospek Usaha Profitabilitas

Jalan Tol BORR sepanjang 11 km ini menghubungkan

Tahun 2016, Laba Usaha PT Marga Sarana Jabar mencapai

wilayah Sentul Selatan hingga Dramaga. Saat ini Ruas Jalan

sebesar Rp 60 miliar atau naik sebesar 22,5% dari tahun lalu

Tol BORR baru beroperasi dari Sentul Selatan hingga Kedung

sebesar Rp 49 miliar.

Badak (5,7 Km). Kedepannya, volume lalu lintas Jalan Tol BORR diprediksi akan terus meningkat seiring dengan dioperasikannya jalan tol ini secara menyeluruh.

122







Lampiran


6. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto

2015

2016


1,1%

98,9%

78,7%

18,0 %

36,0



Konsesi s.d. Tahun: Tahun Beroperasi: Jumlah Gardu: Sistem Transaksi: Lokasi Jalan Tol:

2 km (seksi I & 18,47 km (seksi IV) 2049 2011 49 Terbuka Waru

13,0

Panjang Jalan:

2015

2016


0,5%

99,6%

Kinerja Tahun 2016 Pada tahun 2016, volume transaksi Jalan Tol Surabaya-

Pendapatan Tol PT Jasamarga Surabaya Mojokerto tumbuh

Mojokerto Ruas Waru-Sepanjang dan Ruas Krian-Mojokerto

78,7% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume


lalu lintas transaksi sebesar 18,0%. Pertumbuhan volume


lalu lintas transaksi juga disebabkan oleh beroperasinya Ruas

13,0 juta transaksi. Tahun 2016, kontribusi Ruas Surabaya-

Krian-Mojokerto (18,47 km) pada bulan Maret 2016.

Mojokerto terhadap Total volume transaksi mencapai 1,1%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 36 miliar, naik

Prospek Usaha


Jalan Tol Surabaya – Mojokerto merupakan bagian dari Jalan

miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Jalan Tol Surabaya-

Tol Trans Jawa dengan panjang 36,27 km dimana saat ini

Mojokerto mencapai 0,5% terhadap Total Pendapatan Tol.

baru beroperasi sepanjang 20,7 km. Kedepannya diprediksi pertumbuhan volume lalu lintas pada jalan tol ini akan terus

Profitabilitas

meningkat sejalan dengan rencana pengoperasian Trans

Tahun 2016, Laba Usaha PT Jasamarga Surabaya Mojokerto

Jawa pada tahun 2019.

mencapai sebesar Rp 9 miliar atau naik sebesar Rp 6,5 miliar dari tahun lalu Rp 2,5 miliar. Analisa Kinerja Tahun 2016



123

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



7. PT Trans Marga Jateng

Tertutup

18,0%

32

Sistem Transaksi:

152,8

2011

Jumlah Gardu:

129,5

2055

Tahun Beroperasi:


9,6%

Konsesi s.d. Tahun:


22,95 km (seksi I & seksi II)

18,7

Panjang Jalan:

Lokasi Pengoperasian: Semarang

2015

2016

2015

2016



1,5%

1,9%

98,5%

98,1%

Kinerja Tahun 2016 Pada tahun 2016, volume transaksi Ruas Semarang-Bawen

Pendapatan Tol PT Trans Marga Jateng tumbuh 18% dari


tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas


transaksi 9,6%. Peningkatan volume lalu lintas transaksi

18,7 juta transaksi. Tahun 2016, kontribusi Ruas Semarang-

disebabkan oleh peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah

Bawen terhadap total volume transaksi mencapai 1,5%.

Jalan Tol Semarang-Bawen. Kinerja yang baik pada ruas


tol ini juga ditopang oleh penyesuaian tarif tol yang berlaku

naik sebesar 18,0% dibandingkan tahun 2015 sebesar

mulai 8 April 2016.

Rp 129,5 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Semarang-Bawen mencapai 1,9%

Prospek Usaha

terhadap total Pendapatan Tol.

Ruas Jalan Tol Semarang - Solo merupakan bagian dari salah satu ruas Jalan Tol Trans Jawa dengan total panjang 72,64

Profitabilitas

Km. Hingga saat ini Jalan Tol Semarang – Solo yang baru

Tahun 2016, Laba Usaha ruas ini mencapai sebesar Rp 81

beroperasi adalah Ruas Semarang-Bawen sepanjang 23,10

miliar atau naik sebesar 12,5% dari tahun lalu sebesar Rp 72

km. Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas pada Jalan Tol

miliar.

Semarang-Solo diprediksi akan terus tumbuh seiring dengan rencana terkoneksinya wilayah Semarang dan Solo Pada


Tahun 2018.

124







Lampiran


8. PT Jasamarga Bali Tol

16,7%

145,3

122,7

Bali


5,6%

Lokasi Jalan Tol:

Volume Transaksi(juta transaksi) 17,5

10 km 2057 2013 20 Terbuka

16,5

Panjang Jalan: Konsesi s.d. Tahun: Tahun Beroperasi: Jumlah Gardu: Sistem Transaksi:

2015

2016

2015

2016



1,3%

1,8%

98,7%

98,2%

Kinerja Tahun 2016

Pada tahun 2016, volume transaksi Jalan Tol Nusa

Pendapatan Tol PT Jasamarga Bali Tol tumbuh 16,74%

Dua-Ngurah Rai-Benoa tercatat sebesar 17,5 juta


transaksi, tumbuh 5,6% dibandingkan volume lalu

lintas transaksi sebesar 5,6% dibandingkan tahun 2015.

lintas transaksi tahun 2015 sebesar 16,5 juta transaksi. Ruas ini memberikan kontribusi terhadap total volume

Prospek Usaha

transaksi sebesar 1,3%. Sementara itu, Pendapatan Tol

Pada Tahun 2016, Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai –

mencapai Rp 143,3 miliar yang merefleksikan kontribusi

Tanjung Benoa menunjukan pertumbuhan lalu lintas

Pendapatan Tol sebesar 1,8% terhadap Total Pendapatan

sebesar 5,6%. Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas

Tol.

di jalan tol ini diprediksi akan terus tumbuh mengingat potensi wisata yang ada di Provinsi Bali.

Profitabilitas

Tahun 2016, Laba Usaha PT Jasamarga Bali Tol mencapai sebesar Rp 83 miliar atau naik sebesar 7% dari tahun lalu sebesar Rp 77 miliar. Analisa Kinerja Tahun 2016



125

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



9. PT Marga Lingkar Jakarta

2015

79,4%

8,9%

337,3



7,7 km 2057 2014 38 Terbuka JORR

24,7

Panjang Jalan : Konsesi s.d. Tahun: Tahun Beroperasi: Jumlah Gardu: Sistem Transaksi: Lokasi Pengoperasian:

2016

2015

2016



2,0%

4,3%

98,0%

95,7%

Kinerja Tahun 2016

Prospek Usaha

Pada tahun 2016, volume transaksi Jalan Tol Kebon Jeruk-

Jalan Tol Ulujami – Kebun Jeruk merupakan bagian dari Jalan

Ciledug tercatat sebesar 26,9 juta transaksi, tumbuh 8,9%

Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Sejak di operasikan

dibandingkan volume lalu lintas transaksi tahun 2015

pada Juli 2014, terjadi pertumbuhan lalu lintas yang sangat

sebesar 24,7 juta transaksi. Ruas ini memberikan kontribusi

signifikan di ruas jalan tol ini. Pengguna Jalan di sekitar

terhadap total volume transaksi sebesar 2%. Sementara itu,

wilayah Kampung Rambutan, Lenteng Agung, Ampera dan

Pendapatan Tol mencapai Rp 337,3 miliar yang merefleksikan

Ciputat yang biasa melewati Jalan Tol Jagorawi menuju Jalan

kontribusi Pendapatan Tol sebesar 4,3% terhadap Total

Tol Dalam Kota lebih memilih menggunakan Jalan Tol JORR,

Pendapatan Tol.

sehingga terjadi peralihan pergerakan lalu lintas. Begitu pula dengan kendaraan-kendaraan besar yang biasanya

Profitabilitas

melewati Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Merak,

Tahun 2016, Laba Usaha PT Marga Lingkar Jakarta mencapai

berpindah melewati Ruas JORR.

sebesar Rp 205 miliar atau naik sebesar Rp 118 miliar dari tahun lalu sebesar Rp 87 miliar.

Kedepan, pertumbuhan volume lalu lintas Jalan Tol JORR W2 Utara akan terus tumbuh mengingat terkoneksinya Jalan


tol ini dengan beberapa wilayah penting seperti Bandara

Pendapatan tol PT Marga Lingkar Jakarta mencapai Rp

Soekarno - Hatta dan Pelabuhan Merak.

337,3 miliar. Volume lalu lintas transaksi mencapai 27,1 juta

transaksi, tumbuh 8,9% dibandingkan tahun 2015.

126







Lampiran


10. PT Jasamarga Pandaan Tol

2015

2016

2015

2016

114,5 %

108,7%

59,7



13,6 km 37 tahun 2015 12 Tertutup Gempol, Pandaan

2,8

Panjang Jalan: Konsesi: Tahun Beroperasi: Jumlah Gardu: Sistem Transaksi: Lokasi Pengoperasian:



0,4%

0,8%

99,6%

99,3%

Kinerja Tahun 2016


Pada tahun 2016, volume transaksi Jalan Tol Gempol-

Volume lalu lintas transaksi mencapai 5,8 juta transaksi,

Pandaan tercatat sebesar 5,8 juta transaksi, tumbuh 108,7%

dengan pendapatan tol sebesar Rp 59,7 miliar.

dibandingkan volume lalu lintas transaksi tahun 2015 sebesar 2,8 juta transaksi. Ruas ini memberikan kontribusi terhadap

Prospek Usaha

total volume transaksi sebesar 0,4%. Sementara itu,

Sejak dioperasikan pada tanggal 12 Juni 2015, Jalan Tol

Pendapatan Tol mencapai Rp 59,7 miliar yang merefleksikan

Gempol – Pandaan mencatat jumlah lalu lintas harian

kontribusi Pendapatan Tol sebesar 0,8% terhadap Total

transaksi di gerbang tol rata-rata sebesar 16.000 Kendaraan/

Pendapatan Tol.

hari. Kedepan, Pertumbuhan Lalu lintas di Ruas ini diprediksi akan meningkat pesat mengingat Ruas Jalan Tol ini

Profitabilitas

merupakan akses dari Surabaya menuju Malang. Ditargetkan

Tahun 2016, Laba Usaha PT Jasa Marga Pandaan Tol

pada tahun 2018, konektiviktas Ruas Jalan Tol Porong –

mencapai sebesar Rp 25 miliar atau naik sebesar Rp 22,2

Gempol dan Pandaan – Malang terhubung seluruhnya.

miliar dari tahun lalu sebesar Rp 2,8 miliar.



127

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Segmen Usaha Pengembangan Usaha Lain Segmen Usaha Lain merupakan segmen usaha yang berasal dari pemanfaatan aset perseroan baik tangible maupun intangible serta usaha yang berasal dari entitas anak

Pada tahun 2016, Usaha Lain memberikan kontribusi sebesar 10% dari Total Pendapatan Usaha Tol dan Usaha Lain

perusahaan usaha lain. Hasil segmen usaha Pengembangan Usaha Lain pada Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2016 disajikan sebagai Pendapatan Usaha Lain, dimana pada tahun tersebut Pendapatan Usaha Lain mencapai Rp 906 Miliar atau mengalami kenaikan sebesar 77,7% dari pencapaian di tahun 2015. Komponen terbesar dari Pendapatan Usaha Lain pada tahun 2016 sebesar Rp 293 Miliar berasal dari PT Jasa Layanan Pemeliharaan yang diperoleh dari kegiatan pemeliharaan jalan tol baik di jalan tol Jasa Marga maupun badan usaha lain. Berikut adalah ulasan kinerja Segmen Usaha Pengembangan Usaha Lain.

Kinerja Segmen Usaha Pengembangan Usaha Lain Uraian

Jumlah

2016

Proporsi (%)

Proporsi (%)

Jumlah

%

24,94

293,36

32,39

166,28

130,84

13,66

2,68

208,75

23,05

195,09

1.427,98

Pendapatan BBM SPBU

204,56

40,14

180,77

19,96

(23,79)

(11,63)

Sewa Lahan

123,54

24,24

146,86

16,22

23,32

18,88

18,37

3,60

24,44

2,70

6,07

33,05

6,06

1,19

6,29

0,70

0,23

3,86

16,38

3,21

45,20

4,99

28,81

175,91

509,65

100,00

905,67

100,00

396,02

77,70

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Segmen usaha pengembangan usaha lain perseroan dibagi menjadi : a. Pendapatan Pemeliharaan Jalan Tol Pendapatan dari Jasa pemeliharaan jalan tol meningkat signifikan seiring dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan pendapatan usaha lain melalui anak perusahaan PT Jasa Layanan Pemeliharaan. b. Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain diperoleh dari pendapatan Perseroan atau anak perusahaan atas pengoperasian jalan tol pihak lain. Kontrak jasa pengoperasian jalan tol yang dimiliki Perseroan antara lain pengoperasian Jembatan Jalan Tol Suramadu dan Jalan Tol Ulujami-Pondok Aren. c. Pengoperasian SPBU Rest Area Penjualan BBM merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penerimaan BBM SPBU pada Unit Bisnis Rest Area untuk pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)


2016

PENDAPATAN DARI PENJUALAN PROPERTI

2015

2016

PENDAPATAN IKLAN

2015

2016

LAINNYA

2015

45,20

123,54

SEWA LAHAN

180,77

PENDAPATAN BBM SPBU

204,56

208,75

JASA PENGOPERASIAN JALAN TOL PIHAK LAIN

13,66

293,36

127,08

PENDAPATAN PEMELIHARAAN JALAN TOL

16,38

Total

6,29

Lainnya

6,06

Pendapatan Iklan

24,44

Pendapatan dari penjualan properti

18,37


128

Jumlah

∆

127,08

146,86

Pendapatan pemeliharaan jalan tol

Rp miliar

Rp miliar

2015

2016

KM 88 Jalur A dan B Jalan Tol Purbaleunyi serta TIP KM 226 Jalur A Jalan Tol Palikanci. Kontribusi Penjualan BBM sebesar 19% dari Total Pendapatan Usaha Lain. d. Sewa Lahan Sewa Lahan diperoleh dari penyewaan lahan untuk pemasangan iklan, pemasangan utilitas, sewa gedung dan pendapatan bagi hasil TIP milik mitra. e. Penjualan properti Pendapatan dari penjualan property diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan, PT Jasa Marga Properti. f. Pendapatan iklan Pendapatan iklan diperoleh dari pendapatan iklan di koridor jalan tol yang dikelola oleh Perseroan. g. Lainnya Pendapatan lainnya diperoleh dari pendapatan atas pinjaman anak perusahaan. Laporan Tahunan 2016





Lampiran


ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF Analisa kinerja keuangan komprehensif ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Entitas Anak untuk periode 31 Desember 2016 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) melalui Laporan Audit No. RPC-2903/PSS/2017 tanggal 31 Januari 2017, dan memperoleh pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pemahaman atas uraian tinjauan keuangan ini tetap memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Pada tahun 2016, Perseroan mampu mencatat kinerja yang cukup mengesankan. Kinerja yang cukup mengesankan ini diperoleh saat Perseroan sedang giat-giatnya melakukan investasi. Pencapaian Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp 1,88 triliun, naik 28,8% atau Rp 422,93 miliar dibandingkan tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Tol Perseroan sebagai dampak dari penyesuaian tarif tol pada akhir tahun 2015, peningkatan Pendapatan Usaha Lain dan keberhasilan Perseroan dalam mengelola Beban Tol dan Usaha Lainnya serta Beban Bunga sehingga tidak naik signifikan. Kinerja Keuangan 2016 dan 2015

Pendapatan

2015


Beban Pendapatan

2016

Laba Bruto

Laba Usaha

1.449,33

1.770,73

321,40

22,18

4.285,03 215,64

5.228,53 276,97

943,50 61,33

22,02 28,44

Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikankepada Pemilik Entitas Induk

EBITDA

276,97

69,18 106,37 17,65 19,78 28,84

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

%∆

215,64

6.813,16 6.084,59 728,57 687,84 422,93

5.228,53

16.661,40 11.805,01 4.856,39 4.165,51 1.889,31

4.285,03

9.848,24 5.720,42 4.127,82 3.477,67 1.466,38

1.770,73

∆

1.449,33

4.165,51

3.477,67

4.856,39

4.127,82

5.720,42

11.805,01

16.661,40

Rp miliar

9.848,24

Pendapatan Beban Pendapatan Laba Bruto Laba Usaha Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk EBITDA Laba Bersih per Saham (Rp Penuh)

2016

1.889,31

2015

1.466,38

Uraian

Rp miliar

Laba Bersih per Saham (Rp Penuh)


129

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Pendapatan Usaha

Rp miliar

2015 Uraian

Jumlah

2016 Proporsi (%)

Jumlah

∆ Proporsi (%)

Jumlah

%

77,48

8.832,35

53,01

1.201,67

15,75

Pendapatan Konstruksi

2.217,56

22,52

7.829,06

46,99

5.611,49

253,05

Total Pendapatan

9.848,24

100,00

16.661,40

100

6.813,16

69,18

Total Pendapatan 16.661,40

Pendapatan Konstruksi 7.829,06

8.832,35

Rp miliar

Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya 7.630,68

Standar yang Digunakan: PSAK 23: Pendapatan PSAK 30: Sewa PSAK 34: Kontrak Kontruksi PSAK dan ISAK lain yang relevan.

9.848,24

7.630,68

2.217,56

Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya

2015 2016 2015

2016

2015

2016

2015

2016

Pendapatan adalah pendapatan dari aktivitas utama

triliun. Untuk dapat melakukan analisa secara lebih tepat,

perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar

diharapkan untuk dapat menggunakan Pendapatan diluar

perusahaan.

Pendapatan Konstruksi. Hal ini mengingat, Pendapatan Konstruksi akan net off dengan Beban Konstruksi, dan

130

Pendapatan Perseroan terdiri dari Pendapatan Tol dan

margin konstruksi yang didapatkan tidak signifikan.

Usaha Lainnya dan Pendapatan Konstruksi. Selama tahun

Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya mengalami kenaikan

2016, Pendapatan Perseroan mencapai Rp 16,66 triliun atau

sebesar 15,7%, dari sebelumnya Rp 7,63 triliun pada tahun

naik 69,2% dari Pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 9,85

2015 menjadi Rp 8,83 triliun pada tahun 2016.







Lampiran


Pendapatan Tol

Pada tahun 2016 Pendapatan tol mencapai Rp 7,92 triliun

Pendapatan tol merupakan pendapatan dari pengoperasian

atau meningkat 11,3% dari tahun 2015 yang mencapai

jalan tol sendiri yang diakui pada saat pengguna jalan

Rp 7,12 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh

melakukan transaksi pembayaran di gardu tol, dan

meningkatnya volume lalu lintas transaksi dan adanya

pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa

penyesuaian tarif pada 15 jalan tol di akhir tahun 2015 dan 4

penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol

jalan tol pada tahun 2016.

setelah dikurangi bagian investor tersebut.

Komposisi Pendapatan Tol Tahun 2016 Dibandingkan dengan Tahun 2015 sebagai berikut: 2015 Uraian

Jumlah

Rp miliar

2016 Proporsi (%)

Jumlah

∆ Proporsi (%)

Jumlah

%

Kantor Cabang Jakarta - Cikampek

1.137,85

16,0

1.232,54

15,5

94,7

8,3

Cikampek - Padalarang

867,26

12,2

990,94

12,5

123,7

14,3

Jalan Tol Dalam Kota

791,41

11,1

900,88

11,4

109,5

13,8

JORR Seksi Non S

836,85

11,8

851,19

10,7

14,3

1,7

Jakarta - Bogor - Ciawi

620,19

8,7

696,99

8,8

76,8

12,4

Jakarta - Tangerang

507,52

7,1

580,65

7,3

73,1

14,4


455,58

6,4

511,84

6,5

56,3

12,3

Surabaya - Gempol

335,77

4,7

402,05

5,1

66,3

19,7

Padalarang - Cileunyi

330,26

4,6

359,69

4,5

29,4

8,9

Palimanan - Kanci

132,99

1,9

169,49

2,1

36,5

27,5

Pondok Aren-Ulujami

113,27

1,6

146,08

1,8

32,8

29,0

Semarang

113,19

1,6

136,59

1,7

23,4

20,7

Belmera

90,17

1,3

105,49

1,3

15,3

17,0

JORR S

213,59

3,0

12,97

0,2

(200,6)

(93,9)

6.545,90

91,92

7.097,40

89,54

551,50

8,43

JORR W2 Utara

188,03

2,6

337,29

4,3

149,3

79,4

Semarang - Solo

129,48

1,8

152,80

1,9

23,3

18,0

Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

122,71

1,7

143,25

1,8

20,5

16,7

Bogor Outer Ring Road

86,91

1,2

100,21

1,3

13,3

15,3

Gempol - Pandaan

27,84

0,4

59,73

0,8

31,9

114,5

Surabaya - Mojokerto

20,14

0,3

36,00

0,5

15,9

78,7

Sub Total

575,1

8,1

829,3

10,5

254,2

44,2

7.121,0

100,0

7.926,7

100,0

805,7

11,3

Sub Total Entitas Anak

Total



131

k

pe

rta

a ak

J

a

-C

k

pe

-P

m

ka

Ci

l da

an

l

Ja

ta

l To

am

Ko

l

Da

on

S

N si

k

JO

RR

Se

rta

og

-B

ta

r ka

Ja

g

an

er

g an -T

S r.

I r.

D f.

o Pr

po

ya

em

-G

ba

a ur

S

g

an

ar

l da

an

an

-K

an

im

l Pa

Pa

k

o nd

e Ar

g

an

ar

em

S

a

er

lm

Be

S

RR

JO

RR

Ut

W

a us

ng

-S

a

h

ra

u Ng

a-

Du

R

go

Bo

er

ut

rO

ng

Ri

Ro

G

an

da

l-

po

em

20,1 36,0

27,8 59,7

ad

en

-B ai


86,9 100,2

oa

o

ol

ar

m

Se

122,7 143,3

129,5 152,8

a

ar

2

JO

Po

188,0 337,3

213,6 13,0

90,2 105,5

113,2 136,6

i

m

ja

lu

U n-


Laporan Direksi

113,3 146,1

ci

yi

un

le

i -C

133,0 169,5

330,3 359,7

l

o

m

at

y ed


335,8 402,0

455,6 511,8

507,5 580,7

i

aw

Ci

or

ka

Ja

620,2 697,0


836,9 851,2

791,4 900,9

g

an

ar

m

ika

Ikhtisar 2016

867,3 990,9

1.137,8 1.232,5

Rp miliar

Profil Jasa Marga

n Pa

ya

-M

to

er

ok

oj

a ab

r

Su

N

2015

2016

Dari tabel dan grafik diatas, terlihat pertumbuhan hampir

menjadi penyumbang terbesar pendapatan yang diperoleh

disemua ruas tol Perseroan. Kontribusi terbesar pendapatan

Perusahaan, dengan total kontribusi sebesar 87%. Untuk

tol berasal dari ruas jalan tol Jakarta-Cikampek yang

ruas-ruas tol baru yang sudah beroperasi, memberikan

mencapai Rp 1,23 triliun atau 15,5% dari total Pendapatan

kontribusi sebesar 13% dari total Pendapatan Tol. Ke depan,

Tol secara keseluruhan, sedangkan ruas-ruas yang

ruas-ruas tol baru diharapkan dapat memberikan kontribusi

berlokasi di Area Provinsi Jakarta dan Jawa Barat masih

yang signifikan.

Pendapatan Usaha Lainnya

Rp miliar

2015 Uraian Pendapatan pemeliharaan jalan tol

Jumlah

2016 Proporsi (%)

Jumlah

∆ Proporsi (%)

Jumlah

%

127,08

24,94

293,36

32,39

166,28

130,84

13,66

2,68

208,75

23,05

195,09

1.427,98

Pendapatan BBM SPBU

204,56

40,14

180,77

19,96

(23,79)

(11,63)

Sewa Lahan

123,54

24,24

146,86

16,22

23,32

18,88

18,37

3,60

24,44

2,70

6,07

33,05

6,06

1,19

6,29

0,70

0,23

3,86


Pendapatan dari penjualan properti Pendapatan Iklan Lainnya Total

16,38

3,21

45,20

4,99

28,81

175,91

509,65

100,00

905,67

100,00

396,02

77,70

Standar yang Digunakan: - PSAK dan ISAK lain yang relevan.

132



2015

2016

2015

2016

2015

2016

2016

2015

2016

LAINNYA

2015

16,38

6,29

146,86

2015


PENDAPATAN IKLAN

6,06

PENDAPATAN DARI PENJUALAN PROPERTI

18,37

SEWA LAHAN

123,54

PENDAPATAN BBM SPBU

Lampiran

2016

45,20


24,44


204,56

208,75

JASA PENGOPERASIAN JALAN TOL PIHAK LAIN

13,66

293,36

127,08

(Rp miliar)

PENDAPATAN PEMELIHARAAN JALAN TOL


180,77


2015

2016

Pendapatan Usaha Lainnya merupakan pendapatan

oleh meningkatnya pendapatan dari pemeliharaan jalan tol

pemeliharaan jalan tol, jasa pengoperasian jalan tol pihak

yang dilaksanakan oleh PT Jasa Layanan Pemeliharaan

lain, pendapatan BBM SPBU, Sewa Lahan, Pendapatan dari

(anak perusahaan Jasa Marga) yang meningkat 130,8% dan

penjualan properti, pendapatan iklan dan lainnya.

pendapatan dari jasa pengoperasian jalan tol pihak lain yang dilaksanakan oleh PT Jasa Layanan Operasi, meningkat

Pada 2016, Pendapatan Usaha Lainnya mencapai Rp

sebesar 1.427,9%. Secara total, Pendapatan Usaha Lainnya

905,67 miliar, naik sebesar 77,7% dibandingkan tahun 2015

memberikan kontribusi sebesar 10,25% terhadap total

sebesar Rp 509,65 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan

Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya.


Rp miliar

2015

2016

Jumlah

Jumlah


2.217,56

7.829,06

5.611

253,05

Beban Konstruksi

2.202,40

7.782,15

5.580

253,35

Marjin Konstruksi

15,16

46,90

32

209,31

∆

15,16

%

46,90

MARGIN Konstruksi

7.782,15

Beban Konstruksi

7.829,06


2.202,40

Jumlah

2.217,56

Standar yang Digunakan: - PSAK dan ISAK lain yang relevan.

(Rp miliar)

Uraian

2015 2016 2015


2016

2015

2016

2015

2016


133

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Pendapatan konstruksi merupakan pendapatan jasa

Tahun 2016, Pendapatan Konstruksi naik 253,1% menjadi

pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas

Rp 7,82 triliun dengan jumlah Beban Konstruksi Rp 7,78

jalan tol. Pendapatan konstruksi diakui sesuai dengan

triliun dan Marjin Konstruksi Rp 46,90 miliar atau naik

tahap penyelesaian aktivitas konstruksi pada akhir periode

209,3% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan

pelaporan sebesar biaya konstruksi ditambah marjin

karena Perseroan melakukan kegiatan konstruksi pada

konstruksi (cost-plus).

hampir seluruh proyek-proyek jalan tol yang akan dioperasikan secara bertahap sampai dengan tahun 2019.

Beban Pendapatan 2015 Uraian

2016 Proporsi (%)

Jumlah

Proporsi (%)

Jumlah

Rp miliar

∆ Jumlah

%

504,84

14,35

65,92

5.579,75

253,35

Total Beban Pendapatan

5.720,42

100,00

11.805,01

100,00

6.084,59

106,37

Standar yang Digunakan: -

PSAK 14: Persediaan

-

PSAK 16: Aset Tetap

-

PSAK 19: Aset Tak Berwujud

-

PSAK 24: Imbalan Kerja

-

PSAK 34: Kontrak Kontruksi

-

PSAK dan ISAK lain yang

7.782,15

34,08

7.782,15

2.202,40

4.022,86

38,50

4.022,86

61,50

2.202,40

3.518,02

3.518,02

Beban konstruksi

Rp miliar

Beban tol dan usaha lainnya

relevan.

2015 2016 Beban Tol dan Usaha Lainnya

Beban Tol dan Usaha Lainnya

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama

Beban Pendapatan Perseroan terdiri dari Beban Tol dan

suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar

Usaha Lainnya serta Beban Konstruksi.

atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut

Tahun 2016, Beban Pendapatan Perseroan meningkat

distribusi kepada pemegang saham. Beban Pendapatan

106,4% dari Rp 5,72 triliun di tahun 2015, menjadi Rp

adalah beban yang timbul dari aktivitas utama perusahaan

11,80 triliun di tahun 2016. Hal ini terjadi karena adanya

sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan.

peningkatan signifikan di sisi Beban Konstruksi (meningkat 253,4% dari tahun sebelumnya).

134







Lampiran


Beban Tol dan Usaha Lainnya

Rp miliar

2015 Uraian

Proporsi (%)

Jumlah

Gaji dan tunjangan

2016 Jumlah

∆ Proporsi (%)

Jumlah

%

1.033,4

29,4

1.167,0

29,0

133,7

12,9

Penyusutan dan amortisasi

677,1

19,2

797,1

19,8

120,0

17,7

Provisi pelapisan ulang

361,6

10,3

489,4

12,2

127,8

35,3

pemeliharaan, BBM SPBU & properti

354,3

10,1

463,1

11,5

108,8

30,7

Pajak

290,6

8,3

276,5

6,9

(14,1)

(4,9)

Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap

152,0

4,3

186,7

4,6

34,6

22,8

Beban kerja sama operasi (KSO)

294,2

8,4

170,9

4,2

(123,3)

(41,9)

Bahan bakar, listrik dan air

99,7

2,8

92,6

2,3

(7,1)

(7,1)

Sewa kendaraan dan peralatan tol

56,6

1,6

62,2

1,5

5,6

9,8

Pelayanan pemakai jalan tol

42,5

1,2

59,8

1,5

17,3

40,7

Administrasi dan perlengkapan tol

43,2

1,2

49,4

1,2

6,2

14,4

Pembersihan jalan dan pertamanan

40,1

1,1

43,2

1,1

3,2

7,9

Jasa penjemputan hasil tol

37,0

1,1

38,6

1,0

1,6

4,4

Harga pokok pendapatan jasa layanan

Lainnya (masing-masing dibawah Rp 3 miliar) Total

35,8

1,0

126,4

3,1

90,6

253,2

3.518,0

100,0

4.022,9

100,0

504,8

14,3

Standar yang Digunakan:

35,8

126,4

38,6

37,0

43,2

40,1

49,4

43,2

59,8

42,5

62,2

56,6

92,6

99,7

170,9

294,2

186,7

152,0

276,5

290,6

463,1

354,3

489,4

361,6

797,1

677,1

1.167,0

1.033,4

(Rp miliar)

- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

n l l l n r n i r) a l A a To To To aa Da n o) a an rti To ilia n ng ak ar ap tis sil an Ul an an ana Ks la ja aj n M ih Tet l a ay ope ( d l or p a n a n a P i L e H t 3 J J am s r ka Tu la rik n m et Am isa sa P ra ai st Rp ra ng an ert ta n Pe As an ap Ja & ak pe Li rle Pe pu el n da sih P ah n bu O m r, id r e a P a e n m a w n e a p t aj P D k e a P b G isi m n ba Da n nj pa S n ut m Ba Di ov Sa ka Da da bm Pe us na an Pe ai Pr an a si ra ng ya en , B ny rja b h i s a a r a e e r a s P l a P K Ja B an k nd Pe ist Pe M in ko ara an Ke ga eb Po elih in dm s w B A a a rg em Se (M Ha P ya nn i La si

an

2015


ng

2016


135

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Beban Tol dan Usaha Lainnya adalah beban yang timbul

Rp 4,02 triliun. Kenaikan Beban Tol dan Usaha Lainnya

akibat kegiatan pengumpulan tol, pelayanan kepada

ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pelayanan

pemakai jalan tol, pemeliharaan jalan tol, kerja sama operasi

pemakai jalan tol, provisi pelapisan ulang dan harga pokok

dan harga pokok pendapatan jasa layanan pemeliharaan,

pendapatan jasa layanan pemeliharaan, BBM SPBU dan

BBM SPBU dan penjualan properti.

Properti.

Pada tahun 2016, Beban Tol dan Usaha Lainnya naik 14,3% dibandingkan tahun 2015, yaitu dari Rp 3,51 triliun menjadi

Laba Bruto Uraian

Rp miliar

2015

∆

2016

Jumlah

%

1.201,67

15,75

4.022,86

504,84

14,35

Laba Bruto

4.112,66

4.809,49

696,83

16,94

Standar yang Digunakan: -

PSAK dan ISAK lain yang relevan.

- PSKA 1: Penyajian Laporan Keuangan

4.809,49

8.832,35

3.518,02

4.112,66

7.630,68

Beban Pendapatan

Rp miliar

Pendapatan

Laba Bruto merupakan selisih dari Pendapatan dan Beban Pendapatan Perseroan. Laba Bruto Perseroan di tahun 2016 mencapai Rp 4,80 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari tahun 2015 yang mencapai Rp 4,11 triliun atau tumbuh sebesar 16,9%. Hal ini relevan dengan pencapaian Pendapatan dan Beban

2015

Pendapatan Perseroan.

2016 Laba Bruto

136







Lampiran


Beban Umum dan Administrasi

Rp miliar

2015 Uraian

2016

Jumlah

Gaji dan tunjangan

Proporsi (%)

∆ Proporsi (%)

Jumlah

Jumlah

%

524,7

58,7

553,1

58,3

28,4

5,4

Penyusutan dan amortisasi

61,1

6,8

81,6

8,6

20,5

33,5

Administrasi kantor dan sumbangan

55,3

6,2

73,3

7,7

18,1

32,7

Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap

58,3

6,5

48,9

5,2

(9,3)

(16,0)

Jasa profesional

27,1

3,0

42,6

4,5

15,5

57,3

Sewa

24,0

2,7

28,7

3,0

4,7

19,7

Pajak iuran dan retribusi

52,4

5,9

26,4

2,8

(26,0)

(49,6)

Transportasi dan perjalanan dinas

18,7

2,1

23,2

2,4

4,5

24,2

Bahan bakar, listrik dan air

24,1

2,7

22,4

2,4

(1,7)

(7,3)

Publikasi

11,7

1,3

14,2

1,5

2,5

21,0

Lainnya (masing-masing dibawah Rp 3 miliar) Total

36,0

4,0

34,5

3,6

(1,4)

(4,0)

893,3

100,0

949,0

100,0

55,7

6,2


an

id

aj

G

Tu

Pe

2015

n Da i n us ra ib Iu etr k R ja

a

w

Se

Pa

n rik Da as st ir Li A si r, an ta Din r a k D o n sp na Ba n an la Tr erja ha a P B

34,5

36,0

si

g in ) as iar -m mil g in 3 as Rp (M ah a ny w in Ba La di ika

bl

Pu

14,2

11,7

22,4

24,1

23,2

18,7

26,4

52,4

28,7

24,0

42,6

27,1

48,9

58,3

73,3

55,3

r l n to na aa an gan ar ap sio K i an ih Tet fe l s o e ra b m et Pr ist um Pe As sa in m an S Ja an d D A D n ika ba r Pe

n Da i n as ta rtis u us o ny Am

an

ng

a nj

81,6

61,1

524,7

553,1

PSAK dan ISAK lain yang relevan. Rp miliar

-

2016

Beban Umum dan Administrasi adalah beban yang timbul

dibandingkan tahun 2015, yaitu dari Rp 893,3 miliar menjadi

akibat kegiatan di bidang umum dan administrasi. Pada

Rp 949 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Gaji

tahun 2016, Beban Beban Umum dan Administrasi naik 6,2%

dan tunjangan bagi karyawan di bidang non operasional.



137

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Penghasilan (Beban) Lain-Lain ∆

2015

2016

Penghasilan Lain-lain

98,7

195,0

96,3

97,6

Beban Lain-lain

29,8

99,0

69,2

232,2

PENGHASILAN LAIN-LAIN

195,0

Rp miliar

- PSAK dan ISAK lain yang relevan.

%

99,0

BEBAN LAIN-LAIN

29,8


Jumlah

98,7

Uraian

Rp Miliar

2015 2016

Penghasilan lain-lain merupakan pendapatan diluar

dari peningkatan pendapatan bunga dari pinjaman ke anak

pendapatan usaha. Contohnya keuntungan penjualan aset

perusahaan.

tetap dan lain-lain. Sementara itu, Beban Lain-lain Perseroan yang merupakan

138

Penghasilan Lain-Lain Perseroan pada tahun 2016 mencapai

beban administrasi bank, provisi pinjaman, penghapusan

Rp 195 miliar atau meningkat sebesar 97,6% dibandingkan

piutang dan lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp 69,2

dengan tahun 2015. Peningkatan ini antara lain berasal

miliar dibandingkan tahun 2015.







Lampiran


Penghasilan Keuangan

Rp miliar

Uraian

2015

Penghasilan bunga deposito

203,8

Penghasilan jasa giro Total penghasilan keuangan Beban pajak deposito Beban pajak giro

(12,67)

14,0

24,7

10,70

76,61

217,8

202,7

(15,1)

(6,9)

40,8

35,6

(5,15)

(12,63)

2,8

4,9

2,14

76,77

43,6

40,5

(3,1)

(7,1)

40,5

TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN KEUANGAN 43,6

PSAK dan ISAK lain yang relevan. Rp miliar

-

%

(25,83)

TOTAL PENGHASILAN KEUANGAN 202,7


Jumlah

178,0

217,8

Total beban pajak penghasilan keuangan

∆

2016

Penghasilan keuangan merupakan penghasilan dari bunga deposito dan penghasilan jasa giro. Pada tahun 2016, Penghasilan Keuangan menurun sebesar 6,94% dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh

2015

penurunan bunga deposito.

2016

Beban Pajak atas Penghasilan keuangan merupakan beban

Pajak atas Penghasilan Keuangan menurun sebesar 6,9%

pajak yang harus dikeluarkan atas Penghasilan Keuangan

dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini selaras dengan

yang diperoleh Perusahaan. Pada tahun 2016, Beban

menurunnya penghasilan keuangan.



139

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Laba Usaha Uraian LABA BRUTO Penghasilan lain-lain Penghasilan keuangan Beban pajak atas penghasilan keuangan Beban umum dan administrasi Beban lain-lain LABA USAHA

Rp miliar

2015

∆

2016

Jumlah

4.127,8

4.856,4

98,7 217,8

%

728,57

17,65

195,0

96,33

97,63

202,7

(15,12)

(6,94)

43,6

40,6

(3,01)

(6,90)

893,3

949,0

55,74

6,24

29,8

99,0

69,20

232,18

3.477,7

4.165,5

687,84

19,78

• PSAK 14: Persediaan

4.165,5

• PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

3.477,7


Rp miliar

• PSAK 16: Aset Tetap • PSAK 24: Imbal Kerja • PSAK dan ISAK lain yang relevan. 2015 2016 Laba Usaha

Laba Usaha merupakan selisih dari Pendapatan Usaha dan

mencapai Rp 3,47 triliun atau meningkat 19,78%. Hal ini

Beban Usaha Perseroan.

relevan dengan pencapaian Pendapatan Usaha dan Beban Usaha Perseroan.

Laba Usaha Perusahaan di tahun 2016 mencapai Rp 4,16 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari tahun 2015 yang

Panorama Jalan Tol Semarang-Solo

140







Lampiran


Biaya Keuangan dan Bagian Atas Rugi Neto Uraian

2015

Biaya keuangan - neto

Rp miliar

∆

2016

Jumlah

%

1,405,04

1,509,00

103,96

Utang bank

724,06

833,22

109,16

15,08

Utang obligasi

646,77

548,98

(97,79)

(15,12)

34,21

99,30

65,09

190,28

-

0,95

0,95

-

-

26,55

26,55

-

4,32

6,82

2,51

58,05

Utang lembaga keuangan bukan bank Pembiayaan syariah Lainnya Bagian atas rugi neto entitas asosiasi

7,40

Bagian atas rugi neto entitas asosiasi

Entitas Asosiasi dan

1.509,00

relevan. • PSAK 15: Investasi pada

Rp miliar

• PSAK dan ISAK lain yang

6,82

Biaya keuangan - neto

4,32


1.405,04

Ventura Bersama

2015 2016

Biaya Keuangan Perseroan pada tahun 2016 mengalami

Bagian Atas Rugi Neto Entitas Asosiasi meningkat sebesar

kenaikan sebesar 7,4%. Kenaikan ini disebabkan karena

58,05%, dari Rp 4,3 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 6,82

meningkatnya pinjaman Perseroan akibat pembangunan

miliar pada tahun 2016.

ruas-ruas tol baru. Laba Sebelum Pajak Uraian Laba Sebelum Pajak

Rp triliun

2015

2016

2.068,30

2.649,68

∆ Jumlah

%

581,38

28,11

PSAK dan ISAK lain yang relevan.

2.649,68

PSAK 1: Penyajian laporan keuangan

-

2.068,30

-

Rp miliar


Pada tahun 2016, Laba Sebelum Pajak Perseroan mencapai Rp 2,06 triliun, meningkat sebesar Rp 581,38 miliar atau 28,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai

2015

Rp 2,64 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan

2016

Pendapatan Usaha Perseroan.



141

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Beban Pajak Penghasilan

Rp miliiar

2015

Uraian

Jumlah

2016 Kontribusi

Jumlah

∆

Kontribusi

%

725,16

85,65

139,76

23,87

Pajak Tangguhan

163,70

21,85

121,47

14,35

(42,24)

(25,80)

Total Beban Pajak Penghasilan

749,10

100,00

846,62

100,00

97,52

13,02

Pajak Kini

Pajak Tangguhan

Beban Pajak Penghasilan

yang relevan.

121,47

Rp miliar

Penghasilan • PSAK dan ISAK lain

725,16

• PSAK 46: Pajak

846,62


749,10

78,15

163,70

585,40

585,40

Pajak Kini

2015 2016

Beban pajak penghasilan adalah jumlah agregat pajak

Rp 846,62 miliar di tahun 2016. Kenaikan Beban Pajak

kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam

Penghasilan dipengaruhi oleh kenaikan Laba sebelum Pajak.

menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban Pajak Penghasilan Perseroan di tahun 2016 meningkat sebesar 13,0% dari Rp 749,1 miliar di tahun 2015 menjadi

Laba Tahun Berjalan

Rp miliar

∆ Uraian

2015

2016 Jumlah

%

Laba Periode/ Tahun Berjalan yang Dapat diatribusikan kepada : Pemilik Entitas Induk

142

1.466,4

1.889,3

422,9

28,8

Kepentingan Non Pengendali

147,2

86,3

(60,9)

(41,4)

Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan

1.319,2

1.803,1

483,9

36,7




Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan 1.803,1

Kepentingan NonPengendali

1.889,3

relevan.

Rp miliar

Laporan Keuangan • PSAK dan ISAK lain yang

Lampiran

Pemilik Entitas Induk

• PSAK 1: Penyajian

86,3



1.319,2


147,2


1.466,4


2015 2016

Laba Tahun Berjalan Perseroan mencapai Rp 1,80 triliun,

dibandingkan pencapaian tahun 2015. Peningkatan laba ini

apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015, Laba

merupakan hal yang sangat positif di tengah masa ekspansi

Tahun Berjalan mengalami kenaikan sebesar 36,7%. Laba

yang tengah gencar dilakukan oleh Perseroan. Di sisi lain,

Tahun Berjalan diatribusikan antara lain kepada Pemilik

Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada

Entitas Induk dan kepada Kepentingan Non Pengendali.

Kepentingan Non Pengendali di 2016 mencapai Rp 86,3

Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Entitas

miliar.

Induk mencapai Rp 1,88 triliun meningkat sebesar 28,8%

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Uraian

Rp miliar

2015

Rugi aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang

• PSAK 24: Imbalan Kerja

119,6

103,0

618,9

0,2

(0,8)

(0,9)

(503,2)

Rugi aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual

• PSAK 10: Pengaruh

%

16,6

0,2


Jumlah

16,6

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual

∆

2016

(0,8)

119,6

yang relevan

Rp miliar

Perubahan Kurs • PSAK dan ISAK lain • PSAK 15: Investasi pada Entitas

2015 2016

Pada tahun 2016 Beban Komprehensif Lain mengalami kenaikan sebesar Rp 102 miliar dibanding 2015 hal ini disebabkan adanya kenaikan Rugi aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp 103 miliar.



143

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Rp miliar

∆ Uraian

2015

2016 Jumlah

%

Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang Dapat diatribusikan kepada : Pemilik Entitas Induk

1.449,33

Kepentingan Non Pengendali

(60,45)

(41,14)

554,85

42,60

1.857,23

86,50

Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan 1.302,38

yang relevan.

86,50 1.857,23

Kepentingan NonPengendali

1.770,73

Rp miliar

Laporan Keuangan

146,95 1.302,38

Pemilik Entitas Induk

• PSAK 1: Penyajian • PSAK dan ISAK lain

22,18

146,95


321,40

1.449,33

Total Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan

1.770,73

2015 2016

Laba Komprehensif Tahun Berjalan mencapai Rp 1,86 triliun,

Entitas Induk mencapai Rp 1,77 triliun, mengalami kenaikan

meningkat sebesar 42,60% dibandingkan dengan tahun

sebesar 22,2% dibandingkan tahun 2015. Sedangkan Laba

2015 yang mencapai Rp 1,30 triliun. Laba Komprehensif

Komprehensif yang diatribusikan kepada Kepentingan Non

Tahun Berjalan yang Dapat diatribusikan kepada Pemilik

Pengendali mengalami penurunan sebesar Rp 60,45 miliar.

Laba Bersih Per Saham

Standar yang Digunakan: • PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan • PSAK dan ISAK lain yang relevan

2016

215,64

276,97

∆ Jumlah

%

61,33

28,44

Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh) 276,97

Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh)

2015

215,64

Uraian

Rp miliar

Tahun 2016 Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh) sebesar Rp 276,97 naik sebesar 28,4% dari tahun 2015 yang mencapai Rp 215,64. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada Laba Tahun Berjalan yang Dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk. 2015 2016

144







Lampiran


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan di tahun 2016

menyebabkan liabilitas Perseroan meningkat sebesar

menunjukkan kinerja yang meningkat. Tahun ini, aset

52,6% dibandingkan tahun sebelumnya karena terdapat

Perseroan tercatat sebesar Rp 53,5 triliun atau tumbuh

penambahan pinjaman untuk mendukung aktivitas konstruksi

45,7% dibandingkan tahun 2015. Pertumbuhan ini

jalan tol baru. Sedangkan ekuitas Perseroan meningkat

disebabkan karena peningkatan Hak Pengusahaan Jalan

32,1% dari tahun lalu sebagai cerminan bahwa Perseroan

Tol baru, seiring upaya Perseroan untuk terus melakukan

tetap berkomitmen menjaga perolehan laba ditengah upaya

pengembangan usaha. Di sisi lain, kondisi tersebut

ekspansi yang dilakukan.

ASET 2015

Uraian

Jumlah

Aset Lancar

Rp miliar

2016

Proporsi (%)

3.729,0

10,2

Jumlah

∆

Proporsi (%)

12.965,9

24,2

Jumlah

%

9.236,8

247,7

75,8

7.538,5

22,8

100,0

16.775,3

45,7

53.500,3

total aset

40.534,4

aset tidak lancar

12.965,9

aset lancar

36.725,0

40.534,4 53.500,3

32.995,9

89,8 100,0

3.729,0

32.995,9 36.725,0

Rp miliar

Aset Tidak Lancar Total Aset

2015 2016

Standar yang Digunakan: • PSAK 1: Penyajian Laporan • Keuangan • PSAK 2: Laporan Arus Kas • PSAK 7: Pengungkapan • Pihak-pihak yang Mempunyai • Hubungan Istimewa • PSAK 15: Investasi Pada Entitas • Asosiasi dan Ventura Bersama

• • • • • • • •

PSAK 16: Aset Tetap PSAK 19: Aset Tak Berwujud ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa PSAK 22: Kombinasi Bisnis PSAK 14: Persediaan PSAK 30: Sewa PSAK 46: Pajak Penghasilan PSAK 50: Instrumen Keuangan:

• • • • • •

Penyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan PSAK dan ISAK lain yang relevan

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh perusahaan. Aset Perseroan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 53,5 triliun yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 12,9 triliun dan aset tidak lancar sebesar Rp 40,5 triliun. Aset Perseroan meningkat sebesar Rp 16,7 triliun atau 45,7% dibandingkan aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 36,7 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tak berwujud neto Perseroan seiring dengan pembangunan pada ruas-ruas jalan tol baru yang dibangun oleh Perseroan.



145

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Aset Lancar

Rp miliar

2015 Uraian Kas dan Setara kas

2016

Proporsi (%)

Jumlah

Jumlah

∆

Proporsi (%)

Jumlah

%

3.323,2

89,1

4.124,9

31,8

801,7

24,1

7,0

0,2

7,7

0,1

0,8

10,9

164,4

4,4

8.278,5

63,8

8.114,2

4.936,4

20,2

0,5

87,0

0,7

66,8

331,6

Biaya dibayar dimuka

69,9

1,9

313,7

2,4

243,8

348,7

Pajak dibayar dimuka

144,4

3,9

154,0

1,2

9,6

6,7

3.729,0

100,0

12.965,9

100,0

9.236,8

247,7

Investasi jangka pendek Piutang lain-lain Persediaan

Total Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang memenuhi klasifikasi,

dibayar di muka dan pajak dibayar dimuka. Aset lancar

diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual

Perseroan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar

atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi

Rp 12,9 triliun, meningkat sebesar Rp 9,2 triliun atau 247,7%

normal perusahaan; atau, dimiliki untuk diperdagangkan

dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal

atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan

31 Desember 2015 sebesar Rp 3,7 triliun. Peningkatan ini

direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah

terutama disebabkan karena meningkatnya nilai Piutang Lain-

tanggal pelaporan; atau berupa kas atau setara kas yang

lain sebesar Rp 8,1 triliun dari Rp 164,4 miliar menjadi

penggunaannya tidak dibatasi.

Rp 8,2 triliun. Peningkatan piutang lain-lain tersebut merupakan dana talangan yang diberikan kepada Pemerintah

Aset lancar Perseroan terdiri dari kas dan setara kas.

untuk pembebasan lahan jalan tol di Entitas Anak Perseroan.

investasi jangka pendek, piutang lain-lain, persediaan, biaya

Jalan Tol Jagorawi

146







Lampiran

Kas dan Setara kas

Rp miliar

Uraian Kas dan Setara kas Kas merupakan uang tunai rupiah, valas, dan rekening

2016

Jumlah

%

4.124,9

801,7

24,1

4.124,9

3.323,2

tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rp miliar

dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatannya dan

2015 3.323,2

Kas dan setara kas

giro. Sedangkan Setara kas meliputi deposito jangka pendek yang jangka waktunya sama dengan atau kurang


Pada 31 Desember 2016, jumlah kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar 24,1% dari Rp 3,3 triliun di 31 Desember 2015 menjadi Rp 4,1 triliun di 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama bersumber dari perolehan dana Penawaran Umum Terbatas Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar

2015

Rp 1,78 triliun pada bulan Desember 2016.

2016

Investasi Jangka Pendek

Rp miliar

Uraian Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek adalah investasi pada deposito

Jumlah

%

7,0

7,7

0,8

10,9

7,7

7,0

Rp miliar

Pada 31 Desember 2016. investasi jangka pendek

2016

Investasi jangka pendek

dan surat berharga yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

2015

sebesar Rp 7,7 miliar. naik sebesar 10,9% dari tahun 2015 yang mencapai Rp 7 miliar. Kenaikan ini disebabkan kenaikan nilai aset bersih dari investasi reksadana.

2015 2016



147

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Piutang Lain-lain – NETO

Rp miliar

Uraian Piutang Lain-lain-neto

Jumlah

%

164,4

8.278,5

8.114,2

4.936,4

164,4

8.278,5

berjangka yang akan diterima oleh Perusahaan dalam

Rp miliar

ruang iklan dan bunga yang akan diterima dari deposito

2016

Piutang lain-lain

Piutang lain-lain merupakan pendapatan yang akan diterima dari sewa lahan, sewa tempat istirahat. sewa

2015

jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Piutang lain-lain lancar meningkat sebesar Rp 8,1 triliun menjadi Rp 8,2 triliun pada 31 Desember 2016 dibandingkan dengan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 164,4 miliar. Sebagian besar peningkatan ini terjadi karena adanya dana talangan yang diberikan kepada Pemerintah untuk

2015

pembebasan lahan jalan tol di Entitas Anak Perseroan.

2016

Persediaan

Rp miliar

Uraian Persediaan

2015

2016

Jumlah

%

20,2

87,0

66,8

331,6

Persediaan

Persediaan merupakan properti yang diperoleh atau

mendapatkan kenaikan nilai, dicatat sebagai persediaan.

87,0

20,2

usaha normal, yang tidak untuk disewakan atau untuk

Rp miliar

dalam penyelesaian untuk dijual dalam kegiatan

Persediaan Perseroan meningkat Rp 66,8 miliar dari sebesar Rp 20,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 87,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Akun ini merupakan persediaan yang dimiliki oleh entitas anak, yaitu PT Jasamarga Properti dan PT Jasa Layanan Pemeliharaan. Peningkatan Persediaan ini disebabkan karena bertambahnya properti yang dimiliki oleh JMP,

2015

dan juga kenaikan pemeliharaan kendaraan berupa

2016

material AMP (Asphalt Mixing Plant), dan suku cadang alat berat yang dimiliki oleh JLP.

148







Lampiran


Biaya Dibayar di Muka Uraian

Rp miliar

2015

2016

Jumlah

%

69,9

313,7

243,8

348,7

Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang

Biaya dibayar di muka

313,7

69,9

dalam dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Rp miliar

barangnya akan diterima. atau manfaatnya akan digunakan.

Biaya dibayar dimuka Perseroan meningkat sebesar Rp 243,8 miliar dari sebesar Rp 69,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 313,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terjadi karena naiknya biaya dibayar dimuka dan uang muka pekerjaan atas berbagai pekerjaan yang ada di Perseroan. 2015 2016

Pajak Dibayar di Muka

Rp miliar

Uraian Biaya Dibayar di Muka

2015

2016

Jumlah

%

144,4

154,0

9,6

6,7

Pajak dibayar di muka

Pajak dibayar dimuka adalah pembayaran pajak yang akan

154,0

di tahun 2015 menjadi Rp 154,0 miliar pada tahun 2016.

144,4

muka naik 6,7% dari sebelumnya sebesar Rp 144,4 miliar

Rp miliar

diperhitungkan dengan kewajiban pajak. Pajak Dibayar di

Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh naiknya Pajak dibayar dimuka untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Induk yang sebelumnya sebesar Rp 496 juta menjadi Rp 5,59 miliar pada tahun 2016.

2015 2016



149

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Aset Tidak Lancar

Rp miliar

2015 Uraian

Proporsi (%)

Jumlah Piutang lain-lain

2016

∆ Proporsi (%)

Jumlah

Jumlah

%

132,8

0,4

110,3

0,3

(22,5)

(16,9)

1.486,6

4,5

1.011,8

2,5

(474,9)

(31,9)

12,4

0,0

66,1

0,2

53,7

431,6

Investasi pada entitas asosiasi - neto

166,0

0,5

158,3

0,4

(7,7)

(4,7)

Aset tetap - neto

913,8

2,8

884,7

2,2

(29,2)

(3,2)

Properti investasi

84,3

0,3

232,3

0,6

148,0

175,5

Dana ditetapkan penggunaannya Aset pajak tangguhan - neto

Aset takberwujud - neto Hak pengusahaan jalan tol Lainnya Goodwill Aset keuangan lainnya Aset tidak lancar lainnya TOTAL ASET TIDAK LANCAR

-

-

24.864,7

75,4

34.703,3

85,6

9.838,6

39,6

3.957,1

12,0

2.195,6

5,4

(1.761,5)

(44,5)

41,8

0,1

41,8

0,1

-

-

329,1

1,0

247,3

0,6

(81,8)

(24,9)

1.007,1

3,1

883,0

2,2

(124,2)

(12,3)

32.995,9

100,0

40.534,4

100,0

7.538,5

22,8

Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi

Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar

aset lancar, misalnya aset tetap atau aset tak berwujud.

Rp 40,5 triliun. meningkat sebesar Rp 7,5 triliun atau 22,8% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan

Aset tidak lancar Perseroan terdiri dari piutang lain-lain, dana

pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 32,9 triliun.

ditetapkan penggunaannya, aset pajak tangguhan, investasi

Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya

pada Entitas Asosiasi, aset tetap-neto, properti investasi.

hak pengusahaan jalan tol Perseroan seiring dengan kegiatan

Hak Pengusahaan Jalan Tol, goodwill, aset keuangan

konstruksi ruas-ruas tol baru Perseroan di Entitas Anak.

lainnya dan aset tidak lancar lainnya. Nilai aset tidak lancar

150







Lampiran


Piutang Lain-lain - Tidak Lancar Uraian Piutang Lain-lain

110,3

132,8

2015

2016

132,8

110,3

∆ Jumlah

%

(22,5)

(16,9)

Piutang lain-lain – Tidak Lancar merupakan pendapatan yang akan diterima dari sewa lahan, sewa tempat istirahat. sewa ruang iklan dan bunga yang akan diterima dari deposito berjangka yang akan diterima oleh Perusahaan dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun.

Piutang lain-lain

Rp miliar

Rp miliar

Piutang lain-lain – tidak lancar merupakan piutang yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol jembaran suramadu. sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum No. KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012. Perseroan mendapatkan kontrak pengoperasian dan pemeliharaan selama 6 tahun, berlaku mulai tahun 2012-2017. Piutang Lain-lain - tidak lancar menurun sebesar Rp 22,5 miliar atau setara 16,9% dari Rp 132,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 110,3 miliar pada 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya cadangan kerugian penurunan pihak ketiga sebesar Rp 55,17 miliar. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi atas penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016.

2015 2016

Dana Ditetapkan Penggunaannya Uraian Dana ditetapkan penggunaannya Dana ditetapkan penggunaannya

Rp miliar

2015

2016

1.486,6

1.011,8

∆ Jumlah

%

(474,9)

(31,9)

Dana Ditetapkan Penggunaannya adalah adalah penyisihan dana untuk jaminan

1.011,8

1.486,6

Rp miliar

pelunasan Obligasi dan bunga pinjaman bank. Dana Ditetapkan penggunaannya Perseroan turun sebesar Rp 474,9 miliar dari sebesar Rp 1,5 triliun pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 1,0 triliun pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan karena pendapatan dari pengoperasian JORR Seksi S yang sebelumnya dicatatkan dalam rekening khusus Perseroan telah diserahkan kepada Pemerintah sesuai Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Kembali Penugasan Pelaksanaan Pengoperasian Sementara dan Pemeliharaan Jalan Tol 2015 2016


JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) Nomor 01/BA/M/2016 dan Nomor 12/ BA-DIR/2016 tanggal 16 Maret 2016.


151

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Aset Pajak Tangguhan - Neto Uraian

Rp miliar

2015

2016

12,4

66,1

Aset pajak tangguhan - neto Aset pajak tangguhan - neto

∆ Jumlah

%

53,7

431,6

Aset Pajak Tangguhan - Neto adalah pengakuan atas seluruh

66,1

12,4

Rp miliar

perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan Istilah aset pajak tangguhan muncul akibat adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan perpajakan. Perkembangan yang terjadi dalam perlakuan laporan keuangan komersial dan fiskal. dan juga, berbagai hal yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, sehingga PSAK 46 tentang pajak penghasilan memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan

2015

perlakuannya (beda tetap dan beda permanen).

2016

Aset pajak tangguhan Perseroan untuk tahun 2016 mencapai Rp 66,1 miliar, naik Rp 53,7 miliar dari tahun 2015 yang mencapai Rp 12,4 miliar.

Investasi Pada Entitas Asosiasi Uraian

2015

2016

166,0

158,3

Jumlah

%

(7,7)

(4,7)

Investasi pada entitas asosiasi adalah investasi pada saham signifikan atas investee.

158,3

Investasi pada entitas asosiasi - neto 166,0

Rp miliar

Investasi pada entitas asosiasi - neto

Rp miliar

∆

entitas lain (investee) dimana investor memiliki pengaruh

Seiring perkembangan Perseroan. pada tanggal 31 Desember 2016 Investasi pada Entitas Asosiasi menurun menjadi Rp 158,3 miliar atau turun 4,4% dibandingkan 31 Desember 2015. Hal ini terjadi karena turunnya bagian laba (rugi) Entitas Asosiasi bagian Perseroan.

2015 2016

152







Lampiran


ASET TETAP - NETO Uraian Aset tetap - neto

Rp miliar

2015

2016

913,8

884,7

∆ Jumlah

%

(29,2)

(3,2)

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk

Aset tetap - neto

lain, atau tujuan administratif, serta digunakan lebih dari satu

884,7

913,8

Rp miliar

digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak periode. Aset keuangannya lainnya merupakan penyertaan saham yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk di jual yang dicatat sebagai harga perolehan. Pada tanggal 31 Desember 2016 Aset Tetap mencapai Rp 884,7 miliar turun 3,2% dari sebelumnya Rp 913,8 miliar.

2015 2016

Properti Investasi Uraian Properti investasi Properti investasi

Rp miliar

2015

2016

84,3

232,3

∆ Jumlah

%

148,0

175,5

Properti Investasi adalah Properti investasi Perseroan yang dikuasai Perseroan untuk menghasilkan sewa atau

232,3

84,3

Rp miliar

terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana. dan peralatan untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi merupakan akun yang dimiliki oleh entitas anak. PT Jasamarga Properti (JMP). Pada tanggal 31 Desember 2016. nilai properti investasi 2015 2016

meningkat sebesar 175,5% atau Rp 148 miliar, dari Rp 84,3 miliar pada 31 Desember 2015 menjadi Rp 232,3 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya properti investasi pada PT Jasa Marga Properti.



153

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Aset Tak berwujud Hak Pengusahaan Jalan Tol Uraian Hak pengusahaan jalan tol

2016

24.864,7

34.703,3

Jumlah

%

9.838,6

39,6

Hak pengusahaan jalan tol (HPJT) adalah aset takberwujud yang

34.703.3

berasal dari konsesi pembangunan jalan tol, yang merupakan 24.864,7

Rp miliar

Hak pengusahaan jalan tol

2015

Rp miliar

∆

kompensasi atas pembangunan jalan tol. Aset tak berwujud neto dalam bentuk Hak Pengusahaan Jalan Tol meningkat sebesar Rp 9,9 triliun atau 39,6% dari sebesar Rp 24,8 triliun pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 34,7 triliun pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena adanya pengakuan Hak Pengusahaan Jalan Tol untuk jalan tol yang baru beroperasi yaitu PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, pemegang konsesi

2015

Jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi IV Krian-Mojokerto

2016

sepanjang 18,47 km. Jalan tol ini baru mulai beroperasi per Maret 2016.

Aset Tak berwujud Lainnya Uraian Lainnya

2015

2016

3.957,1

2.195,6

Jumlah

%

(1.761,5)

(44,5)

Aset takberwujud lain adalah aset nonmoneter yang dapat

2.195,6

diidentifikasikan dan tidak mempunyai bentuk wujud fisik selain 3.957,1

Rp miliar

Lainnya

Rp miliar

∆

Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT). Aset takberwujud lain terdiri dari tanah prakonstruksi dan perangkat lunak. Aset tak berwujud neto lainnya menurun hingga Rp 1,76 triliun atau 44,5% dari sebesar Rp 3,96 triliun pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 2,19 triliun pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan karena adanya reklasifikasi dari tanah pra konstruksi atas jalan tol yang masih 2015 2016

154


konstruksi ke aset tak berwujud hak pengusahaan jalan tol karena sudah beroperasinya jalan tol.






Lampiran


Aset Tak berwujud Goodwill Uraian Goodwill

Rp miliar

2015

2016

41,8

41,8

∆ Jumlah

%

-

-

Goodwill

dibayarkan (considerations) dan nilai wajar aset

41,8

41,8

Rp miliar

Goodwill adalah selisih lebih antara jumlah yang neto bisnis yang diperoleh. Tidak terdapat perubahan Goodwill pada tanggal 31 Desember 2016.

2015 2016

Aset Keuangan Lainnya Uraian

2015

2016

329,1

247,3

Jumlah

%

(81,8)

(24,9)

Aset keuangan lainnya

Aset keuangan lain merupakan penyertaan saham

329,1

keuangan tersedia untuk di jual.

ke beberapa entitas yang dikategorikan sebagai aset

247,3

Rp miliar

Aset keuangan lainnya

Rp miliar

∆

Pada tanggal 31 Desember 2016. Aset Keuangan Lainnya mencapai Rp 247,3 miliar atau menurun 24,9% dari Rp 329,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penyertaan Perseroan dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sebuah konsorsium dalam rangka 2015

pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung.

2016



155

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Aset Tidak Lancar Lainnya

Rp miliar

Uraian Aset tidak lancar lainnya

883,0

1.007,1

2016

1.007,1

883,0

Jumlah

%

(124,2)

(12,3)

Aset tidak lancar lainnya terdiri dari uang muka kontraktor dan konsultan, uang muka dana talangan tanah, aset diambil alih serta Jalan Tol Ruas Surabaya - Gempol Seksi Porong Gempol.

Aset tidak lancar lainnya Rp miliar

2015

∆

Uang muka kontraktor merupakan uang muka dalam rangka pembangunan jalan tol, pelapisan ulang, pengadaan peralatan jalan tol dan pengadaan jalan lain yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas kemajuan pekerjaan kontraktor dan konsultan. Uang muka dana talangan merupakan uang muka bunga dana talangan tanah atas nilai yang belum terealisasi kepada pemilik tanah. Jalan tol Seksi Porong - Gempol merupakan bagian dari jalan tol Surabaya - Gempol yang mengalami dampak dari musibah genangan lumpur PT Lapindo Brantas sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya jalan tol tersebut. 2015 2016

Pada tanggal 31 Desember 2016, Aset Tidak Lancar Lainnya mencapai Rp 883 miliar atau turun 12,3% dari Rp 1,0 miliar pada 31 Desember 2015. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh turunnya Uang Muka Kontraktor dari sebelumnya Rp 956 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 689 miliar pada tahun 2016. Selain itu. penurunan disebabkan karena adanya reklasifikasi jaminan ke Dana ditetapkan penggunanaanya.

LIABILITAS

Rp miliar

2015 Uraian

Proporsi (%)

∆ Proporsi (%)

Jumlah

Jumlah

%

10,2

Total Liabilitas

24.356,3

100,0

37.161,5

100,0

12.805,2

52,6


37.161,5

146,9

1.721,6

24.356,3

11.083,6

49,9

18.534,5

50,1

18.534,5

16.812,9

18.627,0

69,0

18.627,0

31,0

16.812,9

7.543,4

7.543,4

Total Liabilitas Jangka Panjang

Rp miliar

Total Liabilitas Jangka Pendek

Standar yang Digunakan: • PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan • PSAK 30: Sewa • PSAK 46: Pajak Penghasilan • PSAK 50: Instrumen Keuangan: • Penyajian • PSAK 55: Instrumen Keuangan: • Pengakuan dan Pengukuran • PSAK 60: Instrumen Keuangan: • Pengungkapan • PSAK 57: Provisi. Liabilitas dan Aset • Kontinjensi • PSAK 24: Imbalan Kerja • PSAK dan ISAK lain yang relevan.

156

Jumlah

2016

2015 2016 TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG

TOTAL LIABILITAS






Lampiran


Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang

sebesar Rp 18,5 triliun. Liabilitas Perseroan meningkat

timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diperkirakan

sebesar Rp 12,8 triliun atau 52,6% dibandingkan liabilitas

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan

Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 24,3

yang mengandung manfaat ekonomi.

triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan karena Perseroan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak berelasi yang

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah

digunakan untuk pembangunan ruas tol-tol baru, serta

sebesar Rp 37,1 triliun yang terdiri dari liabilitas jangka

pinjaman jangka pendek untuk membiayai dana talangan

pendek sebesar Rp 18,6 triliun dan liabilitas jangka panjang

tanah ke Entitas Anak.

Liabilitas Jangka Pendek Uraian Utang usaha Utang kontraktor Utang pajak Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Beban akrual Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Utang bank jangka pendek Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang bank Utang lembaga keuangan bukan bank Utang obligasi Liabilitas pembebasan tanah Utang sewa pembiayaan Provisi pelapisan jalan tol TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK

Rp miliar

2015

2016

∆ Jumlah

%

137,5 1.461,3 163,9 47,4 356,9 132,1 766,4 750,0

134,8 1.279,6 158,6 1.956,0 2.601,4 244,7 4.590,8 3.462,7

(2,7) (181,8) (5,3) 1.908,6 2.244,5 112,6 3.824,4 2.712,7

(2,0) (12,4) (3,2) 4.024,0 628,8 85,3 499,0 361,7

355,3 597,9 1.477,4 1.119,3 14,2 163,7 7.543,4

342,1 1.500,0 2.015,1 8,8 332,4 18.627,0

(13,2) (597,9) 22,6 895,8 (5,4) 168,7 11.083,6

(3,7) (100,0) 1,5 80,0 (38,2) 103,0 146,9

Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas dimana diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan atau satu siklus normal operasi perseroan. Liabilitas jangka pendek Perseroan terdiri dari utang usaha, utang kontraktor, utang pajak, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek serta liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 18,6 triliun. meningkat sebesar Rp 11,1 triliun atau 146,9% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 7,5 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Bank dan Utang Lembaga Keuangan Non-Bank untuk membiayai dana talangan tanah ke Entitas Anak.



157

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Utang Usaha Uraian

2015

2016

137,5

134,8

Jumlah

%

(2,7)

(2,0)

Utang usaha adalah kewajiban untuk menyerahkan kas

UTANG USAHA

dan setara kas yang timbul dari kegiatan usaha yang

134,8

137,5

Rp miliar

Utang usaha

Rp miliar

∆

diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Utang Usaha pada 31 Desember 2016 mencapai Rp 134,8 miliar, atau turun 2,0% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 137,5 miliar.

2015 2016

Utang Kontraktor Uraian Utang kontraktor UTANG KONTRAKTOR

Rp miliar

2015

2016

1.461,3

1.279,6

∆ Jumlah

%

(181,8)

(12,4)

Utang Kontraktor Jangka Pendek merupakan utang

1.279,6

1.461,3

Rp miliar

kepada kontraktor, konsultan dan rekanan yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan terkait dengan pembangunan jalan. pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain. Utang kontraktor jangka pendek turun sebesar Rp 181,8 miliar atau 12,4% dari sebesar Rp 1,5 triliun pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 1,3 triliun pada 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan karena 2015 2016

158


Perseroan telah membayar sebagian utangnya kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), PT Virama Karya (Persero), PT Module Intracs Yasatama.






Lampiran


Utang Pajak

Rp miliar

Uraian Utang pajak

2015

2016

163,9

158,6

∆ Jumlah

%

(5,3)

(3,2)

Utang pajak adalah pajak yang belum disetor ke kas

UTANG PAJAK 158,6

163,9

Rp miliar

negara. Utang pajak menurun sebesar Rp 5,3 miliar atau sebesar 3,2% dari sebesar Rp 163,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 158,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terjadi karena pengakuan beban Pajak Bumi dan Bangunan senilai pada periode berjalan.

2015 2016

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Uraian Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

1.956.0

47,4

Rp miliar

LIABILITAS KEUANGANGAN JANGKA PENDEK LANINNYA

Rp miliar

2015

2016

47,4

1.956,0

∆ Jumlah

%

1.908,6

4.024,0

Sumbangan area pramuka Cibubur dan Taman Mini Indonesia Indah merupakan sumbangan Perseroan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Taman Mini Indonesia lndah yang didasarkan pada Keputusan Presiden No.14 Tahun 1981 tentang penggunaan sebagian dari pendapatan tol pada pintu gerbang menuju/dari Taman Mini Indonesia lndah dan Arena Pramuka Cibubur. Namun, sejak tanggal 26 Januari 2008. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.3 Tahun 2008 mengenai pencabutan Keputusan Presiden No.14 Tahun 1981

2015 2016

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya meningkat sebesar 4.024,0% atau Rp 1.908,6 miliar dari sebesar Rp 47,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya terdiri dari utang

Rp 1.956,0 triliun pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan

dana talangan tanah serta liabilitas pada pihak ketiga. yaitu

ini disebabkan oleh pinjaman dana talangan tanah yang

sumbangan area pramuka Cibubur dan TMII.

diberikan kepada Entitas Anak oleh pemegang saham nonpengendali, seperti PT Pembangunan Perumahan (Persero)

Utang dana talangan tanah adalah utang beberapa entitas

Tbk., PT Jakarta Propertindo, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk,

anak kepada beberapa pemegang sahamnya seperti PT

dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Waskita Toll Road, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PTWaskita Karya (Persero) Tbk dan PTWijaya Karya (Persero) Tbk.



159

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Beban Akrual Uraian

2015

2016

356,9

2.601,4

Jumlah

%

2.244,5

628,8

Beban Akrual adalah beban yang sudah terjadi tetapi

beban akrual 2.601,4

belum dicatat dalam akun, yang terdiri dari akrual atas 356,9

Rp miliar

Beban akrual

Rp miliar

∆

Beban kontraktor dan konsultan. akrual atas Beban bunga Utang dana talangan tanah, dll. Beban akrual Perseroan meningkat sebesar Rp 2,244,5 miliar atau 628,8% pada tanggal 31 Desember 2016 dari sebesar Rp 356,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 2.601,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan terutama karena meningkatnya akrual atas beban kontraktor dan konsultan untuk pembangunan ruas-ruas jalan tol baru.

2015 2016

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Rp miliar

2016

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

132,1

244,7

∆ Jumlah

%

112,6

85,3

Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan

244,7

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 132,1

2015

Rp miliar

Uraian

imbalan kerja (selain pesangon pemutusan hubungan masa kerjanya, yang akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek naik 85,3% dari Rp132,1 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp244,7 miliar pada tahun 2016.

2015 2016

160







Lampiran


Utang bank jangka pendek Uraian Utang bank jangka pendek

Rp miliar

2015

2016

766,4

4.590,8

∆ Jumlah

%

3.824,4

499,0

4.590,8

766,4

Rp miliar

Utang bank jangka pendek merupakan fasilitas pinjaman yang memiliki jangka waktu pembiayaan maksimal selama satu tahun. Utang bank yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun naik sebesar Rp 3,8 triliun atau 499,0% dari Rp 766,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 4,6 triliun pada tanggal 31 Desember 2016. 2015

Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan menambah

2016

pembiayaan utang kepada beberapa bank.

Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek Uraian

2015

2016

750,0

3.462,7

∆ Jumlah

%

2.712,7

361,7

Utang lembaga keuangan jangka pendek merupakan

3.462,7

750,0

Rp miliar

Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek

Rp miliar

fasilitas pinjaman yang memiliki jangka waktu pembiayaan maksimal selama satu tahun. Utang lembaga keuangan bukan bank naik sebesar Rp 2,7 triliun atau 361,7% dari Rp 750,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 3,5 triliun pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan menambah pembiayaan utang


2015

kepada lembaga keuangan non bank, yaitu PT Sarana

2016

Multi Infrastruktur.


161

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Uraian

2015

2016

Jumlah

Jumlah

Rp miliar

∆ Jumlah

%

Utang bank

355,3

342,1

(13,2)

(3,7)

Utang lembaga keuangan bukan bank

597,9

-

(597,9)

(100,0)

Utang obligasi

1.477,4

1.500,0

22,6

1,5

Liabilitas pembebasan tanah

1.119,3

2.015,1

895,8

80,0

Utang sewa pembiayaan

14,2

8,8

(5,4)

(38,2)

Provisi pelapisan jalan tol

163,7

332,4

168,7

103,0

Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu

kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Utang obligasi yang

Tahun adalah bagian liabilitas jangka panjang yang akan

akan jatuh tempo kurang dari satu tahun meningkat sebesar

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

Rp 22,6 miliar atau sebesar 1.5% dari sebesar

pelaporan yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan

Rp 1,47 triliun pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi

dengan cara merinci jenis kewajiban jangka panjang yang

Rp 1,5 triliun pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan

akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

ini terjadi karena Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar utang obligasi seri R. Liabilitas Pembebasan

Utang bank yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun

Tanah meningkat sebesar Rp 895,8 miliar atau 80,0% dari

menurun sebesar Rp 13,2 miliar atau 3,7% dari Rp 355,3

sebesar Rp 1,12 triliun pada tanggal 31 Desember 2015

miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 342,1

menjadi Rp 2,0 triliun pada tanggal 31 Desember 2016.

miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini

Utang sewa pembiayaan menurun sebesar Rp 38,2% atau

disebabkan oleh proses refinancing yang tengah dilakukan

Rp 5,4 miliar dari Rp 14,2 miliar pada tanggal 31 Desember

pada beberapa Entitas Anak.

2015 menjadi Rp 8,8 miliar pada 31 Desember 2016. Provisi pelapisan jalan Perseroan meningkat sebesar

162

Utang lembaga keuangan bukan bank menurun sebesar

Rp 168,7 miliar atau 103,0% dari sebesar Rp 163,7 miliar

Rp 597,9 miliar atau 100,0% dari Rp 1,37 triliun pada

pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 332,4 miliar

tanggal 31 Desember 2015 atau lunas pada tanggal 31

pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan

Desember 2016. Penurunan ini disebabkan Perseroan melalui

karena meningkatnya aktivitas pelapisan jalan tol di masa

Entitas Anaknya sudah melunasi pinjaman modal kerja

mendatang.







Lampiran


Liabilitas Jangka Panjang

Rp miliar

2015 Uraian

2016

Proporsi (%)

Jumlah

Jumlah

∆

Proporsi (%)

Jumlah

%

Pendapatan diterima di muka

122,5

0,7

112,7

0,6

(9,8)

(8,0)

Liabilitas pajak tangguhan

556,9

3,3

696,4

3,8

139,5

25,1

Utang kontraktor jangka panjang

200,4

1,2

394,5

2,1

194,1

96,9

-

-

608,8

3,3

608,8

-

7.303,1

43,4

11.597,4

62,6

4.294,3

58,8

-

-

533,3

2,9

533,3

-

4.671,3

27,8

2.993,4

16,2

(1.677,8)

(35,9)

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

1.523,3

9,1

320,2

1,7

(1.203,0)

(79,0)


21,9

0,1

28,5

0,2

6,6

30,3


176,1

1,0

221,8

1,2

45,7

26,0

1.281,2

7,6

266,4

1,4

(1.014,8)

(79,2)

955,6

5,7

760,4

4,1

(195,3)

(20,4)

16.812,9

100,0

18.534,5

100,0

1.721,6

10,2

Beban akrual jangka panjang Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang bank Utang lembaga keuangan bukan bank Utang obligasi Liabilitas kerjasama operasi Liabilitas pembebasan tanah

Liabilitas jangka panjang lainnya Liabilitas imbalan kerja jangka panjang TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka Panjang adalah kewajiban kepada kreditur

jangka panjang lainnya dan liabilitas imbalan kerja jangka

yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari dua belas

panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31

bulan setelah periode pelaporan.

Desember 2016 adalah sebesar Rp 18,5 triliun, naik sebesar Rp 1,7 triliun atau 10.2% dibandingkan dengan liabilitas

Liabilitas jangka panjang Perseroan terdiri dari pendapatan

jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015

diterima dimuka. liabilitas pajak tangguhan, utang bank,

sebesar Rp 16,8 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan

utang lembaga keuangan bukan bank, utang obligasi,

karena kenaikan Utang bank jangka panjang Perseroan yang

liabilitas kerjasama operasi, liabilitas pembebasan tanah,

naik sebesar 58,8%

utang sewa pembiayaan, provisi pelapisan jalan, liabilitas



163

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Pendapatan Diterima di Muka Uraian Pendapatan diterima di muka

2015

2016

∆

Jumlah

Jumlah

Jumlah

%

122,5

112,7

(9,8)

(8,0)

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan kas dan setara kas dari pihak lain sebagai pembayaran

112,7

122,5

Rp miliar

Pendapatan diterima di muka

Rp miliar

jasa lebih dari satu tahun setelah periode pelaporan. Pendapatan diterima dimuka terdiri dari pendapatan sewa iklan. lahan. tempat peristirahatan dan digunakan atas pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatol). Pendapatan diterima di muka Perseroan menurun 2015 2016

Rp 9,8 miliar atau 8,0% dari Rp 122.5 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 112,7 pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas Pajak Tangguhan Uraian

2015

2016

∆

Jumlah

Jumlah

Jumlah

%

556,9

696,4

139,5

25,1


Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak

556,9

sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena

penghasilan terutang pada periode mendatang

696,4

Rp miliar


Rp miliar

pajak. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Liabilitas Pajak Tangguhan naik 25,1% dari Rp 556,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi 2015

Rp 696,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2016.

2016

164







Lampiran


Utang kontraktor jangka panjang Uraian

Rp miliar

2015

2016

Jumlah

Jumlah

Jumlah

%

200,4

394,5

194,1

96,9


∆


Utang Kontraktor Jangka Panjang merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan yang jatuh tempo

394,5

pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain.

200,4

Rp miliar

dalam waktu 12 bulan terkait dengan pembangunan jalan,

Utang kontraktor jangka panjang turun sebesar Rp 194,1 miliar atau 96,9% dari sebesar Rp 200,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 394,5 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya utang kontraktor jangka panjang kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan beberapa

2015

perusahaan lainnya.

2016

Beban akrual jangka panjang 2016

Jumlah

Jumlah

Jumlah

%

-

608,8

-

-

Beban Akrual jangka panjang adalah beban yang sudah terealisasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Beban akrual jangka panjang terdiri dari akrual atas beban kontraktor dan konsultan,

Beban akrual jangka panjang Rp miliar

terjadi tetapi belum dicatat dalam akun, dimana akan

∆

608,8

Beban akrual jangka panjang

2015

0

Uraian

Rp miliar

akrual atas Beban bunga Utang dana talangan tanah, dll. Beban akrual jangka panjang Perseroan meningkat sebesar Rp 608,8 miliar atau 100% pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan terutama karena meningkatnya akrual jangka panjang atas beban kontraktor dan konsultan untuk pembangunan ruasruas jalan tol baru.

2015 2016



165

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Rp miliar

Uraian

2015

2016

Jumlah

Jumlah

Utang bank

%

11.597,4

4.294,3

-

533,3

533,3

4.671,3

2.993,4

(1.677,8)

Liabilitas kerjasama operasi Liabilitas pembebasan tanah

Jumlah

7.303,1

Utang lembaga keuangan bukan bank Utang obligasi

∆

58,8 (35,9)

0,8

0,8

0,0

0,0

1.523,3

320,2

(1.203,0)

(79.0)


21,9

28,5

6,6

30,3


176,1

221,8

45,7

26,0

1.281,2

266,4

(1,014,8)

(79,2)

955,6

760,4

(195,3)

(20,4)

Liabilitas jangka panjang lainnya Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

760,4

955,6

266,4

1.281,2

221,8

176,1

28,5

21,9

320,2

1.523,3

0,8

0,8

2.993,4

4.671,3

0

533,3

Rp miliar

7.303,1

11.597,4

2015 2016 k

k

g

an

Ut ga

e

gl

an

Ut

a mb

n ba

ua

ke

an

uk

nb

a ng

n ba

b

go

an

Ut

as

ilit

b Lia

i

si

a lig

a erj

ma

sa

k

op

as

ilit

b Lia

h

s era

pe

n

sa

ba

e mb

a ew

gs

an

Ut

a tan

n

a ya

ia

mb

pe

ala

nj

isa

p ela

ip

vis

Pro

gk

lan

a mb

si

ita

bil

Lia

ng

nja

a ap

an

sj

ita bil

Lia

ol nt

a

g

y inn

la

a

ap

gk

an aj

n nja

rj

ke

Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi Bagian yang

Perseroan memperoleh pinjaman kredit investasi untuk

Jatuh Tempo dalam Satu Tahun adalah liabilitas jangka

pembangunan ruas-ruas tol baru.

panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan yang disajikan.

Utang lembaga keuangan bukan bank sejumlah Rp 533,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2016.

Utang bank Perseroan meningkat sebesar Rp 4,2 triliun atau 58,8% dari sebesar Rp 7,3 triliun pada tanggal 31

Utang obligasi sejumlah Rp 2,9 triliun menurun sebesar

Desember 2015 menjadi sebesar Rp 11,59 triliun pada

Rp 1,67 triliun atau 35,9%. Penurunan ini disebabkan oleh

tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan karena

adanya Obligasi Seri R yang akan jatuh tempo pada tahun 2017.

166







Lampiran


Liabilitas pembebasan tanah menurun sebesar Rp 1,2 triliun

Utang sewa pembiayaan naik sebesar Rp 6,6 miliar atau

atau 79,0% dari sebesar Rp 1.52 triliun pada tanggal 31

30,3% dari sebesar Rp 21.89 miliar pada tanggal 31

Desember 2015 menjadi sebesar Rp 320 miliar pada tanggal

Desember 2015 menjadi Rp 28,5 miliar tanggal 31 Desember

31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan skema baru

2016.

penggantian dana pembebasan lahan dimana berdasarkan Peraturan Presiden No.102 tahun 2016. penyediaan

Provisi pelapisan jalan meningkat sebesar Rp 45,7 miliar

pendanaan dalam rangka percepatan pengadaan tanah

atau 26,0% dari sebesar Rp 176.0 miliar pada tanggal 31

dilakukan oleh Pemerintah.

Desember 2015 menjadi Rp 221,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Uraian

2015

2016

Jumlah

Jumlah

1.281,2

266,4

∆ Jumlah

%

(1.014,8)

(79,2)

Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak

266,4

1.281,2

Rp miliar

Liabilitas jangka panjang lainnya

Rp miliar

dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Liabilitas jangka panjang lainnya turun 79,2% dari Rp 1.281,2 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 266,4 miliar pada tahun 2016.

2015 2016

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Uraian

2015

2016

Jumlah

Jumlah

955,6

760,4

∆ Jumlah (195,3)

% (20,4)

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah liabilitas yang timbul dari

760,4

955,6

Rp miliar

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Rp miliar

imbalan kerja (selain pesangon pemutusan hubungan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya, yang akan direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang turun 20,4% dari Rp955,6 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp760,4 miliar pada tahun 2016.

2015 2016



167

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi


Ekuitas Uraian

Rp miliar

2015

2016

∆

Jumlah

Jumlah

Jumlah

%

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal saham - nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) per saham Modal dasar 19.040.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 7.257.871.199 saham Seri B pada tahun 2016 dan 1 saham Seri A Dwiwarna dan 6.799.999.999 saham Seri B pada tahun 2015 Tambahan modal disetor - neto Selisih atas transaksi entitas nonpengendali Saldo laba

3.400,0

3.628,9

228.9

6,7

2.453,9

3.997,1

1.543,2

62,9

-

11,3

11,3

4.895,3

6.491,4

1.596,0

32,6

2,4

3,3

0,8

31,3

(333,1)

(452,7)

(119,6)

10.418,5

13.679,1

3.260,6

31,3

1.950,2

2.659,7

709,6

36,4

12.368,7

16.338,8

3.970,2

32,1

Penghasilan komprehensif lain: Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual Keuntungan (kerugian) aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang

35,9

Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali TOTAL EKUITAS Standar yang Digunakan: • PSAK dan ISAK lain yang relevan • ISAK 11: Distribusi aset non kas kepada pemilik • PSAK 38: Kombinasi bisnis entitias sepengendali • PSAK 53: Pembayaran berbasis saham • PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian

Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah

pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 12,36 triliun.

dikurangi semua liabilitas. Ekuitas terdiri Modal Saham,

Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya

Tambahan Modal Disetor, Keuntungan (Kerugian) Belum

saldo laba Perseroan sebesar Rp 1,6 triliun dari sebesar

Direalisasi Efek Tersedia untuk Dijual, dan Saldo Laba.

Rp 4,89 triliun pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 6,49 triliun pada tanggal 31 Desember 2016.

168

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah

Selain itu, terdapat tambahan ekuitas hasil dari aksi Rights

sebesar Rp 16,3 triliun, meningkat sebesar Rp 3,97 triliun

Issue yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2016

atau 32,1% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan

sebesar Rp 1,78 triliun.




16.338,8

12.368,7

Lampiran

2.659,7

1.950,2

13.679,1

10.418,5

(452,7)

(333,1)


3,2

2,4

6.491,4

4.895,3


11,3

3.997,1

2.453,9

3.628,9


3.400,0

Rp miliar


2015 2016

l da Mo

o et -N

m ha Sa

r to ise lD a as od tit En nM i a s k ah sa mb an Ta Tr s a At ih lis Se

ri ial Da l ali ba uk ar si ijua tu jang nd nd La a k o s ge sI A an li k D n ld a ) a t e a u ti P S re ian a P Di Unt En on ug ngk er ilik nN lum edia (K a Ja a e m g n e B rs rj a P in ng Te ng Ke nt Ya ek tu n pe un bala Ke an Ef e g K Im n tu s un ita Ke bil a i L

li da en ng e np No

TAS L EKUI TA TO

Laporan Arus Kas Konsolidasian Proporsi 54,43 (337,08) 302,09 100,00

∆ 531,50 (9.891,39) 10.129,12 801,66

% 31,02 246,49 434,38 24,12

4.124,89

Jumlah 2.245,04 (13.904,35) 12.460,97 4,124,89

3.323,22

Proporsi 51,56 (120,75) 70,17 100,00 2.331,85

13.904,35

Laporan Keuangan

Jumlah 1.713,54 (4.012,95) 2.331,85 3.323,22 4.012,95

2.245,04

• PSAK 1: Penyajian

1.713,54


Rp miliar

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Arus Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun

2016

12.460,97

2015

Uraian

Rp miliar

• PSAK dan ISAK lain yang relevan

2015 2016 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVASI INVESTASI

ARUS KAS NETO DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

Laporan arus kas adalah komponen laporan keuangan yang menunjukan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi 2016 mencapai Rp 9,89 triliun atau meningkat sebesar 246,49% dari aktivitas investasi tahun 2015. Peningkatan ini antara lain disebabkan karena adanya perolehan Aset Hak Pengusahaan Jalan Tol dari ruas tol baru yang telah beroperasi.



169


Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 2016 mencapai Rp 2,2


Laporan Direksi


0,44 0,22


0,49 0,70

Ikhtisar 2016

Rp miliar

Profil Jasa Marga

triliun atau meningkat Rp 31,0% dibanding tahun 2015. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lainnya. Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

2015

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi 2016 mencapai Rp -13,9 triliun atau meningkat sebesar 246,5% dari aktivitas

2016 Rasio Lancar

Rasio Kas

investasi tahun 2016. Peningkatan ini antara lain disebabkan karena adanya perolehan Aset Hak Pengusahaan Jalan Tol

Dari rasio-rasio Tingkat likuiditas. terlihat bahwa tingkat

dari ruas tol baru yang telah beroperasi, seperti

likuiditas perseroan semakin membaik. Rasio Lancar

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto pemegang konsesi Jalan

meningkat dari 0,49 ditahun 2015 menjadi 0,70 di tahun

Tol Surabaya-Mojokerto seksi IV Krian-Mojokerto yang telah

2016, sedangkan Rasio Kas turun dari 0,44 menjadi 0,22.

beroperasi mulai Maret 2016. Rasio Solvabiltas Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas

Rp miliar

Uraian

Pendanaan

2015

2016

Total Aset

36.724,98

53.500,32

Total Liabilitas

24.356,32

37.161,48

dengan tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan perolehan dana

Ekuitas

12.368,66

16.338,84

dari hasil Rights Issue serta pendanaan dari kredit investasi di

EBTIDA

4.285,03

5.215,82

Entitas Anak untuk membiayai konstruksi ruas jalan tol baru.

Beban Bunga

1.405,04

1.509,00

Rasio:

Piutang Kemampuan Membayar Utang Kemampuan perseroan untuk membayar kewajiban jangka pendek dipengaruhi oleh tingkat likuiditas dan solvabilitas Perseroan yang tercermin pada Rp miliar

rasio-rasio berikut: Rasio Likuiditas

DER

1,97

2,27

Debt Ratio

0,66

0,69

ICR (Interest Coverage Ratio)

3,05

3,44

3,05 3,44

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas

0,66 0,69

mencapai Rp 12,5 triliun, naik Rp 10,1 triliun dibandingkan

1,97 2,27

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 2016

Kemampuan membayar Utang Jangka Pendek dicerminkan dengan Rasio Likuiditas. Tingkat likuiditas dilihat dari Rasio Lancar (Current Ratio) Rasio Kas (Cash Ratio). Rp miliar

Uraian Kas dan setara kas

2015

2016

3.323,22

4.124,89

Aset Lancar

3.729,05

12.965,88

Liabilitas Jg. Pendek

7.543,41

18.626,99

Rasio Lancar

0,49

0,70

Rasio Kas

0,44

0,22

Rasio:

170


2015 2016 DER

Debt Ratio

ICR (Interest Coverage Ratio)






Lampiran


Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan

kewajiban jangka panjang. Pada posisi per akhir 2016, rasio

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Utang terhadap Modal atau Debt to Equity Ratio Perseroan mencapai 2,27 kali. Rasio tersebut meningkat dibandingkan

Kolektibilitas Piutang

pada tahun 2015 yang mencapai 1,97 kali. Sementara

Piutang Perseroan adalah Piutang atas dana talangan

EBITDA dibandingkan dengan Beban Bunga atau Interest

untuk pembebasan lahan. Sehingga, kolektibilitas piutang

Coverage Ratio Perseroan pada tahun 2016 mencapai 3,44

tergantung pada jadwal pembayaran dari Pemerintah.

kali. Hal tersebut meningkat dibandingkan dengan 2015 yang mencapai 3,05 kali. Dengan kondisi tersebut. Perseroan

Struktur Modal

masih berada dalam koridor Pembatasan Keuangan yang

Struktur Modal Perseroan per 31 Desember 2016 adalah

dipersyaratkan oleh kreditur dan berada dalam kondisi

sebagai berikut :

keuangan yang kuat dimana rasio DER maksimal 5 kali dan Uraian

2015

2016

Total Aset

36.725,0

53.500,3

Ekuitas

12.368,7

16.338,8

Pendapatan Usaha

7.630,7

8.832,3

Laba Usaha

3.477,7

4.165,5

Laba Bersih Periode Berjalan

1.466,4

1.889,3

Beban Bunga

1.405,0

1.509,0

EBITDA

4.285,0

5.228,5

2015

2016

Gross Profit Margin

45,57%

47,16%

Net Profit Margin

19,22%

21,39%

ROE (Return on Equity)

11,86%

11,56%

Uraian

ROA (Return on Assets) Margin EBITDA

3,99%

3,53%

56,16%

59,20%

Rasio Liabilitas Jg. Panjang terhadap Ekuitas Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 1,36 1,13

Rp miliar

Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas Total Ekuitas Rasio Liabilitas Jg. Pendek terhadap Ekuitas

0,61 1,14

Rasio Profitabilitas Uraian

Rp miliar

2015

2016

7.543,41 16.812,91 24.356,32 12.368,66 0,61

18.626,99 18.534,49 37.161,48 16.338,84 1,14

1,36

1,13

1,97

2,27

1,97 2,27

rasio ICR minimal 1,25 kali.

2015

56,16% 59,20%

3,99% 3,53%

11,86% 11,56%

19,22% 21,39%

45,57% 47,16%

2016 Rasio Liabilitas Jg. Pendek terhadap Ekuitas

Rasio Liabilitas Jg. Panjang terhadap Ekuitas

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

Kebijakan Struktur Modal Perseroan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri. Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio Liabilitas terhadap Gross Profit Margin

2015

Net Profit Margin

2016

ROE (Return on Equity)

ROA (Return on Assets)

Margin EBITDA

Ekuitas. Rasio ini dihitung sebagai berikut: Total Liabilitas dibagi Ekuitas. Selama tahun 2016. Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas mencapai 2,27 kali. dengan demikian Perseroan dapat mempertahankan rasio utang terhadap modal sebesar maksimum 5:1 sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh kreditur.



171

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Belanja Modal

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Realisasi belanja modal pada tahun 2016 mencapai Rp 9,59

Di tahun 2016 Perseroan tidak melakukan ikatan yang

triliun, dimana Rp 8,00 triliun digunakan untuk pengembangan

material atas investasi barang modal.

proyek jalan tol. Sisanya sebesar Rp 2,97 triliun dialokasikan untuk pengembangan di Induk Perusahaan, khususnya di sisi

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal

operasional dan peningkatan kapasitas jalan. Berikut adalah

Laporan Akuntan

rincian dari Belanja Modal Perseroan:

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan Rp miliar

Rencana 2016 4.664,5

Realisasi 2016 2.975,6

Operasional

1.281,5

1.139,2

Pengembangan jalan tol

2.544,0

1.287,8

649,7

416,5

189,3

132,1

8.665,5

7.985,87

697,5

243,2

(1.779,4)

(1.233,1)

(628,0)

(395,3)

11.620,1

9.576,94

Uraian Capex Induk

Investasi Usaha Lain Investasi Sarana Penunjang Non Operasional Capex Anak Perusahaan Capex Anak Perusahaan Usaha Lain Setoran Modal ke AP Jalan tol Setoran Modal ke AP Usaha Lain Total Capex Konsolidasi

Perbandingan Target 2016 dan Realisasi 2016 Rencana 2016

Uraian Aset

Rp triliun

Realisasi 2016

55,4

53,5

Pendapatan Tol dan Usaha Lain

8,7

8,8

Laba Bersih

1,6

1,9

11,6

9,6

Belanja Modal

Target/Proyeksi yang Ingin Dicapai Tahun Depan Uraian Aset

Rencana 2017 ± 72

Pendapatan Tol dan Usaha Lain

±10

Belanja Modal

± 26

Pertumbuhan Volume Transaksi

172

Rp triliun


± 2%

keuangan. Prospek Usaha. Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi Mencermati upaya Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Perseroan optimis dan mencanangkan pada tahun 2019, Perseroan akan memiliki hak konsesi 2.000 km jalan tol dan mengoperasikan 1.260 km jalan tol dengan nilai Aset sebesar Rp 112 triliun. Pada tahun 2017, Perseroan akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 210 km yang berasal dari 6 ruas tol baru yaitu Jalan Tol Semarang-Solo (Bawen-Salatiga) sepanjang 17.50 Km, Surabaya-Mojokerto (Sepanjang-Krian) sepanjang 15.50 Km, Gempol-Pasuruan sepanjang 20,5 Km, MedanKualanamu-Tebing Tinggi (Perbarakan-Sei Rampah) sepanjang 41.69 Km, Solo Ngawi sepanjang 90,25 Km dan Ngawi-Kertosono (Ngawi-Caruban) sepanjang 25,0 Km. Perseroan optimis bahwa dengan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, volume transaksi akan terus meningkat. Pada tahun 2017, Perseroan menargetkan pertumbuhan volume transaksi sebesar 2%. Pada sisi pelayanan operasional, Perseroan akan terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan dengan melanjutkan proses integrasi pengoperasian, di Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak serta akan dilakukan juga Perubahan Sistem Transaksi di Jalan Tol Jagorawi. Selain itu, Perseroan juga akan terus meningkatkan penetrasi penggunaan transaksi non tunai (e-payment), yang selain dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan juga untuk mengendalikan beban usaha pelayanan operasional. Dari sisi pengembangan usaha lain, seiring dengan semakin bertambahnya panjang jalan tol di Indonesia baik yang dimiliki oleh Perseroan maupun oleh perusahaan jalan tol lain, Perseroan optimis dapat meningkatkan pendapatan usaha jasa layanan pemeliharaan, jasa pengoperasian jalan tol dan pengelolaan properti dan rest area melalui anak perusahaan Perseroan.






Lampiran


Pemasaran dan Pangsa Pasar

ini juga telah beroperasi. Sampai dengan saat ini Perseroan

Untuk tetap menempati posisi sebagai market leader dalam

mengoperasikan 61% jalan tol dari seluruh jalan tol yang

pengoperasian jalan tol di Indonesia. Perseroan melakukan

beroperasi di Indonesia dengan total panjang jalan tol 593

upaya-upaya untuk meningkatkan panjang jalan tol yang

km. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan rencana

dioperasikan dengan membangun ruas-ruas tol baru yang

pengoperasian ± 667 km sampai dengan tahun 2019.

memiliki kelayakan dari segi finansial. Pengoperasian jalan tol baru yang diusahakan oleh Perseroan harus terkoneksi

Kebijakan Dividen

dengan jalan tol yang telah beroperasi untuk memberikan

Kebijakan Perseroan adalah memberikan payout dividen

jaminan adanya volume lalu lintas pada jalan-jalan tol baru.

minimal 20%, namun untuk hasil pencapaian tahun 2010

Sebagian besar jalan tol baru yang diusahakan oleh Perseroan

sampai dengan tahun 2016 payout dividen Perseroan

saat ini terkoneksi dengan jalan tol eksisting yang telah

sebesar 60%, 60%, 40%, 35%, dan 20%. Perseroan

beroperasi. Jalan Tol Bogor Ring Road terkoneksi dengan

merencanakan tingkat pembayaran dividen yang dapat

Jalan Tol Jagorawi; Jalan Tol Semarang-Solo terkoneksi

memberikan hasil atau return yang reguler kepada para

dengan Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C; Jalan Tol Serpong-

Pemegang Saham, namun tetap memungkinkan Perseroan

Kunciran dan Kunciran-Cengkareng terkoneksi dengan

untuk memanfaatkan sebagian besar saldo laba untuk

Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Sedyatmo (Bandara); Jalan

diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan.

Tol Gempol-Pasuruan dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

Besaran payout ratio untuk Dividen diputuskan dalam

terkoneksi dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol; dan Jalan Tol

mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

JORR W2 Utara terkoneksi dengan Jalan Tol JORR yang saat

berdasarkan usulan dari pengurus Perseroan.

Rp miliar

Uraian Laba Bersih Jumlah Dividen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.193,49

1.339,46

1.602,09

1.336,32

1.403,43

1.466,38

1.889,31

716,09

535,78

640,83

534,526

491,20

293,28

**

Rasio Dividen

60%

40%

40%

40%

35%

20%

**

Waktu Pembayaran

2011

2012

2013

2014

2015

2016

**

716,09

535,78

640,83

534,526

491,20

293,28

**

Jumlah Dibayar Dividen per Saham (Rupiah penuh)

105,68

78,88

94,24

78,61

72,24

43,13

**

Tanggal Pengumuman Dividen

16 Juni 2011

11 Mei 2012

01 Mei 2013

13 Maret 2014

20 Maret 2015

30 Maret 2016

**

Tanggal Pembayaran Dividen

25 Juli 2011

21 Juni 2012

18 Juni 2013

23 April 2014

17 April 2015

29-Apr-16

**

43,13

293,28

72,24

491,20

78,61

534,526

94,24

640,83

78,88

535,78

105,68

716,09

Rp miliar

Catatan : ** Akan ditentukan dalam RUPS tahunan tahun buku 2016

Jumlah Dividen Dividen per Saham 2010

2011


2012

2013

2014

2015


173

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Sampai dengan tahun 2016, Ekspansi Perseroan dalam bentuk

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

kontribusi modal Entitas Anak mencapai Rp 2,85 triliun yaitu kontribusi modal ke PT Marga Sarana Jabar untuk ruas Jalan Tol Bogor Outer Ring Road sebesar Rp 195,52 miliar, PT Trans

Realisasi Pengunaan Dana IPO

Marga Jateng untuk ruas Jalan Tol Semarang-Solo sebesar Rp

Proceed Dana IPO bersih yang diterima Perseroan pada tahun

1,23 triliun, PT Trans Marga Jatim Rp 441,9 miliar, PT Marga

2007 adalah sebesar Rp3,36 triliun. Sampai dengan akhir

Kunciran Cengkareng untuk ruas Jalan Tol Cengkareng-Kunciran

tahun 2016, Realisasi Penggunaan Dana IPO telah

sebesar Rp 204,6 miliar, PT Marga Trans Nusantara untuk ruas

mencapai Rp 3,04 triliun. Seiring dengan ketersediaan lahan

Jalan Tol Kunciran-Serpong sebesar Rp 160,3 miliar, dan PT

untuk konstruksi maka Dana IPO yang telah dimanfaatkan

Jasamarga Surabaya Mojokerto untuk ruas Jalan Tol Surabaya-

adalah 90,6% dari total proceed bersih IPO. Penggunaan

Mojokerto sebesar Rp 394 miliar. Penggunaan Refinancing

Dana IPO tersebut terdiri dari Ekspansi, Refinancing dan

digunakan untuk melunasi Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun

Modal Kerja.

2000 sebesar Rp 150 miliar. Sementara Pengunaan Dana untuk Modal Kerja sebesar Rp 52,65 miliar. Rp miliar

195,52 1.229,40 441,90 204,55 160,29 394,00 220,00 150,00 150,00 52,65 3.048,31 318,24

318.24

195,52 1.299,40 385,10 172,92 117,12 394,00 150,00 150,00 52,65 2.766,71 599,84 599,84

3.048,31

2.766,71

150,00

150,00

2.845.65

3.366,55 2.845,65

2.564,06

3.366,55 2.564,06

3.366,55

Hasil Bersih Ekspansi KONTRIBUSI MODAL ENTITAS ANAK PT Marga Sarana Jabar, konstruksi Jalan Tol Bogor Ring Road PT Trans Marga Jateng, konstruksi Jalan Tol Semarang-Solo PT Trans Marga Jatim, konstruksi Jalan Tol Gempol-Pasuruan PT Marga Kunciran Cengkareng, konstruksi Jalan Tol Cengkareng-Kunciran PT Marga Trans Nusantara, konstruksi Jalan Tol Kunciran-Serpong PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, konstruksi Jalan Tol Surabaya-Mojokerto PT Jasa Marga Kualanamu Tol, konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Refinancing Pembayaran Pelunasan Pokok Obligasi Seri M Modal Kerja Total Sisa Dana Hasil Penawaran Umum 3.366,55

3.468,00 101,45

101,45

3.468,00 101,45

101,45

Jumlah Hasil Penawaran Umum Biaya Penawaran Umum

3.468,00

2016

3.468,00

2015

Rp miliar

Uraian

2015 2016 Jumlah Hasil Penawaran Umum

174

Biaya Penawaran Umum


Hasil Bersih

Ekspansi

Refinancing

Total

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum






Lampiran


Realisasi Pengunaan Dana Obligasi 1. Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Dengan Tingkat

Di akhir tahun 2016 Ekspansi yang dilakukan adalah

Bunga Tetap dan Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa

di bidang Properti sebesar Rp 280 miliar untuk

Bunga Pada tahun 2010

pengembangan Tempat Istirahat & Pelayanan (TIP) dan Bidang Engineering sebesar Rp 15 miliar untuk

Perseroan menerbitkan Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-

Pemeliharaan Jalan Tol dan Konstruksi lainnya.

10 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp 1,0 triliun dan Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga sebesar

Pengunaan Refinancing untuk pelunasan Obligasi Seri O

Rp 385 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2016 dana

tahun 2002 Sebesar Rp 650 miliar dan pelunasan Kredit

Obligasi tersebut telah dimanfaatkan sebesar 99,6% dari

Investasi PT BCA, Tbk sebesar Rp 400 miliar. Sedangkan

Hasil Bersih Obligasi sebesar Rp 1,38 triliun. Penggunaan

penggunaan Modal Kerja sebesar Rp 29,41 miliar.

dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi digunakan untuk Ekspansi, Refinancing dan Modal Kerja. Rp miliar

Uraian Jumlah Hasil Penawaran Umum

2015

2016

1.385,03

1.385,03

1.000,00

1.000,00

385,03

385,03

5,62

5,62

1.379,41

1.379,41

270,50

295,00

255,50

280,00

Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi

-

-

Bidang Engineering - Pemeliharaan Jalan Tol & Konstruksi Lainnya

-

15,00

Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga Biaya Penawaran Umum Hasil Bersih Ekspansi Bidang Properti - Pengembangan Kawasan Koridor Jalan Tol

Refinancing

1.050,00

1.050,00

Pelunasan Obligasi Jasa Marga Seri O Tahun 2002

650,00

650,00

Percepatan Pelunasan Kredit Investasi PT BCA

400,00

400,00

Modal Kerja Total Sisa Dana Hasil Penawaran Umum


29,41

29,41

1.349,91

1.374,41

29,50

5,00


175

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Realisasi Pengunaan Dana Penawaran Umum Terbatas Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Pada tahun 2016 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp 1,78 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang (50%), Jalan Tol Pandaan-Malang (30%) dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (20%). Sampai dengan akhir tahun 2016, dana tersebut telah digunakan sebesar Rp 6 miliar yang digunakan untuk proyek Jalan Tol PandaanMalang.

Laporan Direksi



Peningkatan/Penurunan Material dari Pendapatan Bersih Terkait dengan Volume Penjualan atau Jasa Baru Peningkatan Pendapatan Bersih Perseroan disebabkan oleh beroperasinya ruas tol baru di Entitas Anak yang telah mulai menyumbangkan Pendapatan dan kenaikan tarif tol pada triwulan IV tahun 2016. Selain itu, kenaikan volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol perseroan turut menjadi faktor penyebab lainnya. Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan restrukturisasi utang/modal Di tahun 2016 Perseroan tidak memiliki Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi dan Akuisisi.

Rp juta

Uraian Jumlah Hasil Penawaran Umum Biaya Penawaran Umum Hasil Bersih

2016 1.785.698 13.567 1.772.131

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Di Tahun 2016 Perseroan tidak memiliki Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transasksi dengan Pihak Afiliasi.

Ekspansi

6.000

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang


6.000

Berpengaruh Signifikan terhadap Perseroan Tidak terdapat perubahan Kebijakan akuntansi yang

Total Sisa Dana Hasil Penawaran Umum

6.000 1.766.131

berpengaruh signifikan terhadap Perseroan. Perubahan Kebijakan Akuntansi. Alasan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tidak terdapat perubahan Kebijakan akuntansi yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

176







Lampiran


Informasi Kelangsungan Usaha

Pada sisi pelayanan operasional, Perseroan akan terus

Mencermati upaya Pemerintah dalam percepatan

meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan dengan

pembangunan infrastruktur, Perseroan optimis dan

melanjutkan proses integrasi pengoperasian, di Jalan

mencanangkan pada tahun 2019, Perseroan akan memiliki

Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak serta akan

hak konsesi 2.000 km jalan tol dan mengoperasikan 1.260

dilakukan juga Perubahan Sistem Transaksi di Jalan Tol

km jalan tol dengan nilai Aset sebesar Rp 112 triliun.

Jagorawi. Selain itu, Perseroan juga akan terus meningkatkan

Pada tahun 2017, Perseroan akan mengoperasikan jalan tol

penetrasi penggunaan transaksi non tunai (e-payment), yang

sepanjang 210 km yang berasal dari 6 ruas tol baru yaitu

selain dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan juga

Jalan Tol Semarang-Solo (Bawen-Salatiga) sepanjang 17.50

untuk mengendalikan beban usaha pelayanan operasional.

Km, Surabaya-Mojokerto (Sepanjang-Krian) sepanjang

Dari sisi pengembangan usaha lain, seiring dengan semakin

15.50 Km, Gempol-Pasuruan sepanjang 20,5 Km, Medan-

bertambahnya panjang jalan tol di Indonesia baik yang

Kualanamu-Tebing Tinggi (Perbarakan-Sei Rampah)

dimiliki oleh Perseroan maupun oleh perusahaan jalan tol lain.

sepanjang 41.69 Km, Solo Ngawi sepanjang 90,25 Km dan Ngawi-Kertosono (Ngawi-Caruban) sepanjang 25,0 Km. Perseroan optimis bahwa dengan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, volume lalu lintas transaksi akan terus meningkat. Pada tahun 2017, Perseroan menargetkan pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 2%.



177

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Laporan Dewan Dewan Komisaris

Komisaris

Laporan Laporan Direksi Direksi

Pengembangan Pengembangan Proyek Baru Proyek Baru

Analisis Analisis dan dan Pembahasan Pembahasan Manajemen Manajemen


178







Pemban

gunan P

Lampiran


royek Ja

lan Tol S

emarang


-Solo Sek

si Bawen

-Polosiri.


179

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris



Pengembangan Proyek Jalan Tol

sampai dengan akhir tahun 2016 Jasa Marga berhasil mengoperasikan jalan tol sepanjang

593 km 180


sampai dengan akhir tahun 2016 Jasa Marga berhasil memiliki total konsesi pengelolaan jalan tol sepanjang

1.260

km






Lampiran


Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, Pemerintah Menargetkan pembangunan 1.000 km jalan tol baru di Indonesia hingga tahun 2019. untuk mendukung program tersebut, Jasa Marga melakukan akselerasi pembangunan Jalan Tol di berbagai wilayah Indonesia

Prospek Industri Jalan Tol Perseroan melihat bahwa potensi pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol masih sangat besar dalam jangka panjang. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional dengan menargetkan pembangunan 1.000 km jalan tol baru. Dalam jangka panjang, kebutuhan untuk pembangunan jalan tol di Indonesia masih sangat tinggi, sebagai gambaran akan potensi tersebut adalah kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang ±2.700 km dengan nilai investasi ± Rp 375 triliun, demikian pula kebutuhan pembangunan jalan tol di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Disamping potensi yang besar tersebut, Perseroan juga merasa sangat optimis dengan komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, yang ditunjukkan melalui peran aktif Pemerintah


dalam mendorong percepatan pembebasan lahan dan mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang menciptakan lingkungan yang mendukung investasi secara umum dan jalan tol khususnya.

Pengembangan Usaha Jalan Tol Perseroan Dalam rangka mendukung rencana pemerintah dan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, Perseroan menargetkan untuk menambah hak konsesi baru sepanjang ±800 km dari 1.260 km yang dimiliki Perseroan pada akhir tahun 2016, sehingga pada akhir tahun 2019, Perseroan akan memiliki ±2.000 km hak konsesi jalan tol. Perseroan juga menargetkan untuk menambah panjang jalan tol beroperasi sepanjang 667 km dari 593 km pada akhir tahun 2016, sehingga pada akhir tahun 2019, Perseroan akan mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.260 km.


181

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016






Komisaris

Status proyek jalan tol Baru

Per 31 Desember 2016

Panjang Jalan (km) Total Beroperasi

Kepemilikan Jasa Marga (%)

Ruas BEROPERASI PENUH Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa JORR W2 Utara Gempol-Pandaan

55 65 92,2

10,0 7,7 13,6 31,3

10,0 7,7 13,6 31,3

20,01 2,01 1,31 5,33

55 73,9 55

11 72,6 36,3 119,9

5,8 23,1 20,8 49,7

4 7,3 4,03 15,33

98,8 76,2 60 55 60 60 55 60 55 65 60 80 Sub Total

32,4 14,2 11,2 61,7 90,1 80,0 10,1 75,0 99,35 39,9 37,6 36,4 587,95

Total

739,15

Sub Total Beroperasi Sebagian Bogor Outer Ring Road Semarang-Solo Surabaya-Mojokerto Sub Total Pembebasan Lahan dan Konstruksi Gempol-Pasuruan (JORR 2) Cengkareng-Kunciran (JORR 1) Kunciran-Serpong Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Solo-Ngawi Ngawi-Kertosono Serpong-Cinere Batang-Semarang Balikpapan-Samarinda Manado-Bitung Pandaan-Malang Jakarta-Cikampek II Elevated

Jasa Marga terus berupaya untuk meningkatkan hak konsesi untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Untuk itu, Jasa Marga menargetkan berpartisipasi dalam proyek - proyek jalan tol potensial baik melalui tender, No

Jalan Tol

4,17 4,98 2,86 4,71 9,21 7,05 2,57 11,04 9,97 5,12 5,97 16,23 83,88 81

104,54

akuisisi, maupun unsolicited. Proyek - proyek potensial yang sedang diupayakan adalah proyek jalan tol sepanjang 1.134,3 km dengan nilai investasi sebesar Rp 249,19 triliun. Proyek proyek potensial tersebut adalah sebagai berikut:

Panjang (km)

Probolinggo-Banyuwangi

2

Semarang-Demak

25,0

7,71

3

Jakarta-Cikampek II

64,0

13,38

4

Akses Patimban

49,0

5,70

5

Bandung Utara Toll Road

27,2

6,31

6

Demak-Tuban-Gresik

236,0

63,6

7

Tebing Tinggi-Parapat-Kuala Tanjung

143,3

13,45

8

Cileunyi-Tasikmalaya-Cilacap

183,0

58,00

9

Cawang-Bandara (Elevated)

45,0

21,30

10

Kertosono-Kediri-Tulungagung

63,4

11,70

11

Padalarang-Sukabumi

60,6

9,82

12

Surabaya Eastern Ring Road (SERR)

23,0

9,32

13

Gedebage-Majalaya

11,8

1,92

14

Semanan-Balaraja

31,0

6,28

1.134,3

249,19


172,0

Perkiraan Nilai Investasi (Rp triliun)

1

Total

182

Biaya Investasi (Rp triliun)

20,70






Lampiran


Kinerja Pengembangan Jalan Tol di Tahun 2016 Pada tahun 2016, Perseroan telah berhasil menambah hak konsesi 5 (lima) ruas jalan tol baru sepanjang 288,25 km sehingga pada akhir tahun 2016 Perseroan telah memiliki

No

secara total 1.260 km. 5 (lima) ruas jalan tol baru yang berhasil Perseroan miliki hak konsesinya baik melalui tender dan proyek inisiatif pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Ruas

Keterangan

1

Jalan Tol Batang-Semarang

Tender

2

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Tender

3

Jalan Tol Manado-Bitung

Tender

4


Tender

5

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated

Proyek Inisiatif

Selain itu, pada tahun 2016 Perseroan berhasil menambah panjang jalan tol operasi dengan mengoperasikan ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi Krian-Mojokerto sepanjang 18,47 km sehingga pada akhir tahun 2016 total jalan tol operasi Perseroan menjadi 593 km. Pada tahun 2016 Perseroan juga secara bertahap melakukan aktivitas pembebasan lahan dan konstruksi jalan tol baru melalui anak perusahaan Perseroan dengan total nilai penyerapan investasi pembangunan jalan tol baru di anak perusahaan pada tahun 2016 sebesar Rp 8,0 triliun. Serapan Investasi Pembangunan Jalan Tol Baru Tahun 2016 No

Anak Perusahaan

Rp miliar

Penyerapan Investasi

1


18,59

2


18,59

3


65,76

4

PT Marga Kunciran Cengkareng

71,08

5


6

PT Trans Marga Jatim Pasuruan

216,94

7


628,27

8


1.236,04

1,20

9

PT Jasa Marga Bali Tol

10

PT Jasamarga Kualanamu Tol

1.467,30

11

PT Solo Ngawi Jaya

1.893,65

12


1.532,64

13


14


540,48

15


128,29

16


129,92

17

PT Jasamarga Manado Bitung Jumlah


2,18

22,15

12,79 7.985,87


183

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris



Sampai dengan akhir tahun 2016, kemajuan masing-masing proyek jalan tol baru Jasa Marga adalah sebagai berikut :

(34.15 km) dimana jalan tol tersebut ditargetkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2019.

Pulau Jawa

Jalan Tol Lingkar Bogor (Bogor Outer Ring Road) Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dengan panjang 11 km, dioperasikan oleh PT Marga Sarana Jabar (MSJ).

Guna memperlancar arus distribusi barang dan jasa serta menurunkan biaya logistik di pulau Jawa, Pemerintah menargetkan pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa pada tahun 2019. Saat ini Perseroan telah mengoperasikan Jalan Tol Jakarta-Tangerang (33,00 km), Jalan Tol Dalam Kota (23,55 km), Jalan Tol Jakarta-Cikampek (83,00 km), Jalan Tol Palikanci (26,30 km), Jalan Tol Semarang (24.75 km) dan Jalan Tol Surabaya-Gempol (43,00 km). Selain itu, Perseroan telah mengoperasikan sebagian Jalan Tol Semarang-Solo (23,10 km) dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (20,77 km) serta melakukan konstruksi Jalan Tol Batang-Semarang (75,00 km), Jalan Tol Solo-Ngawi (90.10 km), Jalan Tol Ngawi-Kertosono (87,02) dan Jalan Tol Gempol-Pasuruan

Jalan Tol Lingkar Luar Bogor atau yang lebih dikenal dengan Bogor Outer Ring Road (BORR) merupakan jalan tol yang terbentang mulai dari Sentul Selatan sampai dengan Darmaga Jalan Tol ini menjadi jawaban atas kebutuhan akses jalan yang semakin tinggi sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi, industri, maupun perumahan di wilayah Bogor. Keberadaan jalan tol ini sangat memudahkan masyarakat yang menggunakan Jalan Tol Jagorawi dan ingin melanjutkan perjalanan menuju Bogor bagian Utara tanpa harus melalui kota Bogor terlebih dahulu.

Jalan Tol Lingkar Luar Bogor (PT Marga Sarana Jabar) Lingkar Luar Bogor


Pengadaan Lahan (%) 2015

2016

Konstruksi (%) 2015

2016

Seksi 1

Sentul Selatan-Kd. Halang

3,85

100

100

100

100

Seksi 2A

Kd Halang-Kd. Badak

1,95

100

100

100

100

Seksi 2B

Kd Badak-Yasmin

2,65

-

72

-

-

Seksi 3

Yasmin-Darmaga

3,00

-

-

-

-

(Data per Desember 2016)

Jalan Tol Lingkar Luar Bogor (PT Marga Sarana Jabar)

184






Jalan Tol Serpong-Cinere Jalan Tol Serpong-Cinere dengan panjang 10,14 km, dioperasikan oleh PT Cinere Sepong Jaya (CSJ). Jalan Tol Serpong-Cinere merupakan salah satu kunci konektivitas transportasi Jakarta Outer Ring Road (JORR).


Lampiran


Dengan keberadaan Jalan Tol Cinere-Serpong, diharapkan dapat menambah mobilitas warga Jakarta dan menumbuhkan ekonomi di wilayah-wilayah pendukung. Sampai dengan tahun 2016, Jalan Tol Serpong-Cinere masih dalam tahap pembebasah lahan.

Jalan Tol Serpong-Cinere (PT Cinere Serpong Jaya) Serpong-Cinere


Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)

2015

2016

2015

2016

Seksi 1

Serpong-Pamulang

6,73

-

30,40

-

-

Seksi 2

Pamulang-Cinere

3,41

-

-

-

-


Jalan Tol Serpong - Cinere (PT Cinere Serpong Jaya)



185

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris

Jalan Tol Kunciran-Serpong Jalan Tol Kunciran-Serpong dengan panjang 11,20 km, dioperasikan oleh PT Marga Trans Nusantara (MTN). Jalan Tol Kunciran-Serpong merupakan bagian dari jalan tol yang membentang di wilayah Barat Kota Jakarta. Keberadaan tol ini bersama dengan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng



diharapkan dapat menambah keleluasaan distribusi barang dan pergerakan ekonomi dari wilayah jakarta ke wilayah sekitarnya. Sampai dengan tahun 2016, Jalan Tol Kunciran-Serpong masih dalam tahap pembebasan lahan.

Jalan Tol Kunciran-Serpong (PT Marga Trans Nusantara) Kunciran-Serpong Kunciran-Serpong

Panjang Jalan Tol (km) 11,20

Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)

2015

2016

2015

2016

54,54

71,25

-

-


Jalan Tol Kunciran - Serpong (PT Marga Trans Nusantara)

186






Jalan Tol Cengkareng-Kunciran Jalan Tol Cengkareng-Kunciran dengan panjang 14,19 km, dioperasikan oleh PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC). Jalan Tol Kunciran-Cengkareng merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 yang berlokasi di wilayah Barat


Lampiran


Kota Jakarta. Jalan tol ini diharapkan dapat menjadi solusi baru untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi di Ibu Kota Jakarta. Sampai dengan tahun 2016, Jalan Tol Cengkareng-Kunciran masih dalam tahap pembebasan lahan.

Jalan Tol Cengkareng-Kunciran (PT Jasamarga Kunciran Cengkareng) Cengkareng-Kunciran Cengkareng-Kunciran

Panjang Jalan Tol (km) 14,19

Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)

2015

2016

2015

2016

18,86

23,06

-

-


Jalan Tol Cengkareng - Kunciran (PT Jasamarga Kunciran - Cengkareng)



187

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris



Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated dengan panjang 36,40 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC).

kepada BPJT untuk menambah jalan tol baru sepanjang 36,40 km yang terbentang di atas (elevated) Jalan Tol JakartaCikampek yang sudah beroperasi saat ini, mulai dari Cikunir sampai dengan Karawang Barat.

Peran vital yang dimiliki oleh ruas Jakarta-Cikampek bagi arus distribusi barang dan orang dari dan ke Jakarta, memaksa Jasa Marga untuk mengambil langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di ruas Jakarta-Cikampek. Kepadatan yang kerap terjadi dikarenakan daya tampung jalan sudah tidak sanggup menampung volume kendaraan harian yang masuk, terutama pada jam sibuk (peak hour). Oleh karena itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengajukan proyek inisiasi

Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated dioperasikan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) dan direncanakan mulai konstruksi pada awal tahun 2017, dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019. Dengan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ini, diharapkan dapat mengurai kemacetan di beberapa titik sehingga secara langsung dapat meningkatkan arus lalu lintas menuju dan dari Jakarta.

Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated (PT Jasamarga Jalanlayang CIkampek)

188







Jalan Tol BATANG-SEMARANG Jalan Tol Batang-Semarang dengan panjang 75 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Semarang Batang. Sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, Jalan Tol BatangSemarang dibangun untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah pada beberapa kota vital di jawa Tengah seperti Semarang dan Solo. Jalan tol ini dibangun sepanjang 75

Lampiran


km mulai dari Kota Semarang sampai dengan Kabupaten Batang, dan nantinya akan terhubung dengan dua ruas tol lainnya, yaitu Pemalang-Batang dan Semarang-Solo sepanjang 72,64 km. Ruas Tol Batang-Semarang sudah mulai konstruksi sejak Agustus 2016 dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2018.

Jalan Tol Batang-Semarang (PT Jasamarga Semarang Batang) Pengadaan Lahan (%)

Batang-Semarang


Seksi 1

Batang-Batang-Timur

3,20

-

100,00

Seksi 2

Batang Timur-Weleri

36,35

-

94,09

Seksi 3

Weleri-Kendal

11.05

-

46,11

2015

2016

Seksi 4

Kendal-Kaliwungu

13,50

-

33,27

Seksi 5

Kaliwungu-Krapyak

10,90

-

75,54

Konstruksi (%) 2015

2016 8,62% 7,52% 10,05%


Jalan Tol Batang - Semarang (PT Jasamarga Semarang Batang)



189

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris

Jalan Tol Semarang-Solo Jalan Tol Semarang-Solo dengan panjang 72,64 km, dioperasikan oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ). Jalan tol ini merupakan salah satu bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang terus dikebut Pemerintah penyelesaiannya. Sebagai bagian dari Trans Jawa, Jalan Tol Semarang-Solo ini akan menghubungkan beberapa daerah di wilayah jawa Tengah, yaitu Semarang, Ungaran, Bawen, dan Salatiga.



Jalan Tol Semarang-Solo seksi 1 Semarang-Ungaran sepanjang 10,80 km telah beroperasi sejak tahun 2011 silam, disusul dengan pengoperasian seksi 2 Ungaran-bawen pada tahun 2014. Pada tahun 2017, seksi 3 Bawen-Salatiga sepanjang 17,50 km ditargetkan dapat menyusul untuk beroperasi. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memperluas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ke wilayahwilayah lain di luar Ibu Kota Semarang.

Jalan Tol Semarang-Solo (PT Trans Marga Jateng) Semarang-Solo


Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)

2015

2016

2015

2016

Seksi 1

Semarang-Ungaran

10,80

100

100

100

100

Seksi 2

Ungaran-Bawen

12,30

100

100

100

100

Seksi 3

Bawen-Salatiga

17,50

98,21

100

16,33

82,45

Seksi 4

Salatiga-Boyolali

24,40

46,93

99,97

-

-

Seksi 5

Boyolali-Solo

7,64

40,48

100

-

-


Jalan Tol Semarang - Solo (PT Trans Marga Jateng)

190






Jalan Tol Solo-Ngawi Jalan Tol Solo-Ngawi dengan panjang 90,10 km, dioperasikan oleh PT Solo Ngawi Jaya (SNJ). Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur yang melewati wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi. Jalan Tol Solo-Ngawi diharapkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2017 untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa.


Lampiran


Keberadaan Jalan Tol Solo-Ngawi diharapkan dapat meningkatkan aksesibiltas barang dan jasa serta pergerakan manusia baik menuju dan keluar Kota Solo. Sehingga secara langsung dapat mempengaruhi pergerakan roda ekonomi daerah dengan meningkatkan produkstivitas dan menekan biaya distribusi.

Jalan Tol Solo-Ngawi (PT Solo Ngawi Jaya) Solo-Ngawi



2016

Konstruksi (%) 2015

2016

Seksi 1

Solo-Mantingan

56,05

91,71

91,74

13,86

70,16

Seksi 2

Mantingan-Ngawi

34,20

92,80

91,45

14,02

44,31


Jalan Tol Solo - Ngawi (PT Solo Ngawi Jaya)



191

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris

Jalan Tol Ngawi-Kertosono Jalan Tol Ngawi-Kertosono dengan panjang 87,02 km, dioperasikan oleh PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ). Jalan tol ini merupakan lanjutan dari Jalan Tol Solo-Ngawi yang juga merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol Ngawi-Kertosono merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang melewati wilayah Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur.



Jalan tol yang diakuisisi pada tahun 2015 ini terbagi dalam 4 seksi pembangunan, dimana seksi 1 Ngawi-Magetan, Seksi 2 Magetan-Madiun, seksi 3 Madiun-Saradan dan Seksi 4 Saradan-Kertosono. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas di koridor Trans Jawa.

Jalan Tol Ngawi-Kertosono (PT Ngawi Kertosono Jaya) Ngawi-Kertosono


Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)

2015

2016

2015

2016

Seksi 1

Ngawi-Magetan

20,00

94,16

95,59

3,43

40,15

Seksi 2

Magetan-Madiun

8,45

95,22

85,27 *)

3,67

49,48

Seksi 3

Madiun-Saradan

21,06

81,66

93,19

2,85

53,34

Seksi 4

Saradan-Kertosono**)

37,51

*) Progres pembebasan tanah setelah ditambahkan lahan untuk under pass, over pass, dan interchange yang tidak terakomodir pada Row Plan yang telah disetujui. **) Dibangun oleh Pemerintah. (Data per Desember 2016)

Jalan Tol Ngawi - Kertosono (PT Ngawi Kertosono Jaya)

192






Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan panjang 36,27 km, dioperasikan oleh PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM). Jalan Tol Surabaya-Mojokerto merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa. Jalan tol ini diharapkan dapat semakin menghidupkan potensi ekonomi Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. Jalan tol ini terhubung dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol yang telah lebih dulu beroperasi.


Lampiran


Pada tahun 2017, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto diharapkan dapat beroperasi pada beberap seksi, yaitu seksi 1B Sepanjang-Western Ring Road, seksi 2 Western-Ring RoadDriyorejo, dan seksi 3 Driyorejo-Krian. Tersambungnya jalan tol ini akan berdampak pada semakin leluasanya distribusi barang dari dan ke Surabaya. Hal ini cepat atau lambat akan meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi barang dan Jasa di Provinsi Jawa Timur.

Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (PT Jasamarga Surabaya Mojokerto) Surabaya-Mojokerto


Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)

2015

2016

2015

2016

Seksi 1A

Waru-Sepanjang

2,30

100

100

100

100

Seksi 1B

Sepanjang-Western Ring Road

4,30

89,67

100

57,08

76,88

Seksi 2

Western Ring Road-Driyorejo

5,10

64,29

100

-

17,19

Seksi 3

Driyorejo-Krian

6,10

69,85

100

-

22,73

100

98,30

100

Seksi 4

Krian-Mojokerto

18,47

100


Jalan Tol Surabaya - Mojokerto (PT Jasamarga Surabaya Mojokerto)



193

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris

Jalan Tol Pandaan-Malang Jalan Tol Pandaan-Malang dengan panjang 37,62 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM). Jalan Tol Pandaan-Malang dibangun sebagai salah satu alternatif jalan yang menghubungkan kota dan kabupaten di Jawa Timur menuju Kota Malang. Sebagai salah satu kota tujuan wisata di Pulau Jawa, Jalan Tol Pandaan-Malang diharapkan dapat berperan positif dalam meningkatkan arus lalu lintas dari dan menuju Kota Malang. Jalan Tol Pandaan-Malang dibangun sebagai lanjutan dari Jalan Tol Gempol-Pandaan, sehingga dengan tersambungnya ruas tol ini sampai ke Kota



Malang, diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah volume lalu lintas menuju Kota Malang, akan tetapi juga dapat menghidupkan ekonomi pada wilayah lalu lintas Surabaya – Pasuruan – Gempol – Pandaan. Jalan Tol dengan target operasi tahun 2019 ini juga merupakan proyek konektivitas dua kota besar di Jawa Timur, yang nantinya masyarakat Surabaya yang ingin menuju Kota Malang atau sebaliknya, dapat langsung melalui jalan tol, dan diharapkan juga membawa dampak positif ekonomi bagi kota dan kabupaten yang dilaluinya. Jalan tol ini terbentang sepanjang 37,62 km dengan target operasi pada tahun 2019.

Jalan Tol Pandaan-Malang (PT Jasamarga Pandaan Malang) Pandaan-Malang


Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)

2015

2016

2015

2016

Seksi 1

Malang-Pakis II

3,10

-

41,40

-

-

Seksi 2

Pakis II-Pakis I

4,10

-

0,00

-

-

Seksi 3

Pakis I-Lawang

7,50

-

59,82

-

-

Seksi 4

Lawang-Purwodadi

8,00

-

67,85

-

-

83,95

-

-

Seksi 5

Purwodadi-Pandaan

14,92

-


Jalan Tol Pandaan - Malang (PT Jasamarga Pandaan Malang)

194







Jalan Tol Gempol-Pasuruan Jalan Tol Gempol-Pasuruan dengan panjang 34,15 km, dioperasikan oleh PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP). Jalan tol ini merupakan bagain dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Gempol sampai pasuruan di Provinsi Jawa Timur. Jalan tol ini berpotensi meningkatkan pergerakan ekonomi daerah karena menghubungkan Kota

Lampiran


Surabaya dengan jalur penyebarangan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jalan tol ini diharapkan dapat saling mendukung dengan dua ruas jalan tol lainnya di Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Gempol untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa di sepanjang jaringan Jalan Tol Trans Jawa.

Jalan Tol Gempol-Pasuruan (PT Transmarga Jatim Pasuruan) Gempol-Pasuruan


Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)

2015

2016

2015

2016

Seksi 1

Gempol-Rembang

13,90

97,60

98,59

85,80

92,71

Seksi 2

Rembang-Pasuruan

6,60

71,91

88,63

-

-

Seksi 3

Pasuruan-Grati

13,65

-

27,64

-

-


Jalan Tol Gempol - Pasuruan (PT Transmarga Jatim Pasuruan)



195

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris

Pulau Sumatera Perseroan terus melakukan ekspansi dengan turut berinvestasi dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Saat ini Perseroan sedang melakukan konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dimana jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2018.



menghubungkan Belawan-Medan-Tj. Morawa. Jalan Tol ini akan menghubungkan Kota Medan dengan bandara Kualanamu dan Tebing Tinggi. Diharapkan, keberadaan jalan tol ini akan memperluas pergerakan ekonomi Sumatera Utara ke daerah sekitar dan tidak hanya terpusat di kota Medan. Jalan tol ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2017 untuk beberapa seksi, yaitu seksi 2 Perbarakan-Kualanamu, seksi 3 Perbarakan-Lubuk Pakam, seksi 4 Lubuk pakamPerbaungan, seksi 5 Perbaungan-Teluk mengkudu, dan seksi 6 Teluk mengkudu-Sei Rampah.

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dengan panjang 61,70 km, dioperasikan oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT). Jalan tol ini merupakan jalan tol kedua yang berada di Provinsi Sumatera Utara setelah Jalan Tol Belmera yang

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (PT Jasamarga Kualanamu Tol) Medan-Kualanamu-Tb Tinggi



Konstruksi (%)

2016

2015

2016

Seksi 1 dan 2

Tj Morawa-PerbarakanKualanamu

17,8

83,00

92,00

28,70

28,70

Seksi 3

Perbarakan-Lubuk Pakam

8,85

86,00

99,89

15,66

99,30

Seksi 4

Lubuk Pakam-Perbaungan

12,39

97,17

97,29

1,30

66

Seksi 5

Perbaungan-Teluk Mengkudu

9,57

100

100

0,85

52,07

Seksi 6

Teluk Mengkudu-Sei Rampah

7,83

92,22

88,45 *)

0,51

53,05

Seksi 7

Sei Rampah-Tebing Tinggi

9,26

39,55

35,77 *)

-

…

*) Progres pembebasan tanah setelah ditambahkan dengan luasan tanah yang belum terakomodir dalam Final Engineering Design (FED). (Data per Desember 2016)

Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (PT Jasamarga Kualanamu Tol)

196






Pulau Kalimantan Pada tahun 2016 Perseroan melakukan ekspansi di pulau Kalimantan melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Pembangunan jalan tol tersebut diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap wilayah yang dilalui oleh jalan tol tersebut sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan panjang 99,35 km, dioperasikan oleh PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).


Lampiran


Jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini akan dibangun menghubungkan dua kota besar yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sepanjang 99,35 KM. Dengan pembangunan jalan tol ini, diharapkan dapat meningkatkan arus distribusi barang baik menuju dan dari kota Balikpapan, dan juga kota-kota lain di sekitarnya. Keberadaan Bandara Internasional di Kota Balikpapan juga menjadikan kota ini memiliki peran vital sebagai pintu masuk menuju kotakota lainnya, sehingga keberadaan jalan tol diharapkan dapat meningkatkan kemudahaan akses barang dan orang di Pulau Kalimantan. Jalan tol ini sedang dalam tahap pengadaan lahan dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2018.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda) Balikpapan-Samarinda


Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)

2015

2016

2015

2016

-

-

-

2,09%

-

-

Seksi 1

Balikpapan-Samboja

22,03

-

95,16

Seksi 2

Samboja-Muarajawa

30,98

-

95,69

Seksi 3

Muarajawa-Palaran

17,30

-

93,49

Seksi 4

Palaran-Samarinda

17,95

-

46,81

Seksi 5

Sepinggan-Balikpapan

11,09

-

62,12


Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda)



197

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris

Pulau Sulawesi



perikanan, industri pengolahan kelapa, industri farmasi, serta kegiatan logistik. Selain itu Pemerintah juga menargetkan Bitung untuk menjadi salah satu Pelabuhan Singgah Internasional, yang nantinya diharapkan Bitung dapat berperan sebagai pintu masuk perekonomian (ekspor-impor) di wilayah Indonesia Timur, serta sebagai pelabuhan singgah bagi kapal-kapal dagang dan kapal distribusi barang di wilayah Asia Pasifik. Target pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu kunci dibutuhkannya akses jalan yang baik, sebagai kelanjutan distribusi barang dari Pelabuhan dan KEK menuju Kota-kota lain di seluruh Pulau Sulawesi, salah satunya Kota Manado. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menargetkan untuk segera memulai konstruksi jalan tol sepanjang 39,9 km ini pada tahun 2017 dan dapat dioperasikan sesuai target pada tahun 2019.

Pada tahun 2016 Perseroan melakukan ekspansi di pulau Sulawesi melalui Jalan Tol Manado-Bitung. Pembangunan jalan tol tersebut diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap wilayah yang dilalui oleh jalan tol tersebut sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah. Jalan Tol Manado-Bitung Jalan Tol Manado-Bitung dengan panjang 39,90 km dioperasikan oleh PT Jasamarga Manado Bitung (JMB). Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah yang menjadi target pemerintah dalam hal pengembangan infrastruktur nasional. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini akan difokuskan pada pengembangan industri pengolahan

Jalan Tol Manado-Bitung (PT Jasamarga Manado Bitung) Manado-Bitung


2015

2016

2015

2016

Seksi 1A

Ringroad Manado-Sukur

7,00

-

93,00

-

-

Seksi 1B

Sukur-Airmadidi

7,00

-

38,60

-

-

Seksi 2

Airmadidi-Bitung

25,00

-

0,89

-

-

Pengadaan Lahan (%)

Konstruksi (%)


Jalan Tol Manado - Bitung (PT Jasamarga Manado Bitung)

198







Lampiran


Target Kinerja Tahun 2017 Pada tahun 2017 Perseroan mentargetkan pengoperasian 6 Ruas jalan tol baru sepanjang 210 km dengan rincian sebagai berikut:

No.

Panjang Jalan Tol

Ruas Tol

(km)

1

Jalan Tol Semarang-Solo (Bawen-Salatiga)

17,5

2

Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sepanjang-Krian)

15,5

3

Jalan Tol Gempol-Pasuruan

4

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Perbarakan-Sei Rampah)

41,69

20,5

5

Jalan Tol Solo-Ngawi

90,25

6

Jalan Tol Ngawi-Kertosono (Ngawi-Caruban)

25,0

(Data per 31 Desember 2016)

Pengembangan Usaha Lain Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan melalui pengembangan usaha lain di bidang jasa pengoperasian jalan tol, pemeliharaan jalan tol dan pengelolaan properti di sekitar koridor jalan tol. Perseroan melihat potensi yang besar untuk mengembangkan usaha lain pada jalan tol yang hak konsesinya dimiliki Perseroan dan juga yang dimiliki oleh pengembangan jalan tol lain.

tol baik layanan transaksi maupun layanan lalu lintas jalan tol. Tujuan pendirian PT Jasa Layanan Operasi adalah untuk bersinergi dengan bisnis jalan tol untuk penyediaan dan pengembanan jasa layanan operasional untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Sesuai dengan arahan Perseroan, kebijakan strategis PT Jasa Layanan Operasi dalam pengembangan layanan operasi adalah :

Pengembangan Usaha Jasa Layanan Operasi Perseroan akan meningkatan kapasitas dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang jasa layanan operasi untuk mengoperasikan ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan dan ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh badan usaha jalan tol lainnya. Perseroan akan meningkatkan kemampuan anak perusahaan jasa layanam operasi untuk menguasai jasa layanan dan informasi lalu lintas, jasa manajemen pengumpulan tol, dan teknologi peralatan tol.

• Menciptakan nilai tambah secara holistik bagi

• Mengintegrasikan biaya investasi jalan tol dan biaya operasi jalan tol baru.

PT Jasa Layanan Operasi yang didirikan berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 21 Agustus 2015 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., merupakan entitas anak Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa layanan operasi jalan


kepentingan Jasa Marga, industri jalan tol dan Pemerintah. Kompetisi industri jalan tol yang kian ketat dengan tingginya target Pemerintah dalam pengembangan Infrastruktur nasional mendorong Jasa Marga berupaya meningkatkan value perusahaan melalui peningkatan kapasitas produksi perusahaan. Jasa Marga tidak hanya berfokus pada pengembangan jalan tol melalui penambahan konsesi ruas baru, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas pelayanan dari sisi operasional meliputi layanan transaksi, layanan lalu lintas, dan layanan pemeliharaan.


199

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016




Komisaris

Pesatnya pertumbuhan jalan tol saat ini, berdampak pada tingginya kebutuhan akan petugas operasional jalan tol. PT JLO diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini dengan masuk dan terlibat dalam operasional jalan tol, tidak hanya pada ruas tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan anak perusahaannya, tetapi juga pada ruas tol di bawah pengelolaan BUJT lainnya.



mencapai sasaran strategis perusahaan dalam pemenuhan standar pelayanan minimum. Sesuai dengan arahan Perseroan, kebijakan strategis PT Jasa Layanan Pemeliharaan adalah : • Portofolio usaha adalah sebesar 90% pekerjaan sipil (konstruksi dan pemeliharaan) dan 10% usaha pendukung lainnya (peralatan tol, asphalt mixing plant,

Potensi Pasar (Cabang) Dalam perkembangannya, PT Jasa Layanan Operasi diharapkan dapat berperan aktif dalam menggerakkan roda operasional di seluruh cabang Jasa Marga. Pengalaman Jasa Marga dalam pengelolaan jalan tol selama 38 tahun serta perkembangan lalu lintas yang semakin tinggi, diharapkan dapat didukung dengan hadirnya petugas-petugas yang mumpuni di bidangnya, mulai dari petugas pengumpul tol, petugas jasa layanan jalan tol, dan petugas operasional lainnya. Selain di Kantor Cabang PT JLO diharapkan juga dapat mulai mengembangkan sayap produksinya, dengan masuk ke lingkaran bisnis operasional jalan tol, baik yang dikelola oleh anak perusahaan Jasa Marga, maupun di bawah pengelolaan BUJT swasta lainnya. Dengan fokus pemerintah di pertumbuhan infrastruktur, bisnis jalan tol masih akan terus berkembang pesat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Pengembangan Usaha Jasa Layanan Pemeliharaan Perseroan juga akan melakukan peningkatan peran dan daya saing anak perusahaan Perseroan di bidang jasa layanan pemeliharaan untuk memelihara ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan maupun ruas-ruas jalan tol yang dimiliki oleh badan usaha jalan tol lainnya. Anak perusahaan Perseroan akan didorong menguasai teknologi dan memiliki peralatan yang khusus serta daya saing yang tinggi di bidang pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan. PT Jasa Layanan Pemeliharaan, semula bernama PT Sarana Marga Utama didirikan berdasarkan akta notaris No. 41 tanggal 26 Agustus 1988 dari notaris Abdul Latif S.H., diakusisi Perseroan pada tahun 2010, merupakan entitas Anak Perusahaan Perseroan yang didirikan dalam rangka pengusahaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jalan tol, jasa sewa peralatan tol, serta jasa sewa kendaraan. Tujuan akusisi PT Jasa Layanan Pemeliharaan adalah untuk bersinergi dengan bisnis jalan tol untuk

dan sewa kendaraan). • Aktif mencari peluang usaha pada Perseroan dan entitas anak perusahaan jalan tol. • Mendukung pencapaian standar pelayanan minimum jalan tol. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Target Proyek 2017 Pada tahun 2017, PT Jasa Layanan Pemeliharaan menargetkan untuk memegang proyek pemeliharaan ruas tol di beberapa cabang dan anak perusahaan, berperan dalam pembangunan beberapa proyek jalan tol baru, serta memperluas lingkup produksi pada teknis konstruksi jalan tol. Pengembangan Usaha Properti Perseroan juga akan melakukan peningkatan peran dan daya saing anak perusahaan Perseroan (PT Jasamarga Properti) di bidang properti untuk melalui peningkatan dan perluasan investasi properti baik di sekitar koridor jalan tol. Perseroan akan mengembangkan bisnis usaha anak perusahaan, dari pengelolaan tempat istirahat di jalan tol menjadi pengembang kawasan industri, perkantoran, dan perumahan. PT Jasamarga Properti yang didirikan berdasarkan akta notaris No. 2 tanggal 15 Januari 2013 dari Notaris Windalina, S.H., merupakan entitas Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa terkait properti. Tujuan pendirian PT Jasamarga Properti adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan melalui optimalisasi aset Perseroan dan pengembangan properti di koridor jalan tol. Sesuai dengan arahan Perseroan, kebijakan strategis PT Jasamarga Properti dalam pengembangan properti adalah: • Portofolio investasi adalah sebesar 70% pada bisnis yang mendukung bisnis utama Jasa Marga (pengembangan properti pada koridor jalan tol) dan 30% pada bisnis yang mendukung program Pemerintah (program hunian murah bagi masyarakat).

200






• Tingkat kelayakan setiap proyek properti yang dikembangkan dengan IRR minimal sebesar 20%. • Pengembangan properti dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Perkembangan bisnis properti memiliki daya tarik tersendiri bagi industri konstruksi, khususnya jika dikaitkan dengan keberadaan akses jalan. Hal itu karena nilai sebuah properti akan semakin meningkat jika didukung dengan akses jalan yang baik dan memiliki jangkauan yang luas. Peluang ini yang diharapkan dapat dimaanfaatkan perseroan melalui pembentukan Anak Perusahaan non-jalan tol, yaitu PT Jasamarga Properti. PT Jasamarga Properti diharapkan dapat menggerakkan roda bisnisnya lebih agresif dengan tidak hanya mengandalkan Tempat Istirahat Pelayanan (TIP), tetapi juga dalam hal pengembangan wilayah properti di sekitar pintu masuk dan keluar tol. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal, mengingat PT JMP merupakan salah satu anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sehingga dengan banyaknya rencana pembangunan jalan tol di berbagai kota di Indonesia, maka peluang pemanfaatan wilayah untuk pengembangan properti


Lampiran


Pengembangan Proyek Kereta Cepat JakartaBandung Oleh PT Pilar Sinergi Bumn Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) didirikan berdasarkan akta notaris No. 21 tanggal 2 Oktober 2015 dari Mala Mukti, S.H., LL.M, dalam rangka pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-460435. AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015. Perusahaan memiliki 540 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp540.000 yang merupakan 12% dari kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016. PT Pilar Sinegi BUMN Indonesia bersama dengan konsorsium perusahaan China mendirikan PT Kereta Cepat Indonesia China, dalam rangka pembangunan dan pengoperasian kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Selain pengembangan bisnis transportasi, PT Pilar Sinegi BUMN Indonesia juga akan mengembangkan kawasan properti di sekitar koridor jalur kereta cepat JakartaBandung.

akan semakin besar.

Pemelihara


an median jal an tol oleh PT Jasa Laya nan Pemeliha ra

an


201

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi




202







Pengara


han Dire

ktur SDM

Lampiran

U kepad

a calon

karyawan


Managem

ent Traine

e 2016


203

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perseroan menjadi perusahaan terkemuka, telah dilakukan “PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN SECARA TERINTEGRASI DAN MENYELURUH”

Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang

sistem pelayanan kesehatan karyawan, dan penyempurnaan

Saham Tahunan 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham

sistem manajemen kinerja dan kompetensi telah berhasil di

Luar Biasa tahun 2016 pada tanggal 29 Agustus 2016,

implementasikan sejak 2013.

khususnya pada mata acara kedua keputusan nomor 2 terkait perubahan nomenklatur jabatan Direksi, maka dilakukan

Organisasi Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

penyempurnaan organisasi serta pembagian tugas dan

1. Direktur Utama, membawahi: Corporate Secretary dan

wewenang Direksi Perseroan. Hal ini sebagaimana Keputusan Direksi Nomor 149/KPTS/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi. Selaras dengan program Pemerintah terhadap percepatan pembangunan infrastruktur nasional termasuk jalan tol dan sasaran Visi Perseroan pada tahun 2017 untuk menjadi Perseroan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia dan Visi tahun 2022 untuk menjadi Salah Satu Perusahaan Terkemuka di Indonesia.

Internal Audit. 2. Direktur Keuangan, membawahi: Divisi Corporate Planning, Divisi Finance and Accounting, Divisi Risk and Quality Management, dan Divisi Legal and Compliance. 3. Direktur Operasi I, membawahi: Divisi Information Technology dan Divisi Business Management. 4. Direktur Operasi II, membawahi: Divisi Operation Management, Divisi Maintenance dan Cabang. 5. Direktur Pengembangan, membawahi: Divisi Toll Road Business Development dan Divisi Related Business Development, Divisi Highway Engineering Planning and

Perubahan Struktur Organisasi Pengelola PERUSAHAAN

Development. 6. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, membawahi: Divisi Human Capital Strategy and Policy, Divisi Human

Beberapa capaian di bidang pengelolaan human capital

Capital Services, Divisi General Affair, Unit Jasa Marga

di antaranya implementasi pengembangan kompetensi

Development Center, dan Unit Community Development.

karyawan berdasarkan Human Capital Development Plan, pengembangan model seleksi manajemen karier, review

204







Lampiran


Bagan Struktur Organisasi Pengelola Human Capital Jasa Marga

Direktorat SDM dan Umum

Divisi Human Capital Strategy and Policy Divisi Human Capital Services

Divisi General Affairs Unit Jasa Marga Development Center Unit Community Development Program

Perubahan struktur organisasi dan uraian jabatan

jalan tol dan usaha lain sehingga dapat memberikan nilai

diharapkan dapat mengakomodasi tantangan bisnis

tambah bagi Perusahaan.

ke depannya dan menjaga amanat stakeholders serta untuk memberikan kejelasan arah strategi Perusahaan.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, untuk

Perusahaan harus tetap dapat sustain dan tumbuh seiring

mendukung Visi Perseroan menjadi perusahaan yang

dengan perkembangan industri jalan tol nasional.

terkemuka, serta untuk menciptakan branding yang positif,

Di samping terus meningkatkan pendapatan tol, Perusahaan

Perseroan juga melakukan perubahan seragam dinas. Selain

juga semakin diupayakan untuk dapat meningkatkan

sebagai simbol bagi Perseroan, diharapkan seragam juga

peluang usaha lain dan pendapatan non-tol ke depannya.

memiliki manfaat bagi karyawan yang memakainya, seperti

Hal tersebut mendasari dibentuknya Divisi Business

perasaan bangga ketika memakai seragam tersebut. Seragam

Management sebagai unit di bawah Direktur Operasi I yang

akan membedakan perusahaan dengan Perseroan lainnya,

bertujuan untuk pengendalian dan evaluasi kinerja bisnis

yang digunakan sebagai identitas bagi Perseroan. Selain itu



205

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



seragam kerja juga memberikan kemudahan bagi pelanggan

Manajemen Risiko mengalami perubahan menjadi

mengenal lebih jauh dan lebih dekat dengan Perseroan.

Divisi Legal and Compliance dan Divisi Risk and Quality Management di bawah Direktur Keuangan, sementara Unit Community Development Program berada di bawah Direktur

Efektivitas Organisasi

SDM dan Umum.

Perencanaan SDM (Manpower Planing)

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja di Perseroan juga

Sebagai perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang,

memperhatikan peningkatan bisnis jalan tol, jumlah

pengembangan organisasi dibutuhkan untuk dapat semakin

perolehan konsesi yang besar pada tahun 2016 serta

kuat beradaptasi dengan kondisi eksternal maupun internal

rencana perolehan ruas-ruas potensial (unsolicited) pada

Perseroan, terutama dalam pencapaian rencana strategis

tahun-tahun mendatang diiringi dengan peningkatan jumlah

jangka panjang. Untuk itu pada tahun 2016, sebagai tindak

anak perusahaan jalan tol. Di samping itu, pengembangan

lanjut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

lingkup usaha melalui Anak Perusahaan Usaha Lain juga

Luar Biasa Tahun 2016 yang mengubah struktur Direksi

menjadi perhatian penting bagi Perseroan dalam melakukan

Perseroan, terdapat penyesuaian struktur organisasi dengan

perencanaan kebutuhan tenaga kerja ke depannya.

mengganti Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang semula membawahi Divisi Legal and Compliance,

Efektivitas pengelolaan Perseroan juga ditunjang dengan

Divisi Risk and Quality Management dan Unit Community

pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan

Development Program sebagaimana tertuang dalam

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kompetensi dari

Keputusan Direksi Nomor 70/KPTS/2014 tanggal 1 April 2015

masing-masing fungsi yang ada. Pengelompokan jabatan

tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi, menjadi

di Perseroan terbagi atas Kelompok Jabatan Struktural,

fokus pada pengembangan pada bisnis inti Perseroan

Fungsional Keahlian, Fungsional Staf dan Operasional.

yaitu melalui Direktorat Operasi I yang membawahi Divisi

Pada masing-masing jabatan yang ada di Perseroan telah

Information Technology, Divisi Business Management, dan

dilakukan evaluasi jabatan untuk mengetahui nilai jabatan

Anak Perseroan, Jalan Tol tahap operasi dan Anak Perseroan

berdasarkan faktor ability, process, dan outcome.

Usaha Lain, serta Direktur Operasi II yang membawahi Divisi Operation Management, Divisi Maintenance dan 9 Cabang.

Dalam pengelolaan human capital (HR), Perseroan berpedoman pada Rencana Strategis Sistem Human Capital

Pada perubahan struktur organisasi ini, unit kerja yang

2010-2022 dengan tahapan pengembangan sebagaimana

awalnya berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan

bagan berikut:

Bagan Tahapan Pengembangan Sistem Human Capital Jasa Marga

SASARAN Transisi I

Transisi II

Strengthening HR Foundation

Building Performance

2010-2013 Jangka Pendek

2013-2017 Jangka Menengah

Ultimate Optimizing HR Capacity for Business Growth

JASA MARGA “TERKEMUKA”

2017-2022 Jangka Panjang

Perseroan membangun sistem human capital berbasis kompetensi (competency based human resources management) dengan model 9 (sembilan) Proses Strategis Sistem Human Capital sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 39/KPTS/2014 tanggal 03 Maret 2014, yang terdiri dari Desain Organisasi, Rekrutmen dan Seleksi Karyawan, Pelatihan dan Pengembangan, Manajemen Kinerja, Sistem Remunerasi, Manajemen Karier dan Talent, Hubungan Industrial dan Manajemen Pasca-kerja, yang terintegrasi dan didukung dengan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:

206







Lampiran


Bagan Sembilan Proses Strategis Sistem Human Capital Jasa Marga

KINERJA BISNIS KEPUASAN DAN KETERIKATAN TENAGA KERJA

9 Administrasi & Pelayanan

Manajemen Kinerja

Pelatihan dan Pengembangan

3

Rekrutmen dan seleksi karyawan

6

Hubungan Industrial

7

Manajemen Pasca-kerja

8

COST

4

Manajemen Karier

Remunerasi

COMMITMENT

CONGRUENCE

COMPETENCE

Lingkungan Tenaga Kerja

5

4 Pilar Sistem HC: 1. Kompetensi (Competence) 2. Kesesuaian (Congruence) 3. Komitmen (Commitment) 4. Biaya (Cost)

2

TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

VISI & MISI

TATA NILAI & PARADIGMA

DESAIN ORGANISASI

1 RENCANA STRATEGIS BISNIS

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS & PERTUMBUHAN INDUSTRI JALAN TOL

9 Proses Strategis Sistem HC: 1. Desain Organisasi 2. Rekrutmen & Seleksi Karyawan 3. Pelatihan & Pengembangan 4. Manajemen Kinerja 5. Remunerasi 6. Manajemen Karier 7. Hubungan Industrial 8. Manajemen Pasca-kerja 9. Administrasi dan Pelayanan

Dalam rangka perwujudan Visi dan Misi serta sasaran

mendapatkan talenta terbaik yang ada di bursa tenaga

strategis jangka panjang, terkait dengan penggunaan

kerja, dimana bukan hanya untuk regenerasi pimpinan Jasa

sumber daya manusia yang efektif dan efisien serta dalam

Marga masa depan, tapi diharapkan juga dapat menunjang

koridor rasio efisiensi dan produktivitas yang diharapkan,

pencapaian sasaran bisnis Perseroan dalam pengembangan

maka ditetapkan perkiraan jumlah karyawan maupun pekerja

ruas jalan tol baru.

maksimum dalam jangka panjang dalam suatu dokumen yang disebut Manpower Planning. Untuk itu telah dilakukan

Rekrutmen sarjana dari eksternal maupun internal Perseroan

kajian Manpower Planning sebagai acuan dalam penyusunan

dengan berbagai latar belakang pendidikan dilakukan dengan

Staffing Plan dan Rencana Rekrutmen sampai dengan 10

dasar kebutuhan manpower planning dan untuk memenuhi

(sepuluh) tahun ke depan.

kebutuhan jabatan Assistant Manager ke atas dengan pertimbangan:

Rekrutmen SDM

•

Perseroan Jalan Tol

Manajemen telah menetapkan sistem rekrutmen karyawan baru dalam Peraturan Perseroan yaitu keputusan

Pengembangan ruas jalan tol baru melalui Anak

•

Pengembangan usaha lain terkait jalan tol melalui Anak Perseroan Usaha Lain

Direksi No. 42/KPTS/2012, dengan mengedepankan asas keterbukaan, obyektif, dan selektif. Program rekrutmen

•

Pengembangan ruas potensial

yang dilakukan Perseroan memiliki tujuan strategis untuk

•

Pengganti karyawan pensiun



207

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Bagan Proses Rekrutmen Karyawan Baru

JASA MARGA Staffing Plan

Manpower Planning

Visi, Misi, Tata Nilai

Rekrutmen & Seleksi

Kapasitas

Sasaran Bisnis Strategis

Analisis Jabatan Struktur Organisasi Work Load Analisis

Kompetensi Inti

Pergerakan Karier

Susunan Formasi Jabatan Kapabilitas

Training & Development

Persyaratan Kompetensi Jabatan

Tahap

Tahap

Tahap

1

2

3

Management TRAINEE

PERCOBAAN DAN ORIENTASI

PENEMPATAN DAN PEMINATAN

Bagian dari proses Rekrutmen & Seleksi

Bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 pasal 56, calon karyawan melalui masa percobaan 3 bulan

Tahap awal dari Sistem Karier Manajemen

Untuk memilih Trainee yang berkarakter dan berperilaku sesuai Tata Nilai Perseroan

Untuk memastikan kompetensi dan kinerjanya sesuai kebutuhan dan ketentuan Perseroan

Untuk memastikan minat karyawan di area yang sesuai dengan potensi kekuatan karyawan sebagai calon Talent Perseroan

SASARAN

• Membentuk sikap, mental & disiplin sesuai tata nilai JSMR • Memberikan pemahaman tentang Visi, Misi, Proses Bisnis Perseroan • Memberikan pengetahuan tentang Personal Development untuk membentuk karakter

• Memberikan pemahaman tentang kompetensi (soft & hard) sesuai tugas dan tanggung jawab utama jabatan • Memberikan pemahaman tentang Tanggung Jawab Organisasi setiap karyawan

• Mengembangkan karier pada periode Peminatan melalui proses assignment dan rotasi • Memberikan pembekalan manajerial dan kepemimpinan (leadership) untuk meningkatkan kinerja

HASIL YANG DITERAPKAN

Perseroan mendapatkan Trainee dengan personality yang baik dan memiliki perilaku sesuai etika dan tata nilai Perseroan serta memahami dasar dari proses bisnis Perseroan

Perseroan dapat memastikan calon karyawan yang kompeten sesuai posisi dan kebutuhan organisasi

Perseroan dapat memastikan rencana karier, penempatan dan pengembangan karyawan sebagai kader pemimpin

TUJUAN

Pada tahun 2016, dengan mengedepankan keterbukaan dan obyektivitas, Perseroan telah merekrut 134 (seratus tiga puluh empat) sarjana untuk menjadi management trainee dan saat ini dalam proses ikatan dinas selama 2 (dua) tahun sebagai bagian dari Human Capital Development Plan. Selama ikatan dinas tersebut mereka ditempatkan di seluruh wilayah bisnis Perusahaan yang mencakup Kantor Pusat, Cabang, dan Anak Perseroan Jalan Tol maupun Non-tol.

208







Lampiran


Bagan Tahapan Rekrutmen Karyawan Tahun 2016

7 Wawancara Manajemen

Publikasi

5

Registrasi On-line 27 Feb-7 Mar 2016 65.125 Pelamar

1

Seleksi Administratif

8-15 Mar 2016 35.923 Pelamar

2

6

12,13,16 dan 17 Mei 396 Peserta

27 Feb-7 Mar 2016

3

?

Tes Kesehatan Batch 1 & 2 30 Mei - 14 Juni 2016 265 Peserta

8

Wawancara Direksi

21 Juni - 29 Juli 2016 218 Peserta

Wawancara & Diskusi Kelompok 17 Apr 2016 527 Peserta

4

Seleksi Kompetensi

Management Trainee

Masa Percobaan

138 Peserta Sep-Nov 2016

Des 2016 Feb 2016

Psikotest

10 Apr 2016 771 Peserta

Confirmatory Test

On-line

3 Apr 2016 1.557 Pelamar

Seleksi On-line 18-23 Mar 2016 10.669 Pelamar

Karyawan Tetap

JM

1 Maret 2017

KONSULTAN JM & KONSULTAN

Produktivitas Karyawan

kompetensi, prioritas rekrutmen karyawan baru untuk

Manajemen berkomitmen penuh untuk senantiasa

kaderisasi pemimpin serta peningkatan peran teknologi

menyediakan karyawan yang andal dan berkontribusi secara

informasi, khususnya dalam otomatisasi transaksi tol.

maksimal dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi

Berbagai upaya pengelolaan human capital ini telah

Perseroan. Perhitungan kebutuhan karyawan baik secara

menunjukkan perbaikan produktivitas karyawan yang terlihat

jumlah maupun kualitas dikaji secara komprehensif melalui

dalam rasio jumlah karyawan per pendapatan yang pada

perencanaan tenaga kerja dengan mempertimbangkan

tahun 2015 sebesar 1 : Rp 1.560.000.000 menjadi sebesar

rencana kerja dan pengembangan bisnis Perseroan.

1 : Rp 1.770.000.000 pada tahun 2016.

Perseroan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistem-sistem pengelolaan human capital yang terangkum

Jumlah Karyawan

dalam Sembilan Proses Strategis Sistem Human Capital

Jumlah karyawan tetap di Induk Perseroan pada tahun

dilakukan agar terjadi akselerasi pengembangan kompetensi

2016 mencapai 4.447 orang, turun 2,49% dibandingkan

karyawan yang diharapkan berdampak signifikan terhadap

dengan jumlah karyawan tetap pada tahun 2015 yaitu 4.561

pencapaian tujuan Perseroan. Perkembangan bisnis

orang. Total karyawan secara konsolidasi di Induk dan Anak

Perseroan yang menuntut peningkatan jumlah tenaga

Perseroan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,52%

pendukung tetap dikendalikan melalui peningkatan

dari tahun 2015 mengingat karena adanya ruas tol baru yang beroperasi.



209

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Bagan Pengelompokan Jabatan

Struktural

Fungsonal Keahlian

Sub Grade Grade

Jabatan

1 E

2

6 VP/GM/CORSEC/ HEAD

3

A B

F

3

28

C

37 35

A B

Manajer

1

C

88

58 34

Jumlah Total

Jumlah

Advisor Senior Auditor

C

Senior Specialist Auditor

Jumlah

Presiden Director Secretary

0

Senior Treasure

1

Jumlah

1

51 2

C

166

3

Fungsional Keahlian 3,71%

Fungsional Staf 29,26%

4

5

Operasional 60,58% 14

C

Assistance Auditor

3

Assistance Manager

340

Director Secretary

5

Treasure

7

Jumlah

Kepala Gerbang Tol

21

C

51

VP-GM-Corses-Head Secretary

5

Assistant Treasurer

3

Juru Tata Usaha

13

Juru Teknik

6

7

01 C

16 Jumlah

A B

Jumlah

493

Officer

212

Toll Gate Officer

143

Tata Usaha

4

Security

10

Inspector

42

Jumlah

411

Driver

14

Messenger

16

Ticket Counter

A B

355

Senior Officer

9

Asisstant Inspector

2

Jumlah

41

Total


Jabatan

71

Jumlah

210

Sub Grade

5

51

Komposisi Karyawan Jasa Marga Berdasarkan Fungsi Jabatan

Struktural 6,43%

Grade

36

Junior Auditor

Total

286

Jabatan

74

Manajer

Jumlah

170

Operasional

41

Jumlah

2

Sub Grade Grade

Senior Advisor

18

C

Fungsonal Staf

Jumlah

16 AVP/SM/DGM

Jumlah

2

2

Jabatan

14 8

Jumlah

1

Jumlah

Sub Grade Grade

1301

02

213 Kepala Shift/ Supervisor/Petugas Informasi dan Komunikasi

C

B 03

C D

Petugas Pengumpul Toll/Petugas Layanan Jalan Tol/Petugas Rescure Truck Multiguna/ Petugas Rescue/ Petugas Ambulan

Jumlah

P

207 409

Jumlah A

44

Pengemudi Kendaraan Layanan Jalan Toll/ Rescue/Ambulan Jumlah

829 1101 615 59 44 1819

2

2

Total

2634

Grand Total

4447






Lampiran


4.884

4.492

4.007

4.447

877

45

GRAFIK PROFIL KOMPOSISI KARYAWAN

Induk Anak Perusahaan PKWT

Grafik Profil Jumlah Karyawan Tetap dan PKWT Berdasarkan Usia

TETAP

TOTAL

Grafik Profil Jumlah Karyawan Berdasarkan Grade E: 28

≥ 50 tahun 1.420

≤ 25 tahun 2.357

P: 2

F: 41

1: 162 2: 222 3: 355

46-50 tahun 1.523 25-30 tahun 1.357

03: 1819

4: 493

5: 411

31-35 tahun 500

41-45 tahun 1.401

M: 41 01: 44

36-40 tahun 818

02:829

Grafik Profil Jumlah Karyawan Berdasarkan (Operasional dan Non Operasional)

Grafik Profil Jumlah Karyawan Berdasarkan Unit Kerja Kantor Pusat 589

Cabang Cawang-TomangCengkareng 674

Non-operasional 2.696

Operasional 6.680

Cabang Belmera 186

Cabang Jagorawi 536

Anak Perusahaan 5.066

Cabang JakartaCikampek 651 Cabang JakartaTangerang 411 Cabang Palikanci 152 Cabang Purbaleunyi 403 Cabang Semarang 169

Kantor Proyek 58 Cabang Surabaya-Gempol 481



211

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Karyawan Kompetensi Perseroan dan kompetensi karyawan memiliki keterkaitan, yaitu kompetensi karyawan merupakan cascading dari kompetensi Perseroan.

Bagan Keterkaitan Kompetensi Perseroan dan Karyawan

MODEL KOMPETENSI

Soft Competency

• Pencarian Informasi / Information Seeking • Komitmen Terhadap organisasi / Organizational Commitment • Kesadaran Organisasi / Organizational Awareness • Empati / Interpersonal Understanding • Kerja Sama Kelompok / Teamwork

Hard Competency Kompetensi Teknis (Generik) 1. IT / IT Skill 2. Komunikasi / Communication Skill 3. Pengetahuan Organisasi/ Organization Knowledge 4. Berbahasa Inggris / English Profiency 5. Kesadaran mengenai risiko / Risk of Awareness

6. Kesadaran mengenai Sistem Keselamatan Kerja (K3) 7. Kesadaran Mengenai Manajemen Mutu / Quality Management 8. Kesadaran Standar Layanan / Service Standard 9. Eksekusi Program Strategis / Strategic Program Execution

BOD (Non Cluster)

KOMPETENSI TEKNIS (SPESIFIK)

Board of Directors’

General Services

Administration Community Development

Asset Management

Legal

Human Capital Execution

Human Capital Development

Audit Functional

Information Technology

Audit Management

Risk, Quality and Compliance

Logistic

Finance Accounting

Marketing

Communication Relation

Toll Road Management

Toll Road Operation Management

Land Procurement

Road Project Management

Executive Leaders

Highway and Traffic Engineering

KOMPETENSI PERSEROAN

KOMPETENSI JABATAN

Business Development

• Hard Competency • Soft Competency

Orientasi Pelayan Pelanggan Customer Service Orientation

• Dorongan Berprestasi / Achievement Orientation • Pembelajaran Berkelanjutan / Continuous Learning • Membangun Kemitraan / Building Partnership • Integritas/ Integrity

• Pemikiran Analitis / Analytical Thinking • Peduli terhadap Keteraturan dan Kualitas/ Concern for Order • Dampak dan Pengaruh/ Impact & Influence • Inisiatif / Initiative • Pemikiran Konseptual/ Conceptual Thinking

Hard Competency

Tahun 2018-2022 Perusahaan Pengembangan dan Pengoperasian Jalan Tol yang Unggul dan Inovatif Berbasis Teknologi Terkini

KOMPETENSI KARYAWAN

KOMPETENSI INTI Business Acumen

Corporate Planning

Tahun 2017 Perusahaan yang unggul dalam investasi pengembangan jalan tol dan inovatif dalam pengoperasian, dengan Tata Kelola yang Baik

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Soft Competency

KOMPETENSI KEPEMIMPINAN • Kepemimpinan Kelompok / Team Leadership • Ketegasan dalam pengambilan Keputusan / Decisiveness

Operational Toll Gate Operation

Road User Services

CLUSTER JABATAN

Model Kompetensi Pengembangan Human Capital (HC) Sebagai wujud implementasi konsep Competency Based Human Resources Management (CBHRM), maka pengembangan HC berdasarkan pada peningkatan kompetensi karyawan. Untuk itu, Perseroan telah merumuskan model kompetensi yang dilengkapi dengan Kamus Kompetensi yang merupakan kombinasi hard skill dan soft skill yang harus dimiliki setiap individu berdasarkan kebutuhan kompetensi setiap unit. Kamus Kompetensi dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 183/KPTS/2013 tanggal 24 Desember 2013.

212







Lampiran


Bagan Model Kompetensi Human Capital Jasa Marga

KOMPETENSI KEPEMIMPINAN • Kepemimpinan Kelompok / Team Leadership • Ketegasan dalam pengambilan Keputusan / Decisiveness

KOMPETENSI INTI Business Acumen

• Dorongan Berprestasi / Achievement Orientation • Pembelajaran Berkelanjutan / Continuous Learning • Membangun Kemitraan / Building Partnership • Integritas/ Integrity

Orientasi Pelayan Pelanggan Customer Service Orientation

KOMPETENSI JABATAN • Pemikiran Analitis / Analytical Thinking • Peduli terhadap Keteraturan dan Kualitas/ Concern for Order

• Dampak dan Pengaruh / Impact & Influence • Inisiatif / Initiative • Pemikiran Konseptual / Conceptual Thinking

KOMPETENSI TEKNIS

1. IT / IT Skill 2. Komunikasi / Communication Skill 3. Pengetahuan Organisasi/ Organization Knowledge 4. Berbahasa Inggris / English Profiency 5. Kesadaran mengenai risiko / Risk of Awareness 6. Kesadaran mengenai Sistem Keselamatan Kerja (K3) 7. Kesadaran Mengenai Manajemen Mutu / Quality Management 8. Kesadaran Standar Layanan / Service Standard 9. Eksekusi Program Strategis / Strategic Program Execution

KOMPETENSI TEKNIS (SPESIFIK)

Pendidikan dan Pelatihan HC Penentuan program-program pengembangan kompetensi karyawan didasarkan pada Training Need Analysis (TNA) yang ditentukan berdasarkan job description setiap level jabatan. Prioritas program pengembangan sejalan dengan upaya pencapaian target bisnis Perseroan pada tahun 2016 dalam rangka memperoleh konsesi sepanjang 1.260 km serta untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan, Perseroan fokus dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk pemenuhan kompetensi teknis dan non-teknis. Melalui Unit Jasa Marga Development Center (JMDC), program-program pengembangan kompetensi karyawan berupa pendidikan dan pelatihan terus dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan 3 (tiga) fokus utama yaitu: • Pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis karyawan sesuai dengan persyaratan jabatan. • Program mandiri setara pelatihan, di antaranya kegiatan knowledge sharing, studi banding (benchmarking), penulisan jurnal, dan lainnya. • Beasiswa kader.



213

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Bagan Sistem Pengembangan dan Pembelajaran Karyawan

PENDIDIKAN & PELATIHAN

PELATIHAN

LEADERSHIP

SIKAP, MENTAL & BUDAYA

• Untuk pembentukan kader pemimpin Jasa Marga • pelatihan berjenjang dan fokus pada HIPO di level manajer. • Dilaksanakan oleh jmdc secara terstruktur.

• Untuk pembentukan sikap, mental dan budaya kerja serta budaya perusahaan. • Fokus pada semua tingkatan karyawan • Termasuk budaya pelayanan service Excellence.

PENDIDIKAN

PEMENUHAN PROFESI

KOMPETENSI • Untuk pemenuhan standar kompetensi kerja (teknis) terkait dengan jabatan. • Merupakan tanggung jawab masing-masing unit dan atasan

beasiswa

• Untuk pembentukan standar profesi (baik mandatory maupun voluntary) • Merupakan tanggung jawab masing-masing unit dan atasan • Pelatihan profesi: auditor, pajak, hukum

• Untuk peningkatan kompetensi formal secara terstruktur (graduate) • Fokus pada bidang studi untuk mendukung pengembangan korporasi • Diberikan untuk kader dengan predikat HIPO

Sistem pengembangan kompetensi dan pembelajaran karyawan dengan memprioritaskan kompetensi inti Perseroan, yaitu menjadi Perseroan yang Unggul dalam Investasi Pengembangan Jalan Tol dan Inovatif dalam Pengoperasian Jalan Tol dengan Tata Kelola yang Baik. Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan yaitu dengan 5 (lima) akademi: Toll Road Business, Related Business, Highway and Traffic Engineering, Leadership and Culture, dan Corporate Enabler. Susunan dan prioritas program pelatihan dikelompokkan dalam program Core Business, Non Core (Support) dan Program Khusus. Bagan Kelompok Program dan Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan

Kelompok Program dan Kebijakan Pelaksanaan Pelatihan UTAMA

Toll Road Business

• Investasi Jalan Tol • Pengoperasian Jalan Tol • Pemeliharaan Jalan Tol

Highway & Traffic Engineering

• Teknik Lalu Lintas • Teknik Konstruksi Jalan

Program Perseroan

In-House Training

214


PENDUKUNG

Leadership & Culture

• Leadership • Corporate • Senior • Advance • Junior • Culture & Motivation

Enabler

• Corporate Planning • Finance & Supply Chain • Compliance • Marketing • Communication • Business Support • Office Support

Program Perseroan

In-House Training

KHUSUS

Related Business

• Properti

Program Unit Kerja

Public Training

• Beasiswa • Purnabakti • Penyiapan Karyawan Baru • Sertifikasi

Program Perseroan In-House Training Public Training Laporan Tahunan 2016





Lampiran


Program Pelatihan pada tahun 2016 difokuskan pada

Kementerian PUPR, pejabat BPJT maupun para peneliti

Kelompok Program Utama antara lain adalah :

dari lembaga-lembaga independen yang terpercaya. Selanjutnya peserta pelatihan yang telah disiapkan

1.

Pengembangan kompetensi di Bidang

sebagai kader–kader pemimpin proyek jalan tol maupun

Pembangunan Jalan Tol.

posisi strategis di proyek jalan tol dikutsertakan dalam

Dalam rangka mendukung program percepatan bisnis

program sertifikasi bekerja sama dengan lembaga

pembangunan jalan tol Perseroan, maka Manajemen

profesional yang berpengalaman seperti Persatuan

mendesain program khusus Jasa Marga yakni Project

Insinyur Indonesia, Himpunan Pengembangan Jalan

Management Workshop dengan metode Experiences

Indonesia, dan lembaga profesional lainnya.

Learning. Sebagai perusahaan yang memiliki berbagai proyek jalan tol yang prestisius dan memegang peranan

2. Program Leadership

penting di industri jalan tol, maka Perseroan menjadikan

Selaras dengan upaya menyiapkan kader-kader

proyek-proyek tersebut sebagai laboratorium studi

pemimpin Perseroan di masa depan, maka Manajemen

dan experience site yang sarat pembelajaran. Pemberi

telah mengembangkan program Leadership yang

materi dan narasumber pelatihan ini juga di isi oleh

terdiri dari 5 (lima) tingkatan program, yaitu Basic

para pakar baik dari Internal Perseroan yang terlibat

Leadership, Junior Leadership, Advance Leadership,

langsung dalam proyek-proyek penting tersebut,

Senior Leadership, dan Corporate Leadership. Untuk

para pakar di bidang jalan tol yang berkiprah di

tahun 2016, Pelatihan Basic Leadeship telah diberikan

Pelatihan


Managem

ent Traine

e Tahun

2016


215

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




pada para Assistant Manager yang merupakan hasil

- 30 November 2016. Pada satu bulan pertama, para

rekrutmen karyawan baru pada tahun 2015. Mereka

peserta Management Trainee dikonsentrasikan untuk

sejak dini telah disiapkan sebagai pemimpin masa

mengikuti pembinaan mental di camp Kopasus di

depan dengan pemberian materi untuk meningkatkan

Bogor. Perseroan melibatkan Tim Kopasus, konsultan

kontribusi individu secara maksimal dan dilanjutkan

psikologi independen dan Tim Seleksi Internal untuk

dengan program coaching untuk lebih mengelola

mendapatkan Trainee dengan mental, personality

pengembangan potensi diri dan mengatasi berbagai

dan disiplin yang baik. Selanjutnya peserta Trainee

hambatan yang ditemui.

mengikuti on the job training selama 2 bulan di wilayah operasional yang merupakan bisnis inti Perseroan

3.

Peningkatan kompetensi Petugas Operasional

dengan harapan mereka dapat memahami secara

Dalam rangka meningkatkan daya dukung kinerja

komprehensif bisnis Perseroan sekaligus internalisasi

karyawan operasional yang berinteraksi langsung

tata nilai dan etos kerja Perseroan.

dengan pengguna jalan, maka Perseroan secara konsisten memberikan pelatihan motivasi, etika

Selain pelatihan di dalam negeri, Perseroan juga menugaskan

budaya maupun materi penyegaran standar prosedur

beberapa orang karyawan untuk mengikuti pelatihan di

pelayananan kepada seluruh Petugas Operasional

luar negeri agar dapat tetap mengikuti perkembangan

seperti Pengumpul Tol, Petugas Layanan Jalan Tol

yang ada di dunia internasional, antara lain Road Safety

maupun Petugas Informasi dan Komunikasi. Untuk

Audit di Malaysia, Road Engineering Asia and Australia

Para Kepala Shift yang merupakan atasan langsung

seminar (REAAA) di Jepang, Pengembangan Teknologi Tol

karyawan operasional, juga diberikan pelatihan tentang

Collection di Malaysia, Innovation Businesss di Filipina,

supervisory skill untuk meningkatkan kemampuan

dan Audit and Risk Management di Australia. Untuk

mereka dalam mengarahkan para petugas di lapangan.

Program Beasiswa Luar Negeri sebagai salah satu program

Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan kepada

pengembangan Future Leader Jasa Marga, pada tahun 2016

pelanggan dapat tetap terus terjaga.

terdapat 2 (dua) orang karyawan yang masih menyelesaikan studinya. Karyawan tersebut masih menjalani pendidikan di

4.

Program Management Trainee Calon Karyawan

University of Manchester, Inggris dan University of Melbourne

Sebagai tindak lanjut seleksi awal calon karyawan,

Australia dengan proses pembelajaran ditargetkan akan

138 orang calon karyawan mengikuti program

selesai pada awal tahun 2017.

management trainee yang dimulai pada 1 September

Bagan Sistem Pengembangan dan Pembelajaran Karyawan

Tantangan & Rencana Strategic Kompetensi Inti Perseroan

• Fokus Pelanggan • Etika & Praktik Bisnis • Kebutuhan Karyawan • Perbaikan Kinerja Perseroan • Inovasi Untuk Pengembangan


GAP

TNA (Training Need Analysis)

Kompetensi Karyawan

Pemenuhan Kompetensi Individu Karyawan

216


SMK

Pencapaian Rencana Strategis dan Kinerja Perseroan

Kebijakan Pengembangan Karyawan • Toll Road Business • Related Business • Highway & Traffic Engineering • Leadership Corporate Culture • Corporate Enabler

Kelompok Pelaksanaan Program • Leadership • Sikap, Mental dan Budaya • Kompetensi • Pemenuhan Profesi • Beasiswa

Sistem Manajemen Kinerja

Pelaksanaan Pengembangan Karyawan Non TALENT Promotion On the Job Training (OJT)

Self Learning

Rotation

Karyawan Jasa Marga

Special Assignment

Evaluasi

Employee Performance

Leadership & Managerial Development

In House & Public Monitoring Training Counseling

Beasiswa Coaching

Competence Improvement

TALENT

Evaluation





Lomba P

elayanan


Lalu-Linta

s Tahun 20

16 dalam

rangka m

Lampiran

eningkat

kan kom


petensi P

etugas La

yanan Ja

lan Tol

Pada tahun 2016 Perseroan sudah menetapkan target hari pelatihan per karyawan, dengan realisasi sejumlah 7 hari pelatihan per karyawan. Jumlah hari pelatihan dan peserta pelatihan selama tahun 2015-2016 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel Realisasi Program Diklat 2015 – 2016 Tahun 2015 No.

Uraian

Jumlah Hari Orang

1

Toll Road Business

2


3

Leadership and Culture

4

Corporate Enabler

5

Related Business

1.249

Tahun 2016 Jumlah

Jumlah

Jumlah

Peserta

Program

745

53

Hari Orang 341

Jumlah

Jumlah

Peserta

Program

148

15

443

55

7

489

71

4

15.287

1.088

30

15.739

3.274

146

4.321

1.651

209

3.280

1.310

175

162

19

11

150

15

8

6

Beasiswa

-

4

4

-

3

3

7

Program Mandiri Setara Pelatihan

11.501

9.963

325

11.103

10.374

385

Total

32.963

13.525

639

31.102

15.195

736



217

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




11.103

11.501

150

162

3.280

4.321

15.739

15.287

489

443

341

1.249

Grafik Pelatihan Berdasarkan Jumlah Hari Orang

2015 2016 Toll Road Business


Leadership and Culture

Corporate Enabler

Related Business

Program Mandiri Setara Pelatihan

17,5

20,7

15,7

18,9

Rp miliar

Grafik Biaya Pelatihan

Rencana Realisasi 2015

2016

Penghargaan Atas Inovasi

Perbaikan Praktis (PP) dan Kelompok Inovasi Manajemen

Perseroan juga memberikan penghargaan dan kesempatan

(KIM). Perseroan mendukung penuh proses maupun hasil

serta ruang bagi karyawan yang ingin menyalurkan kreativitas

dari inovasi kelompok-kelompok mutu ini, mulai dari proses

dan idenya, terutama yang dapat menunjang efektivitas dan

pembelajaran dan pengembangannya, peningkatan motivasi

efisiensi proses bisnis Perseroan.

dengan mengadakan kompetisi baik di level Cabang/Anak Perusahaan, level korporat, nasional bahkan internasional,

218

Saluran yang dapat digunakan oleh karyawan adalah

sampai dengan memberikan hak paten pada hasil dari

bergabung dalam Kelompok Perbaikan Mutu (KPM),

inovasi kelompok mutu.







Lampiran


Perkembangan kelompok-kelompok mutu ini juga sangat

Perkembangan kelompok-kelompok mutu tersebut juga

signifikan. terbukti dari 100 kelompok mutu yang terdiri

berbanding lurus dengan pertumbuhan hasil inovasi

dari 22 Kelompok Perbaikan Mutu (KPM) dan 55 Perbaikan

karyawan, dari 362 inovasi di tahun 2014, meningkat menjadi

Praktis (PP) pada tahun 2015, meningkat menjadi 23 KPM

378 inovasi di tahun 2015, dan meningkat 3,31% di tahun

dan 55 PP serta penambahan Kelompok Inovasi Manajemen

2016 menjadi 390 inovasi.

(KIM) sebanyak 22 KIM yang merupakan kelompok mutu yang berasal dari unit kerja di Kantor Pusat di tahun 2016.

Grafik Jumlah Inovasi Karyawan

395

390

390 385

378

380 375 370 365

362

360 355 350 345

2014

2015

2016

Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi Karyawan Sistem manajemen kinerja berfungsi untuk memastikan bahwa karyawan melakukan pekerjaan yang sekaligus memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran Perseroan secara maksimal sesuai tujuan jabatan dan sasaran kinerja kunci (key performance indicator). Perseroan menerapkan sistem manajemen kinerja dari 2 sisi, yaitu evaluasi pencapaian Key Performance Indicator (KPI) dan pencapaian kompetensi. Agar penilaian lebih adil, karyawan tidak hanya diukur dari target kinerjanya (KPI) namun juga dihargai usahanya dalam mencapai kinerja tersebut (kompetensi). Sistem Manajemen Kinerja dibedakan untuk karyawan operasional dan non-operasional yang didasarkan atas karakteristik pekerjaannya.



219

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Bagan Sistem Manajemen Kinerja Karyawan

RJP, RKAP & kebijakan Direksi

Visi & Misi

kpi Perseroan

Struktur Organisasi Rencana Unit Kerja, kpi Unit Kerja

Uraian Jabatan

Feedback

Sasaran Kerja Karyawan


Review Kinerja dan Coaching

Persyaratan Kompetensi

Evaluasi Kinerja

Penilaian Kompetensi

Nilai Kinerja

Nilai Kompetensi

Total Reward (Kompetensi & benefit)

Perencanaan Karier

Feedback

Sasaran Kerja Karyawan

Pengembangan & Pelatihan

Tahapan sistem manajemen kinerja merupakan siklus

tahapan ini dikelola melalui Sistem Manajemen Kinerja yang

sistematis yang terdiri dari perencanaan Sasaran Kerja

terintegrasi secara online.

Karyawan (SKK), review SKK dan bimbingan (coaching)

220

serta evaluasi kinerja. Pada tahap perencanaan, karyawan

Remunerasi, kesempatan karier, dan program

dan atasan menyepakati target-target yang harus dicapai,

pengembangan dan pelatihan karyawan sangat dipengaruhi

kemudian target tersebut direview pada pertengahan

dari hasil evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi.

periode lalu, atasan memberikan feedback pada tahapan

Terhadap remunerasi karyawan, Perseroan menetapkan

review dan coaching. Pada tahap akhir yaitu evaluasi

kebijakan kenaikan gaji (merit increase) berdasarkan hasil

pencapaian kinerja, atasan menilai pencapaian atas

akhir evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi. Selain

target-target yang telah disepakati sebelumnya. Seluruh

itu hasil evaluasi kinerja juga mempengaruhi insentif yang







Lampiran


diperoleh karyawan. Dengan kebijakan ini maka karyawan

kompetensi tersebut salah satunya diketahui dari hasil

dipacu untuk berkinerja tinggi agar dapat memperoleh

penilaian kompetensi. Hasil penilaian kompetensi juga

remunerasi yang lebih tinggi pula.

digunakan dalam perencanaan kebutuhan pengembangan dan pelatihan karyawan.

Sedangkan dalam hal kesempatan karier, diatur persyaratan kompetensi untuk setiap jabatan dimana pemenuhan

Bagan Tahapan Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi Karyawan Non Operasional

Cascade KPI Pekan Coaching (5 hari kerja)

Pekan SKK (5 hari kerja)

Pekan Evaluasi (5 hari kerja)

Pekan Coaching (5 hari kerja)

Pekan SKK (5 hari kerja)

Jan

Feb

Mar

SKK

Apr Coaching

Mei

Jun

Jul Evaluasi

Periode I Evaluasi Kinerja

Agt SKK

Sep

Okt Coaching

Pekan Evaluasi (5 hari kerja)

Nov

Des

Jan

Penilaian Kompetensi

Evaluasi

Periode II Evaluasi Kinerja

Periode Penilaian Kompetensi

Kesejahteraan Karyawan Remunerasi Karyawan Jasa Marga memberikan kepastian remunerasi yang menarik (attractive) dan kompetitif sehingga dapat memelihara keterikatan serta dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk menghasilkan kinerja tinggi. Pengaturan penghasilan karyawan dilakukan dengan menetapkan struktur gaji berbasis pasar. Selain itu kenaikan gaji dan pemberian insentif didasarkan pada pencapaian kinerja karyawan. Perubahan pengaturan penghasilan karyawan dilakukan dari yang berbasis pada masa kerja dengan sistem table menjadi berbasis kinerja dengan menetapkan struktur gaji berbasis pasar, serta memperhatikan pemenuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku serta kemampuan Perusahaan. Remunerasi karyawan diatur dalam Keputusan Direksi No. 99/KPTS/2014 tentang Kelompok dan Komponen Remunerasi serta No. 122.1/ KPTS/2014 tentang Kompensasi Bulanan bagi Karyawan Tetap.



221

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Perseroan menetapkan dan menjamin hak-hak karyawan sebagai berikut: Tabel Hak-hak Karyawan

Kebijakan Remunerasi Perseroan I.

Karyawan Tidak Tetap

ü

ü

ü

-

Kompensasi (Remunerasi) 1.

Gaji, Tunjangan, Lembur dan THR

2. Bonus II.

Karyawan Tetap

Benefit – Fasilitas Kerja 1.

Pakaian Dinas

ü

ü

2.

Fasilitas Perjalanan Dinas

ü

ü

3.

Transportasi & Komunikasi*

ü

-

4.

Rumah Dinas*

ü

-

III. Benefit – Perlindungan Kerja 1.

Lingkungan Kerja: Penerapan K3 dan Kesempatan Berserikat

ü

ü

2.

Perlindungan Hukum

ü

-

3. Jamsostek

ü

ü

4.

Fasilitas Kesehatan

ü

ü

5.

Program Pensiun dan Purnakarya

ü

-

ü

ü* *hanya pelatihan

2. Penghargaan: - Karyawan Terbaik & Inovasi (KPM, PP) - Berjasa, Kesetiaan & Pensiunan

ü ü

-

3.

Rekreasi, Olahraga & Kesenian

ü

-

4.

Cuti Karyawan, Cuti Hamil, Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, Keagamaan, dan Istirahat Panjang

ü

ü

IV. Benefit – Pengharkatan 1.

Peluang Karier: Formasi, Promosi, Mutasi, Pengembangan & Pelatihan dan Beasiswa Pihak Ketiga

* untuk jabatan tertentu

Penghargaan kepada Karyawan Perseroan memberikan penghargaan atas kinerja, pelaksanaan tugas, inovasi atau perbaikan serta penghargaan atas kesetiaan karyawan. Untuk memberikan apresiasi terhadap karyawan yang telah bekerja selama masa kerja tertentu, Perseroan memberikan penghargaan atas masa kerja kepada karyawan. Sepanjang tahun 2016, penghargaan masa kerja diberikan kepada 834 karyawan yang telah melampaui masa kerja 10, 15, 20, 25, dan 30 tahun.

222







Lampiran


Pengembangan Karier Karyawan Berbasis Kompetensi

Tabel Penghargaan Kesetiaan Karyawan Jasa Marga Tahun 2016

Sejalan dengan pengembangan bisnis Perseroan yang terus tumbuh melalui pembentukan Anak-anak Perusahaan

Masa Kerja

Jumlah Penerima Penghargaan

10 Tahun

0

memberikan peluang bagi karyawan Jasa Marga untuk

15 Tahun

113

mengembangkan kariernya. Mulai meningkatnya jumlah

20 Tahun

297

25 Tahun

328

30 Tahun

96

kaderisasi yang andal, di sisi lain menciptakan peluang

Total

834

karier bagi karyawan yang kompeten. Sistem Manajemen

baik yang bergerak di bisnis tol maupun non-tol, telah

pemangku jabatan yang berada pada posisi strategis di Perseroan yang memasuki masa pensiun selain menjadi tantangan bagi Manajemen untuk menciptakan sistem

Karier berbasis kompetensi ini bertujuan untuk melakukan penempatan karyawan sesuai formasi jabatan secara optimal dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi

Sementara untuk karyawan yang bekerja sampai mencapai

jabatan dan kompetensi individu, sehingga karyawan

usia pensiun, Perseroan memberikan penghargaan

dapat memberikan unjuk kerja terbaik dalam mendukung

pensiunan berupa logam mulia, dan untuk tahun 2016 telah

pencapaian tujuan Perseroan.

diberikan kepada 200 orang yang telah memasuki usia pensiun.

Bagan Cluster Jabatan sebagai Dasar Sistem Manajemen Karier

22 Cluster Jabatan

Directors (Non Cluster)

Directors

Administration Community Development

General Services

Asset Management

Human Capital Execution

Legal

Human Capital Development

Information Technology

Audit Functional

Audit Management

Risk, Quality and Compliance

Logistic

Finance Accounting

Marketing

Communication Relation

Toll Road Management


Toll Road Operation Management

Land Procurement

Road Project Management

Corporate Planning

Business Development

Executive Leaders

1. Executive Leaders 2. Corporate Planning 3. Business Development 4. Land Procurement 5. Road Project Management 6. Highway & Traffic Engineering 7. Toll Road Operation Management 8. Toll Road Maintenance 9. Marketing 10. Communication Relation 11. Logistic 12. Finance & Accounting 13. Risk, Quality and Compliance 14. Audit 15. Information Technology 16. Legal 17. Human Capital 18. Asset Management 19. General Services 20. Administration 21. Corporate Social Responsibility 22. Operasional

Operational Toll Gate Operation

Road User Services

Group Cluster STRATEGIC PLANNING

Group Cluster MARKETING & COMMUNICATION

Group Cluster COMPLIANCE

Group Cluster TOLL ROAD OPERATION & ENGINEERING

Group Cluster FINANCE & Supply Chain Management

Group Cluster BUSINESS SUPPORT


Group Cluster OFFICE SUPPORT


223

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Sistem Manajemen Karier berbasis kompetensi mengacu pada konsep cluster yaitu jabatan dikelompokkan berdasarkan kompetensi, sehingga perpindahan karier bagi karyawan menjadi lebih fleksibel dan kesempatan karier bagi karyawan menjadi lebih luas. Siklus manajemen karier berbasis kompetensi terbagi atas: 1.

Periode Peminatan: dilaksanakan untuk mengidentifikasi minat karyawan sebagai acuan dalam penyusunan rencana karier karyawan.

2.

Periode Pemantapan: dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan mengembangkan kompetensi individu secara optimal.

3.

Periode Pengayaan: dilaksanakan untuk membuka wawasan karyawan dan untuk memberikan pengalaman yang dapat memperkaya kompetensi individu karyawan.

Bagan Sistem Manajemen Karier

Jasa Marga Development Plan

Corporate

Program Pengembangan Promosi, Rotasi

Rekrutmen

Peminatan (1-2) 1. Fresh Graduate 2. Internal Jasa Marga 3. Anak Perusahaan Jasa Marga 4. Profesional Hire

Basic Leadership Program HIGHLY CAPABLE INDIVIDUAL Usia 25-29 tahun Basic Managerial Program TM

University

Peminatan 2 Junior Leadership Program

TM

Advance Leadership Program

Pengayaan 2 Sealer Leadership Program

TM

Corporate Leadership Program

CONTRIBUTING TEAM LEADER Usia 30-33 tahun

COMPETENT LEADER Usia 34-39 tahun

EFFECTIVE LEADER Usia 39-43 tahun

EXECUTIVE LEADER Usia 41-43 tahun

Junior Managerial Program

Middle Managerial Program TM

High Managerial Program

Top Managerial Program

Pemantapan 1

Pengayaan 1

Direksi BUMN

PENSIUN

Program Pengembangan 1. On the Job Training 2. In House Training 3. Coaching 4. Counseling 5. Dll

TM

LEADERSHIP & PEOPLE DEVELOPMENT SYSTEM

Kriteria Kompetensi Strategi HC Berbasis Kompetensi Inisiatif Strategis Perusahaan TM

= Talent Management

Perseroan telah mengatur sistem pemilihan kandidat yang akan menduduki suatu jabatan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang selektif dan kompetitif dengan tetap berlandaskan asas keadilan. Masa kerja tidak lagi menjadi faktor dominan, namun kompetensilah yang memainkan peranan penting. Pergerakan karier karyawan baik berupa promosi dan maupun rotasi tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

224







Lampiran


Tabel Pengembangan Karier Karyawan 2015 dan 2016 Wilayah Kerja No

Pengembangan Karier

Kantor Pusat

Jumlah

Kantor Cabang & Proyek

Anak Perseroan

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1

Promosi

30

101

124

127

31

63

185

291

2

Rotasi

143

52

267

417

47

42

457

511

173

153

391

544

78

105

642

802

42

47

417

267

Grafik Pengembangan Karier Karyawan Rotasi

63

31

127

124

101

30

Grafik Pengembangan Karier Karyawan Promosi

52

TOTAL

143

2015 2016 Kantor Pusat


Anak Perusahaan

Kantor Pusat


Anak Perusahaan

Kesempatan berkarier bagi karyawan juga terbuka lebar

dari dalam Perseroan dengan memperhatikan prestasi kerja,

dengan adanya penambahan konsesi jalan tol Jasa

kemampuan, dan kompetensi karyawan.

Marga dan pengembangan usaha lain. Saat ini Perseroan telah memiliki 18 Anak Perusahaan Jalan Tol dan 4 anak

Selain itu, Perseroan memberikan kesempatan bagi

Perusahaan usaha lain, yang pengembangannya ditargetkan

karyawan yang memiliki keterbatasan secara fisik berupa

dapat memperkuat bisnis Perseroan. Setiap anak Perseroan

ketidakmampuan fungsi gerak motorik tangan atau kaki

tersebut tentunya membutuhkan sumber daya yang

dengan tetap memenuhi persyaratan jabatan pada kelompok

mumpuni untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Hal ini

jabatan fungsional keahlian dan fungsional staf.

yang membuka peluang bagi karyawan yang ingin berkarier di Anak Perseroan. Hubungan Industrial dan Kebebasan Berserikat Kebijakan dalam Kesempatan Kerja Kebijakan dalam hal kesempatan kerja, baik penempatan

Keseimbangan hubungan industrial antara Manajemen

karyawan maupun pengembangan karier karyawan

dan serikat karyawan merupakan tujuan ideal yang ingin

dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jasa

dicapai untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara

Marga melaksanakan pengisian formasi dan pengembangan

Manajemen dan serikat karyawan. Manajemen memahami

karier secara selektif dan terbuka tanpa diskriminasi (gender,

bahwa hubungan industrial merupakan kemitra-sejajaran

ras, suku, dan agama), dengan memprioritaskan sumber

antara manajemen dan serikat karyawan yang memilki



225

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




kepentingan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup

SKJM bersama-sama menempatkan diri sebagai komponen

dan mengembangkan Perseroan. Dalam upaya menciptakan

perseroan untuk menyosialisasikan segala bentuk kebijakan

dan menjaga keharmonisan antara manajemen dan

yang diambil perseroan kepada karyawan yang terkait

karyawan yang dibingkai dalam hubungan kemitra-sejajaran,

dengan kebijakan perseroan. Hingga akhir tahun 2016 telah

manajemen memberikan kebebasan kepada karyawan untuk

dilakukan sepuluh kali pertemuan antara manajemen dan

berserikat dalam organisasi Serikat Karyawan Jasa Marga

SKJM untuk membahas berbagai kebijakan perseroan yang

(SKJM) yang merupakan bentuk komitmen Manajemen

terkait dengan sistem Human Capital dan kebijakan lainnya.

terhadap Peraturan Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Manfaat Pasca-Kerja Karyawan

Secara periodik Manajemen dan SKJM melakukan komunikasi dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit

Pemba

226

yang dibentuk melalui keputusan bersama antara Direktur

Guna memberikan rasa nyaman dan aman kepada karyawan

Utama Perseroan dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat

selama bekerja, maka Jasa Marga memberikan benefit

SKJM untuk bersama-sama membahas dan mengevaluasi

kepada karyawan apabila telah mencapai usia pensiun.

kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama

Hal ini dilakukan untuk memberikan penghasilan yang

(PKB) yang merupakan pedoman dan arah kerja sama dalam

berkesinambungan setelah berakhirnya masa kerja di Jasa

melakukan hubungan industrial. Selain itu manajemen dan

Marga.

janjia hasan Per

n Kerja B

ersama an

tara Man


ngan S ajemen de

erikat Kar

yawan Ja

sa Marga






Lampiran


Berikut program yang diberikan kepada karyawan apabila

program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan.

telah mencapai usia pensiun:

Dasar perhitungan iuran JHT dihitung dari penghasilan

Program Pensiun

yang proporsinya dibayar sebesar 2% oleh karyawan

Karyawan Jasa Marga diikutsertakan dalam Program

dan 3,7% oleh Perseroan.

a.

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Penyelenggaraan PPMP

d. Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

diselenggarakan oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM)

Sejak 1 Januari 2016, perseroan telah mengikutsertakan

yang didirikan oleh Perseroan. Program PPMP diikuti

karyawan dalam Jaminan Pensiun BPJS

oleh karyawan yang mulai bekerja di Perseroan sebelum

Ketenagakerjaan dengan perseroan memberikan

1 Juli 2012. Sedangkan PPIP diselenggarakan oleh Dana

iuran sebesar 2% dari penghasilan yang diterima oleh

Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan diikuti oleh

karyawan.

karyawan yang mulai bekerja di Perseroan sejak tanggal e.

1 Juli 2012.

Jaminan Kesehatan Pensiunan Manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat dalam

b. Program Purna Karya

bentuk fasilitas kesehatan yang akan diterima bagi

Program ini diberikan kepada karyawan dengan

para pensiunan sebagaimana tertuang dalam peraturan

manfaat ketika berhenti pada usia pensiun normal

Perseroan. Dengan manfaat ini pensiunan akan merasa

akan mendapat 24 x PhDA, sedangkan karyawan yang

nyaman atas biaya kesehatan apabila sewaktu-waktu

berhenti pada usia pensiun dipercepat dan sebelum

diperlukan. Sejak Februari 2015, perseroan telah

memasuki usia pensiun dipercepat akan mendapatkan

melakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJS

manfaat proposional sesuai peraturan Perseroan.

Kesehatan bagi pensiunan dan keluarganya sebagai bentuk ketaatan perseroan terhadap Undang-Undang

c.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS

Sistem Jaminan Kesejahteraan Nasional dan Peraturan

Ketenagakerjaan

Presiden tentang Jaminan Kesehatan serta pemenuhan

Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawan ke dalam

kewajiban Perseroan untuk menjamin kesehatan pensiunan dan keluarganya.

Program Jaminan Kesehatan

Program

Pensiun

Paska-Kerja Karyawan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Program Purna Karya

Program JHT BPJS Ketenagakerjaan



227

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


Pengelolaan Tenaga Alih Daya



operasional yang dulunya merupakan tenaga alih daya di Perseroan saat ini telah berstatus karyawan tetap di PT JLO.

Dalam rangka transformasi Perseroan dan memastikan Proses Komunikasi Human Capital

pencapaian Visi, Misi dan bisnis strategi bisnis jangka panjang, sejak tahun 2013 Perseroan telah menjadi Operating Holding Company dan memperkuat rencana

Perseroan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber

otomatisasi sistem transaksi dan sistem informasi layanan

daya manusianya, agar kinerja Perseroan dapat maksimal

lalu lintas dari human based menjadi technology based.

dan mencapai tujuan Perseroan. Bagi Perseroan, karyawan

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan strategi metode

adalah aset yang harus diperhatikan, dan merupakan publik

pengelolaan operasional untuk mendukung pencapaian

internal yang penting keberadaannya dalam mempengaruhi

target bisnis Perseroan.

eksistensi Perseroan sekaligus sebagai aset berharga bagi Perseroan. Tanpa adanya dukungan yang baik dari para

Di samping itu, sebagai upaya kepatuhan terhadap Undang-

karyawan, maka organisasi akan sulit mencapai tujuannya.

Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans Nomor 19 tahun 2012 tentang Tata Cara

Adanya komunikasi internal dapat membantu Perseroan

Pemborongan Pekerjaan, maka pada tahun 2015, Perseroan

menjalin hubungan dengan karyawannya, sehingga

mendirikan PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO) dengan

terikat dengan Perseroan dan berupaya maksimal untuk

komposisi 99% saham dimiliki Jasa Marga JLO merupakan

memberikan kontribusi dan nilai tambah bagi Perseroan.

Anak Perusahaan yang fokus pada layanan transaksi

Maka, Perseroan selalu berusaha untuk mempertahankan

pengumpulan tol di ruas-ruas Perseroan dan Anak Perseroan

pegawai-pegawai terbaik yang senantiasa memberikan

lain sebagai bentuk pelaksanaan fungsi operasional. Dalam

kontribusi maksimal dalam Perseroan.

menjalankan fungsi intinya, maka pengelolaan tenaga kerja Program komunikasi dan sosialisasi Perseroan dilakukan melalui media internal Perseroan yang terdiri dari:

1. Media Internal Perseroan • Majalah Berita Jalan Tol • Newsletter Info Tol • Infografis Sosialisasi • Mading Foto • Portal Jasa Marga

2. Event • • • • • •

Employee Gathering Family Gathering Temu Wicara Safari Ramadhan JM Award Halal Bihalal

3. CEO Talk • • • • • • • •

228


Sambutan Direksi CEO Message Outlook 2017 Arahan Strategis Manajemen Rapat Kinerja Kunjungan Direksi Rapat Bipartit Manajemen dengan SKJM Executive Gathering Rapat Operasional

4. Audio Video • • •

Video Company Profile Video Kilas Balik Video Edukasi






Lampiran


Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan 60 kali

pengelolaan Human Capital, terutama akibat restrukturisasi/

sosialisasi terkait kebijakan 2.36 kepada seluruh karyawan di

penataan ulang sistem remunerasi, khususnya pada

9 Cabang dan 21 Anak Perseroan.

kompensasi bulanan. Biaya Sumber Daya Manusia yang semula sebesar Rp 1.146.409.914.103 pada tahun 2015

Komunikasi internal yang telah dilakukan Perseroan dinilai

menjadi Rp 1.323.779.690.593 pada tahun 2016, meningkat

efektif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kepuasan

15% disebabkan Perseroan mendapatkan penambahan

karyawan tahun 2016 yaitu sekitar 5,31 (skala 6) dibanding

konsesi baru.

tahun 2015 yaitu sebesar 4.60 (skala 6). Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan kompetensi karyawan yang berkelanjutan serta dalam Biaya Sumber Daya Manusia

rangka menciptakan pemimpin Perseroan yang mumpuni maka realisasi biaya pendidikan dan pelatihan pada tahun

Seiring dengan bertambah dan berkembangannya bisnis

2015 sebesar Rp 15.746.611.916. Program-program

Anak Perseroan Perseroan baik bidang tol maupun non tol

pengembangan karyawan meningkat pada tahun 2016

yang berdampak pada jumlah dan kualifikasi karyawan yang

adalah Rp 17.458.508.986 atau meningkat 11,02%

dibutuhkan. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya biaya

dikarenakan target peningkatan kompetensi secara merata

Sumber Daya Manusia pada tahun 2016. Peningkatan biaya

untuk seluruh karyawan dengan ditetapkannya target jumlah

SDM juga merupakan dampak dari transformasi di bidang

hari pelatihan minimum/tahun per karyawan.

Tabel Biaya Sumber Daya Manusia 2015 dan 2016 (Rupiah Penuh) Jenis Biaya SDM Biaya Pendidikan dan Pelatihan


2015

2016

1.146.409.914.103

1.323.779.690.593

15.746.611.916

17.458.508.986


229

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi




230







Asesmen


Implemen

tasi GCG

oleh Indo

Lampiran

nesian In

stitute fo

r Corpora


te Direct

orship (II

CD)


231

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi





Komitmen dan konsistensi Jasa Marga dalam menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate GovernanceGCG) tercermin salah satunya dalam hasil assessment GCG pada tahun 2016 dengan skor 97,09 atau “SANGAT BAIK” Dasar Hukum Penerapan GCG Jasa Marga Jasa Marga memiliki komitmen penuh dan secara konsisten

2.

Peraturan Pemerintah, di antaranya adalah: a.

menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol dan perubahan-perubahannya.

beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi b.

Perseroan dalam penerapan GCG, yaitu:

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran Badan

1.

Usaha Milik Negara.

Undang Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah: a. b.

Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun

3.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di

1995 tentang Pasar Modal.

antaranya adalah:


a.

c. d. e. f.

Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.

Undang Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite

2003 tentang BUMN. b.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha


Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tentang

2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha


Milik Negara, dengan perubahan terakhirnya yaitu

2008 tentang Keterbukaan Informasi.

No. PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September


2012.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

232




c.



Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/


d.

BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. e.

BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan

Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. f.

tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha

tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan

Milik Negara dengan perubahan terakhirnya

Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. g.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan

POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014

Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan

h.


Usaha Milik Negara.



tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

i.


Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.



tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota h.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-554/BL/2010



g.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/

Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ

yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

f.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-413/

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Badan Usaha Milik Negara. e.


MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara. d.

Lampiran

j.


Direksi Badan Usaha Milik Negara.


Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris,

k.


dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015

dan perubahannya No. PER-02/MBU/06/2016.

tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

4.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK – dahulu

l.


Bapepam-LK), di antaranya adalah:


a.

tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003

Hasil Penawaran Umum.

tanggal 30 September 2003, Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan b.

m.

Keuangan Berkala.


Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-40/PM/2003,

tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. c.


n.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/

SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015

BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan No.

tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan

IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar

Terbuka.

Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perubahan Publik. Laporan Tahunan 2016


233

Profil Jasa Marga

o.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


c.


Marga (Persero) Tbk.

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan d.

Kerja Komite Audit.

Keputusan Direksi Jasa Marga No. 174/


KPTS/2013 tentang Pedoman Tata Kelola


Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan e.

Piagam Unit Audit Internal. q.

Keputusan Direksi Jasa Marga No. 09/KPTS/2013 tentang Pedoman Whistleblowing System PT Jasa


p.



Keputusan Direksi Jasa Marga No. 175/ KPTS/2013 tentang Pedoman Tata Perilaku (Code


of Conduct) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang f.

Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi

Keputusan Direksi Jasa Marga No. 50/KPTS/2013 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai PT Jasa Marga

Emiten dan Perusahaan Publik.

(Persero) Tbk. 5.

g.

Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan

Keputusan Direksi Jasa Marga No. 183/ KPTS/2014 tentang Pedoman Penanganan


Gratifikasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan h.

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Keputusan Direksi Jasa Marga No. 149/ KPTS/2016 tentang Pembagian Tugas dan

dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana i.

dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan

Keputusan Direksi Jasa Marga No. 41/KPTS/2015 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga

Rapat No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat

(Persero) Tbk dan perubahan-perubahannya.

dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, j.

SH., Notaris di Jakarta berikut surat Penerimaan

Keputusan Direksi Jasa Marga No. 08/KPTS/2016

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Plt.

tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga

Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM

(Persero) Tbk.

No. AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-

7.

Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga.

0036530.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan No. 1160/L dari BNRI tanggal 27 November 2015 No. 95 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal

8.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam Risalah RUPS.

07 September 2016 No. 29, dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta

Selain itu, Jasa Marga dalam praktiknya juga memperhatikan

berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta

Data Perseroan dari Direktur Jenderal Administrasi

best practice. Pelaksanaan GCG yang diimplementasikan

Hukum Umum Kementerian HAM No. AHU.AH.01.03-

Perseroan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN

0078946 tanggal 08 september 2016, yang telah

No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang

didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105634.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 08 September 2016.

dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 yang menyebutkan

6.

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, di

bahwa “BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan

antaranya adalah:

dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu

a.

Keputusan Direksi Jasa Marga No. 186/KPTS/2011

transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi

tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict

dan kewajaran”.

of Interest) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. b.

Keputusan Direksi Jasa Marga No. 197/ KPTS/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

234







Lampiran


Prinsip-prinsip GCG Peningkatan praktik Good Corporate Governance pada Jasa Marga di tahun 2005 tidak terlepas dari komitmen segenap insan Jasa Marga untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan dalam menjalankan bisnis jalan tol, yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF).

Perseroan menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat

TRANSPARENCY

dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Perseroan menjamin kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan pertanggungjawaban Jajaran Perseroan yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau

ACCOUNTABILITY

organ kerja Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perseroan kepadanya tiap kegiatan dapat diukur tanggung jawab dan ketepatan waktunya, serta memberikan rasa kepuasan bagi Pengguna Layanan Jalan Tol. Perseroan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan

RESPONSIBILITY

prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Perseroan menjamin pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan

INDEPENDENCY

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan menjamin pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan

FAIRNESS

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Tujuan Penerapan GCG Jasa Marga

Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 yang menyebutkan

Untuk mewujudkan perusahaan yang berdaya saing tinggi

bahwa “BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan

dan terus tumbuh berkembang, Jasa Marga telah dan terus

dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu

mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan

transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi

(Good Corporate Governance/GCG) dengan memperhatikan

dan kewajaran”.

prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practice. Pelaksanaan GCG yang diimplementasikan

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of

Perseroan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN

Corporate Governance) sebagaimana Keputusan Direksi


No. 174/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013, tujuan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

penerapan GCG di Jasa Marga adalah sebagai berikut:

dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri



235

Profil Jasa Marga

an

Kunjung

236

Ikhtisar 2016

omisaris

an K Kerja Dew


Laporan Direksi



wi

g Jagora

ke Caban







1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara


Lampiran


Kode Etik Jasa Marga

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan,

Jasa Marga senantiasa berupaya menjalankan usaha

Pengguna Jalan Tol/Pelanggan lainnya, Mitra Usaha,

sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Untuk mewujudkan

Kreditur/Investor, serta Masyarakat dan Lingkungan.

hal tersebut, Jasa Marga telah memiliki Code of Conduct

2. Mendorong dan mendukung pengembangan,

yang dinamakan Kode Etik Jasa Marga. Kode Etik Jasa

pengelolaan risiko Perseroan secara lebih hati-hati

Marga ini merupakan pedoman internal perusahaan yang

(prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan

berisikan sistem nilai atau norma yang dianut oleh seluruh

dengan prinsip-prinsip GCG.

Insan Jasa Marga dalam melaksanakan tugasnya yang di

3. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar Perseroan memiliki

dalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan

daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun

Jasa Marga dalam mencapai tujuan, Visi dan Misi Perseroan

internasional.

antara lain etika hubungan antara Perseroan dengan

4. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perseroan. 5. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional,

Karyawan, Pengguna Jalan Tol, Pemegang Saham, Pemasok, Kreditur/Investor, Pemerintah, Mitra Usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya. Kode Etik Jasa

efektif dan efisien demi tercapainya Visi dan Misi

Marga diberlakukan sejak tanggal 17 Desember 2013

Perseroan.

yang merupakan hasil revitalisasi dari Code of Conduct

6. Mendorong agar pengelola Perseroan dalam membuat

sebelumnya (tahun 2010) Kode Etik Jasa Marga wajib

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai

dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap insan Jasa Marga

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

(Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Jasa Marga).

perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan. 7. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Stakeholders. 8. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Kode Etik Jasa Marga terdiri dari 12 butir yang pada prinsipnya mewajibkan segenap insan Jasa Marga untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Komitmen Insan Jasa Marga. b. Menjaga nama baik Perseroan.

9. Memperbaiki budaya kerja perusahaan.

c. Menjaga hubungan baik antar Insan Jasa Marga.

10. Meningkatkan pencitraan Perseroan (image) yang

d. Menjaga kerahasiaan Perseroan.

semakin baik. 11. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

e. Menjaga dan menggunakan aset Perseroan. f. Menjaga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. g. Perilaku asusila, narkotika, obat terlarang, perjudian, dan merokok.

Kebijakan Internal GCG Jasa Marga Pada tatanan internal Jasa Marga telah menyusun dan menerapkan kebijakan operasional bagi seluruh insan Jasa Marga sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan

h. Melakukan pencatatan data Perseroan dan penyusunan laporan. i. Menghindari terjadinya konflik kepentingan pribadi (insider trading).

operasional sehari-hari. Komitmen Perseroan dalam

j. Penanganan Gratifikasi.

menerapkan GCG tertuang dalam Visi dan Misi Jasa Marga.

k. Tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi (benturan kepentingan). l. Aktivitas politik.



237

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Sosialisasi dan Internalisasi GCG Selain penyempurnaan aturan, Perseroan juga melanjutkan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada segenap Insan Jasa Marga untuk memastikan ketaatan terhadap praktik GCG. Perseroan percaya, bahwa penerapan GCG tidak cukup dilakukan hanya dengan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku, namun harus ditunjukkan dalam praktik sehari-hari. Perseroan meyakini, bahwa dengan melaksanakan GCG, kepercayaan dari para stakeholder dapat terus dijaga dan Perseroan pun bertekad menuju Good Corporate Citizen. Bagan Roadmap GCG Jasa Marga

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2005

2006

2000

2010

Kick off Penerapan GCG SK Direksi No. 77/2005 Etika GCG Etika Usaha dan Etika Kerja Statement Corporate Intent Board Manual Laporan Kepatuhan

Pakta Integritas Manajemen

Prosedur pengadaan barang/jasa Perusahaan

Penjabaran 1. Visi dan Misi 2. RJPP

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (COCG) 2. Pedoman Perilaku (COC) 3. Tata Nilai Perusahaan 4. Review Manajemen Risiko

2011

1. Review Pedoman GCG (COOG dan COC) 2. Kebijakan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Whistleblowing System 3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Karyawan 4. Pernyataan Mulai Whistleblowing System

Penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan

2012 1. Komitmen Jasa Marga Bersih 2. Persiapan Infrastruktur Whistleblowing System

2013 1. Go live infrastruktur Whistleblowing System 2. Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi 3. Review Visi, Misi Tata Nilai 4. Review Board Manual 5. Review COCG dan COC 6. Review Struktur Organisasi

2014

2015 - 2017

1. Program BUMN Bersih 2. Penerapan ASEAN Scorecard untuk Assessment GCG dan Laporan Tahunan 3. Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi dengan KPK 4. Review Pedoman Penanganan Gratifikasi 5. Penerapan Parameter GCG sebagai KPI Unit Kerja 6. Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi

1. Review Pedoman Bantuan Kepentingan 2. Pengelolaan Program Pengendalian Gratifikasi oleh Unit Pengendali Gratifikasi 3. Review Kebijakan GCG Perusahaan disesuaikan dengan Road Map GCG OJK 4. Review dan Perbaikan Proses Bisnis Perusahaan lainnya

Pokok Budaya Jasa Marga

238

Jasa Marga telah menetapkan Tata Nilai Jasa Marga sebagai

Nilai Jasa Marga berdasarkan Keputusan Direksi Jasa Marga

budaya Perseroan yang menjadi landasan dalam interaksi

No. 08/KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa

Insan Jasa Marga dengan para stakeolders. Penjabaran Tata

Marga (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

J

JUJUR

Jasa Marga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu JUJUR, adil, transparan dan bebas dari benturan kepentingan.

S

SIGAP


M

MUMPUNI

Jasa Marga MUMPUNI dalam bekerja atas dasar kompetensi, konsisten dan inovatif.

R

RESPEK








Lampiran


Tata nilai budaya kerja Jasa Marga menjadi landasan

Pedoman Benturan Kepentingan

bagaimana Jasa Marga mencapai Visi “Menjadi Perusahaan

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di

Governance secara konsisten dan berkesinambungan,

Indonesia”. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja

dan sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan serta untuk

diharapkan akan dapat mendukung pencapaian Visi dan

meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi segenap

Misi Jasa Marga untuk senantiasa unggul dalam layanan dan

pemangku kepentingan, maka Perseroan memandang

kinerja karena mencerminkan keinginan sungguh-sungguh

perlu untuk menyusun suatu pedoman yang mengatur

dan komitmen yang kuat dari segenap insan Jasa Marga

penanganan benturan kepentingan. Hal ini perlu dilakukan

untuk memberi yang terbaik kepada seluruh pihak yang

mengingat dalam kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas

berkepentingan pemangku kepentingan baik internal maupun

dari hubungan dan interaksi antar-pemangku kepentingan

eksternal.

maupun pihak-pihak lainnya yang mungkin menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of

Perseroan menyadari pentingnya pemahaman terhadap

Corporate Governance) sebagaimana Keputusan Direksi

benturan kepentingan untuk menciptakan hubungan kerja

No. 174/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013, tujuan

yang harmonis antar-pemangku kepentingan sehingga

penerapan GCG di Jasa Marga adalah sebagai berikut:

tercipta tata kelola perusahaan yang baik, maka disusunlah

a. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara

Pedoman Benturan Kepentingan yang berpedoman pada

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan,

peraturan perundangan yang berlaku serta diselaraskan

Pengguna Jalan Tol/Pelanggan lainnya, Mitra Usaha,

dengan nilai-nilai yang berlaku di perusahaan. Perseroan

Kreditur/Investor, serta Masyarakat dan Lingkungan.

telah memiliki kebijakan terkait benturan kepentingan yang

b. Mendorong dan mendukung pengembangan,

cukup lengkap dan tersebar dalam beberapa ketentuan,

pengelolaan risiko Perseroan secara lebih hati-hati

di antaranya diatur dalam ketentuan kepegawaian, sanksi

(prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan

administratif, pengadaan barang dan jasa, perkreditan, kode

dengan prinsip-prinsip GCG.

etik serta anggaran dasar Perseroan.

c. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun

Pedoman Benturan Kepentingan tersebut telah dimuat dalam

internasional.

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 186/

d. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing

KPTS/2011 tanggal 7 Desember 2011.

Organ Perseroan. e. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional,

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan

efektif dan efisien demi tercapainya Visi dan Misi

Komisaris (Board Manual)

Perseroan.

Dalam rangka pelaksanaan GCG, Direksi dan Dewan

f. Mendorong agar pengelola Perseroan dalam membuat

Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai

mengikat bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Pedoman

perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan

Tata Tertib Kerja yang ditandatangani bersama oleh Direksi

adanya tanggung jawab sosial perusahaan.

dan Dewan Komisaris.

g. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Stakeholders. h. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Whistleblowing System Implementasi Whistlebowing System (WBS) merupakan salah satu mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu

i. Memperbaiki budaya kerja perusahaan.

tindak pelanggaran di Jasa Marga yang dapat menimbulkan

j. Meningkatkan pencitraan Perseroan (image) yang

kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak

semakin baik. k. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

image Jasa Marga. Pengelolaan WBS dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu PT Deloitte Konsultan Indonesia. Dengan demikian, WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif insan Jasa Marga untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Jasa Marga.



239

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Komitmen Jasa Marga dalam Penerapan GCG

2006

Pernyataan Penerapan GCG

2010

Pernyataan Kebijakan Manajemen Risiko

2011

Pernyataan Mulai Penerapan Whistleblowing System

2012

Komitmen Jasa Marga Bersih antara Manajemen dan Serikat Karyawan Jasa Marga

2013

Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi Disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

• 2015 •

240

Penandatanganan Pakta Integritas Setiap Awal Tahun oleh Seluruh Insan Jasa Marga dan pada Saat Pengadaan Barang/ Jasa Peningkatan Implementasi Pengendalian Gratifikasi







Lampiran


Pada tahun 2016, Jasa Marga terus meningkatkan implementasi Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana komitmen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), khususnya dengan melakukan sosialisasi gratifikasi di seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Cabang, serta penyediaan beberapa fasilitas pelaporan penerimaan gratifikasi berupa portal internal dan drop box pelaporan gratifikasi.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Pedoman tata kelola perusahaan terbuka diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Peraturan dan Surat Edaran OJK tersebut mengatur pedoman tata kelola perusahaan yang baik dan dibagi ke dalam 5 (lima) aspek tata kelola perusahaan terbuka, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tabel Kepatuhan Jasa Marga terhadap Peraturan dan Surat Edaran OJK Terkait Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Aspek 1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin HakHak Pemegang Saham.

Prinsip 1.

2.


Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

Rekomendasi

Kepatuhan Jasa Marga

1.

Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.

Voting terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh Pemimpin RUPS, sedangkan voting tertutup dilakukan dengan cara menggunakan Kartu Suara.

2.

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan.

3.

Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun untuk menyediakan kecukupan waktu bagi Pemegang Saham untuk memperoleh informasi.

1.

Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.

Perseroan memiliki peraturan tentang Pedoman Penyampaian Informasi Perseroan melalui Non-deal Roadshow, Investor Conference, Analyst Meeting dan Public Expose yang memuat waktu penyampaian informasi, lokasi penyelenggaraan, kriteria penyelenggaraan, materi presentasi, frekuensi pelaksanaan kegiatan, feedback dari penyelenggara, dan laporan penyelenggaraan.


241

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016

Aspek

2.

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris.

242

Fungsi dan Peran Direksi.


Prinsip

3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

4.

3.


Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.


Laporan Direksi

Rekomendasi




2.

Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.

Materi presentasi Perseroan untuk Pemegang Saham atau Investor tersedia dalam situs web Perseroan untuk memberikan kesetaraan pada Pemegang Saham atau Investor atas pelaksanaan komunikasi.

1.

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

2.

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan.

1.

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah memiliki mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment), namun belum berdasarkan rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (KNRR) karena KNRR Perseroan baru dibentuk pada tahun 2015 menggantikan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Perseroan akan menyusun dan menetapkan kebijakan self assessment Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi KNRR dengan target penyelesaian tahun 2016.

2.

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.

Kebijakan self assessment Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

3.

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

Kebijakan Dewan Komisaris terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dimuat dalam Pedoman Dewan Komisaris.

4.

Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko yang menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi

1.

Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Penentuan jumlah anggota Direksi berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

2.

Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Komposisi anggota Direksi telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan.




Aspek

Prinsip

6.

4. Partisipasi Pemangku Kepentingan.



7.

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.


Lampiran


Rekomendasi


3.

Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/ atau pengalaman kerja terkait.

1.

Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.

Direksi telah memiliki mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment), namun belum berdasarkan rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (KNRR) karena KNRR Perseroan baru dibentuk pada tahun 2015 menggantikan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Perseroan akan menyusun dan menetapkan kebijakan self assessment Direksi berdasarkan rekomendasi KNRR dengan target penyelesaian tahun 2016.

2.

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.

Kebijakan self assessment Direksi diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

3.

Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

Kebijakan Direksi terkait pengunduran diri anggota Dirkesi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dimuat dalam Pedoman Direksi.

1.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.

Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading yang memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.

2.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.

Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang merupakan bagian dari kode etik yang menggambarkan pencegahan terhadap segala praktik korupsi baik baik memberi atau menerima dari pihak lain.

3.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.

Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang merupakan bagian dari kode etik yang menggambarkan pencegahan terhadap segala praktik korupsi baik baik memberi atau menerima dari pihak lain.


243

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016

Aspek

5. Keterbukaan Informasi.

244



Prinsip

8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.


Laporan Direksi

Rekomendasi




4.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.

Perseroan memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur, yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perseroan kepada kreditur.

5.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.

Perseroan telah memiliki whistleblowing system yang mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan dan hasil penanganan serta tindak lanjut pengaduan.

6.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Karyawan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2014-2016 Pasal 39 tentang Insentif Kinerja. Namun, karena Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi serta Sistem Remunerasi sebagai dasar penentuan besaran insentif jangka panjang baru diterapkan pada tahun 2014 maka implementasi pemberian insentif jangka panjang kepada Karyawan belum dapat direalisasikan. Perseroan akan menyusun kebijakan insentif jangka panjang dengan target penyelesaian tahun 2016 dan implementasi tahun 2017.

1.

Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.

Selain situs web, Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sebagai media keterbukaan informasi.

2.

Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Laporan Tahunan Jasa Marga tahun 2014, 2015, dan 2016 mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali.






Lampiran


Hasil Penilaian terhadap Komitmen dan Konsistensi Penerapan GCG Jasa Marga Assessment GCG Assessment GCG dilakukan dengan menggunakan parameter penilaian Kementerian BUMN yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun buku 2016, dari total nilai maksimal sebesar 100,00 total nilai Assessment GCG yang diperoleh Perseroan adalah sebesar 97,09 yang setara dengan 97,09% sehingga secara keseluruhan, hasil assessment atas implementasi GCG Perseroan tahun 2016 menempatkan Perseroan pada Kualitas Penerapan GCG “Sangat Baik”.

72,34

80,33

80,33

80,09

87,22

95,54

94,60

95,01

96,63

96,77

97,09

Tabel Hasil Assessment GCG Perseroan

2002

2003

2004

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Catatan: Sejak tahun 2012 diberlakukan parameter penilaian baru yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Ringkasan hasil assessment penerapan good corporate governance Jasa Marga tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel Hasil Assessment GCG Jasa Marga Tahun 2016 Aspek Pengujian/Indikator Parameter I.

Bobot

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola 7 Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 9 III. Dewan Komisaris 35 IV. Direksi 35 V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9 VI. Aspek Lainnya 5 SKOR KESELURUHAN 100 KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG


Capaian Tahun 2016 Skor % Capaian 6,63 94,74 8,79 34,78 34,34 8,80 3,75 97,09

97,67 99,36 98,11 97,81 75,00 97,09

Penjelasan Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Cukup Baik Sangat Baik SANGAT BAIK


245

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




ASEAN Scorecard Jasa Marga mengikuti Assessment GCG yang dilakukan oleh the Indonesian Institue for Corporate Directorship (IICD), yang menilai praktik corporate governance (CG) berdasarkan ASEAN CG Scorecard. Penilaian tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 didasarkan pada informasi publik, terutama pada laporan tahunan serta situs web Perseroan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa total skor Jasa Marga adalah 83,74% dengan predikat “GOOD”. Total skor Perseroan berada di atas skor rata-rata.

78,27

76,14

83,74

Grafik Hasil Assessment GCG Jasa Marga Berdasarkan ASEAN CG Scorecard Tahun 2016

2014

2015

2016

Penilaian ASEAN CG Scorecard secara domestik dilakukan

Corporate Governance (IICG) selama 7 (tujuh) kali berturut-

oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship bekerja

turut yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun dengan

sama dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

tema yang berbeda.

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Jasa Marga menerima penghargaan Kategori “The Best Non Financial – Top

Pada tahun 2016, dilaksanakan CGPI untuk penilaian tahun

50 Public Listed Companies” pada acara The 7th IICD

2015, yang mengangkat tema “GCG dalam Perspektif

Corporate Governance Conference and Awards pada tanggal

Berkelanjutan”.

16 November 2016. Penilaian CGPI meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

246

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

1.

Self assessment.

Jasa Marga secara aktif mengikuti Program Riset dan

2.

Kelengkapan dokumen.

Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index

3.

Penyusunan makalah.

(CGPI) yang diselenggarakan oleh the Indonesian Institute for

4. Observasi.







Lampiran


Berdasarkan tahapan penilaian CGPI Tahun Penilaian 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, Jasa Marga berhasil memperoleh peringkat PERUSAHAAN SANGAT TERPERCAYA dengan peningkatan skor menjadi 85,81. Perincian skor Jasa Marga untuk CGPI Tahun Penilaian 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel Skor CGPI Jasa Marga (Tahun Penilaian 2015, Pelaksanaan 2016) Self Assessment

Sistem Dokumentasi

Makalah

Observasi

Skor

24,40

22,77

13,35

25,29

85,81

SANGAT TERPERCAYA

81,62

82,65

83,41

83,65

8452

85,16

85,47

85,81

Grafik Score CGPI Jasa Marga

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Memperkuat Implementasi GCG Jasa Marga

1.

Penguatan Komitmen Implementasi GCG.

Dalam memaknai tata kelola perusahaan yang baik, Jasa

Kegiatan yang dilakukan adalah penandatanganan

Marga memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu mendorong

Pakta Integritas oleh seluruh Insan Jasa Marga dan

GCG sebagai bagian dari pengelolaan Perseroan melalui

penandatanganan Komitmen Jasa Marga Bersih oleh Direktur Utama dan Serikat Karyawan Jasa Marga.

penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsipprinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, kesetaraan dan

2.

Sosialisasi dan Internalisasi GCG. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi GCG bagi

tanggung jawab.

karyawan baru, pemberian materi GCG dalam Pelatihan Jasa Marga telah melakukan berbagai inisiatif implementasi

Manajemen Proyek Jalan Tol, dan sosialisasi GCG

GCG, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu

dalam berbagai media Perseroan, serta berpartisipasi

oleh pihak independen dalam mencapai tata kelola

dalam pameran terkait GCG (Hari Anti Korupsi) yang

perusahaan yang berkelanjutan (sustainable governance).

diselenggarakan oleh KPK. 3.

Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

Dalam rangka memperkuat implementasi GCG tahun 2016,

Melanjutkan kerja sama dengan KPK sebagaimana

Jasa Marga telah melakukan pencapaian program yang

komitmen Program Pengendalian Gratifikasi di tahun

meliputi:

2013, Jasa Marga melaksanakan implementasi pengendalian gratifikasi sesuai dengan jadwal



247

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


d.

komitmen yang telah disampaikan kepada KPK pada

Scorecard: A Road to ASEAN Capital Market

a.

Sosialisasi gratifikasi yang diselenggarakan di

Integration, category the Best Non Finance (the

Kantor Pusat dan Seluruh Kantor Cabang

Indonesian Institute for Corporate Directorship –

c.

IICD).

penerimaan gratifikasi di Kantor Pusat dan seluruh

7.

Pengukuran Implementasi GCG.

Kantor Cabang.

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan assessment

Penyediaan Portal Internal GCG termasuk di

GCG tahun 2016, dengan pencapaian score pada tahun

dalamnya untuk pelaporan penerimaan gratifikasi

2016 berdasarkan penilaian parameter Kementerian BUMN meningkat menjadi 97,09 atau SANGAT BAIK.

dan sosialisasi gratifikasi Insan Jasa Marga. d.

e. f.

Surat Edaran Larangan Gratifikasi untuk internal

8.

Penerapan ISO dan SMK3

Perusahaan dan Iklan Larangan Gratifikasi di

Dalam rangka melindungi karyawannya, Jasa Marga

media cetak serta website Perusahaan.

menerapkan OHSAS 18001:2007, sedangkan untuk

Pelaporan penerimaan gratifikasi dalam rangka

menjaga mutu kepada para pelanggan, Perseroan

hari raya.

menerapkan ISO 9001:2008. Seluruh Kantor Cabang

Pengelolaan pelaporan gratifikasi yang diterima

Jasa Marga telah mendapatkan sertifikat mutu

oleh Insan Jasa Marga (di luar event Hari Raya).

pengoperasian jalan tol. ISO 9001:2008 merupakan

4. Pengelolaan Whistleblowing System.

sebuah standar internasional untuk sistem manajemen

Pengelolaan Whistleblowing System bekerja sama

mutu atau kualitas dan OHSAS 18001:2007 adalah

dengan pihak eksternal yang independen dan

suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen

berpengalaman. Tim Pengelolaan Whistleblowing

Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bertujuan

System melakukan evaluasi atas pengelolaan

untuk mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada setiap proses kerja di tempat kerja.

Whistleblowing System di Perseroan.

6.

Implementing ASEAN Corporate Governance

tahun 2016 sebagai berikut:

b. Penyediaan Drop Box untuk pelaporan

5.



Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

9.

Pengukuran Kinerja

Penyelenggara Negara

Untuk menunjang strategi perusahaan dan

Dalam rangka memenuhi Undang Undang No. 28 tahun

meningkatkan kinerja perusahaan, sejak tahun 2008

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Perseroan menerapkan Malcolm Baldrige sebelum

Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Melalui Surat

akhirnya pada tahun 2012 beralih ke KPKU yang

Keputusan Direksi No. 43/KPTS/2015 tanggal 02 Maret

merupakan mandatory dari Kementerian Negara

2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

BUMN. KPKU merupakan alat ukur kinerja perusahaan

Negara di Lingkungan Perusahaan, pada dasarnya

sebagaimana Surat Kementerian Negara BUMN No.

Jasa Marga telah menerapkan kewajiban penyampaian

S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang

LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria

Partisipasi Aktif dalam Berbagai Perlombaan/Award

Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.

Terkait GCG. a.

b. c.

Keikutsertaan dalam ajang Corporate Governance

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) adalah

Perception Index (CGPI) Tahun Penilaian 2015

suatu kriteria yang komprehensif untuk mengukur

dengan hasil pencapaian sebagai PERUSAHAAN

kinerja BUMN sekaligus sebagai pedoman guna

SANGAT TERPERCAYA.

meningkatkan kinerja BUMN sehingga dapat

Good Governance Excellent Performance 2016

memainkan peranan yang lebih besar dalam

(FKSPI).

mewujudkan kemakmuran bangsa.

Indonesia GCG Award 2016 dengan Score: A, Excellent (Economic Review).

Hasil assesement KPKU BUMN tahun 2016, Perseroan meraih total skor 688,5 atau di level Industry Leader.

248







Lampiran


450

486

537,25

577

603

622,5

688,5

Grafik Hasil Assesment KPKU Jasa Marga Tahun 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10. Budaya Inovasi Untuk membangun budaya inovasi, Perseroan menerapkan perbaikan mutu berkelanjutan (Kelompok Perbaikan Mutu/ KPM dan Perbaikan Praktis/PP) sehingga budaya mutu secara intensif dan terintegrasi dapat tercipta dengan setiap tahun dilakukan penilaian dalam event Temu Karya mutu Jasa Marga.

Struktur, Kebijakan, dan Mekanisme Penerapan Tata Kelola Perusahaan Struktur Tata Kelola

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik

Sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Bab I

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan

ketentuan Anggaran Dasar. •

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang

Dewan Komisaris.

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/

•

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ

atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta

Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

memberi nasihat kepada Direksi.

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

•

batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/atau

Jasa Marga telah memiliki Struktur Tata Kelola yang lengkap

Anggaran Dasar.

khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, sebagai

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

berikut:

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud



249

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Bagan Struktur Tata Kelola

Dewan Komisaris

RUPS

Sekretariat Dewan Komisaris

Divisi Legal and Compliance

Direksi

Komite Nominasi, Remunerasi & Risiko

Komite Audit

Internal Audit

Divisi Risk and Quality Management

Corporate Secretary

Risk Management

Compliance GCG dan Pasar Modal

Investor Relations

Organ Perseroan memainkan peran kunci dalam keberhasilan

dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite

pelaksanaan GCG. Organ Perseroan menjalankan fungsinya

Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Di masing-masing komite,

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran

salah satu anggotanya adalah anggota Dewan Komisaris.

Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip

Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite dibentuk oleh dan

bahwa masing-masing organ mempunyai independensi

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

•

Sekretariat Dewan Komisaris.

Sekretariat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa

tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai

menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, membuat

Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

risalah rapat, mengadministrasikan dokumen baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen

Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan, Direksi

lainnya, menyusun RKAP Dewan Komisaris, menyusun

dibantu oleh Corporate Secretary dan Internal Audit, serta

konsep surat keputusan dan laporan-laporan Dewan

satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan

Komisaris, serta memastikan bahwa Dewan Komisaris

Perseroan.

mematuhi peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi

250

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris di

yang dibutuhkan Dewan Komisaris, mengoordinasikan

bantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yang terdiri

anggota Komite untuk memperlancar tugas Dewan






•

Komisaris dan bertindak sebagai penghubung Dewan •


Lampiran


Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Komisaris dengan pihak lainnya.

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam

Komite Audit.

rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk

Dewan Komisaris dalam aspek nominasi (di antaranya

membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan

terkait komposisi, kriteria, monitoring, evaluasi kinerja

kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem

jabatan-jabatan strategis Perseroan), remunerasi

pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas

(di antaranya terkait penetapan struktur, kebijakan,

auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji

besaran, monitoring dan evaluasi remunerasi atas

dan memberikan persetujuan semua informasi dan

jabatan-jabatan strategis Perseroan) dan risiko (di

usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya

antaranya terkait kajian dan evaluasi atas manajemen

seperti Laporan Keuangan dan Non Keuangan, serta

risiko investasi Perseroan).

Laporan Tahunan Perseroan. Hierarki Kebijakan GCG Perseroan Bagan Hierarki Kebijakan GCG Perseroan

Anggaran Dasar

Board Manual

Pedoman Tata Kelola

Pedoman Perilaku

Pedoman Benturan Kepentingan

Kebijakan Lainnya

Pedoman Penanganan Gratifikasi

Pedoman Whistleblowing System

Standar Operasional

Mekanisme Tata Kelola Mekanisme Tata Kelola merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar governance structure, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. Governance mechanism dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/ pengawasan terhadap keputusan tersebut. Perseroan menyebut governance mechanism dengan sebutan soft-structure GCG. Soft-structure merupakan aspek penting dalam implementasi GCG, karena soft-structure GCG akan menjadi living document bagi segenap jajaran dan tingkatan organisasi di suatu perusahaan.



251

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Mekanisme Tata Kelola yang dimiliki Perseroan antara lain: BOARD MANUAL Kompilasi dari praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang bersumber dari regulasi (Undang Undang/Peraturan), Anggaran Dasar dan best practices yang disepakati bersama dalam rangka implementasi GCG. Board Manual digunakan oleh Organ-organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengelolaan Perseroan, yakni Direksi dan Dewan Komisaris.

CODE OF CORPORATE GOVERNANCE (COCG) COCG merupakan sekumpulan nilai dan praktik Perseroan yang menjadi suatu pedoman bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perseroan yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, tujuan, isi dan Misi serta nilai-nilai Perseroan.

CODE OF CONDUCT (COC) COC merupakan sistem nilai atau norma yang dianut oleh seluruh Insan Jasa Marga dalam melaksanakan tugasnya yang di dalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan Jasa Marga dalam mencapai tujuan, Visi dan Misi Perseroan antara lain etika hubungan antara Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jalan Tol, Pemegang Saham, Pemasok, Kreditur/Investor, Pemerintah, Mitra Usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.

PAKTA INTEGRITAS Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan, yang berisi ikrar untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pedoman Benturan Kepentingan merupakan pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perseroan.

PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI Pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan di Perseroan. Pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan menanggulangi gratifikasi di Perseroan.

252


PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM Pedoman bagi Insan Jasa Marga dalam mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran di Perseroan

PIAGAM KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Memiliki peran sebagai panduan bagi Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dalam pelaksanaan tugas sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Karakteristik Piagam Komite ini bersifat fleksibel dan dilakukan sesuai kebutuhan. Isi Piagam Komite antara lain: tugas dan tanggung jawab serta wewenang, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, ketentuan mengenai penanganan/kajian suatu masalah dan pelaporannya, serta masa penugasannya.

PIAGAM INTERNAL AUDIT (INTERNAL AUDIT CHARTER) Piagam Internal Audit memiliki peran untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi di lingkup Perseroan dan memastikan kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan main yang berlaku.

KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI Panduan pengelolaan Teknolgi Informasi yang standar secara menyeluruh, sesuai lingkup kebutuhan bisnis Perseroan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO Komitmen untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka menunjang kepastian pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan dan sebagai kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan internasional.






Lampiran


Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS Ta

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS Tahunan

hunan PT

Jasa Mar ga (Perse

maupun RUPS Luar Biasa merupakan instansi tertinggi

ro) Tbk. Ta

hun 2016

dalam tata kelola perusahaan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan

Penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang

•

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun buku selambat-lambatnya

tersebut mencakup permintaan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan pengelolaan

6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir

Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan

ditutup.

memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

•

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu

RUPS juga merupakan forum bagi pemegang saham dalam

Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diadakan

menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atau

Perseroan.

kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang

Dalam melaksanakan wewenangnya, RUPS memperhatikan

Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang

kepentingan pengembangan dan kesehatan Perseroan,

Saham yang dimaksud pada Pasal 20 ayat 2 huruf a, b,

kepentingan para stakeholders serta hak-hak Perseroan.

c, dan d dengan memperhatikan peraturan perundangundangan serta Anggaran Dasar Perseoan.



253

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


Pemegang Saham Jasa Marga



•

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan,

jenis yaitu satu lembar saham Seri A Dwiwarna (sebagai

•

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang Saham pengendali) dan 6.799.999.999 Saham

•

Seluruh aksi korporasi yang membutuhkan keputusan

termasuk di antaranya terkait dividen.

Pemegang Saham Jasa Marga terbagi ke dalam 2 (dua)

Seri B. Pemegang Saham pengendali Jasa Marga adalah

RUPS sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar

Pemerintah Republik Indonesia dan Publik dengan

Perseroan.

persentase masing-masing sebesar 70% dan 30%. RUPS Tahunan berwenang untuk mengesahkan Laporan Informasi lebih detail tentang komposisi Pemegang Saham

Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan. Pemerintah

Jasa Marga dapat dilihat di bagian Ikhtisar 2016.

Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham pengendali dengan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna wajib

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS

memperhatikan tanggung jawabnya dalam menggunakan

Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh

haknya, baik saat menggunakan hak suara maupun dalam

perlakuan yang sama dalam menyuarakan pendapatnya dan

hal lain. Pemerintah memiliki hak khusus yang dapat

berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting

digunakan ketika memberikan persetujuan terhadap rencana

dan strategis Perseroan, di antaranya terkait hal-hal sebagai

penggabungan usaha (merger), akuisisi, divestasi atau

berikut:

likuidasi melalui forum RUPS.

•

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga.

Proses Penyelenggaraan RUPS

•

Penetapan jumlah remunerasi dan tunjangan Direksi

Secara umum, proses penyelenggaraan RUPS berdasarkan

dan Dewan Komisaris Jasa Marga.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014

•

Penilaian kinerja Perseroan untuk tahun buku yang

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

bersangkutan.

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Tabel Tahapan Administrasi Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2016 Kegiatan Surat pemberitahuan rencana RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Iklan pemberitahuan RUPS Recording date pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Iklan Pemanggilan/Undangan RUPS RUPS Iklan Ringkasan Risalah Hasil RUPS

Waktu (Selambat-lambatnya) H-44 H-37 H-23 H-22 H H+2

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib menyampaikan: •

Pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman

•

Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak

RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. •

Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

•

Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib melaporkan hasil RUPS ke OJK selambat-lambatnya 2 hari kerja serta mengumumkan Ringkasan Risalah Hasil RUPS melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

254







Lampiran


Seluruh saham yang diterbitkan memiliki satu hak suara jika

susunan pengurus perseroan, serta hal-hal lain yang

tidak dinyatakan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan.

memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS, sedangkan Dewan Komisaris melaporkan tugas pengawasan

Dalam RUPS Tahunan, Direksi Perseroan mempresentasikan

terhadap kegiatan pengurusan Perseroan yang telah

Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan

dilakukan Direksi.

jalannya Perseroan yang telah dilaksanakan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku berjalan, usulan penggunaan

Sebagai BUMN, Jasa Marga tunduk pada Undang Undang

laba bersih Perseroan, usulan penunjukan dan penetapan

No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan

Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan

Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

keuangan Perseroan dan laporan keuangan program

Terbatas yang mewajibkan Perseroan untuk melaporkan

kemitraan dan program bina lingkungan untuk tahun

kinerjanya kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam

buku berjalan berdasarkan usulan Dewan Komisaris atau

Laporan Tahunan untuk mendapatkan pengesahan RUPS,

memberikan kuasa atau wewenang kepada Dewan Komisaris

paling lambat lima bulan setelah tahun buku berakhir.

untuk memproses penunjukan KAP untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A

Penyelenggaraan RUPS Jasa Marga di Tahun 2016

Dwi Warna, penetapan Tantiem tahun buku berjalan, gaji,

Selama tahun 2016 Jasa Marga telah menyelenggarakan 2

honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota

(dua) RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 pada

Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya, laporan

tanggal 30 Maret 2016 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal

penggunaan dana hasil penawaran umum, perubahan

29 Agustus 2016.

Tabel Penyelenggaraan RUPS Jasa Marga pada Tahun 2016 RUPS

Tanggal

Tahunan

30 Maret 2016

Luar Biasa

29 Agustus 2016

Tempat Grand Ballroom JS Luwansa Hotel & Convention Center Jln. H. R. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta Selatan Ruang Mawar Lantai 2 Gedung Balai Kartini Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta Selatan

RUPS Tahunan 30 Maret 2016 Penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2015 Perseroan adalah sebagai berikut: Hari/tanggal:

Rabu, 30 Maret 2016

Waktu:

10:47-13:10 WIB

Tempat:

Grand Ballroom JS Luwansa Hotel & Convention Center

Jln. H. R. Rasuna Said Kav. C-22,

Jakarta 12940

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2015 pada tanggal 30 Maret 2016 telah melalui proses persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 81, 82, dan 83; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan Anggaran Dasar Perseroan. Proses rencana dan pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut telah tertuang dalam surat Perseroan yang telah disampaikan ke OJK, Pengumuman, Pemanggilan dan Pengumuman Risalah dan Ringkasan Risalah Hasil RUPS Tahunan masing-masing pada 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional serta situs web Bursa Efek Indonesia (IDXnet) dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan detail sebagai berikut:



255

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Tabel Tahapan Administrasi Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2016 Penyampaian Rencana dan Mata Acara RUPS Tahunan

Pengumuman RUPS Tahunan

Pemanggilan RUPS Tahunan

Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Tahunan

Surat ke Otoritas Jasa Keuangan No. AA.AK06.217

Iklan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta situs web Perseroan dan IDXnet



12 Februari 2016

22 Februari 2016

08 Maret 2016

31 Maret 2016

Mata Acara RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai

1.

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri

berikut:

kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini

1.

sudah merupakan undangan resmi.

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun

2.

2.

para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam

Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin

2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan

tanggal 7 Maret 2016 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo

Tahun Buku 2015.

rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan

Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016.

Bina Lingkungan Tahun Buku 2015. 3. 4.

5.

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun

3.

Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya. Para anggota

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk

Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan

Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku

Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang

2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan

Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang

Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2015, Gaji, Honorarium 4.

8.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016.

7.

Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam

Buku 2015.

dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota 6.

Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah

Buku 2015, Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN

Kantor Perseroan

Kantor Biro Administrasi

No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan

Plaza Tol Taman Mini

Efek

dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik

Indonesia Indah

PT Datindo Entrycom

Negara.

Jakarta 13550

Puri Datindo-Wisma

Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana

Telp. (021) 841 3526, 841 Sudirman

Hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Tahun

3630 ext. 227 dan 223

Jln. Jend Sudirman Kav.

2007 dan Obligasi Jasa Marga.

34-35

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Telp. (021) 570 9009, Fax (021) 570 9026, 570 8914

Mata Acara RUPS Tahunan (Rapat) dipublikasikan dalam Iklan Pemanggilan. Dalam Iklan Pemanggilan RUPS, selain

5.

Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah

dipublikasikan Mata Acara Rapat, juga disebutkan beberapa

diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya

catatan sebagai berikut:

pada tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.

256




6.




Lampiran


Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah

adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan

mengikat, apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham

www.jasamarga.com atau pada setiap jam kerja di

Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang

Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Plaza Tol Taman

bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian

Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, sejak tanggal

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang

Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata

telah dikeluarkan Perseroan.

Acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan yang

7.

mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau

diselenggarakan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan

kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili

kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis

5.506.904.222 saham termasuk di dalamnya Saham Seri

kepada Corporate Secretary.

A Dwiwarna atau merupakan 80,98% suara dari jumlah

Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasa

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan

Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri

Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah

Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda

6.800.000.000 saham yang terdiri dari:

Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang

•

1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan

memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum

•

6.799.999.999 (enam miliar, tujuh ratus sembilan puluh

memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham

sembilan juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan

Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk

ribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham

membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan berikut

Seri B.

perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya

per tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian

8.

Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi

Karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam

Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh

Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana

dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,

terpenuhi, dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil

Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah

keputusan keputusan yang sah dan mengikat para

dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat

Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat.

sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau Ketentuan Korum dan Kehadiran Direksi dan Dewan

terwakili di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris dan hanya

Komisaris

dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh

Ketentuan korum kehadiran dalam Rapat berlaku ketentuan

Pemimpin Rapat.

kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat

Seluruh anggota Dewan Komisaris (yang salah satu

(1) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

anggotanya adalah Ketua Komite Audit) dan seluruh

Terbatas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat

anggota Direksi yang menjabat pada saat penyelenggaraan


RUPS Tahunan hadir dalam RUPS Tahunan yang

mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½

penyelenggaraannya didukung oleh Konsultan Hukum,

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

Notaris dan Biro Administrasi Efek (BAE). Selain itu, Kantor

suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan serta Laporan Keuangan

Untuk Mata Acara Kedelapan, mengenai perubahan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2015

pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat

juga hadir dalam RUPS Tahunan tersebut.

6 dan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat



257

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Tabel Jumlah Saham yang Hadir pada RUPS Tahunan 2016

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

Jasa Marga

mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Jumlah Saham

Persentase (%)

5.506.904.222

80,98

24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.

yang hadir dalam Rapat.

KEP-026/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen. Untuk

Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan

memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas

satu suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 8 Anggaran

Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana

Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham

Perusahaan Terbuka dan Pasal 19 Ayat 9 Huruf c Anggaran

dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dasar Perseroan, dalam Rapat disampaikan Kondisi Umum Perseroan yang terangkum dalam Video Profil Jasa Marga.

Untuk Mata Acara Kedelapan, mengenai perubahan pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 6

Tanya Jawab

dan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan

Untuk setiap Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Ketujuh,

diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh

para Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham

yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan

lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per

pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan/pendapatnya

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

mengenai materi yang dibahas. Pertanyaan atau pendapat

yang sah yang hadir dalam Rapat.

yang dapat diajukan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan. Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain

Setiap penanya diminta untuk mengangkat tangan, dan

diminta mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah

kepada yang bersangkutan diberikan formulir untuk diisi

satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan Kartu

dengan pertanyaan atau pendapatnya. Selanjutnya Petugas

Suaranya yang sudah terisi kepada petugas. Bagi Pemegang

menyampaikan formulir pertanyaan tersebut kepada

Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat

Pemimpin Rapat.

pemungutan suara, maka dianggap menyetujui.

Pemimpin Rapat membacakan pertanyaan atau pendapat

Khusus untuk Mata Acara Kedelapan mengenai Perubahan

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan

Pengurus Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara

dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak

tertutup. Pemegang Saham yang setuju, tidak setuju, atau

yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat

mengeluarkan suara abstain diminta memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan

Jumlah Penanya pada Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

Kartu Suaranya yang sudah terisi kepada petugas. Bagi

adalah 2 (dua) orang dan pada Mata Acara Rapat Kelima

Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara

adalah 1 (satu) orang. Sedangkan pada Mata Acara Rapat

pada saat pemungutuan suara, maka dianggap menyetujui.

Ketiga, Keempat dan Kedelapan tidak terdapat pertanyaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Otoritas Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara

Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana

Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, dilakukan

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

pengambilan keputusan. Semua keputusan Rapat diambil

Perusahaan Terbuka, serta Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila

Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara

ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang

tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka

dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

258







Lampiran


Setelah pemungutan suara, Notaris membacakan hasil

keputusan sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara

pemungutan suara tersebut.

Rapat tertanggal 30 Maret 2016 No. 38, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., MKn.

Mata Acara, Keputusan, Hasil Voting dan Tindak Lanjut

Rapat Perseroan dibuka pada pukul 10:47 WIB dan ditutup

Keputusan RUPS Tahunan

pada pukul 13:10 WIB.

Perseroan telah menunjuk Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn. sebagai pihak independen untuk melakukan validasi suara


dan menyusun minuta akta Rapat. Dalam Rapat telah diambil

Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2015 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (e) dan Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), (iii) Pasal 23 ayat 1 Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya No. RPC-260/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. Hasil Voting Suara Hadir:

5.506.904.222

saham

Suara Tidak Setuju:

100

saham

Suara Abstain:

7.053.500

saham

Suara Setuju:

5.499.850.622

saham

Total Suara Setuju:

5.506.904.122

saham = 99,99%

Tindak Lanjut -



259

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



MATA ACARA RAPAT KEDUA Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015. Dasar Mata Acara ini adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU.07/2015. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya No. RPC125/PSS/2016/DAU tanggal 19 Februari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut. Hasil Voting Suara Hadir: 5.506.904.222 saham Suara Tidak Setuju: 1.500 saham Suara Abstain: 7.052.100 saham Suara Setuju: 5.499.850.622 saham Total Suara Setuju: 5.506.902.722 saham = 99,99% Tindak Lanjut MATA ACARA RAPAT KETIGA Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015. Dasar Mata Acara ini adalah ketentuan adalah Pasal 20 Ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp 1.466.381.586.361 (satu triliun, empat ratus enam puluh enam miliar, tiga ratus delapan puluh satu juta, lima ratus delapan puluh enam ribu, tiga ratus enam puluh satu Rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 20,00% atau Rp 293.276.317.272 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar, dua ratus tujuh puluh enam juta, tiga ratus tujuh belas ribu, dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai. b. Sebesar 1,70% atau Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan. c. Sebesar 78,30% atau Rp 1.148.105.269.089 (satu triliun, seratus empat puluh delapan miliar, seratus lima juta, dua ratus enam puluh sembilan ribu, delapan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Besaran dana untuk Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 dihitung ±1% dari Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang sumber dananya dari beban Perseroan serta sisa saldo dana Program Bina Lingkungan dari rangkaian tahun sebelumnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen tahun buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil Voting Suara Hadir: 5.506.904.222 saham Suara Tidak Setuju: 290.600 saham Suara Abstain: 4.550.000 saham Suara Setuju: 5.502.063.622 saham Total Suara Setuju: 5.506.613.622 saham = 99,99% Tindak Lanjut Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015 dipublikasikan pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan melalui iklan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 31 Maret 2016 dalam Bahasa Indonesia, di IDXnet dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pembayaran dividen tahun buku 2015 dibagikan pada tanggal 29 April 2016.

260







Lampiran


MATA ACARA RAPAT KEEMPAT Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016. Dasar Mata Acara ini adalah ketentuan adalah Pasal 20 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penetapan bagi KAP dimaksud, selain itu juga menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hasil Voting Suara Hadir: 5.506.904.222 saham Suara Tidak Setuju: 40.797.628 saham Suara Abstain: 14.549.750 saham Suara Setuju: 5.451.556.844 saham Total Suara Setuju: 5.466.106.594 saham = 99,25% Tindak Lanjut Melalui surat No. DK108A/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, Dewan Komisaris memberitahukan Direksi Perseroan bahwa penetapan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) yang melalukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui surat No. S-471/MBU/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) melakukan pekerjaan dalam lingkup audit yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat di bagian Auditor Eksternal. MATA ACARA RAPAT KELIMA Penetapan Tantiem Tahun Buku 2015, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016. Dasar Mata Acara ini adalah ketentuan Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan 113 UUPT. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2015, serta menetapkan gaji dan honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016. Hasil Voting Suara Hadir: 5.506.904.222 saham Suara Tidak Setuju: 690.350 saham Suara Abstain: 4.681.300 saham Suara Setuju: 5.501.532.572 saham Total Suara Setuju: 5.506.213.872 saham = 99,98% Tindak Lanjut Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga tahun buku 2015 yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2016 serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-20/D4/MBU/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2016 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2015, dan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-138/MBU/06/2016 tanggal 24 Juni 2016, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2015. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat di bagian Direksi dan Dewan Komisaris.



261

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



MATA ACARA RAPAT KEENAM Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dasar Mata Acara ini adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Mata Acara Rapat Keenam Rapat dengan Suara Bulat memutuskan: Menyetujui Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya. Hasil Voting Suara Hadir:

5.506.904.222

saham

Suara Tidak Setuju:

0

saham

Suara Abstain:

4.550.000

saham

Suara Setuju:

5.502.354.222

saham

Total Suara Setuju:

5.506.904.222

saham = 100%

Tindak Lanjut Implementasi peraturan tersebut pada Perseroan

MATA ACARA RAPAT KETUJUH Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga. Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (i) Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30/ POJK.04/2015 dan Pasal 41 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga dan dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini. Hasil Voting Agenda Ketujuh merupakan laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara Tindak Lanjut -

262







Lampiran


MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Dasar Mata Acara ini adalah: (i) Pasal 11 ayat 5 dan 6 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. Keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Reynaldi Hermansjah sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatannya tersebut. 2. Mengangkat Sdri. Anggiasari sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: 1) Sdr. Akhmad Syakhroza sebagai Komisaris 2) Sdr. Hambra sebagai Komisaris dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatannya tersebut. 4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: 1. Sdr. Muhammad Sapta Murti sebagai Komisaris 2. Sdr. Agus Suharyono sebagai Komisaris 5. Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris dimaksud berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Adityawarman Direktur : Hasanudin Direktur : Muh Najib Fauzan Direktur : Christantio Prihambodo Direktur : Achiran Pandu Djajanto Direktur : Anggiasari Komisaris Utama/Independen : Refly Harun Komisaris : Boediarso Teguh Widodo Komisaris Independen : Sigit Widyawan Komisaris : Taufik Widjoyono Komisaris : Muhammad Sapta Murti Komisaris : Agus Suharyono 7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil Voting Suara Hadir: 5.506.904.222 saham Suara Tidak Setuju: 538.379.636 saham Suara Abstain: 124.218.700 saham Suara Setuju: 4.844.305.886 saham Total Suara Setuju: 4.968.524.586 saham = 90,22% Tindak Lanjut Pembagian tugas dan wewenang serta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama mengacu kepada Keputusan Direksi Jasa Marga No. 70/KPTS/2015 tanggal 01 April 2015 dan Keputusan Rapat Direksi No. 14/2016 tanggal 05 April 2016 adalah sebagai berikut: 1. Adityawarman: Direktur Utama 2. Christantio Prihambodo: Direktur Operasi 3. Hasanudin: Direktur Pengembangan Usaha 4. Anggiasari: Direktur Keuangan 5. Muh Najib Fauzan: Direktur Sumber Daya Manusia & Umum 6. Achiran Pandu Djajanto: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko



263

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan juga memuat

kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan

Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen sebagai berikut:

Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang

A.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Saham membuka rekeningnya. Sedangkan

Tahun Buku 2015

bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak

Selanjutnya sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Anggaran

dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka

Dasar Perseroan, melalui keputusan Rapat Umum

pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 30 Maret 2016, telah diputuskan antara lain pembagian dividen

3.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak

tunai sebesar 20% dari Laba Bersih Perseroan untuk

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tahun Buku 2015 yaitu sebesar Rp 293.276.317.272

perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang yang

(dua ratus sembilan puluh tiga miliar, dua ratus tujuh

dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang

puluh enam juta, tiga ratus tujuh belas ribu, dua ratus

Saham yang bersangkutan serta dipotong dari

tujuh puluh dua Rupiah) atau sebesar Rp 43,1289

jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

(empat puluh tiga, koma satu dua delapan sembilan Rupiah) per lembar saham dengan jadwal dan tata

4.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib

cara pembayaran yang akan dilakukan dengan

Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan

memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang

Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok

berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:

Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek

No. 1

2

3 4

B.

Keterangan

Tanggal

Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) · Pasar Reguler dan Negosiasi · Pasar Tunai Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) · Pasar Reguler dan Negosiasi · Pasar Tunai Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

6 April 2016 11 April 2016

PT Datindo Entrycom – Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220, Telp. (021) 570 9009, Fax. (021) 570 9026, 570 8914 paling lambat pada tanggal 11 April 2016 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP,

7 April 2016 12 April 2016

dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

11 April 2016

5.

Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya

29 April 2016

akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang Undang

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI 1.

Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta

Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang

menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang

Saham yang namanya tercatat dalam Daftar

telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pemegang Saham Perseroan (Recording Date)

Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE

pada tanggal 11 April 2016 sampai dengan pukul

paling lambat pada tanggal 22 April 2016. Tanpa

16:15 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan

adanya dokumen dengan format dimaksud,

pada Sub Rekening Efek Indonesia (KSEI) pada

dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan

penutupan perdagangan saham di Bursa Efek

PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Indonesia tanggal 11 April 2016. 2.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 29 April 2016. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI

264


Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib

6.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom mulai tanggal 17 Juni 2016. Laporan Tahunan 2016





Lampiran


RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2016

Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan adalah

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

sebagai berikut:

Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Hari/tanggal: Senin, 29 Agustus 2016

Proses rencana dan pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut

Waktu:

12:00-12:45 WIB

telah tertuang dalam surat Perseroan yang telah disampaikan

Tempat:

Ruang Mawar, Lantai 2 Gedung Balai Kartini

ke OJK, serta pemasangan iklan Pengumuman, Pemanggilan

Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37,

dan Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Tahunan

Jakarta Selatan

masing-masing pada 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional serta situs web Bursa

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah melalui proses

Efek Indonesia (IDXnet) dan situs web Perseroan dalam

persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan Peraturan

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan detail sebagai berikut:

Tabel Tahapan Administrasi Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 2016 Penyampaian Rencana dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Pengumuman RUPS Luar Biasa

Pemanggilan RUPS Luar Biasa

Surat ke Otoritas Jasa Keuangan Iklan di Harian Bisnis No. AA.AK06.957 Indonesia dan Investor Daily, serta situs web Perseroan dan IDXnet 13 Juli 2016 20 Juli 2016

Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Luar Biasa

Iklan di Harian Bisnis Indonesia Iklan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta situs dan Investor Daily, serta situs web web Perseroan dan IDXnet Perseroan dan IDXnet 04 Agustus 2016

30 Agustus 2016

Mata Acara RUPS Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa (Rapat) dipublikasikan dalam Iklan Pemanggilan. Dalam Iklan Pemanggilan RUPS, selain dipublikasikan Mata Acara Rapat, juga disebutkan beberapa catatan sebagai berikut: 1.

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.

2.

Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016.

3.

Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di: Kantor Perseroan

Kantor Biro Administrasi Efek

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

PT Datindo Entrycom

Jakarta 13550

Puri Datindo-Wisma Sudirman

Telp. (021) 841 3526, 841 3630 ext. 227 dan 223

Jln. Jend Sudirman Kav. 34-35 Telp. (021) 570 9009, Fax (021) 570 9026, 570 8914



265

Profil Jasa Marga

5.

6.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah

Untuk Mata Acara Kedua, mengenai perubahan pengurus

diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya

Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal

pada tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan pukul

15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah

16:15 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro

dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat,

Administrasi Efek Perseroan.

apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah

Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-

tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan

sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah

www.jasamarga.com atau pada setiap jam kerja di

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Plaza Tol

dikeluarkan Perseroan.

Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, sejak

7.

tanggal Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau

Mata Acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan

kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili

yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal

5.482.230.102 saham termasuk di dalamnya Saham Seri

Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen fisik dapat

A Dwiwarna atau merupakan 80,62% suara dari jumlah

diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan

tertulis kepada Corporate Secretary.

Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah

Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasa

6.800.000.000 saham yang terdiri dari:

Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri

-

1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan

Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu

-

6.799.999.999 (enam miliar, tujuh ratus sembilan puluh

Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya

sembilan juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan

baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa

ribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham

diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar

Perseroan per tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan

Perusahaan berikut perubahannya dan susunan

pukul 16:15 WIB.

pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham

8.

Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam

Karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam

penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat

dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

(KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau

Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah

di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka

terpenuhi, dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil

rekening efeknya.

keputusan keputusan yang sah dan mengikat para

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,

Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat.

Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat

Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau

sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

terwakili di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris dan hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh

Ketentuan Korum dan Kehadiran Direksi dan Dewan

Pemimpin Rapat.

Komisaris

266

Ketentuan korum kehadiran dalam Rapat berlaku ketentuan

Seluruh anggota Dewan Komisaris (yang salah satu

kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat

anggotanya adalah Ketua Komite Audit) dan seluruh

1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat

anggota Direksi yang menjabat pada saat penyelenggaraan

(1) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

RUPS Luar Biasa hadir dalam RUPS Luar Biasa yang

Terbatas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat

penyelenggaraannya didukung oleh Konsultan Hukum,


Notaris dan Biro Administrasi Efek (BAE). Selain itu, Kantor

mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½

Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

Perseroan per 30 Juni 2016 terkait dengan rencana

suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor







Lampiran


Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan

Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara

Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juga hadir

Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, dilakukan

dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

pengambilan keputusan. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila

Tabel Jumlah Saham yang Hadir pada RUPS Luar Biasa

ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang

2016 Jasa Marga

tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka

Jumlah Saham

Persentase (%)

5.482.230.102

80,62

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-098/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 19 Ayat 9 Huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat disampaikan Kondisi Umum Perseroan yang terangkum dalam Video Profil Jasa Marga. Tanya Jawab Untuk setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/ atau usulan/pendapatnya mengenai materi yang dibahas. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Setiap penanya diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada yang bersangkutan diberikan formulir untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Selanjutnya Petugas menyampaikan formulir pertanyaan tersebut kepada Pemimpin Rapat. Pemimpin Rapat membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat Jumlah Penanya pada Mata Acara Rapat Pertama adalah 1 (satu) orang dan pertanyaan tersebut telah telah dijawab oleh Direksi Perseroan. Sedangkan pada Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat pertanyaan.

keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Untuk Mata Acara Kedua, mengenai perubahan pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Pemungutan suara dilakukan secara lisan. Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan Kartu Suaranya yang sudah terisi kepada petugas. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Khusus untuk Mata Acara Kedua mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara tertutup. Pemegang Saham yang setuju; tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan Kartu Suaranya yang sudah terisi kepada petugas. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutuan suara, maka dianggap menyetujui.



267

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1:


Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan

Keputusan RUPS Luar Biasa

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Notaris Ir. Nanette Cahyanie

Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Handari Adi Warsito, SH. sebagai pihak independen untuk

No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Pasal 30

melakukan validasi suara dan menyusun minuta akta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014

Rapat. Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagaimana

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; serta Pasal 24

Agustus 2016 No. 139, yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie

ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap

Handari Adi Warsito, SH.

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Rapat Perseroan dibuka pada pukul 12:00 WIB dan ditutup

Setelah pemungutan suara, Notaris membacakan hasil

pada pukul 12:45 WIB.

pemungutan suara tersebut. Mata Acara, Keputusan, Hasil Voting dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Terlebih Dahulu (HMETD). Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/ POJK.04/2015. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 491.465.665 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah), yang akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memberikan Kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 yang meliputi: a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris. d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. e. Menentukan kepastian penggunaan dana. f. Menentukan kepastian jadwal Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya. 3. Memberikan Kuasa dan Wewenang kepada Direksi untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dan melakukan perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hasil Voting Suara Hadir: 5.482.230.102 saham Suara Tidak Setuju: 9.215.600 saham Suara Abstain: 4.550.000 saham Suara Setuju: 5.468.464.502 saham Total Suara Setuju: 5.473.014.502 saham = 99,83% Tindak Lanjut Pelaksanaan proses penambahan modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat di bagian Ikhtisar Saham.

268







Lampiran


MATA ACARA RAPAT KEDUA Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Dasar Mata Acara ini adalah: (i) Pasal 11 ayat 5 dan 6 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: 1) Sdr. Adityawarman sebagai Direktur Utama 2) Sdr. Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatannya tersebut. 2. Merubah nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3. 4.

5.

Semula Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

1. 2. 3. 4.

9.

7.

8.

Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Operasi I Direktur Operasi II Direktur Pengembangan Direktur SDM dan Umum

Apabila selanjutnya akan dilakukan perubahan nomenklatur dan pengalihan tugas Anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: 1) Sdri. Desi Arryani sebagai Direktur Utama 2) Sdr. Subakti Syukur sebagai Direktur Mengukuhkan pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: 1) Sdr. Hasanudin sebagai Direktur Utama 2) Sdr. Muh Najib Fauzan sebagai Direktur yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2016. Mengalihkan penugasan Anggota-anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun 2016 sebagai berikut:

No.

6.

Menjadi

Nama Anggiasari Hindratmo Muh Najib Fauzan Hasanudin Christantio Prihambodo

Semula Direktur Direktur Direktur Direktur

Menjadi Direktur Keuangan/Independen Direktur Operasi I Direktur Pengembangan Direktur SDM dan Umum

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Segala tindakan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada angka satu dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai tanggal berlakunya Keputusan ini dinyatakan sah, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberhentian, pengangkatan, pengukuhan pengangkatan, perubahan nomenklatur, dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan ketentuan Anggota-anggota Direksi yang diangkat dan dikukuhkan pengangkatannya berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya pemberhentian, pengangkatan, pengukuhan pengangkatan, perubahan nomenklatur, dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi tersebut, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Direktur Utama: Desi Arryani Direktur Keuangan/Independen: Anggiasari Hindratmo Direktur Operasi I: Muh Najib Fauzan Direktur Operasi II: Subakti Syukur Direktur Pengembangan: Hasanudin Direktur SDM dan Umum: Christantio Prihambodo

Hasil Voting Suara Hadir:

5.482.230.102

saham

Suara Tidak Setuju:

524.210.691

saham

Suara Abstain:

125.882.295

saham

Suara Setuju:

4.832.137.116

saham

Total Suara Setuju:

4.958.019.411

saham = 90,438%

Tindak Lanjut Pembagian tugas dan wewenang serta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi mengacu pada Keputusan Direksi Jasa Marga No. 149/ KPTS/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.



269

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Tindak Lanjut Keputusan RUPS yang Diselenggarakan pada Tahun 2015 Perseroan telah merealisasikan seluruh keputusan RUPS pada tahun 2015 yaitu, RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2015. Tindak lanjut dan realisasi keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel Tindak Lanjut dan Realisasi Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 No. 1

Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan

Status Selesai

Keterangan Laporan Keuangan telah disampaikan pada tanggal

Tahun Buku 2014 mengenai Kegiatan

12 Februari 2016 sedangkan Laporan Tahunan telah

Perseroan dan Pelaksanaan Tugas

disampaikan pada tanggal 07 Maret 2016, masing-

Pengawasan Dewan Komisaris,

masng kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan

Efek Indonesia (BEI).

untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014. 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih

Selesai

Perseroan untuk Tahun BUku 2014.

• Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014 dipublikasikan pada Ringkasan Risalah Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015 melalui iklan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 20 Maret 2015 dalam Bahasa Indonesia dan di situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. • Pembayaran dividen tahun buku 2014 dibagikan pada tanggal 17 April 2015.

3

4

Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Selesai

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro &


Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)-

Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan

sebelumnya bernama Purwantono, Suherman & Surja

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan

melakukan pekerjaan dalam lingkup audit yang telah

Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.

ditetapkan.

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji,

Selesai

Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga

Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas

tahun buku 2014 yang dilaksanakan tanggal 18 Maret

Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan

2015 serta berdasarkan surat Menteri BUMN No.

Komisaris untuk Tahun 2015

S-328/MBU/D4/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2015 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2014, dan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-232/ MBU/06/2015 tanggal 23 Juni 2015, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015 serta tantiem tahun buku 2014.

270




No. 5



Keputusan RUPS Laporan Direksi Mengenai Realisasi


Status Selesai

Lampiran


Keterangan Direksi telah menyampaikan Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham

Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa

Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga dan dikarenakan

Marga.

sifatnya merupakan pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.

6

Menyetujui Perubahan dan Penyusunan

Selesai

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 26

Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar

Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie

Perseroan dalam Rangka Penyesuaian

Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta berikut Surat

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

(OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang

dari Plt. Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

HAM No. AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015

Umum Pemegang Saham Perusahaan

dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-

Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/

0036530. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015.

POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 7

Perubahan Pengurus Perseroan.

Selesai

Perseroan telah menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri serta telah memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



271

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara bersama untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan, serta memastikan bahwa seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Jasa Marga melaksanakan GCG. Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yang terdiri Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Komposisi Dewan Komisaris Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dan dapat diangkat kembali oleh RUPS hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara yang disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau mengundurkan diri. Proses pemberhentian dimaksud akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2016, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang dengan komposisi sebagai berikut: Tabel Dewan Komisaris Jasa Marga Sampai dengan 30 Maret 2016 Nama

Dasar Pengangkatan

Jabatan

Refly Harun

Komisaris Utama/Komisaris Independen

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015

Akhmad Syakhroza

Komisaris

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012


Komisaris


Taufik Widjoyono

Komisaris


Hambra

Komisaris


Sigit Widyawan



Di tahun 2016 terdapat perubahan susunan komposisi

Perseroan setelah dilakukan penilaian atas profesionalisme

Dewan Komisaris Perseroan. Pengukuhan pemberhentian

dan integritas calon anggota Dewan Komisaris yang

dan pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan

bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan

Keputusan RUPS melalui mekanisme pengambilan suara.

Pemegang Saham Minoritas secara wajar, untuk menjamin kompetensi pengawasan di bidang bisnis Perseroan.

Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan No. 38 tanggal 30 Maret 2016, terdapat pengukuhan pemberhentian 2 (dua) anggota

Kedua anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut

Dewan Komisaris yaitu Achmad Syakhroza dan Hambra

melengkapi keberagaman pengalaman dan pemahaman atas

serta pengangkatan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yaitu

kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang jalan tol.

Muhammad Sapta Murti dan Agus Suharyono yang diajukan

272

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai Surat Menteri

Sehingga berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan

BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No.

yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2016, komposisi Dewan

S-202/MBU/03/2015 tentang Usulan Pergantian Pengurus

Komisaris Jasa Marga adalah sebagai berikut:







Lampiran


Tabel Dewan Komisaris Jasa Marga Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2016 Nama

Jabatan

Dasar Pengangkatan

Refly Harun

Komisaris Utama/Komisaris Independen


Sigit Widyawan




Komisaris


Taufik Widjoyono

Komisaris


Muhammad Sapta Murti

Komisaris


Agus Suharyono

Komisaris


Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum

Dewan Komisaris yang baru tersebut dilakukan melalui

korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan

pemungutan suara dari peserta RUPS Tahunan yang hadir

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan

dengan Total Suara Setuju sebesar 90,22% dari seluruh

Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best

jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS Tahunan

practices) Good Corporate Governance.

(termasuk suara abstain; sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang

Pengaturan dari Board Manual terkait Dewan Komisaris

sama dengan suara mayoritas pemegang saham).

terdapat dalam Bab II tentang Dewan Komisaris yang mengatur sebagai berikut:

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

1.

Tugas Dewan Komisaris

(Board Manual)

2.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian

3.

Wewenang Dewan Komisaris

nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berpedoman pada

4.

Hak Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual (Pedoman

5.

Persyaratan Dewan Komisaris

Kerja) Direksi dan Dewan Komisaris, serta ketentuan

6.

Keanggotaan Dewan Komisaris

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Board Manual

7.


berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi dan Dewan

8.

Komite-Komite Dewan Komisaris

Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas secara

9.

Sekretaris Dewan Komisaris

terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan

10. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas

dengan konsisten, dan dapat menjadi acuan bagi Direksi dan

11. Etika Jabatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing

12. Rapat Dewan Komisaris

untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, dengan standar

13. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

14. Kinerja dan Pelaporan Dewan Komisaris

Penggunaan Anggaran Dasar Perseroan, Board Manual

Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Dewan

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Komisaris

berlaku merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh

dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance

RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang

(GCG) secara konsisten, dalam rangka pengelolaan dan

Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan

pengembangan Perseroan untuk menjalankan misi dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

mencapai visi yang telah ditetapkan.

pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.



273

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


3)

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris



Pernah menyebabkan perusahaan yang

dilakukan dengan memperhatikan Visi & Misi serta rencana

memperoleh izin, persetujuan atau

strategis Perseroan sehingga pengambilan keputusan

pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan

dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta

(OJK) tidak memenuhi kewajiban

menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk

menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.

kepentingan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak penutupan RUPS pada

4.

Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

saat pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya dengan tidak

Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris

5.

Tidak memiliki rangkap jabatan sesuai dengan

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan dan bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Khusus untuk Komisaris Independen jumlahnya minimal 30% dari seluruh Anggota Dewan Komsiaris.

6.

Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal,

7.

Bukan pengurus partai politik dan/atau calon/Anggota legislatif. Kepala/Wakil Kepala Daerah.

materiil dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan tertuang

Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau

8.

Antar para Anggota Dewan Komisaris dan antar

dalam Board Manual, yang mencakup antara lain:

Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi

1.

Warga Negara Indonesia yang mempunyai akhlak,

tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai

moral dan integritas yang baik, serta berdedikasi

dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun

dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul

melaksanakan tugasnya.

karena perkawinan.

2. 3.

Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan.

Uji kelayakan dan kepatutan Dewan Komisaris dilakukan

Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan

berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/

selama menjabat:

MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara

a.

Tidak pernah dinyatakan pailit.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

b.

Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/

Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

c.

d.

bersalah menyebabkan suatu perusahaan

Kebijakan menyangkut persyaratan komposisi anggota

dinyatakan pailit.

Dewan Komisaris, mengacu pada ketentuan Peraturan

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang

pidana yang merugikan keuangan Negara, dan/

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan

Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau

Usaha Milik Negara. Komposisi anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang selama menjabat:

mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan

1)

kompetensi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.

2)

Pertanggungjawabannya sebagai

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan

Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan

hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Jasa Marga

Komisaris pernah tidak diterima oleh

tidak memiliki ketentuan spesifik terkait keberagaman gender

RUPS atau pernah tidak memberikan

di dalam struktur keanggotaan Direksi Perseroan. Perseroan

pertanggungjawaban sebagai Anggota

meyakini bahwa dengan adanya keberagaman dalam aspek

Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

keahlian, pengalaman dan latar belakang pendidikan akan

kepada RUPS.

sangat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga Perseroan tidak

274







Lampiran


mengenal perbedaan gender dan mengimplementasikan kebijakan yang bersifat non-diskriminatif. Anggota Dewan Komisaris Jasa Marga memiliki keahlian di bidang teknik, keuangan, sumber daya manusia, hukum, ekonomi, dan tata kelola. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dewan Komisaris

Tingkat Pendidikan Terakhir S1

S2

S3

Pengalaman Kerja (tahun) < 20

≥ 20

< 50 ü

Refly Harun

ü

ü

Muhammad Sapta Murti *

ü

ü

Boediarso Teguh Widodo Taufik Widjoyono

ü ü

Usia

Jenis Kelamin ≥ 50

L

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Agus Suharyono *

ü

ü

ü

ü

Sigit Widyawan

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Akhmad Syakhroza ** Hambra **

ü

ü

ü

ü

P

ü

ü

Keterangan * Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 ** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 L = Laki-laki P = Perempuan

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan

Tugas Dewan Komisaris

Komisaris

Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang secara

atas peran masing-masing anggota Dewan Komisaris,

kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum

sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya untuk tetap

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta

mempertahankan dan menjamin bahwa Dewan Komisaris

memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris

dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif,

tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional.

transparan dan akuntabel; tidak terafiliasi dengan kepentingan

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris

Direksi dan pemegang saham pengendali; serta tidak

termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris

mengabaikan kepentingan pemegang saham publik, pemegang

Utama sebagai primus inter pares adalah mengoordinasikan

saham minoritas, dan pemangku kepentingan lainnya.

kegiatan Dewan Komisaris. Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah: Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS

1.

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan

merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas

pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta

pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan

prinsip GCG.

Perseroan termasuk Rencana Jangka Panjang Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



275

Profil Jasa Marga

2.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




indikator pencapaian kinerja Perseroan kepada

Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan

Pemegang Saham.

Perseroan untuk menerapkan GCG secara konsisten g.

dan memiliki moral tinggi dalam berusaha serta

Menunjuk salah seorang Anggota Dewan

bertindak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Komisaris untuk memimpin RUPS. Penunjukan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. h.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dewan Komisaris: 1.

2.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris

Tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,

wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan

keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan

RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya

yang berlaku.

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Memperhatikan kepentingan Perseroan dan sesuai

undangan dan Anggaran Dasar.

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak dan golongan tertentu. 3.

4.

2.

Tugas terkait Srategi dan Rencana Kerja a.

Mengkaji dan memberikan pendapat mengenai

Beritikad baik, berintegritas, profesional, penuh kehati-

Rencana Jangka Panjang Perseroan yang

hatian, dan bertanggung jawab serta menerapkan

disiapkan dan disampaikan oleh Direksi, sebelum

prinsip-prinsip GCG.

ditandatanganinya bersama Direksi.

Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi

b.

Mengkaji, menelaah dan memberikan saran atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Perseroan.

(RKAP) yang disampaikan oleh Direksi 60 (enam Kewajiban Dewan Komisaris Dalam menjalankan pengawasan, Dewan Komisaris wajib

puluh) hari sebelum tahun buku dimulai. c.

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disampaikan Direksi dalam

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 1.

Tugas terkait Rapat Umum Pemegang Saham

hari setelah tahun buku baru dimulai. Dalam

a.

Menyampaikan saran dan pendapat kepada

hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

RUPS mengenai rencana pengembangan

tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

Perseroan, Laporan Tahunan dan laporan berkala

sebelum dimulainya tahun buku baru, maka

lainnya dari Direksi.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun

b.

yang lampau diberlakukan.

Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun

d.

Komisaris untuk periode tahun berjalan yang

dengan saran dan langkah perbaikan yang harus

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP.

ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran. c.

d.

e.

Menelaah dan memberikan persetujuan serta

Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS

menandatangani Kontrak Manajemen Korporat

mengenai setiap masalah yang dianggap penting

antara Dewan Komisaris dengan Direksi

bagi pengelolaan Perseroan.

Perseroan tentang target ukuran kinerja utama dan pencapaian target RKAP.

Mengusulkan kepada RUPS melalui Direksi, penunjukan Kantor Akuntan Publik yang

e.

Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan

buku yang baru lampau kepada RUPS disertai

f.

Melakukan penelitian dan penelaahan atas

akan melakukan audit atas laporan keuangan

laporan-laporan dari Direksi antara lain laporan

Perseroan.

triwulanan pelaksanaan RKAP dan laporan yang

Mengajukan usulan indikator pencapaian kinerja

berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah

(Key Performance Indicator) untuk dilaporkan

diputuskan bersama.

kepada RUPS. f.

Menyampaikan laporan triwulan/semester/ tahunan mengenai perkembangan realisasi

276




3.




Lampiran


Tugas terkait Fungsi Pengawasan

4)

Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

a.

5)

Pengawasan terhadap pelaksanaan

Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang

kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/

disiapkan oleh Direksi dan memastikan bahwa

perusahaan patungan.

dalam Laporan Tahunan Perseroan telah memuat 6)

informasi mengenai identitas, pekerjaan-

Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris 7)

di perusahaan lain (bila ada), termasuk rapat-

Pengawasan terhadap Direksi dalam

rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku

menjalankan peraturan perundang-

(rapat internal maupun rapat gabungan dengan

undangan yang berlaku dan perjanjian

Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau

dengan pihak ketiga.

tunjangan lain yang diterima dari Perseroan, serta menandatangani Laporan Tahunan. b.

4.

Tugas terkait Pencalonan Anggota Direksi Perseroan

Menanggapi saran, harapan, permasalahan dan

(Nominasi) dan Remunerasi

keluhan dari stakeholders yang disampaikan

a.

menyampaikan hal tersebut kepada Direksi untuk c.

Mengusulkan calon Anggota Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham.

langsung kepada Dewan Komisaris dengan b.

Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk

ditindaklanjuti.

memastikan bahwa Perseroan telah memiliki

Memberikan arahan antara lain tentang:

strategi dan kebijakan nominasi yang meliputi

1)

proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria

Hal-hal penting mengenai perubahan

rekrutmen, seleksi dan promosi.

lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja 2)

Melakukan kajian atas sistem remunerasi yang

Perseroan, secara tepat waktu dan relevan.

sesuai bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan

dan mengajukan kepada RUPS.

karier. 3)

c.

d.

Memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem

Kebijakan akuntansi dan penyusunan

remunerasi yang transparan berupa gaji atau

laporan keuangan sesuai dengan standar

honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat

akuntansi berlaku umum di Indonesia.

tetap dan insentif yang bersifat variabel.

Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.



277

Profil Jasa Marga

e.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


self assessment atau sistem lain untuk kemudian

Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai dengan

diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja b.

Direksi. f.

Memberikan tanggapan dan rekomendasi

Menelaah usulan honorarium dan remunerasi

mengenai KPI Direksi dan menandatangani

(gaji, tunjangan dan fasilitas) Dewan Komisaris

Kontrak Manajemen Korporat pada setiap awal tahun kerja.

dan Direksi bersama dengan Komite terkait dan c.

mengusulkan hal tersebut kepada RUPS untuk

Membahas laporan hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.

memperoleh persetujuan. g.



d.

Mengusulkan insentif kinerja/tantiem Dewan

Laporan kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tugas pelaksanaan tugas

Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan

pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS.

penilaian kinerja Direksi dan pencapaian tingkat e.

kesehatan Perseroan kepada RUPS untuk

Menyusun sistem pengukuran dan penilaian (evaluasi) kinerja Dewan dan individu/Anggota

memperoleh persetujuan.

Dewan Komisaris dan Direksi dan mengajukan 5.

kepada RUPS.

Tugas terkait Pencalonan Anggota Dewan Komisaris f.

dan Direksi Anak Perusahaan a.

setiap tahunnya kepada RUPS.

Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proses g.

penjaringan calon anggota Dewan Komisaris dan

Saham.

Direksi Perseroan, untuk kemudian memberikan h.

penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju), serta

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja

memberikan alasan apabila tidak menyetujui

Direksi, Dewan Komisaris:

usulan Direksi Perseroan.

1)

Menyusun kebijakan mengenai penilaian

Memberikan penetapan tertulis sebagaimana

kinerja Direksi dan pelaporannya kepada

dimaksud pada huruf (a), dalam jangka waktu

Pemegang Saham. 2)

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, terhitung

c.

Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan dilaporkan kepada Pemegang

anggota Direksi Anak Perusahaan yang dilakukan

b.

Menyampaikan KPI beserta target-targetnya

Menelaah kriteria, target dan indikator

sejak tanggal diterimanya usulan calon anggota

kinerja utama yang tercakup dalam kontrak

Dewan Komisaris dan anggota Direksi Anak

manajemen Direksi/rencana kerja dan

Perusahaan dari Direksi Perseroan.

anggaran Perseroan baik secara individu

Dalam hal Dewan Komisaris tidak memberikan

maupun kolegial dan menyampaikannya

penetapan tertulis dalam jangka waktu

kepada Pemegang Saham dalam laporan

sebagaimana dimaksud pada huruf (b), maka

tugas pengawasan secara semesteran atau

Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan

tahunan.

Direksi Perseroan. d.

Calon Dewan Komisaris dan Direksi Anak

7.

Tugas terkait Penerapan Good Corporate Governance

Perusahaan yang telah disetujui tertulis oleh

(GCG)

Dewan Komisaris kemudian menandatangani

a. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten sesuai dengan kebijakan yang

Kontrak Manajemen dengan Direksi Perseroan

ditetapkan Perseroan.

sebelum diajukan dan ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan.

b.

Memantau dan memastikan efektivitas praktik GCG di Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

6.

278

Tugas terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan

1)

Penilaian, yaitu program untuk

Direksi

mengidentifikasikan pelaksanaan GCG di

a.

Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan

Perseroan melalui pengukuran pelaksanaan

dan penetapan Key Performance Indicator (KPI)

dan penerapan GCG yang dilaksanakan

kinerja Dewan Komisaris, menggunakan sistem

secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun.




2)




e.

Evaluasi, yaitu program untuk

Melakukan evaluasi tahapan proses manajemen investasi dan risiko Perseroan, mulai dari

dan penerapan GCG di Perseroan yang

identifikasi sampai dengan pengungkapan serta mitigasi risiko. f.

penilaian, meliputi evaluasi terhadap hasil

Menyampaikan hasil evaluasi sebagai bahan

penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi

Direksi untuk mereview dan memperbaiki

perbaikan.

berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai

risiko dan mitigasi risiko termasuk untuk

(assessor) independen yang ditunjuk oleh

menghindari terjadinya “cost over run”dan

Dewan Komisaris melalui proses sesuai

meningkatkan efisiensi dan efektivitas di bidang investasi jalan tol dan non-tol.

dengan ketentuan pengadaan barang g.

dan jasa di Perseroan, yang jika perlu

4)


mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah

3)

Lampiran

Menilai risiko atas rencana proyek-proyek

dapat minta bantuan Direksi dalam proses

dan investasi Perseroan, untuk selanjutnya

penunjukannya.

memberikan pendapat dan/atau saran terkait

Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan

kelanjutan proyek-proyek tersebut.

sendiri oleh yang bersangkutan, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan penilai Independen

9.

Tugas terkait Sistem Pengendalian Internal a.

yang berkompeten di bidang GCG. 5)

Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.

atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah b.

Memastikan pelaksanaan tugas Auditor

Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi

Internal dan Auditor Eksternal, dengan menilai

dilaporkan kepada RUPS dalam Laporan

kompetensi, independensi serta ruang lingkup

Tahunan.

tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang

8.

berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh

Tugas terkait Penerapan Manajemen Risiko a.

Dewan Komisaris.

Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha

c.

dan Komite Audit memiliki akses terhadap

Perseroan dalam hubungannya dengan risiko

informasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

usaha dengan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di Perseroan. b.

d.

disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam

Perseroan yang mencakup berbagai risiko

laporan keuangan dan laporan tahunan. e.

Membentuk Komite Audit, yang diangkat

Kebijakan Manajemen Perseroan, pengendalian

dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris

internal Perseroan, termasuk kebijakan,

dan dilaporkan kepada RUPS dan wajib

metodologi dan infrastruktur, hasil penelaahan

menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

atas berbagai model pengukuran risiko yang

(OJK) informasi mengenai pengangkatan dan

digunakan Perseroan dan atas pelaksanaan

pemberhentian Komite Audit dalam waktu

manajemen.

2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan

Menyusun kebijakan dan strategi investasi

pemberhentiannya, serta informasi tersebut wajib dimuat dalam laman atau website Perseroan.

dalam bisnis jalan tol dan nol-tol dalam rangka penyusunan RJPP, menyampaikan kepada Direksi

d.

Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang

Melakukan penelaahan atas Manajemen Risiko yang dihadapi Perseroan, sistem, strategi dan

c.

Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal

dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh

f.

Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari

sebagai saran, masukan dan pendapat termasuk

komite-komite yang ada di bawah Dewan

unsur risiko investasi dan usaha.

Komisaris.

Melakukan evaluasi atas kebijakan investasi dan mengidentifikasi serta menilai potensi risikonya.



279

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


c.

10. Tugas terkait Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi a.

Wakil Ketua/Anggota Komite Dewan Komisaris. d.

Memastikan adanya akurasi data, transparansi

baik dari informasi-informasi internal yang

dan menjamin perlakuan yang adil terhadap

disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi-

Pemegang Saham Minoritas dan Stakeholders

informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya. e.

dan kepatuhan Perseroan pada peraturan

yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan

Memastikan informasi termasuk namun tidak

Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. f.

yang disampaikan Perseroan kepada shareholder

Bersama dengan Direksi menyusun kode etik

maupun stakeholder Perseroan dilakukan secara

yang berlaku bagi seluruh Anggota Direksi dan

tepat waktu, lengkap dan akurat.

Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta

Memastikan data/informasi yang disampaikan

pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai

ke publik sesuai dengan peraturan perundang-

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

undangan yang berlaku. g.

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat,

11. Tugas Terkait Teknologi Informasi a.

Bersama dengan Direksi menyusun pedoman

perundangan-undangan yang berlaku. terbatas pada laporan keuangan, laporan tahunan

d.

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,

dan keterbukaan laporan keuangan Perseroan

yang lain, serta akuntabilitas Organ Perseroan

c.

Melakukan pembagian tugas masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan sebagai Ketua/

Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam Perseroan.

b.



Mendapatkan informasi atas sistem IT yang

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

digunakan oleh Perseroan termasuk namun tidak

perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau

terbatas pada kebijakan dan penerapannya, serta

keputusan RUPS.

aplikasi yang digunakan. b.

Memberikan arahan atas implementasi dan

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

rencana sistem IT yang diterapkan Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 131/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Revisi

12. Tugas Terkait Pelaporan a.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga

Melaporkan kepada Perseroan (Corporate

(Persero) Tbk., bidang tugas Anggota Dewan Komisaris

Secretary) mengenai kepemilikan sahamnya dan/

dibagi dalam 6 (enam) bidang tugas pengawasan dan

atau keluarganya di Perseroan dan perusahaan

pemberian nasihat kepada Direksi, yang meliputi:

lain, termasuk setiap perubahannya untuk dicatat

1.

Pengembangan Perseroan.

dalam Daftar Khusus sesuai dengan peraturan b.

Bidang Kebijakan & Strategi Pengelolaan dan

perundangan yang berlaku.

2.

Bidang Keuangan.

Menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai

3.

Bidang Pengembangan.

dengan ketentuan peraturan perundang-

4.

Bidang Operasi I.

undangan yang berlaku.

5.

Bidang Operasi II.

6.

Bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia & Umum.

13. Tugas Lainnya a.

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang

Refly Harun, Komisaris Utama/Komisaris Independen

berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG

b.

serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah

Bidang Tugas:

ditetapkan.

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan dan Pengembangan

Membuat pembagian tugas yang diatur sendiri

Perseroan.

oleh Dewan Komisaris, pembagian tugas tersebut

Merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan

mencakup bidang pengawasan dan pemberian

Risiko.

nasihat atas seluruh tugas Direksi.

280







Lampiran


Uraian Tugas:

tertentu wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan

Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam

dan RUPS Lainnya, sesuai dengan kewenangannya

rangka:

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

(1)

(2)

Mengoordinasikan serta mengintegrasikan masukan,

undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; (i)

arahan dan rekomendasi dari 5 (lima) anggota Dewan

mendorong dan memastikan pengelolaan Perseroan

Komisaris lainnya dalam rangka: penyiapan dan

baik di tingkat Dewan Komisaris maupun ditingkat

penyusunan visi dan misi Perseroan, penyusunan

Direksi memenuhi prinsip-prinsip tata kelola

kebijakan dan strategi Rencana Jangka Menengah

perusahaan yang baik; (j) selaku Ketua Komite

dan/atau Jangka Panjang Perusahaan, termasuk

Nominasi, Remunerasi dan Risiko : (1) menetapkan

dalam penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja

program kerja tahunan dan indikator kinerja kunci

dan Anggaran Perusahaan Tahunan, serta memimpin

Komite, (2) mengarahkan agar hasil kajian Komite

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan

tepat dan tajam dan dipergunakan Dewan Komisaris

pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Rapat

sebagai masukan dalam mengambil keputusan-

Umum Pemegang Saham.

keputusan Dewan Komisaris; (3) laporan Semesteran

Mengoordinasi anggota Dewan Komisaris lainnya

dan Tahunan Komite serta laporan capaian kinerja

dalam rangka pelaksanaan kewajiban Dewan

Komite secara self assessment selesai pada

Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran

waktunya.

Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 7 yang meliputi

(3)

Memberikan masukan, arahan, kesimpulan dan

antara lain: (a) menyampaikan saran dan pendapat

rekomendasi Dewan Komisaris, terkait dengan

kepada RUPS mengenai rencana pengembangan

permohonan Direksi untuk persetujuan Dewan

Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala

Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi dalam

lainnya yang disampaikan Direksi; (b) memberikan

hal sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar

pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah

Perseroan Pasal 12 ayat 6 huruf (a) sampai dengan

dilaksanakan selama tahun buku yang baru

huruf (m).

lampau kepada RUPS, disertai saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran; (c) mengesahkan

Sigit Widyawan, Komisaris Independen

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-

Bidang Tugas:

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun

Keuangan.

buku baru dimulai; (d) memimpin dan menjamin

Merangkap sebagai Ketua Komite Audit.

tercapainya efektivitas rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris Yang Mengundang

Uraian Tugas:

Kehadiran Direksi dan dalam pengambilan keputusan


rapat, penyusunan kesimpulan rapat dan risalah

rangka:

rapat, serta menandatanganinya bersama anggota

(1)

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka

Dewan Komisaris lainnya dan atau bersama Direksi;

penyusunan rencana strategis Perusahaan Jangka

(e) mengusulkan kepada RUPS melalui Direksi,

Panjang dan Jangka Pendek, serta evaluasi dan reviewnya setiap tahun.

penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan

(2)

Anak Perusahaan dari Perseroan, termasuk Sekretaris

Perseroan; (f) Bersama Direksi menyusun pedoman

Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Internal.

yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; (g) Bersama Direksi menyusun

Pencalonan anggota Direksi dan Komisaris pada

(3)

Penetapan arah kebijakan dan strategi untuk

kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi,

pengelolaan manajemen keuangan dan akuntansi

anggota Dewan Komisaris dan karyawan serta

Perseroan yang sehat, akuntabel, transparan,

organ yang dimiliki Perseroan; (h) Dalam kondisi



281

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


serta dalam rangka perkuatan struktur keuangan

(10)

(5)

Memantau, mengendalikan aktivitas dan kinerja

Perusahaan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas

Komite Audit untuk mencapai sasaran target yang

pengelolaan keuangan Perseroan, sehingga diperoleh

ditetapkan dan menyusun evaluasi pencapaian

dana yang murah yang diperlukan untuk investasi

kinerja Komite Audit secara self assessment, serta

pembangunan jalan tol baru, peningkatan kapasitas,

penyusunan laporan tahunan Komite Audit sebagai

perbaikan dan pemeliharaan jalan tol yang ada, serta

bagian dari laporan tahunan Dewan Komisaris

untuk investasi di bidang bisnis lain/non-tol dalam

yang disampaikan kepada Direksi untuk bahan penyusunan laporan tahunan Perseroan.

rangka menambah pendapatan Perseroan. (4)

Peningkatan kemampuan dalam pemantauan dan

(11)

Berdasarkan Pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 juncto Pasal

evaluasi pelaksanaan program kerja Perusahaan

16 ayat 1 huruf b dan 11 huruf d dan Pasal 18 ayat

dan Anak Perusahaan serta dalam pengendalian

2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bersama

portofolio investasi keuangan Perusahaan, agar

anggota Dewan Komisaris lainnya memberikan

tercapai keselarasan dengan arah, sasaran dan

masukan dan rekomendasi persetujuan tertulis

rencana strategis Perseroan.

Komisaris kepada Direksi, terutama dalam rangka:

Pengembangan, peningkatan efisiensi dan efektivitas

a.

usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan

likuiditas keuangan Perseroan serta pemanfaatan

(RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran

teknologi informasi dalam penyusunan laporan

Perusahaan Tahunan (RKAP) yang disampaikan

keuangan termasuk pendapatan tol dan non-tol,

Direksi, serta dalam hal revisinya. b.

menengah/panjang (termasuk memberi

perundang-undangan dan standar administrasi

pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat

keuangan.

operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris).

Mendorong dan memastikan prinsip-prinsip tata c.

ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris.

pendukungnya. Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam

d.

Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan melebihi jumlah

keuangan, di bidang investasi pengembangan

tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan

pembangunan dan pengusahaan jalan tol baru

Komisaris. f.

Memutuskan untuk tidak menagih lagi dan

dalam rangka pengembangan usaha lain non-tol

menghapuskan dari pembukuan piutang macet

dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya

dan penghapusan persediaan barang yang

Perseroan.

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris.

Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian manajemen

g.

Mengalihkan, melepas hak atau menjaminkan

mutu agar produk-produk Perseroan di bidang

harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya

keuangan, investasi dan operasi dan pemeliharaan

kurang dari 50% jumlah kekayaan bersih

tercapai sesuai sasaran target mutu, waktu dan

Perseroan baik dalam satu transaksi atau

manfaat, sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas

beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau

usaha.

berkaitan satu sama lain yang harus mendapat

Selaku Ketua Audit, menyetujui usulan program kerja

persetujuan RUPS.

tahunan Komite Audit dan menetapkan program kerja

282

e.

serta pelaksanaan manajemen risiko di bidang

serta pengoperasian jalan tol yang ada dan serta

(9)

Melepas sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam perusahaan/badan usaha lain.

rangka pengelolaan manajemen risiko Perseroan melalui penyusunan potensi risiko dan mitagasinya

Melepas atau menjaminkan aktiva tetap Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang

dilingkungan Dewan Komisaris beserta organ

(8)

Menerima dan memberikan pinjaman jangka

yang sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan

kelola perusahaan yang baik dilakukan dan dipenuhi

(7)

Penyusunan dan penetapan persetujuan atas

pengelolaan administrasi keuangan, pengendalian

keuangan dan dalam rangka pengamanan transaksi

(6)



h.

Perbuatan-perbuatan Direksi lainnya seperti

tahunan Komite Audit dan menetapkan indikator

yang tersebut pada Pasal 12 ayat 6 Anggaran

kinerja kunci Komite Audit.

Dasar Perseroan.







Taufik Widjoyono, Komisaris

Lampiran


dan mitigasinya kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi dan dikaji, yang hasilnya dipakai

Bidang Tugas:

oleh Dewan Komisaris untuk memberikan

Pengembangan.

rekomendasinya yaitu apakah Direksi dapat meneruskan ke tahap-tahap pelelangan

Uraian Tugas:

berikutnya atau tidak. b.

Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam (1)

(2)

Penyusunan dan penetapan arah kebijakan dan

meliputi tahap perencanaan akuisisi ruas

strategi dalam pengembangan bisnis jalan tol dan

jalan tol dalam RKAP Perseroan, pengajuan

bisnis lain yang menguntungkan Perseroan, serta

permohonan persetujuan akuisisi kepada

dalam manajemen pengendalian Anak Perusahaan

Dewan Komisaris dengan melampirkan data

Jalan Tol, manajemen proyek lahan dan konstruksi

kelayakan ruas jalan tol yang akan diakusisi,

dan pengembangan bisnis properti dan jasa.

meliputi kelayakan teknis, finansial, legal

Penyusunan dan penetapan arah kebijakan dan

ekonomis, manfaat, bankable, kemampuan

strategi dalam pengembangan teknik jalan tol dan

pendanaan Perseroan, rencana bisnis dan profil

lalu lintas jalan tol, serta dalam pengelolaan kegiatan

risiko investasi, untuk dievaluasi dan dikaji oleh

rekayasa teknik jalan tol dan lalu lintas jalan tol

Dewan Komisaris, yang hasilnya dipakai Dewan

dapat berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan

Komisaris untuk memberikan rekomendasinya

ruas-ruas jalan tol yang dibangun dan dioperasikan

apakah Direksi dapat meneruskan ke tahap

Perseroan adalah jalan tol yang bermutu tinggi, efektif

pelaksanaan akuisisi atau tidak. c.

dan efisien. (3)

Pengelolaan pengembangan bisnis jalan tol baru melalui akuisisi ruas-ruas jalan tol, yaitu

rangka:

Pengelolaan pengembangan bisnis jalan tol

Pengelolaan pengembangan bisnis jalan tol

baru melalui akuisisi sebagian saham atau

baru, yaitu meliputi tahap perencanaan investasi,

seluruh saham ruas-ruas jalan tol, yaitu meliputi

pengajuan permohonan persetujuan investasi kepada

tahap perencanaan akuisisi ruas jalan tol dalam

dan persetujuan investasi dari Dewan Komisaris,

RKAP Perseroan, pengajuan permohonan

dilanjutkan tahap penyusunan proposal tender

persetujuan akuisisi kepada Dewan Komisaris

investasi dan keikutsertaan dalam tahap prakualifikasi

dengan melampirkan data kelayakan ruas jalan

dan pemasukan surat penawaran tender, yang

tol yang akan diakusisi, meliputi kelayakan

tahapan-tahapan tersebut menjadi wewenang

teknis, finansial, legal, ekonomis, manfaat,

sepenuhnya Direksi, termasuk tahapan persiapan

bankable, kemampuan pendanaan Perseroan

proyek jalan tol (termasuk pengadaan tanahnya)

dan rencana bisnis dan profil risiko investasi,

sampai dengan pelaksanaan tahap konstruksi dan

untuk dievaluasi dan dikaji oleh Dewan

jalan tol tersebut siap dioperasikan.

Komisaris, yang hasilnya dipakai oleh Dewan

Pengelolaan pengembangan bisnis jalan tol baru

Komisaris untuk memberikan rekomendasinya

dapat dilakukan dengan cara lain yaitu sebagai

apakah Direksi dapat meneruskan ke tahap

berikut:

pelaksanaan akuisisi atau tidak.

a.

Dalam hal tertentu, pengelolaan pengembangan

(4)

Melakukan pengawasan melalui pemantauan dan

jalan tol baru dan bisnis lain menggunakan

evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terhadap

hasil kajian investasi dari Pemerintah atau

Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) dan Anak

pihak lain, yang pengadaannya dilakukan

Perusahaan Usaha Lain (APUL) yang dilakukan

secara pelelangan, sehingga keterlibatan

Direksi Pengembangan, sejak pembentukan APJT

Perseroan dimulai dari tahapan prakualifikasi.

dan APUL, pengisian personelnya (Direksi dan/

Dengan demikian sebelum masuk dalam tahap

atau Komisaris), pelaksanaan persiapan proyek

pemasukan surat keikutsertaan prakualifikasi,

(penyediaan lahan) pelaksanaan konstruksi dan

Direksi menyampaikan terlebih dahulu data

sampai dengan jalan tol atau bangunan sarana

kelayakan proyek, manfaat dan risiko investasi

dan prasarana investasi usaha lain tersebut siap



283

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


dioperasikan, agar mencapai sasaran strategis,



Boediarso Teguh Widodo, Komisaris

standar sistem operasi dan tolok ukur kinerja (KPI) yang ditetapkan, sehingga jalan tol dan

Bidang Tugas:

bangunan investasi usaha lain tersebut andal

Operasi II.

dioperasikan mendatangkan pendapatan usaha yang (5)

menguntungkan Perseroan.

Uraian Tugas:

Melakukan pengawasan atas penyusunan dan


penetapan rencana investasi, risiko dan pengelolaan

rangka:

manajemen risiko beserta mitigasinya terkait dengan

(1)

pembangunan jalan tol baru dan akuisisi ruas-ruas

pengoperasian jalan tol, pemeliharaan dan

jalan tol serta pembangunan sarana dan prasarana

peningkatan jalan tol, dan pengendalian kinerja dan pengoperasian Cabang.

investasi usaha lain. (6)

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam

Berdasarkan Pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 juncto

(2)

Pengelolaan manajemen pengoperasian jalan tol

Pasal 16 ayat 1 b dan 11 d dan Pasal 18 ayat 2 dan

yang meliputi pengumpulan tol dan manajemen lalu

ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bersama anggota

lintas jalan tol yang efektif, aman dan andal melalui:

Dewan Komisaris lainnya memberikan masukan dan

a.

Transaksi pembayaran tol lancar, aman dari

rekomendasi persetujuan tertulis Komisaris kepada

manipulasi/kerusakan, serta memenuhi standar

Direksi kepada Direksi, terutama dalam rangka:

pelayanan minimum, dan pengumpulan

a.

pendapatan tol transparan, aman, akuntabel

Penyusunan dan penetapan persetujuan atas

dan cepat.

usulan: Rencana Jangka Panjang Perusahaan b.

(RJPP) dan reviewnya serta atas usulan

kendaraan di gerbang tol sesuai dengan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

standar pelayanan minimum.

(RKAP) Tahunan yang disampaikan Direksi, c.

serta dalam hal revisinya. b.

c.

d.

modern, efektif, aman dan andal, dengan

pada Anak Perusahaan dari Perseroan,

memanfaatkan teknologi informasi yang

termasuk Sekretaris Perusahaan dan Kepala

canggih, penggunaan peralatan teknis gardu

Satuan Pengawas Internal.

tol yang canggih, compatible dan andal,

Mengambil bagian baik sebagian atau

serta didukung dengan sarana dan prasarana

seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan

penunjang jalan tol yang cukup, dalam rangka

atau badan usaha lain atau menyelenggarakan

pemberian pelayanan lalu lintas jalan tol yang

perusahaan baru.

memenuhi standar keamanan, kecepatan

Mengadakan kerja sama dengan badan usaha

tempuh serta peningkatan response time

atau pihak lain, berupa kerja sama operasi dan

penanganan gangguan perjalanan yang

dampak keuangan bagi Perseroan serta berlaku

f.

Manajemen pengoperasian jalan tol yang

Pencalonan anggota Direksi dan Komisaris

memenuhi standar pelayanan minimal.

investasi yang bersifat strategis dan mempunyai

e.

Kelancaran lalu lintas di gardu tol dan antrean

(3)

Pengelolaan manajemen pemeliharaan dan

untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

peningkatan kapasitas jalan tol beserta seluruh

Mengadakan kerja sama bangun guna serah

sarana dan prasarana penunjang jalan tol dilakukan

(BOT), bangun guna milik (BOO) atau bangun

secara efektif dan efisien, serta tepat pada waktunya,

sewa serah (BRT) sampai dengan nilai tertentu

sehingga kondisi jalan tol yang andal untuk

yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

mendukung tercapainya kecepatan tempuh rata-


rata, keamanan, kenyamanan dan mobilitas, serta

yang tersebut pada Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

284




(4)





dioperasikan dalam kondisi yang selalu memenuhi

dan teknologi informasi Perseroan dan

standar pelayanan minimum dan menjamin kenaikan

pengembangannya, dalam pemantauan, evaluasi,

tarif dicapai tepat sesuai dengan jadwalnya. Selain

koordinasi dan pengendalian Anak Perusahaan Jalan

itu akan terjadi penghematan biaya pemeliharaan

Tol (APJT) dan Anak Perusahaan Usaha Lain (APUL)

dan peningkatan jalan tol, serta kenaikan tarif dicapai

pada tahap operasi, serta dalam mengeksekusi dan

tepat sesuai dengan jadwalnya.

meningkatkan peluang bisnis baik di dalam maupun di luar wilayah operasi kelompok usaha Perseroan.

Pengelolaan dan pengendalian kinerja pengoperasian Cabang dalam manajemen pengumpulan tol

(2)

Pengelolaan manajemen dalam sistem informasi

dan pengembangan sistem teknologi operasi,

dan teknologi informasi Perseroan, termasuk

penyusunan standar pemeliharaan, penyusunan

teknologi operasi jalan tol dalam hal perencanaan,

program pemeliharaan dan manajemen proyek

pembangunan, operasional dan pengendalian teknologi informasi.

pemeliharaan. (5)

Lampiran


(3)

Pengelolaan manajemen bisnis, yang meliputi bisnis


jalan tol dan pengembangan bisnis lain, dalam hal

2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bersama

melakukan eksekusi dan meningkatkan peluang

anggota Dewan Komisaris lainnya memberikan

bisnis baik di dalam maupun di luar wilayah operasi

masukan, arahan dan rekomendasi persetujuan

kelompok usaha Perseroan guna memaksimalkan

tertulis Komisaris kepada Direksi, antara lain dalam

pendapatan pendapatan melalui pengembangan

rangka:

operasi jalan tol Anak Perusahaan dan Usaha lain

a.

Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan

b.

(4)

Pengelolan manajemen pemantauan, evaluasi,

Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi,

koordinasi dan pengendalian APJT dan APUL pada

serta dalam hal revisinya.

tahap operasi dalam rangka untuk mencapai sasaran


strategis, standar sistem operasi dan tolok ukur


kinerja.

termasuk Sekretaris Perusahaan dan Kepala c.

Induk dan Anak Perusahaan yang telah beroperasi.

Penyusunan dan penetapan Rencana Jangka

(5)

Pengawasan atas pelaksanaan manajemen


penyusunan dan penetapan rencana investasi,

Pembahasan dengan anggota Dewan Komisaris

risiko dan pengelolaan manajemen risiko beserta

lainnya untuk perbuatan-perbuatan Direksi

mitigasinya terkait dengan pembangunan jalan tol baru dan akuisisi ruas-ruas jalan tol.

lainnya yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris tersebut pada Anggaran

(6)


Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 6 butir (a)


sampai dengan (m).

2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bersama anggota Dewan Komisaris lainnya memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka

Agus Suharyono, Komisaris

untuk memberikan persetujuan tertulis Komisaris kepada Direksi, terutama dalam rangka:

Bidang Tugas:

a.

Penyusunan dan penetapan Rencana Jangka

Operasi I.

Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja

Merangkap sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi,

dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan

Remunerasi dan Risiko.

yang disampaikan Direksi, serta dalam hal revisinya.

Uraian Tugas:

b.




rangka:


(1)

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam


pengelolaan manajemen sistem informasi



285

Profil Jasa Marga

c.

d.

e. f.

g.

Ikhtisar 2016


(7)



Memberikan pinjaman jangka menengah/

Muhammad Sapta Murti, Komisaris

panjang kepada Anak Perusahaan Jalan Tol

Bidang Tugas:

(APJT) dan atau Anak Perusahaan Usaha Lain

Sumber Daya Manusia dan Umum; Pelatihan; serta

(APUL).

Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah

Uraian Tugas:

tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan


Komisaris kepada APJT dan atau APUL.

rangka:

Melepas sebagian atau seluruh penyertaan

(1)

Penetapan arah kebijakan dan strategi human capital,

Perseroan dalam APJT dan atau APUL.

pelayanan human capital dan umum, serta program

Mengikat Perseroan sebagai penjamin APJT

kemitraan dan bina lingkungan, termasuk dalam

dan atau APUL yang mempunyai akibat

rangka penyusunan struktur organisasi Perseroan,

keuangan melebihi jumlah tertentu yang

uraian fungsi dan tugas pokok pejabat satu tingkat

ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris.

di bawah jabatan Direksi, sistem tata kelola dan pengembangannya.

Melakukan perubahan bentuk kerja sama yang ada dengan mitra kerja menjadi bentuk kerja

h.

Laporan Direksi


(2)

Pengawasan atas manajemen pengelolaan dan

sama: guna serah (BOT), atau bangun guna

pengembangan sistem human capital dan organisasi

milik (BOO) atau bangun sewa serah (BRT).

Perseroan, serta pengendalian implementasi


sistem dan prosedur pengelolaan human capital

yang tersebut pada Pasal 12 ayat 6 Anggaran

yang cepat, akuntabel, efisiensi dan dapat

Dasar Perseroan.

dipertanggungjawabkan.

Selaku Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi

(3)

Pengawasan atas manajemen pengelolaan dan

dan Risiko:

pengembangan sistem logistik, pengamanan aset

a.

Memfinalkan penyusunan program kerja

milik Perseroan dan/atau milik Negara serta aktivitas

tahunan Komite dan menetapkan indikator

umum lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan

kinerja kunci Komite, untuk ditetapkan oleh

perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. b.

Pengawasan atas manajemen pengelolaan dan pengembangan Pusat Pengembangan Jasa Marga.

Memantau dan mengendalikan aktivitas dan kinerja Komite untuk mencapai sasaran target

(5)

Pengawasan atas manajemen pengelolaan program

yang ditetapkan dilakukan secara efektif dan

Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta mendorong

efisien, serta menyampaikan kepada Dewan

pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan

Komisaris hasil kajian-kajian atas usulan-usulan

manfaat pelaksanaannya.

dari Direksi untuk dibahas dan mendapatkan c.

(4)

(6)

Penyusunan persyaratan dan tata cara nominasi

keputusan.

calon Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan,

Memfinalkan penyusunan laporan evaluasi

penetapan komposisi jabatan dan pengangkatannya,

semesteran dan tahunan pencapaian

termasuk untuk jabatan Sekretaris Perusahaan dan Ketua Satuan Pengawas Internal.

kinerja Komite secara self assessment, serta penyusunan laporan tahunan Komite, sebagai

(7)

Pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

bagian dari laporan tahunan Dewan Komisaris

Negara tentang Pedoman Penetapan Penghasilan

yang akan disampaikan kepada Direksi untuk

Direksi, Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara,

bahan penyusunan laporan tahunan Perseroan.

khususnya dalam mengusulkan gaji/honorarium, tunjangan fasilitas dan tantiem/insentif kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas Perseroan sebagai tindak lanjut keputusan RUPS Tahunan Perseroan.

286




(8)



Penyelesaian permasalahan di bidang hukum


b.

c.

Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan yang melebihi jumlah tertentu

auditor eksternal (KAP dan atau BPK) dan oleh


Internal Audit, serta menindaklanjuti langkah-langkah (9)

Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

peraturan perundang-undangan, dengan

penyelesaiannya yang direkomendasikan.


bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu

yang dihadapi Perseroan sesuai dengan ketentuan memperhatikan dan temuan-temuan audit oleh

Lampiran

d.

Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya


atau ikut serta dalam perseroan atau badan usaha


lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.

2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bersama-

e.

lain.

memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam rangka memberikan persetujuan tertulis Dewan

Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan usaha

sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya f.

Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg

Komisaris kepada Direksi untuk perbuatan-perbuatan

atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan

Direksi terutama dalam hal untuk:

melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan

a.

oleh Rapat Dewan Komisaris.

Penetapan dan penyesuaian struktur organisasi (makro) Kantor Pusat/Induk Perseroan, yang

g.

meliputi Direktur Utama, Direktur, Sekretaris

pembukuan piutang macet dan penghapusan

Perusahaan, Satuan Pengawas Internal,

persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

Divisi/Unit, Anak Perusahaan Jalan Tol, Anak Perusahaan Usaha Lain, dan Cabang, termasuk b.

h.

d.

Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan

uraian tugas pokok dan fungsinya.

harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang


dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan baik


dalam satu transaksi atau beberapa transaksi


yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Satuan Pengawas Internal. c.

Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari

Penghapusan persediaan barang yang melebihi

i.

Membeli dan/atau menjual surat berharga pada

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat

pasar modal/lembaga keuangan lainnya, kecuali

Dewan Komisaris.

terhadap surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pengalihan, pelepasan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya

j.


kurang atau sama dengan 50% jumlah


kekayaan bersih Perseroan.

investasi yang bersifat strategis dan mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan serta berlaku

Wewenang Dewan Komisaris

untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun

1.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan

(jangka panjang), kecuali kerja sama penggunaan

Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan

jasa teknis dan/atau operasional dari pihak lain.

kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum 2.

k.


tertentu.


Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis


kepada Direksi untuk tindakan Direksi dalam hal:


a.


l.

Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi.

menengah/panjang. m.

Mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris pada anak perusahaan dari Perseroan.



287

Profil Jasa Marga

3.

4.

5.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Mengusulkan kepada RUPS, melalui Direksi,

Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris

penunjukan kantor akuntan publik yang akan

Independen

melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan

yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan

kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota

pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham

jangka waktu tertentu.

Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi

Bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu

kemampuannya untuk bertindak independen dan telah

dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki

memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen

bangunan dan halaman atau tempat lain yang

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan

serta berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat,

6.

7.

bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk

uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk

menciptakan iklim yang lebih obyektivitas dan independen,

mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

juga untuk menjaga “fairness” serta mampu memberikan

Direksi.

keseimbangan antara kepentingan pemegang saham

Dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat meminta

mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang

bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka

saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan

waktu tertentu atas beban Perseroan.

pemangku kepentingan lainnya.

Dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan

Kriteria Komisaris Independen

menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak

Sebagai perusahaan publik dan telah tercatat di Bursa Efek

bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat

Indonesia, Jasa Marga telah memenuhi ketentuan yang diatur

indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan

regulator pasar modal terkait kriteria Komisaris Independen.

kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

bagi Perseroan, dan selanjutnya pemberhentian

1)

Berasal dari luar perusahaan publik.

sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis

2)

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan

kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang

perusahaan, komisaris, direksi atau pemegang saham

menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan

Utama perusahaan.

kepada Direksi. 8.

3)

hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus

4) 5)

bersangkutan.

Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara

Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang

keputusan pemberhentian sementara tersebut. 9.

Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan

Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha perusahaan.

Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)

6)

Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak

Jumlah Komisaris Independen Jasa Marga telah memenuhi

menjabat kembai jabatannya semula.

ketentuan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek

10. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya

Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.

sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur

I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas

dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran

Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat,

Dasar.

dimana setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

288







Lampiran


Berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 18 Maret

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di

2015, Perseroan memiliki 2 (dua) Komisaris Independen

Perusahaan Lain

yaitu Refly Harus dan Sigit Widyawan, dari total keseluruhan

Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan

6 (enam) anggota Dewan Komisaris atau berjumlah

Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan

33,33% yang berarti Perseroan telah memenuhi peraturan

keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik

perundang-undangan yang berlaku.

menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

Pernyataan Independensi Anggota Komisaris Independen Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki saham

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan

Perseroan, serta tidak ada hubungan dengan anggota Direksi

sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

dan Dewan Komisaris lainnya.

serta Pemegang Saham dapat dilihat di bagian Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepengurusan perusahaan lain anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Kepengurusan Dewan Komisaris Jasa Marga di Perusahaan Lain Nama

Kepengurusan di Perusahaan Lain Sebagai Dewan Komisaris

Sebagai Direksi

Sebagai Pemegang Saham

Refly Harun

û

û

û


û

û

û


û

û

û

Taufik Widjoyono

û

û

û

Agus Suharyono *

û

û

û

Sigit Widyawan

û

û

û

Akhmad Syakhroza **

û

û

û

Hambra **

û

û

û

Keterangan: ✓ ada û tidak ada * **

Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 30 Maret 2016

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai: 1.

Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta.

2.

Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

4.

Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selama tahun 2016, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.



289

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


Untuk meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, setiap

6.

Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.

Anggota Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk membuat Daftar Khusus, yang berisikan keterangan kepemilikan saham



7.

Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan

Anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada

kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang

Perseroan maupun perusahaan lain. Daftar Khusus disimpan

bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses

dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, setiap

8.

Tidak merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan

anggota Dewan Komisaris harus memiliki etika sebagai

benturan kepentingan secara langsung dengan

berikut:

Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan

1.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus

berlaku.

didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perseroan yang 2.

3.

Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan

seimbang dengan kepentingan Stakeholders.

kepentingan (Pakta Integritas) dan menyatakan secara

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan

tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan

menempatkan kepentingan Dewan Komisaris secara

kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya

keseluruhan, di atas kepentingan pribadi.

kepada RUPS dan/atau OJK.

Selama menjabat, Anggota Dewan Komisaris tidak

10. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang

diperkenankan untuk:

berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada

a.

Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk

perdagangan orang dalam (insider trading) untuk

kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok

memperoleh keuntungan pribadi.

usahanya dan/atau pihak lain. b.

c.

menerima baik langsung ataupun tidak langsung

Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Dewan

imbalan dan/atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau

Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun

sumbangan dan/atau entertainment dalam bentuk

orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan

apapun dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau

peraturan perundang-undangan serta kebijakan

pesaing Perseroan, yang bertujuan untuk mendapatkan

Perseroan yang berlaku.

informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan

Berkompetisi dengan Perseroan yaitu

oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

menggunakan pengetahuan/ informasi dari

atau untuk mempengaruhinya untuk melakukan dan/

dalam (inside information) untuk mendapatkan

atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan

Perseroan. d.

11. Dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau

Menggunakan aset Perseroan, informasi

keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan

4.

9.

kedudukan/jabatannya. 12. Tidak diperkenankan memberikan dan menerima

Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan

hadiah, bingkisan, parsel, karangan bunga dan bentuk

Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang

pemberian lainnya pada hari raya keagamaan maupun

diterimanya sebagai Anggota Dewan Komisaris,

hari-hari besar/tertentu lainnya kepada pejabat/

yang ditentukan oleh RUPS.

karyawan di lingkungan instansi Pemerintah dan/atau

Menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan

pihak yang memiliki hubungan bisnis.

yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.

Tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

290







Lampiran


Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Selama tahun 2016 anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut: Tabel Pengembangan Kompetensi yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris Tahun 2016 No.

Anggota Dewan Komisaris

Pelatihan

1

Refly Harun

• • • • •

2


-

Kedudukan Hukum BUMN sebagai Entitas Bisnis Negara. Perspektif Pelaku BUMN Pasca Putusan MK. Expand Leadership Program for BOD/BOC. ECIIA Conference 2016 Stockholm & Copenhagen On-Site Learning. Risk & Governance Summit 2016.

3

Taufik Widjoyono

Expand Leadership Program for BOD/BOC.

4


-

5

Agus Suharyono *

Sosialisasi Tax Amnesty

6

Sigit Widyawan

• Raker Kedeputian Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan tema “Mewujudkan BUMN yang Besar, Kuat dan Lincah sebagai Agen Pembangunan, Perubahan dan Penciptaan Nilai”. • ECIIA Conference 2016 Stockholm & Copenhagen On-Site Learning. • Risk & Governance Summit 2016

7

Akhmad Syakhroza **

-

8

Hambra **

-

Keterangan * Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 30 Maret 2016. ** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 30 Maret 2016.

Rapat Dewan Komisaris Selama tahun 2016, Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi. Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib rapat Dewan Komisaris berdasarkan Board Manual. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan rapat koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional, investasi, pengelolaan finansial dan SDM Jasa Marga. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 14 kali.



291

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Tabel Rekapitulasi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2016 Nama

Jabatan

Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri

Jumlah Rapat yang Dihadiri

Persentase Kehadiran (%)

Refly Harun


14

14

100,00


Komisaris

14

4

28,57

Taufik Widjoyono

Komisaris

14

12

85,71


Komisaris

10

6

60,00

Agus Suharyono *

Komisaris

10

7

70,00

Sigit Widyawan


14

13

92,86

Akhmad Syakhroza **

Komisaris

4

4

100,00

Hambra **

Komisaris

4

4

100,00

Rata-rata

79,64

Keterangan * Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 30 Maret 2016. ** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 30 Maret 2016. Catatan: • Ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan. • Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Selain rapat internal, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala. Rekapitulasi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut secara detail dapat dilihat pada bagian hubungan Dewan Komisaris bersama Direksi. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta yang hadir serta didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu organ pendukung Dewan Komisaris yang meliputi Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Pembahasan mengenai Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko akan dibahas dalam bagian tersendiri. Agenda Rapat Dewan Komisaris tahun 2016 di antaranya membahas hal-hal sebagai berikut:

292







Lampiran


Tabel Agenda Rapat Dewan Komisaris Selama Tahun 2016 No. 1

Tanggal Rapat (tgl-bln-thn) 20-01-2016

Agenda Rapat • • • • •

2

17-02-2016

• • • •

3

10-03-2016

• •

•

Anggota Dewan Komisaris yang Hadir

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2015. Pembahasan Laporan Awal Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2015 di Dewan Komisaris. Evaluasi Laporan Hasil Penugasan Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi & Risiko Tahun 2015. Pembahasan dan Penetapan Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris Tahun 2016 dan Komite Tahun 2016. Laporan Progres Pengadaan KAP Untuk Audit Tahun Buku 2016.

• •

Laporan Hasil Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2015-Januari 2016. Laporan Hasil Pengadaan KAP untuk Audit Tahun Buku 2016. Laporan Awal atas Audit Tahun Buku 2015 dan Memastikan Audit Telah Dilaksanakan dengan Efektif. Laporan Program Kerja Tahunan Tahun 2016 Komite dan Persetujuan dari Dewan Komisaris.

• •

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Januari - Februari 2016. Pembahasan Laporan Kegiatan dan Hasil Penugasan yang diterima oleh Komite Audit dan KNRR selama Tahun 2015 khususnya yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan, Manajemen Risiko Perusahaan dan Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku (SAK). Lain-Lain: Laporan Hasil Pengadaan KAP untuk Audit Tahun Buku 2016, Agenda dan Jadwal Kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang.

• • • • •

Refly Harun Akhmad Syakhroza Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Hambra

• • •

• • •


Refly Harun Akhmad Syakhroza Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Hambra

4

14-03-2016

•

Interview Calon Direksi Jasa Marga.

• • • • •


5

20-04-2016

•

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Triwulan 1 2016. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Lain Triwulan 1 2016 dan Pemberian Arahan Kebijakan dan Strategi Pengembangannya. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Tol Triwulan 1 2016 serta Pemberian Arahan Kebijakan dan Strategi Pemeliharaannya.

• • •

Refly Harun Muhammad Sapta Murti Sigit Widyawan

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris s.d. April 2016. Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan 1 2016 terkait dengan progres, sebab dan akibat pencapaian KPI di bidang Kinerja Utama Korporat; Keuangan; Pengembangan Usaha; Operasional; SDM & Umum; Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Kebijakan Mutu, Pelayanan dan Pelaksanaan Kebijakan terkait dengan Evaluasi Realisasi Program Pemeliharaan Jalan Tol dan Manajemen Lalu Lintas Jalan Tol dalam Program Capex RKAP Tahun 2016. Laporan Self Assessment Kinerja Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Tahun 2015. Lain-Lain: Laporan Hasil Kajian Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko mengenai Investasi Ruas-ruas Baru; Pembahasan Usulan Direksi mengenai Pengisian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.

• • •

Refly Harun Sigit Widyawan Taufik Widjoyono

• •

6

19-05-2016

• •

• • •



293

Profil Jasa Marga

No. 7

Ikhtisar 2016



•

• • 18-07-2016

• •

• •


• •

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Triwulan 2 2016. Pembahasan Laporan Kegiatan dan Hasil Penugasan yang diterima Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko selama Semester 1 2016 khususnya yang terkait dengan Manajemen Risiko dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Monitoring dan Evaluasi serta Arahan Rencana dan Pelaksanaan Pengembangan Usaha Lain Semester 1 2016 sesuai dengan Kebijakan, Strategi dan Sasaran yang telah ditetapkan. Lain-Lain: Persiapan Penyelenggarakan RUPS LB; Pembahasan Permohonan Persetujuan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/ Rights Issue); Pembahasan Emisi Obligasi; Pembahasan Investasi Jalan Tol Baru; Refinancing Kredit Sindikasi; Pembahasan dan Evaluasi Lalu Lintas di Jalan Tol Jasa Marga dan Jalan Tol Lain Selama Lebaran Tahun 2016.

• •

23-07-2016

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

10

15-08-2016

•

• •

11

21-09-2016

• • • •

12

20-10-2016

• • •




Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris s.d. Mei 2016. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan SPM Ruas Jalan Tol. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit Auditor Eksternal (BPK/KAP). Lain-Lain: Laporan Hasil Kajian Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Mengenai Usulan Pengisian Direksi Anak Perusahaan.

9

•

294

Laporan Direksi

Agenda Rapat

•

8


• • •

• • •

Refly Harun Muhammad Sapta Murti Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono

Refly Harun Muhammad Sapta Murti Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono

• Refly Harun • Muhammad Sapta Murti • Sigit Widyawan • Taufik Widjoyono • Agus Suharyono

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris s.d. Juli 2016. Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan 2 2016 terkait dengan progres, sebab dan akibat pencapaian KPI di bidang: Kinerja Utama Korporat; Keuangan; Pengembangan Usaha; Operasional; SDM dan Umum; Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Ketentuan SPM Semester 1 2016. Lain-Lain: Laporan Evaluasi atas Kinerja Semester 1 2016 Jasa Marga ke Kementerian BUMN; Laporan Direksi tentang Progres Pembangunan Ruas-ruas Jalan Tol Baru dan Investasi Ruas-ruas Jalan Tol Potensial.

• • •

Refly Harun Sigit Widyawan Taufik Widjoyono

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris s.d. Bulan Agustus 2016. Laporan Kegiatan dan Hasil Penugasan Dewan Komisaris Kepada Komite Audit s.d. Semester 1 2016 Laporan Kegiatan dan Hasil Penugasan Dewan Komisaris Kepada Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko s.d. Semester 1 2016. Lain-Lain: Hasil Kajian Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko mengenai Investasi Ruas-ruas Baru.

• •

• • •

Refly Harun Muhammad Sapta Murti Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Triwulan 3 2016. Paparan dan Pembahasan Hasil Evaluasi Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko atas RKAP 2017 yang diajukan Direksi. Pembahasan Laporan Kegiatan dan Evaluasi Hasil Penugasan yang diterima Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

• • •

Refly Harun Taufik Widjoyono Agus Suharyono

•



No. 13



•

•

• • • • 07-12-2016


Lampiran

• • • •

Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris s.d. Oktober 2016. Monitoring dan Evaluasi Rencana dan Realisasi Investasi dan Akuisisi Jalan Tol Baru s.d. Oktober 2016. Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Triwulan 3 2016 terkait progres, sebab dan akibat pencapaian KPI di bidang Kinerja Utama Korporat, Keuangan, Pengembangan Usaha, Operasional, SDM & Umum, serta Kepatuhan & Manajemen Risiko. Pembahasan Rencana Pengadaan KAP untuk Tahun Buku 2017. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Auditor Eksternal dan Auditor Internal. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Prognosa s.d. Desember 2016. Pembahasan Penetapan Kebijakan Dewan Komisaris mengenai Prosedur Pemberian Persetujuan Investasi.

• •

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris s.d. November 2016. Pembahasan Realisasi Pencapaian ROE s.d. Desember 2016. Hasil Monitoring dan Evaluasi Komite Audit Atas Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Administrasi Keuangan yang dipergunakan Perseroan. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian dengan pihak ke-3 s.d. Triwulan 3 2016.

• •

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris tahun 2016

•



Agenda Rapat

•

14


• • • •

• • •

Refly Harun Muhammad Sapta Murti Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono

Refly Harun Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono

Persetujuan Melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I Rights Issue.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung •

jawabnya, Dewan Komisaris Jasa Marga terus mendorong

Persetujuan Mengikuti Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan Ruas Jalan Tol Baru.

pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasihatan yang semakin efektif.

•

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengeluarkan

•

Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Umum Laporan Keuangan Jasa Marga Tahun Buku 2016.

sebagai berikut: A.

Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Jasa Marga.

berbagai surat dan keputusan yang bersifat pengawasan •

Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

•

Persetujuan Izin Prinsip Penjajakan Pengembangan

Persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi

Usaha Lain.

Perseroan

•

Persetujuan atas Rencana Investasi dalam Sinergi Pengembangan Lahan.

•

Kontrak Manajemen Korporat Tahun 2016.

•

Persetujuan Melakukan Investasi dan /atau

•

Persetujuan Pembongkaran Gerbang Tol.

Pembentukan Perusahaan Patungan serta

•

Persetujuan Izin untuk Melakukan Divestasi Saham.

rencana investasi di 8 ruas jaalan tol baru seperti Jalan To Semarang-Batang, BalikpapanSamarinda, Pandaan-Malang, Manado-Bitung,

B.

Surat Keputusan Dewan Komisaris •

Siantar-Parapat dan Tebing tinggi-K. Tanjung dan

•

•

•

Penyampaian Penetapan Direktur Independen Jasa Marga.


Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Penunjukan Anggota Dewan Komisaris untuk

Persetujuan Usulan Pengisian Direksi dan

Memimpin RUPS Jasa Marga Tanggal 30 Maret 2016.

Komisaris Anak Perusahaan. •

Perpanjangan Penugasan Personalia Sekretariat Dewan Komisaris Jasa Marga.

rencana investasi di 4 jalan tol baru lainnya .

Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit Jasa Marga.

Jakarta-Cikampek II Elevated, Tebing tinggi-P.

•

Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Jasa Marga. PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

295

Profil Jasa Marga

•

•

• •

• •

•

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Revisi Pembentukan Panitia Negosiasi Harga Jasa

Dewan Komisaris menaruh perhatian yang besar bahwa

Akuntan Publik Jasa Marga untuk Tahun Buku

atas keputusan-keputusan rapat yang telah dibahas

2016.

dan disepakati dalam Rapat Dewan Komisaris-Direksi

Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Wakil

ditindaklanjuti oleh Direksi. Dari hasil pemantauan dan

Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi

evaluasi Dewan Komisaris selama tahun 2016 pada

& Risiko Jasa Marga.

prinsipnya sebagian besar telah selesai ditindaklanjuti dan

Revisi Pembagian Tugas Anggota Dewan

beberapa keputusan masih dalam proses penyelesaian,

Komisaris Jasa Marga.

sehingga salah satu fokus Dewan Komisaris selanjutnya

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dan

adalah memastikan bahwa keputusan-keputusan yang masih

Penunjukan Anggota Dewan Komisaris untuk

dalam proses tersebut tetap berjalan dan dapat dipercepat

Memimpin RUPS Luar Biasa Jasa Marga Tahun

penyelesaiannya. Jika ada perkembangan baru yang

2016 Tanggal 29 Agustus 2016.

menghambat ataupun menyebabkan suatu keputusan tidak

Revisi Pembagian Tugas Anggota Dewan

dapat diteruskan penyelesaiannya, maka ditinjau dan dibahas

Komisaris Jasa Marga.

kembali dengan Direksi.

Persetujuan dan Pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Jasa Marga Tahun Buku

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Dewan

2016.

Komisaris Tahun 2016

Persetujuan dan pengesahan RKAP Jasa Marga

Pada tahun 2016, kinerja Dewan Komisaris dalam perspektif

Tahun Buku 2017.

Proses Internal Dewan Komisaris yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja memperoleh pencapaian penilaian kinerja

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan

yaitu sebesar 2,69. Namun kinerja dalam memberikan

Rapat Dewan Komisaris-Direksi Selama Tahun 2016

pengawasan atas upaya Direksi untuk penambahan

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat

pengoperasian jalan tol baru belum memperlihatkan hasil

kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan, Dewan

yang signifikan, karena pencapaian target dipengaruhi oleh

Komisaris bersama-sama dengan Direksi membahas

faktor-faktor yang berada di luar kendali Direksi, di antaranya

permasalahan-permasalahan yang dihadapi Perseroan dan

terkait proses pembebasan lahan.

mencari solusi terbaik yang disepakati bersama yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi. Keputusan-keputusan rapat

Secara keseluruhan, realisasi pencapaian indikator kinerja

meliputi aspek-aspek bidang investasi jalan tol dan non tol,

kunci Dewan Komisaris tahun 2016 sangat baik, yaitu

bidang operasional dan bidang keuangan & SDM. Di dalam

mencapai nilai 4,77. Rincian realisasi pencapaian indikator

keputusan tersebut dapat mengandung unsur perencanaan,

kinerja kunci Dewan Komisaris tahun 2016 disajikan dalam

kebijakan dan strategi, serta pelaksanaan.

tabel sebagai berikut:

Tabel Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dewan Komisaris Tahun 2016 No.

Key Performance Indicator (KPI)

1

RUPS

2

Pengawasan Keuangan

Nilai KPI Target

Realisasi

12

0,60

0,60

6

0,30

0,24

3

Pengawasan Operasional

6

0,30

0,24

4

Pengawasan Pengembangan

6

0,30

0,30

5

Pengawasan Sumber Daya Manusia

6

0,40

0,40

6

Pengawasan Kepatuhan

6

0,30

0,30

7

Proses Internal Dewan Komisaris TOTAL

296

Bobot (%)


56

2,80

2,69

100

5,00

4,77






Lampiran


Prosedur, Dasar Penetapan, dan Besarnya Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Merujuk pada Pasal 96 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016. Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Dewan Komisaris

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Dewan Komisaris

Melakukan kajian penetapan remunerasi

Mempelajari usulan tentang remunerasi Direksi

Mengusulkan ke Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (Menteri BUMN)

Memberikan persetujuan pelimpahan penetapan remunerasi ke Dewan Komisaris setelah disetujui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

Menteri BUMN Sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Menyetujui usulan tantiem, gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kajian dan usulan tantiem, gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan saat ini telah

kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor-faktor lain

mengikuti peraturan tersebut. Remunerasi Dewan Komisaris

yang relevan (merit system).

terdiri dari: 1. Honorarium.

Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh

2. Tunjangan.

RUPS yang berlaku selama satu tahun.

3. Fasilitas. 4. Tantiem/Insentif Kinerja.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/

Dengan proporsi besaran Honorarium sebagai berikut: • •

MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman

Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris,

Direktur Utama.

dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan

Honorarium Anggota Dewan Komisaris sebesar 90%

perubahannya No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni

dari Honorarium Komisaris Utama.

2016, struktur remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan

1. Honorarium.

mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, serta kondisi

2. Tunjangan.

dan kemampuan keuangan Perseroan, serta tingkat inflasi

a.

Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan

b.

Tunjangan Transportasi.

dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

c.

Asuransi Purna Jabatan.

tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan

d.

Tunjangan Pakaian Dinas.

dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat



297

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




3. Fasilitas. a.

Fasilitas Kesehatan.

b.

Fasilitas Bantuan Hukum.

c.

Fasilitas Perkumpulan Profesi.

4. Tantiem. Realisasi Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2016 Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga tahun buku 2015 yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2016 serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-20/D4.MBU/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2016 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2015, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016 serta tantiem tahun buku 2015. Tabel Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2016 (Rupiah penuh) Nama

Honorarium

Transport

THR

Tantiem ****

Total

Refly Harun Komisaris Utama/Komisaris Independen

702.000.000

143.100.000

58.500.000

782.262.659

1.685.862.659


631.800.000

129.276.000

52.650.000

889.181.016

1.702.907.016

Taufik Widjojono Komisaris

631.800.000

128.790.000

52.650.000

704.036.153

1.517.276.153

Muhammad Sapta Murti * Komisaris

473.850.000

94.770.000

13.162.500

-

581.782.500

Agus Suharyono * Komisaris

473.850.000

94.770.000

52.650.000

-

621.270.000


631.800.000

128.790.000

52.650.000

704.036.453

1.517.276.453

Hambra ** Komisaris

157.950.000

34.020.000

-

737.099.953

929.069.953

Akhmad Syakhroza ** Komisaris

157.950.000

34.506.000

-

921.364.616

1.113.820.616

Agoes Widjanarko *** Komisaris Utama

-

-

-

265.148.182

265.148.182

Ibnu Purna *** Komisaris

-

-

-

240.843.363

240.843.363

Mayjen. (Purn.) Samsoedin *** Komisaris Independen

-

-

-

238.818.363

238.818.363

Irjen. Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto *** Komisaris Independen

-

-

-

240.168.363

240.168.363

Keterangan: * Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 ** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 *** Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 18 Maret 2015 **** Tantiem yang dibayarkan merupakan Tantiem setelah PPh

Komite di Bawah Dewan Komisaris Komite-komite di bawah Dewan Komisaris adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab secara bersama untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Komite pendukung Dewan Komisaris Jasa Marga meliputi Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Penjelasan mengenai Komite Dewan Komisaris dibahas tersendiri dan dapat dilihat di bagian Komite-komite.

298







Lampiran


Direksi

kembali oleh RUPS hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan

tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya yang disepakati

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi

bertanggung jawab secara kolegial untuk melakukan pengelolaan Perseroan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan

dalam Kontrak Manajemen, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara yang disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh anggota Direksi yang bersangkutan,

perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh

diri. Proses pemberhentian dimaksud akan dilaksanakan

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau mengundurkan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dalam RUPS tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut disetujui oleh

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecuali pemberhentian dimaksud disebabkan karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

hukum tetap dan/atau mengundurkan diri.

Komposisi Direksi

Pada tahun 2016 terdapat 2 (kali) perubahan susunan

Direksi diangkat oleh RUPS, dan periode jabatan masingmasing anggota Direksi adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dan dapat diangkat

komposisi Direksi Perseroan. Perubahan Komposisi Direksi Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2016, anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Direksi Jasa Marga Sampai dengan 30 Maret 2016 Nama

Jabatan

Dasar Pengangkatan

Adityawarman

Direktur Utama


Christantio Prihambodo

Direktur


Hasanudin

Direktur


Reynaldi Hermansjah

Direktur/Direktur Independen


Muh Najib Fauzan

Direktur


Achiran Pandu Djajanto

Direktur


Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan No. 38 tanggal 30 Maret 2016, terdapat 1 (satu) anggota Direksi, yaitu Reynaldi Hermansjah yang telah berakhir masa jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan setelah menjabat selama 2 (dua) periode, dan digantikan oleh anggota Direksi baru yaitu Anggiasari sebagai Direktur, berdasarkan usulan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melaui surat No. S-202/MBU/03/2015 tentang Usulan Pergantian Pengurus Perseroan. Berdasarkan keputusan RUPS, usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut disetujui dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS Tahunan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya. Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2016, maka komposisi Direksi Jasa Marga adalah sebagai berikut:



299

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Tabel Komposisi Direksi Jasa Marga Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 30 Maret 2016 Nama

Jabatan

Dasar Pengangkatan

Adityawarman

Direktur Utama



Direktur


Hasanudin

Direktur


Anggiasari

Direktur


Muh Najib Fauzan

Direktur


Achiran Pandu Djajanto

Direktur



Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. DK 055/V/2016

Direksi dilakukan melalui pemungutan suara dari peserta

tanggal 19 Mei 2016 untuk menyetujui dalam menetapkan

RUPS Tahunan yang hadir dengan Total Suara Setuju

Anggiasari sebagai Direktur Independen dalam RUPS

sebesar 90,22% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan

berikutnya.

dalam RUPS Tahunan (termasuk suara abstain; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang

Persyaratan dan tata cara pemberhentian dan pengangkatan


anggota Direksi Perusahaan dan pengaturan terkait

Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain mengikuti suara

penyaringan atau nominasi calon Anggota Direksi dan

terbanyak yang dikeluarkan dalam RUPS).

penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi anggota Direksi harus mengikuti Peraturan

Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut juga

Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal

dinyatakan bahwa penetapan pembagian tugas dan

17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara

kewenangan anggota Direksi beserta penetapan nomenklatur

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama agar

Peraturan tersebut dapat diunduh di situs web Kementerian

ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Direksi.

BUMN.

Terkait dengan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi

Pergantian Komposisi Direksi Berdasarkan Keputusan

di luar Direktur Utama ditetapkan berdasarkan Keputusan

RUPS Luar Biasa

Direksi Jasa Marga No. 102/KPTS/2016 tanggal 23 Mei 2016.

Setelah pelaksanaan RUPS Tahunan, Perseroan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dan berdasarkan

Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan beserta

Risalah RUPS Luar Biasa No. 139 tanggal 29 Agustus

penetapan nomenklatur dan pembidangan tugas bagi setiap

2016, terdapat pengangkatan 2 (dua) anggota Direksi baru

anggota Direksi adalah sebagai berikut:

yaitu Desi Arryani sebagai Direktur Utama menggantikan Adityawarman yang telah berakhir masa jabatan sebagai

1. Adityawarman sebagai Direktur Utama

Direktur Utama Perseroan selama 2 (dua) periode,

2.

dan Subakti Syukur sebagai Direktur Operasi II, serta

Christantio Prihambodo sebagai Direktur Operasi

3. Hasanudin sebagai Direktur Pengembangan Usaha

memberhentikan dengan hormat Achiran Pandu Djajanto

4. Anggiasari sebagai Direktur Keuangan

sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Kedua

5.

Muh Najib Fauzan sebagai Direktur SDM dan Umum

anggota Direksi baru tersebut diusulkan kepada RUPS

6.

Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur Kepatuhan

berdasarkan surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham

dan Manajemen Risiko

Seri A Dwiwarna No. S-512/MBU/08/2016 tentang Usulan Pergantian Pengurus Perseroan. Berdasarkan keputusan

300

Mengingat dalam RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016,

RUPS, usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut

RUPS tidak menetapkan Direktur Independen kepada

disetujui dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal

Anggiasari, maka Direksi melalui Dewan Komisaris telah

penutupan RUPS Tahunan sampai dengan penutupan RUPS

menyampaikan surat kepada Menteri BUMN selaku

Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya.







Lampiran


Dengan demikian, berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2016 tersebut, komposisi Direksi Jasa Marga adalah sebagai berikut: Tabel Komposisi Direksi Jasa Marga Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 29 Agustus 2016 Nama

Jabatan

Dasar Pengangkatan

Desi Arryani

Direktur Utama

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016

Muh Najib Fauzan

Direktur Operasi I

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016

Subakti Syukur

Direktur Operasi II

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016

Hasanudin


Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016

Anggiasari

Direktur Keuangan/Direktur Independen



Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016


serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur,

Direksi dilakukan melalui pemungutan suara dari peserta

sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan

RUPS Tahunan yang hadir dengan Total Suara Setuju

konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan

sebesar 90,438% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan

Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk

dalam RUPS Tahunan (termasuk suara abstain; Peraturan

mencapai Visi dan Misi Perseroan, sehingga diharapkan akan

Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang

tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-


prinsip GCG.

Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam RUPS).

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan

Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut juga

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan

dinyatakan bahwa apabila akan dilakukan perubahan

Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best

nomenklatur dan pengalihan tugas anggota Direksi

practices) Good Corporate Governance.

sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan

Pengaturan dari Board Manual terkait Direksi terdapat dalam

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Bab III tentang Direksi yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 1.

Tugas Direksi

Persyaratan dan tata cara pemberhentian dan pengangkatan

2.

Kewajiban Direksi

anggota Direksi Perusahaan dan pengaturan terkait

3.

Wewenang Direksi

penyaringan atau nominasi calon Anggota Direksi dan

4.

Hak Direksi

penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (fit and

5.

Persyaratan Direksi

proper test) bagi anggota Direksi harus mengikuti Peraturan

6.

Keanggotaan Direksi

Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal

7.

Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas

17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara

8.

Etika Jabatan Direksi

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

9.

Rapat Direksi

Peraturan tersebut dapat diunduh di situs web Kementerian

10. Evaluasi Kinerja Direksi

BUMN.

11. Corporate Secretary 12. Internal Audit

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Manual)

Persyaratan dan Keberagaman Komposisi

Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Direksi dan Dewan

Direksi

Komisaris (Board Manual). Board Manual berisi tentang

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari

petunjuk tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris

calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A



301

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan

RUPS atau pernah tidak memberikan

peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut

pertanggungjawaban sebagai anggota

mengikat bagi RUPS.

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS. 3)

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Direksi dilakukan

Pernah menyebabkan perusahaan yang

dengan memperhatikan Visi & Misi serta rencana strategis

memperoleh izin, persetujuan, atau

Perseroan sehingga pengambilan keputusan dapat

pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan

dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung

tidak memenuhi kewajiban menyampaikan

tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan

laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan. Anggota Direksi menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak penutupan RUPS pada saat pengangkatan

5.

selama 2 (dua) periode berturut-turut.

dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-5 setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan

6.

Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri

memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu.

sebagai calon anggota legislatif. Direksi harus memenuhi persyaratan formal, materiil dan

7.

sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil

persyaratan lain yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri

kepala daerah.

BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan

Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak

8.

Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi

Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki

dan tertuang dalam Board Manual, yang mencakup antara lain:

hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena

1.

Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas,

perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga),

kepemimpinan, jujur dan perilaku yang baik serta

baik menurut garis lurus maupun garis ke samping,

kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi

termasuk yang timbul karena perkawinan.

untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan. 2. 3.

4.

Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan

Direksi Jasa Marga terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu)

perundang-undangan.

Direktur Utama dan 5 (lima) Direktur, seluruhnya berdomisili

Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang

di Indonesia. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah

dibutuhkan Perusahaan, pengalaman dengan rekam

memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku.

jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan

Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan

BUMN/Perusahaan/Lembaga sebelum pencalonan.

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan

Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:

material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan

a.

Tidak pernah dinyatakan pailit.

dan sifat bisnis Perseroan.

b.

Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau

c.

d.

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Semua anggota Direksi Jasa Marga memiliki integritas,

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian

BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit.

memadai yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

dan tugasnya masing-masing. Pembagian tugas masing-

pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN,

masing anggota Direksi Perseroan ditetapkan untuk dapat

perusahaan dan/atau berkaitan dengan sektor

menjalankan aktivitas manajemen sesuai dengan Visi dan

keuangan.

Misi serta rencana Perseroan baik untuk jangka pendek

Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

maupun jangka panjang.

anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: 1) 2)

Pernah tidak menyelenggarakan RUPS

Pengangkatan Direksi telah melalui proses fit & proper test

tahunan.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Pertanggungjawabannya sebagai

ketentuan GCG. Mekanisme penjaringan atau nominasi

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

calon anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Komisaris pernah tidak diterima oleh

302







Lampiran


BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015. Pemegang Saham Dwiwarna melaksanakan fit and proper test dengan menggunakan jasa pihak independen. Hasil dari pihak independen ini kemudian diajukan kepada RUPS untuk dilakukan proses selanjutnya. Berdasarkan peraturan tersebut, status uji kemampuan dan kepatutan Direksi Jasa Marga yang menjabat sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel Status Uji Kemampuan dan Kepatutan Direksi Jasa Marga Nama Desi Arryani *** Muh Najib Fauzan Subakti Syukur *** Hasanudin Anggiasari * Christantio Prihambodo Adityawarman **** Achiran Pandu Djajanto **** Reynaldi Hermansjah **

Kewarganegaraan

Domisili

Fit and Proper Test

Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia

Jakarta Jakarta Bekasi Depok Jakarta Bogor Jakarta Bekasi Tangerang

Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus

Keterangan: * Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 ** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 *** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 29 Agustus 2016 **** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 29 Agustus 2016

Penentuan komposisi anggota Direksi merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Jasa Marga tidak memiliki ketentuan spesifik terkait keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Direksi Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan adanya keberagaman dalam aspek keahlian, pengalaman dan latar belakang pendidikan akan sangat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Direksi sehingga Perseroan tidak mengenal perbedaan gender dan mengimplementasikan kebijakan yang bersifat non-diskriminatif. Anggota Direksi Jasa Marga memiliki keahlian di bidang teknik, keuangan, sumber daya manusia, hukum, ekonomi, dan tata kelola. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.



303

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Tabel Keberagaman Komposisi Direksi Direksi Desi Arryani *** Muh Najib Fauzan Subakti Syukur *** Hasanudin Anggiasari * Christantio Prihambodo Adityawarman **** Achiran Pandu Djajanto **** Reynaldi Hermansjah **

Tingkat Pendidikan Terakhir S1 S2 S3

Pengalaman Kerja (tahun) < 20 ≥ 20

ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü

Usia < 50

Jenis Kelamin ≥ 50

L

ü ü ü ü

ü ü ü

P ü

ü

ü ü ü ü

ü

ü ü ü ü

Keterangan: * Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 ** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 *** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 29 Agustus 2016 **** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 29 Agustus 2016 L = Laki-laki P = Perempuan

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Tugas pokok Direksi adalah:

Direksi menjalankan tugas pelaksanaan pengurusan

1.

Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan

Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan

maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha

serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar

meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.

pengadilan sebagai amanat dari Pemegang Saham yang

2.

ditetapkan dalam RUPS. Direksi mempertanggungjawabkan

Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan.

pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direksi:

rekomendasi hasil pemerikaan auditor internal yang dilakukan

1.

oleh Unit Internal Audit maupun auditor eksternal.

Tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi

2.

senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran

maksud dan tujuan Perseroan serta tidak dimaksudkan

Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pembagian tugas Direksi Perseroan

untuk kepentingan pihak dan golongan tertentu. 3.

sebagai tindak lanjut Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan

tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa

Beritikad baik, berintegritas, profesional, penuh kehatihatian, dan bertanggung jawab serta menerapkan

tanggal 29 Agustus 2016 mengacu pada Keputusan Direksi Jasa Marga No. 149/KPTS/2016 tanggal 15 September 2016

Memperhatikan kepentingan Perseroan sesuai dengan

prinsip-prinsip GCG secara konsisten. 4.

Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan.

Marga (Persero) Tbk. Tugas Direksi Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jabatan masing-masing anggota Direksi.

304







f.

Prinsip dasar dalam melaksanakan tugas Direksi adalah

g.

berkala lainnya kepada Pemegang Saham

Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus

menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. h.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh

Memberikan pertanggungjawaban dan segala

secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang

keterangan tentang pelaksanaan Program

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada Pemegang Saham.

Direksi dalam menjalankan tugasnya. 4.

Menyampaikan Laporan Keuangan, laporan

dalam mencapai maksud dan tujuannya. mempertimbangkan risiko usaha. 3.

Menyelenggarakan RUPS Tahunan selambatPerseroan ditutup.

Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan

2.


lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku

sebagai berikut: 1.

Lampiran

i.

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan

Wajib memberitahukan perubahan dalam

atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan

hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan

dapat membuktikan bahwa:

pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan

a.

Direksi kepada Menteri BUMN.

Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

b.

Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai

c.

Tugas terkait Strategi dan Rencana Kerja a.

Merumuskan, menetapkan dan mengkaji visi,

dengan maksud dan tujuan Perseroan.

misi, strategi dan nilai-nilai Perusahaan untuk

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik

dikomunikasikan dan disetujui Dewan Komisaris;

langsung maupun tidak langsung atas tindakan

sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.

pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan d.

2.

b.

Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan

Telah mengambil tindakan untuk mencegah

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

berlanjutnya kerugian tersebut. c.

Menyiapkan pada waktunya RJPP/rencana

Kewajiban Direksi

pengembangan Perseroan yang merupakan

Dalam mengurus Perseroan Direksi wajib melaksanakan:

rencana strategis yang memuat sasaran dan

1.

Tugas terkait Pemegang Saham/RUPS

tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam

a.

Memberikan pertanggungjawaban dan segala

jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk rencana-

keterangan tentang keadaan dan jalannya

rencana lainnya yang berhubungan dengan

Perseroan berupa Laporan Tahunan termasuk

pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan

Laporan Keuangan.

menyampaikannya kepada Dewan Komisaris

Memberikan laporan berkala menurut cara dan

guna mendapatkan pengesahaan.

b.

waktu sesuai dengan ketentuan perundangc.

d.

Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selambatnya 60

Menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK

(enam puluh) hari sebelum tahun buku dimulai

selambat-lambatnya bulan ke-4 (empat) sejak

dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris

tahun buku berakhir.

untuk dimintakan pengesahannya kepada rapat Dewan Komisaris.

Menyediakan Laporan Tahunan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan

e.

d.

undangan serta laporan lainnya.

e.

Mengupayakan pencapaian sasaran jangka

penyelenggaraan RUPS Tahunan.

panjang dan target jangka pendek sebagaimana

Memanggil dan menyelenggarakan RUPS

yang tertuang dalam RJPP dan RKAP dengan

Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa menurut cara

menetapkan target kinerja yang diturunkan per

dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-

direktorat dan jabatan struktural sesuai struktur

undangan.

organisasi Perseroan.



305

Profil Jasa Marga

3.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


d.

Tugas terkait Manajemen Risiko a.

ditetapkan Perseroan. e.

Membangun dan melaksanakan program

Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan

manajemen risiko korporasi secara terpadu yang

jabatan.

merupakan bagian dari pelaksanaan program f.

GCG. c.

Memastikan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kriteria jabatan yang telah

Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko.

b.



Melaksanakan evaluasi atas ketentuan-ketentuan

Melakukan evaluasi dan arahan strategi

kepegawaian dan kinerja unit kerja, jabatan

manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan.

berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara obyektif dan transparan.

4.

Tugas terkait Pengendalian Internal a.

Menetapkan dan menerapkan kebijakan tentang

7.

a.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk

b.

Tugas terkait Teknologi Informasi Menetapkan dan menerapkan master plan tata

mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset

kelola Teknologi Informasi untuk jangka waktu 5

Perseroan.

(lima) tahun dan detail/penjabaran lebih lanjut dari master plan sesuai kebutuhan Perseroan.

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem b.

Pengendalian Internal.

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan master plan secara berkala untuk mengetahui pencapaiannya

5.

Tugas terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan

termasuk jika diperlukan melakukan penyesuaian

a.

Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar

dengan perkembangan teknologi informasi yang

Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-

sedang berkembang.

prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, b.

8.

Tugas terkait Pengadaan Barang dan Jasa Serta

penyimpanan, dan pengawasan.

Peningkatan Mutu dan Pelayanan

Mengadakan dan memelihara pembukuan dan

a.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan

administrasi Perusahaan untuk menghasilkan

mutu dan pelayanan.

penyelenggaraan pembukuan yang tertib, b.

kecukupan modal kerja dengan biaya modal

Memastikan pelaksanaan pengadaan barang

yang efisien, struktur neraca yang baik dan

dan jasa serta mutu produk dan pelayanan

kokoh, penyajian laporan dan analisis keuangan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain

Perseroan dan peraturan perundang-undangan

sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu

yang berlaku.

Perseroan. 9. 6.

Tugas terkait Sumber Daya Manusia a. b.

Tugas terkait Penerapan Good Corporate Governance a.

Memastikan dan mengembangkan penerapan

Menyiapkan susunan organisasi Perseroan

pedoman Good Corporate Governance beserta

lengkap dengan perincian tugasnya.

kebijakan pendukung lainnya.

Mengatur ketentuan-ketentuan tentang

b.

Menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk

kepegawaian Perseroan (perencanaan, rekrutmen,

bertanggung jawab terhadap implementasi GCG

promosi, mutasi, rotasi, evaluasi kepegawaian)

di Perseroan.

termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai

c.

10. Tugas Terkait Penyampaian Informasi, Dokumen

Perseroan berdasarkan peraturan perundang-

Perseroan dan Pelaporan

undangan.

a.

Memastikan informasi mengenai Perseroan dapat

Mengangkat dan memberhentikan pegawai

diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu,

Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian

terukur dan lengkap.

Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

306




b.




Direksi dengan peringkat nilai terbaik dan terdiri

Tahunan dan Laporan Keuangan kepada OJK dan

dari 2 (dua) kali lipat jabatan Dewan Komisaris

pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan

yang lowong dengan peringkat nilai terbaik. e.

lembaga profesional yang ditunjuk, Tim Evaluasi

obyektif.

mengevaluasi berdasarkan hasil penilaian oleh ahli atau lembaga profesional.

Membuat, menyimpan dan memelihara di f.

Tim Evaluasi menyampaikan daftar calon

Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,

(short list) tersebut kepada Direksi Perseroan

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah

untuk penetapan calon Anggota Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih.

Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perusahaan

g.

Direksi melakukan evaluasi akhir atas hasil

lainnya.

penilaian untuk menetapkan masing-masing 1

Melaporkan kepada Perseroan (Corporate

(satu) calon anggota direksi dan calon anggota

Secretary) mengenai kepemilikan sahamnya dan/

komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan

atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak

lain, termasuk setiap perubahannya untuk dicatat

Perusahaan.

dalam Daftar Khusus sesuai dengan peraturan e.

Dalam hal penilaian dilakukan oleh ahli atau

yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan

tempat kedudukan Perseroan, antara lain Daftar

d.


Melaporkan informasi penting dalam Laporan mengungkapkan Laporan Tahunan dan Keuangan

c.

Lampiran

h.

Direksi menyampaikan calon Anggota Direksi

perundangan yang berlaku.

dan calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan

Menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai

terpilih kepada Dewan Komisaris Perseroan

dengan ketentuan perundang-undangan yang

disertai penjelasan mengenai proses penjaringan,

berlaku.

proses penilaian dan proses penetapan calon Anggota Direksi dan calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih, selambatnya 30 (tiga puluh)

11. Tugas Terkait Anak Perusahaan Menetapkan Prosedur Pengangkatan Anggota Direksi

hari sebelum Rapat Dewan Komisaris Perseroan

dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebagai

dilaksanakan.

berikut: a.

b.

Direksi membentuk Tim Evaluasi calon Anggota

12. Tugas terkait Hubungan Masyarakat dan Stakeholders

Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan yang

Lainnya

diketuai oleh Direktur SDM dan Umum.

a.

Profesional untuk melakukan penilaian (jika

Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya.

Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau Lembaga b.

Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders

diperlukan), melakukan penjaringan calon yang

yang timbul berdasarkan peraturan perundang-

menghasilkan daftar bakal calon (long list) yang

undangan yang berlaku dan/atau perjanjian

terdiri dari 5 (lima) bakal calon untuk masing-

yang dibuat oleh Perseroan dengan Karyawan,

masing jabatan Anggota Direksi dan 3 (tiga) kali

Pengguna Jasa, Pemasok dan stakeholders

lipat jumlah jabatan Komisaris yang lowong untuk

lainnya.

jabatan Komisaris dan kemudian diserahkan kepada Direksi Perseroan untuk memperoleh c.

d.

13. Tugas Lainnya

persetujuannya.

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai

Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap calon-

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

calon yang masuk dalam daftar bakal calon yang

Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan

telah disetujui Direksi Perseroan.

peraturan perundang-undangan.

Hasil penilaian Tim Evaluasi ditetapkan dalam daftar calon (short list) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan Anggota



307

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


Tanggung Jawab Direksi

Tanggung Jawab Direktur Operasi I

Tanggung Jawab Direktur Utama

1.

1.

Perusahaan Jalan Tol tahap operasi beserta seluruh

mengoordinasikan seluruh aktivitas Perseroan sesuai

kelengkapannya dapat terlaksana sesuai dengan

dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimum sehingga dapat

Menetapkan visi, misi dan tata nilai Perseroan.

3.

Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan

memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan tol. 2.

kerja Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3.

Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan

Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

manajemen risiko terkait dengan teknologi informasi

(RKAP) yang terdiri dari misi, sasaran usaha, strategi

dan komunikasi Perusahaan serta terkait dengan

usaha dan kebijakan Perseroan atas setiap program

pengoperasian jalan tol, pemeliharaan dan peningkatan

kerja dan anggaran.

jalan tol Anak Perusahaan Jalan Tol dan Anak Perusahaan Usaha Lain tahap operasi.

Menetapkan Laporan Manajemen Perseroan secara berkala mengenai pelaksanaan RKAP serta

6.

Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Perusahaan.

(RJPP) yang terdiri dari rencana strategis serta sasaran

5.

Memastikan kegiatan pengoperasian jalan tol Anak

Bertindak sebagai pemimpin Perseroan dan

2.

4.



4.

Berkoordinasi dengan Direktorat lain untuk memastikan

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan

terlaksananya operasional jalan tol, meliputi transaksi

Konsolidasian sesuai ketentuan yang berlaku.

pengumpulan tol, layanan lalu lintas dan pemeliharaan

Memastikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

pada Anak Perusahaan Jalan Tol sesuai target yang

Saham (RUPS), Rapat Gabungan Direksi dan Dewan

telah ditetapkan.

Komisaris serta Rapat Direksi. 7.

Memastikan penyelenggaraan aktivitas Perseroan

Tanggung Jawab Direktur Operasi II

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

1.

Memastikan kegiatan pengoperasian jalan tol meliputi manajemen pengumpulan tol dan manajemen lalu lintas

peraturan Perseroan yang berlaku.

dapat terlaksana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum sehingga dapat memberikan pelayanan

Tanggung Jawab Direktur Pengembangan 1.

bisnis jalan tol terkait rencana bisnis dalam penyusunan

2.

terhadap pengguna jalan tol.

Memimpin dan memastikan kegiatan pengembangan 2.

jalan tol beserta seluruh kelengkapannya dapat

tol baru serta persiapan dan pelaksanaan akuisisi jalan

terlaksana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum

tol.

sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan tol.

Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan pengembangan usaha lain dengan memanfaatkan

3.

4.

tol serta pemeliharaan dan peningkatan jalan tol.

Memimpin dan memastikan kegiatan pengendalian eksekusi investasi jalan tol dan usaha lain terlaksana

4.

dilaksanakan oleh Cabang dan Anak Perusahaan mulai

Memimpin dan memastikan kegiatan rekayasa teknik

dari transaksi pengumpulan tol di gardu sampai dengan

jalan dan lalu lintas dapat terlaksana guna mendukung

uang masuk dalam cash box dan dibawa ke Kantor

Memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan

Gerbang. 5.

dengan kebutuhan pengoperasian jalan tol.

pengembangan usaha jalan tol, pengembangan usaha lain dan rekayasa teknik jalan dan lalu lintas.

Memimpin dan memastikan penyusunan sistem pengamanan jalan tol dapat dilaksanakan sesuai

manajemen risiko terkait dengan kebijakan di bidang

6.

Memastikan pengamanan pengumpulan tol yang

sesuai target.

ketersediaan rekomendasi strategis Perseroan. 5.

Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait dengan pengoperasian jalan

potensi-potensi sumber daya Perseroan. 3.

Memastikan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan

dan pengajuan proposal tender investasi ruas-ruas jalan

6.

Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan dan

Berkoordinasi dengan Direktorat lain dalam rangka

Direktur Operasi I untuk memastikan terlaksananya

memastikan terlaksananya kegiatan dan kinerja

operasional jalan tol, meliputi transaksi pengumpulan

bisnis Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) dan Anak

tol, layanan lalu lintas dan pemeliharaan pada Anak

Perusahaan Usaha Lain (APUL).

Perusahaan Jalan Tol sesuai target yang telah ditetapkan.

308







2. 3.

6.

Memimpin dan memastikan aktivitas Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan

pengelolaan human capital Perusahaan.

Perusahaan yang berlaku.

Mengarahkan dan memimpin pengembangan

8.

Memimpin dan memastikan terlaksananya kegiatan

sistem dan prosedur kegiatan pengelolaan logistik,

pengelolaan pelayanan dan penyelesaian permasalahan

pengamanan aset milik Negara dan aset Perusahaan

di bidang hukum dapat berjalan sesuai dengan

dan aktivitas umum lainnya berdasarkan prinsip,

ketentuan perundang-undangan. 9.

Memimpin dan memastikan terlaksananya


pengembangan sistem manajemen risiko, mutu, K3

manajemen risiko terkait kebijakan di bidang

dan lingkungan serta kinerja ekselen di lingkungan

pengelolaan human capital dan bidang umum dan

Perusahaan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 5.

7.

Mengendalikan implementasi sistem dan prosedur

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 4.

masuk ke rekening Perusahaan.

Mengarahkan dan memimpin pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan human capital Perusahaan.


Perusahaan mulai dari uang di Kantor Gerbang sampai

Tanggung Jawab Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum 1.

Lampiran

10. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan dan

Memastikan pengembangan dan implementasi budaya

Direktur Operasi I untuk memastikan pengendalian

Perusahaan.

pengelolaan keuangan, manajemen risiko dan mutu,

Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Usaha

serta bidang hukum dan kepatuhan Anak Perusahaan

untuk memastikan pengembangan sistem human

Jalan Tol dan Anak Perusahaan Usaha Lain.

capital dan umum di Anak Perusahaan Jalan Tol dan

7.

Anak Perusahaan Usaha Lain sesuai dengan ketentuan

Wewenang Direksi

yang berlaku.

1.

Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan


serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai

mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan

dengan inisiatif Kementerian Badan Usaha Milik

serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau

Negara.

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun

Tanggung Jawab Direktur Keuangan

kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan

1.

Memimpin dan memastikan penyusunan Rencana

dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan

Jangka Panjang Perusahaan sesuai dengan rencana

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

strategis Perusahaan. 2.

3.

4.


2.

Untuk melakukan tindakan tertentu, Direksi terlebih

keuangan Perusahaan terlaksana sesuai dengan

dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan

standar yang berlaku.

Komisaris.

Memimpin dan memastikan kegiatan penyusunan

3.

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan

dan pengendalian portofolio investasi keuangan

yang berlaku, beberapa hal yang membutuhkan

Perusahaan.

persetujuan dari Dewan Komisaris adalah:


a.

menengah/panjang.

manajemen risiko terkait kebijakan di bidang keuangan, manajemen investasi dan akuntansi, manajemen riisko 5.

b.

Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak

dan mutu serta bidang hukum dan kepatuhan.

bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu

Memimpin pemantauan dan evaluasi pelaksanaan


program kerja Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk

c.


dan sasaran Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan Rencana Strategis Perusahaan.

Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan yang melebihi jumlah tertentu

memastikan integrasi dan keselarasan terhadap arah

6.


d.

Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya

Memimpin dan memastikan pengamanan pendapatan

atau ikut serta dalam perusahaan atau badan usaha

tol yang dilaksanakan oleh Cabang dan Anak

lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.



309

Profil Jasa Marga

e.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


b.

Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan

f.

g.

h.

Melakukan transaksi lain, guna memenuhi perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Perseroan dalam perusahaan atau badan usaha lain.



5.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan

Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg

hak atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50%

atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan

jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu

melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri

oleh Rapat Dewan Komisaris.

ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat

Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari

persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para

pembukuan piutang macet dan penghapusan

Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya

persediaan barang yang melebihi jumlah

3/4 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah

tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan

Komisaris.

disetujui oleh lebih dari 3/4 dari jumlah seluruh suara

Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan

yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.

harta kekayaan Perusahaan yang jumlahnya

i.

j.

kurang dari 50% (lima puluh persen) jumlah

Independensi Direksi dan Direktur Independen

kekayaan bersih Perusahaan baik dalam satu

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri

pengurusan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain

sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain

Membeli dan/atau menjual surat berharga pada

atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-

pasar modal/lembaga keuangan lainnya, kecuali

undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara

terhadap surat berharga yang diterbitkan oleh

material dapat menganggu keobjektifan dan kemandirian

Pemerintah Republik Indonesia.

tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk


kepentingan Perseroan.


k.

investasi yang bersifat strategis dan mempunyai

Direktur Independen merupakan anggota Direksi yang

dampak keuangan bagi Perseroan serta berlaku

berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan

untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun

afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan

(jangka panjang), kecuali kerja sama penggunaan

dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang

jasa teknis dan/atau operasional dari pihak lain.

memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan


kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak


secara obyektif dan independen dengan berpedoman pada


prinsip-prinsip GCG.

yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris. l. m. 4.

Menetapkan dan menyesuaikan struktur

Keberadaan Direktur Independen dimaksudkan untuk

organisasi.

menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan

Mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris pada

juga untuk menjaga “fairness” serta mampu memberikan

Anak Perusahaan dari Perseroan.

keseimbangan antara kepentingan pemegang saham

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat

mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang

dilakukan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan

saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan

terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham,

pemangku kepentingan lainnya.

dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan di bidang Pasar Modal: a.

Melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau

310







Lampiran


Kriteria Direktur Independen

dimana setiap perusahaan publik harus memiliki Direktur

Sebagai perusahaan publik dan telah tercatat di Bursa Efek

Independen berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari

Indonesia, Jasa Marga telah memenuhi ketentuan yang diatur

jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu

regulator pasar modal terkait kriteria Direktur Independen.

melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

bertindak sebagai Direktur Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

1.

2. 3. 4.

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan paling kurang

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di

selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai

Perusahaan Lain

Direktur Independen.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, antar anggota

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris

Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan

atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat.

Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat

Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan

ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping

lain.

termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan

Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan

sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

sebelum penunjukan sebagai Direktur.

serta Pemegang Saham dapat dilihat di bagian Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah Direktur Independen Jasa Marga telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek

Kepengurusan perusahaan lain anggota Direksi dapat dilihat

Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan

pada tabel sebagai berikut:

No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Tabel Kepengurusan Direksi Jasa Marga di Perusahaan Lain Nama

Kepengurusan di Perusahaan Lain Sebagai Dewan Komisaris

Sebagai Direksi

Sebagai Pemegang Saham

Desi Arryani *** Adityawarman **** Christantio Prihambodo Hasanudin Anggiasari * Muh Najib Fauzan Subakti Syukur *** Achiran Pandu Djajanto **** Reynaldi Hermansjah **

ü^ ü^ ü^ ü^ ü^ ü^ ü^ ü^ ü^

û û û û û û û û û

û û û û û û û û û

Keterangan: ✔ ada û tidak ada

Catatan: ^ Kepengurusan Direksi Perseroan sebagai anggota Dewan Komisaris adalah pada Anak Perusahaan Perseroan, terkait porsi kepemilikan Perseroan atas Anak Perusahaan Perseroan tersebut sebagai Pemegang Saham mayoritas.

* ** *** ****

Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 29 Agustus 2016 Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 29 Agustus 2016



311

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan

d.



Berkompetisi dengan Perseroan yaitu

Berdasarkan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan,

menggunakan pengetahuan/informasi dari

anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

dalam (inside information) untuk mendapatkan

1.

keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan

Anggota Direksi pada BUMN, BUMD dan badan usaha

Perseroan.

swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan e.

benturan kepentingan. 2. 3.

Merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan

Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/

benturan kepentingan secara langsung dengan

lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan

Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

perundang-undangan yang berlaku. f.

Memberikan atau menawarkan, atau menerima

Selama tahun 2016, Direksi Jasa Marga tidak ada yang

baik langsung ataupun tidak langsung imbalan

merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dan/atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau

ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan.

sumbangan dan/atau entertainment dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan

Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, setiap

bisnis atau pesaing Perseroan, yang bertujuan

anggota Direksi harus menganut etika sebagai berikut:

untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu

1.

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang

hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan

berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG serta

perundang-undangan yang berlaku, atau untuk

kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

mempengaruhinya untuk melakukan dan/atau

Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus

tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan

2.

kedudukan/jabatannya.

didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional g.

dan independen demi kepentingan Perseroan yang 3.

4.

parsel, karangan bunga dan bentuk pemberian

Menjalankan tugas dan kewajibannya dengan

lainnya pada hari raya keagamaan maupun

menempatkan kepentingan Direksi secara keseluruhan,

hari-hari besar/tertentu lainnya kepada pejabat/

di atas kepentingan pribadi.

pegawai di lingkungan instansi Pemerintah dan/ atau pihak yang memiliki hubungan bisnis.

Selama menjabat, Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk: a.

5.

yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya

dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok

berlaku. 6.

c.

Memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi

Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.

usahanya dan/atau pihak lain. b.

Menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan

Mengambil peluang bisnis Perseroan, selain gaji Direksi yang ditentukan oleh RUPS, untuk

7.

Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan

atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang

kepentingan, dan Anggota Direksi yang bersangkutan

bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan

Menggunakan aset Perseroan, informasi

keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Direksi untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain,

312

Memberikan dan menerima hadiah, bingkisan,

seimbang dengan kepentingan Stakeholders.

8.

Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada

perundang-undangan serta kebijakan Perseroan

perdagangan orang dalam (insider trading) untuk

yang berlaku.

memperoleh keuntungan pribadi.







Lampiran


Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Selama tahun 2016 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut: Tabel Pengembangan Kompetensi yang diikuti oleh Anggota Direksi Tahun 2016 No.

Anggota Direksi

1 2 3

Desi Arryani *** Adityawarman **** Christantio Prihambodo

4 5

Hasanudin Anggiasari *

6 7

Reynaldi Hermansjah ** Muh Najib Fauzan

8

Subakti Syukur ***

9

Achiran Pandu Djajanto ****

Materi Indonesia Business Development (IBD) Expo 2016 Seminar BUMN Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 • Indonesia Business Development (IBD) Expo 2016 • Indonesia Human Capital Summit • International Conference on ERM 2016 Bali Indonesia Business Development (IBD) Expo 2016 • Indonesia Business Development (IBD) Expo 2016 • International Seminar on Suistainable Finance-ISSF “Maintaining Suistainable Finance Through Innovation” • Indonesia Business Development (IBD) Expo 2016 • Indonesia Human Capital Summit • International Conference on ERM 2016 Bali • Building Premium Holding Company • Indonesia Business Development (IBD) Expo 2016 • The 104th Meeting of REAAA The Governing Council • Seminar Nasional Perkembangan Implementasi UN Guiding Principles on Business and Human Rights di Indonesia • Seminar BUMN Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013

Keterangan * Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 ** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 *** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 29 Agustus 2016 **** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 29 Agustus 2016

Rapat Direksi Selama tahun 2016, Direksi melaksanakan rapat internal Direksi sebanyak 50 kali. Tabel Rekapitulasi Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2016 No. 1 2

Nama




Direktur Utama Direktur SDM dan Umum

19 50

19 48

100,00 96,00

50 37

49 34

98,00 91,89

5 6 7 8

Muh Najib Fauzan Subakti Syukur *** Adityawarman **** Achiran Pandu Djajanto ****

Direktur Pengembangan Direktur Keuangan/Direktur Independen Direktur Operasi I Direktur Operasi II Direktur Utama Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

50 19 31 31

49 17 31 27

98,00 89,47 100,00 87,10

9

Reynaldi Hermansjah ** Direktur Keuangan/Direktur Independen

13

13

100,00

3 4

Desi Arryani *** Christantio Prihambodo Hasanudin Anggiasari *

Jabatan

10 Keterangan * Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 ** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 *** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 29 Agustus 2016 **** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 29 Agustus 2016


Rata-rata

95,61

Catatan: · Ketidakhadiran anggota Direksi dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan. · Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Direksi. PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

313

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Jasa Marga telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat ditandangani oleh ketua rapat dan anggota Direksi yang hadir serta didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat telah dicantumkan dalam Risalah Rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut. Agenda Rapat Direksi selama tahun 2016 di antaranya adalah sebagai berikut: Tabel Agenda Rapat Direksi Selama Tahun 2016 No. 1

2

314


11-01-2016

Agenda Rapat • • • •

• • • • • •

Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto

•

Laporan Progres Pembangunan Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Ruas-ruas Jalan Tol Potensial. Laporan Pelayanan Lalu Lintas Natal dan Tahun Baru. Rapat Koordinasi, Penandatanganan Kontrak Manajemen dan Pakta Integritas. Renovasi Kantor-kantor Gerbang Tol. Penyusunan Pedoman Pengusahaan Jalan Tol. Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga. Laporan Progres Pembangunan Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Kerja Sama Informasi Layanan Lalu Lintas melalui Radio. Laporan Bipartit dengan Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM). Pedoman Hubungan Induk dan Anak Perusahaan.

• • • • • •

Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Achiran Pandu Djajanto

• • • • • •

3

18-01-2016

• • •

Laporan Progres Pembangunan Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Kebutuhan Pendanaan Lahan Jalan Tol Progres Pemeliharaan Ruas-ruas Jalan Tol

4

26-01-2016

5

01-02-2016

• • • • • • • • • • •

Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2016. Ruas-ruas Jalan Tol Potensial. Penetrasi GTO. Jadwal dan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015. Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga. Formasi SDM. Investasi Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Laporan Progres Pembangunan Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Mekanisme Transaksi Integrasi Ruas-ruas Jalan Tol. Jadwal dan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015. Rencana Rekrutmen 2016.

6

09-02-2016

• • •

Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Anak Perusahaan. Kajian Investasi-investasi yang Dilakukan Jasa Marga. Jadwal Publikasi Laporan Keuangan.

7

15-02-2016

• • •

Progres Investasi Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Laporan Pemeliharaan Ruas-ruas Jalan Tol. Formasi SDM.

8

22-02-2016

• • •

Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga. Restrukturisasi BUMN Kontraktor dan Jalan Tol. Implementasi BPJS Kesehatan.


Anggota Direksi yang Hadir



No.


Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)



Agenda Rapat

9

29-02-2016

• • •

Progres Investasi Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Persiapan Pengoperasian Ruas-ruas Baru. Progres Rekrutmen Karyawan Baru dan Calon Direksi.

10

04-03-2016

• •

Rencana Holding BUMN. Laporan Hasil Kinerja Karyawan.

11

11-03-2016

• • •

•

Investasi Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Potensi Investasi Jasa Marga. Laporan Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Pengendalian Internal. Laporan Status Penerimaan Karyawan Baru. Formasi Jabatan. Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga. Persiapan Pelayanan Operasional Menjelang Libur Nasional 25 s.d. 27 Maret 2016. Paparan Hasil Kinerja Karyawan.

12

14-03-2016

• • • •

13

23-03-2016

• • • •

Laporan Progres Pembangunan Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Investasi Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Improvement Monitoring Anak Perusahaan. Formasi Jabatan.

14

05-04-2016

• • • • •

Laporan Progres Pembangunan Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Pencapaian Volume Lalu Lintas dan Penetrasi e-Toll Card. Peningkatan kompetensi SDM. Nomenklatur Direksi. Direktur Independen.

15

11-04-2016

• •

• • • • • • • •

Laporan Tindak Lanjut Investasi Ruas-ruas Baru. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KAP perihal AD Anak Perusahaan. Laporan Penanganan Operasional Ruas-ruas Jalan Tol. Pendanaan Obligasi Jatuh Tempo. Jadwal Rapat Kinerja Triwulan 1. Calon Direksi Anak Perusahaan. Progres Investasi dan Tender Konstruksi. Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Klasterisasi Sistem Transaksi. Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasi Rekrutmen dan Formasi Jabatan. Laporan Kegiatan PKBL. Laporan Progres Investasi. Ikhtisar Laporan Manajemen Triwulan 1 2016. Laporan Progres Rekrutmen. Seragam Dinas.

16

18-04-2016

• • • • • •

17

25-04-2016

18

02-05-2016

• •

Laporan Progres Investasi. Materi Rapat Kinerja Triwulan 1

19

16-05-2016

• • • • •

Penerbitan Obligasi. Dana Program Bina Lingkungan. Laporan Progres Rekrutmen. Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri 2016. Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga.


Lampiran


Anggota Direksi yang Hadir • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Christantio Prihambodo Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo

• • • • • •

Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo

• • • • • • • • • • • • • • • •

Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Adityawarman Anggiasari Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo


315

Profil Jasa Marga

No.

316

Ikhtisar 2016




Laporan Direksi

Agenda Rapat

20

23-05-2016

• • • •

Transaksi e-Payment. Kunjungan Kerja ke Cabang. Kredit Modal Kerja. Penerbitan Obligasi.

21

01-06-2016

• • • • • • • • •

Pendanaan Investasi. Potensi Investasi Jalan Tol. Laporan Perkembangan Integrasi Sistem Transaksi Cluster 1 dan 2. Rencana Induk Transportasi Jabodebatek. Progres Rekrutmen. Perundingan PKB. Progres Investasi Pembangunan Jalan Tol Baru. Persiapan Arus Mudik/Balik Lebaran. Optimalisasi e-Toll Card.

22

14-06-2016

23

20-06-2016

• • •

Progres Rekrutmen. Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga. CSR BUMN untuk Bencana Alam Jawa Tengah.

24

30-06-2016

• • •

• • • • •

Progres Investasi Pembangunan Jalan Tol Baru. Investasi pada Ruas-ruas Potensial. Alternatif Metode Pembayaran Saat Arus Mudik Lebaran 2016 dan Diskon untuk transaksi dengan e-Toll Card. Prognosa Beban Bunga. Rights Issue. Investasi pada Ruas-ruas Potensial. Pendanaan Investasi. Rights Issue. Progres Rekrutmen. Kegiatan BUMN di HUT RI ke-71 di Sulawesi Utara. Progres Investasi Pembangunan Jalan Tol Baru. Laporan Pencapaian Volume Lalu Lintas Transaksi Triwulan 2 2016. Rights issue. Laporan Keuangan Interim Triwulan 2 2016. Progres Rekrutmen. Kegiatan BUMN di HUT RI ke-71 di Sulawesi Utara. Rights Issue.

25

18-07-2016

26

25-07-2016

• • • • • • • • •

27

28-07-2016

28

02-08-2016

• • • •

Rights Issue. Progres Rekrutmen. Kajian Paska Kerja. Aplikasi Jasa Marga Corrective Action Request.

29

08-08-2016

• • •

Pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) 88. Nota Kesepahaman Percepatan Pembangunan Jalan Tol. Progres rekrutmen.

30

22-08-2016

• • •

Progres Investasi Pembangunan Jalan Tol Baru. Progres Rekrutmen. Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga.




Anggota Direksi yang Hadir • • • • • • • • • • •

Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Christantio Prihambodo

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Christantio Prihambodo

• • • • • • • • • • •

Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo Adityawarman Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo



No.





Agenda Rapat

31

30-08-2016

• • •

Gambaran Umum Permasalahan Strategis Perseroan. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi. Kajian Corporate Value.

32

05-09-2016

•

Progres dan Tindak Lanjut Investasi Jalan Tol dan Usaha Lain. Peresmian Pengoperasian Ruas-ruas Jalan Tol Baru. Persiapan Lalu Lintas Idul Adha 2016 dan Lebaran 2017. Laporan Keuangan Triwulan 2 2016 Audited RKAP 2017. Struktur Organisasi. Investasi Jalan Tol dan Usaha Lain. Program Prioritas Teknologi Informasi. Rights Issue. Kredit Modal Kerja.

33

13-09-2016

34

19-09-2016

35

27-09-2016

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

36

29-09-2016

37

03-10-2016

• • •

38

10-10-2016

• • • • • • • •

39

17-10-2016

40

31-10-2016

• • •

41

03-11-2016

• • •


Lampiran


Anggota Direksi yang Hadir • • • • • • • • • • • •

Adityawarman Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo

• • • • • • • • • • • •

Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo

• • • • • •

Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo

• • • • • • Arahan Pemegang Saham. • Efisiensi Pengoperasian Cabang dan Anak Perusahaan. • Review Pengadaan Barang dan Jasa. • • • • Progres Investasi Jalan Tol dan Usaha Lain. • Program Beautifikasi dan Estetika. • Perubahan Sistem Operasi Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan • Jagorawi • RKAP 2017. • Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga. • Progres Investasi Pembangunan Jalan Tol Baru. • Progres Program Beautifikasi dan Estetika. • RKAP 2017. • • • • Aplikasi Toll Road Assistance. • Pengembangan TIP 88 AB dan 207 A. • Laporan Progress Pelaksanaan Rights Issue. • • • Penataan Lingkup Bisnis PT JLJ dan PT JLO. • Perkuatan Bisnis Usaha Konstruksi dan Pemeliharaan. • Laporan Progres Investasi. • • •

Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Christantio Prihambodo

Refinancing Pinjaman. Penegakan Hukum di Jalan Tol. SOP Penanganan Lalu Lintas Jam Sibuk Akhir Pekan. Program Beautifikasi Jalan Tol Tahun 2016 Penyesuaian KPI atas Perubahan Struktur Organisasi. Program Beasiswa. Dana Program Bina Lingkungan. Laporan Kunjungan Dewan Komisaris ke PT JBT Rencana Strategis di Bidang Teknologi Informasi. Integrasi Sistem Pembayaran Jalan Tol dan Perubahan Sistem Transaksi. Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga. Penunjukan Direksi Penanggung Jawab GCG. Efisiensi Pengoperasian Cabang dan Anak Perusahaan. Seragam Dinas. Modernisasi Sistem Transaksi Pembayaran Tol. Manajemen Lalu Lintas Konstruksi LRT. Arahan Strategis RKAP 2017. Finalisasi Struktur Organisasi Mikro.


317

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



No.

Laporan Direksi


Agenda Rapat

Anggota Direksi yang Hadir

42

07-11-2016

• •

Executive Summary Kinerja Triwulan 3 2016. Realisasi dan Rencana Dana Bina Lingkungan Tahun 2016.

43

08-11-2016

• •

Proses Penetapan Final Harga Rights Issue. Pemanfaatan Lahan.

44

14-11-2016

•

Launching e-Toll Bank Himbara di Jalan Tol Dalam Kota dan Sedyatmo VMS Mobile Aplikasi JM CARe

• • 45

22-11-2016

46

24-11-2016

47

06-12-2016

• •

Indicative Value Investasi Property. Penawaran Kerja Sama Investasi oleh BPJS di Sektor Pembangunan Infrastruktur. • Peningkatan Kapasitas PT JLP. • Rencana Kerja Revitalisasi Pengendalian Gratifikasi. Rapat Koordinasi Arahan Strategis RJPP.

• • • • • • •

48

13-12-2016

49

19-12-2016

•

27-12-2016

• • • • • • • • •

50



RKAP 2017. Pengendalian Lalu Lintas Selama Masa Konstruksi JakartaCikampek Elevated. Contra Flow. Progres Rights Issue. Milestones RJPP 2017 2020. Tarif Integrasi di ruas Jagorawi dan Jakarta-Tangerang. Progres Rights Issue.

Undang Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah terkait pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Jasa Marga Development Update. Kontrak Pengoperasian Jalan Tol Suramadu Assesment Manajemen Risiko. Kemajuan Integrasi Pengoperasian Jalan Tol. Tindak Lanjut Proyek Inisiatif Jalan Tol. Pra Studi dan Rencana Kerja Sama dengan Mitra. Rencana Sinergi BUMN. Laporan Lalu Lintas Liburan Natal 2016. Rencana Perbaikan Jembatan Cisomang.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Anggiasari Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo Desi Arryani Muh Najib Fauzan Hasanudin Subakti Syukur Christantio Prihambodo

Keputusan-keputusan Direksi Tahun 2016

• Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Selama tahun 2016 anggota Direksi telah mengeluarkan

• Tunjangan Hari Keagamaan Tahun 2016.

berbagai keputusan baik di bidang pengelolaan sumber

• Pemberian Penghargaan kepada Pensiunan Karyawan PT

daya manusia, keuangan, operasional bisnis, maupun aspek

Jasa Marga (Persero) Tbk periode Maret 2015-Februari

strategis.

2016. • Pedoman dan Prosedur Pemanfaatan Lahan untuk

Keputusan Direksi yang dihasilkan sepanjang tahun 2016, antara lain sebagai berikut: • Tim Standarisasi Program Kerja dan Biaya PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Utilitas di Lahan Jalan Tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk. • Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. • Sistem Manajemen Pemberhentian Karyawan (Exit System).

318






• Penetapan Slope dan Intercept untuk Rumusan Kenaikan Gaji Pokok tahun 2016.


Lampiran


• Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Kompetensi Inti PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2017 dan Tahun

• Pedoman dan Prosedur Pemasangan Iklan di Wilayah Jalan Tol.

2018-2022. • Perubahan Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi

• Sistem Manajemen Karier.

Karyawan.

• Penetapan Jabatan Anggota Direksi Selain Direktur Utama Sesuai Dengan Pembidangan Tugas dan Wewenang Direksi.

• Perubahan Pedoman Kepuasan dan Keterikatan (Engagement) Karyawan. • Pengembangan dan Pembelajaran Karyawan PT Jasa

• Pakaian Dinas Karyawan.


• Arahan Investsi Dana Pensiun Jasa Marga. • Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

• Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pelatihan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

• Tim Rights Issue PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

• Komite Manajemen Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

• Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

• Sistem Manajemen Bidang Pemeliharaan di Bawah

Luar Biasa Tahun 2016 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. • Pedoman Kerja Lembur dan Ketentuan Upah Lembur. • Tim Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN tahun 2016 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. • Struktur Organisasi Proyek Penambahan Lajur Jalan Tol

Koordinasi Divisi Maintenance. • Pengukuhan Daftar Nama Asesor Berbasis KPKU BUMN di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 20162017. • Ketentuan Pengaturan Lalu Lintas di Daerah Pekerjaan.

Jagorawi dan Relokasi Gerbang Tol Taman Mini Indonesia Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Direksi

Indah (TMII) Utama. • Likuidasi Struktur Organisasi Unit Bisnis Rest Area.

Tahun 2016

• Percepatan Pelaksanaan Proses Pengadaan Penyedia

Dalam tahun 2016, kinerja Direksi yang tercermin dalam

Jasa Program Capex Strategis Pemeliharaan PT Jasa

indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator/KPI)


terdiri dari 5 (lima) perspektif. Secara keseluruhan, realisasi

• Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. • Manajemen Perubahan Bidang Human Capital PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

pencapaian indikator kinerja kunci Direksi tahun 2016 mencapai nilai 105,3. Rincian realisasi pencapaian indikator kinerja kunci Direksi tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Direksi Tahun 2016 No.

Key Performance Indicator (KPI)

Bobot (%)

Nilai KPI Target

Realisasi

1

Keuangan dan Pasar

20

20

20,7

2

Fokus Pelanggan

24

24

24,8

3

Efektivitas Produk dan Proses

18

18

21,2

4

Fokus Tenaga Kerja

20

20

20,1

5

Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

18

18

18,5

TOTAL

100

100

105,3

Prosedur, Dasar Penetapan, dan Besarnya Remunerasi Anggota Direksi Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.



319

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Direksi Dewan Komisaris

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Melakukan kajian penetapan remunerasi

Mempelajari usulan tentang remunerasi Direksi

Mengusulkan ke Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (Menteri BUMN)

Memberikan persetujuan pelimpahan penetapan remunerasi ke Dewan Komisaris setelah disetujui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain

Dewan Komisaris

Menteri BUMN Sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

Kajian dan usulan tantiem, gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris

3. Fasilitas.

yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain

a.

Fasilitas Kendaraan.

gaji) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-

b.

Fasilitas Kesehatan.

04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman

c.

Fasilitas Bantuan Hukum.

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan

d.

Fasilitas Perkumpulan Profesi.

Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya No.

4.

PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016. Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan

Menyetujui usulan tantiem, gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Fasilitas Khusus Direksi. a.

Fasilitas Club Membership/Corporate Member.

b.

Fasilitas Biaya Representasi.

5. Tantiem.

dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, serta kondisi

Penetapan Penghasilan Tahun 2016 dan Tantiem Tahun

dan kemampuan keuangan Perseroan, serta tingkat inflasi

Buku 2015 bagi anggota Direksi berdasarkan berdasarkan

dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan

surat Menteri BUMN No. S-20/D4.MBU/06/2016 tanggal 29

dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

Juni 2016 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan

tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan

dan Fasilitas untuk Tahun 2016 serta Tantiem Atas Kinerja

dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat

Tahun Buku 2015. Berdasarkan penetapan tersebut, maka

kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor-faktor lain

penghasilan Direksi tahun buku 2015 adalah Gaji Direktur

yang relevan (merit system).

Utama sebesar Rp 130.000.000 per bulan, sedangkan gaji anggota Direksi lainnya masing-masing sebesar 90% dari gaji

Remunerasi Direksi Perseroan saat ini telah mengikuti

Direktur Utama. Adapun tunjangan dan fasilitas Direksi dan

peraturan tersebut dimana Remunerasi Direksi terdiri dari:

Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan sebagaimana

1. Gaji.

tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

2. Tunjangan.

04/MBU/2014 dan perubahannya No. PER-02/MBU/06/2016.

3. Fasilitas. 4.

Tantiem/Insentif Kinerja.

Total Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2015 ditetapkan sebesar Rp 24.000.000.000,- dengan

Struktur Remunerasi Direksi

ketentuan:

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/

·

Tantiem Direktur sebesar 90% dari Tantiem Direktur

MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman

Utama, Tantiem Komisaris Utama sebesar 45% dari

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris,

Tantiem Direktur Utama dan Tantiem anggota Dewan

dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, struktur remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris sebesar 90% dari Tantiem Komisaris Utama. ·

Pembayaran dihitung proporsional dengan memperhitungkan masa kerja efektif tahun buku 2016.

1. Gaji. 2. Tunjangan.

320

Realisasi Remunerasi Direksi Tahun 2016

a.

Tunjangan Hari Raya.

Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga

b.

Asuransi Purna Jabatan.

tahun buku 2015 yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2016

c.

Tunjangan Perumahan.

sebagaimana Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

d.

Tunjangan Pakaian Dinas.

Tahuan No. 38 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam,







Lampiran


SH., MKn., Notaris di Jakarta serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-20/D4.MBU/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2016 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2015, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016 serta tantiem tahun buku 2015. Tabel Remunerasi Anggota Direksi Tahun 2016 (Rupiah Penuh) Perseroan Nama Desi Arryani *** Direktur Utama Muh Najib Fauzan Direktur Operasi I Subakti Syukur *** Direktur Operasi II Hasanudin Direktur Pengembangan Anggiasari * Direktur Keuangan/Direktur Independen Christantio Prihambodo Direktur SDM dan Umum Adityawarman **** Direktur Utama Achiran Pandu Djajanto **** Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Reynaldi Hermansjah ** Direktur Keuangan/Direktur Independen Abdul Hadi Hs. ***** Direktur Pengembangan Usaha

520.000.000

Tunjangan Perumahan 110.000.000

1.404.000.000

Gaji

Tantiem

THR

Total

-

-

630.000.000

330.000.000

1.975.957.380

117.000.000

3.826.957.380

468.000.000

110.000.000

-

-

578.000.000

1.404.000.000

330.000.000

1.975.957.380

117.000.000

3.826.957.380

1.053.000.000

247.500.000

-

29.250.000

1.329.750.000

1.404.000.000

330.000.000

1.564.525.017

117.000.000

3.415.525.017

1.040.000.000

220.000.000

2.195.508.236

130.000.000

3.585.508.236

936.000.000

220.000.000

1.564.525.017

117.000.000

2.837.525.017

351.000.000

82.500.000

1.981.078.030

-

2.414.578.030

-

-

153.921.419

-

153.921.419

Keterangan: * Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 ** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 *** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 29 Agustus 2016 **** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 29 Agustus 2016 ***** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 22 Januari 2015 ****** Tantiem yang dibayarkan merupakan Tantiem setelah PPh

Sedangkan perbandingan klasifikasi remunerasi Direksi tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel Perbandingan Klasifikasi Remunerasi Direksi Tahun 2015 dan 2016 Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun Di atas Rp 1 miliar Di antara Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar Di bawah Rp 500 juta

2015 (orang)

2016 (orang)

6 dari 6 x x

6 dari 6 x x

Keterangan: x tidak ada

Komite di Bawah Direksi Komite di bawah Direksi Perseroan adalah Komite Manajemen

Penilaian Terhadap Kinerja Komite Manajemen Risiko

Risiko (KMR) yang diketuai oleh Direktur Keuangan dengan

Dari hasil pengukuran efektivitas manajemen risiko dan

Divisi Risk and Quality Management sebagai Sekretaris

maturitas implementasi sistem manajemen risiko tahun 2016,

Komite. Berdasarkan rapat-rapat serta kajian-kajian Komite

Perseroan telah meningkatkan penerapan proses manajemen

Manajemen Risiko, peran Divisi Risk and Quality Management

risiko secara berkesinambungan dan konsisten dalam hal

lebih ditingkatkan serta senantiasa mensosialisasikan dan

pengelolaan risiko. Dalam hal risiko korporat 2017, Perseroan

memberikan pemahaman tentang Manajemen Risiko kepada

fokus pada risiko yang mempengaruhi langsung sasaran

seluruh Unit Kerja, Cabang dan Anak Perusahaan sehingga

strategis Perseroan serta isu-isu strategis yang mungkin akan

manajemen risiko dapat diimplementasikan oleh seluruh

muncul dalam bidang-bidang risiko yang dihadapi Perseroan,

karyawan. Dengan dukungan pemimpin setiap Unit Kerja

serta pelaksanaan sistem manajemen risiko di setiap Unit

dalam memberikan arahan kepada karyawannya, masing-

Kerja Perseroan terutama terhadap regulasi dan per Undang

masing karyawan akan memiliki risk awareness yang tinggi.

Undangan yang berlaku.



321

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan mencantumkan antara lain tanggung

sebagai dua organ perusahaan yang menjalankan

jawab, kewajiban, wewenang, hak, dan etika Direksi dan

operasional secara harian berbeda. Tugas utama Dewan

Dewan Komisaris, serta pengaturan rapat dan tata cara

Komisaris adalah sebagai pengawas dan pemberian

hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris.

nasihat, sedangkan tugas utama Direksi adalah menjalankan Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu

pengelolaan operasional Perseroan.

persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati dan

operasional perusahaan, Dewan Komisaris mengagendakan

memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-

pertemuan berkala dalam forum Rapat Dewan Komisaris-

masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran

Direksi. Penyelenggara rapat berkala ini adalah guna

Dasar. Direksi dan Dewan Komisaris harus berkoordinasi dan

membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja,

bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan

operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang

usaha perusahaan dalam jangka panjang dan menjadi role

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini adalah

model bagi jajaran di bawahnya.

sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporanlaporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan

Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan oleh

dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum

Keputusan rapat dibuat berdasarkan asas musyawarah untuk

diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan

mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta

peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar

mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Pada proses

Perseroan. Dalam beberapa hal tertentu yang strategis

pengambilan suara, jika ada anggota Dewan Komisaris yang

menyangkut aktiva, pinjaman, ekuitas, struktur organisasi

memiliki benturan kepentingan, tidak boleh ikut memberikan

serta penetapan direksi dan komisaris Anak Perusahaan,

suara dan keterangan mengenai hal ini dicatat pada Risalah

Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris secara

Rapat.

formal. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara

menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris-Direksi sebanyak

Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Board

16 kali.

Manual. Pedoman ini mengikat setiap anggota Direksi dan Tabel Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris-Direksi Tahun 2016 Nama

322

Jabatan




Refly Harun


16

16

100,00


Komisaris

16

10

62,50

Taufik Widjoyono

Komisaris

16

13

81,25


Komisaris

12

9

75,00

Agus Suharyono *

Komisaris

12

9

75,00

Sigit Widyawan


16

16

100,00

Hambra **

Komisaris

4

2

50,00

Akhmad Syakhroza **

Komisaris

4

4

100,00

Desi Arryani ***

Direktur Utama

6

6

100,00






Nama


Jabatan

Muh Najib Fauzan



16

16

Direktur Operasi I

Subakti Syukur ***

Direktur Operasi II

Hasanudin


Lampiran


Persentase Kehadiran (%) 100,00

6

6

100,00

16

16

100,00

Anggiasari *


12

11

91,67


Direktur SDM dan Umum

16

15

93,75

Adityawarman ****

Direktur Utama

10

10

100,00


Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

10

10

100,00

Reynaldi Hermansjah **


4

4

100,00

Rata-rata

89,95

Keterangan * Menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 ** Menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 *** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 29 Agustus 2016 **** Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 29 Agustus 2016 Catatan: • Ketidakhadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan. • Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Dewan Komisaris-Direksi selama tahun 2016 di antaranya adalah sebagai berikut: Tabel Agenda Rapat Dewan Komisaris-Direksi Selama Tahun 2016 No. 1


• • • • •


Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir

Agenda Rapat Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2015. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pengisian Formasi Jabatan. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Jadwal dan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015. Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Arahan Kebijakan Pengembangannya.

• • • • • • • • • • • •

Refly Harun Akhmad Syakhroza Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Hambra Adityawarman Christantio Prihambodo Reynaldi Hermansjah Hasanudin Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto


323

Profil Jasa Marga

No. 2

Ikhtisar 2016



•

• •

•

• 3

15-03-2016

•

4

23-03-2016

• • • •

27-04-2016

• • • • •

324


Laporan Direksi

Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2015 s.d. Januari 2016. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Laporan KAP atas Audit Tahun Buku 2015. Kajian Substansi Agenda RUPS dan Laporan Persiapan Akhir Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015. Penjelasan Direksi Mengenai Kondisi Operasional Jalan Tol; Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga. Laporan Pelaksanaan Keikutsertaan Jasa Marga dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pembahasan Surat Direksi No. AA.KS01.01.262 tanggal 24 Februari 2016.

Evaluasi Hasil Rapat Koordinasi Dewan KomisarisDireksi tanggal 27 Februari 2016. Laporan Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Laporan Direksi mengenai Penyerahan JORR Seksi S ke Kementerian PUPR. Lain-Lain: Pembahasan Kerja Sama Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).

Evaluasi Hasil Rapat Koordinasi Dewan KomisarisDireksi tanggal 23 Maret 2016 Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Laporan Akhir KAP atas Audit Tahun Buku 2015. Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Triwulan 1 2016. Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




Agenda Rapat

•

5


• • • • • • • • • • •

Refly Harun Akhmad Syakhroza Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Hambra Adityawarman Christantio Prihambodo Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Refly Harun Akhmad Syakhroza Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Adityawarman Christantio Prihambodo Reynaldi Hermansjah Hasanudin Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto Refly Harun Akhmad Syakhroza Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Adityawarman Christantio Prihambodo Reynaldi Hermansjah Hasanudin Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto Refly Harun Muhammad Sapta Murti Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono Adityawarman Christantio Prihambodo Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto



No.



•

7

31-05-2016

• • •

29-06-2016

• • • • •

9

27-07-2016

• • • • •



Agenda Rapat

6

8


Pendanaan Investasi.

• • • • • • • • • Evaluasi Hasil Rapat Koordinasi Dewan Komisaris- • Direksi tanggal 27 April 2016 • Laporan Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. • Lain-lain: Pembahasan Usulan Direksi Mengenai • Pinjaman. • • • • • • • Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi • Dewan Komisaris-Direksi Tanggal 31 Mei 2016. • Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan • SPM Ruas Jalan Tol. • Laporan Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. • Tindak Lanjut Hasil Audit Auditor Eksternal (BPK/ • KAP). • Lain-Lain: Persiapan Pengaturan Lalu Lintas • Lebaran Tahun 2016/1437 H. • • • Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi • Dewan Komisaris-Direksi Tanggal 29 Juni 2016. • Efektivitas Sistem Pengendalian Internal • Perusahaan dan Pengendalian Anak Perusahaan. • Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru • Tahun 2016. • Realisasi Pencapaian Semester 1 2016. • Lain-Lain: Pembahasan KAP untuk Audit Laporan • Perusahaan per 30 Juni 2016. • •

Lampiran


Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir Refly Harun Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Adityawarman Christantio Prihambodo Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto Refly Harun Muhammad Sapta Murti Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono Adityawarman Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto Refly Harun Muhammad Sapta Murti Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono Adityawarman Christantio Prihambodo Anggiasari Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto Refly Harun Muhammad Sapta Murti Sigit Widyawan Agus Suharyono Adityawarman Christantio Prihambodo Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto


325

Profil Jasa Marga

No. 10

Ikhtisar 2016



•

• • 11

14-09-2016

• •

12

29-09-2016

•

•

• •

• •

17-10-2016

• •

326


Laporan Direksi

Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris-Direksi Tanggal 27 Juli 2016. Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Triwulan 2 2016. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Laporan Realisasi Pemenuhan SPM di Jasa Marga dan Anak Perusahaan. Struktur Organisasi Jasa Marga. Lain-lain: Penjelasan Direksi mengenai Rencana Investasi Jalan Tol Baru dan Usaha Lain; Penyesuaian KPI Sehubungan dengan Perubahan Struktur Organisasi Makro; Laporan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Operasi Libur Idul Adha 1437 H.

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewan Komisaris-Direksi Tanggal 22 Agustus 2016. Review Direksi atas Pelaksanaan RJPP Tahun 2013-2017 Tahun ke-4 (Tahun 2016) dan Usulan Revisinya Jika Diperlukan. Usulan Kebijakan, Strategi dan Sasaran Program Penyusunan RKAP 2017. Monitoring dan Evaluasi Rencana dan Realisasi Pengisian Jabatan dan Pemenuhan Kompetensi Pejabat s.d. Semester 1 2016. Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Tol. Lain-Lain: Rencana Strategis Pengembangan Usaha Lain; Rencana Otomatisasi Transaksi Pembayaran Tol; Evaluasi Struktur Pengurus Anak Perusahaan; Perkara Hukum yang Dihadapi Jasa Marga. Penyampaian dan Pembahasan Usulan RKAP 2017. Pembahasan Perkembangan Penanganan Kasuskasus Sengketa Tanah Jasa Marga.




Agenda Rapat

•

13


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Refly Harun Muhammad Sapta Murti Sigit Widyawan Agus Suharyono Adityawarman Christantio Prihambodo Hasanudin Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto Refly Harun Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono Desi Arryani Christantio Prihambodo Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Subakti Syukur Refly Harun Muhammad Sapta Murti Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Desi Arryani Christantio Prihambodo Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Subakti Syukur

• • • • • • • • • • •

Refly Harun Muhammad Sapta Murti Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono Desi Arryani Christantio Prihambodo Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Subakti Syukur



No. 14



•

•

• •

29-11-2016

•

• •

• • • 16

14-12-2016

•

• •



Agenda Rapat

•

15


Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewan Komisaris-Direksi Tanggal 29 September 2016 dan 17 Oktober 2016. Pembahasan RKAP 2017 dan Persetujuan dan Penetapan RKAP 2017. Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana dan Realisasi Pencalonan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. Pembahasan Kinerja Triwulan 3 2016. Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru s.d. Triwulan 3 2016.

• • • • • • • • • • • • Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi • Dewan Komisaris-Direksi Tanggal 09 November • 2016. • Laporan dan Evaluasi Progres Pembangunan Jalan • Tol Baru s.d. Oktober 2016. • Pembahasan Pokok-pokok Hasil Evaluasi • Laporan Manajemen Triwulan 3 2016 yang perlu • ditindaklanjuti Direksi. • Pembahasan Realisasi Pencapaian ROE Triwulan 3 • 2016. • Evaluasi Struktur Pengurus Anak Perusahaan. Pembahasan Rencana Otomatisasi Transaksi Pembayaran Tol. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi • Dewan Komisaris-Direksi Tanggal 29 November • 2016. • Laporan dan Evaluasi Progres Pembangunan Jalan • Tol Baru s.d. November 2016. • Pembahasan tentang Perubahan Lingkungan • Bisnis yang akan berdampak besar pada Bisnis • dan Kinerja Perusahaan. • • • • •

Lampiran


Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir Refly Harun Muhammad Sapta Murti Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono Desi Arryani Christantio Prihambodo Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Subakti Syukur Refly Harun Muhammad Sapta Murti Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Desi Arryani Christantio Prihambodo Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Subakti Syukur

Refly Harun Muhammad Sapta Murti Boediarso Teguh Widodo Sigit Widyawan Taufik Widjoyono Agus Suharyono Desi Arryani Christantio Prihambodo Anggiasari Hasanudin Muh Najib Fauzan Subakti Syukur


327

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Hubungan Afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel Hubungan Keluarga Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga


Taufik Widjoyono


Agus Suharyono *

Sigit Widyawan

Hambra **

Akhmad Syakhroza **

Desi Arryani ***

Muh Najib Fauzan

Subakti Syukur ***

Hasanudin

Anggiasari *

Chistantio Prihambodo

Adityawarman ****



Kementerian BUMN

Refly Harun

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û


û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Taufik Widjoyono

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Pemegang Saham Utama/Pengendali

Direksi

Dewan Komisaris

Nama


û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Agus Suharyono *

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Sigit Widyawan

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Hambra **

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Akhmad Syakhroza **

û

û

û

û

û

û

û

Desi Arryani ***

û

û

û

û

û

û

û

û

Muh Najib Fauzan

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Subakti Syukur ***

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Hasanudin

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Anggiasari *

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û


û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Adityawarman ****

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û


û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û


û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Kementerian BUMN

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

Keterangan: ü ada û tidak ada

328

Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Direksi

Refly Harun **

Dewan Komisaris


* ** *** ****

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û û

û

Menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 30 Maret 2016 Menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Jasa Marga sampai 30 Maret 2016 Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 29 Agustus 2016 Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sampai 29 Agustus 2016





Assessment Direksi dan Dewan Komisaris


assessment terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 3.

Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-00177/XI/2012 tentang

Direksi. 4.

sesuai RKAP dan/atau RJPP. 5.

Perusahaan/perusahaan patungan. 6.

dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan

sebagai berikut: Pengawasan Keuangan.

3.

Pengawasan Operasional.

4.

Pengawasan Pengembangan.

5. SDM. 6.

Pengawasan Kepatuhan.

7.

Proses Internal Dewan Komisaris.

mempertimbangkan kinerja Direksi. 7.

dirinya. 8.

2.

Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan.

3.

Pencapaian realisasi dari RKAP.

Hasil Assessment GCG Direksi dan Dewan Komisaris

diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. 9.

dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. SK-16/S.

Komisaris sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 10.

dengan tingkat pemenuhan masing-masing sebesar 98,11% dan 99,36%. Adapun assessment GCG Dewan Komisaris secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai berikut: 1.

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.

2.

Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas,

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.

11.

Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Assessment GCG Direksi secara garis besar meliputi aspekaspek penilaian sebagai berikut: 1.

Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/ pembelajaran serta melaksanakan program tersebut

MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012. Dari hasil assessment tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris memperoleh nilai

Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan

Pada tahun 2016, dilakukan assessment implementasi GCG untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan proses yang

Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup: 1.

Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat dirinci

2.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak

Kriteria Penilaian Kinerja

1. RUPS.

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan

Penetapan Revisi Sistem Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2012.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh

Selain itu, Dewan Komisaris juga menyusun pedoman self-assessment kinerja Dewan Komisaris melalui Surat


menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk

Proses Pelaksanaan Assessment Pemegang saham melalui mekanisme RUPS melakukan

Lampiran

secara berkelanjutan. 2.

Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.

3.

Direksi menyusun perencanaan Perseroan.

4.

Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan.

5.

Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perseroan.

wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta



329

Profil Jasa Marga

6.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai

11.

7.

12.

Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.

Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah 13.

bagi Perseroan dan Stakeholders. 8.

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.



Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di

9.

10.

bawah Direksi

Indikator Penilaian Kinerja Direksi

Direksi memastikan Perseroan melaksanakan

Kinerja Manajemen diukur berdasarkan Key Performance

keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai

Indicator berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada

penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan

Surat Kementerian Negara BUMN No. S-08/S.MBU/2013

Pemegang Saham tepat waktu.

tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman

Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi dan

Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada

menghadiri Rapat Dewan Direksi sesuai dengan

BUMN. Kinerja Direksi diukur terhadap 5 (lima) perspektif

ketentuan perundang-undangan.

dengan total indikator sejumlah 18 (delapan belas) kinerja kunci sebagai berikut:

Tabel Key Performance Indicator Direksi Perspektif

Key Performance Indicator

Keuangan dan Pasar

1. 2. 3.

Pertumbuhan Aset Return on Average Equity (ROE) Margin EBITDA

Fokus Pelanggan

4. 5.

Indeks Kepuasan Pelanggan Jalan Tol Pangsa Pasar Volume Lalu Lintas Transaksi

Efektivitas Produk dan Proses

6. 7.

Pemenuhan SPM Progres Pelaksanaan Proyek Jalan Tol

Fokus Tenaga Kerja

8. 9.

Produktivitas Tenaga Kerja Pemenuhan Kompetensi

Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

10. KPKU Score 11. GCG Score 12. Program Corporate Social Responsibility

Ukuran kinerja Direksi tersebut disepakati dan ditandatangani bersama oleh Direksi yang menjadi bagian dari Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris. Pihak yang Melakukan Assessment Pada tahun 2016, kegiatan penilaian Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sedangkan penilaian Dewan Komisaris dilaksanakan secara self assessment. Sementara itu, dalam penyusunan KPI (Key Performance Indicator) Dewan Komisaris, disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris pada awal tahun (Januari 2016). Kegiatan assessment GCG pada tahun 2016, dilakukan assessment dengan menggunakan parameter Kementerian BUMN.

330







Lampiran

Komite-komite

Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit

Komite Audit

peraturan/perundangan sebagai berikut:

Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite dan 2

1.


Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan

tentang Badan Usaha Milik Negara.

(dua) orang anggota Komite. 2. 3.

Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek

tanggal 18 Maret 2015, susunan keanggotaan Komite

Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh

Audit Tahun 2015 diubah dan ditetapkan kembali dengan 24 April 2015 tentang Penggantian Ketua dan Pengangkatan

Perusahaan Tercatat. 4.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006

sebagai Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Berdasarkan keputusan tersebut, keanggotaan Komite Audit

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang

Perseroan Tahun Buku 2014 yang diselenggarakan pada

Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-066/IV/2015 tanggal

Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Komite Audit Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan

Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003

tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. 5.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Perseroan menjadi sebagai berikut:

No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011

Tabel Komposisi Komite Audit Jasa Marga Sampai dengan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

Maret 2016 Sigit Widyawan

Ketua (Komisaris Independen)

Agita Widjajanto

Anggota

Rustam Wahjudi

Anggota

Sehubungan dengan berakhirnya masa penugasan anggota Komite Audit, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-036/III/2016 susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan sejak Maret 2016 adalah sebagai berikut: Tabel Komposisi Komite Audit Jasa Marga sejak April 2016 Sigit Widyawan

Ketua (Komisaris Independen)

Teguh Prastiyo

Anggota

Triono Junoasmono

Anggota

Seluruh Anggota Komite Audit Jasa Marga memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam

Negara. 6.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

7.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit Perseroan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit. Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Audit. Selanjutnya, melalui rapat Dewan Komisaris, ditentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Akhirnya, anggota Komite Audit ditetapkan dan diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

menjalankan tugasnya.



331

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




proyeksi/prognosa keuangan dan lain lain informasi

Seluruh Anggota Komite Audit Jasa Marga memiliki

keuangan yang disampaikan ke pemegang saham.

integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. 5.

Memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

yang memuaskan terhadap penyelenggaraan kegiatan-

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara

kegiatan perusahaan sesuai dengan Standar Operating Procedures yang berlaku.

Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha

6.

Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris

Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh

Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus

Direksi kepada Dewan Komisaris.

2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan

7.

Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara, fungsi utama Komite

perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan

Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi

tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan

fungsi pengawasan dan pengendaliannya, yaitu agar

Komisaris, antara lain meliputi:

pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien.

a.

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan

Dalam pelaksanaan tugas dan pelaporannya, Komite Audit

Keuangan, Rencana Jangka Panjang, Rencana

bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada

Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan

Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas

b.

Manajemen, dan informasi keuangan lainnya. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan

pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka

terhadap peraturan perundang-undangan di

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

bidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tertuang dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang

c.

kegiatan Perseroan. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh

disahkan dengan keputusan Dewan Komisaris No. KEP-

auditor internal dan mengkaji kecukupan fungsi

00.06/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Penetapan

audit internal termasuk jumlah auditor, rencana

Piagam Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.,

kerja tahunan dan penugasan yang telah

sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Keputusan

dilaksanakan.

Dewan Komisaris Jasa Marga No. Kep-0038/III/2013 tanggal

d.

11 Maret 2013 tentang Perubahan Piagam Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan e.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tersebut, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut: 1.

Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan

Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai manajemen risiko oleh Direksi. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan

f.

dengan Perseroan. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal

efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas

termasuk di dalamnya perencanaan audit dan

pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal

jumlah auditornya.

auditor. 2.

3. 4.

332

Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang

Independensi Komite Audit

akan dilakukan oleh Internal Audit maupun auditor

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan dua

eksternal.

anggota profesional lainnya yang berasal dari luar Perseroan

Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan

serta mempunyai latar belakang Keuangan dan Teknik

sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

sesuai dengan bidang industri Perseroan. Hal tersebut

Memastikan bahwa telah dipatuhi review yang

telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa

memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh

Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan

perusahaan, termasuk laporan keuangan berkala,

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam







·

Pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bekerja secara

Lampiran


Komite Audit terdiri dari seorang anggota Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit dan dua orang

profesional dan independen.

anggota yang berasal dari luar BUMN. ·

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan jumlah,

Setiap anggota Komite Audit tidak mempunyai

komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai

hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai

dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No.

derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis

Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, Lampiran:

ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/

Peraturan IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman

atau anggota Direksi.

Pelaksanaan Komite Audit, serta Peraturan Menteri Negara

·

Salah seorang anggota Komite Audit memiliki latar

BUMN No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006

belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan

tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara dan

memahami manajemen risiko, dan seorang anggota


lainnya memahami industri/bisnis/teknis BUMN yang bersangkutan.

Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ·

Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bersifat mandiri serta bekerja secara profesional dan independen.

Tabel Independensi Komite Audit Sigit Widyawan

Teguh Prastiyo *

Triono Junoasmono *

Agita Widjajanto **

Rustam Wahjudi **

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris

ü

ü

ü

ü

ü

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Jasa Marga, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi

ü

ü

ü

ü

ü

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Jasa Marga

ü

ü

ü

ü

ü

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Komite Audit

ü

ü

ü

ü

ü

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah

ü

ü

ü

ü

ü

Aspek Independensi

Keterangan: * Menjadi anggota Komite Audit sejak April 2016. ** Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Maret 2016.

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Komite Audit atas terlaksananya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta sebagai upaya merealisasikan ketentuan tentang independensi yang ada dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Independensi Komite Audit yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota Komite Audit Beberapa pernyataan penting dalam Surat Pernyataan Independensi Komite Audit antara lain bahwa Komite Audit Jasa Marga: a.

Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan.

b.

Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

c.

Akan menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite Audit.



333

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Rapat Komite Audit

risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat ditandangani oleh

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sebagaimana

ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota

yang ditetapkan pada Piagam Komite Audit. Sedangkan

Komite Audit, baik yang menghadiri rapat maupun tidak.

pertemuan dengan auditor eksternal dilakukan minimal

Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam

sebulan sekali pada saat pelaksanaan audit.

rapat dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Dalam pelaksanaan rapat, Komite Audit dapat mengundang Manajemen Perseroan, baik secara langsung maupun melalui

Kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam

Satuan Audit Internal, untuk memberikan informasi yang

Rapat Komite Audit dan kegiatan-kegiatan yang dilaksakan

diperlukan. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite

Komite Audit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam

Tabel Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat dan Kegiatan-kegiatan Komite Audit Tahun 2016 Sigit Widyawan Ketua Komite Rapat/Kegiatan

Jumlah Jumlah Rapat Rapat yang yang Dapat Dihadiri Dihadiri

Triono Junoasmono * Anggota

%

Jumlah Jumlah Rapat Rapat yang yang Dapat Dihadiri Dihadiri

%

Teguh Prastiyo * Anggota Jumlah Jumlah Rapat Rapat yang yang Dapat Dihadiri Dihadiri

%

Agita Widjajanto ** Anggota Jumlah Jumlah Rapat Rapat yang yang Dapat Dihadiri Dihadiri

Rustam Wahjudi ** Anggota Jumlah Jumlah Rapat Rapat yang yang Dapat Dihadiri Dihadiri

%

%

Rapat Internal Komite Audit

7

5

71,43

6

6

100,00

6

6

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

Rapat dengan Internal Audit

2

1

50,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

Rapat Tim Negosiasi/ Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP)

2

2

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

Monitoring Pelaksanaan Audit/KAP

2

1

50,00

2

1

50,00

2

2

100,00

-

-

-

-

-

-

Rapat dengan Direksi/ Manajemen

6

2

33,33

6

5

83,33

6

5

83,33

-

-

-

-

-

-

Rapat Internal Dewan Komisaris

12

11

91,67

9

8

88,89

9

9

100,00

3

3

100,00

3

3

100,00

Kunjungan dan Rapat Dewan Komisaris di Cabang

10

9

90,00

10

8

80,00

10

10

100,00

-

-

-

-

-

-

4

2

50,00

4

4

100,00

4

4

100,00

-

-

-

-

-

-

45

33

73,33

39

34

87,18

39

38

97,44

6

6

100,00

6

6

100,00

Peninjauan Lapangan Total

Keterangan: * Menjadi anggota Komite Audit sejak April 2016. ** Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Maret 2016. Catatan: · Ketidakhadiran anggota Komite Audit dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.

334







Lampiran


Remunerasi Komite Audit

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu

MBU/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Organ Pendukung

berpedoman pada Program Kerja Komite Audit (PKKA).

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik

Secara umum, PKKA 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan

Negara, Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan

target yang telah ditetapkan.

Komisaris memperoleh remunerasi berupa honorarium sebesar Rp 20.880.000,- per bulan.

Apabila dilihat dari sudut capaian Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators/KPI), maka kinerja Komite Audit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel Key Performance Indicators Komite Audit 2016 No.

Perspektif KPI

Bobot (%)

Nilai Target

Realisasi

1

Pengawasan Kegiatan Internal Audit

15

0,75

0,68

2

Pengawasan Kegiatan Eksternal Audit

15

0.75

0,90

3

Pengawasan atas Informasi Keuangan/Manajemen

30

1,50

1,71

4

Proses Internal Komite Audit

20

1,00

1,06

5

Dukungan terhadap Program Kerja Dewan Komisaris TOTAL

20

1,00

0,96

100

5,00

5,31

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Menilai Pelaksanaan Kegiatan Serta Hasil Audit yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal dan Independensi Auditor 1.

Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2016 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited). Audit yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ini merupakan penugasan audit yang kedua kali. Penetapan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah dilakukan dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2015 pada tanggal 30 Maret 2016. Komite Audit telah melakukan penelaahan atas kecukupan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya. Selain itu, Komite Audit juga telah melakukan pembahasan secara intensif dengan Sdr. E. Batara Manurung, Signing Partner KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, serta pendapat mereka mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, kualitas dan akseptabilitas standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perseroan. Penelaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh Komite Audit juga telah mencakup semua hal yang menurut Standar Auditing, Peraturan OJK dan peraturan lainnya mengenai komunikasi dengan Komite Audit, harus didiskusikan dengan Komite Audit. Komite Audit juga telah mendiskusikan mengenai Independensi KAP terhadap Manajemen Perseroan dan terhadap Perseroan sendiri. Selama tahun buku 2016 tidak terdapat penugasan non-audit kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dan Komite Audit telah menerima surat dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang memberikan penjelasan mengenai independensi mereka.

2.

Penugasan Audit Lainnya kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ·

Komite Audit telah menelaah Laporan Manajemen dan Laporan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan Evaluasi Kinerja Perseroan. Komite Audit juga telah membahas dengan Manajemen dan KAP, kelemahan-kelemahan penting yang ditemukan dalam proses evaluasi



335

Profil Jasa Marga

·

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




dan proses audit, serta rencana Manajemen untuk

Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan Perseroan,

memperbaiki kelemahan-kelemahan dimaksud.

kelayakan accounting judgement dan kecukupannya dalam

Komite Audit telah membahas dengan Internal

laporan keuangan konsolidasian.

Audit Perseroan dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mengenai seluruh lingkup

Manajemen telah menginformasikan kepada Komite Audit

dan rencana audit mereka. Komite Audit juga

bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2016:

telah mengadakan rapat-rapat dengan Internal

1.

Merupakan tanggung jawab Manajemen dan telah disajikan secara obyektif dengan penuh integritas.

Audit dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja 2.

tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas

Telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

hasil audit dan hasil evaluasi KAP terhadap pengendalian internal serta kualitas pelaporan

Komite Audit

keuangan secara keseluruhan. Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dengan Manajemen Perseroan

Sigit Widyawan

Komite Audit juga telah menelaah dan membahas Laporan

Ketua

Keuangan Konsolidasian dan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dengan Manajemen Perseroan. Pembahasan dimaksud mencakup kualitas dan akseptabilitas

Profil Komite Audit Profil Komite Audit dapat dilihat di bagian Profil Jasa Marga.

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (KNRR) Perseroan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-063/IV/2015 tanggal 20 April 2015. Sedangkan pengangkatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-065/IV/2015 tanggal 24 April 2015. Pemberhentian anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-160a/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 dilakukan perubahan terhadap Komposisi KNRR sehingga KNRR terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap sebagai anggota, dari 1 (satu) orang Wakil Ketua Komite merangkap sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite. Susunan keanggotaan KNRR Perseroan adalah sebagai berikut: Tabel Komposisi KNRR Jasa Marga Sampai dengan Maret 2016

336

Refly Harun

Ketua (Komisaris Utama/Komisaris Independen

Akhmad Syakhroza

Wakil Ketua

Nasikhin Ahsanto

Anggota

Eduard T. Pauner

Anggota







Lampiran


Sehubungan dengan berakhirnya masa penugasan anggota KNRR, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-040a/IV/2016 tanggal 08 April 2016, susunan keanggotaan KNRR Perseroan sejak April 2016 adalah sebagai berikut: Tabel Komposisi KNRR Jasa Marga sejak April 2016 Refly Harun Agus Suharyono Vera Diyanty Abram Elsajaya Barus

Ketua (Komisaris Utama/Komisaris Independen Wakil Ketua Anggota Anggota

Seluruh Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi, Remunerasi

Jasa Marga memiliki integritas, kompetensi dan reputasi

dan Risiko

yang baik.

KNRR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan

Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi

tugasnya agar pengelolaan Perseroan dapat berlangsung

dan Risiko

dengan efisien dan efektif melalui sistem dan pelaksanaan

KNRR Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan/

pengawasan yang kompeten dan independen.

perundangan sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.


Tugas dan tanggung jawab KNRR tertuang dalam Piagam

tentang Badan Usaha Milik Negara.

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Berdasarkan


Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, tugas dan

tentang Perseroan Terbatas.

tanggung jawab KNRR di antaranya adalah sebagai berikut:

Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan

Fungsi Nominasi

Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

1.

rangka penetapan keanggotaan/komposisi jabatan


Direksi.

POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 5.

2.

Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris

Perusahaan Publik.

dalam rangka menyusun kebijakan, kriteria dan/atau

Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-063/

persyaratan yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Direksi.

IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Komite Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 6.

Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam

3.

monitoring dan evaluasi penetapan kriteria yang dipakai

Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-065/

Direksi untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi.

IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penggantian Ketua dan Pengangkatan Sebagai Anggota Komite


4.

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan

Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga

monitoring dan evaluasi atas hasil penilaian kinerja

(Persero) Tbk.

masing-masing Direktur berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

7. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-160a/ XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Perubahan

5.

Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris

Atas Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-065/IV/2015

mengenai program pengembangan kemampuan

tentang Penggantian Ketua dan Penagngkatan Sebagai

Direksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas program.

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 8. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-040a/

6.

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi tersebut di atas, Komite wajib:

IV/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pemberhentian

a.

Menyusun Manual Kerja Komite Bidang Nominasi.

dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

b.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga

dan kriteria proses nominasi calon Direksi.

(Persero) Tbk.



337

Profil Jasa Marga

c.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


jalan tol dan non-tol, serta dalam rangka penyusunan

Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

penilaian kinerja masing-masing Direktur membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja d.

2.

Menyampaikan hasil penelaahan atas rencana-realisasi

Direksi.

investasi Perseroan yang tercantum di dalam RJPP dan

Melakukan monitoring dan evaluasi atas

RKAP Perseroan bagi Dewan Komisaris sebagai saran,

efektivitas pelaksanaan program pengembangan

masukan dan pendapat Dewan Komisaris kepada Direksi dalam mereview RKAP dan RJPP.

kemampuan masing-masing Direktur. 3.

Menyampaikan hasil penelaahan atas rencana investasi

Fungsi Remunerasi

yang diajukan Direksi kepada Dewan Komisaris,

1.


sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris

rangka penetapan struktur, kebijakan dan besaran

dalam memberikan saran, masukan, pendapat dan

remunerasi bagi Direksi.

persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam


bidang investasi baru.

2.

rangka menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi. 3.

4.

4.

risiko Perseroan, yang mencakup berbagai risiko

monitoring dan evaluasi atas kesesuaian remunerasi

yang dihadapi Perseroan, sistem dan strategi, serta

yang diterima dengan beban kerja dan tanggung jawab

kebijakan manajemen risiko Perseroan, pengendalian

kerja masing-masing Direksi.

intern Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi tersebut di

infrastruktur, bekerja sama dengan Divisi Risk & Quality

a. b. c.

Management.

Menyusun Manual Kerja Komite Bidang

5.

model pengukuran risiko yang digunakan Perseroan

Mereview struktur, kebijakan, dan besaran

dan pelaksanaan manajemen risiko, sebagai bahan

Remunerasi bagi Direksi.

masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan

Melakukan monitoring dan evaluasi atas

saran dan pendapat kepada Direksi untuk

beban kerja dan tanggung jawab masing-masing

penyempurnaan lebih lanjut. 6.

Struktur Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium,

manajemen risiko Perseroan, serta berbagai potensi

insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/

risiko yang dihadapi Perseroan, sebagai bahan

variabel.

masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan

Menelaah susunan, kebijakan, dan besaran Remunerasi

saran dan pendapat kepada Direksi untuk mereview

harus memperhatikan:

dan memperbaiki berbagai kebijakan dan pelaksanaan

a.

manajemen risiko Perseroan dan kebijakan mitigasi

Remunerasi yang diberlakukan sesuai kegiatan

risiko.

usaha dan skala usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dalam industrinya.

7.

Menyiapkan bahan, informasi, materi, analisis dan

b.

Tugas, tanggung jawab, wewenang Direksi.

kajian terkait dengan pelaksanaan investasi dan

c.

Penetapan target kinerja atau kinerja masing-

manajemen risiko, sebagai bahan Dewan Komisaris

masing Direksi.

dalam memberikan masukan, saran dan pendapat

Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat

kepada Direksi dalam rangka menekan dan/atau

tetap dan bersifat variabel.

menghindarkan Perseroan dari terjadinya cost overrun

d. 7.

Memantau dan menyampaikan hasil evaluasi kesesuaian atas berbagai kebijakan dan pelaksanaan

Direksi.

6.

Menyampaikan hasil penelaahan atas berbagai

Remunerasi.

kesesuaian Remunerasi yang diterima dengan

5.

Menyampaikan hasil penelaahan atas manajemen

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan

atas, Komite wajib:

dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di bidang

Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus

investasi jalan tol dan non-tol.

dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) tahun. 8.

338



Melakukan telaahan atas kelayakan investasi jalan tol

Fungsi Risiko

dan non-tol serta risikonya, terkait dengan ketepatan

1.

Memberikan saran dan masukan bagi Dewan Komisaris

proyeksi volume lalu lintas, pembebasan lahan,

mengenai kebijakan dan strategi investasi dalam bisnis

rekayasa pembiayaan dan ketepatan penggunaan







Lampiran


teknologi dan inovasinya serta value engineering sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan pendapat kepada Direksi sebelum melakukan investasi jalan tol dan non-tol. Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko KNRR menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KNRR diketuai oleh Komisaris Utama yang merupakan Komisaris Independen, dengan wakil ketua salah seorang anggota Komisaris dan anggotanya terdiri dari profesional dengan latar belakang sesuai dengan bidang industri Perseroan. Independensi anggota KNRR tercermin dalam tabel dengan aspek berikut: Tabel Independensi Anggota KNRR Aspek Independensi

Refly Harun

Agus Suharyono *

Vera Diyanty *

Abram Elsajaya Barus *

Akhmad Syakhroza **

Nasikhin Ahsanto **

Eduard T. Pauner **

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Jasa Marga, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Jasa Marga

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Keterangan: * Menjadi anggota KNRR sejak April 2016. ** Menjadi anggota KNRR sampai dengan Maret 2016.

Sistem dan prosedur dalam penetapan remunerasi yang

pejabat satu level di bawah Direksi berdasarkan hasil

diberlakukan di Perseroan mengacu kepada peraturan yang

assessment, kinerja dan integritas untuk mengikuti fit and

berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

proper test yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham

Negara No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang

seri A Dwiwarna. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai

Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan

dengan Anggaran Dasar Perseroan mengusulkan calon-calon

Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya No.

Direksi untuk mendapat persetujuan RUPS.

PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016. Sedangkan untuk pemilihan Pengurus Anak Perusahaan Kajian mengenai remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

dalam hal prosedur pengangkatan anggota Direksi dan Dewan

yang dilakukan oleh KNRR dibahas dalam Rapat Dewan

Komisaris Anak Perusahaan, Direksi mengacu pada Peraturan

Komisaris-Direksi untuk kemudian disepakati dan diusulkan

Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 dengan prinsip

dalam RUPS.

dasar yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yaitu

Dalam nominasi calon Direksi, Dewan Komisaris

profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

mengusulkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

pertanggungjawaban dan kewajaran.



339

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Kebijakan Suksesi Direksi

Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada periode

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan

saat ini terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari pejabat

dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel

internal satu tingkat di bawah Direksi pada Perseroan yang

dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah

juga merupakan anggota Direksi yang menjabat pada periode

mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui

sebelumnya, 2 (dua) orang berasal dari pejabat internal satu

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015

tingkat di bawah Direksi pada Perseroan dan 2 (dua) orang

mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan

berasal dari pejabat eksternal.

Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Perseroan mempersiapkan kader-kader pimpinan

KNRR melakukan rapat koordinasi secara berkala. Dalam

perusahaan melalui mekanisme Talent Management System.

pelaksanaan rapat, KNRR dapat mengundang Manajemen

Dengan mengidentifikasi posisi kunci untuk executive

Perseroan untuk memberikan informasi yang diperlukan.

leader dan jabatan Direktur Anak Perusahaan, Perseroan mengembangkan kompetensi calon pimpinan melalui

Keputusan Rapat KNRR diambil berdasarkan musyawarah

program Corporate Leadership.

untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan

Melalui proses seleksi yang dilaksanakan Direksi bersama

pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju

dengan Dewan Komisaris, Perseroan memilih calon

dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak.

pemimpin yang dinilai mempunyai personal quality yang baik, pengalaman dan keahlian yang memadai untuk menduduki

Selama tahun 2016, KNRR telah menyelenggarakan rapat

jabatan pimpinan setingkat di bawah Direksi dan Direktur

sebanyak 35 kali, dengan tingkat kehadiran anggota KNRR

Anak Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi anggota

sebagai berikut:

Direksi Perseroan di masa yang akan datang yang bersumber dari kalangan pejabat internal Perseroan.

Tabel Kehadiran Anggota KNRR dalam Rapat KNRR dan Kegiatan-kegiatan KNRR Tahun 2016 Nama

Jabatan


Kehadiran dalam Rapat

Persentase (%)

Refly Harun

Ketua

35

22

62,86

Agus Suharyono *

Wakil Ketua

32

16

50,00

Vera Diyanty *

Anggota

32

28

87,50

Abram Elsajaya Barus *

Anggota

32

25

78,13

Akhmad Syakhroza **

Wakil Ketua

3

3

100,00

Eduard T. Pauner **

Anggota

3

2

66,67

Nasikhin Ahsanto **

Anggota

3

3

100,00

Rata-rata

77,88

Keterangan: * Menjadi anggota KNRR sejak April 2016. ** Menjadi anggota KNRR sampai dengan Maret 2016. Catatan:

· ·

340

Ketidakhadiran anggota KNRR dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan. Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota KNRR.







Lampiran


Keputusan yang diambil dalam Rapat KNRR Jasa Marga telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Risalah rapat ditandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota KNRR yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Remunerasi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Anggota KNRR yang bukan anggota Dewan Komisaris memperoleh remunerasi yang terdiri dari honorarium sebesar Rp 20.450.000,- per bulan. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Nominasi, Remunerasi dan Risiko Pada tahun 2016, indikator kinerja kunci atau key performance indicator (KPI) KNRR berhasil mencapai nilai total 81. Tabel Pencapaian KPI KNRR Tahun 2016 No.

Perspektif

Bobot (%)

Indikator

Realisasi

Nilai

1

Pengawasan dan Pemberian Saran/ Nasihat Bidang Nominasi dan Remunerasi

30

Laporan Review dan Pemberian 1 (satu) Laporan saran atas Bidang Remunerasi dan Nominasi

25

2

Pengawasan dan Pemberian Saran/ Nasihat Bidang Risiko

30

Laporan Review dan Pemberian saran atas Bidang Risiko Usaha baik usaha jalan Tol maupun Non-tol

25

3

Pengawasan dan Pemberian Saran/ Nasihat Bidang Investasi dan Risiko Usaha serta Pelaksanaan Tugas-tugas Arahan Dewan Komisaris

30

Laporan Review dan Pemberian 1 (satu) Laporan saran atas Bidang Investasi baik Usaha jalan Tol maupun Non Tol

25

4

Ketertiban Administrasi Pelaporan

10

1 Prog Kerja 2016 1 Lap Hasill Self Assessment 4 Lap Triwulanan

1 (satu) Laporan Program Kerja 2016 1 (satu) Laporan Hasil Self Asssessment 3 (tiga) Laporan Triwulan

6

TOTAL

81

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi

Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang

dan Risiko

Nominasi

Berdasarkan tugas dan fungsinya, KNRR memberikan

Pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang

dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melakukan

Nominasi dilakukan dengan cara melakukan review terhadap

pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang

kebijakan dan sistem nominasi di Perseroan. Dalam hal ini

nominasi, remunerasi, dan risiko. Sesuai dengan tugas

KNRR telah melakukan rapat koordinasi sebagai sarana

dan fungsi tersebut, program dan kegiatan KNRR dapat

untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sistem

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Nominasi; (2) Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Remunerasi; dan (3) Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Investasi dan Risiko Usaha.



341

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




nominasi Perseroan dan pelaksanaannya, serta melakukan

dengan kebutuhan tingkat keahlian yang dibutuhkan

diskusi dengan Unit Kerja terkait yang menangani nominasi.

dari jabatan tersebut. Dengan demikian, calon yang

Selain itu, KNRR juga melakukan desk study dan rapat

terpilih akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung

internal untuk merumuskan saran dan masukan kepada

jawab posisi tersebut dengan baik dan memberikan

Dewan Komisaris. Saran dan masukan tersebut menjadi

kontribusi bagi pencapaian target-target Perseroan

bahan masukan Dewan Komisaris dalam menjalankan

sesuai bidang tugasnya.

fungsi pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang nominasi.

Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Remunerasi

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilakukan

Pengawasan dan perumusan saran di bidang remunerasi

pada tahun 2016, KNRR memberikan memberikan beberapa

telah dilakukan dengan cara melakukan review terhadap

saran dan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai

kebijakan dan sistem remunerasi di Perseroan. Review

berikut:

dilakukan dengan tetap merujuk pada sistem remunerasi

1.

Penjaringan calon pejabat harus berbasis pada

berbasis kinerja telah mulai ditransformasikan sejak Jasa

kompetensi, dan dilakukan dengan berpedoman

Marga melakukan IPO tahun 2007. Hal ini dilakukan

pada penghormatan atas Hak Asasi Manusia yang

dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang

berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate

ada di Perseroan yaitu Surat Keputusan Direksi No. 122.1/

Governance yaitu profesionalisme, transparansi,

KPTS/2014 yang telah ditetapkan menggantikan peraturan

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan

yang sebelumnya untuk mewujudkan sistem remunerasi yang

kewajaran.

berbasis kinerja tersebut.

2.

3.

Direksi BUMN wajib menyampaikan calon Direksi terpilih kepada Dewan Komisaris disertai dengan

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem remunerasi

penjelasan mengenai proses penjaringan, proses

berbasis kinerja tersebut, termasuk dalam hal ini program

penilaian dan proses penetapan calon Direksi terpilih.

pensiun dini, KNRR memberikan beberapa saran dan

Selanjutnya Dewan Komisaris akan melakukan

masukan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

penilaian terhadap proses penjaringan, proses penilaian

1. Perlu dibuat kebijakan strategis terkait SDM dengan

dan proses penetapan calon Direksi untuk memberikan

kebutuhan SDM yang diperlukan dan ketersediaan

penetapan tertulis.

serta kompetensi SDM yang ada. Kebijakan tersebut

Memberikan usulan untuk penetapan kriteria yang

harus dibuat dengan dampak yang minimal terhadap

ditetapkan penilaian kelayakan dan kompetensi dari

gejolak yang akan terjadi di kalangan karyawan, karena

para calon pejabat untuk dapat diajukan sebagai calon

dikhawatirkan dapat menggangu stabilitas operasional

direksi anak perusahaan dengan merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012

4.

tentang Pedoman Pengangkatan Direksi Anak

karyawan dan konsekuensi besaran biaya yang

Perusahaan BUMN dan Anggota Dewan Komisaris

dibutuhkan untuk program pensiun dini. Target jumlah

Anak Perusahaan BUMN.

karyawan dan besaran biaya disesuaikan dengan

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan yang

kemampuan Perseroan, dan kemudian dilakukan

mengatur bahwa Direksi meminta persetujuan tertulis

pentahapan waktu pelaksanaan program pensiun dini

kepada Dewan Komisaris sebelum menetapkan seseorang sebagai Direksi Anak Perusahaan. 5.

6.

342

Perseroan. 2. Perlunya dilakukan penghitungan mengenai jumlah

yang terukur dan terikat dalam target waktu yang tegas. 3. Dengan dikeluarkannya peraturan baru berupa

Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi

diterapkannya BPJS sebagai penjamin tunjangan

dari para calon pejabat dan jabatan keahlian

kesehatan karyawan memungkinkan adanya penurunan

agar mampu memenuhi kompetensi dasar yang

kualitas dalam tunjangan kesehatan. Untuk itu dinilai

dipersyaratkan dalam suatu posisi jabatan.

perlu dikeluarkan pengaturan tunjangan kesehatan

Peningkatan kemampuan dan kompetensi hendaknya

bagi karyawan ini dimana fasilitas yang tidak terlayani

dilakukan dalam suatu program pengembangan SDM

dengan BPJS dapat digantikan atau ditambahkan dengan

yang terstruktur dan didesain secara khusus sesuai

tambahan tunjangan kesehatannya sehingga tetap







Lampiran


mendapat tunjangan kesehatan seperti yang sebelumnya.

memberikan penjelasan terhadap Perjanjian dalam

Pengaturan tambahan tunjangan kesehatan di luar

pembentukan Anak Perusahaan dan PPJT yang akan ditandatangani.

BPJS tersebut hendaknya mempertimbangkan aspirasi karyawan dan kemampuan Perseroan.

3.

Dalam rangka mendukung kegiatan investasi Perseroan dan operasionalisasi jalan tol, KNRR memberikan

Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Risiko dan Investasi

masukan dan rekomendasi untuk: a.

Biaya Depresiasi dibebankan berdasarkan jumlah lalu

Pada tahun 2016, pengawasan dan pemberian saran/

lintas. Dengan demikian, anak perusahaan jalan tol

nasihat di bidang risiko dan investasi dilakukan dengan cara

yang baru beroperasi tidak terbebani kerugian yang

melakukan kegiatan review atas usulan rencana investasi

sangat besar pada masa awal operasi yang selama ini diakibatkan besarnya biaya depresiasi.

dan risiko-risiko yang melekat, serta pemantauan atas pelaksanaan investasi tol dan non-tol dalam aspek risiko dan

b.

Pengoperasian dan Pemeliharaan akan dikelola oleh anak perusahaan yaitu PT Jasa Layanan Operasi

mitigasi yang dilakukan.

dan PT Jasa Layanan Pemeliharaan. Berdasarkan Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi tersebut, KNRR

hasil perhitungan, Financial Enginering atas Biaya

telah memberikan beberapa saran dan masukan sebagai

Pemeliharaan dan Biaya Operasional akan memberikan

berikut:

peningkatan atas Total Aset Anak Perusahaan Jalan

1.

Tol.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian proyekproyek jalan tol, permasalahan yang dihadapi secara

4.

ruas jalan tol yang akan dilaksanakan Perseroan, agar

yang mengakibatkan realisasi penyelesaian proyek

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

mengalami kemunduran. Dalam hal ini, disarankan

a.

suatu ruas jalan tol akan memberikan risiko

memberikan dukungan kepada Anak Perusahaan dalam

meningkatnya tarif jalan tol untuk menjaga tingkat

hal koordinasi dengan pihak P2T, dan juga instansi

kelayakannya. Penambahan tarif ini perlu dievaluasi

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

a.

secara cermat. b.

Perseroan, perlu selalu melakukan evaluasi kemampuan

jalan tol dilakukan review kelayakan untuk mengikuti

keuangan Perseroan dalam membiayai proyek-proyek

pelelangan suatu ruas jalan tol. Direksi perlu

jalan tol yang sedang berjalan serta rencana proyek-

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

proyek jalan tol yang baru agar kesehatan keuangan Perseroan tetap terjaga.

Pada tahapan prakualifikasi, apabila Jasa Marga c.

Dalam memperhitungan biaya investasi suatu proyek

mitranya supaya tidak memberikan risiko di

agar memperhitungkan dampak finansial atas risiko

kemudian hari terkait dengan penyetoran modal Anak

bencana yang kemungkinan dapat terjadi pada proyek tersebut.

Perusahaan.

c.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan investasi

Dalam rangka meningkatkan perluasaan investasi

membentuk konsorsium perlu memastikan kemampuan

b.

Adanya tambahan dukungan pada biaya konstruksi

kepada Dewan Komisaris agar Direksi Jasa Marga

terkait di pusat, khususnya Kementerian Agraria dan 2.

Dalam memberikan persetujuan investasi pada ruas-

umum adalah keterlambatan pembebasan lahan

Selanjutnya apabila lulus tahap prakualifikasi,

5.

Dalam rangka penambahan investasi ruas jalan tol

sebelum memasukkan penawarannya, Direksi agar

saat Perseroan menggandeng mitra untuk berinvestasi

menyampaikan penjelasan terhadap profil rencana

dalam suatu proyek, perlu selalu mempertimbangkan

usaha dan risiko terhadap penyelenggaraan jalan tol

kemampuan dan risiko finansial mitra konsorsium

yang akan ditawar.

berinvestasi tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk

Apabila Jasa Marga ditetapkan sebagai pemenang

menjaga keberlangsungan pendanaan proyek yang

lelang maka untuk membentuk Anak Perusahaan

diinvestasikan tersebut dan mengurangi kemungkinan

sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas jalan

risiko Perseroan menanggung beban pendanaan

tol yang telah dimenangkan dan menandatangani

apabila mitra tidak mempu menyetorkan dananya.

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Direksi agar



343

Profil Jasa Marga

6.

Ikhtisar 2016


Dalam evaluasi pengelolaan risiko dalam RKAP Perseroan perlu ditambahkan risiko komersial dalam assesment risiko pada anak perusahaan dan perlunya pemisahan risiko controllable dan risiko uncontrollable pada assessment risiko anak perusahaan jalan tol.

7.

Dalam rangka rencana pengelolaan pengusahaan jalan tol milik Perseroan dan BUJT lain yang ada di Jalan Tol Trans Jawa perlu dilakukan kajian awal yang antara lain meliputi aspek legal, operasional dan keuangan untuk memberikan gambaran secara umum nilai positif ataupun keuntungan dari kerja sama ini.

8.

Laporan Direksi


Perencanaan investasi di jalan tol harus tetap memperhatikan ketersediaan dan kemampuan sumber

Sekretaris Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki Sekretariat Dewan Komisaris yang melakukan kegiatan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Kesekretariatan Dewan Komisaris dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-048/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Penetapan Sekretariat Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Organ Kesekretariatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 1.

Sekretaris Dewan Komisaris.

2.

Staf Urusan Pemantauan Penerapan Good Corporate Governance dan Penyelenggaraan Rapat Dewan

daya pada Perseroan dalam jangka panjang sehingga tidak akan membebani kelangsungan dan kestabilan Perseroan dalam jangka panjang. 9.

Dalam memberikan tambahan modal pada proyek properti perlu dilengkapi dengan kajian pasar yang dapat memberikan gambaran risiko usaha pada properti tersebut.

10. Perlu kecermatan dan kehati-hatian sebelum mengakuisisi rencana pembelian aset dalam perencanaan pembelian properti oleh anak perusahaan untuk menghindari kerugian akibat pembelian properti

Komisaris. 3.

Staf Urusan Tata Usaha dan Administrasi Persuratan.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara rinci fungsi Sekretaris Dewan Komisaris antara lain: 1.

Menyusun program kerja/agenda rapat Dewan Komisaris selama satu tahun.

2.

Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat dan bahan rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi

tersebut

Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi. 3.

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko



Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

4.

Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk maupun surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.

Refly Harun

5.

Menyusun konsep surat-surat Dewan Komisaris, baik surat keputusan Dewan Komisaris maupun surat

Ketua

Dewan Komisaris kepada Direksi dan/atau kepada pihak lain. 6.

Dewan Komisaris dan Key Performance Indicator

Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dapat dilihat di bagian Profil Jasa Marga.

Menyusun Konsep Rencana Kerja dan Anggaran Kinerja Dewan Komisaris.

7.

Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut keputusankeputusan rapat Dewan Komisaris dan melaporkan hasilnya kepada Anggota Dewan Komisaris.

8.

Memantau dan memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Dewan Komisaris.

9.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama satu tahun untuk disampaikan ke RUPS.

344






10. Menyusun laporan tahunan Dewan Komisaris, termasuk


Lampiran


10. Merevisi uraian pembagian tugas Dewan Komisaris

laporan hasil self assessment penilaian kinerja Dewan

untuk disesuaikan dengan uraian tugas Direksi sesuai

Komisaris.

struktur organisasi baru/perubahan nomenklatur Direksi hasil RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2016.

11. Memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris.

11. Menyiapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tahun 2016 dan surat-surat persetujuan Dewan Komisaris

12. Mengoordinasikan anggota Komite jika diperlukan

tahun 2016.

dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris. 13. Bertindak sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain. 14. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Hasil pelaksanaan tugas-tugas pokok Sekretaris Dewan

Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary memiliki

Komisaris tahun 2016 di antaranya sebagai berikut : 1.

Usulan Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris Tahun 2016 dan Key Performance Indicator (KPI) Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2016, yang disetujui dan disahkan Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.

2.

Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Komisaris tahun 2016 dan rapat-rapat koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi dan mendukung persiapan rapat koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi yang penyelenggaraanya dilakukan oleh Direksi.

3.

Pengaturan dan penyelenggaraan 10 kali kunjungan kerja Dewan Komisaris ke kantor-kantor Cabang Jasa Marga.

4.

Membuat risalah rapat-rapat Dewan Komisaris selama tahun 2016 dan menyampaikan risalah rapat yang asli ke Corporate Secretary.

5.

Menyusun laporan tahunan Dewan Komisaris tahun Buku 2016 sebagai bagian dari Laporan Tahunan Jasa Marga 2016.

6.

Menyusun Laporan Hasil Self Assessment Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2016 dan dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.

7.

Menyusun Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak lanjut Keputusan rapat-rapat Dewan Komisaris tahun 2016 .

8.

Menyusun Laporan Hasil Penilaian Penerapan GCG di lingkungan Dewan Komisaris tahun 2015 dan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya.

9.

Menyusun RKAP Dewan Komisaris tahun 2017 dan setelah disetujui Dewan Komisaris disampaikan ke Direksi.


peranan penting untuk memastikan aspek keterbukaan perusahaan terbuka. Keberadaan Corporate Secretary sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35-POJK.04-2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yang pada dasarnya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemegang saham dan investor bagi perusahaan publik. Tugas dan tanggung jawab pokok Corporate Secretary meliputi komunikasi internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) Perseroan, serta pengelolaan hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan Perseroan dikelola berdasarkan prinsipprinsip good corporate governance. Dalam struktur organisasi Perseroan, Corporate Secretary bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Struktur Organisasi Corporate Secretary Unit Corporate Secretary Jasa Marga dikepalai oleh Mohammad Sofyan yang diangkat menjadi Corporate Secretary berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P6a/2015 tanggal 01 Juli 2015. Berdasarkan Keputusan Direksi Direksi No. 70/KPTS/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Unit Corporate Secretary terdiri dari beberapa Departemen sebagai berikut: 1.

Departemen Corporate Governance.

2.

Departemen Investor Relations.

3.

Departemen Corporate Communications.

4.

Departemen Corporate Relations.


345

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Bagan Struktur Organisasi Corporate Secretary

Corporate Secretary

Corporate Governance

Investor Relations

Corporate Communication

Corporate Relations

Tugas Corporate Secretary adalah: •

Mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dan menjalin hubungan baik antara Perseroan dengan para pihak lembaga penunjang industri pasar modal dan regulator pasar modal.

•

Memastikan Perseroan menjalankan prinsip GCG serta mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

•

Menyelenggarakan kegiatan RUPS Perseroan.

•

Menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara Direksi/Manajemen dengan stakeholders dalam rangka membangun citra

•

Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pengurus Perseroan serta memfasilitasi hubungan Perseroan/pimpinan

Perseroan. dengan para stakeholders. Pelaksanaan Tugas Corporate Secretary Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Secretary sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan RUPS a.

RUPS Tahunan: Jakarta, 30 Maret 2016

b.

RUPS Luar Biasa: Jakarta, 29 Agustus 2016

2. Penyelenggaraan kegiatan terkait investor relations a.

Public Expose: Jakarta, 19 Desember 2016

b.

Site Visit: Jalan Tol Semarang-Solo, 13 April 2016

c.

Non-Deal Roadshow: Jakarta-Kuala Lumpur-Singapore, 20-27 Oktober 2016

d.

Investor Conference No.

Waktu (tgl/bln/thn)

Tempat

1

28/01/2016

Jakarta

2

11-12/08/2016

Bali

3

15-16/08/2016

Singapore

4

01-02/11/2016

Jakarta

3. Penyelenggaraan kegiatan terkait corporate communications meliputi:

346

a.

Iklan Advertorial (9 kali)

b.

Iklan Display (14 kali)

c.

Iklan Pengumuman (15 kali)

d.

Press Release (68 kali)

e.

Press Conference (7 kali)

f.

Media Visit (4 kali)

g.

Media Briefing (8 kali)

h.

Talkshow Televisi (11 kali)

i.

Live Conference (22 kali)

j.

Wawancara (23 kali)

k.

Press Tour (3 kali)

l.

Pameran (8 kali)







Lampiran


4. Penyelenggaraan kegiatan terkait stakeholders meliputi: a.

Temu Pelanggan Jalan Tol.

b.

Komunikasi dan/atau koordinasi di antaranya dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DPR, DPRD, dan lain-lain.

5.

Penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat Direksi serta Rapat Koordinasi Dewan Komisaris-Direksi.

6.

Penyelenggaraan kegiatan GCG, di antaranya: a.

Penandatanganan Pakta Integritas.

b.

Pengelolaan Whistleblowing System.

c.

Pengelolaan dan sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

d.

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Kategori I Tahun Penilaian 2015.

e.

Assessment GCG tahun 2016.

f.

Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan dan Evaluasi Tingkat Pemahaman Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.

g. 7.

Pengelolaan Award Perusahaan Bidang GCG.

Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kebijakan Direksi dan kegiatan internal korporat.

Riwayat Jabatan dan Pengembangan Kompentensi Riwayat jabatan singkat Corporate Secretary Perseroan Mohammad Sofyan dalam 10 tahun terakhir serta dan program pelatihan dan pengembangan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel Riwayat Jabatan Singkat Corporate Secretary No. 1

Nama Jabatan Corporate Secretary

Satuan Kerja Divisi Corporate Secretary

Terhitung Mulai Tanggal (tgl/bln/thn) 01/07/2015

2

VP Corporate Planning

Divisi Corporate Planning

01/03/2012

3

Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Perusahaan

Divisi Corporate Planning

09/08/2010

4

Kepala Bagian Analisa Pengembangan Teknologi

Divisi Information Technology

25/08/2008

5

Kepala Seksi Program Administrasi Teknik, Studi dan Perencanaan

Divisi Highway & Traffic Engineering

01/02/2005

6

Kepala Sub Bagian Jalan dan Jembatan

Divisi Highway & Traffic Engineering

18/11/2002

Tabel Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Corporate Secretary Tahun 2016 No.

Materi

1

Kebijakan Pemerintah Terkini dan Kendala yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha

2

Indonesia Business Development (IBD) Expo 2016

3

Seminar dan FGD “Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Holding BUMN”

4

International Conference on ERM 2016

Waktu Pelaksanaan (tgl-bln-thn)

Tempat

03/05/2016

Jakarta

08-09/09/2016

Jakarta

13/10/2016

Medan

08-09/12/2016

Bali

Profil Corporate Secretary Mohammad Sofyan adalah warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta dan diangkat menjadi Corporate Secretary berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015 tanggal 01 Juli 2015. Profil Corporate Secretary dapat dilihat di bagian Profil Jasa Marga.



347

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Unit Internal Audit Fungsi Audit Internal di Jasa Marga dijalankan oleh Unit

Pengangkatan dan Pemberhentian Head of Internal Audit

Internal Audit. Di dalam melaksanakan perannya, Unit Internal

Internal Audit dipimpin oleh seorang Head of Internal Audit

Audit bekerja secara profesional, obyektif, dan independen,

yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas

serta selalu diposisikan sebagai mitra strategis yang dapat

persetujuan Dewan Komisaris. Head of Internal Audit dibantu

dipercaya oleh Manajemen. Unit Internal Audit membantu

oleh AVP Program Planning & Controlling dan AVP Internal

Direktur Utama dalam melaksanakan audit internal

Management serta Group of Auditors.

Perseroan, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola perusahaan serta

Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit

memberikan saran perbaikan.

Sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku, Internal Audit merupakan unit yang independen

Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Perseroan

terhadap unit-unit yang lain dan secara langsung

merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan Perseroan untuk memberikan keyakinan

Organisasi Unit Internal Audit ditetapkan dalam Struktur

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

Organisasi Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi No.

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

111/KPTS/2016 tanggal 30 Juni 2016.

pengamanan aset Perseroan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Unit Internal Audit

HEAD OF INTERNAL AUDIT

GROUP OF AUDITORS

DEPARTEMEN PROGRAM PLANNING AND CONTROLLING

DEPARTEMEN INTERNAL MANAGEMENT

SEKSI PROGRAM CONTROLLING

SEKSI INTERNAL ADMINISTRATION

SEKSI AUDIT RESULTS

Unit Internal Audit Jasa Marga dipimpin oleh Haris Prayudi, yang menjabat sebagai Head of Internal Audit sejak 01 Juli 2015, berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015 tanggal 29 Juni 2015. Jumlah personel Unit Internal Audit pada akhir tahun 2016 berjumlah 20 orang dengan 8 orang di antaranya memiliki kualifikasi Qualified Internal Auditor (QIA).

348







Lampiran


Tabel Jumlah Personil Unit Internal Audit No.

Jumlah Personil

Unit Internal Audit

1

Head of Internal Audit

1

2

AVP Program Planning and Controlling

1

3

AVP Internal Management

1

4

Audit Result Manager

1

5

Program Controlling Manager

1

6

Internal Administration Manager

1

7

Assistant Manager Program Controlling

1

8

Senior Officer Administration Information and Reporting

-

9

Senior Officer Internal Administration

1

10

Senior Auditor

5

11

Auditor

3

12

Junior Auditor

-

13

Assistant Auditor

2

14

Seksi Office Administration

2

TOTAL

20

Pedoman Kerja Internal Audit

Secara garis besar, Internal Audit Charter memuat:

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Internal Audit

1.

Definisi Audit Internal.

berpedoman pada Piagam Audit Internal dan Manual Audit

2.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit.

Internal, Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang disusun

3.

Peran dan Fungsi Internal Audit.

dengan menggunakan pendekatan Risk-Based Audit

4.

Wewenang Internal Audit.

Planning (Perencanaan Audit Berbasis Risiko).

5.

Kode Etik Auditor Internal Audit.

6.

Persyaratan Auditor Internal Audit.

Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal ditetapkan

7.

Pertanggungjawaban Internal Audit.

berdasarkan Keputusan Direksi No. 59/KPTS/2013 tanggal

8.

Larangan Perangkapan Tugas.

28 Maret 2013. Selain sebagai pedoman kerja, Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar

Kode Etik Auditor Internal

keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, selain mematuhi

Internal Audit. Oleh karena itu, Piagam Audit Internal dan

Code of Conduct Perseroan yang berlaku secara umum,

Manual Audit Internal juga disebarluaskan agar diketahui

Internal Audit juga memiliki Kode Etik Auditor yang tercantum

oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga

di dalam Internal Audit Charter, yang di antaranya adalah:

terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam

1.

Auditor Internal harus menunjukkan kejujuran,

mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan. Piagam Audit

obyektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan

Internal dan Manual Audit Internal telah dimiliki sejak 01

tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.

Maret 2003 dan pada tanggal 28 Mei 2009 dan tanggal 28

2.

Auditor Internal harus menunjukkan loyalitas terhadap

Maret 2013 telah dilakukan revisi sesuai dengan peraturan

organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani.

perundangan yang berlaku. Secara berkala, Piagam

Namun demikian, Auditor Internal tidak boleh

Audit Internal dan Manual Audit Internal dikaji ulang dan

secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang

disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan

menyimpang (aktivitas ilegal) atau melanggar hukum.

yang berlaku.



349

Profil Jasa Marga

3.

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam

sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan

tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan

memperbaiki operasional bisnis Jasa Marga.

profesi audit internal atau mendiskreditkan 4.

organisasinya.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit sesuai Internal

Auditor Internal harus menahan diri dari kegiatan-

Audit Charter meliputi:

kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan

1.

yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan

2.

Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.

memenuhi tanggung jawab profesinya secara obyektif. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam

3.

dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,

pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya yang

operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi

pertimbangan profesinya.

dan kegiatan lainnya. 4.

obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua

dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi

tingkat manajemen. 5.

Audit.

9.

Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan

Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya

Komisaris.

agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Internal 8.

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang

Auditor Internal hanya melakukan jasa-jasa yang profesional yang dimilikinya.

7.

Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi

bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi 6.

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) dan

kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan 5.

Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan.

kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan

6.

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Auditor Internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam

7.

Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

pelaksanakan tugasnya dan Auditor Internal tidak boleh

8.

Melakukan Manajemen Audit Internal di Anak

menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan

Perusahaan sebagai penugasan khusus dari Direktur

keuntungan pribadi yang melanggar hukum dan dapat

Utama, dalam rangka melakukan bimbingan (guidance),

menimbulkan kerugian organisasi.

pengawasan (supervision), pembelajaran (learning)

Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan

dan konsultasi (consulting) dalam mempersiapkan dan

perundang-undangan, anggaran dasar dan/

melaksanakan Audit Internal di Anak Perusahaan.

atau peraturan Perseroan, Auditor Internal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

melaksanakan tugasnya.

Internal Audit dan Sertifikasi Profesi Audit

10. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Auditor Internal

Perseroan senantiasa melakukan program peningkatan

harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang

kompetensi personil Internal Audit dengan melakukan

diketahuinya yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap

program pengembangan kompetensi auditor secara

dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview

sistematis dan berjenjang. Secara umum kebijakan

atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar

pengembangan kompetensi pada tahun 2016 ditempuh

hukum.

dengan 2 (dua) cara, yaitu:

11. Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitasnya dan kualitas

1.

Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal

2.

Pengembangan kompetensi secara internal.

pelaksanaan tugasnya dan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dilakukan secara formal dalam bentuk kursus atau seminar/

350

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

lokakarya yang berkaitan dengan masalah audit baik yang

Internal Audit berperan memberikan keyakinan dan

dilaksanakan oleh Perseroan maupun lembaga pendidikan

konsultansi yang independen dan obyektif bagi manajemen

eksternal lainnya.







Lampiran


Tabel Pelatihan Audit Selama Tahun 2016 Nama Pelatihan

Jumlah Peserta

Penyelenggara

1.

Indonesia National Conference “The Art of Internal Auditing: The Future of Internal Auditing in a Changing Landscape”

IIA (The Institute of Internal Auditors)

3

2.

Pelatihan Memahami Pedoman dan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit)

2

3.

Pelatihan Pelaksanaan Sistem Manajemen Terpadu PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

JMDC (Jasa Marga Development Center)

1

4.

Sosialiasi Hukum “Tugas dan Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sebagai Suatu Badan Hukum Mandiri”

JMDC (Jasa Marga Development Center)

1

5.

Identifikasi Titik Kritis Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Sektor Publik dan Korporasi


3

6.

Pelatihan Continuous Auditing


3

7.

Workshop Asesmen Kinerja Berbasis KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) untuk Auditor Internal

DRQM (Divisi Risk and Quality Mangement)

2

8.

Seminar Nasional Internal Audit “Internal Audit: The Most Necessary Professional to Enhance and Protect Organizational Value”


5

9.

Seminar Nasional FKSPI Tahun 2016 “Strategic Partnerships”

FKSPI (Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern)

5

10. Bimbingan Persiapan Sertifikasi CFE (Certified Fraud Examiner)

LPFA (Lembaga Pengembangan Fraud Auditing)

2

11. Seminar dan Pengukuhan Gelar (Professional Internal Auditor) PIA 2016 “Peran Strategis Internal Auditor dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”


1

12. Pelatihan Audit Intern Tingkat Lanjutan I


1

13. Pelatihan Audit Intern Dasar II


3

14. Pelatihan Audit Intern Tingkat Lanjutan II


1

15. Pelatihan Audit Intern Tingkat Manajerial


1

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Internal Audit Tahun 2016 •

Audit Rutin/Audit Operasional Sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Utama, selama tahun 2016 Internal Audit telah melaksanakan pemeriksaan 22 Obyek Audit. Audit tersebut dilakukan pada Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Unit Bisnis. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dilakukan melalui mekanisme rutin setiap triwulan.

•

Audit Khusus/Audit dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Audit Khusus/Audit dengan Tujuan Tertentu dilakukan berdasarkan PKAT dan adanya permintaan dari Manajemen untuk melakukan pemeriksaan/review terhadap permasalahan tertentu yang dipandang perlu oleh Manajemen untuk dilakukan evaluasi. Pada tahun 2016, Internal Audit telah melaksanakan 2 Audit dengan Tujuan Tertentu yaitu Audit terhadap Pengadaan Barang/Jasa dan Audit Manajemen Lahan Kelola Perseroan.



351

Profil Jasa Marga

•

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Audit pada Anak Perusahaan

Evaluasi Kinerja Unit Internal Audit

Pelaksanaan audit pada Anak Perusahaan dilakukan

Kinerja Internal Audit diukur dan dinilai dari pencapaian Key

atas permintaan dari Anak Perusahaan yang

Performance Indicators (KPI). Terdapat 13 Indikator yang

sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan

dapat diukur serta dinilai secara tahunan dan merupakan

Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan.

bentuk kontrak manajemen antara Head of Internal Audit

Pelaksanaan audit untuk Anak Perusahaan dilakukan

dengan Direksi. Indikator yang memiliki bobot yang besar di

dengan membentuk Tim Audit Gabungan antara para

dalam KPI adalah:

pemegang saham

•

Efiensi biaya pelaksanaan audit

•

Pemenuhan permintaan audit dari manajemen

Hasil Audit Unit Internal Audit

•

Ketepatan waktu pembuatan laporan akhir

Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas

•

Ketepatan waktu penyelesaian Risk-Based Internal Audit Planning

pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan serta

•

Pelaksanaan rencana audit

melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas atas seluruh

•

Pencapaian program kerja unit

aktivitas Perseroan (bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya).

Untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan rekomendasi telah ditindaklanjuti, telah diatur dengan mekanisme kontrol

Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit

melalui suatu Instruksi Direksi tentang Kewajiban Auditee

disampaikan kepada Direktur Utama yang selanjutnya

untuk melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi Internal

rekomendasi dari hasil audit tersebut diperhatikan dan

Audit pada setiap akhir triwulan kepada Direktur Utama.

menjadi referensi dalam pelaksanaan tindak lanjutnya. Laporan hasil audit pada saat yang bersamaan juga disampaikan kepada Komite Audit.

Profil Head of Internal Audit Unit Internal Audit Jasa Marga dipimpin oleh Haris Prayudi,

Kegiatan Pendukung Audit Lainnya

yang menjabat sebagai Head of Internal Audit sejak 01 Juli

Selain kegiatan audit rutin, Internal Audit telah meningkatkan

2015, berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015

manajemen audit dengan menggunakan aplikasi komputer

tanggal 29 Juni 2015.

(Audit Management System/AMS). Semua kegiatan audit mulai dari Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), Penjadwalan/

Profil Head of Internal Audit dapat dilihat di bagian Profil Jasa

Penugasan Tim Audit, Pelaksanaan di lapangan (field work),

Marga.

Pelaporan Audit dan Monitoring Tindak Lanjut hasil audit dikelola dengan Audit Management System/AMS.

352







Lampiran


Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan

Tujuan Sosialisasi SPIP dan rencana ke depannya antara lain

oleh Jasa Marga mengacu pada Pasal 26 Peraturan Menteri

adalah:

Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011

•

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan komponen dalam SPIP.

Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good •

Perseroan dapat memastikan bahwa SPIP telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Jasa

Melalui Keputusan Direksi No. 174/KPTS/2013 tentang

Marga.

Good Corporate Governance (GCG), ditetapkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) yang

Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

Perusahaan

yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan

Dari Laporan-laporan Hasil Audit yang kemudian

seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai

dikelompokkan sesuai dengan kategori sasaran (objectives)

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

dan komponen dalam SPIP (kerangka COSO), dilakukan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

analisis secara periodik tahunan sehingga dengan demikian

pengamanan aset Perseroan dan ketaatan terhadap

dapat dilakukan peningkatan (improvement) untuk

peraturan perundang-undangan.

komponen-komponen yang memerlukannya. Analisis Hasil Audit tersebut juga dilakukan untuk mengukur keefektifan

Sistem Pengendalian Internal di Perseroan mengadopsi

dari pencapaian sasaran SPIP (operasional Perseroan,

konsep Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of

keakurasian/keandalan laporan-laporan Perseroan, serta

the Treadway Commision yang terdiri dari 5 (lima) komponen

kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang

Sistem Pengendalian Internal yang efektif:

berlaku).

1.

Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

2.

Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Perseroan juga telah melakukan evaluasi atas efektivitas

3.

Kegiatan Pengendalian (Control Activites)

pengendalian internal atas laporan keuangan Perseroan

4.

Informasi dan Komunikasi (Information &

yang berakhir pada 31 Desember 2016 sesuai dengan

Communication)

kriteria yang ditetapkan oleh Committee of Sponsoring

Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)

Organizations (COSO) of The Treadway Commision.

5.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perseroan Direksi menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang

menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal atas

efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan dan

laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31

Unit Internal Audit membantu Direktur Utama untuk menilai

Desember 2016 telah berjalan secara efektif.

efektivitas pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan dengan melakukan audit intern keuangan dan operasional Perseroan. Sosialisasi Pemahaman Kerangka SPIP Sejalan dengan kerangka Pengendalian Internal yang telah dimiliki oleh Perseroan, Internal Audit Unit juga terus melakukan sosialisasi tentang pemahaman prinsip-prinsip Pengendalian Internal berbasis COSO tersebut kepada Unit Kerja di lingkungan Perseroan di seluruh level Jabatan melalui program pelatihan dan workshop yang dilakukan bersama Jasa Marga Development Centre (JMDC).



353

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Laporan Manajemen Risiko

Ro

D is cu ss un d ta b le

em m M an aj io n S is te

o en R is ik

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan

Sistem manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan yang

menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak

sistematis, terstruktur, dan terintegrasi untuk mengantisipasi

terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan

suatu ketidakpastian atau kerugian yang mungkin terjadi

dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan.

dalam pengelolaan Perseroan yang meliputi 3 (tiga)

Mengingat bisnis jalan tol merupakan investasi besar dengan

bidang utama yaitu bidang pengembangan bisnis jalan tol,

pengembalian jangka panjang dan memiliki ketidakpastian

pengoperasian jalan tol dan pengembangan usaha lain serta

tinggi selama masa pembangunan serta pengoperasiannya,

5 (lima) bidang pendukung yaitu bidang keuangan, sumber

maka penerapan manajemen risiko menjadi semakin

daya manusia, teknologi informasi, dan bidang lainnya.

penting bagi gerak langkah Jasa Marga dalam menjalankan usahanya.

Perjalanan Pengelolaan Risiko Jasa Marga Sejak tahun 2007, Jasa Marga telah menerapkan Sistem

Manajemen risiko membantu pengambilan keputusan

Manajemen Risiko yang berbasis pada standar AS/NZS

dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya

4360:1999 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi

terhadap pencapaian tujuan strategis Perseroan. Menyadari

No. 139/KPTS/2007 tentang Manual Pengelolaan Risiko.

akan risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan secara proaktif

Selanjutnya, dengan terbitnya ISO 31000:2009 pada tanggal

berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko

31 Oktober 2009, Jasa Marga melakukan tinjauan manajemen

di Perseroan. Untuk dapat memperoleh legitimasi di seluruh

untuk mengubah pedoman penerapan manajemen risiko

organisasi, kebijakan penerapan manajemen risiko perlu

dengan standar baru yang berorientasi pada Enterprise

ditegaskan melalui komitmen manajemen yang disesuaikan

Risk Management (ERM) dengan menerbitkan Keputusan

dengan aturan yang berlaku.

Direksi Jasa Marga No. 129.2/KPTS/2010 tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

354







Lampiran


Skema perjalanan Jasa Marga dalam menerapkan manajemen risiko dapat dilihat pada Roadmap Pengembangan Sistem Manajemen Risiko di bawah ini. Roadmap ini di-update setiap tahun mengikuti perkembangan lingkungan serta kebijakan internal dan eksternal Perseroan.

Bagan Roadmap Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Jasa Marga

2015-2017

Sasaran RJPP

Hasil Risk Maturity Level

GAP

11 PRINSIPPRINSIP ISO 31000: 2009 PerMen BUMN: PER1/MBU2011

Semua keputusan strategis mempertimbangkan hasil analisa risiko Perusahaan terhindar dari risiko kerugian

Curen GAP

Penyebab

1. Masih terdapat perbedaan pemahaman. 2. Belum merupakan bagian terpadu (integrasi) dalam proses organisasi. 3. Belum secara signifikan memberi nilai tambah dan melindungi nilai perusahaan. 4. Belum merupakan bagian dari pengambilan keputusan. 5. Belum terstruktur dan tepat waktu. 6. Belum sepenuhnya transparan dan insklusif. 7. Belum memiliki data historikal yang memadai. 8. Belum secara konsisten melakukan review sesuai dengan kondisi terkini.

1. Pemahaman para risk owner, risk asesor, risk officer masih kurang. 2. Proses kerja yang belum terintegrasi. 3. Sosialisasi belum dilakukan secara lengkap. 4. Unit kerja belum memasukkan unsur risiko dalam proses pencapaian sasaran.

2018-2020 REVIEW & MONITORING

INTEGRASI DENGAN PROSES LAINNYA 1. Sosialisasi dan Workshop Manajemen Risiko. 2. Penyesuaian RPR RKAP dan Lap. Tindak Lindung secara online. 3. Manajemen Risiko terintegrasi dalam Perencanaan Strategis (RJPP/ RKAP). 4. Risk Base Audit. 5. Pengembangan dan penyusunan Risk Maturity Model. 6. Desain Penerapan sistem data base Manajemen Risiko yang sistematis dan terstruktur dengan aplikasi secara . 7. Desain Penyusunan Profil Risiko Perusahaan terintegrasi. 8. Penyusunan Risk Appetite dan Tolerance 9. Monitoring tindak lindung dan evaluasi kejadian.

1. Sosialisasi dan Workshop Manajemen Risiko. 2. Pelatihan Manajemen Risiko untuk BOD/ BOC. 3. Penyusunan RPR RKAP dan Laporan Tindak Lindung secara online. 4. Draft Pedoman Perencanaan Strategis (RJPP/ RKAP) berbasis Manajemen risiko. 5. Integrasi Sasaran Manajemen risiko dengan KPI. 6. Pengukuran Risk Maturity. 7. Risk Base Audit. 8. Laporan Manajemen Perusahaan terintegrasi dengan Manajemen Risiko.

2020-2022 MONITORING

1. Review & pengembangan sistem manajemen risiko. 2. Manajemen risiko terintegrasi: • RJPP • RKAP • Keputusan strategis lainnya • Laporan kinerja Perusahaan 3. Terbentuknya perilaku sadar risiko 4. Pengukuran Risk Maturity

Kebijakan Manajemen Risiko

Risiko dan Manual Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa

Direksi menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai


acuan dalam mencapai Sasaran Jangka Panjang Perusahaan dan Manual Manajemen Risiko sebagai wujud komitmen

Selain ISO 31000:2009, pengelolaan risiko di Perseroan juga

untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

secara luas dan terintegrasi, dalam rangka menunjang

Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

kepastian pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan,

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

serta memberikan kerangka penerapan manajemen

pada Badan Usaha Milik Negara yang direvisi dengan

risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.

internasional.

PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/

Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko

MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

di lingkungan Perseroan menggunakan ISO 31000:2009

Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

sebagai acuan dan tertuang dalam Keputusan Direksi Jasa

Negara.

Marga No. 129.2/KPTS/2010 tentang Kebijakan Manajemen



355

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


Ditandatanganinya Kebijakan Manajemen Risiko oleh

•



Menyempurnakan sistem pengelolaan risiko secara

semua Direksi menunjukkan komitmen, kesungguhan, dan

terus-menerus sesuai kondisi terkini dan mendorong

kepedulian Direksi terhadap pentingnya manajemen risiko

seluruh karyawan untuk selalu mengembangkan dan

dalam keberlangsungan hidup dan mengamankan sasaran

memelihara budaya sadar risiko dalam rangka menjaga

Perseroan.

nilai Perseroan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kebijakan Manajemen Risiko tersebut adalah sebagai berikut: •

•

Dalam rangka menerapkan kebijakan Risiko, Perseroan

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di Jasa Marga

telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate

adalah:

Governance yaitu transparency, accountability,

1.

aktivitas dan tindakan bisnis maupun pengaruh faktor

dimiringkan kecuali kata dan).

eksternal yang mengandung risiko.

Risiko harus dipahami sebagai semua peristiwa yang

2.

mungkin dapat terjadi dalam proses bisnis Perseroan dalam pencapaian sasaran bisnisnya. •

Meningkatkan kesadaran terhadap adanya dampak dari

responsibility, independency, dan fairness (semua

Semua risiko Perseroan harus dikelola secara maksimal

Menurunkan potensi frekuensi kejadian-kejadian berbahaya yang mungkin terjadi.

3.

Meminimalkan potensi kerugian sebagai dampak yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian tersebut.

dengan memanfaatkan sumber daya Perseroan

•

356

sehingga tetap berada dalam batas Toleransi Risiko

Pada 2015, Komisaris dan Direksi menyatakan komitmen

Perseroan.

penerapan manajemen risiko di lingkungan perseroan

Direksi, seluruh Karyawan dan Mitra Usaha Perseroan

dengan berdasarkan tujuh prinsip yang tertuang dalam

memiliki peran dalam pengelolaan risiko sesuai dengan

piagam penerapan sistem manajemen risiko yang telah

tanggung jawabnya masing-masing.

ditandatangani pada 13 Juli 2015.







Lampiran


Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Ketua Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur

Pada 2016, Jasa Marga tumbuh secara signifikan dengan

Keuangan.

bertambahnya ruas tol baru dan bisnis lain. Berkembangnya bisnis perseroan yang semakin menjadikan Jasa Marga

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Jasa Marga adalah

lebih intensif dalam hal pengelolaan risiko-risiko bisnisnya.

sebagai berikut:

Perseroan sadar bahwa manajemen risiko harus diterapkan

1.

di semua lini. Oleh karena itu, dibuat suatu Struktur Tata

2. Direksi.

Kelola Manajemen Risiko, dimana semua orang mempunyai

3.

Dewan Komisaris. Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko yang diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

peranan dalam membangun, mengelola dan memastikan penerapan manajemen risiko.

4.

Komite Manajemen Risiko, yang diketuai oleh Direktur

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Jasa Marga pada

5.

Divisi Risk and Quality Management sebagai fasilitator.

tahun 2016 mengalami perubahan antara lain pengelolaan

6.

Tim Sekretariat Manajemen Risiko (TS KMR).

manajemen risiko sebelumnya menjadi tanggung jawab

7.

Risk Owner (Kepala Biro/Satuan/Divisi/Cabang/Unit).

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, saat ini

8.

Risk Officer (sebagai fasilitator dalam pelaksanaan

Keuangan.

assessment).

pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab Direktur 9.

Keuangan. Dengan adanya pergantian tanggung jawab

Risk Assessor (yang melakukan assessment di setiap unit kerja).

pengelolaan risiko oleh Direktur Keuangan, secara otomatis Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Jasa Marga

DEWAN KOMISARIS

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO

DIREKSI

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

INTERNAL AUDIT CORPORATE SECRETARY

Proyek

Anak Perusahaan

DIVISI

CABANG

DIVISI RISK & QUALITY MANAGEMENT

Risk Officer

Risk Officer

Risk Officer

Risk Officer

Risk Officer

Risk Assessor

Risk Assessor

Risk Assessor

Risk Assessor

Risk Assessor

TS KMR

alur komunikasi (Sistem Manajemen Risiko) alur komando (sesuai struktur organisasi) Keterangan • Komite Nominasi Remunerasi dan Risiko diketuai oleh Komisaris dengan anggota profesional. • Komite Manajemen Risiko (KMR) diketuai oleh Direktur Keuangan dengan Divisi Risk and Quality Management sebagai sekretaris komite. • Profil Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Jasa Marga.



357

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya



Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Jasa Marga menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (Three Lines of Defense)

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Jasa Marga

Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang

menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (Three Lines

bertanggungj awab untuk memantau efektivitas pelaksanaan

of Defense) dengan proses pengelolaan risiko dilakukan

praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh risk owner,

oleh semua lini organisasi. Pada garis pertahanan pertama

menetapkan kebijakan, manual dan prosedur pengelolaan

(The First Line of Defense), setiap unit kerja baik di kantor

risiko, berperan sebagai counterpart dari masing-masing unit

pusat, cabang, anak perusahaan serta kantor proyek

kerja (risk owner) untuk berkonsultasi mengenai implementasi

berperan sebagai risk owner yang fungsinya mengendalikan

manajemen risiko masing-masing unit kerja serta melaporkan

risiko masing-masing dan bertanggung jawab untuk

perkembangan pengelolaan risiko kepada Direksi. Pada garis

menyusun rencana pengelolaan risiko serta melaporkan

pertahanan ketiga (the third line of defense), internal audit

realisasi penurunan risiko residual setiap triwulan. Garis

bertanggung jawab untuk melakukan audit berbasis risiko

pertahanan kedua (The Second Line of Defense), terdapat

serta melakukan audit terhadap pelaksanaan penerapan

Divisi Risk and Quality Management, Tim Sekretariat Komite

manajemen risiko secara keseluruhan.

Siapa Bertanggung Jawab? - 3 Garis Pertahanan untuk Sistem 2 Dewan Garis Pertahanan Pertama

Garis Pertahanan Kedua

Garis Pertahanan Ketiga

Manajemen Risiko dan Pengendalian Sehari-hari

Kerangka, Kebijakan dan Metodologi Manajemen Risiko

Jaminan dan Pengawasan Risiko yang Independen

Dewan Direksi

Unit Kerja Kantor Pusat, Cabang, Anak Perusahaan dan Proyek (Pemilik Risiko)

1. Penyusunan Rencanan Pengelolan Risiko Perusahaan 2. Penyusunan Laporan Realisasi Penurunan Risiko Residual

358


1. Divisi Risk and Quality Management 2. TSKMR (Tim Sekretariat Komite Manajemen Risiko) 3. KMR (Komite Manajemen Risiko) 1. Penyusunan Kebijakan, Manual dan Prosedur Pengelolaan Risiko 2. Konsultasi dan Monitoring pelaksanaan pengelolaan risiko 3. Melaporkan perkembangan pengelolaan risiko kepada Direksi

Dewan Komisaris

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Internal Audit Eksternal Audit 1. Audit Berbasis Risiko 2. Pemantauan, Evaluasi dan Kajian terkait Kebijakan dan strategi investasi perusahaan, kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta model pengukuran manajemen risiko.






Lampiran


Kerangka kerja manajemen risiko di Jasa Marga merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip manajemen risiko yang memberikan dasar dan penataan organisasi yang mencakup seluruh kegiatan pada semua tingkatan Perseroan. Skema kerangka kerja manajemen risiko Jasa Marga adalah sebagai berikut: Skema Kerangka Kerja Manajemen Risiko Jasa Marga

Mandat dan Komitmen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perencanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko: Pemahaman organisasi dan konteksnya. Kebijakan Manajemen Risiko. Integrasi ke dalam proses bisnis perusahaan. Penanggung risiko. Sumber daya. Pembuatan mekanisme pelaporan dan komunikasi.

Perbaikan Secara Berkelanjutan

Persiapan Manajemen Risiko

Monitoring dan Peninjauan Ulang

Kerangka Kerja Manajemen Risiko mendorong terlaksananya

d)

penerapan proses Manajemen Risiko pada berbagai

Prosedur Penyusunan Profil Risiko Perusahaan (PK/ PR/04-BMMR).

Pengelolaan Risiko secara efektif dengan menggunakan e)

Prosedur Dokumentasi dan Pelaporan (PK/PR/05BMMR).

tingkatan organisasi dan dalam konteks spesifik Perusahaan. Kerangka Kerja Manajemen Risiko pada dasarnya merupakan

f)

Prosedur Evaluasi Kejadian Risiko (PK/PR/06-BMMR).

suatu sistem manajemen dengan struktur sistem yang

g)

Prosedur Penyusunan Register Risiko (PK/PR/07-

membentuk siklus Plan, Do, Check, Action (PDCA), sehingga

BMMR).

memudahkan integrasi sistem Manajemen Risiko pada sistem manajemen Perseroan yang lainnya.

Risiko Perseroan dan Pengelolaannya Sejalan dengan komitmen Direksi Jasa Marga, untuk

Untuk mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko,

mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan

Jasa Marga telah menyusun beberapa prosedur antara lain:

efisien, maka pada setiap jenjang organisasi Perseroan yaitu

a)

Prosedur Pengelolaan Risiko (PK/PR/01-BMMR).

korporat dan unit bisnis harus menerapkan manajemen risiko

b)

Prosedur Penyusunan RPR dan PPR (PK/PR/02-

dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program

BMMR)

kerja/proyek bagi kelangsungan Perseroan. Pada tahun

Prosedur Monitoring Pelaksanaan Tindak Lindung (PK/

2016, Perseroan tetap menggunakan tata cara pengelolaan

PR/03-BMMR).

risiko yang membagi 8 (delapan) bidang risiko (sama seperti

c)

tahun 2015) yaitu bidang pengembangan usaha jalan tol,



359

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




bidang pengoperasian jalan tol, bidang pengembangan

Top Risk RKAP 2016 per Bidang

usaha non jalan tol, bidang keuangan, bidang sumber daya

Top Risk RKAP 2016 per bidang merupakan risiko tertinggi

manusia, bidang hukum/regulasi/ lingkungan jalan tol, bidang

yang telah dikelompokkan menjadi 8 (delapan) bidang yang

teknologi informasi serta bidang komunikasi dan pencitraan

merupakan hasil konsolidasi risiko dengan status risiko

perusahaan. Selain itu, perseroan telah menetapkan

tingkat tinggi yang difilter berdasarkan kriteria keberterimaan

Daftar Minimal Risiko kantor cabang dan anak perusahaan

korporat dari masing-masing unit kerja Kantor Pusat, Anak

jalan tol baik yang sudah beroperasi maupun yang belum

Perusahaan Jalan Tol, Anak Perusahaan Usaha Lain dan

beroperasi serta daftar minimal risiko anak perusahaan

Kantor Cabang.

non jalan tol. Daftar Minimal Risiko tersebut bertujuan untuk menyelaraskan risiko-risiko antar cabang dan anak

Top Risk Perseroan yang teridentifikasi dan telah disusun

perusahaan.

berdasarkan bobot dari masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

Tabel Deskripsi Bidang Risiko 2016 No. 1

Bidang Pengembangan Jalan Tol

Risiko Inherent Eksposur 13,08

Realisasi Risiko Residual 2016

Tingkat

Eksposur

Tingkat

T

3,88

R

2

Operasi

13,26

T

1,71

R

3

Pengembangan Usaha Lain

15,75

T

3,09

R

4

Keuangan Jalan Tol

5

Sumber Daya Manusia Jalan Tol

9,00

T

1,10

R

12,00

T

3,73

R

6

Regulasi Jalan Tol

11,38

T

4,64

M

7

Teknologi Informasi Jalan Tol

10,50

T

2,63

R

8

Komunikasi/Citra Perusahaan Jalan Tol

8,00

M

2,65

R

E = Ekstrim T = Tinggi M = Moderat R= Rendah

Selain top risk bidang yang paling mempengaruhi kinerja Perseroan ke depan, Perseroan juga mengidentifikasi masing-masing bidang risiko secara detail berdasarkan top risk di setiap bidang tersebut. Berikut rincian identifikasi risiko per direktorat: A.

Risiko Bidang Pengembangan Jalan Tol Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2016 Bidang Pengembangan, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

360







Lampiran


Tabel Profil Risiko Perseroan Tahun 2016 Bidang Pengembangan Jalan Tol No.

Risiko

Tindak Lindung

1

Risiko jadwal pengoperasian terlambat

1. 2.

2

Risiko terjadinya kenaikan biaya investasi

1. Melakukan review Bisnis Plan dengan BPJT untuk memperoleh penyesuaian tarif dan atau konsesi 2. Melakukan negosiasi dan klarifikasi secara maksimal 3. Menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi terjadi kejadian ini

3.

B.

Menyediakan dana talangan untuk pembebasan lahan Berkoordinasi dan negosiasi dengan warga setempat dan institusi terkait Pengendalian jadwal pengadaan tanah, konstruksi dan pengoperasian

Risiko Bidang Pengoperasian Jalan Tol Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2016 Bidang Pengoperasian Jalan Tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain: Tabel Profil Risiko Perseroan Tahun 2016 Bidang Pengoperasian Jalan Tol No.

Risiko

Tindak Lindung

1

Risiko kemacetan di gerbang dan jalan tol

1. Survei lalu lintas kedatangan 2. Penambahan kapasitas gerbang tol 3. Modernisasi peralatan tol dan sistem transaksi

2

Risiko kerusakan jalan dan jembatan tol

1. Mengembalikan performa jalan dengan Scrapping Filling dan Overlay 2. Rekonstruksi Perkerasan, Grouting, dan Perbaikan Expansion Joint 3. Perbaikan dan perkuatan 4. Melakukan operasi kepada kendaraan yang berlebihan muatan

C.

Risiko Bidang Pengembangan Usaha Lain Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2016 Bidang Pengembangan Usaha Lain, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain: Tabel Profil Risiko Perseroan Tahun 2016 Bidang Pengembangan Usaha Lain No. 1

Risiko Risiko kegagalan tender

Tindak Lindung 1. Menjalin kerja sama kemitraan dengan supplier untuk memperoleh harga bahan, upah dan alat yang rendah 2. Memberikan training Kompetensi, kemampuan, dan Profesionalitas Team tender

2

Risiko target penjualan produk Anak Perusahaan tidak tercapai


1. Memberikan setoran modal sesuai kebutuhan untuk modal kerja 2. Melakukan kerja sama (KSO) dengan pengembang lain yang telah memiliki lahan


361

Profil Jasa Marga

D.

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Risiko Bidang Keuangan Jalan Tol Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2016 Bidang Keuangan Jalan Tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain: Tabel Profil Risiko Perseroan Tahun 2016 Bidang Keuangan Jalan Tol No.

Risiko

Tindak Lindung

1

Risiko Laporan Keuangan disajikan tidak sesuai dengan PSAK Konvergensi IFRS

1. Melakukan review atas standar kebijakan kapitalisasi aset perusahaan yang dinilai tidak relevan dengan kondisi dan situasi perusahaan saat ini. 2. Melakukan konsultansi kepada profesional yang relevan dan dipercaya dalam hal penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) 3. Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas masuk dalam jajaran Internasional yang bagus. 4. Mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop secara berkesinambungan dan update terus dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS)

2

Risiko tidak tersedianya dana untuk

1. Memonitor setiap hari apakah data atau dokumen yang diminta

refinancing dan pengembangan usaha

underwriter sudah memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Pemilihan underwriter yang profesional dan selalu berkoordinasi 3.

dengan underwriter selama proses perumusan bunga. Menempatkan dana hasil penawaran umum Jasa Marga yang tidak terserap sesuai rencana ke pasar uang yang menguntungkan.

4.

Menunjuk panitia khusus yang mereview jadwal penawaran umum dari underwriter.

E.

Risiko Bidang Sumber Daya Manusia Jalan Tol Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2016 Bidang Sumber Daya Manusia Jalan Tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain: Tabel Profil Risiko Perseroan Tahun 2016 Bidang Sumber Daya Manusia Jalan Tol No. 1

2

362

Risiko

Tindak Lindung

Risiko komplain dari karyawan karena mutu pelayanan BPJS kurang optimal dan berpotensi meningkatkan biaya kesehatan bila tidak dikendalikan dengan baik

1.

Risiko mogok kerja / unjuk rasa dan gugatan Tenaga Alih Daya pada Anak Perusahaan PT Jasa Marga

1. Melakukan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bersama Serikat 2. Optimalisasi fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. 3. Sosialisasi Peraturan Sumber Daya Manusia. 4. Memonitor pemenuhan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 5. Melakukan monitoring dan pengawalan terhadap program pengalihan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 6. Rakor Bidang Sumber Daya Manusia secara berkala.


2. 3.

Usulan perubahan peraturan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan Sosialisasi proses peralihan program kesehatan kepada seluruh karyawan Kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Rumah Sakit mendorong adanya Fasilitas Kesehatan tingkat I perusahaan



F.




Lampiran


Risiko Bidang Regulasi/Hukum/Lingkungan Jalan Tol Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2016 Bidang Regulasi/Hukum/Lingkungan Jalan tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain: Tabel Profil Risiko Perseroan Tahun 2016 Bidang Regulasi/Hukum/Lingkungan Jalan Tol No.

Risiko

Tindak Lindung

1

Risiko banyaknya perkara kalah di pengadilan.

Penggunaan Konsultan Litigasi

2

Risiko kehilangan aset dan kerugian aset

1.

Melakukan koordinasi dengan instansi keamanan terkait dalam rangka penertiban dan pengamanan di seluruh kantor Cabang

2.

Penyerahan dokumen dan sertifikat tanah negara kepada pihak KeKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

G. Risiko Bidang Teknologi Informasi Jalan Tol Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2016 Bidang Teknologi Informasi Jalan tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain: Tabel Profil Risiko Perseroan Tahun 2016 Bidang Teknologi Informasi Jalan Tol No. 1

Risiko Tidak tercapainya Services Level Agreement (SLA) layanan IT

Tindak Lindung 1. 2. 3. 4.

Pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur Peremajaan sistem server Pengadaan antivirus baru Pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur teknologi infromasi

5. Peningkatan Bandwidth 2

Adanya transaksi yang dilakukan manual sehingga menyebabkan human error dan kurangnya kontrol terhadap transaksi

1. 2.

Integrasi Tol Colection System dengan Enterprise Resource Planing Pengadaan Aplikasi Content Management

3.

Pengadaan konsultan pengukuran maturity level dan Implementasi Information Technology Governance

H. Risiko Bidang Komunikasi dan Pencitraan Perusahaan Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2016 Bidang Komunikasi dan Pencitraan Perusahaan, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain: Tabel Profil Risiko Perseroan Tahun 2016 Bidang Komunikasi dan Pencitraan Perusahaan No. 1

Risiko Risiko adanya aksi protes dari masyarakat pengguna jalan tol (baik melalui tatap muka, demo, ataupun surat)


Tindak Lindung Memberikan pelayanan dan informasi perusahaan kepada pelanggan dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pelanggan, perkembangan industri, dan peraturan yang berlaku


363

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Implementasi Program Kerja Manajemen Risiko Tahun

penyusunan Profil Risiko tahun 2016 adalah

2016

penyesuaian Rencana Pengelolaan Risiko setelah

Sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko pada tahun

penetapan RKAP 2016, dimana sebelumnya telah

2016 progam kerja manajemen risiko mengambil konsep plan

disusun Rencana Pengelolaan Risiko sebelum

do check action (PDCA)

ditetapkan RKAP 2016. Proses penyusunan profil risiko ini sesuai dengan Prosedur Penyusunan

1.

Integrasi Manajemen Risiko ke Dalam Keseluruhan

Profil Risiko Perusahaan No. PK/PR/04-BMMR.

Proses Bisnis Perseroan. a.

Penyusunan RKAP 2016 Berbasis Manajemen

d.

Laporan Pengelolaan Risiko.

Risiko.

Laporan pengelolaan merupakan persyaratan dan

Program ini merupakan program rutin tahunan

kelengkapan dari laporan Perseroan, juga sebagai

seiring penyusunan RKAP tahunan sesuai dengan

bahan untuk Risk-Based Audit Internal Audit.

prosedur penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko (RPR) dan Perubahan Pengelolaan Risiko

Rencana pengelolaan risiko yang telah ditetapkan

(PPR) No. PK/PR/02-BMMR. Dalam penyusunan

dalam Profil Risiko Perseroan dan unit tahun

RKAP 2016 berbasis manajemen risiko dilakukan

2016, selanjutnya sesuai dengan prosedur

tahapan sebagai berikut:

monitoring pelaksanaan tindak lindung No. PK/

i.

Sosialisasi dan workshop penyusunan Risk

PR/03-BMMR maka setiap unit kerja/bisnis harus

Register RKAP 2016.

melaksanakan tindak lindung dan melakukan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko

monitoring pelaksanaan tindak lindungnya serta

RKAP 2016.

kondisi status risikonya. Hal ini agar risiko yang

Penyusunan Rekomendasi dalam rangka

telah teridentifikasi dalam Profil Risiko Perseroan

penetapan RKAP 2016.

dapat dimonitor dan diminimalisir.

Penyusunan Profil Risiko RKAP Tahun 2016.

i.

ii. iii. iv.

Pelaksanaan tindak lindung. 1)

Unit Kerja/Bisnis melaksanakan tindak

Dalam penyusunan RKAP 2016 berbasis

lindung dari RPR dan PPR RJP, RKAP

manajemen risiko, Anak Perusahaan diwajibkan

dan KPI yang telah disahkan oleh Direksi.

untuk menyusun dan melaporkan Rencana 2)

Pengelolaan Risiko. Hal ini dalam rangka

Apabila terdapat perubahan program

memastikan bahwa risiko kegiatan operasional

RJP/RKAP, maka setiap Unit Kerja/

bisnis di tahun 2016 telah teridentifikasi dan telah

Bisnis melakukan assessment ulang

disusun rencana tindak lindungnya.

dan menyusun Perubahan Pengelolaan Risiko.

b.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko

ii.

Monitoring Pengelolaan Risiko.

Program.

Pelaksanaan monitoring meliputi:

Menindaklanjuti prosedur penyusunan Rencana

1)

owner yang dilaksanakan sehari-hari.

Pengelolaan Risiko (RPR) dan Perubahan Pengelolaan Risiko (PPR) No. PK/PR/02-BMMR,

2)

secara berkala.

RKAP-nya disetujui oleh Direksi maka untuk 3)

Pengawasan melalui audit internal maupun eksternal yang dilaksanakan

kerja/bisnis harus membuat RPR program terlebih

secara periodik.

dahulu sebelum program dilaksanakan. 4) c.

Pengawasan oleh atasan (pimpinan unit kerja/bisnis) yang dilaksanakan

maka setiap unit kerja/bisnis setelah program program yang bernilai di atas Rp 5 miliar, unit

Pemantauan berkelanjutan oleh para risk

Investigasi atas kejadian peristiwa

Penyusunan Profil Risiko Tahun 2016.

yang berkaitan dengan Pengelolaan

Penyusunan Profil Risiko tahun 2016 merupakan

Risiko.

tindak lanjut dari program penyusunan RKAP tahun 2015 berbasis manajemen risiko. Program

364







Lampiran


Program monitoring progress tindak lindung

memantau jumlah program tindak lindung

risiko dilaksanakan setiap akhir triwulanan

yang direncanakan dan dilaksanakan.

dan merupakan program penyusunan

Tahun 2016, Perseroan melihat lebih dalam

laporan pengelolaan risiko yang dilakukan

efektivitas pelaksanaan program tindak

oleh masing-masing unit kerja/cabang/Anak

lindung dengan melihat penurunan tingkat

Perusahaan terhadap Rencana Pengelolaan

risiko yang telah direncanakan.

Risiko (RPR), selanjutnya dikonsolidasikan terhadap risiko korporat sehingga menyusun

Tingkat Risiko Top Risk RKAP 2016

profil risiko korporat (update) setelah

mengalami penurunan dari Tingkat Risiko

perlakuan tindak lindung.

Tinggi dengan Eksposur 11,79 (probabilitas 3,02 dan dampak 3,90) menjadi Tingkat

iii.

Divisi Risk and Quality Management

Risiko Rendah dengan Eksposur 2,85

melaksanakan evaluasi atas efektivitas

(probabilitas 1,51 dan dampak 1,89). Hal ini

pelaksanaan Pengelolaan Risiko dan

menunjukkan bahwa ancaman/risiko yang

mendokumentasikannya.

diperkirakan akan dihadapi oleh Perseroan sudah menurun bahkan melampaui target yang telah ditentukan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pengelolaan risiko Perseroan dilakukan dengan

Tabel Penurunan Risiko dari Risiko Inherent (Hasil Asesmen) ke Risiko Residual (Hasil Monitoring) Periode

e.

Probabilitas

Dampak

Eksposur

Tingkat Risiko

INHERENT (Asesmen Tahun 2015)

3,02

3,90

11,79

TINGGI

Triwulan 1 Tahun 2016

2,52

3,43

8,64

MODERAT


1,94

2,10

4,05

MODERAT


1,79

2,14

3,83

RENDAH


1,51

1,89

2,85

RENDAH

Penyusunan Kajian Risiko Bisnis 2016 Penyusunan kajian risiko bisnis merupakan hal penting yang selalu dilakukan Perseroan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan dapat memberi nilai tambah bagi Perseroan. Kajian risiko yang pernah dibuat antara lain kajian risiko pengusahaan jalan tol baru, kajian risiko bisnis usaha lain, dan program strategis Perseroan lainnya.

2. Sosialisasi, Sharing, Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Walaupun ada perubahan struktural, mutasi, dan pensiun, Perseroan tetap berusaha memenuhi kompetensi personel yang ada di Perseroan terutama yang termasuk dalam struktur tata kelola pengelolaan risiko. Untuk itu Perseroan melakukan sosialisasi ke setiap Unit kerja/Cabang/Anak Perusahaan, mengikuti seminar, sertifikasi, sharing manajemen risiko dan mengadakan Forum Manajemen Risiko. a.

Pembelajaran Individu tentang Sistem Manajemen Risiko Untuk memastikan kecukupan kompetensi mengenai manajemen risiko di Perseroan, Jasa Marga juga telah melaksanakan pelatihan dan seminar serta seritifikasi Manajemen Risiko bagi para karyawan tingkat manajemen dan staf terutama yang terlibat langsung dalam pengelolaan risiko, baik melalui pelatihan yang diselenggarakan melalui Internal Perusahaan maupun Eksternal Perusahaan bekerja sama dengan para profesional di bidang risiko misalnya Center for Risk Management Studies (CRMS) Indonesia, Indonesia Risk and Business Advisory (IRBA PRATAMA).



365

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Tabel Pelaksanaan Pelatihan, Seminar, dan Sertifikasi Manajemen Risiko Tahun 2016 No. 1 2 3

4

5

6

7

Uraian Pelatihan Enterprise Risk Management untuk para risk assessor dan risk officer Pelatihan Enterprise Risk Management for Certified Risk Professional Sertifikasi Manajemen Risiko (Certified Risk Professional)

Roundtable Discussion Manajemen Risiko “Peranan Manajemen Risiko Dalam Mengelola Risiko Penyelenggaraan Infrastruktur di Indonesia” Focus Group Discussion “Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Investasi Infrastruktur di Wilayah Sumatra” Seminar Penerapan Manajemen Risiko di Sektor Publik “Membangun Daya Saing Bangsa Melalui Pelayanan Publik Terbaik” Seminar Good Governance In Action Lesson Learn From Public Sector & Corporation

Vendor/Nara Sumber

Jumlah Peserta (orang)

IRBA PRATAMA

42

IRBA PRATAMA

33

Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) CRMS

20

43

Peserta DGM, Manager dan Assistant Manager VP, AVP, Manager, dan Assistant Manager VP, AVP, Manager, dan Assistant Manager

VP, pemegang sertifikasi manajemen risiko dan eksternal

Direktorat Bina Investasi Manager, Assistant Infrastruktur Kementerian 3 Manager dan Senior Pekerjaan Umum dan Officer Perumahan Rakyat Otoritas Jasa Keuangan 5 VP, AVP, Manager, Assistant Manager dan Senior Officer Otoritas Jasa Keuangan 3 VP, Manager, Assistant Manager

Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah personel yang memiliki sertifikasi di bidang Risiko adalah sebagai berikut: Tabel Jumlah Personel dengan Sertifikasi Risiko No.

Jenis Sertifikasi Kompetensi

Jumlah Total

Aktif

Pensiun

1

Certified in Enterprise Risk Governance (CERG)

5

2

3

2

Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)

5

5

-

3

Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)

8

6

2

4

Certified Risk Management Program (CRMP)

2

1

1

5

Certified Risk Professional (CRP)

17

17

-

Dalam menumbuhkan budaya sadar risiko pada seluruh insan Jasa Marga baik di Cabang maupun Anak Perusahaan, Perseroan selalu melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko secara rutin dan melakukan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan risiko setiap tahunnya dalam rangka penyusunan RKAP berbasis risiko. b.

Pembelajaran Organisasi tentang Sistem Manajemen Risiko Perseroan rutin melakukan pembelajaran organisasi tentang Sistem Manajemen Risiko untuk selalu up to date dalam pengetahuan manajemen risiko dan perkembangan sistem risiko dari eksternal Perseroan serta untuk bertukar pengalaman dan pikiran antara praktisi dan profesional di bidang Manajemen Risiko di Indonesia. Pada tahun 2016, Perseroan mengikuti Roundtable Discussion Manajemen Risiko dengan tema “Peranan Manajemen Risiko Dalam Mengelola Risiko Penyelenggaraan Infrastruktur di Indonesia” yang diselenggarakan di Jasa Marga atas kerja sama dengan CRMS Indonesia, dan Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA).

366




3.




Lampiran


Aplikasi Manajemen Risiko Berbasis Web

memberikan arah perbaikan terhadap sistem

Mulai tahun 2014, pengisian rencana pengelolaan

manajemen risiko yang sedang dilaksanakan di Jasa

risiko oleh unit kerja, cabang dan Anak perusahaan

Marga, dengan tujuan sebagai berikut:

serta laporan monitoring tindak lindung per triwulan

•

Mendapatkan data atas gap dan gambaran sejauh mana implementasi manajemen risiko di Jasa

harus melalui Aplikasi Manajemen Risiko yang

Marga.

berbasis web. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung •

kegiatan administratif pengelolaan risiko sehingga

Mendapatkan rekomendasi (Strength dan OFI)

mempermudah proses pengelolaan risiko menjadi lebih

dan sekaligus mendapatkan arah dan saran

efisien serta mempunyai data base dan pelaporan

perbaikan dalam rangka implementasi manajemen

pengelolaan risiko yang lebih mudah dan cepat yang

risiko ke depan.

dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Awalnya Jasa Marga melakukan program pengukuran Setiap awal tahun, Perseroan melakukan

efektvitas implementasi manajemen risiko setiap 2 (dua)

pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Manajemen

tahun sekali dengan harapan dalam selang pengukuran

Risiko Terintegrasi (JM SM@RT) dengan menambah

perbaikan atas pengukuran efektivitas implementasi

dan memperbarui fitur yang dapat mempermudah risk

manajemen risiko dapat ditindaklanjuti secara

assessor dalam pengelolaan dokumen manajemen

berkesinambungan. Akan tetapi mengingat banyaknya

risiko.

dan cepatnya perubahan perkembangan sistem yang diterapkan di Perseroan, maka dipandang perlu untuk

4.

Pengukuran Efektivitas Implementasi Manajemen

melakukan pengukuran setiap tahun untuk melihat

Risiko

efektivitas implementasi perbaikan sistem yang ada.

Untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka Jasa Marga

Model yang digunakan untuk melakukan pengukuran

telah melakukan Pengukuran Tingkat Kematangan

terhadap tingkat maturitas manajemen risiko

(Risk Maturity) dalam Pengelolaan Risiko oleh konsultan

setiap tahunnya, memiliki 5 (lima) tingkat yang

independen.

menggambarkan kompetensi perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko dan 6 Atribut Pengukuran.

Program ini merupakan pengukuran efektivitas implementasi manajemen risiko, dalam rangka Tingkat Maturitas Manajemen Risiko TINGKATAN Awal (Initial) Level 1

Pemula (Beginner) Level 2

Kompeten (Capable) Level 3

Mahir (Proficient) Level 4

Pemimpin (Leader) Level 5

ATRIBUT Kepemimpinan (Leadership) Prinsip Manajemen Risiko (Risk Management Principles) Proses (Process) Aplikasi (Application) Pengalaman (Experience) Budaya (Culture)

Berdasarkan tingkat maturitas yang telah dihasilkan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: •

Pada atribut Budaya, Perseroan memperoleh tingkat MAHIR. Artinya di Jasa Marga ada dukungan aktif dari manajemen senior, ada kesadaran yang tinggi terhadap Manajemen Risiko dan aktif mencari informasi mengenai Risiko, terdapat komitmen dan konsistensi dalam menjalankan Manajemen Risiko walaupun koordinasi masih perlu ditingkatkan, organisasi paham sasarannya dan terdapat kebutuhan atas Kajian Risiko.



367

Profil Jasa Marga

•

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


•

Pada atribut Proses, Perseroan memperoleh

memperoleh tingkat MAHIR. Artinya di Jasa

Manajemen Risiko belum konsisten, belum

Marga pemimpin sudah proaktif dalam

terdapat pembelajaran dari pengalaman, dan

mengarahkan Manajemen Risiko yang terintegrasi. •

Pada atribut Pengalaman, Perseroan memperoleh

Pada atribut Prinsip, Perseroan memperoleh

tingkat KOMPETEN. Artinya Jasa Marga sudah

tingkat MAHIR. Artinya di Jasa Marga prinsip

memiliki pengalaman Manajemen Risiko yang

Manajemen Risiko telah dipahami dan sebagian besar telah diterapkan.

memadai. •

Pada atribut Kepemimpinan, Perseroan

tingkat KOMPETEN. Artinya di Jasa Marga proses

menggunakan pendekatan yang umum. •



•

Pada atribut Aplikasi, Perseroan memperoleh

Secara umum, nilai maturitas Manajemen Risiko

tingkat MAHIR. Artinya di Jasa Marga kebijakan

Perseroan tahun 2016 menempati tingkat MAHIR

dan sistem telah diterapkan dengan konsisten,

dengan nilai 3,78. Nilai maturitas Perseroan ini

pelaporan dilakukan dengan terperinci dan

meningkat dari tahun 2015 yang menempati level

terdapat KPI Manajemen Risiko yang konsisten

3 (Kompeten) dengan nilai 3,72.

dilaksanakan. Tabel Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Risiko (Risk Maturity) Jasa Marga Berdasarkan Atribut Karakter Budaya

Nilai 3,89

Tingkat Maturitas MAHIR

Level 4

Proses

3,65

KOMPETEN

Level 3

Pengalaman

3,18

KOMPETEN

Level 3

Aplikasi

3,9

MAHIR

Level 4

Kepemimpinan

4,05

MAHIR

Level 4

Prinsip

3,98

MAHIR

Level 4

Tingkat Maturitas

3,78

MAHIR

Level 4

Tabel Peningkatan Nilai Maturitas Manajemen Risiko Perseroan 2013, 2014, 2015, 2016 Tahun 2013

Jumlah Indikator 6 Indikator

Nilai

Tingkat Maturitas

3,12

Kompeten, Level 3

2014

6 Indikator

3,23

Kompeten, Level 3

2015

6 Indikator

3,72

Kompeten, Level 3

2016

6 Indikator

3,78

Mahir, Level 4

Peningkatan nilai maturitas manajemen risiko di Jasa Marga menunjukkan bahwa Perseroan semakin intensif dalam menumbuhkan budaya sadar risiko di seluruh jajaran karyawan. Divisi Risk and Quality Management secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko dan melakukan pendampingan secara rutin tentang tata cara identifikasi dan proses input risiko ke dalam aplikasi Manajemen Risiko terhadap karyawan baik di kantor cabang maupun di anak perusahaan. Profil VP Risk and Quality Management Divisi Risk and Quality Management dipimpin oleh Nixon Sitorus yang menjabat berdasarkan Keputusan Direksi No. 006/AA.P6a/2015 tanggal 02 Februari 2015. Profil VP Risk and Quality Management dapat dilihat di bagian Profil Jasa Marga.

368







Lampiran


Perkara Penting yang Dihadapi Jasa Marga Perkara yang dihadapi Perseroan adalah permasalahan

Tabel Rincian Perkara Tahun 2016

hukum yang dihadapi Jasa Marga selama periode tahun

Jenis Perkara

laporan dan telah diajukan melalui proses hukum di

Jumlah Perkara

Pengadilan. Sedangkan Nilai Gugatan merupakan nilai

Perkara Tanah

13

tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Perseroan sebagai

Kasus Korporasi

6

pihak tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan

Kasus Hubungan Industrial

-

oleh Perseroan sebagai pihak penggugat, baik kerugian

Kasus Lain-Lain

materiil maupun imateriil.

Jumlah

19

Sebagai perusahaan pionir di bidang jalan tol, Perseroan terlibat dalam berbagai kasus hukum, yang memosisikan Perseroan baik sebagai Penggugat, Tergugat, ataupun sebagai Turut Tergugat. Selama tahun 2016, keseluruhan perkara yang dihadapi Perseroan merupakan perkara perdata. Berdasarkan jenis pokok perkara yang dihadapi, perkara penting Jasa Marga dapat dikelompokkan menjadi Perkara Tanah dan Perkara Korporasi Atas perkara-perkara hukum di bawah ini, Perseroan berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan Pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material bagi Perseroan atau entitas Anak Perseroan. Berdasarkan estimasi Manajemen untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut maka Perseroan mencadangkan dana untuk penyelesaian perkara sebesar Rp 5.514.689.601 pada RKAP 2016.



369

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Secara rinci perkara penting yang dihadapi Perseroan berdasarkan jenis perkara antara lain adalah sebagai berikut: Perkara Tanah 1. KASUS SRI SUPARTINI (PERLAWANAN) Perkara No. 801/PDTplw/2014/pn.Tng Lembaga: Mahkamah Agung Republik Indonesia Para Pihak Penggugat:

Sri Supartini Cs

Tergugat I:

P2T Kabupaten Tangerang

Tergugat II:

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Tergugat III:

Jasa Marga

Pokok Perkara Gugatan terkait kepemilikan tanah seluas 5.500 m2 di Jalan Tol JORR Ruas Ulujami-Pondok Aren. Status Perkara Perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) telah diputus tanggal 03 Juli 2008. Inti putusannya adalah permohonan PK Jasa Marga tidak dikabulkan. Upaya Manajemen Jasa Marga telah mengajukan gugatan perlawanan dan saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Nilai Gugatan a. Materiil Rp 9.400.000.000 b. Imateriil Rp 1.000.000.000 Pengaruh Perkara terhadap Perseroan Tidak berpengaruh.

370




2.



KASUS MUSTAFA RAHMAN (PERLAWANAN)


3.

Lampiran

KASUS BENUA CHANDRA

Perkara No. 07/PDT/2017/PT.DKI.JAKARTA

Perkara No. 704 K/Pdt/2007

Lembaga: Mahkamah Agung Republik Indonesia


Para Pihak

Para Pihak

Penggugat: Tergugat I:

Mustafa Rahman Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah (Departemen Pekerjaan Umum)

Tergugat II:

Walikota Jakarta Timur

Tergugat III:

Jasa Marga


Penggugat:

Benua Chandra

Tergugat I:

Jasa Marga

Tergugat II-VI:

Direktorat Jenderal Bina Marga Cs.

Tergugat VII:

Direktur PT Perkebunan Nusantara II

Tergugat VIII-IX:

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cs.

Tergugat X:

Direktur PT Kawasan Industri Medan

Tergugat XI-XVI:

Bupati Kabupaten Deli Serdang Cs.

Pokok Perkara

Pokok Perkara

Gugatan terkait dengan kepemilikan tanah seluas 6.670 m2

Gugatan terkait dengan kepemilikan tanah seluas 3.603 m2

yang terkena Jalan Tol JORR E1 Ruas TMII-Cikunir.

yang terkena Kantor dan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Tol Belmera.

Status Perkara

Status Perkara

Perkara di tingkat Peninjauan Kembali telah diputus

Perkara di tingkat Kasasi telah diputus tanggal 26

tanggal 06 Maret 2015. Inti putusannya adalah

September 2007. Inti putusannya adalah menolak

permohonan Peninjauan Kembali dari Jasa Marga ditolak.

permohonan Kasasi Jasa Marga.

Upaya Manajemen

Upaya Manajemen

Jasa Marga telah mengajukan gugatan Perlawanan

Jasa Marga telah mengajukan Peninjauan Kembali ke

terhadap putusan dimaksud melalui Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Lubuk

Jakarta Timur dan saat ini sedang dalam proses

Pakam, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses

pemeriksaan di tingkat banding.

pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Nilai Gugatan

Nilai Gugatan

a. Harga tanah Rp 10.005.000.000

a. Materiil Rp 2.882.400.000

b. Materiil

b. Imateriil Rp 10.000.000.000

Rp 3.500.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan


Tidak berpengaruh.

Tidak berpengaruh.



371

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




4. KASUS LIKUIDASI BANK RATU

5. KASUS FIKRI GANI

Perkara No. 520/PDT/2015/PT.DKI

Perkara No. 23/Akta.K/2016/PN.Bks.



Para Pihak

Para Pihak

Penggugat:

Tim Likuidasi Bank Ratu

Penggugat:

Fikri Gani

Tergugat I:

PT Aji Satria Sena Karya

Tergugat I:

Kantor Pertanahan Nasional

Tergugat II:

Pemerintah RI cq. Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Bina Marga

Tergugat II:

Jasa Marga

Tergugat III:

Tergugat IV:

Pokok Perkara

Pemerintah RI cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat cq. Walikota Bekasi cq. P2T Bekasi

Gugatan ganti rugi atas sebidang tanah seluas ±1.935

Jasa Marga

terkena pembangunan off ramp Caman Jalan Tol Jakarta-

m2 di Jln. Raya Caman RT 004/RW 001 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi yang

Pokok Perkara

Cikampek.

Gugatan terkait kepemilikan tanah dengan SHGB No.

Status Perkara

2422; No. 2423; No. 2424; No. 2425; dan No. 2430, yang

Atas upaya Banding yang diajukan Jasa Marga, pada

berlokasi di Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, berasal dari

tanggal 24 Mei 2016, Jasa Marga menerima Relaas

Akta Pengikatan Jual Beli antara PT Bank Ratu dengan PT

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.

Aji Satria Sena Karya di Jalan Tol JORR E1.

518/PDT/2015/PT.Bdg melalui Pengadilan Negeri Jakarta

Status Perkara

Timur yang diterima pada tanggal 25 Mei 2016 dengan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak

isi putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

gugatan Tim Likuidasi Bank Ratu. Atas hal tersebut Tim

sebelumnya.

Likuidasi Bank Ratu mengajukan upaya hukum Banding.

Upaya Manajemen Jasa Marga mengajukan memori kasasi tanggal 16 Juni

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan

2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas hal

Kasasi No. 23/Akta.K/2016/PN.Bks.

tersebut Tim Likuidasi Bank Ratu mengajukan upaya

Nilai Gugatan

hukum Kasasi.

Rp 13.545.000.000

Upaya Manajemen


Jasa Marga telah mengajukan Kontra Memori Kasasi, dan

Tidak berpengaruh.

sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung. Nilai Gugatan a. Materiil Rp 2.110.800.000,b. Imateriil Rp 2.869.280.800,Pengaruh Perkara terhadap Perseroan Tidak berpengaruh.

372







Lampiran


Kasus Korporasi 1.

KASUS TIRTOBUMI II

Perkara No. 1946K/PDT/2014 Lembaga: Mahkamah Agung Republik Indonesia Para Pihak Penggugat:

PT Tirtobumi

Tergugat:

Jasa Marga

Turut Tergugat:

Menteri Pekerjaan Umum

Pokok Perkara Tirtobumi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Jasa Marga atas dasar Jasa Marga tidak melaksanakan Putusan BANI. Status Perkara Perkara di tingkat Kasasi telah diputus melalui putusan No. 1946K/PDT/2014 tanggal 22 Desember 2014. Inti putusannya menerima permohonan Kasasi PT Tirtobumi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Perseroan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan mengajukan memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Mei 2016, yang meminta hal-hal sebagai berikut: a. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya. b. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Kasasi No. 240 K/ PDT/2012 tanggal 25 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/ Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Januari 2010. Berdasarkan informasi Portal Mahkamah Agung Republik Indonesia, status perkara di tingkat Peninjauan Kembali telah diputus melalui Putusan No. 658 PK/PDT/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang isinya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Jasa Marga. Upaya Manajemen Saat ini Perseroan sedang menunggu Salinan Putusan resmi dari Mahkamah Agung. Nilai Gugatan Rp 1.247.576.000.000 Pengaruh Perkara terhadap Perseroan Tidak berpengaruh.



373

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




2. KASUS BTS 2

3. KASUS BTS 2 RUAS HALIM

Perkara No. 866/VI/ARB-BANI/2016

Perkara No. 880/VIII/ARB-BANI/2016

Lembaga: Badan Arbitrase Nasional (BANI)

Lembaga: Badan Arbitrase Nasional (BANI)

Para Pihak

Para Pihak

Penggugat:

PT BTS

Penggugat:

PT BTS

Tergugat:

Jasa Marga

Tergugat:

Jasa Marga

Pokok Perkara

Pokok Perkara

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari PT Bangun

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari PT Bangun

Tjipta Sarana (BTS) kepada Jasa Marga atas Perjanjian

Tjipta Sarana (BTS) kepada Jasa Marga atas atas

Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta-

Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan

Cikampek Ruas Cawang-Cibitung atas bagi hasil yang

Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-Cibitung yaitu

ditahan.

perbedaan titik awal penghitungan bagi hasil pada

Status Perkara

Ruas Halim.

Saat ini perkara masih dalam proses persidangan di BANI.

Status Perkara

Upaya Manajemen

Saat ini perkara masih dalam proses persidangan di BANI.

Jasa Marga akan menyiapkan bukti-bukti guna mendukung

Upaya Manajemen

pendapat Jasa Marga dalam proses persidangan.

Jasa Marga akan menyiapkan bukti-bukti guna mendukung

Nilai Gugatan

pendapat Jasa Marga dalam proses persidangan.

Rp 145.177.019.714

Nilai Gugatan


Rp 211.958.031.761

Tidak berpengaruh.

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan Tidak berpengaruh.

374







Lampiran


4. KASUS THAMRIN TANJUNG Perkara No. 94/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim Lembaga: Pengadilan Negeri Jakarta Timur Para Pihak Penggugat:

Thamrin Tanjung

Tergugat I:

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Tergugat II:

Pemerintah RI, cq. Menteri Pekerjaan Umum

Tergugat III:

Jasa Marga

Turut Tergugat I:

PT Marga Nurindo Bhakti

Turut Tergugat II:

PT Hutama Karya

Turut Tergugat III:

PT Yala Perkasa Internasional

Turut Tergugat IV:

Konsorsium Hutama Yala

Pokok Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Thamrin Tanjung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Marga terkait eksekusi Jalan Tol JORR S berdasarkan Putusan No. 720 K/Pid/2001. Status Perkara Perkara di tingkat Pengadilan Negeri telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 April 2015. Inti Putusannya adalah gugatan Thamrin Tanjung ditolak. Atas putusan tersebut, Thamrin Tanjung mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upaya Manajemen Jasa Marga telah mengajukan Kontra Memori Banding. Nilai Gugatan Rp 20.975.000.000 Pengaruh Perkara terhadap Perseroan Tidak berpengaruh.



375

Profil Jasa Marga

5.

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



KASUS MITRA JUJUR INDONESIA

Perkara No. 252/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Lembaga: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Para Pihak Penggugat:

PT Mitra Jujur Indonesia (MJI)

Tergugat I:

Jasa Marga

Tergugat II:

PT Purnajasa Bimapratama

Turut Tergugat :

PT Bank Sumut Cabang Khusus Jakarta

Pokok Perkara Keberatan atas pemutusan Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Renovasi Gerbang Tol Tomang pada Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng. Status Perkara Perkara di tingkat Pengadilan Negeri telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 April 2015. Inti putusannya adalah gugatan PT Mitra Jujur Indonesia ditolak. Atas putusan tersebut, MJI mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upaya Manajemen Jasa Marga telah mengajukan Kontra Memori Banding. Saat ini sedang dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nilai Gugatan Rp 13.200.000.000 Pengaruh Perkara terhadap Perseroan Tidak berpengaruh.

376







Lampiran


Perkara yang Dihadapi Anggota Direksi dan Dewan Komisarisn Selama tahun 2016, tidak ada perkara yang dihadapi oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat. Perkara di Anak Perusahaan Sepanjang tahun 2016, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, namun terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan Perseroan. Tabel Perkara di Anak Perusahaan per 31 Desember 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nama Anak Perusahaan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road) PT Marga Lingkar Jakarta (Jalan Tol JORR W2 Utara) PT Marga Sarana Jabar (Jalan Tol Bogor Outer Ring Road) PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (Jalan Tol Cengkareng-Kunciran) PT Marga Trans Nusantara (Jalan Tol Kunciran-Serpong) PT Marga Trans Jateng (Jalan Tol Semarang-Solo) PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (Jalan Tol Surabaya-Mojokerto) PT Trans Marga Jatim Pasuruan (Jalan Tol Gempol-Pasuruan) PT Jasamarga Bali Tol (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa)

PT Marga Bumi Adhika Raya (Jalan Tol Gempol-Pandaan) PT Jasamarga Kualanamu Tol (Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi) PT Solo Ngawi Jaya (Jalan Tol Solo-Ngawi) PT Ngawi Kertosono Jaya (Jalan Tol Ngawi-Kertosono) PT Jasa Marga Semarang Batang (Jalan Tol Semarang-Batang) PT Jasamarga Manado Bitung (Jalan Tol Manado-Bitung) PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (Jalan Tol Balikpapan-Samarinda) PT Jasamarga Pandaan Malang (Jalan Tol Pandaan-Malang) PT Cinere Serpong Jaya (Jalan Tol Cinere-Serpong) PT Jasa Layanan Pemeliharaan (Jasa Konstruksi, Pemeliharaan Jalan Tol, Persewaan Kendaraan Tol) PT Jasamarga Properti (Pembangunan, Perdagangan dan Jasa Terkait Properti) PT Jasa Layanan Operasi (Layanan Operasi Jalan Tol) PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated)


Ada/Tidak ada Perkara

Nilai Gugatan

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Gugatan Wanprestasi dari PT Waskita Karya kepada PT Jasamarga Bali Tol atas perjanjian Jasa Pemborongan untuk Paket 2 dan Paket 4 konstruksi pembangunan jalan tol Bali Mandara. Berdasarkan relaas pemberitahuan terakhir yang telah diterima, permohonan banding Jasa Marga telah dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara No. 156//PDT/2016/ PT.DPS tanggal 20 Desember 2016.

a. Materiil: Rp64.576.067.774 b. Imateriil: Rp 30.000.000.000

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada


377

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Informasi tentang Sanksi Administratif Selama tahun 2016, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas pasar modal ataupun otoritas lainnya kepada Jasa Marga, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan. Tabel Kepatuhan Jasa Marga terhadap Peraturan OJK dan Peraturan BEI Aspek Kepatuhan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan OJK.

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dan menyesuaikan dengan Peraturan OJK.

Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Perseroan telah memiliki Corporate Secretary.

Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/ SEOJK.04/2015

Perseroan telah mengungkapkan dan memenuhi semua rekomendasi atas pedoman tata kelola perusahaan terbuka berdasarkan Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, kecuali

Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan melaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham dan Obligasi ke OJK dan BEI tepat waktu.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Butir V

Penyelenggaraan Public Expose Perseroan pada tahun 2016 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.3.4 dan III.3.5

Perseroan melaporkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek tepat waktu.

·

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-346/ BL/2011 Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.1.6.3

Publikasi Laporan Keuangan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.2

Publikasi Laporan Tahunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

·

·

·

378

Bentuk Kepatuhan


dalam hal terkait self-assessment Direksi dan Dewan Komisaris, serta kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Pada rekomendasi yang belum terpenuhi, telah ditetapkan rencana tindak lanjut dengan target penyelesaian tahun 2016 dan implementasi tahun 2017.






Lampiran


Kode Etik

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) merupakan acuan

Etika dan budaya merupakan landasan penerapan GCG di

Direksi dan seluruh Karyawan dalam bekerja dan berinteraksi

Jasa Marga, mengingat bahwa organisasi tidak lain adalah terdiri dari orang-orang di dalamnya. Dalam mengelola GCG, maka penerapan GCG tidak dapat dipisahkan dari menjalankan bisnis yang beretika dan membentuk kesadaran Perseroan dan karyawan yang memiliki kepekaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan dan benturan kepada peraturan perundangan yang ada. Dalam pengembangan GCG, Jasa Marga telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika perusahaan. Jasa Marga mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan Visi, Misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika

bagi seluruh Insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, dengan segenap stakeholders Perseroan. Dengan nilai-nilai pokok Perseroan dan melaksanakan Pedoman Perilaku Perseroan secara konsisten seluruh Insan Jasa Marga, dimana pun ia berada dan bekerja senantiasa mendukung terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang pada akhirnya akan meningkatkan citra perusahaan (corporate image) bagi seluruh stakeholders-nya. Pokok-pokok Kode Etik Pedoman perilaku Perseroan mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Jasa Marga.

Usaha dan Etika Kerja.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang

adalah:

baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai

diterapkan dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) 1.

Transparansi (Transparency) Perseroan menjamin pengungkapan informasi materiil

Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat

dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan

dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis

informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat

Perseroan sebagaimana tercantum dalam Etika Usaha dan Etika Kerja.

dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses

Pedoman Perilaku

keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk

oleh Stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan

Perseroan telah mempunyai Pedoman Perilaku (Code of

Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan

Conduct) sejak tahun 2005 berdasarkan Keputusan Direksi

perundangan-undangan yang berlaku.

No. 77/KPTS/2005. Pedoman Perilaku tersebut disusun untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar sehingga diperlukan suatu pedoman yang bertujuan

2.

Akuntabilitas (Accountability) Perseroan menjamin kejelasan fungsi, hak, kewajiban,

untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah

wewenang, dan pertanggungjawaban Jajaran

laku sehingga mencapai penerapan GCG yang konsisten

Perseroan yang memungkinkan pengelolaan Perseroan

sebagai budaya Perseroan yang memaksimalkan penerapan

terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga tercapainya Visi dan Misi Perseroan.

kewajiban seseorang atau organ kerja Perseroan

Dengan semangat perubahan, telah dilakukan revisi terhadap

dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang

yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dibebankan oleh Perseroan kepadanya.

buku Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Jasa Marga yang merupakan bagian dari implementasi GCG yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam melaksanakan tugas bagi seluruh jajaran Manajemen dan Insan Jasa Marga, melalui Keputusan Direksi No. 175/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct).


3.

Bertanggung Jawab (Responsibility) Perseroan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah


379

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara

Perusahaan yang Baik sehingga tercapainya Visi dan Misi

aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat

Perseroan.

memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Isi dan Keberlakuan Pedoman Perilaku 4.

Kemandirian (Independency)

Pedoman perilaku Perseroan mengatur kebijakan nilai-nilai

Perseroan menjamin pengelolaan Perseroan secara

etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/

perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Jasa

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

Marga.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku berisi hal-hal sebagai berikut:

prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Bab I Pendahuluan 5.

Kewajaran (Fairness)

Bab II Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Perseroan menjamin perlakuan yang adil dan setara

Bab III Etika Bisnis Perusahaan

dalam memenuhi hak-hak Stakeholders berdasarkan

Bab IV Etika/Tuntutan Perilaku Insan Jasa Marga

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

Bab V Penegakan dan Pelaporan

berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku (Code of Pedoman Perilaku tersebut disusun untuk melaksanakan

Conduct) yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi

pengelolaan perusahaan yang baik dan benar sehingga

No. 175/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang

diperlukan suatu pedoman yang bertujuan untuk membentuk

Pedoman Perilaku (Code of Conduct), Pedoman Perilaku

dan mengatur kesesuaian tingkah laku sehingga mencapai

berlaku bagi seluruh Insan Jasa Marga, mulai dari Dewan

penerapan GCG yang konsisten sebagai budaya Perseroan

Komisaris, Direksi, Vice President/General Manager,

yang memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola

Manager/Deputy General Manager, dan Staf.

Bagan Insan Jasa Marga

Insan Jasa Marga

Dewan Komisaris

Karyawan Perseroan

380


Direksi

Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan Instansi lainnya

Personel lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perseroan






Lampiran


Pedoman Perilaku dalam hubungan dengan stakeholders Perseroan adalah sebagai berikut: PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Bertanggung Jawab (Responsibility), Kemandirian (Independency), Kewajaran (Fairness). PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) Berdasarkan Keputusan Direksi No. 175/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct). ETIKA Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. ETIKA KERJA/TUNTUTAN PERILAKU INSAN JASA MARGA

ETIKA BISNIS Cara-cara baik untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, Perseroan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun Perseroan di masyarakat. 1. Kepatuhan terhadap Peraturan f. Hubungan dengan Pesaing. Perundang-undangan. g. Hubungan dengan Kreditur/ 2. Penanganan Gratifikasi. Investor. 3. Kepedulian terhadap Kesehatan h. Hubungan dengan dan Keselamatan Kerja. Pemasok/Kontraktor. 4. Pemberian Kesempatan yang i. Hubungan dengan Sama kepada Karyawan untuk Masyarakat dan Mendapatkan Pekerjaan, Lingkungan Sekitar. Promosi dan Pemberhentian j. Hubungan dengan Media Kerja. Massa. 5. Standar Etika dalam k. Hubungan dengan Anak Berhubungan dengan Perusahaan. Stakeholders: 6. Standar Etika Jajaran a. Hubungan dengan Insan Manajemen dan Karyawan: Jasa Marga. a. Perilaku sebagai Atasan b. Hubungan dengan terhadap Bawahan. Pemerintah. b. Perilaku sebagai Bawahan c. Hubungan dengan terhadap Atasan. Pemegang Saham. c. Perilaku sebagai Rekan d. Hubungan dengan Kerja. Pengguna Jalan Tol dan 7. Hak Atas Kekayaan Intelektual Pelanggan Lainnya. (Intellectual Property Rights). e. Hubungan dengan Mitra Usaha.

Sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Karyawan dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Karyawan dan Perseroan. 1. 2. 3.

Komitmen Insan Jasa Marga. Menjaga Nama Baik Perseroan. Menjaga Hubungan Baik antar Insan Jasa Marga. 4. Menjaga Kerahasiaan Perusahaan. 5. Menjaga dan Menggunakan Aset Perseroan. 6. Menjaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja. 7. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok. 8. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan. 9. Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Pribadi (Insider Trading). 10. Penanganan Gratifikasi. 11. Tidak Memanfaatkan Posisi untuk Kepentingan Pribadi (Benturan Kepentingan). 12. Aktivitas Politik.

Sosialisasi dan Upaya Penegakan Pedoman Perilaku

-

Situs web dan portal internal

Pedoman Perilaku diungkapkan dan/atau disebarkan kepada

-

Buku saku

semua insan Perseroan melalui berbagai media yang dimiliki

- Spanduk

Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang

-

dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap

- Buletin

saat. Secara periodik, kepada segenap insan Perseroan

-

Pernyataan Komitmen yang ditandatangani bersama, diperbanyak dan dibingkai serta didistribusikan ke

disampaikan melalui media Memo dan/atau Surat Edaran

seluruh Unit Kerja dan Cabang

dari Direksi tentang pelaksanaan etika bisnis. Media Sosialisasi Penyebaran Pedoman Perilaku antara lain

Banner

-

Jingle

-

Iklan di koran

melalui:



381

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Untuk mewujudkan perilaku Insan Jasa Marga yang

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

berlandaskan etika bisnis, terdapat sejumlah inisiatif strategis

Setiap Insan Jasa Marga yang terbukti melakukan

yang dilakukan, antara lain melalui:

pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan sanksi sesuai

1.

Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Karyawan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan

•

2.

Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran

yang Baik dalam setiap langkah Perseroan, yang

ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari

tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbaharui

atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Direksi

setiap awal tahun.

dan Dewan Komisaris memutuskan pemberian tindakan

Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap

pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya

dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan

serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan

dan peraturan Perseroan mengenai Tata Kelola

langsung di lingkungan masing-masing.

Perusahaan yang Baik. Tabel Tingkat Hukuman dan Sanksi Pada tahun 2016, upaya penegakan Pedoman Perilaku

Tingkat Hukuman

Jenis Sanksi

dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

Hukuman Displin Ringan

Surat Peringatan Pertama

1.

Hukuman Displin Sedang

·

Surat Peringatan Kedua

·

Surat Peringatan Ketiga

Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Insan Perseroan yang diperbaharui setiap tahun.

2.

Sosialisasi melalui media internal perusahaan (Berita Jalan Tol dan Info Tol).

3.

Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Hukuman Disiplin Berat

Negara (LHKPN) sampai dengan tingkat AVP pada

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

tahun 2016. 4. 5.

Pelaporan Gratifikasi kepada KPK dan kerja sama

7.

Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang

Pelaporan Gratifikasi kepada KPK dan kerja sama

Saham.

Program Pengendalian Gratifikasi dengan KPK. 6.

•

program. •

Sanksi bagi mitra kerja atau stakeholders lain yang

Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Jasa Marga di

melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan

Departemen Compliance seksi GCG.

sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila

Iklan larangan Gratifikasi di media massa dan website.

terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Setiap Insan Jasa Marga telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen penerapan GCG dalam

Selama tahun 2016, tidak ada pelanggaran Kode Etik dan

operasional Perseroan. Persentase penandatanganan

pengenaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik di Perseroan.

komitmen code of conduct oleh Insan Jasa Marga adalah sebanyak 100%.

382







Lampiran


Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen Program MSOP/ESOP Jasa Marga

Jangka Waktu ESA

Di Jasa Marga tidak terdapat program MSOP/ESOP, namun

Sesuai dengan ketentuan, salah satu program ESA, yaitu

Perseroan memiliki Program Penjatahan Saham Karyawan

Saham Bonus tidak dapat dijual maupun dipindahtangankan

(Employee Stock Allocation – ESA). Tujuan utama program

selama 3 (tiga) tahun (periode lock up).

ini adalah agar karyawan memiliki sense of belonging yang dapat memacu produktivitas kerja, sehingga berdampak

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen

pada kinerja korporasi secara keseluruhan dan bermuara

yang Berhak

pada peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 182.1/

para stakeholder.

KPTS/2007 tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Program ESA terdiri dari:

dalam Proses Privatisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.,

1.

Saham Bonus

peserta program ESA adalah Karyawan Tetap, Direksi, Dewan

Komisaris (selain Komisaris Independen), Direksi dan

Komisaris yang bukan Komisaris Independen, Sekretaris

seluruh karyawan tetap Jasa Marga yang memenuhi

Dewan Komisaris Perseroan, dan Staf Sekretaris Direksi

kriteria tertentu menerima Saham Bonus pada

Perseroan yang tercatat dalam Administrasi Sistem Informasi

saat Penawaran Umum Perdana sebesar ekuivalen

Manajemen Sumber Daya Manusia Perseroan pada tanggal

dengan satu bulan gaji bulan Juni 2007. Jasa Marga

31 Oktober 2007.

mengantisipasi untuk memberikan sekitar 11.862.000 saham di dalam skema Saham Bonus yang diberikan

Harga Exercise

kepada Komisaris non Independen, Direksi dan

Karena merupakan Program ESA, maka tidak ada harga

karyawan masing-masing sebesar 1,7% dan 98,3%.

exercise. Harga saham pada saat IPO adalah sebesar Rp

Saham Bonus tersebut tidak dapat dijual maupun

1.700 per lembar saham.

dipindahtangankan selama tiga tahun (periode lock up). 2.

Saham Jatah Pasti

Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan

Selain pemberian Saham Bonus, peserta diberikan

Komisaris dan karyawan sampai dengan 31 Desember 2016

kesempatan untuk membeli Saham Jatah Pasti pada

dapat dilihat pada bagian Profil Jasa Marga.

saat Penawaran Umum Perdana. Jumlah Saham Jatah Pasti adalah sekitar 192.138.000 saham. Untuk pemesanan Saham Jatah Pasti dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan gaji bulanan karyawan dan dilakukan beberapa pembatasan tertentu. Jumlah Saham ESA Sesuai RUPSLB pada tanggal 12 September 2007, pemegang saham menyetujui rencana Program Penjatahan Saham Karyawan (Employee Stock Allocation – ESA), mengacu pada peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 yang memberikan kesempatan bagi karyawan, manajemen dan pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Perseroan, untuk memiliki maksimum 10% dari saham yang ditawarkan kepada publik (atau sebanyak 204.000.000 lembar).



383

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

16 Januari 2013. Pengelolaan whistleblowing system

adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan

Perseroan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan

mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/

Direksi No. 09/KPTS/2013 tanggal 13 Januari 2013 tentang

tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang

Whistleblowing System PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan

digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Jasa

Keputusan Direksi No. 10/KPTS/2013 tanggal 13 Januari

Marga dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran

2013 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Whistleblowing

yang terjadi di lingkungan Perseroan.

System PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk terus

Setiap laporan yang masuk akan dipelajari, diklasifikasikan

menyempurnakan implementasi GCG, pelanggaran terhadap

dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam

implementasi GCG dan Code of Conduct harus dihindari

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap

oleh segenap Insan Jasa Marga. Terkait dengan hal tersebut,

terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan

Perseroan telah memiliki Whistleblowing System sebagai

diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat

media penyampaian pelaporan pelanggaran terhadap

kesengajaan dan motif tindakan.

implementasi GCG dan Code of Conduct Perseroan. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran lisan, surat Perseroan telah menyediakan sarana whistleblowing system

peringatan (I, II, III), hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

JASA MARGA AMANAH yang dapat digunakan oleh seluruh

Perseroan tidak akan menolerir setiap pelanggaran terkait

Insan Jasa Marga maupun pihak eksternal sejak tanggal

dengan integritas.

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) merupakan suatu mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara rahasia yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perseroan. Pelaporan ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran yang dibantu oleh Pengelola Administrasi Sistem Pelaporan Pelanggaran yaitu PT Deloitte Konsultan Indonesia yang terpilih melalui proses pengadaan barang/jasa di Perseroan. Tabel Keanggotaan Tim Pengelolaan Whistleblowing System No.

Susunan Anggota

Kedudukan dalam Tim

1

Head of Internal Audit

Ketua Merangkap Anggota

2

Corporate Secretary

Sekretaris Merangkap Anggota

3

VP Legal

Anggota

4

GM Human Capital Services

Anggota

5

VP Risk and Quality Management

Anggota

Landasan Penyusunan Whistleblowing System 1.

Keinginan Perseroan untuk terus menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh lingkungan Perseroan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.

2.

Sebagai komitmen Perseroan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.

3.

384

Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perseroan.






Maksud, Tujuan, dan Manfaat Whistleblowing System


Lampiran


2. Sosialisasi Whistleblowing System melalui cetak buku saku Whistleblowing System dan media internal

Maksud, Tujuan, dan Manfaat penerapan Sistem Pelaporan

Perseroan.

Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) di Perseroan

3. Evaluasi penerapan Whistleblowing System di Perseroan.

adalah:

4. Penyusunan program tindak lanjut Whistleblowing System

1.

Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan

untuk tahun 2016 oleh Tim Pengelolaan Whistleblowing

kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera

System.

menanganinya secara aman. 2. 3.

4.

Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning

Ruang Lingkup Whistleblowing System

system).

Ruang Lingkup Pelaporan Pelanggaran yang akan

Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah

ditindaklanjuti oleh Whistleblowing System adalah tindakan

pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum

yang dapat merugikan Perseroan, yang meliputi hal-hal

meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat

sebagai berikut:

publik.

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang

Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

berlaku 2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perseroan

Sosialisasi Whistleblowing System

3. Pemerasan

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di internal

4. Perbuatan curang

Perseroan disampaikan melalui berbagai media seperti

5. Benturan Kepentingan

buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi

6. Gratifikasi

langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui website Perseroan dan

Sarana Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

pengiriman surat edaran/memo.

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini

Penerapan Whistleblowing System Tahun 2016

disampaikan melalui salah satu di antara cara berikut:

1. Penerapan Whistleblowing System sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagan Sarana Pelaporan Pelanggaran

+62 21 23 50 7022 0811 1255 550 +62 21 2350 7023 http://jasamarga.tipoffs.asia @

[email protected] P.O Box 2332, JKP 10023


Khusus untuk Pelaporan melalui sarana telepon dan SMS, maka waktu Pelaporan secara live adalah pukul 07.00 WIB s.d. 21.00 WIB. Pelaporan yang masuk di luar waktu tersebut, akan dialihkan ke voice mail.


385

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Mekanisme Penanganan Pelaporan Pelanggaran Mekanisme penerimaan pelaporan pelanggaran dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: Bagan Mekanisme Penangangan Pelaporan Pelanggaran Deloitte contact centre memberikan tanggapan apabila pelapor menanyakan status tindakan atas laporannya Sarana Pelaporan

@

Analis Deloitte menanyakan hal-hal yang relevan kepada Pelapor

Analis Deloitte akan memberikan nomor referensi yang unik kepada Pelapor

Deloitte investigator mereview call log, membuat laporan penyingkapan dan rekomendasi tindak lanjut

Laporan dimuat dalam e-Room dan sebuah email Pemberitahuan akan dikirim ke semua anggota Tim Pengelolaan WBS Jasa Marga

Tim Pengelolaan WBS akan menindaklanjuti dan memberikan tanggapan atas kasus tersebut kepada Deloitte

Deloitte contact centre memberikan tanggapan kepada Pelapor berdasarkan nomor referensi

Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, Komisi Pelaporan Pelanggaran melakukan pemilahan data dan memutuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Jika keputusannya adalah cukup bukti, maka laporan tersebut akan ditingkatkan statusnya ke tahap penyelidikan. Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada pelapor. Namun apabila terbukti, Komisi Pelaporan Pelanggaran akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Direksi. Laporan yang berkaitan dengan jajaran manajemen di bawah Direksi disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada Dewan Komisaris. Alur proses Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

386







Lampiran


Bagan Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pelapor

Pelapor

Memenuhi Kriteria

Telaah Awal oleh Tim WBS

Dilaporkan ke Direksi

dilaporkan ke Komisaris

Memenuhi Lanjutan

Diteruskan ke fungsi terkait Tanggapan/feedback Internal Investigasi (SPI) Catatan: 1. Pelapor pelanggaran akan selalu mendapatkan feedback dan status atas laporan yang diberikan 2. Alur Pelaporan Jika yang dilaporkan karyawan dan Dewan Komisaris, laporan ditujukan kepada Tim WBS

Jika yang dilaporkan anggota Tim WBS, laporan ditujukan kepada Direksi

Jika yang dilaporkan Direksi, laporan ditujukan kepada Dewan Komisaris

Internal Khusus Laporan Hasil Investigasi

Tim WBS Penindakan sesuai dengan sistem & prosedur yang berlaku

Putusan Direksi/ Komisaris

Berkas ditutup

Perlindungan Terhadap Pelapor

Tabel Jumlah Pelaporan Pelanggaran Tahun 2016 Melalui

Perseroan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (telepon,

Sarana Whistleblowing System

surat, email) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman.

Sarana WBS

Jumlah

Telepon

1

SMS

5

dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor

Faksimili

-

atau organisasi. Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan

Situs Web

2

akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang

Kotak Pos

-

identitasnya lengkap.

Surat Elektronik

Selain itu, WBS juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor

Total

7 15

Implementasi Whistleblowing System Tahun 2016 Selama tahun 2016, pelaporan pelanggaran yang masuk adalah sebanyak 15 laporan. Dari 15 laporan pelanggaran yang masuk, sebanyak 15 laporan atau seluruhnya telah ditindaklanjuti sampai dengan proses akhir (selesai).



387

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Konsistensi Penerapan GCG Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dalam rangka memenuhi Undang Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

4. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pengisian formulir LHKPN dan perubahannya kepada Wajib Lapor di lingkungan Perseroan. 5. Menyampaikan formulir LHKPN kepada setiap Wajib

Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, melalui Surat

Lapor dan memberikan penjelasan tata cara pengisian

Keputusan Direksi No. 43/KPTS/2015 tanggal 02 Maret 2015

LHKPN Wajib Lapor di lingkungan Perseroan berdasarkan

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perusahaan, pada dasarnya Jasa Marga

ketentuan dan pedoman dari KPK. 6. Menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh

telah menerapkan kewajiban penyampaian Laporan Harta

Wajib Lapor beserta kelengkapannya kepada KPK cq.

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dan

Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi:

salinan LHKPN kepada pejabat yang berwenang di Kementerian BUMN.

1. Dewan Komisaris. 2. Direksi.

Perlakuan yang Sama Terhadap Seluruh

3. Corporate Secretary/Head/Vice President/General

Pemegang Saham

Manager/Pemimpin Proyek atau yang setingkat. 4. Assistant Vice President/Senior Manager/Deputy General Manager/Coordinator/Kepala Bagian.

Jasa Marga menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Jasa Marga juga memberikan

5. Jabatan fungsional satu tingkat di bawah Direksi.

perlakuan yang adil terhadap saham-saham yang berada

6. Jabatan di Anak Perusahaan, Dana Pensiun Jasa Marga,

dalam satu kelas, melarang praktik-praktik insider trading

dan Perusahaan Asosiasi. 7. Pegawai Aktif Jasa Marga yang ditempatkan sebagai Direksi/Komisaris pada Anak Perusahaan.

dan self-dealing, dan mengharuskan Dewan Komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). Di samping itu Jasa Marga mengakui hak-hak stakeholders,

Selain itu Jasa Marga juga telah menunjuk General

seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong

Manager Human Capital Sevices sebagai Koordinator

kerja sama yang aktif antara Perseroan dengan para

Pengelolaan LHKPN Jasa Marga yang bertanggung jawab

stakeholders tersebut.

terhadap pengurusan LHKPN secara keseluruhan, meliputi pemantauan pengisian dan penyampaian formulir LHKPN

Jasa Marga menjamin bahwa dalam RUPS Tahunan dan

ke KPK dan Kementerian BUMN serta pemeliharaan aplikasi

RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham berhak memperoleh

LHKPN.

perlakuan yang sama dan kedudukan yang seimbang dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses

Tugas Koordinator LHKPN adalah sebagai berikut:

pengambilan keputusan yang penting dan strategis sesuai

1. Melakukan koordinasi dengan KPK dalam pendistribusian

dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki, Anggaran

formulir, pemantauan pengisian dan penyampaian

Dasar Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan

formulir LHKPN.

yang berlaku.

2. Menyampaikan daftar nama Wajib Lapor yang masuk dalam kriteria wajib menyampaikan LHKPN serta

Dalam pelaksanaan assessment GCG tahun 2016, pada

melaporkan kepada KPK dan Kementerian BUMN setiap

aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal,

terjadi promosi, pergantian/mutasi atau mengakhiri

Perseroan memperoleh nilai sebesar 8,79 dengan tingkat

jabatan.

pemenuhan 97,67%.

3. Menyampaikan daftar tambahan formulir LHKPN serta rencana pendistribusiannya kepada KPK sesuai dengan kebutuhan.

388







Lampiran


Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk

Kebijakan Perseroan dalam menerapkan Pengadaan Barang

memperoleh barang dan jasa yang diperlukan Perseroan

dan Jasa tertuang dalam Keputusan Direksi No. 143/

dengan mempertimbangkan kualitas dan delivery time

KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman

dari sumber yang tepat dengan total biaya terendah dan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa

dilakukan melalui strategi, perencanaan, proses dan

Marga (Persero) Tbk. dan perubahannya yaitu Keputusan

pengendalian pengadaan yang efektif dan efisien serta sesuai

Direksi No. 180/KPTS/2016 tanggal 08 November 2016

dengan prosedur yang berlaku.

dan Keputusan Direksi No. 210/KPTS/2016 tanggal 16 Desember 2016. Sebagai revisi dari peraturan sebelumnya

Untuk mencapai sasaran utama Pengelolaan Rantai

yaitu Keputusan Direksi No. 15/KPTS/2013 dan turunannya,

Pasokan yaitu menjamin terlaksananya kegiatan usaha serta

kebijakan ini mengatur pengguna barang dan jasa, pengelola

penciptaan nilai tambah (value creation) dan peningkatan

pengadaan barang dan jasa, pengelola kontrak pengadaan

daya saing Perseroan, Perseroan mempunyai kebijakan

barang dan jasa, pengelola penyedia barang dan jasa,

manajemen sebagai berikut:

pengelola material, tim pengadaan, dan pejabat berwenang

a.

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

serta penyedia barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi,

b.

Pengelolaan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

hak dan kewajiban serta peran para pihak dalam proses

c.

Pengelolaan Penyedia Barang dan Jasa

pengadaan barang dan jasa. Kebijakan pengadaan barang dan jasa di Perseroan mengacu Perubahan kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa

pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan terhadap

PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

pedoman dimaksud dan berdasarkan hasil evaluasi dan

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

masukan pihak-pihak terkait, terutama terhadap hal-hal yang

dan perubahannya No. PER-15/MBU/2012 yang mengatur

belum diatur dalam pedoman dimaksud, sehingga Perseroan

mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan

perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan

dengan menggunakan dana selain dana dari APBN/APBD.

mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perseroan.

Etika Perseroan dalam Penyedian Barang dan Jasa Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa

Kebijakan ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur

berdasarkan prinsip-prinsip kompetitif, transparan, adil,

dasar penunjukan langsung oleh Perseroan kepada Anak

wajar dan akuntabel. Perilaku etis yang diharapkan dalam

Perusahaan serta batas wewenang pemberian persetujuan izin

berhubungan dengan penyedia barang dan jasa antara lain:

prinsip, di antaranya kepada General Manager Cabang untuk

·

Penentuan penyedia barang dan jasa harus didasarkan

pengadaan jasa pemborongan dengan nilai Rp 75 miliar, dan

pada mutu produk, layanan purnajual, garansi, prestasi

pengadaan barang/jasa dengan Pemilihan Langsung dengan

dan rekam jejak dengan mengutamakan kepentingan Perseroan.

nilai di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 700 juta. ·

Menghormati hak dan kewajiban sesuai dengan

Selain itu juga diatur pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan-

perjanjian perikatan dan ketentuan perundang-

pekerjaan tertentu dapat dilakukan secara swakelola, yaitu

undangan.

yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh

·

kewajiban para pihak.

proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Menjalin komunikasi yang terbuka selama proses pelaksanaan pengadaan hingga terpenuhinya hak dan

Pengguna Barang/Jasa sebagai pejabat berwenang dalam ·

Melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa serta memberikan tindakan tegas kepada penyedia

Keputusan Direksi ini diharapkan dapat digunakan sebagai

barang dan jasa yang berperilaku tidak etis.

acuan dalam berbagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang demi mewujudkan

Penerapan e-Procurement

pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, kompetitif,

Untuk mencegah timbulnya praktik KKN, selain perlu

transparan, adil, dan wajar serta akuntabel.

perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan



389

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi




jasa agar lebih transparan dan akuntabel, perlu pula

lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dicari alternatif lain yang memenuhi prinsip-prinsip Good

(LKPP). Pengadaan secara elektronik (e-Procurement)

Corporate Governance (GCG), terutama prinsip keterbukaan

bagi Perseroan tidak hanya meningkatkan transparansi,

(transparency) serta prinsip keadilan (fairness).

tetapi juga meningkatkan efisiensi dengan harga dan biaya transaksi lebih murah, dan siklus pengadaan yang lebih

Di dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

pendek. Dengan demikian menghindari proses korupsi, serta

Kementerian Negara BUMN telah merilis Peraturan Menteri

meningkatkan produktivitas kerja.

Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Beberapa manfaat yang telah diperoleh antara lain kecepatan

pada Badan Usaha Milik Negara, dengan perubahan terakhirnya

proses tender, penetapan calon peserta tender secara

yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

elektronik sesuai persyaratan yang ditentukan, pemilihan

No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

pemenang secara electronik dan manfaat lainnya terkait

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/

dengan kualitas proses yang semakin baik, kewajaran harga,

MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

keadilan, tranparansi dan mencegah terjadinya intervensi.

Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut secara eksplisit menjelaskan Tata

Pakta Integritas Mitra Kerja

Kelola Teknologi Informasi. Dengan adanya peratuan tersebut,

Sebagai bentuk komitmen penerapan GCG dalam

BUMN diwajibkan untuk menerapkan prinsip Good Corporate

pengadaan barang dan jasa, Perseroan mewajibkan vendor

Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik

dan mitra kerja untuk menandatangani Pakta Integritas dalam

dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua

kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa.

jajaran perusahaan dengan dukungan IT. Pakta Integritas Insan Jasa Marga Sebagai wujud komitmen penerapan GCG dan Pakta

Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, Perseroan

integritas, Jasa Marga terus konsisten hinga saat ini untuk

juga mewajibkan Insan Jasa Marga untuk menandatangani

mengelola proses pengadaan dan kemitraan dengan

Pakta Integritas sebagai bentuk tidak adanya benturan

menggunakan sistem e-Tendering melalui aplikasi Sistem

kepentingan dan sebagai wujud transparansi dalam proses

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/e-Procurement yang

pengadaan barang dan jasa.

meminimalkan kontak fisik antara pemasok/mitra dengan panitia karena keseluruhan proses tender dan negoisasi telah berbasis komputer sehingga berlangsung adil dan transparan.

Tata Kelola Teknologi Informasi

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang

Jasa Marga berkomitmen untuk senantiasa menerapkan

pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis

praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi

Governance/GCG) dengan kualitas dan standar yang

komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum

tinggi. Untuk mendukung penerapan GCG dalam kaitannya

secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan

dengan teknologi informasi, Perseroan menyadari perlunya

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) ke dalam proses bisnis Perseroan. Mengacu pada Keputusan

Sesuai dengan keputusan Direksi No. 149/KPTS/DIR/2013

Direksi No. 156/KPTS/2016, saat ini kedudukan Teknologi

tanggal 30 Agustus 2013 yang telah diperbaharui dengan

Informasi di Perseroan sudah mengalami transformasi

keputusan Direksi No. 160/KPTS/2014 tanggal 24 September

tidak hanya sebagai pendukung untuk mencapai efisiensi

2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara

dan efektivitas proses bisnis namun sebagai inovasi untuk

Electronik di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.,

menjaga ketahanan bisnis dan meningkatkan pendapatan

melalui Divisi General Affairs dibuat LPSE dengan bantuan

Perseroan.

Bagan Struktur Organisasi Divisi Information and Technology

Divisi information Technology

Departemen IT Planning

390


Departemen IT Development

Departemen IT Operation

Departemen IT Control and Monitoring






Lampiran


Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2013 mengenai Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi (TI), maka Jasa Marga telah menetapkan Kebijakan Tata Kelola TI sebagai panduan dalam implementasi Tata Kelola TI yang menyeluruh dan untuk mengoptimalkan kontribusi TI dalam pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan. Selain Peraturan Menteri BUMN, kebijakan Tata Kelola TI mengacu pada standar internasional ISO 38500 dan COBIT yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Bagan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

209/KPTS/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Master Plan Teknologi Informasi Tahun 2014-2018 208/KPTS/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Infromasi

212/KPTS/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)

Dengan disahkannya berbagai Kebijakan Tata Kelola TI, maka Direksi telah melaksanakan amanat Peraturan Menteri

6.

Keputusan VP IT PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 02/ KPTS-BD/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pedoman dan Standar Tata Kelola Teknologi Informasi

Perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh dimensi pengelolaan TI.

Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direksi dapat menetapkan Tata Kelola

Prinsip-prinsip tersebut akan diterapkan lebih lanjut ke

Teknologi Informasi yang efektif”.

aktivitas pengelolaan TI serta pelaksanaan roadmap pengembangan TI sesuai Master Plan TI melalui berbagai

Prinsip-prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi

pedoman dan standar yang dituangkan dalam Keputusan

Prinsip-prinsip Tata Kelola TI Perseroan pada Kebijakan Tata

VP Information Technology dengan pengawasan Komite

Kelola Teknologi Informasi adalah:

Pengarah TI.

1.

Perencanaan TI yang terarah dan sistematis sehingga terjadi kesesuaian antara pengembangan dan

Roadmap Tata Kelola Teknologi Informasi

implementasi TI dengan Tujuan Bisnis Perseroan.

Target yang ingin dicapai oleh Perseroan dari penerapan

Investasi TI sejalan dan selaras dengan strategi

Tata Kelola Teknologi Informasi adalah proses perbaikan

Perseroan dengan memperhitungkan kapabilitas TI

berkelanjutan terhadap pengelolaan TI dilihat dari 4 siklus

sehingga memberikan keuntungan optimal.

utama proses TI yaitu Perencanaan, Pengembangan atau

Implementasi TI yang obyektif dan dapat

Akuisisi, Pengoperasian serta Pemantauan dan Evaluasi.

dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan

Indikator dari keberhasilan penerapan Tata Kelola TI adalah

mutu dan risiko sesuai peraturan Perseroan.

Skor Maturitas TI, dimana pada Peraturan Menteri Negara

4.

Pengelolaan operasional TI yang efektif dan efisien.

BUMN No. PER-02/MBU/2013 dipersyaratkan target Skor

5.

Pengendalian yang konsisten terhadap kinerja

Maturitas TI dalam 5 tahun ke depan adalah minimal 3.

2.

3.

operasional TI dan kepatuhan terkait peraturan dan perundangan yang berlaku.



391

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Bagan Roadmap Tata Kelola Teknologi Informasi

2012-2013 a. Assessment Maturitas TI Awal (pihak eskternal). b. Perancangan Tata Kelola TI (analisis gap dan penyusunan kebijakan). c. Sosialisasi awal Tata Kelola TI. d. Pilot project implementasi awal Tata Kelola TI.

2014 a. Pembentukan Tim Pembuatan Tata Kelola TI dan Master Plan TI. b. Review draf Kebijakan Tata Kelola TI. c. Pengesahan Kebijakan Tata Kelola TI. d. Assessment Maturitas TI (pihak eksternal).

Fase Persiapan, Analisis dan Desain Fase Review dan Pengesahan

2015 a. Pembentukan Tim Review Tata Kelola TI dan Master Plan TI. b. Awareness dan sosialisasi Kebijakan Tata Kelola TI. c. Improvement Tahap I: • Proses pengelolaan Investasi TI. • Proses pengelolaan Layanan TI Tahap I. • Proses pengelolaan operasional TI Tahap I. d. Self Assessment Maturitas TI.

2016 a. Pembentukan Tim Implementasi Tata Kelola TI 2016-2018. b. Improvement proses Tahap II: • Proses pengelolaan Operational Management Tahap II. • Proses Pengelolaan Keamanan TI. • Proses Manajemen Aset TI. • Proses Pengelolaan Pengembangan Software dan Infratrusktur. c. Self Assessment Maturitas TI.

2017 a. Evaluasi seluruh improvement yang sudah dilakukan. b. Persiapan review dan rencana roadmap Kebijakan Tata Kelola TI untuk 5 tahun ke depan.

Fase Improvement Tahap Awal Fase Improvement Tahap II

Fase Finalisasi Target Skor Maturitas minimal 3

Assessment Maturity Level Tata Kelola Teknologi Informasi Pengukuran Maturity Level Tata Kelola TI merupakan mekanisme untuk mengukur tingkat penerapan Tata Kelola TI dengan keluaran berupa indeks maturitas TI dengan rentang level dari 0 (non eksis) – 5 (optimal) yang menunjukkan kualitas pelaksanaan dari masing-masing pengendalian di dalam organisasi Perusahaan. Pada pengukuran akhir 2016 dengan metode self-assessment Jasa Marga telah mencapai nilai 3,15 (meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,12).

392







Lampiran


Grafik Maturity Level Tata Kelola Teknologi Informasi

NILAI INFORMATION TECHNOLOGY MATURITY LEVEL

3,02 2,5

3,02

3,12

3,15

2014

2015

2,7

0,5

Nilai 2005

2010

2011

2012

2013

Master Plan Teknologi Informasi Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 209/KPTS/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Master Plan TI Tahun 2014-2018 disebutkan bahwa Master Plan TI dijadikan panduan bagi Perseroan dalam melakukan investasi dan implementasi di bidang TI yang meliputi kebutuhan arsitektur, infrastruktur, dan aplikasi yang dibutuhkan agar sesuai dengan Sasaran Jangka Panjang Perusahaan. Master Plan TI ini disusun berdasarkan Panduan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi BUMN yang ada pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013. Berikut diberikan program yang dibagi berdasarkan strategi bisnis Perseroan. Tabel Program Kerja Master Plan TI Jasa Marga 2014-2018 Bidang

Program Kerja

Strategi Pengembangan Bisnis Jalan Tol (Growth)

1. 2. 3. 4.

Data Warehouse. Ellectronic Toll Collection. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. Implementasi ERP Modul Keuangan di AnaK Perusahaan.

Strategi Pengoperasian Jalan Tol (Operational Excellent)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ellectronic Toll Collection. Implementasi Asset Management. Integrasi aplikasi Toll Maintenance dengan ERP. Integrasi Toll Collection System dengan ERP. Peningkatan sistem Customer Service. Peningkatan sistem Call Center. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. Peningkatan pelayanan transaksi non-tunai.

Strategi Pengelolaan Keuangan (Financial Sustainability)

1. System Analysis and Program Development (SAP). 2. Implementasi Asset Management. 3. Pendefinisian dan standardisasi data. 4. Integrasi aplikasi Toll Maintenance dengan ERP. 5. Integrasi Toll Collection System dengan ERP. 6. Integrasi Enterprise Management System, Single Sign-on & Security. 7. Implementasi business intelligence. 8. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. 9. Implementasi ERP Modul Keuangan di Anak Perusahaan. 10. Peningkatan pelayanan transaksi non-tunai.



393

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


Bidang



Program Kerja

Strategi Organisasi & SDM (Organization & Human Capital)

1. Penyelesaian transformasi organisasi TI. 2. Pengembangan dan pengelolaan SDM TI. 3. Implementasi e-Procurement. 4. Implementasi knowledge management. 5. Peningkatan implementasi infrastruktur TI (integrasi server terpusat dan firewall). 6. Integrasi Enterprise Management System, Single Sign-on & Security. 7. Peningkatan ERP-HRMS. 8. Implementasi business intelligence. 9. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja.

Strategi Pengembangan Bisnis Lain (Business Diversification)

1. 2.

Kepatuhan dan Manajemen Risiko (GCG)

1. Pengukuran kinerja, audit dan tata kelola TI. 2. Pendefinisian dan standardisasi data. 3. Implementasi Corporate Governance System. 4. Integrasi Enterprise Management System, Single Sign-on & Security. 5. Pengembangan keamanan sistem (ISO 27000). 6. Business Continuity Plan. 7. Implementasi content management. 8. Implementasi business intelligence. 9. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja.

Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. Data Warehouse.

Komite Pengarah TI (IT Steering Committee) Mengacu pada Keputusan Direksi No. 156/KPTS/2016

Mengoptimalkan sumber daya TI (Resource

3.

tanggal 29 September 2016 tentang Struktur Organisasi

Management) untuk memperoleh efisiensi dan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyebabkan terjadinya

efektivitas pemanfaatan infrastruktur, aplikasi, human capital dan informasi.

perubahan terhadap anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut IT Steering Committee

4.

Menjaga aset TI dari kejadian yang tidak diinginkan (Risk Management) demi kelancaran operasi bisnis.

yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1.

Menyelaraskan Strategi TI dan Bisnis (Strategic

5.

Melakukan pengawasan terhadap proses dan kinerja TI (Performance Measurement) secara periodik

Alignment), melalui arahan strategis dan keputusan terkait program implementasi TI/solusi TI yang sejalan 2.

dengan strategi, tujuan dan prioritas bisnis Perseroan.

IT Steering Committee diharapkan dapat menjaga dan

Memastikan pengelolaan TI Perseroan berjalan optimal

mengevaluasi kualitas fungsi Tata Kelola Teknologi Informasi

sesuai dengan Master Plan dan Tata Kelola TI sehingga

Perseroan. Susunan keanggotaan IT Steering Committee ini

dapat memberikan nilai/manfaat yang ditetapkan (Value

adalah sebagai berikut:

Delivery). Bagan Keanggotaan IT Steering Committee Direktur Operasi I Ketua Komite

Vice President Information Technology Sekretaris Komite

Vice President Finance and Accounting Anggota Komite

394


Vice President Human Capital Strategy and Policy Anggota Komite

General Manager General Affairs Anggota Komite

Vice President Operation Management Anggota Komite






Lampiran


Auditor Eksternal Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Audit laporan keuangan Perseroan pada periode tahun buku 2009, 2010 dan 2011 dilakukan oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Pada 3 (tiga) periode tahun buku berikutnya (2012, 2013 dan 2014), audit laporan keuangan Perseroan dilakukan oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. Audit laporan keuangan Perseroan pada tahun buku 2015 dan 2016 dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited). Tabel Auditor Eksternal Perseroan 2011-2016 Tahun

Kontrak (Rp)

Kantor Akuntan Publik

Partner Pelaksana

2011

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

1.065.000.000

Drs. Hartono, Ak., CPA

2012

RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

1.622.500.000

Saptoto Agustomo

2013


1.245.750.000

Saptoto Agustomo

2014


1.452.000.000

Saptoto Agustomo

2015

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

1.925.000.000

E. Batara Manurung

2016

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

1.925.000.000

E. Batara Manurung

Penunjukan Auditor Eksternal

Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan

Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perseroan dan

Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada

Anak Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan

tanggal 31 Desember 2016. Melalui surat No. DK108A/

Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu

VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, Dewan Komisaris

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst

memberitahukan Direksi Perseroan bahwa penetapan KAP

& Young Global Limited). Penunjukan KAP tersebut telah

yang melalukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

melalui proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di

Perseroan telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham

Perseroan.

Seri A Dwiwarna melalui surat No. S-471/MBU/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

Proses penunjukan Auditor Eksternal dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

Biaya dan Lingkup Pekerjaan Audit

1. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap Kantor

Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan

Akuntan Publik. 2. Komite Audit melaporkan Pengadaan Jasa Kantor

Konsolidasi tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.925.000.000 (satu miliar, sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)

Akuntan Publik Tahun Buku 2016 kepada Dewan

termasuk PPN dan belum termasuk Out of Pocket Expenses

Komisaris.

(OPE).

3. Dewan Komisaris menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit umum atas Laporan

Lingkup Audit yang dilakukan KAP Purwantono, Sungkoro

Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

& Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)

Tahun Buku 2016.

mencakup:

4. Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik.

• Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 30 Maret 2016, Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian


• Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. • Audit Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku untuk tahun buku 2016.


395

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016


Laporan Direksi


• Audit Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (PSA 62) untuk tahun buku 2016.



lain selain lingkup audit sebagaimana tersebut di atas. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst &

• Management representation letter (jika ada) dan rapat-

Young Global Limited) telah menyelesaikan tugasnya secara

rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan

independen sesuai standar profesional akuntan publik

pelaksanaan audit umum/audit kepatuhan/PKBL.

dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Jasa Lain KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst

Struktur Tim

& Young Global Limited) sebagai pihak yang ditunjuk

Struktur Tim Auditor Eksternal Jasa Marga untuk periode

Perseroan sebagai Auditor Ekternal tidak memberikan jasa

tahun buku 2016 adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Tim Auditor Eksternal Jasa Marga Tahun Buku 2016

Partner Pelaksana E. Batara Manurung (Engagement Partner) Tjoa Tjek Nien (Signing Partner)

Independent Partner Reviewer David Sungkoro

Technical Advisor Julius S. Mallari

Quality Assurance APSG Ma Cynthia D. Belen (Partner)

Project Leader John Simanjuntak

Technical Reviewer Zefri Waldi Manajer Pelaksana (Entitas Anak dan PKBL) Agung Taman Agus Basusena Doly Damanik Agung Aribowo Ariadi Parulian

Senior Pelaksana Mella Fitri Irene Desemia Brandon Widjaja Angeline Wong Dianita Budiyanti Kapten Tarigan Bit Carlie Hutauruk

396


Specialist IT Risk Monika Prasodjo (Partner) Liu Muliadi (Manajer) Rakean Harun (Senior) Tax Rachmanto Surahmat (Partner) Roy M. Sibuea (Associate Director) FSRM John Edison D. Regalado Revana Aryani






Lampiran


Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan Perseroan senantiasa melakukan pembaharuan sarana

pelaporan elektronik kepada Bursa Efek Indonesia. Jasa

dan prasarana penunjang penyampaian informasi. Selain

Marga juga secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi

itu, Perseroan juga terus berupaya memperkuat platform

korporasi yang dilakukan melalui press release, dan publikasi

teknologi informasi untuk menjaga dan meningkatkan

tersebut dapat diunduh melalui situs web Jasa Marga.

kehandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui situs web www.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai

jasamarga.com.

Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi Corporate Secretary (Mohammad Sofyan)

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap keterbukaan informasi,

dan Investor Relations Department (Lisye Octaviana) melalui

Jasa Marga juga senantiasa melakukan pelaporan terhadap

telefon: (62-21) 841 3630, 841 3526, faksimili: (62-21) 841

informasi dan fakta material kepada otoritas pasar modal

3540, serta surat elektronik: [email protected] dan

baik melalui surat kepada Bapepam-LK maupun melalui

[email protected]



397

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Komisaris

Laporan Direksi




398




Tata TataKelola Kelola Perusahaan Perusahaan

Tanggung Jawab Tanggung Sosial dan Jawab Lingkungan

Sosial dan Lingkungan


Menteri


BUMN d

alam ac

ara penan

Lampiran

aman 10

.000 poh

on di Ja


lan Tol Ja

karta-Cik

ampek


399

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi



Komisaris

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Ikhtisar kinerja Perseroan juga mengeluarkan buku Sustainibilty Report (SR) dengan tema Sustainable Innovation For Sustainable Growth yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Annual Report 2016.

TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN HIDUP

51.481 Pohon

Penghutanan Jalan Tol Lebih dari 51.481 pohon telah disebarkan untuk ditanam di sekitar jalan tol pada tahun 2016, di antaranya adalah pohon mahoni, trembesi, akasia dan pohon lainnya.

5.768 titik lokasi

Penggunaan Lampu LED Penggunaan lampu PJU dengan menggunakan LED, untuk penghematan energi listrik sebanyak 5.768 titik.

Inovasi : Pembangkit Listrik Tenaga Surya Penghematan listrik dari PLN sebesar 1.396.030.729 KWh pada tahun 2016.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA

>180%

Imbal Jasa Terendah Dibandingkan UMR

ZERO (0) kecelakan kerja Pegawai Jasa Marga

400


Inovasi : Temu Karya Mutu, Werpack Reflektif dan Enterprise Knowledge Management




Tanggung Jawab Tanggung Sosial dan Jawab Lingkungan

Sosial dan Lingkungan


Lampiran


PENGEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT

Rp 17.427 miliar Rp

Dana Program Kemitraan untuk 451 Mitra Binaan tersebar di seluruh Indonesia

Rp 17,2 miliar Program Bina Lingkungan

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Rp 292,75 miliar

Dana CSR Konsumen

Rp 292,75 miliar

dana Scrapping Filling Overlay (SFO) Jalan Tol

Rp

Inovasi : Tim Sapu Lubang, JMCare dan Toll Touring Jasa Marga menjamin 24 jam pelayanan lalu lintas kepada pengguna jalan tol.



401

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Komisaris

Laporan Direksi



Surat Pernyataan Anggota Tentang Tanggung Jawab Atas Pt Jasa Marga (Persero) Tbk. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, Februari 2017

Direksi


Muh Najib Fauzan Direktur Operasi I

Subakti Syukur Direktur Operasi II

Anggiasari Direktur Keuangan/ Direktur Independen

Hasanudin Direktur Pengembangan

Christantio Prihambodo Direktur SDM dan Umum

402





Tanggung TanggungJawab Jawab Sosial Sosialdan dan Lingkungan Lingkungan

Tanggung Jawab Tanggung Jawab Anggota Direksi Anggota Direksi dan Anggota Dewan dan Anggota Komisaris atas Laporan Tahunan 2016 Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2016

Lampiran


Direksi dan ANGGOTA Dewan Komisaris Laporan Tahunan 2016

Dewan Komisaris


Agus Suharyono Komisaris


Muhammad Sapta Murti Komisaris

Taufik Widjoyono Komisaris




403

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Komisaris

Laporan Direksi



Daftar Istilah Istilah/ Singkatan

Keterangan

JSMR

Jujur, Sigap, Mumpuni dan Respek Tata Nilai Jasa Marga yang menjadi landasan setiap Insan Jasa Marga dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. JSMR juga merupakan kode ticker saham Jasa Marga. Jasa Marga Traffic Information Center Layanan call center Jasa Marga yang memberikan informasi mengenai kondisi ruas-ruas jalan tol Jasa Marga kepada pemakai jalan serta merupakan media untuk menerima saran/keluhan dari pemakai jalan, dengan menghubungi 14080. Gardu Tol Otomatis Gardu tol dengan proses pelayanan transaksi secara swalayan dengan menggunakan peralatan tol. Kartu yang digunakan untuk transaksi pembayaran tol secara elektronik. Sistem transaksi tanpa henti pada GTO, dengan menggunakan e-Toll Card yang dipasang pada OBU. On Board Unit Alat penunjang transaksi tanpa henti yang terpasang di kendaraan yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara transceiver dan kartu pembayaran elektronik (e-Toll Card). Variable Message Sign Papan rambu elektronik yang menampilkan informasi mengenai kondisi lalu lintas jalan tol. Remote Traffic Microwave Sensor Sensor yang dipasang di jalan tol untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melewati jalan tol. Closed Circuit Television Perangkat kamera video digital yang dipasang di suatu tempat agar situasi dan kondisi di tempat tersebut dapat dipantau melalui layar monitor dari tempat lain. Kartu Tanda Masuk Elektronik Tanda bukti masuk jalan tol pada sistem tertutup yang dalam pengoperasiannya menggunakan chip, berfungsi untuk menyimpan identitas kendaraan berupa golongan kendaraan dan asal gerbang yang dilakukan secara elektronik oleh peralatan tol. Toll Collector Terminal Peralatan transaksi lalu lintas/kendaraan pada gardu tol berupa komputer khusus yang digunakan untuk menerima dan melayani transaksi serta terhubung dengan berbagai jenis peralatan utama dan peralatan pendukung sesuai dengan jenis gardu. Automatic Lane Barrier Peralatan manajemen lalu lintas pada gardu tol yang dilengkapi dengan palang pintu yang dipasang di lajur gardu tol dengan fungsi sebagai penghalang lajur yang bekerja secara otomatis. Rel untuk mengangkut tempat KTME. Standar Pelayanan Minimal Ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Tidak ada lubang Salah satu tolok ukur dalam SPM dalam aspek kondisi jalan, yaitu tidak ada lubang 100%. Scrapping Filling Overlay Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga aspal jalan tol tetap pada kondisi baik. Volume/Capacity Ratio Rasio yang digunakan untuk mengukur kepadatan kendaraan di jalan tol. Penerangan Jalan Umum Lampu yang dipasang pada sisi jalan tol untuk menerangi jalan tol. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan Pengatur Jalan Tol Badan yang merupakan regulator di industri jalan tol di Indonesia yang berada di bawah Kementerian PUPR dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Perjanjian antara Kepala BPJT yang ditugaskan Menteri PUPR atas nama Pemerintah dengan BUJT untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol. Badan Usaha Jalan Tol Perusahaan pengelola jalan tol yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol. Tim Pengadaan Tanah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat (Menteri PUPR) dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol dan berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Panitia Pengadaan Tanah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Corrective Preventive Action Request Langkah-langkah perbaikan dalam suatu proses atas ketidaksesuaian yang ditemukan untuk segera ditindaklanjuti, dilakukan koreksi dan dicegah supaya tidak terulang lagi.

JMTIC

GTO e-Toll Card e-Toll Pass OBU VMS RTMS CCTV

KTME

TCT

ALB

Magazine Train SPM Zero Pothole SFO V/C ratio PJU PUPR BPJT

PPJT

BUJT TPT

P2T

CPAR

404







Lampiran Lampiran


Referensi Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 Pembahasan & Penjelasan

Halaman

Bentuk Laporan Tahunan 1.

Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.

ü

2.

Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.

ü

3.

Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.

ü

4.

Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.

ü

5.

Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

ü

6.

Laporan Tahunan dalam bahasa asing paling sedikit menggunakan Bahasa Inggris.

ü

7.

Laporan Tahunan yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang menggunakan Bahasa Indonesia.

ü

8.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

ü

9.

Laporan Tahunan dalam bentuk asli wajib ditandatangani secara langsung oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

ü

10.

Salinan dokumen elektronik wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

ü

11.

Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

ü

12.

Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan.

ü

13.

Tanda tangan dibubuhkan pada surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan.

ü

Isi Laporan Tahunan 1.

Ketentuan umum. a.

b.

2.

Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:

ü

1)

Ikhtisar Data Keuangan Penting.

ü

2)

Informasi Saham (jika ada).

ü

3)

Laporan Direksi.

ü

4)

Laporan Dewan Komisaris.

ü

5)

Profil Emiten atau Perusahaan Publik.

ü

6)

Analisa dan Pembahasan Manajemen.

ü

7)

Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

ü

8)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Perusahaan Publik.

ü

9)

Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit.

ü

10) Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.

ü

Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.

ü

Uraian Isi Laporan Tahunan a.

Ikhtisar Data Keuangan Penting


64-85


405

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi

Komisaris



Pembahasan & Penjelasan

Halaman

Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: 1) Pendapatan/penjualan.

64-65

2)

Laba bruto.

64

3)

Laba (rugi).

64-65

4)

Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.

64-65

5)

Total laba (rugi) komprehensif.

64-65

6)

Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.

64-65

7)

Laba (rugi) per saham.

64-65

8)

Jumlah aset.

64-65

9)

Jumlah liabilitas.

64-65

10) Jumlah ekuitas.

b.

64-65

11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.

64

12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.

64

13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.

64

14) Rasio lancar.

64

15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas.

64

16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.

64

17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.

64

Informasi saham. Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat: 1)

Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: a)

Jumlah saham beredar.

76

b)

Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.

76

c)

Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.

76

d)

Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.

76, 78

Informasi pada huruf a) diungkapkan oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek. Informasi pada huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek. 2)

406

Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a)

Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.

74

b)

Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham.

74

c)

Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.

74

d)

Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.

74

3)

Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut.

-

4)

Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut.

-







Lampiran Lampiran

Pembahasan & Penjelasan c.


Halaman

Laporan Direksi

94-101

Laporan Direksi paling sedikit memuat: 1)

d.

Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi. a)

Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.

96-97

b)

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan.

97-98

c)

Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.

99

2)

Gambaran tentang prospek usaha.

99

3)

Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

100

4)

Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).

100-101


86-93

Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:

e.

1)

Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik.

2)

Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.

91-92

92

3)

Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.

89-90

4)

Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

92-93

5)

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).

6)

Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.

87 88

Profil Emiten atau Perusahaan Publik

4-73

Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat: 1)

Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.

4, 15

2)

Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:

4, 397

a) Alamat.

4

b)

Nomor telepon.

4

c)

Nomor faksimile.

d)

Alamat surat elektronik.

4, 397

e)

Alamat situs web.

4, 397

4

3)

Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.

4)

Visi dan Misi Emiten atau Perusahaan Publik.

14-15

5)

Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

5, 15

6)

Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan.

20-22

7)

Profil Direksi, paling sedikit memuat:

7

a)

Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

44-45

b)

Foto terbaru.

44-45

c) Usia.

44-45

d) Kewarganegaraan.

44-45

e)

Riwayat pendidikan.

44-45

f)

Riwayat jabatan, meliputi informasi: (1)

Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi kali pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

44-45, 299301

(2)

Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Komite serta jabatan lainnya (jika ada).

44-45

(3)

Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

44-45

g)

Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada).

313

h)

Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi.

311



407

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Komisaris

Laporan Direksi



Pembahasan & Penjelasan 8)

9)

Halaman

Profil Dewan Komisaris, meliputi: a) Nama.

42-43

b)

42-43

Foto terbaru.

c) Usia.

42-43

d) Kewarganegaraan.

42-43

e)

Riwayat pendidikan.

42-43

f)


Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

42-43, 272273

(2)

Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

42-43, 272273

(3)

Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau anggota Komite serta jabatan lainnya (jika ada).

289-290

(4)


42-43

g)

Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada).

291

h)

Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi.

289

i)

Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada).

Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya.

10) Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku.

ü

40-41

11) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari: a)

Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima per seratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.

81

b)

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik.

82

c)

Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.

81

12) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi. a)

Kepemilikan institusi lokal.

81

b)

Kepemilikan institusi asing.

81

c)

Kepemilikan individu lokal.

81

d)

Kepemilikan individu asing.

81

13) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.

81

14) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada).

23-33, 5860

Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.

23-33, 5860

15) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada).

408


74






Lampiran Lampiran



Halaman

16) Kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada).

83

17) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal.

60-62

18) Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan.

60-62

19) Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:

f.

a)

Nama penghargaan dan/atau sertifikasi.

70-73

b)

Badan atau lembaga yang memberikan.

70-73

c)

Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).

70-73


102-177

Analisa dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: 1)

Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a)

2)

Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.

105-128

b) Pendapatan/penjualan.

105-128

c) Profitabilitas.

105-128

Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:

129

a)

Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.

145-156

b)

Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas.

156-167

c) Ekuitas.

168

d)

Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.

129-144

e)

Arus kas.

169-170

3)

Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.

170

4)

Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.

171

5)

Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud.

171

6)

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:

172

7)

a)

Tujuan dari ikatan tersebut.

b)

Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut.

c)

Mata uang yang menjadi denominasi.

d)

Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: a)

Jenis investasi barang modal.

b)

Tujuan investasi barang modal.

c)

Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.

172

8)

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada).

172

9)

Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

172

10) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:


172


409

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi

Komisaris




Halaman

a) Pendapatan/penjualan.

172

b)

Laba (rugi).

172

c)

Struktur modal (capital structure).

172

d)

Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

172

11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a) Pendapatan/penjualan. b)

Laba (rugi).

c)

Struktur modal (capital structure).

d)

Kebijakan dividen.

e)

Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

172 172 172

12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.

173

13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit: a)

Kebijakan dividen.

173

b)

Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.

173

c)

Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).

173

d)

Jumlah dividen per tahun yang dibayar.

173

14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan: a)

Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.

174-177

b)

Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.

15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:

176

a)

Tanggal, nilai dan obyek transaksi.

-

b)

Nama pihak yang melakukan transaksi.

-

c)

Sifat hubungan afiliasi (jika ada).

-

d)

Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.

-

e)

Pemenuhan ketentuan terkait.

-

16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). 17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). g.

-

Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik

176 176 230-397

Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1)

Direksi, mencakup antara lain:

299-321

a)

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

304-310

b)

Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi.

c)

Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.

319-321

d)

Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut.

313-319

e)

Informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:

270-271

(1)

Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku.

270-271

(2)

Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

f)

410


301

-

Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:




g) 2)

3)


Lampiran Lampiran



Halaman

(1)

Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku.

259-263, 268-269

(2)

Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

-

Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

321

Dewan Komisaris, mencakup antara lain:

272-298

a)

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

275-288

b)

Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris.

c)

Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

297-298

d)

Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut.

291-296

e)

Kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:

329-330

273

(1)

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.

329

(2)

Kriteria yang digunakan.

329

(3)

Pihak yang melakukan penilaian.

329

f)

Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

g)

Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:

-

(1)

Alasan tidak dibentuknya komite.

-

(2)

Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

298

-

Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:

-

a) Nama.

-

b)

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

-

c)

Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.

-

(1)

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.

-

(2)

Kriteria yang digunakan.

-

(3)

Pihak yang melakukan penilaian.

-

d) 4)


Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

-

Komite Audit, mencakup antara lain:

331-336

a)

46, 331

Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.

b) Usia.

46

c) Kewarganegaraan.

46

d)

Riwayat pendidikan.

46

e)


Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.

46

(2)

Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).

46

(3)


46

f)

Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit.

331

g)

Pernyataan independensi Komite Audit.

332

h)

Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut.

334

i)

Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).


-


411

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi

Komisaris



Pembahasan & Penjelasan j) 5)

6)

Halaman

Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit.

Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:

336-344

a)

47, 336337

Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.

b) Usia.

47

c) Kewarganegaraan.

47

d)

Riwayat pendidikan.

47

e)

Riwayat jabatan, meliputi informasi:

47

(1)

Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.

47

(2)

Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).

47

(3)


47

f)

Periode dan masa jabatan anggota komite.

g)

Uraian tugas dan tanggung jawab.

h)

Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite.

i)

Pernyataan independensi komite.

j)

Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.

k)

Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).

l)

Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.

336 337-339 337 339 340-341 341-344

Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain.

48, 345347

a) Nama.

48, 345, 347

b) Domisili. c)

7)

8)

412

335-336

48

Riwayat jabatan, meliputi informasi:

48, 347

(1)

Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan.

48, 347

(2)


d)

Riwayat pendidikan.

e)

Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku.

f)

Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku.

48 48 347 346-347

Unit Audit Internal, mencakup antara lain:

48, 348352

a)

Nama kepala Unit Audit Internal.

48, 348, 352

b)


Dasar hukum penunjukan kepala Unit Audit Internal.

(2)


48, 352

c)

Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).

d)

Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku.

e)

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal.

f)

Uraian tugas dan tanggung jawab.

g)

Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal.

h)

Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku.

348 350-351 348 349-350 349 351-352

Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:


48

353






Lampiran Lampiran


9)

a)

Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

b)

Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.

Halaman 353 353

Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:

354-368

a)

Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.

354-359

b)

Jenis risiko dan cara pengelolaannya.

359-364

c)

Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.

10) Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi: Pokok perkara/gugatan.

369-377

b)

Status penyelesaian perkara/gugatan.

369-377

c)

Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.

369-377

12) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:

378

237, 379382

a)

Pokok-pokok kode etik.

237, 379380

b)

Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya.

381

c)

Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.

380

13) Informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada). 14) Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:

238-239 383

a)

Jumlah saham dan/atau opsi.

383

b)

Jangka waktu pelaksanaan.

383

c)

Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.

383

d)

Harga pelaksanaan.

383

15) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:

384-387

a)

Cara penyampaian laporan pelanggaran.

385

b)

Perlindungan bagi pelapor.

387

c)

Penanganan pengaduan.

386

d)

Pihak yang mengelola pengaduan.

384

e)

Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:

387

(1)

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku.

387

(2)

Tindak lanjut pengaduan.

387

16) Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:

241-244

a)

Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan.

241-244

b)

Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).

241-244

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik 1)

367 369-377

a)

11) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).

h.


398-401

Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek: a)


Lingkungan hidup, antara lain:

400

(1)

Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.

400

(2)

Sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik.

(3)

Mekanisme pengaduan masalah lingkungan.


413

Profil Jasa Marga

Ikhtisar 2016



Laporan Direksi

Komisaris



Pembahasan & Penjelasan (4) b)

Halaman

Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain: (1)

Kesetaraan gender dan kesempatan kerja.

(2)

Sarana dan keselamatan kerja.

(3)

Tingkat perpindahan (turnover) karyawan.

(4)

Tingkat kecelakaan kerja.

(5)

Pendidikan dan/atau pelatihan.

400

400

(6) Remunerasi. (7) c)

d)

i.

Mekanisme pengaduan masalah Ketenagakerjaan.

Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:

401

(1)

Penggunaan tenaga kerja lokal.

(2)

Pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi.

(3)

Perbaikan sarana dan prasarana sosial.

(4)

Bentuk donasi lainnya.

(5)

Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada).

Tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:

401

(1)

Kesehatan dan keselamatan konsumen.

401

(2)

Informasi barang dan/atau jasa.

401

(3)

Sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.

401

2)

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan.

ü

3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

ü

Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek.

ü

Pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan 1.

Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan.

ü

2.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.

-

3.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain yang menandatangani Laporan Tahunan wajib menyertakan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.

-

4.

Tanda tangan dibubuhkan pada surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan.

-

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

414


ü






Lampiran





415

2016 Laporan. Tahunan

Recommend Documents