Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bitung 2015 Page 1

BAB I PENDAHULUAN A.

Kebijakan Umum Peradilan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk

mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Bitung sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Sepanjang tahun 2015, Pengadilan Agama Bitung telah melakukan perbaikan-perbaikan, penanganan

baik

administrasi

birokrasi

penerimaan

keperkaraan,

dan

perkara,

pengolahan

pengolahan /

/

penanganan

administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronicgovernance yang lebih dikenal dengan e-governance.

Volume

pekerjaan

yang

semakin

meningkat,

khususnya

dalam

penerimaan perkara yang mencapai jumlah 154 (seratus lima puluh empat) perkara pada tahun 2015, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Bitung, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan

Agama

Bitung,

menjadi

indikasi

penting

untuk

mengukur

keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Bitung.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bitung 2015

Page 1

reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan

Agama

sebagai

lembaga

penyelenggara

kekuasaan

kehakiman (judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Bitung.

Lahirnya

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2009 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya; Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Bitung merintis program unggulan berupa Sidang keliling dan pendaftaran perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu. Dua jenis layanan ini sepenuhnya


Page 2

dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

nomor:

069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Pembaharuan

peradilan

dan

reformasi

birokrasi

yang

kemudian

dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Bitung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan

kewenangannya

dengan

beberapa

penyesuaian.

Dalam

rangka

mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Bitung telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

B. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Bitung di masa mendatang.

Dalam

merumuskan

visinya,

Pengadilan

Agama

Bitung

menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”


Page 3

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan Peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Bitung sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Bitung yang telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Bitung, yaitu: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BITUNG YANG AGUNG” Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Bitung siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormaati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk Misi Pengadilan Agama Bitung, yaitu:

1.

Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat (justice for all);

2.

Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi terwujudnya transparansi pengadilan;

3.

Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan;

4.

Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel);


Page 4

5.

Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Bitung yang jujur, bersih dan berwibawa.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Bitung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum. Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis.Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Bitung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Bitung adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Bitung agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Bitung.

C. Rencana Strategi Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Bitung, maka perlu dijabarkan dalam sebuah rencana strategi (renstra). Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan


Page 5

(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan. Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing - masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Bitung telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu para program dan fungsinya tersebut. Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bitung tahun 2015 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang di bidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Bitung menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance). Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Bitung setidaknya memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: (1) penyusunan rencana strategis; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4).pemanfaatan

informasi

kinerja

bagi

perbaikan

kinerja

berkesinambungan.

Rencana Strategi tersebut disesuaikan berdasarkan pada bidang tugas pokok dan penunjang sebagaimana diuraikan sebelumnya, adapun rencana


Page 6

strategi Pengadilan Agama Bitung untuk tahun anggaran 2012-2017 sesuai bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut : 1.Tujuan a. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara adil, sederhana dan biaya ringan; b. Meningkatkan mutu kerja yang berkualitas dan terorganisir dalam melaksanakan tugas; c. Melaksanakan tertib administrasi organisasi Pengadilan sesuai pola bindalmin; 2.Sasaran a. Meningkatkan pelayanaan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara adil, sederhana dan biaya ringan; b. Meningkatkan mutu kerja yang berkualitas dan terorganisir dalam melaksanakan tugas; c. Melaksanakan tertib administrasi organisasi Pengadilan sesuai pola bindalmin. 3.Kebijakan a. Menyelenggarakan penerimaan dan penyelesaian perkara secara adil, cepat , sederhana dengan biaya ringan; b. Menyelenggarakan administrasi peradilan secara tertib, cermat dan transparan; c.

Menyelenggarakan

penataan

organisasi

dan

manajemen

peradilan; d. Menyelenggarakan tertib administrasi kepegawaian dan keuangan secara secara efektif dan efesien;

4.Program a. Peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan; b.

Peningkatan tertib administrasi sesuai pola bindalmin;

c.

Menyempurnakan organisasi Pengadilan Agama Bitung;

d.

Peningkatan pengawasan pelaksanaan tugas;

e.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

f.

Peningkatan kesejahtraan pegawai;

g.

Peningkatan tertib administrasi Pegawai;


Page 7

h.

Peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan;

i.

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan;

j.

Peningkatan tertib administrasi umum dan perlengkapan;

k.

Peningkatan tertib tata persuratan;

l.

Peningkatan tertib administrasi perpustakaan.

5.Kegiatan a. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan; b.

Kegiatan peningkatan tertib administrasi sesuai pola bindalmin;

c.

Kegiatan menyempurnakan organisasi Pengadilan Agama Bitung;

d.

Kegiatan Peningkatan pengawasan pelaksanaan tugas;

e.

Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia;

f.

Kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai;

g.

Kegiatan Peningkatan tertib administrasi kepagawaian ;

h.

Kegiatan Peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan;

i.

Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan;

j.

Kegiatan peningkatan tertib administrasi umum dan perlengkapan;

k.

Kegiatan peningkatan tertib tata persuratan;


Page 8

BAB II SRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 1. Standar Operasional Prosedur di bagian Kepaniteraan a. SOP Meja Informasi NO

JENIS PELAYANAN/KEGIATAN

TIME LIMIT

KETERANGAN

1.

Orang / pihak datang ke bagian

15 menit

Harus

2.

sudah

informasi (desk information)

terlayani

Petugas informasi (resepsionis)

Selama proses

memberikan

pelayanan,

penjelasan

dan

mengarahkan pihak yang datang

pihak

tidak

sesuai dengan kepentingannya

boleh

masuk

ruang

kerja

a. Pihak yang akan mengajukan

Lihat ke pela-

pegawai kecuali

perkara

yanan meja I

sudah

dan II

mendapatkan

diarahkan

ke

bagian

pelayanan meja I

izin

b. Pihak yang akan bersidang

Menunggu gi-

Para

didaftar dan diarahkan ke ruang

liran untuk disi-

menunggu

tunggu

dang

ruang tunggu

c. Pihak yang ingin konsultasi

Disesuaikan

hukum,

dengan

wartawan

penelitian,

dll,

dan

untuk

diarahkan

petugas humas.


ke

Pihak

keinginan pihak

Page 9

di

b. SOP Penerimaan Perkara Tk.Pertama

WAKTU NO

PELAKSANA

2 jam

15 menit

10 menit

5 men it

1.

Meja I

2.

Kasir

3.

Meja II

4.

Panmud Gugatan/Permoh onan

X

5.

Wapan

X

6.

Panitera

X

7.

Ketua

3 men it

X

x

X


x

-

URAIAN PROSEDUR - Konsultasi/Penerima an surat gugatan/ permohonan - Menaksir panjar biaya perkara - Membuat SKUM berdasarkan slip setoran dari BRI dan mencatat dalam Kas bantu, buku Jurnal, buku induk keuangan Perkara TK.I - melengkapi berkas dengan instrumeninstrumen. - Mencatat /mendaftarkan perkara dalam dalam buku register Tk.I - Memeriksa kelengkapan berkas . - Mencatat dalam buku kontrol/ - ekspedisi intern - Memeriksa kelengkapan berkas - Mencatat dalam buku kontrol/ ekspedisi intern - Memeriksa kelengkapan berkas - Mencatat dalam buku kontrol/ ekspedisi intern - Menunjuk Panitera Pengganti dan jurusiata Pengganti - Menetapkan PMH

Page 10

8.

Ketua Majelis

9.

Panitera Pengganti

10.

- Menetapkan Hari Sidang. - Mengisi instrument sidang I dan panggilan - Membuat PMH, PHS, Penunjukkan PP/JSP

X

Jurusita Pengganti

- Membuat relaas panggilan/ memanggil pihak berperkara

x

c. SOP Pemanggilan NO 1

JENIS PELAYANAN/KEGIATAN Pemanggilan

pihak

(Penggugat/

Pemohon dan Tergugat/Termo-hon) 2

KET

Sekurang2nya

Sebelum hari

3 hari kerja

sidang

Pemanggilan pihak yang dua-duanya Selambat2nya 15 berdomisili di wilayah Kota Bitung

3

LIMIT WAKTU

hari kerja

Pemanggilan pihak yang salah satunya Selambat2nya 28 bedomisili di luar Kota Bitung namun masih

berada

di

wilayah

Setelah PHS

Setelah PHS

hari kerja

Provinsi

Sulawesi Utara 4

Pemanggilan pihak yang salah satunya

Antara 30 s/d 60

bedomisili di luar Kota Bitung dan

hari kerja

Setelah PHS

berada di luar wilayah Provinsi Sulawesi Utara 5

Pemanggilan Tergugat/Termohon yang tidak

diketahui

tempat

4 bulan

Setelah PHS

Antara 2 s/d 6

Setelah PHS

ting-galnya

(ghaib) 6

Pemanggilan Tergugat/Termohon yang berdomisili di Luar Negeri


bulan

Page 11

7

Jurusita/Jurusita

Pengganti

menye-

Selambat2nya 1

Sebelum, hari

hari kerja

sidang

rahkan relaas panggilan ke Pani-tera Pengganti

d. SOP Proses Persidangan

a.

Setiap Panitera Pengganti wajib membuat dan menyerahkan daftar perkara yang akan disidangkan kepada bagian informasi (resepsionis) dan menempelkannya di papan pengumunan Pengadilan selambatlambatnya pada pukul 08.00 wita setiap hari..

b.

Sidang dimulai pada pukul 09.00 wita atau selambat-lambatnya pukul 10.00 wita setiap hari.

c.

Pemanggilan terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan sesuai dengan nomor urut daftar hadir.

b.

Lama penundaan hari sidang disesuaikan dengan waktu pemanggilan pihak berperkara.

c.

Proses persidangan perkara pada tingkat pertama selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan.

d.

Ketua

Majelis

wajib

melaporkan

alasan

keterlambatan

proses

persidangan jika perkara melebihi 6 (enam) bulan. e.

Apabila obyek sengketa berupa tanah/barang tidak bergerak, Majelis Hakim mengadakan sidang pemeriksaan setempat. e. SOP Berita Acara Persidangan Dan Putusan

N

JENIS

O

PELAYANAN/KEGIATAN

1

Beri

Berita

persidangan

LIMIT WAKTU

acara Pada

KET

saat

siap persidangan

ditandatangani oleh Ketua berikutnya Majelis

dan

Panitera

Pengganti 2

Berita

acara

persidangan

Selambat2nya 7 hari

terakhir siap ditandatangni kerja


Setelah putusan

Page 12

oleh

Ketua

Majelis

dan

dibacakan

Panitera Pengganti 3

Konsep Putusan

Pada saat putusan dibacakan

4

Ketua Majelis menyerahkan instru-ment

amar

Selambat2nya 1 hari

putusan kerja

Setelah putusan

melalui Panitera Pengganti

dibacakan

kepada petugas register 5

Putusan siap ditandatangani oleh

Majelis

Hakim

Selambat2nya 7 hari

dan kerja

Setelah putusan

Panitera Pengganti

dibacakan

f.SOP Pemberitahuan Isi Putusan NO

JENIS

LIMIT WAKTU

KET

PELAYANAN/KEGIATAN

1.

Ketua Majelis membuat Selambat2nya

Setelah putusan dibaca-

perintah

kan

kepada 1 hari kerja

Jurusita/Jurusita Pengganti

untuk

memberitahukan putusan

kepada

isi pihak

yang tidak hadir dalam persidangan 2.

Jurusita/Jurusita Pengganti

Selambat2nya mem-buat 3 hari kerja

Setelah mendapat perintah dari Ketua Majelis

relaas pemberitahuan isi putusan yang

kepada

tidak

sidang

hadir

pihak pada

pembacaan

putusan


Page 13

3.

Jurusita/Jurusita

Selambat2nya

Pengganti

me- 7 hari kerja

ngembalikan

relaas

pemberita-huan putusan

- Untuk para pihak yang

isi

kepada

- Setelah perkara diputus

berada di wilayah hukum

Wakil

PA Bitung

Panitera (petugas register) untuk

dicatat

waktu

berkekuatan hukum tetap terhadap putusan tersebut

g. SOP Pelayanan Meja III NO 1.

JENIS PELAYANAN/KEGIATAN Minutasi a. Minutasi oleh Ketua Majelis

b. Panitera

diminutasi disegel)

KET

Selambat2nya

Setelah per-kara

14 hari kerja

diputus

Pengganti Selambat2nya 1 Setelah berkas

menyerahkan perkara

LIMIT WAKTU

yang

berkas hari kerja telah

(dijahit kepada

diminutasi

dan Wakil

Panitera (petugas meja III) untuk diteruskan kepada Panitera

Muda

Hukum

untuk diarsipkan. Berkas perkara ikrar talak yang menunggu BHT disimpan di dalam arsip berjalan


Page 14

2.

PHS

Ikrar

Talak

oleh

Ketua Sekurang2nya

Majelis

21

hari

Setelah

perkara

kerja diputus

a. Jika Pemohon dan Termohon dan/atau setelah Setelah menyatakan

menerima

isi putusan BHT

perkara

diputus

putusan sesaat setelah pembacaan putusan.. b. Jika Pemohon dan Termohon Sekurang2nya

Setelah

tidak

diberitahukan dan di

membuat

menerima

isi

pernyataan 21 hari kerja

putusan

sesaat

putusan

terima langsung oleh

setelah pembacaan putusan.

pihak.

c. Jika Pemohon / Termohon tidak Sekurang2nya

Setelah

hadir

diberitahukan dan di

pada

saat

pembacaan 21 hari kerja

putusan, atau terhadap putusan

putusan

terima melalui Lurah

verstek. 3.

Jika Pemohon tidak hadir pada sidang ikrar talak, PHS Ikrar Talak akan maka Ketua Majelis menunda sidang untuk selama 6 ditetapkan

kembali

(enam) bulan dan kemudian berkas perkara diserah- setelah Pemohon dakan kepada Wakil Panitera kemudian diteruskan ke tang dan minta untuk Panmud Hukum untuk disimpan dalam arsip berjalan, disidang kembali menunggu kehadiran Pemohon di Pengadilan. Sekurang2nya 30 hari kerja. 4.

Jika

selama

menghadap

6 di

(enam)

bulan

Pengadilan,

Pemohon Ketua

tidak Majelis

membuatkan penetapan perkara tersebut gugur.

h.SOP Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan Dan Akta Cerai NO

JENIS

LIMIT WAKTU

KET

PELAYANAN/KEGIATAN

1.

Penerbitan salinan

Selambat2nya 14


Setelah perkara

Page 15

putusan/penetapan oleh

hari kerja

diputus.

Penerbitan akta cerai atas

Selambat2nya 3

Setelah ikrar talak

perkara cerai talak

hari kerja

diucapkan

Penerbitan akra cerai atas

Selambat2nya 3

Setelah putusan

perkara cerai gugat

hari kerja

berkekuatan hukum

Panitera

2.

3.

tetap. 4.

Akta cerai dicetak dengan

10 menit

komputer . i.SOP Pengiriman Salinan Putusan Ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pengiriman salinan putusan perkara cerai gugat / cerai talak ke Kantor Urusan Agama di tempat para pihak melaksanakan perkawinan dan atau di tempat para pihak berdomisili, dilaksanakan oleh Panitera selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

j. SOP Penerimaan Perkara Banding/Kasasi/PK WAKTU NO

PELAKSANA

1.

Meja I

2.

Kasir

3.

Meja II

30 Meni t

15 menit

10 menit

5 men it

X

X


X

1 Hari

2 Ha ri

URAIAN PROSEDUR - Manerima Akta pernyataan Banding, menaksir biaya banding/kasasi/PK - Membuat SKUM dan mencatat dalam Kas bantu, buku Jurnal, buku induk keuangan Perkara Banding/kasasi/PK - Mencatat /mendaftarkan perkara dalam dalam buku register

Page 16

banding/kasasi/PK

4.

Meja III

X

5.

Jurusita Pengganti

4.

Panmud Hukum

5.

Wapan

X

6.

Panitera

X

7.

Meja III

x

X


X

- Menerima Memori banding/kasasi - Membuat tanda terima memori banding/Kasasi - Membuat Relaas pemberitahuan pernyataan Banding/ Kasasi/PK - membuat pemberitahuan pemeriksaan berkas Banding/kasasi/PK kepada para pihak - Menyiapkan /Melakukan pembundelan berkas bundel A dan bundel B - Mencatat dalam buku kontrol/ekspedisi intern - Memeriksa kelengkapan berkas - Mencatat dalam buku kontrol/ ekspedisi intern - Memeriksa kelengkapan berkas - Mencatat dalam buku kontrol/ ekspedisi intern - Menyerahkan berkas perkara banding/ksasi/PK kepada meja III untuk dikirim. - Mengirim berkas banding/Kasasi/PK, - Mengirim biaya banding/Kasasi/PK

Page 17

k. SOP PENGIRIMAN BERKAS KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) KE MAHKAMAH AGUNG a. Jika Pemohon Kasasi / PK dan Termohon Kasasi / PK berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka pengiriman berkas perkara dilaksanakan pada 60 (enam puluh) hari atau selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah permohonan banding. b. Jika Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka pengiriman berkas perkara dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihakpihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya l. SOP PENCABUTAN PERKARA 1. Pencabutan perkara secara tertulis dengan surat, harus dilakukan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,00. 2. Pencabutan perkara oleh Penggugat/Pemohon dalam tingkat pertama dapat dilakukan sepihak apabila belum ada jawaban dari Tergugat/ Termohon. 3. Jika pencabutan perkara dilakukan oleh Kuasa Penggugat/Pemohon, maka pencabutan perkara tersebut harus diketahui oleh prinsipalnya dan penyataan pencabutan tersebut harus dilakukan di hadapan sidang atau di hadapan Panitera. 4. Pencabutan perkara yang belum ditetapkan PMH-nya, cukup dilakukan di depan Panitera dan atau Ketua Pengadilan. 5. Pencabutan perkara yang sudah ditetapkan PHS-nya namun panggilan belum dilaksanakan, cukup dilakukan di depan Ketua Majelis dan dibuat penetapannya oleh Ketua Majelis. 6. Pencabutan perkara yang sudah ditetapkan PHS-nya dan panggilan sudah dilaksanakan, harus dilakukan di depan persidangan. 7. Produk pencabutan perkara adalah “penetapan”.


Page 18

2. Standar Operasional Prosedur di Bagian Kesekretarian 1. Bagian Umum a. Penerimaan Surat WAKTU NO.

PELAKSANA

3

30

1

1

1

4

mnt

mnt

mnt

mnt

mnt

mnt

URAIAN PROSEDUR

-

-Penerimaan surat - Membuka surat 1.

Bagian Umum

(kecuali

X

Surat

Rahasia) - Meregister surat ke

buku

induk

surat masuk 2.

Pansek

3.

Ketua

Memberikan

x

paraf X

Mendisposisi Mendisposisi untuk surat yang berhubungan

4.

Pansek

x

dengan kepaniteraan maupun kesekretariatan

Wakil Panitera (untuk surat yang 5.

berhubungan dengan

x

Mendisposisi

kepaniteraan)

Wakil


Page 19

Sekretaris (untuk surat yang berhubungan dengan kesekretariatan) Mencatat

6.

Bagian Umum

x

dalam

buku

klasifikasi

surat

dan

meneruskan bagian

ke

masing-

masing Hukum/ Permohonan/ 7.

Diproses

Gugatan/Umum/

x

Keuangan/Kepe

bagian

ke masing-

masing

gawaian

b). SOP Pengiriman Surat Keluar

NO.

PELAKSANA

1.

Bagian Umum

2.

Bagian Umum

3.

Bagian Umum

2 menit X

WAKTU 2 30 menit menit

X

X

-

-

URAIAN PROSEDUR Menerima surat Memeberikan penomoran dan meregister ke buku Induk surat keluar Mengirim surat ke kantor pos/mengirim langsung jika tujuannya ke manado dan mencatat semua suraat keluar di buku ekspedisi surat keluar

2. Bagian Kepegawaian 1. Surat Masuk / Keluar


Page 20

2. SOP Usul Kenaikan Pangkat


Page 21

3. SOP Usul Mutasi

3. Bagian Keuangan


Page 22

a. SOP Belanja Rutin

b.

c.

SOP Pengajuan Remunerasi

SOP Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran


Page 23

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tatalaksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan terdiri dari bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Bagian kepaniteraan mengurus seluruh pekerjaan yang bersangkut paut dengan administrasi yudisial seperti bidang gugatan, bidang permohonan, dan bidang hukum yang pada intinya menopang seluruh proses. Sedangkan bagian kesekretariatan

mengurus

hal-hal

yang

menyangkut

kepegawaian

dan

organisasi tatalaksana, bidang perencanaan dan keuangan, serta bidang umum. Dalam sistem pengelolaan dan pengendalian manjemen peradilan, Pengadilan Agama Bitung telah cukup memadai, karena struktur organisasi telah dibentuk sesuai ketentuan, didukung dengan personil yang memadai dan pembagian tugas serta uraian jabatan (Tupoksi) yang demikian jelas. Pelasanaan tugas pokok dan fungsi ini secara rinci dijabarkan dalam uraian tugas (Job Description). Tugas Pokok Pengadilan Agama Bitung sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan


Page 24

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

A.

Perkawinan;

B.

Waris;

C.

Wasiat;

D.

Hibah;

E.

Wakaf;

F.

Zakat;

G.

Infaq;

H.

Shadaqah;

I.

Ekonomi Syari’ah;

Selain tugas pokok di atas Pengadilan Agama mempunyai fungsi yakni dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tetang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta . Juga memberikan istbat (penetapan) kesaksian rukyatul hilal dalam penetuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tetang kekuasaan Kehakiman pasal 2 dan pasal 13 ayat (1) dan keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, Adminstrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasoi yustisial dan non yustisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Adapun struktur Pengadilan Agama Bitung terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua c. Hakim d. Panitera/Sekretaris e. Wakil Panitera f. Wakil Sekretaris


Page 25

g. Panitera Muda Permohonan h. Panitera Muda Gugatan i.

Panitera Muda Hukum

j.

Urusan Kepegawaian dan organisasi Tata Laksana

k. Urusan Perencanaan dan Perlengkapan l.

Urusan Umum dan Perlengkapan

m. Kelompok fungsional -

Panitera Pengganti

-

Jurusita

-

Jurusita Pengganti

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris atau dengan kata lain diklasifikasikan menjadi dua yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

1. Jabatan Struktural Adapun pejabat struktural pada kantor Pengadilan Agama Bitung yaitu : NO

NIP

Nama

L/

G/R

Jabatan

P 1

2

3

4

5

6

1

19630926 199403 1 003

Drs. Sutrisno Salamon, SH.MH

L

IV/b

Ketua

2

-

-

-

-

Wakil Ketua

3

19670727 1994032 002

Dra. Saripa Jama

P

III/d

Panitera / Sekretaris

4

19720807 200003 2 001

Sinar Alam, S.Ag

P

III/d

Wakil Sekretaris

5

19780207 200212 2 003

Vitri. F. Samiun, SH

P

6

19780207 2002122 003

Sabrun Djafar, S.Ag

L

7

19761018 2009122 002

Silvia Djafar, S.Kom

P

III/c III/d III/b

Kaur. Kepegawaian

Kaur. Umum Kaur. Keuangan

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Struktural dalam kesehariannya dibantu oleh pelaksana yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu : N0

NIP

Nama

L/P

G/R

Jabatan

1

2

3

4

5

6


Page 26

1.

19831026 201101 2 002

Nurhayati Kayko, S.HI

P

III/a

Bendahara

2.

19890413 201403 1 007

Rahmat Bilfagih, S.HI

L

III/a

PPABP, Staf Umum

2.

Jabatan Fungsional

Struktur Pejabat Fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Bitung meliputi : a.

Hakim Adapun Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bitung berjumlah 8

(Delapan) orang yaitu : NO

NIP

Nama

L/P

G/

Jabatan

R 2

1 1 2 3 4 5 6 7 8

3

4

5

6

19720830 2006042 001

Nur Afni Saimima,SH

P

III/c

Hakim Pratama Madya

19820707 2007041 001

Amirullah Arsyad, S.HI

L

III/b

Hakim Pratama Muda

19720830 2006042 001

Asmawati Sarib, S.Ag

P

III/b

Hakim Pratama Muda

19830402 2008051 001

Mirwan, S.HI

L

III/b

Hakim Pratama Muda

19810714 2008051 001

M. Syaifudin Amin, S.HI

L

III/b

Hakim Pratama Muda

19780404 2008051 001

Mawir, S.HI., MH

L

III/b

Hakim Pratama Muda

19790629 2009121 002

R.Abdul Berri,S.Ag,M.Hum

L

III/b

Hakim Pratama Muda

19870323 2011011 014

Azhar Arfiyansyah Zaini, SH.,

L

III/b

Hakim Pratama Muda

M.E.Sy

b. Kepaniteraan Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Bitung berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :

NO

1 1 2

NIP

Nama

L/P

G/R

Jabatan

2

3

4

5

6

19670727 1994032 002

Dra. Saripa Jama

P

III/d

Panitera / Sekretaris

19790409 1998032 001

Iswan, SH

L

III/d

Wakil Panitera


Page 27

3 4 5

19550614 1980032 002

Hj. Aida Majabi

P

III/b

Panmud Permohonan

19670602 1988022 003

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

P

III/d

Panmud Gugatan

19790409 1998032 001

Wardah Hamzah, S.HI

P

III/a

Panmud Hukum

Dalam menjalankan tugasnya kepaniteraan dibantu oleh staff pelaksana yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu : NO

NIP

Nama

L/P

G/R

Jabatan

1

2

3

4

5

6

1

19851010 2009122 008

Nurdiana Ode,S.HI

P

III/a

Kasir

2

19631231 2000121 004

Ridwan,SH.

L

III/a

Petugas Meja III

3

19840101 2006042 003

Endang Talib,S.HI

P

III/b

Petugas Meja II

4

19850428 2011012 005

Fitriani Lundeto, S.HI

P

III/a

Operator Siadpa

c.

Kejurusitaan

Jurusita/Jurusita Pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Bitung berjumlah 5 (Lima) orang, yaitu : N0

NIP

Nama

L/P

G/R

Jabatan

1

2

3

4

5

6

19631231 2000121 004

Ridwan,SH.

L

III/a

Jurusita

19840101 2006042 003

Endang Thalib,SH

P

III/b

Jurusita Pengganti

19851010 2009122 008

Nurdiana Ode, S.HI

P

III/a

Jurusita Pengganti

19832610 2011012 009

Nurhayati Keyko, S.HI

P

III/a

Jurusita Pengganti

19850428 2011012 005

Fitriani Lundeto, S.HI

P

III/a

Jurusita Pengganti

1 2 3 4 5

Adapun bagan struktur Pengadilan Agama Bitung adalah sebagai berikut :

KETUA


Page 28

Drs. Sutrisno Salamon,SH.,MH HAKIM Nur Afni Saimima,SH Amirullah Arsyad, S.HI Asmawati Sarib, S,Ag Muh. Syaifudin Amin, S. HI Mirwan, S.HI Mawir, SHI., MH R.Abdul BerrI,S.Ag,M.Hum Azhar Arfiyansyah Zaini, SH., ME.Sy

WAKIL KETUA -

PANITERA/SEKERTARIS Dra. Saripa Jama

Panmud Permohonan Hj. Aida Majabi

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKERTARIS

Iswan, SH

Sinar Alam, S.Ag

Panmud Gugatan Hj. Lutfiah Mamonto

Panmud Hukum Wardah Hamzah, SHI

Kaur Kepegawaian Vitri F. Samiun, SH

Kaur Keuangan Silvia Djafar, S.Kom

Kaur Umum Sabrun Djafar, S.Ag

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN Garis Koordinasi

PANITERA PENGGANTI

Garis Tanggung Jawab -------------


JURUSITA PENGGANTI

JURUSITA

Endang Talib, S.HI Nurdiana Ode, S.HI Nurhayati Keyko, S.HI Fitriani Lundeto, S.HI

Ridwan, SH

Page 29

Adapun Uraian Tugas Pejabat /Pegawai Pengadilan Agama Bitung sbb : 1.

Nama Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Bitung

Tugas : Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bitung dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Bitung; Uraian Tugas : 1. Merumuskan kebijaksanaan Pengadilan Agama Bitung dalam rangka penjabaran/pelaksanaan

kebijaksanaan/Program Pimpinan Pengadilan

Tinggi Agama Manado dan Mahkamah Agung; 2. Melaksanaan

fungsi

mengorganisasikan, mengevaluasi

manajemen

yaitu

:

merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan

pelaksaaan

tugas

baik

teknis

maupun

administratif

dilingkungan Pengadilan Agama Bitung dengan baik, serasi dan selaras; 3. Bertanggung jawab atas pembinaan karier, organisasi dan administrasi Pengadilan Agama Bitung ; 4. Melakukan

pembinaan

terhadap

DHARMA YUKTI KARINI,

organisasi

KORPRI,

IKAHI,

KOPERASI, PPIHIM, PTWP dan lain-lain,

dilingkungan Pengadilan Agama Bitung ; 5. Mempersiapkan

kader

(kaderisasi)

pimpinan / pejabat di lingkungan

dalam

rangka

regenerasi

Pengadilan Agama Bitung;

6. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antar instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas 7. Memberikan

keterangan

Pengadilan Agama Bitung ; dan

pertimbangan

berhubungan dengan pelaksanaan

tentang

hal-hal

yang

tugas pokok Peradilan Agama

Bitung kepada instansi Pemerintah maupun masyarakat

di wilayah

hukum Pengadilan Agama Bitung, apabila diminta ; 8. Melaporkan

pelaksanaan

tugas

Pengadilan

Agama

Bitung

kepada

pimpinan pusat (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Manado) ;


Page 30

9. Melaksanakan tugas pokok Ketua Pengadilan Agama Bitung sebagaimana tercantum dalam Buku Kumpulan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan (Buku I – II) ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Pusat dan Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Tugas Teknis Peradilan : 1. Menetapkan/memutuskan hari-hari ketentuan untuk melakukan persidangan perkara. 2. Menetapkan panjar biaya perkara. 3. Membagi perkara gugatan/perohonan kepada Hakim untuk disidangkan. 4. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan/permohonan secara lisan. 5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk melakukan teguran (an maning). 6. Menentukan/memimpin serta mengawasi eksekusi. 7. Menetapkan biaya jurusita/biaya eksekusi. 8. Menetapkan pelaksanaan lelang/tempat lelang; 9. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang isinya menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Majelis lainya. 10. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim/Panitera Pengganti dan mengisi evaluasi secara

periode ke

Pengadilan Tinggi Agama. 11. Meneruskan Surat Edaran Mahkamah Agung dan surat Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi agama yang berkaitan dengan perkara kepada para Hakim/Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda /Panitera Pengganti dan Jurusita.

2.

Nama Jabatan

: Wakil Ketua

Tugas : Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bitung dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Bitung;


Page 31

Uraian Tugas : 1. Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Agama Bitung, apabila Ketua berhalangan; 2. Membantu menyusun

Ketua program

Pengadilan

Agama

Bitung

dan

kerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim,

Para

Pejabat

dan

karyawan

baik

kepaniteraan

maupun

kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bitung; 4. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang dilingkungan Pengadilan Agama Bitung; 5. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang serta bersama-sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas wakil ketua kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung.

3. Nama Jabatan

:Hakim

Tugas : 1. Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya serta memutus sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam perkara tingkat pertama di lingkungan Pengadilan Agama Bitung ; 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang ditugaskan oleh pimpinan Pengadilan Agama Bitung ; 3. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang . Uraian Tugas : 1. Mendampingi Hakim Ketua Majelis dalam persidangan perkara di tingkat pertama; 2. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan ;


Page 32

3. Bersama-sama dengan Ketua Majelis Hakim : memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama ; 4. Membuat konsep putusan perkara yang ditugaskan kepadanya oleh Ketua Majelis; 5. Memberikan pertimbangan/pendapat kepada pimpinan Pengadilan Agama Bitung mengenai penyelenggaraan administrasi peradilan serta pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama

Bitung sesuai bidang masing-masing

selaku Hakim Pengawas Bidang ; 6. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang ditugaskan oleh Pimpinan Pengadilan

Agama

Bitung mengenai

peradilan serta pelaksanaan

penyelenggaraan

administrasi

eksekusi pada Pengadilan Agama

Bitung

sesuai bidang masing-masing selaku Hakim Pengawas Bidang ; 7. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan bidang masing-masing kepada pimpinan Pengadilan Agama Bitung ; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Pengadilan Agama Bitung.

4.Nama Jabatan

: Panitera/Sekretaris

Tugas : Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugasnya, memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam hal memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan pelayanan di bidang Administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian Tugas : 1.

Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2.

Menyusun

program

kerja

dibidang

Administrasi

Kepaniteraan

dan

Kesekretariatan Pengadilan Agama Bitung 3.

Mengorganisasikan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan


Page 33

sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan dan kebijakan pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Bitung ; 4.

Membimbing dan membina bawahan dalam rangka meningkatkan disiplin dan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

5.

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar/register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan ;

6.

Mempersiapkan dan mengelola bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Bitung ;

7.

Melaksanakan tugas selaku koordinator tindak lanjut hasil pengawasan pada Pengadilan Agama Bitung ;

8.

Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara di tingkat pertama ;

9.

Melaporkan kepada atasan tentang pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai bahan evaluasi;

10. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti di dalam persidangan dan surat-surat lain yang dianggap perlu dalam administrasi umum. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Bitung.

5. Nama Jabatan

: Wakil Panitera

Tugas : Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaannya dan pengorganisasiannya serta membantu Panitera dalam memimpin, menyelenggarakan tugas di bidang Administrasi Kepaniteraan

yang

meliputi

pelayanan

administrasi

perkara,

mengurus

daftar/register perkara, menyusun statistik, dokumentasi perkara, laporan perkara dan menyelenggarakan administrasi pembinaan Hukum Agama. Uraian Tugas :


Page 34

1. Membantu Panitera untuk secara langsung memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung ; 2. Melaksanakan tugas panitera apabila Panitera berhalangan ; 3. Menyusun program kerja kepaniteraan ; 4. Membagi

tugas

dan

menetapkan

penanggung

jawab

kegiatan

kepaniteraan ; 5. Menggerakkan dan mengarahkan kegiatan kepaniteraan; 6. Mengkoordinir pelaksanaan tugas kepaniteraan; 7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepaniteraan ; 8. Membina dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan membina hubungan kerja; 9. Mendampingi/membantu Majelis Hakim dalam persidangan perkara di tingkat pertama ; 10.Melaporkan pelaksanaan tugas kepaniteraan kepada atasan langsung sebagai bahan evaluasi; 11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Bitung.

6.Nama Jabatan

: Panitera Muda Gugatan

Tugas : Memimpin Kepaniteraan Gugatan, menyusun program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk,

membimbing dan memeriksa

hasil kerja

bawahan,

mempertimbangkan izin cuti, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan sebagian program kerja Wakil Panitera, persiapan Administrasi persidangan perkara gugatan, memonitor penyimpanan berkas perkara gugatan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan; Uraian Tugas : 1. Memimpin

Kepaniteraan

mengorganisasikan,

Gugatan

menggerakkan,


dengan mengontrol

jalan dan

merencanakan, mengevaluasi

Page 35

pelaksanaan urusan administrasi perkara gugatan, persiapan persidangan perkara gugatan memonitor penyimpanan berkas perkara gugatan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara gugatan agar staf Kepaniteraan gugatan mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien ; 2. Menyusun program kerja kegiatan Kepaniteraan Gugatan dengan jalan menjabarkan program kerja Wakil Panitera kedalam tugas-tugas tehnis dan menuangkan pada rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 3. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan kepaniteraan Gugatan sesuai dengan tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih ; 4. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan jalan mengadakan pengarahan langsung dalam pelaksanaan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 5. Membimbing bawahan dalam rangka melaksanakan tugas dengan jalan memberikan penjelsan-penjelasan dan motivasi agar bawahan bersedia meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik melalui pendidikan dan latihan maupun kepustakaan sehingga pada gilirannya mereka akan sanggup dan mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ; 6. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara meneliti data yang dicapai sebagai pembina kepada bawahan; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan

atas prestasi kerja yang telah

dicapai sebagai pembina kepada bawahan ; 8. Memberikan pertimbangan kepada atasan diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Kepaniteraan Gugatan ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan Gugatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 10. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan perkara gugatan dan memonitor berkas perkara gugatan yang sedang dalam proses ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Bitung.


Page 36

7.

Nama Jabatan

: Panitera Muda Permohonan

Tugas : Memimpin Kepaniteraan Permohonan, menyusun program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan, mempertimbangkan izin cuti, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan sebagian program kerja Wakil Panitera, persiapan Administrasi persidangan perkara permohonan, memonitor penyimpanan berkas perkara permohonan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. Uraian Tugas : 1. Memimpin

Kepaniteraan

mengorganisasikan, pelaksanaan

urusan

Permohonan

menggerakkan, administrasi

dengan mengontrol

perkara

jalan dan


Permohonan,

persiapan

persidangan perkara Permohonan memonitor penyimpanan berkas perkara permohonan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubugnan dengan perkara

permohonan

agar

staf

Kepaniteraan

permohonan

mampu

melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien ; 2. Menyusun program kerja kegiatan Kepaniteraan Permohonan dengan jalan menjabarkan program kerja Wakil Panitera kedalam tugas-tugas tehnis dan menuagkan pada rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 3. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan kepaniteraan Permohonan sesuai dengan tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih ; 4. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan jalan mengadakan pengarahan langsung dalam pelaksanaan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 5. Membimbing bawahan dalam rangka melaksnakan tugas dengan jalan memberikan penjelsan-penjelasan dan motivasi agar bawahan bersedia meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik melalui pendidan dan latihan maupun kepustakaan sehingga pada gilirannya merka akan sanggup dan mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ;


Page 37

6. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara meneliti data yang dicapai sebagai pembina kepada bawahan; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan


dicapai sebagai pembina kepada bawahan ; 8. Memberikan pertimbangan kepada atasan diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Kepaniteraan Permohonan ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan Permohonan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 10. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan perkara Permohonan dan memonitor berkas perkara Permohonan yang sedang dalam proses ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Bitung.

8.

Nama Jabatan

: Panitera Muda Hukum

Tugas : Memimpin Kepaniteraan Hukum, menyusun program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk,

membimbing dan memeriksa

hasil kerja

bawahan,

mempertimbangkan izin cuti, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan sebagian program kerja Wakil Panitera, persiapan Administrasi persidangan perkara gugatan, memonitor penyimpanan berkas perkara gugatan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah Kepaniteraan Hukum. Uraian Tugas : 1. Memimpin

Kepaniteraan

mengorganisasikan,

Hukum

menggerakkan,

dengan

jalan

mengontrol

dan


pelaksanaan urusan administrasi perkara gugatan, persiapan persidangan perkara gugatan memonitor penyimpanan berkas perkara gugatan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubugnan dengan perkara gugatan


Page 38

agar staf Kepaniteraan Hukum mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien ; 2. Menyusun program kerja kegiatan Kepaniteraan Hukum dengan jalan menjabarkan program kerja Wakil Panitera kedalam tugas-tugas tehnis dan menuangkan pada rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan kepaniteraan Hukum sesuai dengan tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih ; 4. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan jalan mengadakan pengarahan langsung dalam pelaksanaan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 5. Membimbing bawahan dalam rangka melaksnakan tugas dengan jalan memberikan penjelsan-penjelasan dan motivasi agar bawahan bersedia meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik melalui pendidikan dan latihan maupun kepustakaan sehingga pada gilirannya merka akan sanggup dan mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ; 6. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara meneliti data yang dicapai sebagai pembina kepada bawahan; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan


dicapai sebagai pembina kepada bawahan ; 8. Memberikan pertimbangan kepada atasan diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Kepaniteraan Hukum ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

Kepaniteraan

Hukum sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 10. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan perkara Hukum dan memonitor berkas perkara Hukum yang sedang dalam proses ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Bitung.

9.

Nama Jabatan

: Panitera Pengganti

Tugas :


Page 39

Mencatat jalannya persidangan, mengetik putusan serta membantu Majelis Hakim dalam proses penyelesaian perkara tingkat pertama ; Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Mendampingi Hakim dalam persidangan dan mencatat semua yang terjadi pada buku catatan Panitera; 3. Membuat

konsep

disetujui/paraf

Berita

Ketua

Acara

Majelis

Persidangan

dan

selambat-lambatnya

mengetik tiga

hari

setelah setelah

persidangan; 4. Mengonsep surat permintaan bantuan pemanggilan pada Pengadilan agama lain serta membuat surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kelancaran proses persidangan ; 5. Memgetik Putusan/Penetapan Pengadilan Agama ; 6. Membantu Hakim untuk meminutasi berkas perkara ; 7. Melaporkan

kepada

Meja

II

tentang

perubahan-perubahan

dan

perkembangan persidangan untuk bahan pencatatan dalam Register Perkara yang bersangkutan ; 8. Turut bertanggung jawab terhadap berkas perkara yang dilayani termasuk menjaga hal-hal yang perlu dirahasiakan ; 9. Berkonsultasi dengan perkembangan

Ketua

pihak-pihak

Majelis

Hakim

dalam

hal

adanya

baik perkembangan didalam maupun diluar

persidangan ; 10. Mengetik Akta Cerai atas perintah Panitera ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Nama Jabatan

: Pengadministrasian Perkara Tingkat Pertama (Meja I)

Tugas : Menerima berkas perkara dari para pihak yang berperkara dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses persidangan ; Uraian Tugas :


Page 40

1. Menerima

Gugatan,

Permohonan,

Perlawanan

(Verzet),

Pernyataan

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; 2. Menaksir biaya perkara dan biaya Eksekusi ; 3. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkannya pada calon Penggugat atau Pemohon; 4. Memgembalikan surat gugatan/permohonan pada Penggugat/Pemohon ; 5. Memberikan penjelasan seperlunnya yang berkaitan dengan perkara apabila diminta yang bersangkutan ; 6. Melaksanakan legalisasi ; 7. Membuat Surat Izin Kuasa Khusus ; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan ;

11. Nama Jabatan

: Penyelenggara Meja I / Kasir

Tugas : Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara serta menyimpan dan mengeluarkan biaya perkara atas perintah pimpinan/atasan yang berwenang ; Uraian Tugas : 1.

Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan perkara ;

2.

Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dari pihak calon Penggugat atau pihak Pemohon berdasarkan SKUM ;

3.

Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan ;

4.

Mengembalikan asli serta tindakan pertama SKUM kepada pihak calon Penggugat atau pihak calon Pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas ;

5.

Memyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada Bendahawan khusus dan dibukukan dalam buku jurnal;

6.

Mengeluarkan biaya perkara atas persetujuan pimpinan/atasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;

7.

Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara setiap hari kedalam Buku Induk Keuangan Perkara ;

8.

Melakukan penutupan Buku Induk keuangan Perkara atas printah pimpinan ;


Page 41

9.

Memelihara

dan

mengamankan

bukti-bukti

penerimaan/pengeluaran

biaya perkara serta surat-surat berharga lainnya ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

12. Nama Jabatan

: Penata Usaha Register Perkara (Meja II)

Tugas : Mendaftarkan perkara ke dalam register Perkara dan mengisi buku Register sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ; Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan memperlajari petunjuk pelaksanaan tugas (Juklak) ; 2. Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon Penggugat atau Tergugat ; 3. Menerima surat Permohonan dari calon Pemohon sebanyak 2 (dua) rangkap ; 4. Menerima tindasan SKUM dari calon Penggugat/pelawan/Pemohon 5. Mencatat/mendaftar surat gugatan atau permohonan dalam Register yang bersangkutan

serta

memberi

Nomor

Register

perkara

pada

surat

gugatan/permohonan/pada SKUM ; 6. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/Permohonan yang telah diberi nomor Register pada Penggugat/Pemohon ; 7. Menyampaikan kepada Wakil Panitera berkas surat gugatan/Permohonan dan selanjutnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan asli surat gugatan/permohonan dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan disertai dengan ekspedisi ; 8. Mendaftarkan/mencatat

putusan

Pengadilan

Agama/Pengadilan

Tinggi

Agama/Mahkamah Agung dalam Register yang bersangkutan ; 9. Menjaga kerapian dan keamanan buku Register Perkara ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

13. Nama Jabatan : Pengolah Data dan Administrasi Perkara (Meja III) Tugas : Menghimpun, menyusun, mengolah dan membuat laporan perkara serta menata kearsipan berkas perkara, menerima memori/kontra memori banding sesuai ketentuan yang berlaku ;


Page 42

Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari petujuk pelaksanaan tugas pengolah data dan laporan perkara sebagai pedoman; 2. Menyerahkan surat salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan ; 3. Menyerahkan salinan penetapan kepada pihak yang berkepentingan ; 4. Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain; 5. Menyusun dan menyajikan data perkara dalam bentuk statistik, grafik ; 6. Membuat laporan perkara secara berkala ; 7. Menata arsip berkas perkara yang telah diminutasi kedalam box perkara ; 8. Menyusun/menjahit serta mempersiapkan berkas perkara ; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

14. Nama Jabatan

: Pengadministrasi Surat dan Perlgkapan Kepaniteraan

Tugas : Menerima dan mengarahkan surat masuk, menata kearsipan, surat menyurat serta mempersiapkan bahan kebutuhan/perlengkapan kerja kepaniteraan ; Uraian Tugas : 1. Mempersiapkan

petunjuk/pedoman

pelaksanaan

tugas

pada

bagian

kepaniteraan; 2. Menerima dan mengarahkan surat masuk bagian kepaniteraan ; 3. Mengetik surat-surat urusan kepaniteraan dan menata kearsipan bagian kepaniteraan ; 4. Menyusun rencana kebutuhan/perlengkapan kerja bagian kepaniteraan ; 5. Mengadakan dan mendistribusikan bahan perlengkapan kerja bgian kepaniteraan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

15. Nama Jabatan

: Penatausaha Arsip Berkas Perkara

Tugas : Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan arsip berkas perkara khusus ruang arsip perkara dan buku akta nikah ;


Page 43

Uraian Tugas : 1. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan tugas khusus pengarsipan perkara ; 2. Menerima, mencatat berkas perkara yang telah diminutasi ; 3. Menyusun dengan rapi berkas perkara kedalam kotak arsip sesuai nomor urut perkara ; 4. Menata buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan nomor Urut Perkara ; 5. Menata buku Akta Nikah yang dikirim dari Kantor Urusan Agama ; 6. Mencatat ke dalam buku pinjaman bagi yang meminjam berkas perkara atas izin Ketua Pengadilan Agama; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

16. Nama Jabatan

: Jurusita Pengganti

Tugas : Membantu Majelis Hakim dalam hal melancarkan Persidangan pada Pengadilan Agama Bitung ; Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Majelis atau Panitera; 3. Menyampaikan

pengumuman,

teguran-teguran,

pemanggilan

dan

pemberitahuan penetapan/putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang ; 4. Melaksanakan kegiatan atau perintah Ketua Pengadilan Agama ; 5. Melaksanakan penyitaan ; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

17. Nama Jabatan

: Wakil Sekretaris

Tugas : Membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan tugas dibidang administrasi kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan serta keprotokolan. Uraian Tugas : 1. Membantu Sekretraris secara langsung memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Pengadilan Agama Bitung ;


Page 44

2. Melaksanakan tugas sekretaris apabila Sekretaris berhalangan ; 3. Membuat Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan pada tahun yang bersangkutan/tahun berjalan; 4. Membuat dan menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara Serah Terima dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan berang/jasa; 5. Membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirim kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, kemudian diteruskan kepada Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) 6. Membuat dan menanda tangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang, termasuk Surat perintah Perjalan Dinas; 7. Membagi tugas dan menetapkan penanggung jawab kegiatan-kegiatan kesekretariatan ; 8. Menggerakkan dan mengarahkan kegiatan keskretariatan ; 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan ; 10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan ; 11. Membina dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas ; 12. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada atasan/pimpinan ; 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

18. Nama Jabatan

: Kepala Urusan Kepegawaian

Tugas : Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian meliputi administrasi kepangkatan, penggajian, pembinaan dan pengembangan pegawai serta pendataan pegawai. Uraian Tugas : 1. Memimipin pelaksanaan tugas urusan kepegawaian ; 2. Menyusun program kerja urusan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan tugas ; 3. Mengorganisasikan/membagi tugas urusan kepegawaian kepada bawahan baik secara merata dan tidak terjadi adanya tugas yang tumpang tindih;


Page 45

4. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

urusan

kepegawaian

kepada

bawahan baik secara vertikal maupun horizontal ; 5. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 6. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan atas prestasi kerja yang telah dicapai serta memberikan motivasi kepada bawahan yang kurang berprestasi ; 8. Memberikan pertimbangan-pertimbangan epada atasan diminta atau tidak diminta

mengenai

hal-hal

yang

berhubungan

dengan

kelancaran

pelaksanaan tugas urusan kepegawaian ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas urusan kepegawaian sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

19. Nama Jabatan

: Pengolah data file Kepegawaian

Tugas : Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data, mengolah dan menyajikan data, mengisi buku register dan kelengkapan file kepegawaian ; Uraian Tugas : 1. Mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Menghimpun data kepegawaian ; 3. Mengolah data kepegawaian ; 4. Menyajikan data kepegawaian ; 5. Mengisi buku register dan kartu tik pegawai ; 6. Menyusun dan memelihara kelengkapan file pegawai ; 7. Menyiapkan bahan laporan kepegawaian secara keseluruhan ; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

20. Nama Jabatan

: Penata Usaha Kepegawaian

Tugas :


Page 46

Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat dan penatausahaan kepegawaian . Uraian Tugas : 1. Mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Menghimpun

dan

menyiapkan

petunjuk

pelaksanaan

tugas

urusan

kepegawaian ; 3. Menyelenggarakan kearsipan surat menyurat kepegawaian ; 4. Mengurus dn memelihara barang inventaris urusan kepegawaian ; 5. Menyusun

dan

menyiapkan

kebutuhan

alat

tulis

menulis

urusan

kepegawaian; 6. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan : KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, TANDA JASA/PENGHARGAAN; 7. Melaksanakan pembuatan DP.3 dan Kp. 4 Pegawai ; 8. Menyiapkan sarana pembinaan mental dan disiplin pegawai ; 9. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

21. Nama Jabatan

: Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

Tugas : Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan kecuali biaya Perkara yang meliputi : Perencanaan, Pembukuan serta pelaporan Keuangan ; Uraian Tugas : 1. Memimipin pelaksanaan tugas urusan keuangan ; 2. Menyusun program kerja urusan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan Pimpinan dan menuangkannya dalam rencana jaringan kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak melampaui batas pagu anggaran;


Page 47

5. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan /atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; 6. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : a.) Pihak

yang

ditunjuk

untuk

menerima

pembayaran

(nama

orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama baik); b.) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak; c.) Jadwal waktu pembayaran. 7. Mengorganisasikan/membagi tugas urusan Keuangan kepada bawahan secara merata dan tidak terjadi adanya tugas yang tumpang tindih ; 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan Keuangan baik secara vertikal maupun horizontal ; 9. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 10. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 11. Memberikan penilaian kepada bawahan atas prestasi kerja yang telah dicapai

serta

memberikan

motivasi

kepada

bawahan

yang

kurang

berprestasi; 12. Memberikan pertimbangan kepada Atasan baik diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas urusan keuangan ; 13. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas urusan kepegawaian sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

22. Nama Jabatan

: Penata usaha Keuangan

Tugas : Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan penggunaan Dana/Anggaran, mengola data dan laporan keuangan Pengadilan Agama Bitung serta mengurus perlengkapan dan surat menyurat urusan Keuangan.


Page 48

Uraian Tugas : 1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas urusan keuangan ; 2. Mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 3. Menyusun rencana dan penggunaan anggaran rutin ; 4. Menyusun dan mengola data dan laporan Keuangan rutin dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) / Non Tax Pengadilan Agama Bitung ; 5. Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Kementrian dan Lembaga ; 6. Menyusun dan memelihara perlengkapan serta surat menyurat urusan keuangan ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

23. Nama Jabatan

: Bendahara Penerima

Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerima Uraian Tugas : 1. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan. 2. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

24. Nama Jabatan

: Bendahara Pengeluaran

Tugas : Menyelenggarakan pembukuan Keuangan, Menata Dokumen Keuangan, mengajukan,

menerima,

menyimpan

dan

mengeluarkan

uang

serta

mempertanggungjawabkan Keuangan yang telah digunakan. Uraian Tugas : 1. Menyiapkan dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Menyiapkan buku-buku yang berhubungan dengan Keuangan ; 3. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Pelaksanaan APBN. 4. Melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan ; 5. Membuat laporan penerimaan kas sesuai ketentuan yang berlaku ;


Page 49

6. Menata dan memelihara dokumen/bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta surat-surat berharga; 7. Menyusun dan mengajukan permintaan anggaran rutin/gaji Pegawai; 8. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai dengan peraturan yang berlaku; 9. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

25. Nama Jabatan

: Pembuat Daftar Gaji

Tugas : Menyelenggarakan kegiatan yang berhubugan dengan pengajuan/gaji pegawai. Uraian Tugas : 1. Menyiapkan dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Menyusun dan membuat daftar gaji pegawai serta mengajukan ke KPPN ; 3. Mengurus yang berhubungan dengan gaji pegawai Pengadilan Agama Bitung; 4. Menerimakan gaji pegawai tepat pada waktunya ; 5. Menata

dan

mengarsipkan

dan

memelihara

segala

seuatu

yang

berhubungan dengan penerimaan gaji pegawai Pengadilan Agama Bitung ; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

26.Nama Jabatan

: Kepala Urusan Umum

Tugas : Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum dan perlengkapan serta perpustakaan pada Pengadilan Agama Bitung; Uraian Tugas : 1. Memimpin pelaksanaan tugas Urusan Umum dan perlengkapan serta perpustakaan ; 2. Menyusun program kerja sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan dan menuangkannya dalam rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 3. Mengorganisasikan/membagi tugas urusan umum kepada bawahan secara merata ;


Page 50

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan secara vertikal dan horizontal ; 5. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar bawahan mampu melaksnakan tugas dengan baik dan benar; 6. Mengawasi pelaksnaan tugas bawahan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku ; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapai dan memberikan motivasi kepada bawahan yang kurang berprestasi ; 8. Memberikan pertimbangan kepada atasan baik diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas urusan umum ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas urusan umum sebagai pertanggung jawaban kepada atasan ; 10. Melaksanakan tugas sebagai pengarah surat masuk sesuai ketentuan tata persuratan dilingkungan Mahkamah Agung ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan

27.Nama Jabatan

: Pengadministrasi Surat

Tugas : Menyelenggarakan

kegiatan

yang

berhubungan

dengan

pengurusan

administrasi surat menyurat meliputi : Penerimaan, Pendistribusian dan Pengiriman Surat. Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari

peraturan yang berhubungan dengan tata

persuratan ; 2. Menerima dan mengagenda surat masuk serta kartu kendali surat ; 3. Mendistribusikan surat masuk yang telah diarahkan oleh pengarah surat ; 4. Mengagenda dan memberi nomor surat keluar sesuai dengan ketentuan ; 5. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat keluar ; 6. Mengirim surat keluar kealamat yang dituju ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

28.Nama Jabatan

: Penyelenggara kearsipan


Page 51

Tugas : Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan arsip surat. Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari

peraturan yang berhubungan dengan

kearsipan surat ; 2. Mengangker dan menyimpan KK II dan lembar disposisi sesuai ketentuan kearsipan ; 3. Memilah, mengklasifikasikan, memisahkan dan menyiangi arsip surat sesuai ketentuan kearsipan ; 4. Mengatur semua dosir menurut klasifikaasi dan indeks surat ; 5. Menyimpan dan memelihara keamanan dan keutuhan arsip surat ; 6. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusutan dan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

29. Nama Jabatan

: Pengadministrasi Perlengkapan Barang

Tugas : Menyelenggarakan

kegiatan

yang

berhubungan

dengan

pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan barang/kekayaan milik negara. Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang/kekayaan milik negara ; 2. Melaksanakan

pengadaan

barang

inventaris

kantor

sesuai

rencana

kebutuhan 3. Mencatat barang/kekayaan milik negara kedalam buku inventaris barang (BIB) dan memberi nomor kode sesuai ketentuan yang berlaku ; 4. Membuat daftar inventaris ruangan sesuai ketentuan yang berlaku ; 5. Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris/kekayaan negara; 6. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan barang inventaris/kekayaan negara sesuai ketentuan yang berlaku ; 7. Membuat laporan barang inventaris/kekayaan negara meliputi : LMBT, LT.I, LT II, dsb ; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.


Page 52

30. Nama Jabatan

: Pengadministrasi Perpustakaan Kantor

Tugas : Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengurusan perpustakaan kantor. Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari


kepustakaan; 2. Menerima dan mencatat buku-buku perlustakaan sesuai ketentuan ; 3. Memberi nomor kode buku dan menyusunnya dalam lemari perpustakaan ; 4. Memberikan pelayanan kepada semua unsur yang memanfaatkan buku perpustakaan; 5. Mencatat para peminjam buku kedalam buku kontrol dan mengawasi penggunaannya : 6. Memelihara keamanan dan keutuhan buku-buku perpustakaan ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

32. Nama Jabatan

: Operator Komputer dan Pengetik

Tugas : Melaksanakan tugas penggandaan dan pengetikan surat, laporan dan data Uraian Tugas : 2. Menghimpun dan mempelajari


pembuatan surat dan laporan ; 3. Menyiapkan peralatan komputer dan mesin ketik untuk siap pakai; 4. Menyiapkan konsep surat, laporan dan lain-lain yang akan digandakan ; 5. Menggandakan/membuat surat, laporan dan lain-lain ; 6. Menjaga keamanan dan kerahasiaan surat ; 7. Menjaga keamanan dan kebersihan peralatan komputer & mesin ketik ; 8. Menyerahkan hasil penggandaan/pengetikan kepada satuan kerja yang bersangkutan ; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.


Page 53

1. Ketua


Page 54

2. Panitera/Sekertaris


Page 55

3.

Hakim


Page 56


Page 57


Page 58


Page 59


Page 60


Page 61


Page 62

4.

Wakil Panitera


Page 63

5. Wakil Sekertaris


Page 64

6.

Panitera Muda Gugatan


Page 65

7. Panitera Muda Hukum


Page 66

8. Panitera Muda Permohonan


Page 67

9. Kaur Kepegawaian


Page 68

10. Kaur Keuangan


Page 69

11. Kaur Umum


Page 70

12. Jurusita


Page 71

13. Jurusita Pengganti


Page 72


Page 73


Page 74


Page 75

14. Staf


Page 76

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

Sumber Daya Manusia.

1.

Profil sumber daya manusia

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Bitung

sangat

memerlukan

sumber

daya

yang

siap

pakai.

Dengan

memperhatikan kebutuhan kantor utnuk merekrut tenaga kerja yang handal pada bidang-bidang yang menjadi fokus kerja dunia peradilan. Bidang teknis yudisial pada Pengadilan Agama Bitung yaitu dengan memberdayakan tenagatenaga yudisial yang ada baik hakim-hakim maupun tenaga-tenaga fungsional yang ada untuk disinergikan dengan kegiatan-kegiatan / program-program yang telah ditetapkan sebagai barometer dan yang seharusnya mutlak dimiliki ketika menduduki suatu jabatan pada struktur non yudisial adalah mengikuti diklat dan lulus serta bersertifikasi sebagaimana yang diperuntukan bagi pejabat yudisial (panitera pengganti).

2.

Kebutuhan Sumber daya manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaksana system kerja yang telah dirancang adalah berperan penting untuk mewujudkan setiap tujuan yang telah di citacitakan. Sehingga Pengadilan Agama Bitung dalam hal ini sebagai unit organisasi satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sangat membutuhkan sumber daya manusia yang handal, siap kerja dengan keterampilan dan profesi keahliannya guna menunjang setiap tugas. Dalam bidang teknis Yudisial Pengadilan Agama Bitung membutuhkan sumber daya manusia untuk mengisi kelompok fungsional Panitera Pengganti yang saat ini tidak ada.

3.

Promosi dan Mutasi.

Dalam rangka penyegaran dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bitung khususnya dan oleh institusi Mahkamah Agung RI. Pada umumnya, merupakan tujuan lain dari promosi dan mutasi dalam instansi atau satuan kerja, maka


Page 77

untuk mencapai hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang antara lain melalui rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan pengusulan kenaikan pangkat. Hal ini yang menjadi akibat dari pertimbangan dalam pelaksanakan promosi dan mutasi di Pengadilan Agama Bitung adalah karena kepentingan dinas, sehingga nampak dalam fungsional

di

pelaksanaan tugas terjadi tumpah tindih, dimana pejabat bidang

kepaniteraan

menjadi

staf

dari

bagian

urusan

kesekretariatan. Selain itu juga bahwa dalam pelaksanaan promosi dan mutasi di Lingkungan Pengadilan Agama Bitung sepanjang tahun 2015 terdapat hal-hal yang menjadi kewenanangan Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Mahkamah Agung RI seperti promosi jabatan dan mutasi ke wilayah tempat kerja lain, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Promosi dan Mutasi untuk Hakim a. Mirwan, SHI sebagai Hakim di Pengadilan Agama Bitung kelas II menjadi Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Amurang kelas II; b. Asmawati Sarib, S.Ag sebagai Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Palopo kelas II menjadi Hakim pratama muda di Pengadilan Agama Bitung kelas II.

2. Promosi dan Mutasi di Kepaniteraan a. Drs. Abd. Haris Makaminan sebagai Panitera/Sekretaris

di

Pengadilan Agama Bitung kelas II menjadi Panitera/Sekretaris di Pengadilan Agama Kotamobagu kelas II; b. Dra. Saripa Jama

sebagai Panitera/Sekretaris

di Pengadilan

Agama Kotamobagu kelas II menjadi Panitera/Sekretaris

di

Pengadilan Agama Bitung kelas II; c. Hasna Harun,SH sebagai Wakil Panitera di Pengadilan Agama Bitung kelas II menjadi Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Manado kelas I. b; d.

Iswan, SH sebagai Panitera Muda Hukum Amurang

di Pengadilan Agama

kelas II menjadi Waki Panitera di Pengadilan Agama

Bitung kelas II;


Page 78

e. Ridwan Olii, SH sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Bitung kelas II menjadi Panitera Muda Gugatan

di Pengadilan

Agama Tahuna kelas II; f.

Sakina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Bitung

kelas II menjadi Panitera Muda Hukum

di Pengadilan

Agama Tahuna kelas II;

3. Promosi dan Mutasi untuk Jabatan Struktural a. Nisrina Natsir, S.HI

sebagai Kepala Urusan Keuangan di

Pengadilan Agama Bitung Pengadilan Agama Bitung kelas II menjadi Staf Bagian Kepaniteraan di Pengadilan Agama Manado Kelas I.b ; b. Silvia Djafar, S.Kom sebagai Staf Keuangan PTA Manado menjadi Kepala Urusan Keuangan di Pengadilan Agama Bitung

4. Pengisian Jabatan Struktural Sejak bulan September 2013 jabatan Wakil Ketua belum terisi

5. Pensiun Pada tahun 2015 pengawai Pengadilan Agama Bitung yang Purnabhakti (Pensiun) atas nama Hj. Aida Majabi NIP.19550614 1980032 002

B. Keadaan Perkara Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 3 tahun 2004 bahwa Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di ibukota

Kabupaten / Kota dan

daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten /kota, maka wilayah Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari 8 wilayah Kecamatan dan 69 Kelurahan, dari luas wilayah 304 km2 pembagian wilayah ini merupakan perubahan dari 5 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 tahun 2007 tantang peresmian perubahan, pemekaran serta pembentukan kecamatan dan kelurahan dikota Bitung yakni :

1. Kecamatan Ranowulu 2. Kecamatan Matuari


11

Kelurahan

8

Kelurahan

Page 79

3. Kecamatan Girian

7

Kelurahan

4. Kecamatan Madidir

8

Kelurahan

5. Kecamatan Maesa

8

Kelurahan

6. Kec. Aertembaga

10

Kelurahan

7. Kec. Lembe Utara

10

Kelurahan

7

Kelurahan

8. Kec. Lembe Selatan

Sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang telah dijabarkan dalam program, maka khusus bidang kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kepala Urusan / Panitera Muda sebagai ujung tombak kepaniteraan, yang dalam hal ini lebih rinci diuraikan berikut ini: Penerimaan Perkara Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Bitung tahun 2015, yang diterima sebanyak 154 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2014 sebanyak 8 perkara, jadi jumlah perkara yang diterima selama tahun 2015 sebanyak 162 perkara. Adapun perkara yang diputus selama tahun 2015 sebanyak 155 perkara termasuk sisa perkara tahun 2014 sebanyak 8 perkara dengan perinciannya sebagai berikut : -

Perkara Gugatan yang diterima sebanyak 144 perkara ;

-

Perkara Voluntair yang diterima sebanyak 18 perkara ;

-

Perkara yang diputus sebanyak 155 perkara ;

-

Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 8 perkara.

Proses penyelesaian perkara dari awal diterima sampai mendapatkan putusan dijalankan sesuai dengan pola bindalmin ( Sistem meja-meja yang terdiri dari Meja I, II, III) yang merupakan pedoman bagi aparat peradilan. Kegiatan pembuatan penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang (PHS), surat penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita pengganti, pada tahun 2015 perkara yang diterima sebanyak 162 perkara sehingga dalam tahun 2015 telah diterbitkan : ( Sesuai dengan jumlah perkara yang diterima ) A.

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) 162 Perkara

B.

Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) 162 perkara

C.

Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita pengganti 162 perkara


Page 80

Register Perkara Demi terlaksananya data yang akurat serta tertibnya pencatatan, telah direalisasikan dalam buku regeister perkara meliputi: a.

Register induk perkara gugatan.

b.

Register induk perkara permohonan.

c.

Register permohonan banding

d.

Register permohonan kasasi

e.

Register permohonan peninjauan kembali.

f.

Register penyitaan barang bergerak.

g.

Register penyitaan barang tidak bergerak

h.

Register surat kuasa khusus

i.

Register permohonan eksekusi

j.

Register akta cerai

k.

Regiater

permohonan

pembagian

harta

peninggalan

diluar

sengketa l.

Legalisasi akta keahliwarisan.

Keuangan Perkara. Pengelolaan keuangan biaya perkara pada pengadilan Agama Bitung telah dibukukan pada buku jurnal keuangan perkara menurut jenisnya yaitu: a.

KI-PAI/G Untuk perkara gugatan

b.

KI-PAI/P Untuk perkara permohonan

c.

KI-PA.2 untuk perkara banding

d.

KI-PA.3 untuk perkara kasasi

e.

KI-PA.4 untuk permohonan peninjauan kembali

f.

KI-PA.5 untuk permohonan eksekusi kemudian dicatat dalam buku induk keuangan perkara ( KI-PA.6)

g.

KI-PA.7 untuk buku induk keuangan biaya eksekusi.

h.

KI-PA.8 untuk permohonan eksekusi dan hak-hak kepaniteraan berdasarkan buku bantu harian jurnal harian perkara sesuai petunjuk pola bindalmin.

Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara tahun 2015 sebagain berikut : Penerimaan :


Page 81

1. Sisa Bulan lalu

Rp.

2. Penerimaan

Rp. 94.380.000,-

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

9.660.800,-

Rp. 104.240.800,-

:

1. Biaya Panggilan

Rp.

40.975.000,-

2. Biaya penerjemah

Rp.

-

3. Biaya Sita

Rp.

-

4. Biaya pemeriksaan setempat

Rp.

-

5. Biaya Sumpah

RP.

-

6. Biaya pemberitahuan

Rp.

9.780.000,-

7. Biaya Pengiriman biaya perkara

Rp.

905.000,-

8. Materai

Rp.

930.000,-

9. HHK

Rp.

5.095. 000,-

10. Pengembalian Sisa Panjar

Rp.

33.608.000,-

11. Lain-lain APP

Rp.

-

12. Biaya Proses

Rp.

7.750.000,-

Jumlah Pengeluaran

Rp. 99.043.000,-

Saldo

Rp.

5.197.800,-

Laporan Perkara Pengadilan Agama Bitung sebagaimana Pengadilan Agama lain di Indonesia, berkewajiban membuat laporan perkara tentang : 1. LI-PA.1 : Laporan keadaan perkara. 2. LI-PA.2 : Laporan perkara yang dimohon banding. 3. LI-PA.3 : Laporan perkara yang dimohon kasasi. 4. LI-PA.4 : Laporan perkara yang dimohon peninjauan kembali 5. LI-PA.5 : Laporan perkara yang dimohon eksekusi. 6. LI-PA.6 : Laporan tentang kegiatan hakim 7. LI-PA.7 : Laporan tentang keuangan perkara 8. LI-PA.8 : Laporan tentang jenis perkara.


Page 82

9. Laporan tentang penggunaan Akta Cerai dan laporan tentang perkara yang di proses melalui mediasi (kedua laporan tersebut dilaporkan setiap bulan). Dari laporan-laporan tersebut yakni LI-PA.1, LI-PA.7, LI-PA.8, merupakan laporan perbulan dan dibuat setiap akhir bulan dan sudah harus diterima pada tanggal 5 bulan berikutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Mahkamah Agung cq. Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta , sedang untuk laporan LI-PA.2, LI-PA.3, LI-PA.4, LI-PA.5, dilaporkan perkwartal 4 Bulanan, dan LI-PA.6, dilaporkan persemester (6 Bulanan).

Kearsipan Perkara Berkas perkara yang telah diminutasi dan telah berkekuatan hukum tetap pada pengadilan Agama Bitung tahun 2015 telah ditata menurut system box File sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan dimasukkan pada lemari arsip perkara, yang sampai saat ini masih menyatu dengan ruangan kepaniteraan.

1. Rekapitulasi Perkara Sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang telah dijabarkan dalam program, sepanjang tahun 2015 bidang kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Menerima perkara Kategori Gugatan sejumlah 136 perkara, dengan rincian sebagai berikut: -

Perkara Cerai Talak sebanyak 43 perkara.

-

Perkara Cerai Gugat sebanyak 100 perkara.

b. Menerima perkara izin poligami sebanyak 1 Perkara : c. Menerima Perkara pembatalan perkawinan sebanyak 0 Perkara : d. Menerima Perkara Harta bersama sebanyak 0 perkara ; e. Menerima perkara Voluntair /Permohonan

sebanyak 18 (delapan

belas) perkara dengan perincian sebagai berikut : -

Perkara Dispensasi Kawin 5 (lima) Perkara

-

Lain-Lain sebanyak 7 (tujuh) Perkara

-

Perkara Kewarisan sebanyak 4 (empat) perkara

f. Menerima perkara Prodeo sebanyak 10 (sepuluh) perkara dengan perincian sebagai berikut:


Page 83

-

Perkara Nomor : 006/Pdt.P/2015/PA.Btg

-

Perkara Nomor : 007/Pdt.P/2015/PA.Btg

-

Perkara Nomor : 014/Pdt.G/2015/PA.Btg

-


-


-


-


-


-


-


g. Menyelesaikan perkara sebayak 148 (seratus empat puluh delapan) perkara dengan jenis putusan sebagai berikut : -

Dikabulkan/ diterima sebanyak 93 (sembilan puluh tiga perkara

-

Di NO sebanyak 3 (tiga)perkara

-

Gugur sebanyak 8 (delapan) Perkara

-

Dicabut sebanyak 20 (Dua puluh ) Perkara

-

Ditolak sebanyak 1 (satu) Perkara

-

Dicoret dari register sebanyak 1 (satu) Perkara

-

Batal Pendaftaran sebanyak 0 (nol) Perkara

Sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 7 (tujuh) Perkara terdiri dari : Cerai Talak sebanyak 1 (satu) perkara dengan rincian sebagai berikut : -

Perkara Nomor : 125/Pdt.G/2015/PA.Btg Cerai Gugat sebanyak 6 (enam) Perkara dengan perincian sebagai berikut :

-


-

Perkara Nomor : 127/Pdt.G/2015PA.Btg

-


-


-



Page 84

-


2.

Rasio Perkara Terhadap Majelis

Adapun rasio perkara terhadap majelis Pengadilan Agama Bitung yang masuk pada tahun 2015 masih seimbang dengan perhitungan 154 perkara dibagi kepada 4 majelis hakim maka hasilnya adalah 38 perkara yang harus di putuskan oleh setiap majelis.

3.

Putusan yang diajukan Banding

Adapun putusan yang diajukan Banding pada tahun 2015 berjumlah 1 (satu)perkara nomor : 033/Pdt.G/2015/PA.Bitg

4.

Putusan yang diajukan Kasasi

Adapun putusan yang diajukan Kasasi pada tahun 2015 berjumlah 0 (nol) perkara 5.

Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Adapun putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2015 berjumlah 0 (nol) perkara. C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan. a). Pengadaan Sebagaimana diketahui bahwa gedung Pengadilan Agama Bitung berdiri pada tahun 1996, dan memiliki luas bangunan 636 M2 dan di atas tanah seluas 2.699 M2 selain itu juga Pengadilan Agama Bitung telah memiliki 4 (empat) buah rumah dinas Type 70 di atas tanah seluas 9.623 M2 Yang dibangun pada tahun 2009

berdasarkan Daftar Isian Palaksanaan

Anggaran (DIPA) 2009, Nomor : 0543.0/005-01.0/XXVII/2009 tanggal 31 Desember 2008. Sepanjang tahun 2015 , di Pengadilan Agama Bitung, tidak ada penambahan gedung dan bangunan. Dalam pengusulan RKAKL 2015 diusulkan untuk anggaran pembangunan gedung baru, akan tetapi belum mendapat alokasi dana dikarenakan Mahkamah Agung masih


Page 85

memprioritaskan pembangunan gedung Pengadilan Agama Amurang. Untuk mengfungsikan ruangan, ruang sidang biasa disatukan dengan mushala. Dan gedung Pengadilan Agama Bitung belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Fasilitas yang tersedia dimaksud adalah sebagai berikut; 1.

Ruang Ketua,

2.

Ruang Wakil ketua

3.

Ruang Hakim

4.

Ruang sidang utama.

5.

Ruang sidang biasa (Musholah)

6.

Ruang Panitera/Sekretaris

7.

Ruang Wakil Sekretaris

8.

Ruang Wakil Panitera disatukan dengan ruang Kepaniteraan

9.

Ruang Kepaniteraan

10.

Ruang Kaur Keuangan disatukan dengan ruang Kepegawaian

11.

Ruang kaur Umum

12.

Ruang Bendahara

13.

Ruang Mediasi disatukan dengan Ruang Perpustakaan

14.

Gudang

b). Pemeliharaan Upaya pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana gedung dan Bangunan

Pengadilan

Agama

Bitung

didasarkan

pada

pengelolaan/penatausahaan barang-barang milik Negara dalam lingkup Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/173.a/SK/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005, Tujuannya adalah sebagai berikut : a. Tertib administrasi barang; b. Penghematan keuangan Negara; c. Menghitung kekayaan Negara; d. Memudahkan pengawasan barang milik Negara; e. Sebagai bahan informasi bagi penyelenggaraan manajemen pengurusan barang mulai dari: 1. Perencanaan dan penentuan kebutuhan barang;


Page 86

2. Pengadaan barang; 3. Penyimpanan dan pendistribusian barang 4. Pemeliharaan Barang; Di tahun 2015 Pengadilan Agama Bitung melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dengan alokasi anggaran sesuai DIPA 2015 dengan rincian sebagai berikut : a. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp.4.000.000,b. Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor sebesar Rp.2.200.000,c. Biaya Pemeliharaan Gedung Rumah Negara sebesar Rp.2.240.000,d. Biaya Pemeliharaan Halaman Rumah Negara sebesar Rp.1.260.000,Untuk realiasasi anggaran biaya tersebut sudah terserap seluruhnya. c). Penghapusan Untuk Penghapusan sarana dan prasarana

berupa gedung dan

bangunan di Pengadilan Agama Bitung tahun 2015 tidak ada.

2. Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung dan bangunan a). Pengadaan Dalam DIPA 2015 Pengadilan Agama Bitung tidak memiliki anggaran Alokasi Belanja Kelengkapan Sarana Gedung b). Pemeliharaan Pengadilan Agama Bitung mendapat alokasi dana pemeliharaan fasilitas gedung di DIPA 2015 dan telah terserap secara keseluruhan. c). Penghapusan Pengadilan Agama Bitung ditahun 2015 mengusulkan penghapusan berupa 2 (dua) unit kendaraan roda dua, meubelair dan sudah mendapatkan SK Panitia Penghapusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di bulan September 2015 akan tetapi belum bisa terealisasi dikarenakan kendala teknis,Kantor KPKNL bagian Penilaian belum bisa datang mengecek kendaraan tersebut dan di prioritaskan segera terlaksana ditahun 2016.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Bitung sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah,


Page 87

maka pelaksanaanya didasarkan pada perencanaan anggaran keuangan yang tersedia dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 Nomor : SP DIPA-005.01.2.604751/2014 tanggal 05 Desember 2014 dengan jumlah Rp. 3.072.286.000,- (Tiga Milyar tujuh Puluh dua Juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk DIPA 01 sedangkan untuk DIPA 04 dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.604752 sebesar Rp. 28.470.000.- (Dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Melalui naggaran keuangan inilah Pengadilan agama Bitung dapat melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya selama tahun 2015. Adapun perincian DIPA 01 sebagai berikut : Belanja Pegawai

Rp. 2.738.438.000,-

Belanja Barang

Rp.

293.848.000,-

Belanja Modal

Rp.

40.000.000,-

------------------------------------------------------------------------------------Jumlah

Rp. 3. 072.286.000,-

Sedangkan Rincian DIPA 04 sebagai berikut : Penyelesaian Administrasi Perkara

Rp. 470.000,-

Penanganan Perkara Prodeo

Rp.4.000.000,-

Penyelenggaraan Sidang Keliling

Rp. 24.000.000,-

Jumlah

Rp.28.470.000,-

Pelaksanaan Anggaran DIPA tahun 2015 berdasarkan rencana penyerapan anggaran per triwulan dapat dirinci sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Satker Pengadilan Agama Bitung per Triwulan : Realisasi Triwulan I : Belanja Pegawai

Rp.

684.609.500,-

Belanja Barang Terealisasi

Rp.

73.462.000,-

Belanja Modal Terealisasi

Rp.

0,-

-----------------------------------------------------------------------------------Jumlah


Rp.

758.071.500,-

Page 88

Triwulan II Belanja Pegawai Terealisasi

Rp.

684.609.500,-


Rp.

73.462.000,-


Rp.

40.000.000,-

------------------------------------------------------------------------------------Jumlah

Rp.

798.071.500,-

Triwulan III Belanja Pegawai Terealisasi

Rp.

674.659.000,-


Rp.

74.560.000,-


Rp.

0,-

------------------------------------------------------------------------------------Jumlah

Rp.

749.219.000,-

Belanja Pegawai Terealisasi

Rp.

694.560.000,-


Rp.

72.364.000,-


Rp.

0,-

Triwulan IV

-----------------------------------------------------------------------------------Jumlah

Rp.

766.924.000,-

Sedangkan perincian realisasi anggaran DIPA 04 sebagai berikut : Penyelesaian Perkara Prodeo (Operasional Lainnya)

Rp. 4.000.000,-

Penyelesaian Administrasi Perkara

Rp.

Penyelenggaraan Sidang Keliling

Rp. 24.000.000,-

470.000,-

------------------------------------------------------------------------------------Jumlah

Rp. 28.470.000,-

Jumlah anggaran yang terealisasi tahun 2015 sebesar Rp. 3.034.053.844,- (Tiga Milyar tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah) untuk DIPA 01 dengan pengembalian sebesar Rp.38.232.156,- ( Tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh enam Rupiah), sedangkan DIPA 04 terealisasi sebesar Rp.28.470.000,- (Dua Puluh


Page 89

delapan Juta empat Ratus tujuh Puluh Ribu Rupiah). Untuk lebih jelasnya pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Bitung dapat di lihat pada tabel berikut ini.

1. BELANJA PEGAWAI NO

URAIAN

MAK

ANGGARAN

REALISASI

SISA

%

ANGGARAN

REALISASI

1.

Gaji Pokok PNS

511111

941.680.000,-

941.672.480,-

7.520,-

100

2.

Pembulatan Gaji

511119

17.000,-

15.154,-

1.846,-

89,14

3.

Tunj.Suami/Isteri

511121

68.877.000,-

68.856.458,-

20.542,-

99,97

4.

Tunj. Anak

511122

21.460.000,-

21.419.352,-

40.648,-

99,81

5.

Tunj. Struktural

511123

20.410.000,-

20.410.000,-

0

6.

Tunj.Fungsional

511124

1.112.020.000,-

1.111.570.000,-

450.000

99,96

7.

Tunjangan PPh

511125

186.263.000,-

186.247.890,-

15.110,-

99,99

8.

Tunjangan Beras

511126

60.296.000,-

57,214,960,-

3.081.040,-

94,89

9.

Uang Makan PNS

511129

186.400.000,-

176.002.000,-

10.398.000,-

94,42

10.

Tunjangan Umum

511151

7.215.000,-

3.330.000,-

3.885.000,-

46,15

11.

Tunj.Kemahalan

511157

133.800.000,-

118.800.000,-

15.000.000,-

88,79

2.738.438.000,-

2.705.538.294,-

32.899.706,-

JUMLAH

100

98,80

2. BELANJA BARANG NO

1.

URAIAN

Belanja Keperluan

MAK

ANGGARAN

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

REALIS ASI

521111

108.000.000,-

108.000.000,-

0,-

100

521113

7.392.000,-

7.392.000,-

0,-

100

521114

720.000,-

525.080,-

194.290,-

72,93

521115

27.900.000,-

27.900.000,-

0,-

100

521219

1.400.000,-

1.400.000,-

0,-

100

521211

7.588.000,-

7.588.000,-

0,-

100

Perkantoran 2.

Belanja Penambah daya tahan tubuh

3.

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

4.

Belanja Honor Operasional Satker

5.

Belanja Non Operasional Lainnya

6.

Belanja Non


Page 90

Operasional Bahan 7.

Belanja langganan

522111

10.500.000,-

9.342.100,-

1.157.900,

Listrik 8.

88,97

-

Belanja langganan

522112

28.520.000,-

24.540.370,-

3.979.630

86,05

523111

10.700.000,-

10.700.000,-

0,-

100

523121

43.648.000,-

43.648.000,-

0,-

100

524119

28.980.000,-

28.980.000,-

0,-

100

521811

18.500.000,-

18.500.000,-

0,-

100

288.515.550,-

5.332.450,

98,00

Telepon 9.

Belnja pemeliharaan gedung bangunan

10. Belnj Pemeliharaan Peralatan dan mesin 11. Belanja Perjalanan Lainnya. 12. Belanja

Barang

Persediaan

JUMLAH

293.848.000,-

-

2. Program sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung Dalam pengelolaan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung seperti fasilitas seragam aparatur, ruang dan fasilitas kerja lainnya keseluaruhan telah disiapkan dalam pengelolaan keuangan yang terukur sesuai DIPA Pengadilan Agama Bitung 2015. 3. Program peningkatan Manajemen Peradilan Dalam upaya peningkatan manajemen peradilan tentu membutuhkan pengelolaan

keuangan

yang sangat

baik sehingga

itu

Program

peningkatan Manajemen Peradilan di Pengadilan Agama Bitung berupa tunjangan kinerja pegawai, tunjangan lembur juga tunjangan pemenuhan daya tahan tubuh bagi para operator yang membutuhkan tenaga ektra dalam setiap pekerjaannya.

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. Perangkat Keras


Page 91

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu sangat mempengaruhi pola kinerja manusia. Terlebih saat ini dengan dukungan teknologi informasi yang menunjang setidaknya Pengadilan Agama Bitung dapat bekerja dengan memanfaatkan teknologi Informasi. Perangkat Keras yang menunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri dari :Mesin Absensi (Finger Scan), Desk Informasi, TV LCD, Proyektor, Server, seperangkat jaringan speedy, komputer mikrotik, Perlengkapan Wireless dan Jaringan Kabel LAN, dan laptop, Scanner, Proyektor dan UPS.

2. Perangkat Lunak Perangkat Lunak yang menunjangTeknologi Informasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri dari; 

Bagian Perkara : Aplikasi Siadpa, Direktori Putusan, SMS Gateway, Portal Tabayyun, Info Perkara, Desk Informasi



Bagian Keuangan : SAKPA, SPM, RKAKL, MONEV, Aplikasi GPP



Bagian Umum : Website dengan alamat URL : www.pabitung.go.id,

Aplikasi

SIMAK-BMN,

SIMAN,

KOMDANAS,

SIMANTAP, Aplikasi Persediaan serta Anti virus yang sudah diinstal di setiap unit laptop dan computer. 

Bagian Kepegawaan : SIMPEG, SIKEP,

F. REGULASI TAHUN 2015

Pada satuan kerja Pengadilan Agama Bitung yang mengemban tugas sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpanganpenyimpangan yang mungkin timbul.


Page 92

Sehingga itu banyak hal yang coba dilakukan oleh Pengadilan Agama Bitung dalam bentuk regulasi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area yang meliputi : 1. Manajemen Perubahan 2. Perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penetaan Tata Laksana 5. Penataan system Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

Manajemen perubahan merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh karena berdasarkan situasi dan kondisi zaman yang mengalami banyak kemajuan sehingga manajemen perubahan dalam hal tugas dan tanggung jawab kinerja aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing. Penataan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahliannya merupakan salah satu langkah perubahan nyata guna menjalankan tata laksana dalam organisasi Pengadilan Agama Bitung. Penguatan organisasi secara internal akan berdampak pada kualitas pelayanan terhadap public yang prima berdasarkan komitmen mutu serta unsur akuntabilitas public yang transparan sehingga mampu menjadi yang terpercaya. Hal tersebut perlu juga ditopang dengan pengawasan internal (instansi) juga eksternal (masyarakat) atau stake holders yang akan menilai sejauh mana sepak terjang Pengadilan Agama Bitung. Pada tahun 2015 sendiri Pengadilan Agama Bitung seudah menerapkan pelayanan meja informasi, dengan mengandalkan pelayanan prima serta mudah untuk diakses bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama Bitung juga mendapatkan tambahan sumber daya manusia pada bidang IT guna menopang kerja dan program Pengadilan Agama Bitung. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bitung telah melakukan upaya maksimal guna menopang system kerja Pengadilan Agama Bitung yakni dengan


Page 93

memperpanjang kontrak kerja tenaga honorer yang terdiri dari Pramubakti, Security juga Driver. Maka Ketua Pengadilan Agama Bitung mengeluarkan surat Keputusan sebagai berikut : 1. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/11/Kp.00.2/I/2015, Tentang Tenaga Honorer A.n HASMANIAR, S.HI 2. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/12/Kp.00.2/I/2015, Tentang Tenaga Honorer A.n RUWAIDA AUNAKA, SH 3. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/13/Kp.00.2/I/2015, Tentang Tenaga Honorer A.n HILMI LAMSU 4. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/14/Kp.00.2/I/2015, Tentang Tenaga Honorer A.n RUDY RAISEN 5. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/15/Kp.00.2/I/2015, Tentang Tenaga Honorer A.n RISMAN BARUADI 6. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/16/Kp.00.2/I/2015, Tentang Tenaga Honorer A.n MUHAMMAD HUSNAN HAMZAH 7. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/359.a/Kp.00.2/I/2015, Tentang Tenaga Honorer A.n ANDI PRATAMA SOLIHIN, S.HI


Page 94

BAB IV PENGAWASAN A. Pengawasan Internal Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pelaksanaan pengawasan internal pada Pengadilan Agama Bitung dilaksanakan secara terus-menerus dan berjenjang oleh atasan langsung terhadap bawahannya, serta secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan

peraturan perundang- undangan yang

berlaku. Untuk memaksimalkan pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Agama Bitung telah menunjuk Hakim Pengawas bidang dan sebagai koodinator Hakim Pengawas Bidang adalah wakil ketua Pengadilan Agama Bitung . Adapun mahkamah Pelaksanaan

dasar

Agung

RI

pelaksanaan Nomor

Pengawasan

di

:

pengawasan

yakni

KMA/096/SK/VIII/2006

lingkungan

Lembaga

keputusan serta

peradilan

ketua

Pedoman Nomor

:

KMA/080/SK/VIII/2006, seiring dengan diadakan pengawasan yang intinya untuk menjaga citra, martabat dan keluhuran aparat peradilan khususnya dan lembaga peradilan pada umumnya, maka untuk menjalankan pengawasan secara lebih efektif, Pengadilan Agama Bitung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal meliputi :

1. Bidang kepegawaian / Aparatur Menegakkan disiplin pegawai/aparatur Pengadilan Agama Bitung, yakni memonitoring kehadiran pegawai secara berjenjang, mengawasi tingkah laku pegawai/hakim, kinerja para pegawai serta pembinaan-pembinaan baik melalui penyampaian pada saat apel masuk dan apel pulang, rapat evaluasi/belajar bersama setiap hari, rapat bulanan maupun triwulan.

2.

Bidang Keuangan


Page 95

Meliputi

seluruh

kegiatan

yang

berhubungan

dengan

pengelolaan,

pendistribusian dan pertanggungjawaban keuangan Negara atau Daftar isian penggunaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bidang umum / Perlengkapan Meliputi seluruh kegiatan inventarisasi, perpustakaan, tertib persuratan, pemanfaatan sarana prasarana Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik Negara.

2. Administrasi persidangan dan administrasi perkara. Meliputi seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk persidangan meliputi : system pembagian perkara, pembuatan berita acara persidangan dan tata tertib persidangan. Sedangkan administrasi perkara meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat peradilan yang diberi tugas untuk mengelola proses perkara yakni prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola bindalmin.

B. Pengawasan Eksternal Pengawasan eksternal

adalah

pengawasan

dari

luar

lingkungan

Peradilan sendiri yang meliputi lembaga pengawas negara, LSM, Stake holder hingga masyarakat umum. Yang memberikan pengawasan terhadap kineja pengadilan Agama Bitung.


Page 96

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A.

KESIMPULAN Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk

mendukung kepemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Agama Bitung melakukan penyusunan laporan tahun 2015 dengan harapan agar institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami berbagai keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Bitung yang sangat kompleks dalam melaksanakan tupoksinya.

Sesuai arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Bitung memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan

“sederhana,

mudah,

cepat,

dan

biaya

ringan”

sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan

yang

efektif

dan

efisien,

bermartabat

serta

dihormati

dan

melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Bitung dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, (SIADPA, Website, Desk Informasi, SMS Gateway) dan mereformasi birokrasi merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Bitung, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Volume pengaduan masyarakat, Tingkat perkara Banding maupun Kasasi yang sangat minim di Pengadilan Agama Bitung menandai tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan semakin besar pada Pengadilan Agama Bitung dalam memberikan pelayaan publik sesuai dengan tupoksinya.


Page 97

B.

REKOMENDASI

1. Bahwa penambahan Pegawai sangat mendesak sekali untuk mendapat perhatian demi Peningkatan Pelayanan Publik ; 2. Bahwa Peningkatan intensitas kegiatan diklat baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado, Badilag maupun

Mahkamah

Agung

sangat

diharapkan

untuk

meningkatkan

profesionalitas SDM dalam melayani masyarakat pencari keadilan; 3. Bahwa dalam hal promosi dan mutasi pejabat, sebaiknya mempertimbangkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia, berkompetensi dan handal, agar memungkinkan pegawai untuk berprestasi dalam bidang tugas yang dibebankan; 4. Bahwa Pegawai yang berprestasi haruslah mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan tersendiri sehingga memberikan motivasi positif kepada seluruh pegawai agar senantiasa meningkatkan kualitas pekerjaan; 5. Bahwa Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Bitung yang Baru yang sesuai prototype dari Mahkamah Agung sangat mendesak untuk diadakan sehubungan sudah tersedianya lahan untuk gedung baru tersebut; 6. Bahwa Peningkatan Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan kantor sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas; 7. Penambahan Tenaga Honorer untuk Pengemudi / Sopir maupun tenaga IT

sangat diharapkan demi kelancaran tugas di kantor;


Page 98

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bitung 2015 Page 1

Recommend Documents