LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2015

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2015

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung - 56214 Telp. / Fax : (0293) 491161, email : [email protected]

KATA PENGANTAR

‫ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم‬ Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015. Laporan Tahunan ini merupakan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015, yang meliputi bidang Standar Operating Prasedur (SOP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Disamping itu juga memaparkan Pembinaan dan Pengelolaan Perkara yang meliputi Sumber Daya Manusia, Keadaan Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Keuangan, Teknologi Informasi (IT), Regulasi Tahun 2015 serta Pengawasan, sebagaimana telah dirumuskan dalam Program Kerja Tahun 2015. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara umum sepenuhnya mengacu pada arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan secara khusus bertujuan untuk mencapai dan merealisir visi, misi dan rencara strategis Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015 yang terinci dalam beberapa kebijakan dan kegiatan tahun 2015. Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : S25-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2015, yang dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama tahun 2015, bahan evaluasi guna perumusan rencana kerja tahun berikutnya, sekaligus bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta pihak lain yang membutuhkan. Dalam penyusunan laporan ini kami berusaha untuk menyajikan secara obyektif dan lengkap Pengadilan Agama Temanggung dalam berbagai aspeknya, dengan harapan semoga laporan ini bisa menjadikan bahan kajian bagi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja kami dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

ii

Kami menyadari, walaupun laporan ini telah diusahakan dan disusun secara maksimal, namun sudah barang tentu masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan, terutama guna kesempurnaan pelaksanaan tugas kami ke depan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa kami berserah diri, dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan tahunan ini diucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 31 Desember 2015 Ketua

Dra. Hj. Mahmudah, M.H. NIP. 19600728 198703 2 001

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………..

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. …..

iv

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………………....

1

A. Kebijakan Umum Peradilan …………………………………………………

1

B. Diskripsi Wilayah Hukum …………………………………………………….

2

C. Visi dan Misi …………………………………………………………………..

3

D. Rencana Strategis ……………………………………………………………

4

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) …..……………………………………

6

A. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………………….

6

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) ……………………………………...

10

C. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) …………………………………………….

27

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …………………………………………...

60

A. Sumber Daya Manusia (SDM) ……………………………………………....

60

1. Profil dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia …………………………

60

2. Rekrutmen …………………………………………………………………

61

3. Mutasi ………………………………………………………………………

61

4. Promosi …………………………………………………………………….

62

5. Pensiun …………………………………………………………………….

63

6. Lain - lain ………..…………………………………………………………

63

B. Keadaan Perkara ……………………………………………………………..

63

1. Penerimaan Perkara ……………………………………………………...

63

2. Penyelesaian Perkara ……………………………………………………

65

3. Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum …………………………….

66

3.1. Upaya Hukum verzet ……………………………………………….

66

3.2. Upaya Hukum Banding …………………………………………….

66

3.3. Upaya hukum Kasasi ……………………………………………….

66

3.4. Upaya Hukum Peninjauan Kembali ………………………………

67

4. Permohonan dan Pelaksanaan Sita ……………………………………

67

5. Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi ……………………………..

67

6. Perkara Prodeo ……………………………………………………………

67

7. Mediasi ……………………………………………………………………..

67

8. Sidang Keliling …………………………………………………………..

68

BAB II

BAB III

iv

9. Pengacara Praktek ……………………………………………………….

68

10. Penerbitan Akte Cerai ……………………………………………………

68

11. Alasan Perceraian ………………………………………………………...

68

12. Tingkat Penyelesaian Perkara …………………………………………..

69

13. Pengelolaan Keuangan Perkara ………………………………………..

69

14. Tugas lain ………………………………………………………………….

71

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ……………………………………….

72

1. Sarana dan Prasarana Gedung …………………………………………

72

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor ………………………………..

73

D. Pengelolaan Keuangan DIPA ……………………………………………….

74

E. Dukungan Teknologi Informasi ……………………………………………...

74

F. Regulasi Tahun 2015 …………………………………………………………

76

BAB IV PENGAWASAN …………………………………………………………………..

77

A. Internal …………………………………………………………………………

77

B. Evaluasi ………………………………………………………………………..

80

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ………………………………………….

81

A. Kesimpulan …………………………………………………………………….

81

B. Rekomendasi ………………………………………………………………….

82

BAB V

v

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Sebagai pelaksana salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kompetensinya, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kompetensi absolut Pengadilan Agama meliputi perkara tertentu antara orang islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah meliputi wilayah kota dan kabupaten yang bersangkutan. Sejalan dengan tugas pokok dan kompetensi yang dimiliki badan peradilan agama tersebut, Pengadilan Agama Temanggung merumuskan kebijakan umum memberikan pelayanan hukum prima kepada pencari keadilan. Sehingga orang yang lemah tidak putus asa akan keadilan yang diharapkannya dan pada saat yang sama orang yang kuat pun tidak congkak mempengaruhi putusan. Ini berarti, dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, Pengadilan Agama terus menerus berusaha mengokohkan jati diri sebagai abdi hukum dan keadilan yang bertanggung jawab kepada Allah SWT, diri sendiri dan kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Temanggung selama tahun 2015 menerapkan kebijakan secara umum, sebagai berikut :

1

1. Memberikan pelayanan secara cepat dan tepat dengan menerapkan aplikasi program terbaru seperti SIADPA, SAKPA, SIKEP, SIMAK-BMN dan lain-lain; 2. Menyediakan sarana penunjang situs website http://www.pa-temanggung.go.id sebagai tindak lanjut dari SK KMA Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; 3. Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai secara berkala dan terus menerus; 4. Berperan aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah seperti rapat koordinasi maupun kegiatan yang bersifat insidentil.

B. Diskripsi Wilayah Hukum

Gambar : Peta Kabupaten Temanggung

Wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung sama dengan wilayah Kabupaten Temanggung, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) kelurahan/desa. Jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 739.873 dengan rincian 370.997 laki-laki dan 368.876 perempuan (Sumber : BPS KabupatenTemanggung Tahun 2013).

Dengan wilayah hukum yang sedemikian luas dan jumlah penduduk yang begitu banyak, Pengadilan Agama Temanggung hanya memiliki pegawai 24 orang, 2

sehingga menjadikan kendala tersendiri dalam mewujudkan idealisme institusi. Pengadilan Agama Temanggung telah menetapkan arah kebijakan terbangunnya transparansi peradilan kepada masyarakan pencari keadilan. Hal ini tentu saja tidak mudah untuk diwujudkan dikarenakan disamping harus disiapkan kualitas sumber daya manusia yang memadai juga harus disiapkan sarana pendukung kerja yang standar termasuk didalamnya gedung kantor dan sarana kelengkapan gedung yang standar. Pengadilan Agama Temanggung juga senantiasa mengikuti program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun dari Mahkamah Agung RI guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk terlaksananya pelayanan prima. C. Visi dan Misi Untuk mewujudkan peradilan yang professional, mandiri, transparan dan modern, yang mampu memberikan pelayanan public yang prima kepada masyarakan pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung yang baru, maka dirumuskan visi Pengadilan Agama Temanggung, yakni : “ Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, sederhana dan biaya ringan ”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan yang tercakup dalam misi Pengadilan Agama Temanggung sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat 2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; 3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan; 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

3

D. Rencana Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Temanggung sebagaimana di atas, telah dirumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015, sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Prosentase mediasi yang diselesaikan. b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Prosentase perkara yang diselesaikan. d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap; b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis; c. Persentase penyampaian pembneritahuan relaas putusan tepat waktu, tempat

dan

para

pihak

(persentase

akta

cerai

yang

diserahkan

penggugat/pemohon); d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website. 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 4



Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Penjabaran dari rencana strategis tersebut di atas telah dirinci secara lebih

detail dalam beberapa program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam program kerja tahun 2015, yang meliputi bidang administrasi teknis dan non teknis yudicial, manajemen peradilan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber dana (DIPA), kinerja pelayanan public dan administrasi umum.

5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syari'ah. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Temanggung mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis

yudicIBl,

administrasi

peradilan,

maupun

administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaIBn, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 3. Fungsi

pengawasan,

yakni

mengadakan

pengawasan

melekat

atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti,

dan

Jurusita/

Jurusita

Pengganti

di

bawah

jajarannya

agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretarIBtan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006). 5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan),

dan

administrasi

umum

(kepegawaIBn,

keuangan,

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 6

dan

6. Fungsi Lainnya : 

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).



Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitIBn dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang dIBtur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya mengenai struktur organisasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tujuan serta tanggung jawab, susunan organisasi dantata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-Undang tersebut di atas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Agama Temanggung masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa “Sususnan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru

Sita”. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pimpinan Pengadilan

Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua”. Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa Juru Sita sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretarias yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Sekretaris dalam kektentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dirangkap oleh Panitera. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas., Struktur Organisasi Pengadilan Agama Temanggung adalah sebagai berikut :

7

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG (Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015)

Ketua Dra. Hj. Mahmudah, M.H. NIP. 19602807.198703.2.001

Wakil Ketua Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. NIP.19581204.199203.1.001

Hakim

Hakim 1. H. Zubaidi, S.H. 2. Drs. H. Saefudin, SH., MH.

5. Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. 6. Drs. H. Furqon Yunus

3. Drs. H. Muh Wahid, S.H,M.H. 4. Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

7. Dra. Nur Immawati 8. Drs. Taufiqurrochman, MH.

Panitera/Sekretaris Drs. H. M a s h u r i NIP.19630613.199303.1.004

Wakil Sekretaris

Wakil Panitera

Minhad

Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH.

NIP.19610517.198503.1.003

NIP.19650623.199403.2.001

Panmud Gugatan

Panmud Permohonan

M. Soim S, SH NIP.19671202199203 1002

NIIP. 195610251980032003

Ni’mah S.Ali, BA.

Panmud Hukum

Kaur Kepegawaian

Kaur Keuangan

Kaur Umum

Drs. Rokhmat, M.Si

--

--

Wasis Khasana, SHI

NIP.196205161994031001

196601081993031006

Panitera Pengganti

Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Hj. Siti Saefiyah, SH. 2. Sakdiyati, SHI. 3. -

1. H. M a t o r i 2. Indri Astuti, SH. 3. -

: Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab

8

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Temanggung dapat melaksanakan tugas-tugas pokok

dan

fungsi

lembaga

peradilan

yakni

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang manyangkut tugas-tugas teknis dan administrasi yudisial maupun tugas-tugas administrasi umum. Susunan lengkap personalia Pengadilan Agama Temanggung per 31 Desember 2015 terdiri dari : Ketua

: Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Wakil Ketua

: Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Panitera/Sekretaris

: Drs. H. Mashuri

Wakil Panitera

: Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Wakil Sekretaris

: Minhad

Panitera Muda Gugatan

: M. Soim Shodiqin, SH.

Panitera Muda Permohonan

: Ni’mah S. Ali, BA.

Panitera Muda Hukum

: Drs. Rokhmat, MSI.

Kepala Urusan Ortala & Kepeg.

: Kosong, (telah diusulkan pengisiannya)

Kepala Urusan Perenc.&Keuangan : Kosong, (telah diusulkan pengisiannya) Kepala Urusan Umum

: Wasis Khasana, SHI.

Pejabat Fungsional Hakim

: 1. H. Zubaidi, SH. 2. Drs. Ali Irfan, SH., MH. 3. Drs. H. Saifudin, SH., MH. 4. Drs. H. Muhammad Wahid, SH., MH. 5. Drs. H. Sutaryo, SH., MH. 6. Drs. H. Furqon Yunus 7. Dra. Nur Immawati 8. Drs. Taufiqurrochman, MH. 9

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti

:

1. Hj. Siti Saefiyah, SH. 2. Sakdiyati, SHI. Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti : 1. H. Matori 2. Indri Astuti, S.H. Pelaksana / Staf

: 1. M. Nashir Al Muqsith, S.T. 2. Asmiyati, S.T. 3. Suhesti Retnaningsih

Tenaga Honorarium

: 1. Nur Intiyah 2. Ida Hasriyanti 3. Rony Yudiarso 4. Febri Elfan Sakti 5. M. Sofi Andri Nugroho 6. Abdul Munif, S.Sy. 7. M. Nuril Ikhsani 8. Wiwiyana

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai upaya memudahkan dan meningkatkan pelayanan, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama telah menyusun Naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk mendeskripsikan alur penanganan perkara, penataan dan pembakuan proses tata kerja di lingkungan peradilan agama/mahkamah syari’ah, mulai dari penerimaan perkara permohonan, gugatan, perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Naskah tersebut telah dijadikan pedoman bagi aparatur peradilan agama/mahkamah syari’ah di seluruh wilayah Indonesia sebagai instrument penting oleh petugas/pejabat pada setiap tahapan proses baik itu sejak mengajukan, memeriksa, memutus sampai menyelesaikan perkara agar memiliki standar yang baku dan sama guna memudahkan satuan tugas dan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan

10

kewenangannya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama Temanggung dalam melaksanakan tugasnya telah berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama tersebut. Secara garis besar SOP tersebut adalah sebagai berikut : BAB I

SOP Perkara Permohonan (Voluntair) pada Pengadilan Tk Pertama: 1.1. Penerimaan Perkara Permohonan (Voluntair), waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 1-2. 1.2. Registrasi Berkas Perkara Permohonan, waktu 185 menit / 3 jam 5 menit, hari ke 3. 1.3. Pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), waktu 50 menit, hari ke 4. 1.4. Pembuatan Penunjukan Panitera / Panitera Pengganti, waktu 35 menit, hari ke 4. 1.5. Pembuatan Penetapan Hari Sidang (PHS), waktu 60 menit, hari ke 5. 1.6. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP, waktu 55 menit, hari ke 6. 1.7.1. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak/para pihak, waktu 4 jam 05 menit, hari ke 7 – 10. 1.7.2. Penyampaian Panggilan melalui kepada Kepala Desa, waktu 275 menit / 4 jam 35 menit, hari ke 7 – 10. 1.8. Sidang Pembacaan Permohonan, waktu 125 menit / 2 jam 05 menit, hari ke 14. 1.9. Sidang Pembuktian, waktu 185 menit / 3 jam 5 menit. 1.10. Sidang Musyawarah Majelis dan Pembacaan Penetapan Hasil Musyawarah, waktu 135 menit / 2 jam 15 menit, hari ke 35. 1.11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara beserta prosedurnya, waktu 50 menit, hari ke 35. 1.12. Pengambilan Salinan Penetapan, waktu 55 menit, hari ke 42.

BAB II SOP Perkara Cerai Talak (para pihak satu wilayah) 2.1.

Penerimaan Permohonan Cerai Talak. Waktu 60 menit/ 1 jam, hari ke 1- hari ke2. 11

2.2.

Registrasi Berkas Perkara Permohonan Cerai Talak. Waktu 185 menit / 3 jam 5 menit, hari ke 3.

2.3.

Pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH) Permohonan Cerai Talak. Waktu 50 menit, hari ke 4.

2.4.

Pembuatan Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti. Waktu 35 menit, hari ke 4.

2.5.

Pembuatan Penetapan Hari Sidang (PHS). Waktu 60 menit, hari ke 5.

2.6.

Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP. Waktu 55 menit, hari ke 6.

2.7.

Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak. Waktu 245 menit/4 jam 05 menit, hari ke 7-10.

2.8.

Penyampaian Panggilan melalui kepada Kepala Desa, waktu 275 menit / 4 jam 35 menit, hari ke 7-10.

2.9.

Sidang Perdamaian, waktu 100 menit / 1 jam 40 menit, hari ke 14.

2.10.

Pelaksanaan Mediasi,waktu 505 menit / 8 jam 25 menit, hari ke 14 – hari ke 27.

2.11.

Sidang Pembacaan Permohonan. Waktu 125 menit / 2 jam 5 menit, hari ke 31.

2.12.

Sidang

Pemeriksaan

Permohonan

Sita

(bila

ada

disertai

permohonan sita dlm perkara kumulasi dengan harta). Waktu 200 menit / 3 jam 20 menit, hari ke 38. 2.13.

Sidang Jawaban Permohonan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 45.

2.14.

Sidang Replik. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 52.

2.15.

Sidang Duplik. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 59.

2.16.

Sidang Pembuktian Pemohon. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 66.

2.17.

Sidang Pembuktian Termohon. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 73.

2.18.

Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada kumulasi/rekonpensi dengan harta). Waktu 325 menit / 5 jam 25 menit, hari ke 75 – hari ke 80.

2.19.

Sidang Kesimpulan. Waktu 110 menit / 1 jam 50 menit, hari ke 82. 12

2.20.

Sidang Musyawarah Majelis. Waktu 450 / 7 jam 30 menit, hari ke 83 – hari ke 96.

2.21.

Sidang Pembacaan Putusan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 96.

2.22.1. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak (bila ada pihak yang tidak hadir). Waktu 268 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 97 – hari ke 100. 2.22.2. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Kepala Desa (bila ada pihak yang tidak hadir). Waktu 280 menit / 4 jam 7 menit, hari ke 97 – hari ke 100. 2.23.

Pembuatan PMH Ikrar Talak. Waktu 15 menit, hari ke 114.

2.24.

Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Ikrar Talak. Waktu 35 menit, hari ke 114.

2.25.

Pembuatan PHS Ikrar Talak. Waktu 35 menit, hari ke 115.

2.26.

Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Ikrar Talak. Waktu 55 menit, hari ke 116.

2.27.1. Penyampaian Panggilan Sidang Ikrar Talak langsung kepada Pihak. Waktu 245 menit / 4 jam 0 menit, hari ke 116 – 119. 2.27.2. Penyampaian Panggilan Sidang Ikrar Talak melalui Kepala Desa. Waktu 275 menit / 4 jam 35 menit, hari ke 116 – 119. 2.28.

Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak. Waktu 30 menit, hari ke 124.

2.29.

Pengembalian Sisa Panjar. Waktu 50 menit, harike 124.

2.30.

Pembuatan BAS Ikrar Talak. Waktu 90 menit / 1 jam 30 menit, hari ke 124.

2.31.

Pengambilan Salinan Penetapan / Salinan Putusan / Akta Cerai. Waktu 55 menit, hari ke 124.

BAB III SOP Perkara Cerai Talak (Salah satu pihak tinggal diluar wilayah hukum) 3.1.

Penerimaan Permohonan. Waktu 60 menit/ 1 jam, hari ke 1- 2.

3.2.

Registrasi Berkas Perkara Permohonan. Waktu 185 menit/ 3 jam 5 menit, hari ke 3.

3.3.

Pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Waktu 50 menit, hari ke 4.

13

3.4.

Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti. Waktu 35 menit, hari ke 4.

3.5.

Pembuatan Penetapan Hari Sidang (PHS). Waktu 60 menit, hari ke 5.

3.6.


3.7.

Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak. Waktu 245 menit / 4 jam 05 menit, hari ke 7-10.

3.8.

Penyampaian Panggilan melalui Delegasi (tabayyun). Waktu 11 hari 4 jam 10 menit, hari ke 7 – 21.

3.9.

Pelaksanaan Panggilan Delegasi (Tabayyun) di PA/MSy Penerima Bantuan. Waktu 360 menit / 6 jam, hari ke 9 – 19.

3.10.

Sidang Perdamaian. Waktu 100 menit / 1 jam 40 menit, hari ke 25.

3.11.

Pelaksanaan Mediasi. Waktu 505 menit / 8 jam 25 menit, hari ke 25 – 38.

3.12.

Sidang Pembacaan Permohonan. Waktu 125 menit / 2 jam 5 menit, hari ke 42.

3.13.

Sidang

Pemeriksaan

Permohonan

Sita

(bila

ada

disertai

permohonan sita). Waktu 200 menit / 3 jam 20 menit, hari ke 49. 3.14.

Sidang Jawaban Permohonan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 56.

3.15.


3.16.


3.17.

Sidang Pembuktian Pemohon. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 77.

3.18.

Sidang Pembuktian Termohon. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 84.

3.19.

Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada). Waktu 325 menit / 5 jam 25 menit, hari ke 86 - 91.

3.20.

Sidang Kesimpulan. Waktu 110 menit / 1 jam 50 menit, hari ke 93.

3.21.

Sidang Musyawarah Majelis. Waktu 450 menit / 7 jam 30 menit, hari ke 94 - 107.

3.22.

Sidang Pembacaan Putusan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 107. 14

3.23.1. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak (bila ada pihak yang tidak hadir). Waktu 268 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 108 - 111. 3.23.2. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Delegasi (tabayyun) (bila ada pihak yang tidak hadir). Waktu 11 hari 4 jam 10 menit, hari ke 109 – hari ke 123. 3.24.

Pembuatan PMH Ikrar Talak. Waktu 15 menit, hari ke 137.

3.25.

Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Ikrar Talak. Waktu 35 menit, hari ke 137.

3.26.

Pembuatan PHS Ikrar Talak. Waktu 35 menit, hari ke 138.

3.27.

Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Ikrar Talak. Waktu 55 menit, hari ke 139.

3.28.1. Penyampaian Panggilan sidang Ikrar Talak Langsung kepada Pihak. Waktu 245 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 139 - 142. 3.28.2. Penyampaian Panggilan sidang Ikrar Talak kepada Pihak melalui Delegasi (tabayyun). Waktu 11 hari 4 jam 10 menit, hari ke 140 – hari ke 154. 3.28.

Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak. Waktu 30 menit, hari ke 159.

3.29.

Pengembalian Sisa Panjar. Waktu 50 menit, hari ke 159.

3.30.

Pembuatan BAS Ikrar Talak. Waktu 90 menit, hari ke 124.

3.31.

Pengambilan Salinan Penetapan / Salinan Putusan / Akta Cerai. Waktu 55 menit, hari ke 159.

BAB IV SOP Perkara Cerai Gugat (Pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya / ghaib): 4.1.

Penerimaan Gugatan. Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 1 - 2.

4.2.

Registrasi Berkas Perkara Gugatan. Waktu 185 menit / 3 jam 5 menit, hari ke 3.

4.3.


4.4.


4.5.

Pembuatan Penetapan Hari Sidang (PHS). Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 5.

15

4.6.


4.7.

Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak. Waktu 254 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 7 - 10.

4.8.

Penyampaian Panggilan melalui Mass media.

4.9.

Sidang Perdamaian. Waktu 100 menit / 1 jam 40 menit, hari ke 128.

4.10.

Pelaksanaan Mediasi. Waktu 505 menit / 8 jam 25 menit, hari ke 128 – hari ke 161.

4.11.

Sidang Pembacaan Gugatan. Waktu 125 menit / 2 jam 5 menit, hari ke 168.

4.12.

Sidang Penyitaan (bila ada disertai permohonan sita). Waktu 200 menit / 3 jam 20 menit, hari ke 175.

4.13.

Sidang Jawaban Gugatan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 182.

4.14.


4.15.


4.16.

Sidang Pembuktian Penggugat. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 203.

4.17.

Sidang Pembuktian Tergugat. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 210.

4.18.

Sidang Pemeriksaan Setempat (bila dilakukan). Waktu 325 menit / 5 jam 25 menit, hari ke 217.

4.19.

Sidang Kesimpulan. Waktu 110 menit / 1 jam 50 menit, hari ke 224.

4.20.

Sidang Musyawarah Majelis. Waktu 450 menit / 7 jam 30 menit, hari ke 225 - 238.

4.21.

Sidang Pembacaan Putusan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 238.

4.22.

Pengembalian Sisa Panjar. Waktu 50 menit, hari ke 238.

4.23.1. Pemberitahuan Isi Putusan

melalui

Pengumuman

(bila tidak

diketahui alamatnya / ghoib). Waktu 185 menit / 3 jam 5 menit, hari ke 7 - 127. 4.23.2. Pemberitahuan

Isi

Putusan

melalui

Pengumuman

melalui

papan pengumuman Pemerintahan Kabupaten / Kota. Waktu 190 menit / 3 jam 10 menit, hari ke 239 - 242. 16

4.24.

Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai. Waktu 55 menit, hari ke 255.

BAB V SOP Perkara Cerai Gugat (Salah satu pihak tinggal di luar negeri): 5.1. Penerimaan Gugatan. Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 1 – 2. 5.2. Registrasi Berkas Perkara Gugatan. Waktu 185 menit / 3 jam 5 menit, hari ke 3. 5.3. Pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Waktu 50 menit, hari ke 4. 5.4. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti. Waktu 35 menit, hari ke 4. 5.5. Pembuatan Penetapan Hari Sidang (PHS). Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 5. 5.6. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / Jurusita Pengganti. Waktu 55 menit, hari ke 6. 5.7. Penyampaian Panggilan Langsung kepada para pihak. Waktu 245 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 7 – 10. 5.8. Penyampaian Panggilan melalui Kemenlu. Waktu 175 menit / 2 jam 55 menit, hari ke 7 - 187. 5.9. Sidang Perdamaian. Waktu 100 menit / 1 jam 40 menit, hari ke 188. 5.10. Pelaksanaan Mediasi. Waktu 5 minggu 4 hari / 20 hari kerja, hari ke 188 – 208. 5.11. Sidang Pembacaan Gugatan. Waktu 125 menit / 2 jam 5 menit, hari ke 209. 5.12. Sidang Pemeriksaan Permohonan Penyitaan (bila ada disertai permohonan sita). Waktu 200 menit 3 jam 20 menit, hari ke 216. 5.13. Sidang Jawaban Gugatan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 223. 5.14. Sidang Replik. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 230. 5.15. Sidang Duplik. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 237. 5.16. Sidang Pembuktian Penggugat. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 244. 5.17. Sidang Pembuktian Tergugat. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 251.

17

5.18. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada). Waktu 325 menit / 5 jam 25 menit, hari ke 258. 5.19. Sidang Kesimpulan. 5.20. Sidang Musyawarah Majelis. Waktu 450 menit / 4 jam 10 menit, hari ke 266 – hari ke 272. 5.21. Sidang Pembacaan Putusan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 279. 5.22. Pengembalian Sisa Panjar. Waktu 50, hari ke 279. 5.23. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak. Waktu 268 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 280 – hari ke 283. 5.24. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Kemenlu (bila alamat di Luar Negeri). Waktu 210 menit / 3 jam 30 menit, hari ke 280 – hari ke 283. 5.25. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai. Waktu 55 menit, hari ke 294 – hari ke 297. BAB VI SOP Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta Bersama, Wakaf, dll (para pihak satu wilayah): 6.1. Penerimaan Gugatan lainnya. Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 1 – hari ke 2. 6.2. Registrasi Berkas Perkara Gugatan lainnya. Waktu 185 menit / 3 jam 5 menit, hari ke 3. 6.3. Pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Waktu 50 menit, hari ke 4. 6.4. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti. Waktu 35 menit, hari ke 4. 6.5. Pembuatan Penetapan Hari Sidang (PHS). Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 5. 6.6. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP. Waktu 55 menit, hari ke 6. 6.7. Penyampaian Panggilan Langsung kepada pihak. Waktu 245 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 7 – 10. 6.8. Penyampaian Panggilan melalui kepada Kepala Desa. Waktu 275 menit / 4 jam 35 menit, hari ke 7 – 10. 6.9. Sidang Perdamaian / mediasi. Waktu 100 menit / 1 jam 40 menit, hari ke 12. 6.10. Pelaksanaan Mediasi. Waktu 5 minggu 4 hari / 39 hari kerja, hari ke 12 – hari ke 252 18

6.11. Sidang Pembacaan Gugatan. Waktu 125 menit / 2 jam 5 men Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 1 – 2.it, hari ke 53. 6.12. Sidang Penyitaan (bila ada disertai permohonan sita). Waktu 200 menit / 3 jam 20 menit, hari ke 60. 6.13. Sidang Jawaban Gugatan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 67. 6.14. Sidang Replik. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 74. 6.15. Sidang Duplik. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 81. 6.16. Sidang Pembuktian Penggugat. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 88. 6.17. Sidang Pembuktian Tergugat. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 95. 6.18. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada). Waktu 325 menit / 5 jam 25 menit, hari ke 96 – 102. 6.19. Sidang Kesimpulan. Waktu 110 menit / 1 jam 50 menit, hari ke 109. 6.20. Sidang Musyawarah Majelis. Waktu 450 menit / 4 jam 10 menit, hari ke 110 – 123. 6.21. Sidang Pembacaan Putusan. Waktu 110 menit30 menit / 2 jam , hari ke 124. 6.22. Pengembalian Sisa Panjar. Waktu 50 menit, hari ke 124. 6.23. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak (bila ada pihak yang tidak hadir). Waktu 268 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 125 – 128. 6.24. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Kepala Desa (bila ada pihak yang tidak hadir). Waktu 280 menit / 4 jam 7 menit, hari ke 125 – 128. 6.25. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai. Waktu 55 menit, hari ke 139 – 142. BAB VII SOP Perkara Gugatan Lainnya, diantaranya Waris, Harta Bersama, Wakaf, dll (Salah satu pihak tinggal diluar wilayah hukum): 7.1.

Penerimaan Gugatan lainnya. Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 1 – hari ke 2.

7.2.

Registrasi Berkas Perkara Gugatan lainnya. Waktu 185 menit / 3 jam, hari ke 3. 19

7.3.


7.4.


7.5.

Pembuatan Penetapan Hari Sidang (PHS). Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 5.

7.6.


7.7.

Penyampaian Panggilan Langsung kepada para pihak. Waktu 245 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 7 – hari ke 10.

7.8.

Penyampaian Panggilan melalui Delegasi (tabayyun). Waktu 11 hari 4 jam 10 menit, hari ke 7 – hari ke 21.

7.9.

Pelaksanaan

Panggilan

Delegasi

(Tabayyun)

di

PA/MSy

Penerima Bantuan. Waktu 360 menit / 6 jam, hari ke 9 – hari ke 19. 7.10. Sidang Perdamaian. Waktu 100 menit / 1 jam 40 menit, hari ke 25. 7.11. Pelaksanaan Mediasi. Waktu 5 minggu 4 hari / 40 hari kerja, hari ke 25 – hari ke 65. 7.12. Sidang Pembacaan Gugatan. Waktu 125 menit / 2 jam 5 menit, hari ke 66. 7.13. Sidang Pemeriksaan Permohonan Penyitaan (bila ada disertai permohonan sita). Waktu 200 menit / 3 jam 20 menit, hari ke 73. 7.14. Sidang Jawaban Gugatan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 80. 7.15. Sidang Replik. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 87. 7.16. Sidang Duplik. Waktu 130 menit /21 jam 10 menit, hari ke 94. 7.17. Sidang Pembuktian Penggugat. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 101. 7.18. Sidang Pembuktian Tergugat. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 108. 7.19. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada). Waktu 325 menit / 5 jam 25 menit, hari ke 109 – hari ke 115. 7.20. Sidang Kesimpulan. Waktu 110 menit / 1 jam 50 menit, hari ke 122. 7.21. Sidang Musyawarah Majelis. Waktu 450 menit / 4 jam 10 menit, hari ke 123 – hari ke 136. 7.22. Sidang Pembacaan Putusan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 137. 20

7.23. Pengembalian Sisa Panjar. Waktu 50 menit, hari ke 137. 7.24.1. Pemberitahuan Isi Putusan Langsung kepada pihak. Waktu 268 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 138 – hari ke 141. 7.24.2. Pemberitahuan Isi Putusan melalui Delegasi (tabayyun). Waktu 11 hari 4 jam 10 menit, hari ke 138 – hari ke 152. 7.25. Pengambilan Salinan Putusan / Akta Cerai. Waktu 55 menit, hari ke 155 – hari ke 158. BAB VIII SOP Perkara Verzet : 8.1. Penerimaan Perkara Permohonan Verzet. Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 1. 8.2. Registrasi Berkas Perkara Permohonan Verzet. Waktu 45 menit, hari ke 2. 8.3. Pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH) Verzet. Waktu 56 menit, hari ke 3. 8.4. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Verzet. Waktu 35 menit, hari ke 4. 8.5. Pembuatan Penetapan Hari Sidang (PHS) Verzet. Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 5. 8.6. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Verzet. Waktu 55 menit, hari ke 6. 8.7. Penyampaian Panggilan langsung kepada Pihak. Waktu 245 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 7 – hari ke 10. 8.8. Penyampaian Panggilan melalui Kepala Desa. Waktu 275 menit / 4 jam 35 menit, hari ke 7 – hari ke 10. 8.9. Sidang Perdamaian / mediasi. Waktu 100 menit / 1 jam 40 menit, hari ke 38. 8.10. Pelaksanaan Mediasi. Waktu 5 minggu 4 hari / 29 hari kerja, hari ke 78. 8.11. Sidang

Pembacaan

Permohonan

Verzet/ Jawaban gugatan/

Jawaban Permohonan. Waktu 125 menit /2 jam 5 menit, hari ke 79. 8.12. Sidang Penyitaan (bila ada disertai permohonan sita). Waktu 200 menit / 3 jam 20 menit, hari ke 86. 8.13. Sidang Jawaban Verzet / Replik gugatan/Permohonan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 93. 21

8.14. Sidang Replik Verzet / Duplik gugatan/ permohonan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 100. 8.15. Sidang Pembuktian Pemohon verzet / Tergugat Asal. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 107. 8.16. Sidang Pembuktian Termohon verzet / Penggugat Asal. Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 114. 8.17. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada). Waktu 325 menit / 5 jam 25 menit, hari ke 121. 8.18. Sidang Kesimpulan. Waktu 110 menit / 1 jam 50 menit, hari ke 128. 8.19. Sidang Musyawarah Majelis. Waktu 450 menit / 7 jam 30 menit, hari ke 135. 8.20. Sidang Pembacaan Putusan. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 142. 8.21. Pengembalian Sisa Panjar*). Waktu 50 menit, hari ke 175. 8.22. Pemberitahuan Isi Putusan langsung kepada pihak yang tidak hadir. Waktu 1525 menit / 25 jam 25 menit, hari ke 143. 8.23. Pemberitahuan Isi Putusan melalui kepala desa. Waktu 1530 menit / 25 jam 30 menit, hari ke 143. *) Jika verzet atas perkara permohonan Cerai Talak, maka setelah Pemberitahuan Isi Putusan (bagi yang tidak hadir saat pembacaan putusan), dilanjutnya tahapan persiapan pelaksana ikrar talak (lihat SOP Cerai Talak 2.23 s.d 2.31) Catatan

:

*) untuk perkara cerai talak, tahapan pengembalian panjar dilakukan

setelah ikrar talak dilakukan dalam persidangan majelis

8.24. Pengambilan Salinan Penetapan/ Putusan/ Akta Cerai. Waktu 125 menit / 2 jam 5 menit, hari ke 167. BAB IX SOP Perkara Darden Verzet : 9.1. Penerimaan Perkara Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 56 menit, hari ke 1. 9.2. Registrasi Berkas Perkara Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 45 menit, hari ke 2. 9.3. Pembuatan PMH Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 50 menit, hari ke 3.

22

9.4. Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 35 menit, hari ke 4. 9.5. Pembuatan PHS Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 60 menit / 1 jam, hari ke 5. 9.6. Pembuatan Penunjukkan Juru Sita / JSP Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 55 menit, hari ke 6. 9.7. Penyampaian Panggilan Langsun kepada pihak. Waktu 245 menit / 4 jam 5 menit, hari ke 7 – hari ke 10. 9.8. Penyampaian Panggilan melalui Kepala Desa. Waktu 275 menit / 4 jam 35 menit, hari ke 7 – hari ke 10. 9.9. Sidang Perdamaian / mediasi. Waktu 100 menit / 1 jam 40 menit, hari ke 38. 9.10. Pelaksanaan Mediasi. Waktu 5 minggu 4 hari / 29 hari kerja, hari ke 78. 9.11. Sidang Pembacaan Gugatan. Waktu 125 menit / 2 jam 5 menit, hari ke 79. 9.12. Sidang Penyitaan (bila ada disertai permohonan sita). Waktu 200 menit / 3 jam 20 menit, hari ke 86. 9.13. Sidang Jawaban Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 93. 9.14. Sidang Replik Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 100. 9.15. Sidang Duplik Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 130 menit / 2 jam 40 menit, hari ke 107. 9.16. Sidang Pembuktian Penggugat Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 107. 9.17. Sidang Pembuktian Tergugat Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 235 menit / 3 jam 55 menit, hari ke 114. 9.18. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada). Waktu 325 menit / 5 jam 25 menit, hari ke 121. 9.19. Sidang Kesimpulan Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 110 menit / 1 jam 50 menit, hari ke 128. 9.20. Sidang Musyawarah Majelis Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 450 menit / 7 jam 30 menit, hari ke 135. 23

9.21. Sidang Pembacaan Putusan Perlawanan (Darden Verzet). Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 142. 9.22. Pengembalian Sisa Panjar. Waktu 50 menit, hari ke 175. 9.23. Pemberitahuan Isi Putusan Langsung kepada pihak. Waktu 1525 menit / 25 jam 25 menit, hari ke 143. 8.25. Pengambilan Salinan Putusan. Waktu 125 menit / 2 jam 5 menit, hari ke 167. BAB X SOP Administrasi Perkara Banding pada Tk Pertama : 10.1. Penerimaan permohonan Banding. Waktu 25 menit, hari ke 1. 10.2. Registrasi Berkas Perkara Banding. Waktu 25 menit, hari ke 2. 10.3. Pemberitahuan Permohonan Banding. Waktu 535 menit / 8 jam 55 menit, hari ke 2 – hari ke 8. 10.4. Penerimaan Memori Banding. Waktu 30 menit, hari ke 8. 10.5. Pemberitahuan Memori Banding. Waktu 535 menit / 8 jam 55 menit, hari ke 9. 10.6. Penerimaan Kontra Memori Banding. Waktu 30 menit, hari ke 12. 10.7. Pemberitahuan Kontra Memori Banding. Waktu 535 menit / 8 jam 55 menit, hari ke 16. 10.8. Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding. Waktu 415 menit / 6 jam 55 menit, hari ke 21. 10.9. Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding. Waktu 415 menit / 6 jam 55 menit, hari ke 21. 10.10. Penyusunan Berkas Perkara Bundel A . Waktu 25 menit, hari ke 29 10.11. Penyusunan Berkas Bundel B. Waktu 30 menit, hari ke 29 10.12. Pengiriman Biaya Banding. Waktu 70 menit / 1 jam 10 menit, hari ke 30. 10.13. Pengiriman Berkas Perkara Banding. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 30. BAB XI SOP Administrasi Perkara Kasasi pada Tk Pertama: 11.1. Penerimaan permohonan Kasasi. Waktu 50 menit, hari ke 1. 11.2. Registrasi Berkas Perkara Kasasi. Waktu 20 menit, hari ke 2. 11.3. Pemberitahuan Permohonan Kasasi. Waktu 535 menit / 8 jam 55 menit, hari ke 3 - 8. 11.4. Penerimaan Memori Kasasi. Waktu 35 menit, hari ke 2 – 4. 24

11.5. Pemberitahuan Memori Kasasi. Waktu 535 menit / 8 jam 55 menit, hari ke 15 – 16. 11.6. Penerimaan Kontra Memori Kasasi. Waktu 35 menit, hari ke 17 – hari ke 30. 11.7. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Termohon. Waktu 535 menit / 8 jam 55 menit, hari ke 15 - 16 . 11.8. Penyusunan Berkas Perkara Bundel B Kasasi. Waktu 30 menit, hari ke 32 – 33. 11.9. Pengiriman Biaya Kasasi. Waktu 70 menit / 1 jam 10 menit, hari ke 33. 11.10. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 34 – 35. BAB XII SOP Administrasi Perkara Peninjauan Kembali (PK) pada Tk Pertama: 12.1. Penerimaan perkara Permohonan Peninjauan Kembali. Waktu 50 menit, hari ke 1. 12.2. Registrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali. Waktu 20 menit, hari ke 2. 12.3. Pemberitahuan Permohnan Peninjauan Kembali. Waktu 535 menit / 25 jam 35 menit, hari ke 2 – 8. 12.4. Penerimaan Risalah Peninjauan Kembali. Waktu 35 menit, hari ke 2 – hari ke 14. 12.5. Pemberitahuan Risalah Peninjauan Kembali. Waktu 535 menit 25 jam 35 menit, hari ke 3 – 16. 12.6. Penyumpahan Novum Perkara Peninjauan Kembali. Waktu 65 menit 1 jam 5 menit, hari ke 3 – 16. 12.7. Penerimaan Jawaban Risalah Peninjauan Kembali. Waktu 25 menit, hari ke 5 – 35. 12.8. Pemberitahuan Jawaban Risalah Peninjauan Kembali. Waktu 535 menit / 25 jam 35 menit, hari ke 10 – 40. 12.9. Penyusunan Berkas Bundel B Peninjauan Kembali. Waktu 30 menit, hari ke 42. 12.10. Pengiriman Biaya Peninjauan Kembali. Waktu 70 menit / 1 jam 10 menit, hari ke 41.

25

12.11. Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali. Waktu 130 menit / 2 jam 10 menit, hari ke 43 – 44. BAB XIII SOP Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang 13.1. Penerimaan Permohonan Eksekusi Pembayaran sejumlah Uang. Waktu 56 menit, hari ke 1. 13.2. Registrasi Permohonan Eksekusi. Waktu 30 menit, hari ke 2. 13.3. Pembuatan Penetapan Aanaming. Waktu 30 menit, hari ke 3 – 4. 13.4. Pemberitahuan Sidang Aanaming. Waktu 120 menit / 2 jam, hari ke 5 – hari ke 6. 13.5. Sidang Aanmaning dan Pembuatan BAS Aanaming. Waktu 50 menit, hari ke 10. 13.6. Pelaksanaan Sita Eksekusi (Jika Belum dilakukan Sita Jaminan). Waktu 570 menit / 9 jam 30 menit, hari ke 18. 13.7. Pelaksanaan Eksekusi Lelang. Waktu 175 menit / 2 jam 55 menit, hari ke 20. BAB XIV SOP Eksekusi Riil 14.1. Penerimaan Permohonan Eksekusi. Waktu 56 menit, hari ke 1. 14.2. Pencatatan (registrasi) Permohonan Eksekusi. Waktu 30 menit, hari ke 2. 14.3. Pembuatan Penetapan Aanmaning. Waktu 30 menit, hari ke 3 – 4. 14.4. Penyampaian Pemberitahuan Sidang Aanmaning. Waktu 420 menit / 7 jam, hari ke 5 – 6. 14.5. Pelaksanaan Sidang dan Pembuatan BAS Aanmaning. Waktu 50 menit, hari ke 10. 14.6. Pelaksanaan Eksekusi Riil. Waktu 175 menit / 2 jam 55 menit, hari ke 19. BAB XV SOP Konsignasi 15.1. Penerimaan Konsignasi pada Pengadilan Tingkat Pertama (Versi buku II). Waktu 65 menit / 1 jam 5 menit, hari ke 1. 15.2. Registrasi Konsignasi pada Pengadilan Tingkat Pertama. (versi buku II). Waktu 35 menit, hari ke 2. 15.3. Pelaksanaan Konsignasi pada Pengadilan Tingkat Pertama (versi buku II). Waktu 1505 menit / 25 jam 5 menit, hari ke 3 – heri ke 10. 26

Standar Operasional Prosedur (SOP) selengkapnya bisa dilihat pada Naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Agama Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2015. C. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, adapun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Agama Temanggung sebagai berikut : 1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Ketua dan Wakil Ketua : a. SKP Ketua, Dra. Hj. Mahmudah, M.H. b. SKP Wakil Ketua, Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Hakim : a. SKP Drs. H. Furqon Yunus b. SKP Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. c. SKP Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. d. SKP Drs. H. Sutaryo, .H., M.H. e. SKP Dra. Nur Immawati f. SKP H. Zubaidi, S.H. g. SKP Drs. H. Muhammad Wahid, S.H., M.H. h. SKP Drs. Taufiqurrochman, M.H. 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Panitera / Sekretaris Drs H. Mashuri 4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Kepaniteraan : a. SKP Wakil Panitera, Dra. Hj. Azizah Triningsi, S.H. b. SKP Panitera muda Gugatan, M. Soim Shodiqin, S.H. c. SKP Panitera Muda Permohonan, Nikmah S. Ali, B.A d. SKP Panitera Muda Hukum, Drs. Rohmat, M.Si. 5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Panitera Pengganti : a. SKP Hj. Siti Saefiyah, S.H. b. SKP Sakdiyati, SHI 27

6. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Kesekretariatan : a. SKP Wakil Sekretaris, Minhad b. SKP Kepala Urusan Umum, Wasis, SHI 7. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Fungsional Jurusita : a. SKP Jurusita Pengganti, Matori b. SKP Jurusita Pengganti, Indri Astuti, S.H. 8. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Staf : a. SKP Staf Urusan Umum, M. Nashir Al Muqsith, S.T. b. SKP Staf Urusan Ortala dan Kepegawaian, Asmiyati, S.T. c. SKP Staf Kepaniteraan Muda Gugatan, Suhesti Retnaningsih Sasaran

Kinerja

Pegawai

(SKP)

selengkapnya sebagai berikut :

28

Pengadilan

Agama

Temanggung

 SKP Ketua, Wakil Ketua, Hakim : a. SKP Ketua

29

b. SKP Wakil Ketua

30

c. SKP Hakim

31

32

33

d.

34

35

36

37

 SKP Kepaniteraan : a. SKP Panitera / Sekretaris

c. SKP Panitera Muda Gugatan

52

d. SKP Panitera Muda Permohonan

e. SKP Panitera Muda Hukum

 SKP Kesekretariatan : a. SKP Wakil Sekretaris

54

b. SKP Kepala Urusan Umum

 SKP Staf : a. SKP Staf Urusan Umum

56

b. SKP Staf Urusan Ortala dan Kepegawaian

- 57 -

c. SKP Staf Kepaniteraan Muda Gugatan

 SKP Fungsional Jurusita : a. Juru Sita Pengganti

58

- 59 -

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Profil dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Temanggung sampai dengan Desember 2015 seluruhnya berjumlah 32 orang, dengan rincian Pegawai Negeri Sipil 24 orang dan Pegawai Honorer 8 orang. Salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan peradilan adalah adanya sumber daya manusia atau aparatur pelaksana yang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari segi kuantitatif, jumlah personil yang tersedia pada Pengadilan Agama Temanggung masih sangat kurang dibandingkan dengan volume perkara yang diterima setiap tahunnya. Dalam rangkan untuk meningkatkan ketrampilan, kinerja dan profesonalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas, oleh karena itu Pengadilan Agama Temanggung memberikan kesempatan kepada para pejabat teknis maupun pejabat structural untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pembinaan. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai pedoman dan petunjuk teknis yang menyangkut dengan bidang pokok peradilan agama. Untuk peningkatan wawasan keilmuan dalam rangka menunjang tugas tugas pokok pada satuan kerja masing-masing aparat peradilan secara umum telah diberikan kesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mulai S.1, S.2 dan S.3, sedangkan pembinaan karier dilaksanakan sesuai dengan senioritas kepangkatan dan kemampuan setiap aparatur. Pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut di atas dapat digambarkan bahwa pembinaan sumber daya manusia (SDM) terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri dari hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil serta pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah, sedangkan bagi pejabat /pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis administrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan teknis yudisial aparatur Pengadilan Agama Temanggung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2015 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantarnya telah 60

diadakan diskusi-diskusi yang terjadwal yang diikuti oleh Hakim, Pejabat dan Pegawai Kepaniteraan, serta kegiatan berupa implementasi SIADPA-Plus dalam rangka merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan

oleh

Direktorat

Jendral

Peradilan

Agama

berupa

Sistem

Administrasi Perkara dan program penggunaan SIADPA-Plus secara maksimal . 2. Rekrutmen Mengingat terbatasnya jumlah personil, maka untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah mengadakan rekrutmen sebanyak 4 (empat) orang tenaga honorer, yaitu 1 (satu) orang tenaga bagian administrasi, 1 (satu) orang sopir, 1 (satu) orang penjaga malam dan 1 (satu) orang tenaga IT. 3. Mutasi Pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Temanggung telah dilaksanakan beberapa mutasi, diantaranya : a. Mutasi Kenaikan Pangkat untuk periode April 2015 sebanyak 3 (tiga) orang pegawai, yaitu : 1) Drs. H. Muhammad Wahid, SH., MH. dari golangan IV/b ke IV/c 2) Minhad, dari golongan III/c ke III/d 3) M. Nashir Al Muqsith, ST, dari golongan III/a ke III/b b. Mutasi Kenaikan Pangkat untuk periode Oktober 2015 sebanyak 2 (dua) orang pegawai, yaitu : 1) Drs. Taufiqurrochman, MH, dari golongan IV/a ke IV/b 2) Wasis Khasana, SHI, dari golongan III/c ke III/d c. Mutasi ke Pengadilan Agama lain sebanyak 5 ( l i m a ) orang pegawai, terdiri dari : 1) 1 (satu) orang wakil panitera, yaitu Imam Musyafa, SH, mutasi ke Pengadilan Agama Purworejo 2) 1 (satu) orang wakil sekretaris, yaitu Minhad, mutasi ke Pengadilan Agama Banjarnegara. 3) 2 (dua) orang jurusita, yaitu : a) Sumiandri, SHI, mutasi ke Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I.A b) Bambang Waluyo, mutasi ke Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I.A 4) 1 (satu) orang jurusita pengganti, yaitu Dwi Wiwik Subiyarti, S.Sy, mutasi

ke Pengadilan Agama Sleman sekaligus promosi sebagai Panitera Pengganti, dan 5) 1 (satu) orang staf, yaitu Nanang Hariyadi, mutasi ke Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I.A. d. Mutasi masuk dari Pengadilan Agama lain sebanyak 3 orang terdiri : 1) 1 ( s a t u ) o r a n g h a k i m , y a i t u D r s . H . F u r q o n Y u n u s , d a r i Pengadilan Agama Metro. 2) 1 ( s a t u ) orang Wakil Panitera, yaitu Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH, dari Pengadilan Agama Purworejo, dan 3) 1 (satu) orang staf, yaitu Waluyo Al Rasyid, A.Md, dari Pengadilan Agama Kajen. e. Pengusulan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang, yaitu : 1) Nanang Hariyadi 2) Siti Jamaliyah Candrawati, dan 3) Su Setyawan 4. Promosi Selama tahun 2015, di Pengadilan Agama Temanggung telah terjadi promosi dan mutasi jabatan baik tetap di Pengadilan Agama Temanggung maupun ke Pengadilan Agama lain, yaitu sebagai berikut : JABATAN UNIT KERJA NO.

NAMA

LAMA

BARU

1.

Sakdiyati, SHI

Jurusita Pengganti PA Panitera Pengganti PA Temanggung Temanggung

2.

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy.

Jurusita Pengganti PA Panitera Pengganti PA Temanggung Sleman

3.

Minhad

Wakil Sekretaris PA Kepala sub bagian Temanggung Kepegawaian dan Ortala PA Banjarnegara

4.

Wasis Khasana, S.H.I.

Kepala Urusan Umum Kepala Sub Bagian PA Temanggung Kepegawaian dan Ortala PA Temanggung 62

5.

M. Nashir Al Muqsith, S.T. Staf Urusan Umum Kepala Sub Bagian PA Temanggung Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

6.

Asmiyati, S.T.

Staf Urusan Ortala Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian PA Umum dan Keuangan Temanggung PA Temanggung

5. Pensiun Berkenaan dengan adanya perubahan-perubahan di bidang kepegawaian seperti adanya penambahan usia pensiaun bagi pegawai, maka pada tahun 2015 tidak ada pegawai Pengadilan Agama Temanggung yang memasuki pension, jumlah pegawai Pengadilan Agama Temanggung termasuk pegawai honorer sampai dengan akhir Desember 2015 sebanyak 35 orang, terdiri dari 27 pegawai dan 8 tenaga Honor. 6. Lain-lain a. Mengusulkan tanda kehormatan untuk berupa Satyalencana Karya 30 tahun untuk 1 (satu) orang pegawai, 20 tahun untuk 6 (enam) orang pegawai dan 8 tahun untuk 1 (satu) orang pegawai. b. Penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebanyak orang pegawai.

B. Keadaan Perkara Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Temanggung tahun 2015 sebanyak 2.268 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2014 sebanyak 379 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 1.889 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 1.870 sehingga sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2015 sebanyak 398 perkara. Secara rinci keadaan perkara di Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2015 dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Penerimaan Perkara : Perkara yang diterima dari bulan Januari s/d tanggal 21 Desember 2015 adalah 1.889 perkara dengan perincian sebagai berikut :

No.

Jenis Perkara

Jumlah

1

Izin Poligami

11

2

Pencegahan Perkawinan

0

3

Penolakan Perkawinan

0

4

Pembatalan Perkawinan

1

5

Kelalaian Kewajiban suami/istri

0

6

Cerai Talak

482

7

Cerai Gugat

1.141

8

Harta Bersama

5

9

Penguasaan Anak

0

10

Nafkah oleh Ibu

0

11

Hak-hak Bekas Istri

0

12

Pengesahan Anak

1

13

Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

0

14

Perwalian

3

15

Pencabutan Kekuasaan Wali

0

16

Penunjukan Orang Lain sebagai Wali

0

17

Ganti Rugi terhadap Wali

0

18

Asal Usul Anak

2

19

Penolakan Kawin Campur

0

20

Istbat Nikah

21

Izin Kawin

22

Dispensasi Kawin

23

Ekonomi Syariah

1

24

Wali Adhol

5

25

Kewarisan

4

26

Wasiat

0

27

Hibah

0

28

Wakaf

0

29

Shadaqah/Zakat/Infaq

0

30

Penetapan Ahli Waris (P3HP) / Kewarisan

2

31

Lain-lain

8

32 0 191

Jumlah total

1.889

Dari penerimaan perkara tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1.889 perkara yang masuk selama tahun 2015, perkara yang belum putus adalah sejumlah 398 perkara dan semua perkara tersebut sudah dibagi kepada masing-masing majelis.

64

2. Penyelesaian Perkara : Perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 adalah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 379 perkara ditambah perkara yang masuk tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut : Perkara

Jumlah 379

Sisa Tahun 2014

1.889

Masuk Tahun 2015 JUMLAH TOTAL

2.268

Dari jumlah keseluruhan perkara ( 2.268 ) tersebut, sejumlah 1.870 perkara telah berhasil diselesaikan (putus) sehingga pada akhir bulan Desember 2015 tersisa 398 perkara yang belum putus. Perincian perkara yang putus adalah sebagai berikut : No.

Jenis Perkara

Jumlah

1

Izin Poligami

5

2

Pencegahan Perkawinan

0

3

Penolakan Perkawinan

0

4

Pembatalan Perkawinan

0

5

Kelalaian Kewajiban suami/istri

0

6

Cerai Talak

445

7

Cerai Gugat

1.056

8

Harta Bersama

1

9

Penguasaan Anak

0

10

Nafkah oleh Ibu

0

11

Hak-hak Bekas Istri

0

12

Pengesahan Anak

0

13

Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

0

14

Perwalian

3

15

Pencabutan Kekuasaan Wali

0

16

Penunjukan Orang Lain sebagai Wali

0

17

Ganti Rugi terhadap Wali

0

18

Asal Usul Anak

2

19

Penolakan Kawin Campur

0

20

Istbat Nikah

21

Izin Kawin

22

Dispensasi Kawin

23

Ekonomi Syariah

27 0 168 0

24

Wali Adhol

2

25

Kewarisan

3

26

Wasiat

0

27

Hibah

0

28

Wakaf

0

29

Shadaqah/Zakat/Infaq

0

30

Penetapan Ahli Waris (P3HP)

1

31 13

Lain-lain Perkara dicabut

5 75

14

Perkara tidak diterima

12

15

Perkara ditolak

13

16

Perkara digugurkan

48

17

Perkara dicoret dari register

4

JUMLAH TOTAL

1.870

3. Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Pengadilan

Agama

Temanggung

selama

tahun

2015

telah

menerima

permohonan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung berupa : 3.1. Upaya Hukum Verzet : No

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Keterangan

1

0495/G/2015/PA.Tmg

Cerai Talak

Sudah Putus

2

1248/G/2015/PA.Tmg

Cerai Talak

Belum Putus

3.2. Upaya Hukum Banding : No

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Keterangan

1

0934/Pdt.G/2014/PA.Tmg

Cerai Gugat

Sudah Putus

2


Cerai Gugat

Sudah Putus

3


Cerai Gugat

Sudah Putus

4


Cerai Talak

Sudah Putus

3.3. Upaya Hukum Kasasi No

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Keterangan

1


Harta Bersama

Belum putus

66

3.4. Upaya Hukum Peninjauan Kembali No

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Keterangan

-

-

-

Nihil

4. Permohonan dan Pelaksanaan Sita No

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Keterangan

1


Gugat Waris

Dilaksanakan

5. Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi No

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Keterangan

-

-

-

Nihil

6. Perkara Prodeo Selama tahun 2015, Pengadilan Agama Temanggung menerima perkara dengan biaya cuma-cuma (prodeo) dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Temanggung, yaitu : 1.

Perkara Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Tmg

2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10. Perkara Nomor 1545/Pdt.G/2015/PA.Tmg 11. Perkara Nomor 1626/Pdt.G/2015/PA.Tmg 7. Mediasi Selama tahun 2015, perkara yang menempuh mediasi sebanyak 232 perkara,

yang

semuanya

melalui

mediator

Hakim

Pengadilan

Agama

Temanggung.

Dari

jumlah

tersebut

yang

berhasil

didamaikan

setelah

menempuh mediasi sebanyak 2 perkara, yaitu : 1.

Perkara Nomor 0903/Pdt.G/2015/PA.Tmg, dan

2.


8. Sidang Keliling Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2015 telah melaksanakan sekali kegiatan sidang keliling bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan jumlah perkara sebanyak 28 perkara itsbat nikah, sebanyak 26 perkara dikabulkan, sedang 2 perkara gugur. Sidang keliling tersebut dilaksanakan di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung. 9. Pengacara Praktek Pengacara praktek di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2015 menangani sebanyak 204 perkara, sedang perkara yang ditangani oleh kuasa insidentil sebanyak 17 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh kuasa baik oleh Pengacara maupun kuasa insidentil sebanyak 221 perkara. 10. Penerbitan Akta Cerai Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera wajib

mengeluarkan Akta Cerai selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selama tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah menerbitkan akta cerai sebanyak 1.563. 11. Alasan Perceraian Dari Perkara

Perceraian

yang diputus oleh

Pengadilan Agama

Temanggung pada tahun 2015 dapat diketahui yang menjadi faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut : No. 1

Faktor Penyebab Tidak ada keharmonisan

Jumlah Kasus 276

68

2

Tidak ada Tanggung Jawab

724

3

Ekonomi

666

4

Cemburu

0

5

Gangguan pihak ke tiga

6

Lain-lain

90 106 Jumlah

1.862

12. Tingkat Penyelesaian Perkara Perkara sisa tahun 2014 sebanyak 379 telah diselesaikan sebanyak 379 perkara = 100 %, dan perkara masuk selama tahun 2015 sebanyak 1.889 yang diselesaikan pada bulan pertama mendaftar sebanyak 103 perkara, satu bulan setelah mendaftar sebanyak 843 perkara, dua bulan setelah mendaftar sebanyak 306 perkara, tiga bulan setelah mendaftar sebanyak 127 perkara, empat bulan setelah mendaftar sebanyak 205 perkara, lima bulan setelah mendaftar sebanyak 199 perkara, enam bulan setelah mendaftar sebanyak 87 perkara. Perincian Pesrkara, sisa tahun 2014 sebanyak 379 dan masuk selama tahun 2015 sebanyak 1.889 perkara, diselesaikan sebagai berikut : Tingkat Penyelesaian

Jumlah

Sisa perkara tahun 2014

379

Perkara diputus bulan kesatu setelah perkara didaftar

107

Perkara diputus bulan kedua setelah perkara didaftar

846

Perkara diputus bulan ketiga setelah perkara didaftar

308

Perkara diputus bulan keempat setelah perkara didaftar

132

Perkara diputus bulan kelima setelah perkara didaftar

206

Perkara diputus bulan keenam setelah perkara didaftar

201

Perkara yang diputus lebih dari enam bulan

89

Jumlah

2268

Sisa

398

13. Pengelolaan Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan perkara menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama. Pengelolaan keuangan perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No

Nama Transaksi

Masuk

Keluar

PEMASUKAN 1

Saldo Desember 2014

133.510.200

-

2

Penerimaan Januari

2015

105.784.000

-

3

Penerimaan Februari

2015

66.076.000

-

4

Penerimaan Maret

2015

91.114.000

-

5

Penerimaan April

2015

71.905.000

-

6

Penerimaan Mei

2015

70.706.000

-

7

Penerimaan Juni

2015

49.833.000

-

8

Penerimaan Juli

2015

44.211.000

-

9

Penerimaan Agustus

2015

109.962.000

-

10

Penerimaan September

2015

108.740.000

-

11

Penerimaan Oktober

2015

137.387.000

-

12

Penerimaan November

2015

119.516.000

-

13

Penerimaan Desember

2015

71.318.000

-

PENGELUARAN 1

Biaya Panggilan

-

499.755.000

2

Biaya Pemberitahuan

-

102.430.000

3

Biaya Sita

-

2.062.000

4

Biaya Materai

-

11.334.000

5

Biaya Pemeriksaan Setempat

-

2.210.000

6

Pengiriman Biaya Perkara

-

450.000

7

Biaya Pendaftaran

-

57.000.000

8

Biaya Pemberkasan

-

400.000

9

Biaya Redaksi

-

8.910.000

10

ATK / dll

-

94.200.000

11

Pengembalian Biaya Perkara

-

178.652.000

Jumlah Pengeluaran

-

957.403.000

Saldo Desember 2015

-

222.739.200

JUMLAH

1.180.142.200

70

1.180.142.200

REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KELAS IB TEMANGGUNG BULAN ; DESEMBER TAHUN 2015 JUMLAH No.

URAIAN

1.

2

PENERIMAAN

PENGELUARAN

3

4

1

Sisi Awal …………………………………

Rp. 35.534.200

Rp.

–

2

Penerimaan Bulan ini……………………

Rp. 73.058.000

Rp.

–

3

Biaya Pemanggilan ……………………..

Rp

4

Biaya Penerjemahan……………………..

Rp.

–

5

Biaya Sita…………………………………

Rp.

–

6

Biaya Pemeriksaan Setempat ………….

Rp.

–

7

Biaya Pemberkasan……………………..

Rp.

–

8

Biaya Pemberitahuan ……………………

Rp.

9

Biaya Pengiriman Perkara ………………

Rp.

–

10

Biaya Meterai …………………………….

Rp.

1.182.000

11

Biaya Pendaftaran ……………………….

Rp.

3.630.000

12

Biaya Redaksi ……………………………

Rp.

980.000

13

ATK / dll …………………………………..

Rp.

6.150.000

14

Pengembaian Sisa Panjar ………………

Rp.

32.070.000

Jumlah Pengeluaran

Rp.

99.582.000

Saldo bulan ini

Rp. 209.010.200

JUMLAH

44.255.000

11.315.000

Rp. 308.592.200 Rp. 308.592.200

14. Tugas Lain : a. Penasehatan ; Dalam Pasal 52 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat

memberikan nasehat dan pertimbangan hukum Islam kepada instansi yang meminta. Selama tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung belum pernah

menerima permohonan pertimbangan hukum Islam dari Instansi Pemerintah maupun Organisasi Kemasyarakatan. b. Hisab Ru’yat ; Selama tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah bekerja sama dengan Badan Hisab Rukyat (B.H.R.) Kabupaten Temanggung yang dibentuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, telah mengadakan Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1434 H. bertempat Menara Masjid Agung di Semarang. C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung : a. Pengadilan Agama Temanggung mempunyai 2 gedung kantor dan 1 rumah dinas, dengan keterangan sebagai berikut : 1) Kantor Pengadilan Agama Temanggung yang beralamat di Jl. Pahlawan No.3 Temanggung, merupakan pelimpahan/alih fungsi dari Pengadilan Negeri Temanggung : -

Luas tanah 1.020 M2, diatasnya berdiri bangunan kantor permanen seluas 870 M2, dan halaman depan 150 M2;

-

Bukti kepemilikan / Sertifikat Hak Pakai

Nomor : 223 atas nama

Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia; -

Gedung kantor ini yang sekarang dipakai untuk aktifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Temanggung;

2) Kantor Pengadilan Agama Temanggung yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 144 Temanggung : -

Luas tanah 624 M2, diatasnya berdiri bangunan kantor permanen seluas 546 M2 dan tempat ibadah seluas 24 M2;

-

Bukti kepemilikan / Sertifikat Hak Pakai Nomor : 159 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

-

Gedung ini (kantor lama) telah diusulkan alih fungsi menjadi Rumah Dinas

dan terealisir, namun karena adanya ketentuan aturan

kemudian dibatalkan; 72

3) Rumah dinas Pengadilan Agama Temanggung merupakan pelimpahan dari Pengadilan Negeri Temanggung, yang beralamat di Jl. Bulu Kavling No.9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung : -

Luas tanah 340 M2, diatasnya berdiri bangunan rumah dinas Tipe C luas 150 M2 dan luas halaman 190 M2;

-

Bukti kepemilikan / Sertifikat Hak Pakai

Nomor : 73

atas nama

Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia. -

Kondisi bangunan yang rusak namun telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan sehingga sudah dapat dihuni.

c. Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

gedung

Pengadilan

Agama

Temanggung telah dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Tahun 2015. d. Penghapusan Sarana dan Prasarana gedung; selama tahun

2015

Pengadilan Agama Temanggung belum melaksanakan penghapusan. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor : Untuk menunjang kelancaran tugas, Pengadilan Agama Temanggung memiliki sarana prasarana antara lain berupa : a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit : 1) Station Wagon Mitsubishi L-300 Tahun 1983 Nomor Polisi : AA 9507 ME 2) Station Wagon KP Toyota Kijang Tahun 1997 Nomor Polisi : AA 9522 ZE 3) Toyota Kijang INNOVA Tahun 2007 Nomor Polisi : AA 21 PE b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit : 1)

Suzuki Shogun,

Tahun 1999, Nomor Polisi : AA 9936 JE

2)

Honda GLP,

Tahun 2005, Nomor Polisi : AA 9883 KE

3)

Honda Supra X 125 , Tahun 2007, Nomor Polisi : AA 9919 LE

4)

Honda Supra X 125, Tahun 2008 , Nomor Polisi : AA 9863 ME

c. Fasilitas Lainnya : 1)

Computer

30 unit; rusak 4 unit ;

2)

Laptop/Notebook

8 unit;

3)

Printer

8 unit;

4)

Server

2 unit;

5)

Tout screen

1 unit;

6)

Faksimile

1 unit; dan lainnya.

D. Pengelolaan Keuangan DIPA Keadaan per 31 Desember 2015, sebagai berikut : DIPA 01 : 1. Belanja Pegawai : - Pagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp 4.032.281.000

- Pelaksanaan

Rp 3.953.558.912

. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Sisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

78.727.209

Rp

454.622.000

- Pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . Rp

454.038.465

2. Belanja Barang : - Pagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Sisa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. Rp

583.535

3. Belanja Modal : - Pagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..……. . …... . ……..Rp

40.000.000

- Pelaksanaan

. . . . ………... . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… Rp

39.985.250

- Sisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

14.750

DIPA 04 : - Pagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Rp

7.520.000

- Pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp

7.026.000

- Sisa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rp

494.000

E. Dukungan Teknologi Informasi Penerapan

Teknologi

Informasi

di

lingkungan

Peradilan

Agama

memprioritaskan reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infra struktur dan pengawasan serta sanksi. Sedangkan peranan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Temangguung antara lain :  Mengetahui gambaran umum tentang Pengadilan, meliputi : fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimile, nama dan jabatan di pengadilan baik Hakim dan non Hakim.  Gambaran umum mengenai proses beracara di Pengadilan Agama.  Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan.  Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak74

hak

kepaniteraan

sesuai

dengan

kewenangan,

tugas

dan

kewajiban

Pengadilan.  Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.  Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.  Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan. 1. Perangkat Keras Sampai Akhir Tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah memliki 30 Unit Komputer, 2 Server dan 8 Unit Laptop dan 1 Unit Finger Print yang keseluruhannya digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga terdapat 1 buah layar Touch Screen Informasi Perkara. Tetapi pemanfaatan IT belum dapat maksimal dikarenakan sarana IT yang ada belum sepenuhnya memadai untuk mengikuti perkembangan Teknologi yang terus berkembang. Diharapkan pada tahun yang akan datang tersedia anggaran belanja modal yang cukup untuk pengadaan sarana IT seperti layar monitor untuk Jadwal sidang, mesin antrian sidang dan sebagainnya agar dapat lebih memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. 2. Perangkat Lunak Dalam

memproses

administrasi

perkara,

Pengadilan

Agama

Temanggung telah memanfaatkan SIADPA dari pendaftaran sampai putusan dan pembuatan Akta Cerai untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Temanggung, selain itu juga Pengadilan Agama Temanggung telah memanfaatkan Website yang bisa diakses di http://www.pa-temanggung.go.id sebagai media transparansi seperti keadaan perkara, biaya perkara, jadwal sidang, anggaran, pengaduan dan sebagainnya, sehingga masyarakat bisa lebih mudah memantau melalui internet. Untuk pengaduaan secara online Pengadilan Agama Temanggung memanfaatkan media

email sebagai sarana

yang bisa

dikirmkan

ke

[email protected] serta pemanfaatan SMS Gateway sebagai sarana pelayanan informasi perkara dan pengaduan yang dapat diakses di Nomor 0811 664 1111. Sedangkan sarana IT yang digunakan untuk mendukung pelayanan di dalam gedung berupa Free Wifi untuk pelayanan

kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menggunakan internet di dalam Gedung Pengadilan Agama Temanggung. Kedepan Pengadilan Agama Temanggung terus akan lebih mengembangkan inovasi dalam bidang IT untuk mempercepat pelayanan kepada Masyarakat.

F. Regulasi Tahun 2015 Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial

(misalnya

norma),

co-regulasi

dan

pasar.

Seseorang

dapat,

mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda). Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus. Regulasi NO

JUDUL

HITS

1

Undang-Undang

25

2

Peraturan Pemerintah

13

3

Keputusan Presiden

12

4

Peraturan Mahkamah Agung

8

5

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

15

6

Surat Edaran Mahkamah Agung

26

7

Fatwa Mahkamah Agung

12

Surat Keputusan Ketua PA.Temanggung tentang Pembentukan 8

Majelis Hakim

6

Surat Keputusan Ketua PA.Temanggung tentang Jadwal Tugas 9

dan Wilayah Jurusita/Jurusita Pengganti

1

Surat Keputusan Ketua PA.Temanggung tentang Susunan 10

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

76

1

BAB IV PENGAWASAN A. I n t e r n a l Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti dibawah ini :  Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional  Keandalan Laporan keuangan  Ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku Sistem pengawasan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal dan dilaksanakan secara terprogram dan terkoordinasi untuk memperoleh hasil yang optimal. Pengawasan mempunyai fungsi monitoring dan pengendali pelaksana program kerja suatu unit kerja atau lembaga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus mengarahkan tercapainya tujuan program kerja, adapun Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. 1. Pengawasan Melekat Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku (KMA/080/SK/VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006). Pengawasan melekat yang telah memiliki norma – norma baku sesuai struktur dan hierarkis organisasi. Secara normatif aturan pengawasan di Pengadilan Agama Wonosobo mengacu pada Pasal 53 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagaimana telah diuraikan dalam pasal tersebut, pengawasan melekat adalah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya sesuai dengan struktur yang berlaku. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Temanggung pengawasan

melekat dipisahkan pembagian tugas pengawasan melekat oleh Ketua dan Wakil Ketua yang bersifat umum, dimana termasuk didalamnya pengawasan terhadap para Hakim dan pengawasan melekat secara struktural yang berpuncak pada Panitera / Sekretaris sebagai atasan langsung dari Wakil Panitera / Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera sebagai atasan langsung dari para Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, demikain juga Wakil Sekretaris sebagai atasan langsung para Kepala Subag, yaitu Kepala Subag Ortala dan Kepegawaian, Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subag Umum. Panitera/Sekretaris disamping mempunyai tugas pengawasan secara struktural kepada Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris, juga mempunyai tugas pengawasan fungsional terhadap para Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. 2. Pengawasan Fungsional Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Pengawasan ini meliputi seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang mencakup bidang administrasi perkara maupun administrasi umum. Dalam pelaksanaannya pengawasan ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 yang mengatur tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua. Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa tugas pengawasan Ketua didelegasikan kepada Wakil Ketua. Disamping itu juga mengacu kepada Surat Ketua

Mahkamah

Agung

tanggal

1

Agustus

1994

Nomor

:

MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 menentukan lebih lanjut bahwa pada dasarnya wewenang pengawasan adalah wewenang Ketua yang didelegasikan kepada para Hakim. Untuk melaksanakan tugas pengawasan internal, telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Temanggung, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Temanggung Nomor : W11A21/1568/PS/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Temanggung, sebagai berikut : 78

No.

NAMA / NIP

PENGAWAS BIDANG

1.

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. NIP 19581204 199203 1 003

Koordinator Pengawas Bidang

2.

Drs. H. Furqon Yunus NIP 19520611 197903 1 001

3.

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. NIP 19601115 199403 1 001

Informasi Website

4.

Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. NIP 19601115 199403 1 001

Keuangan Keperkaraan

5.

Drs. Sutaryo, S.H., M.H. NIP 19620125 199403 1 003

Keperkaraan Gugatan .

6.

Dra. Nur Immawati NIP 19671207 199403 2 002

Keperkaraan Permohonan

7.

H. Zubaidi, S.H. NIP 19550505 198303 1 011

Keuangan DIPA

8.

Drs. H. Muh. Wahid, S.H., M.H. NIP. 19550601 198303 1 004

Kepegawaian, Umum dan Pelayanan Publik.

9.

Drs. Taufiqurrochman, M.H. NIP 19650930 199403 1 004

Penyelesaian Perkara, Arsip Perkara dan Laporan Perkara.

-

Teknologi

(IT),

SIADPA

dan

Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya program kerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan dengan cara memantau, meneliti, dan memberi petunjuk apabila ditemukan kendala atau masalah di lapangan, selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala serta secara konsisten dan konsekuen melakukan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan para hakim pengawas bidang secara rutin 3 (tiga) bulan sekali telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Wakil Ketua selaku koordinator Pengawas Bidang, selanjutnya Wakil Ketua merangkum hasil pengawasan tersebut dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung. Objek pengawasan meliputi pelaksanaan

kinerja

di

bidang

majemen

administrasi umum dan kinerja pelayanan publik.

peradilan,

administrasi

perkara,

Disamping pengawasan internal sebagaimana di atas, instrumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) juga digunakan sebagai sarana pengawasan internal oleh masing-masing atasan langsung sesuai hirarki masing-masing. Hal ini perlu dilakukan dan diketahui oleh semua karyawan/karyawati, sehingga DP.3 yang akan diperoleh karyawan disesuaikan dengan hasil penilaian pimpinannya, jika perlu tindakan punishment (hukuman) perlu ditegakan. Namun demikian, obyektifitas penilaian harus tetap didukung oleh data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku, sehingga pegawai mempunyai kendali dalam pelaksanaan tugas. B. Evaluasi Dalam rangka pengawasan terhadap hasil kerja yang telah dicapai oleh masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya, unsur pimpinan dari masing-masing struktur telah melakukan pengawasan langsung oleh atasannya masing-masing, kamudian dari pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2015 tersebut oleh pimpinan pengadilan antara lain Ketua / Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris akan dibawa ke dalam rapat berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas termasuk hasil pengawasan dari semua bagian sehingga dengan demikian terjadi sinergi antar bagian yang ada.

80

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum program kerja Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2015, baik di bidang yudisial maupun non yudisial, secara umum telah dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, yang antara lain : 1. Dari segi kuantitas, perkara yang diterima Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 29 perkara atau naik 8.93 % dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2015 perkara perkara yang diterima sebanyak 1.889 perkara sedangkan tahun 2014 sebanyak 1.860 perkara. 2. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 berjalan cukup baik, dari 2.268 perkara yang ditangani (1.889 perkara masuk ditambah 379 sisa perkara tahun 2014), telah diselesaikan sebanyak 1.870 perkara atau 80% sehingga sisa akhir tahun 2015 sebanyak 398 perkara atau 20 %. Sisa perkara tersebut melebihi ambang batas 10 %, hal ini dikarenakan banyaknya perkara yang pemanggilannya dilaksanakan melalui mas media (perkara ghaib) dan perkara yang dimohonkan bantuan ke Pengadilan Agama lain (tabayyun). 3. Dalam bidang administrasi sudah dilakukan peningkatan terutama dalam hal pemanfaatan

teknologi

Informasi

(IT)

SIADPA-Plus untuk menunjang

pelaksanaan tugas pokok peradilan. 4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih ditemukan berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan, penyebabnya antara lain : masih rendahnya kemampuan dan etos kerja serta masih lemahnya integritas dan kesadaran kerja. 5. Pengelolaan sumber daya manusia, baik teknis maupun non teknis telah dilakukan secara terus menerus dengan cara mengikut sertakan pegawai dalam berbagai pendidikan, pelatihan, dan penataran baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung RI, dan Instansi lain. 6. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berjalan dengan baik, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah belum lengkap dan kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang seperti Laptop, AC, ganset dan lain sebagainya. 7. Pengelolaan dana DIPA telah dilakukan secara efektif, efisien dan transparan serta dapat dipetanggungjawabkan, namun keterbatasan dana operasional

menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya beberapa kegiatan secara lebih baik dan sempurnya, terutama kegiatan pengadaan sarana fasilitas kantor, seperti peralatan computer yang masih terbatas dan sarana meubelair kantor yang masih kurang memadai. 8. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan berbagai hal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Temanggung telah menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan / rapat koordinasi. B. Rekomendasi Untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Temanggung menuju ke arah yang lebih baik, demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Temanggung, maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Temanggung mengingat velume pekerjaan yang cukup besar sementara volume pegawai yang ada kurang mencukupi. 2. Agar mendapat perhatian untuk pengadaan sarana dan prasarana yang belum dimiliki Pengadilan Agama Temanggung, seperti gedung yang belum memadai, rumah dinas serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. 3. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh Hakim,

Pejabat Struktural, Pejabat

Fungsional

dan

semua

Pegawai

Pengadilan Agama Temanggung agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 90 % perkara yang diterima pada tahun berjalan. 4. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional,

berwawasan

luas,

beretos

kerja

menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia.

82

tinggi,

terampil

dalam

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2015

Recommend Documents