KATA PENGANTAR [LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013]

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013]

KATA PENGANTAR

Peran BPKP sesuai amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, adalah melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Guna mewujudkan amanah tersebut, BPKP melakukan pengawasan dan pembinaan meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta semester I Tahun 2013 berisi rangkuman informasi atas hasil pengawasan dan pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara/daerah terhadap satuan kerja kementerian/lembaga (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak termasuk 6 (enam) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan ini disajikan dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP ke dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (iii) akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral. BPKP selaku auditor intern pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui penyediaan jasa pemberian jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian prioritas nasional yang pro-job, pro-poor, pro-growth, dan proenvironment dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Gubernur dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam

| Kata Pengantar

i


RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lainnya atas penugasan Presiden, serta melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengawasan dan pembinaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai serta mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan negara, yang meliputi akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral. Ikhtisar hasil pengawasan dan pembinaan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

A. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan perolehan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil audit LK Proyek PHLN, hasil audit LK BUMD, dan hasil evaluasi AKIP. Hasil Audit BPK atas LKPD tahun 2012, menunjukkan empat LKPD atau 66,67% dari total enam LKPD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Keempat LKPD tersebut adalah LKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memperoleh opini WTP tiga kali sejak LKPD tahun 2010, LKPD Kota Yogyakarta yang telah memperoleh opini WTP empat kali sejak LKPD tahun 2009, LKPD Kabupaten Sleman yang telah memperoleh opini WTP dua kali sejak LKPD tahun 2011, dan LKPD Kabupaten Bantul yang baru pertama kali memperoleh opini WTP yaitu atas LKPD tahun 2012. Sedangkan dua LKPD yang lain yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dibandingkan dengan tahun 2011, opini atas LKPD tahun 2012 menunjukkan adanya perkembangan yang baik. Hasil audit LK proyek PHLN tahun 2012, dari 18 proyek PHLN di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya mendapat simpulan wajar dalam penyajian laporan keuangan. Hasil audit atas LK BUMD, dari 13 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya memperoleh opini WTP. Sedangkan hasil evaluasi AKIP tahun 2012, dua Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memperoleh predikat B, dua Pemerintah Daerah yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul memperoleh predikat CC, dan dua Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Kabupaten Bantul dan | Ringkasan Eksekutif

iii

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Kabupaten Kulon Progo memperoleh predikat C. Dibandingkan dengan perolehan tahun 2011, perolehan tahun 2012 mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, dalam semester I tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menuju memeroleh dan memertahankan opini WTP. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeroleh komitmen dalam bentuk MoU dengan enam Pemerintah Daerah atau 100% dari total Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 19 BUMD dari total 28 BUMD atau 67,86%. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, antara lain dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY/Kabupaten/Kota dan pendampingan penyusunan LAKIP. Selain terhadap Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan-Entitias tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) di PDAM, pendampingan penyusun laporan keuangan BUMD dan audit keuangan atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri dengan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK oleh dua pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda tersebut masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya mendorong menuju perolehan opini WTP dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah, peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah.

B. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan Pengelolaan Aset Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan yaitu evaluasi, audit, monitoring, pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya.

| Ringkasan Eksekutif

iv

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Kegiatan pengawasan menghasilkan penyelamatan potensi penghematan pengeluaran negara sebesar Rp321.690.455,00 yang berasal dari hasil audit keuangan/operasional/kinerja terhadap proyek-proyek berbantuan luar negeri (PHLN). Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan aset negara/daerah diantaranya melalui inventarisasi dan penilaian atas Barang Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah. Di samping itu dalam semester I tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pembenahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan aplikasi SIMDA Aset. Kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pemberian masukan terkait regulasi pengelolaan asset, inventarisasi dan pendampingan inventarisasi asset, sosialisasi dan kediklatan dalam rangka pengembangan kapasitas pengelolaan asset.

C. Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Secara umum hasil penilaian terhadap kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dapat tercermin dari indikator/indeks good governance yang diperoleh. Menurut indeks persepsi korupsi (IPK) yang direlease oleh Transparency International Indonesia tahun 2008, Kota Yogyakarta menduduki peringkat 1 dengan perolehan skor sebesar 6.43 dan pada tahun 2010 meskipun mengalami penurunan dengan perolehan skor sebesar 5,81 pemerintah Kota Yogyakarta telah membuktikan komitmennya dalam peningkatan akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan menurut hasil survei integritas pelayanan publik tahun 2010 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kota Yogyakarta menduduki peringkat 3 dengan nilai integritas 5,89. Memperhatikan perolehan skor yang telah dicapai baik skor IPK maupun nilai integritas (berkisar di angka 5,81 s.d. 6,43), kota Yogyakarta tergolong menduduki peringkat atas. Capaian tersebut merupakan cerminan kuatnya komitmen para pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Komitmen tersebut dipertegas dengan telah dicanangkannya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 ini. Capaian tersebut hendaknya juga harus menjadi pemacu semangat bagi Pemda lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong peningkatan akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penguatan SPIP pada Pemerintah Daerah melalui kegiatan sosialisasi, workshop, bimtek, dan diagnostic assessment SPIP; sosialisasi Anti Korupsi, sosialisasi, pemetaan, bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan FCP, serta sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola. Strategi represif dilakukan dalam rangka | Ringkasan Eksekutif

v

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dalam semester I tahun 2013 melalui kegiatan audit penghitungan atas kerugian keuangan negara, telah menghasilkan potensi penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp1.393.079.548,00. Strategi solusi kesisteman dilakukan melalui sosialisasi/ pendampingan/asistensi GCG, assessment/ evaluasi penerapan GCG, asistensi penerapan SIA PDAM, Evaluasi/audit Kinerja BUMD, pendampingan penyusunan Rencana Strategi Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran/RKAP, dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD.

D. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program. Sehingga pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Lingkup kegiatan audit dan pembinaan yang telah dilaksanakan meliputi : 1. Hasil Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Hasil pelaksanaan audit PPIP di tahun 2013 untuk tahun anggaran 2012, capaian kinerja pelaksanaan PPIP pada Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori kurang berhasil, Satker Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori sangat berhasil, sedangkan Satker PPIP Kabupaten Gunung Kidul masuk dalam kategori cukup berhasil. Hambatan pencapaian kinerja terletak pada kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian. Permasalahan program infrastruktur perdesaan yang kurang berhasil antara lain berupa proses pengadaan yang belum sesuai dengan pedoman, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan IP, dan penyelesaian pembangunan IP melampaui jadwal yang ditetapkan. 2. Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional (UKP-PPP) Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan bahwa kondisi fisik suatu kegiatan, yang berkaitan dengan rencana aksi sebagaimana ditetapkan dan telah dilaksanakan dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga selaku Penanggungjawab Program. Ruang lingkup monitoring meliputi 12 rencana aksi Kementerian/Lembaga yang tersebar pada satker/SKPD Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan oleh UKP-PPP. Secara umum kegiatan telah berjalan sesuai rencana, namun di beberapa titik lokasi masih dijumpai beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu :


vi

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] 1. Pada obyek pemberian eKTP, terdapat deviasi penerbitan eKTP sebanyak 1.169.411 keping atau 23,39% dari target sebanyak 4.998.579 keping. 2. Pada obyek pengendalian penyakit menular langsung, terdapat deviasi pasien yang mendapatkan anti retroviral treatment sebanyak 97 pasien atau 12,85% dari jumlah kunjungan pasien sebanyak 755 pasien. 3. Pada obyek penyediaan rumah murah, terdapat deviasi sebanyak 3.719 unit yang belum difasilitasi dan distimulasi atau 38,94% dari target sebanyak 9.550 unit. 4. Pada obyek peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, terdapat deviasi sebanyak 40 guru yang belum menerima tunjangan khusus atau 12,23% dari target sebanyak 327 guru. 3 Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sosial Monitoring dan evaluasi dilakukan atas pengelolaan Bantuan Sosial pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan sosial, memastikan kesesuaian pengelolaan bantuan sosial dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mendorong terlaksananya akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial, dan memberikan saran perbaikan. Secara umum tidak dijumpai hambatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial oleh seluruh Dinas. Namun dalam tata kelola penyaluran masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dilihat dari segi kriteria penerima bantuan, penggunaan bantuan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, akuntabilitas keuangan, serta hasil dan pemanfaatan bantuan. 4 Mediasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Kegiatan mediasi dilakukan atas permasalahan pada pelaksanaan pembangunan fly over Jombor Yogyakarta tahun 2013 yang melibatkan pihak Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Permasalahan yang menjadi hambatan adalah pada ruang manfaat jalan di area pembangunan fly over terdapat utilitas milik PT PLN yang harus diamankan dan direposisi karena berpengaruh terhadap pelaksaan pembangunan secara keseluruhan, namun kedua belah pihak tidak menyediakan anggaran untuk pengamanan dan relokasi tersebut. Atas permasalahan tersebut telah diberikan saran dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengan dan DIY akan melaksanakan dan membiayai seluruh kewajiban pengamanan dan reposisi utilitas milik PT PLN yang berada di area pembangunan fly over Jombor Yogyakarta dan kedua belah belah pihak akan melakukan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan pembangunan fly over Jombor Yogyakarta. | Ringkasan Eksekutif

vii


E. Saran Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara, kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami sarankan agar mendorong pemerintah daerah dan unit kerja/instansi vertikal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pelaksanaan hal-hal sebagai berikut : a. Mendorong Kepala Daerah yang laporan keuangannya belum memperoleh opini WTP untuk menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. b. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah sampai tingkat SKPD dan unit kerja instansi vertikal. c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan Pemda. d. Meningkatkan kapabilitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kompetensi auditor dan leveling kapabilitas Inspektorat menjadi minimal level 2. e. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi termasuk pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. f. Penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada unit kerja/SKPD dan BUMD yang memiliki risiko korupsi tinggi. g. Terkait target MDGS sebesar 68,87%, agar ditetapkan pembagian target tersebut kepada instansi terkait secara lebih jelas dalam perencanaan jangka menengah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta kebijakan pemetaan wilayah layanan guna pengembangan layanan PDAM dan proyek-proyek peningkatan sarana air minum/bersih.


viii

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

vii

BAB I

INFORMASI UMUM

1

A

Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2013

1

B

Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2013

2

C

Gambaran Umum Pemerintah Daerah

2

D

Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Penyajian Informasi

4

E BAB II

HASIL

PENGAWASAN

TERHADAP

4

AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

6

A

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

6

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

6

2. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

7

3. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 4. Upaya Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah 5. Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja

10 10 11

Kementerian/Lembaga (K/L) 6. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Satuan

11

Kerja Kementerian/Lembaga (K/L)

B

7. Kualitas Laporan Keuangan Proyek PHLN 8. Kualitas Laporan Keuangan BUMD 9. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BUMD 10. Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah 11. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan

12 13 13 14 15 16

Pengelolaan Aset

C

1. Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara

17

2. Pengelolaan Aset Negara (BMN/BMD)

17

Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 1. Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

19

| Daftar Isi

19

ix


D

2. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral 1. Pengawasan Kinerja Program Lintas Sektoral 2. Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional (UKP-PPP) 3. Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sosial 4. Mediasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)

| Daftar Isi

20 31 31 32 32 33

x


BAB I INFORMASI UMUM A. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2013 Sebagai unit kerja BPKP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan didasarkan pada ruang lingkup peran BPKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup : a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selain itu, untuk dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan tugas Pemerintah, penyusunan kebijakan pengawasan dan pembinaan, BPKP juga memperhatikan amanah yang diberikan kepada BPKP melalui berbaagi peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014. 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 4. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Berdasarkan peraturan perundang-udangan tersebut, arah kebijakan pengawasan dan pembinaan BPKP tahun 2013 secara ringkas sebagai berikut : 1. Pengawasan terhadap prioritas pembangunan nasional dan prioritas lainnya dengan menitikberatkan kebijakan pengawasan pada enam prioritas pembangunan nasional dan satu prioritas lainnya, yaitu : a. Pengawasan terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola b. Pengawasan terhadap pendidikan c. Pengawasan terhadap kesehatan d. Pengawasan terhadap penanggulangan kemiskinan e. Pengawasan terhadap ketahanan pangan f. Pengawasan terhadap infrastruktur

| Informasi Umum

1

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] g. Pengawasan terhadap bidang perekonomian 2. Pengawasan terhadap tata kelola korporasi negara

B. Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2013 Kebijakan pengawasan dan pembinaan selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T). PKP2T yang berisi berbagai jenis penugasan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP menjadi kontrak kinerja Kepala Perwakilan dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen Tapkin berisi program, kegiatan serta target kinerja. Sampai dengan semester I tahun 2013, realisasi jumlah output penugasan (OP) sebanyak 226 laporan atau 64,94% dari target tahun 2013. Rincian target dan realisasi output kegiatan terlihat pada Tabel 1. Tabel 1. Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Semester I Tahun 2013

No A 1 2 3 B 1 2 3 4 5

Target Kegiatan Pengawasan Output Anggaran Assurance Audit 192 2.262.092 Evaluasi 35 371.015 Pemantauan 19 170.588 Sub Jumlah 246 2.803.695 Consulting Pendidikan dan 2 76.694 Pelatihan Sosialisasi 19 120.977 Pembinaan dan 77 706.410 Konsultasi Peningkatan Tata 1 11.085 Kelola APIP Kajian 3 26.885 Pengawasan Sub Jumlah 102 942.051 Jumlah 348 3.745.746

Lap

Realisasi % Rp (juta)

%

71 12 14 97

36,98 34,28 73,68 39,43

668.728 29,56 186.385 50,23 171.761 100,00 1.026.874 36,62

2

100,00

63.497

82,79

9 115

47,36 149,00

30.068 426.463

24,85 60,37

2

200,00

10.230

92,29

1

33,33

8.740

32,50

129 226

126,47 64,94

538.998 1.565.872

57,21 41,80

C. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Gubernur disamping sebagai kepala pemerintahan di wilayah Provinsi, juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan antara lain meliputi :

| Informasi Umum

2

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarainstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan; b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; d. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari enam Pemerintah Daerah, yaitu : a. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Pemerintah Kota Yogyakarta; c. Pemerintah Kabupaten Bantul; d. Pemerintah Kabupaten Sleman; e. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; dan f. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Filosofi yang melandasi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Bertolak dari landasan filosofi tersebut, Visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin dicapai tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : “Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut : a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung. b. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera. c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance. d. Memantapkan prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Sejak tanggal 31 Agustus 2012, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan kedudukan hukum untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu selain

| Informasi Umum

3

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah, meliputi : a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang.

D. Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Keberadaan Perwakilan BPKP di daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misinya melalui pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja K/L dan Pemerintah Daerah di wilayah tugasnya. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja K/L dan satuan kerja Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menuju terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pelimpahan 6 (enam) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, masuk menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Keenam Pemda tersebut yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Dengan terbitnya Perka BPKP ini maka wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 12 pemda di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan peran pengawasan dan pembinaan pada : a. Satuan Kerja pada 12 Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. b. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah; c. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah; d. BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

E. Penyajian Informasi Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengacu pada empat dimensi (perspektif) yaitu : a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan b. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset

| Informasi Umum

4

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] c. Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih d. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Keempat perspektif tersebut diikhtisarkan pada gambar di bawah ini. Hasil Pengawasan : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN

Indikator :

AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET

1

2

Indikator :

Upaya Perbaikan Kewajaran Laporan Keuangan terhadap K/L/Pemda (Opini BPK, BPKP, dan Auditor Eksternal Lainnya)

Penyerapan Anggaran, Optimalisasi Penerimaan Negara, Peningkatan Cost Saving (Klaim, Eskalasi Harga) dan Pengelolaan Aset Negara

AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTOR

3

4

Indikator :

Indikator :

Pengungkapan Kasus/Pelanggaran yang Diduga Merugikan Keuangan Negara dan Penyelenggaraan SPIP, FCP, dan GCG

Efisiensi, Keekonomisan, dan Efektivitas Program Lintas Sektoral, Perbaikan Kinerja Pelayanan Publik, dan Penanganan Hambatan Kelancaran Pembangunan (Debottlenecking)

Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan (assurance dan consulting) yang dilakukan langsung atas satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh BPKP dari pihak ketiga, auditor eksternal, publikasi laporan keuangan oleh satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan atau sumber data lain yang sah yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari berbagai sumber tersebut, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan obyektif, sehingga persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak bias (misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko ujipetik (sampling) pengawasan. Namun demikian, para pengguna informasi atas laporan ini dianggap memahami bahwa hasil pengawasan yang terkait dengan satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah belum tentu mewakili keseluruhan populasi untuk mengukur kualitas akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

| Informasi Umum

5

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] BAB II HASIL PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA A. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menteri keuangan selaku pemegang sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara, para menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, serta pertanggungjawaban APBD oleh para gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah (Pasal 30, 31, dan 32 serta Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). A.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah ditunjukkan dari opini auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Opini BPK tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mengukur kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan suatu K/L atau Pemerintah Daerah. Dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2012 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, empat LKPD atau 66,67% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP dari BPK. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2012 menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 terdapat empat LKPD yang memperoleh opini WTP, sedangkan pada tahun 2010 hanya tiga LKPD yang memperoleh opini WTP. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2012

No

Jenis Opini

Jumlah Pemerintah Daerah 2010

2012

2011

1.

WTP

2

33,33%

3

50%

4

66,67%

2.

WDP

4

66,67%

3

50%

2

33,33%

3.

TMP

0

0

0

0

0

0

4.

TW

0

0

0

0

0

0

6

100%

Jumlah

6

100%

6

100%

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Keterangan

: WTP : Wajar Tanpa Pengecualian; WDP : Wajar Dengan Pengecualian; TMP : Tidak Memberikan Pendapat; TW : Tidak Wajar

Dilihat dari trend perkembangan opini BPK tiap pemerintah daerah maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2012 Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman telah berhasil menjaga predikat WTP. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bantul telah | Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

6

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] meningkatkan komitmen dan upayanya sehingga pada tahun 2013 berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD tahun 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini. Tabel 2.2 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2010 – 2012

No

Nama Pemda

Opini BPK 2010

2011

2012

1.

Provinsi DIY

WTP

WTP

WTP

2.

Kota Yogyakarta

WTP

WTP

WTP

3.

Kab. Bantul

WDP

WDP

WTP

4.

Kab. Sleman

WDP

WTP

WTP

5.

Kab. Kulon Progo

WDP

WDP

WDP

6.

Kab. Gunung Kidul

WDP

WDP

WDP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK oleh dua pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda tersebut masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Dampak dari belum diperolehnya opini WTP dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah antara lain: a. Kurangnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan investasi di daerah. b. Timbulnya persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. A.2 Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya mendorong menuju perolehan opini WTP. Upaya tersebut menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun target Pemerintah agar sampai dengan tahun 2014, yaitu 60% LKPD memperoleh opini WTP sudah dapat dicapai, namun mengingat opini WTP merupakan pintu masuk menuju tata kelola kepemerintahan yang baik, maka terhadap dua LKPD yang belum memperoleh opini WTP perlu terus didorong untuk meningkatkan upaya agar memperoleh opini WTP dari BPK. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah | Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

7

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah, peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah. Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Semester I Tahun 2013 tampak pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Tahun 2011 – 2013

No

Kegiatan

1.

Pendampingan penyusunan laporan keuangan Pendampingan reviu laporan keuangan Pendampingan penataan Barang Milik Daerah Pendampingan penyusunan LAKIP Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Peningkatan Kapasitas APIP Daerah

2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah Pemerintah Daerah 6

2011 100%

4

2012 66,67%

6

100%

3

50%

2

33,33%

3

50%

3

50%

5

83,33%

3

50%

3

50%

2

33,33%

5

83,33%

1

16,67%

3

50%

-

-

5

87,33%

2

33,33%

3

2013*) 50%

*) Semester I tahun 2013 Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Masing-masing kegiatan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : A.2.1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2012, dari enam Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seluruhnya didampingi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membantu Pemerintah Daerah agar dalam menyusun laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan akurat, BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Penerapan SIMDA yang berbasis teknologi informasi ini mendukung program e-government yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan pelaksanaan e-audit oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Sampai dengan semester I tahun 2013, tiga Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan aplikasi SIMDA secara bertahap yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Sedangkan Kota Yogyakarta telah berkomitmen untuk menerapkan SIMDA pada tahun 2013.

| Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

8

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] A.2.2 Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pendampingan reviu laporan keuangan dilakukan untuk membantu Pemda dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD. Pendampingan reviu dilakukan terhadap Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada semester I tahun 2013, pendampingan reviu dilakukan pada dua pemerintah kabupten yaitu Pemkab Sleman dan Pemkab Kulonprogo. Manfaat yang diperoleh dari pendampingan reviu adalah berupa perbaikan kualitas penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas LKPD melalui peningkatan kompetensi para auditor APIP, perumusan strategi mencapai opini WTP, dan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK atau APIP. A.2.3 Pendampingan Penataan Barang Milik Negara/Daerah Mengingat penyebab belum diperolehnya opini WTP pada beberapa LKPD antara lain berupa kelemahan dalam pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD), maka dalam melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memfokuskan pada peningkatan tata kelola BMD dan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dalam semester I tahun 2013 dilakukan pendampingan pengelolaan BMD pada Pemkab Bantul, Pemkab Gunung Kidul. Beberapa permasalahan dalam penataan BMN/D antara lain masih kurangnya pemahaman para pengguna tentang pentingnya pengelola BMD; belum berjalannya mekanisme rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan Dinas terkait; perbedaan pemahaman mengenai status barang yang diperoleh dari pihak ketiga bagaimana perlakuan pengelolaannya; barang inventaris yang sudah tidak diketahui keberadaannya; serta barang yang tidak diketahui sumber perolehan, tahun perolehan dan nilainya. Kegiatan pendampingan pengelolaan aset juga dilakukan pada PT TWC Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, dan RSUP Sarjito. Pada PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dilakukan pendampingan inventarisasi aset yang menghasilkan dokumen Daftar Aset per 31 Desember 2012 meliputi aset tetap pada Kantor Pusat, aset tetap pada unit Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, Manohara, Jasa Transportasi, dan unit Teather dan Pentas. Sedangkan pendampingan terhadap proses pengadaan barang dan jasa dilakukan pada pengadaan pembangunan Gedung RSUD Sleman. A.2.4 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Kompetensi SDM pengelola dan penyusun laporan keuangan memegang peranan yang sangat menentukan untuk mewujudkan tata kelola penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, | Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

9

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan Pemda dengan melakukan sosialisasi, workshop, maupun pelatihan mengenai pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Dalam semester I tahun 2013 dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan berupa pelatihan dan pembekalan mengenai penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Pemkot Yogyakarta, pertanggungjawaban penerima hibah/bansos pada Pemkot Yogyakarta, dan sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Selain itu, juga menjadi narasumber terkait pengelolaan keuangan pada Diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat DIY. Kegiatan pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang LKPD-nya memperoleh opini WTP. A.3 Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi penyusunan dan penetapan APBD dengan memprioritaskan Pemerintah Daerah yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan dan penetapan APBD. Hasil evaluasi penyusunan dan penetapan APBD pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi dalam kualitas penyusunan dan penetapan APBD. Tahun 2011 terdapat satu APBD yang proses penyusunan dan penetapannya mengalami keterlambatan, dan tahun 2012 tidak terdapat APBD yang proses penyusunan dan penetapannya mengalami keterlambatan, namun tahun 2013 terdapat satu APBD yang proses penyusunan dan penetapannya mengalami keterlambatan yaitu APBD Kabupaten Gunung Kidul yang dilakukan evaluasi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan pada APBD Gunung Kidul adalah lamanya waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD serta Raperkada Penjabaran APBD oleh Gubernur Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunung Kidul. A.4

Kabupaten Penetapan dari Dinas Kabupaten

Upaya Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian lebih pada upaya peningkatan kapasitas APIP dengan memberikan pembinaan


10

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] agar mampu berperan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi asistensi dan bimtek penerapan tata kelola APIP serta penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada APIP dengan tujuan untuk mendorong peningkatan level kapabilitas APIP yang pada umumnya masih berada pada level I menuju level II. Dalam semester I tahun 2013 dilakukan kegiatan pembinaan pada Inspektorat Kabupaten Gunung Kidul dan Inspektorat Kabupaten Sleman. A.5 Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disusun berdasarkan informasi laporan keuangan unit akuntansi atau satuan kerja yang berada di bawahnya. Dengan demikian, kualitas opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang disusun oleh unit akuntansi atau satuan kerja tersebut. Perkembangan perolehan opini BPK atas LKPP selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Perkembangan Perolehan Opini BPK Atas LKPP Tahun 2010 – 2012

No 1. 2. 3. 4.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat

Tidak Wajar Jumlah

Jumlah LKPP 53 29 8 84

2010 63% 35% 2% 100%

67 18 2 87

2011 77% 21% 2% 100%

69 22 2 93

2012 74% 24% 2% 100%

Sumber : Website BPK RI

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk mendorong agar unit akuntansi atau satuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menyusun laporan keuangan dengan baik, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas opini LKKL. A.6

Upaya Peningkatan Kualitas Kementerian/Lembaga (K/L)

Laporan

Keuangan

Satuan

Kerja

Dalam upaya peningkatan kualitas opini LKKL, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap satuansatuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi kegiatan


11

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan reviu laporan keuangan, pendampingan penataan BMN, dan sebagainya. Kegiatan 21 (dua puluh satu) pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2012 di lakukan pada satker di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Ham, Komisi Pemilihan Umum, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Polda, Dinas Pendidikan, BPN, BPTP, BPS, LPMP, P4TK Matematika, Kopertis, STPN, UGM, serta P4TK Seni dan Budaya. Secara umum permasalahan yang dijumpai dalam pendampingan penyusunan laporan keuangan satker K/L antara lain berupa: sisa kas di bendahara pengeluaran/penerimaan belum disetor; CaKL belum disusun dan/atau penyusunan CaLK belum mengacu pada ketentuan yang berlaku; CaLK belum mengungkapkan secara lengkap semua informasi penting; persediaan belum dicatat pada neraca; nilai persediaan pada neraca berbeda dengan nilai menurut aplikasi SIMAK-BMN; perbedaan nilai aset tetap dengan realisasi belanja modal; dan lain sebagainya. Pada umumnya kondisi di atas disebabkan kurangnya pemahaman SDM pengelola keuangan terhadap ketentuan yang berlaku. A.7 Kualitas Laporan Keuangan Proyek PHLN BPKP ditunjuk oleh negara donor atau lembaga pemberi pinjaman untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri dengan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada tingkat Perwakilan, audit keuangan tersebut bersifat audit dukungan terhadap audit keuangan yang dilakukan oleh BPKP dengan memberikan simpulan kewajaran. Sedangkan pemberian opini dilakukan oleh BPKP Pusat. Dari hasil audit Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta atas laporan keuangan proyek yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri tahun 2012 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh LK Proyek PHLN memperoleh simpulan Wajar. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini. Tabel 2.5 Perkembangan Simpulan Kewajaran atas Laporan Keuangan Proyek PHLN Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2012

No

Jenis Opini

Jumlah Proyek PHLN 2010

2012

2011

1.

WTP

43

100%

28

100%

18

100%

2.

WDP

0

0

0

0

0

0

3.

TMP

0

0

0

0

0

0

4.

TW

Jumlah

0

0

0

0

0

0

43

100%

28

100%

18

100%


12

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPKP Keterangan : WTP : Wajar Tanpa Pengecualian; WDP : Wajar Dengan Pengecualian; TMP : Tidak Memberikan Pendapat; TW : Tidak Wajar

A.8 Kualitas Laporan Keuangan BUMD Selain dari opini BPK, kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil audit eksternal auditor atas laporan keuangan BUMD menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur good corporate governance BUMD. Dari hasil audit eksternal auditor atas laporan keuangan BUMD tahun 2012 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 13 BUMD atau 100 % dari total BUMD yang diaudit memperoleh opini WTP. Perkembangan opini atas BUMD tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.6. Tabel 2.6 Perkembangan Opini Eksternal Auditor atas Laporan Keuangan BUMD Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010– 2012 Jenis

No

Jumlah BUMD

Opini

2010

2012

2011

1.

WTP

13

100%

13

100%

13

100%

2.

WDP

0

0

0

0

0

0

3.

TMP

0

0

0

0

0

0

4.

TW

Jumlah

0

0

0

0

0

0

13

100%

13

100%

13

100%

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik

A.9 Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BUMN/D Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Akuntan Publik, BPKP tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan audit atas laporan keuangan BUMD. Namun demikian, BPKP tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan BUMD melalui kegiatan peningkatan kompetensi SDM keuangan dan akuntansi BUMD, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMD sebagaimana terlihat pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Kegiatan peningkatan Kompetensi SDM Keuangan dan Akuntansi BUMD Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I Tahun 2013

No

Jumlah

Kegiatan

(Keg)

1.

Sosialisasi Laporan Keuangan dan RBA PPK BLUD

1

2.

Asistensi, bimtek, dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

11


13

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] 3.

Pendampingan penerapan SIA PDAM

1

4.

Asistensi penyusunan RKAP, AD/ART dan neraca awal

1

5.

Pendampingan penyusunan pedoman PBJ Jumlah

1 15

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

Kegiatan dalam rangka peningkatan SDM BUMD antara lain berupa sosialisasi mengenai laporan keuangan dan RBA PPK BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kulonprogo. Kegiatan asistensi, bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan pada RSUD Wonosari, BLUD RSJ Grasia DIY, PDAM Tirtamarta Yogyakarta, RSUD Prambanan, dan 7 BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Sleman. Selain itu, juga dilakukan pendampingan penerapan SIA PDAM pada PDAM Kulonprogo, asistensi penyusunan RKAP, AD/ART dan neraca awal PD Jogjautama Vishesa, serta penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa PD BPR Bank Sleman. Beberapa permasalahan yang dijumpai dan telah diselesaikan antara lain : kebijakan implementasi PPK-BLUD belum diikuti infrastrukstur berupa peraturan kepala daerah berupa Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Akuntansi dan Pelapran Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dalam pelaksanaanya mengalami hambatan, keterbatasan kemampuan SDM bidang akuntansi yang menghambat dalam penyusunan laporan keuangan, belum dibentuk seksi akuntansi yang akan menangani proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, pencatatan akuntansi belum sesuai SAK, dan pedoman/kebijakan akuntansi belum disusun. A.10 Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Indikator kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah juga dapat diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang dibantu oleh BPKP. Pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi AKIP tahun 2012 terhadap Pemkab Kulonprogo dan Gunung Kidul. Hasil evaluasi AKIP tahun 2012 yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB serta Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa tiga pemerintah daerah mengalami peningkatan kualitas LAKIP-nya yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakrta dan Kabupaten Sleman (CC – B), Kota Yogyakarta (C – CC), sementara tiga pemerintah daerah lainnya masih sama. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.8.


14

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Tabel 2.8 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP Pemda Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010– 2012 Perolehan Nilai Pemda

No

2010

2011

2012

1.

Provinsi DIY

-

CC

B

2.

Kota Yogyakarta

-

C

CC

3.

Kab. Sleman

-

CC

B

4.

Kab. Batul

-

C

C

5.

Kab. Kulonprogo

C

C

C

6.

Kab. Gunung Kidul

CC

CC

CC

Sumber : website Kemenpan & RB dan Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

A.11

Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Dalam mendorong peningkatan kualitas AKIP Pemda, pada semester I tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan penyusunan LAKIP tahun 2012 di Pemkab. Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Selain itu dilakukan reviu atas LAKIP tahun 2012 Pemkot. Yogyakarta. Beberapa kendala dalam penyusunan LAKIP yang telah dibantu penyelesaiannya antara lain adanya pemahaman yang keliru mengenai konsep penilaian dalam evaluasi LAKIP bahwa evaluasi LAKIP terbatas pada penilaian kualitas pelaporannya saja padahal mencakup evaluasi Sistem AKIP secara keseluruhan, terdapat kriteria dalam evaluasi LAKIP yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pedoman Penyusunan LAKIP Permenpan 29 tahun 2010, capaian kinerja agar dilakukan pembandingan minimal mencakup target dan realisasi, ralisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, realisasi sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal-hal yang perlu peningkatan dalam penyusunan LAKIP di masa mendatang antara lain masih terdapat sasaran yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, rumusan indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi indikator yang baik, IKU belum mengacu pada Permen PAN Nomor PER/20M.PAN/11/2008, IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja, penetapan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengarahkan dan menilai keberhasilan unit kerja, belum tersedia sistem/mekanisme pengumpulan data kinerja, dan LAKIP belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.


15

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] B. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD berdasarkan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas serta mendorong profesionalitas dan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Konsolidasi Bendahara Umum Negara (BUN), kegiatan BUN meliputi pengelolaan : 1) kas; 2) utang dan hibah; 3) investasi pemerintah; 4) penerusan pinjaman; 5) transfer ke daerah; 6) belanja subsidi dan belanja lain-lain; 7) transaksi khusus; 8) badan lainnya oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara dilaksanakan berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (2) huruf b PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan meliputi audit, evaluasi, monitoring, pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. Sedangkan pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah dilakukan atas dasar permintaan dari pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah serta pejabat lain yang berwenang. Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah terhadap Pemda dan satuan-satuan kerja K/L di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kegiatan optimalisasi penerimaan negara, penghematan pengeluaran/belanja negara/daerah, pendampingan pengelolaan aset, dan pendampingan pengadaan barang dan jasa. Perkembangan kegiatan tersebut tampak pada Tabel 2.9 di bawah ini. Tabel 2.9 Perkembangan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011, 2012, dan 2013 Output No Kegiatan 1

2011

2012

2013*)

Audit operasional Pengelolaan PNBP Penghematan pengeluaran keuangan Negara/Daerah

6 laporan

2 laporan

- laporan

-

Audit keuangan

36 laporan

36 laporan

18 laporan

-

Audit operasional/kinerja

145 laporan

34 laporan

3 laporan

Optimalisasi Penerimaan Negara -

2

| Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset

16

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] 3

Pendampingan pengelolaan aset (inventarisasi BMN/BMD) Jumlah *) Semester I 2013

13 laporan

5 laporan

1 laporan

200 laporan

77 laporan

22 laporan

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut : B.1 Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara Penghematan pengeluaran negara/daerah dihasilkan dari koreksi atas belanja negara/daerah, antara lain dari hasil kegiatan audit keuangan dan audit kinerja atas proyek-proyek berbantuan luar negeri (PHLN) serta audit kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada tahun 2012 dihasilkan temuan hasil audit yang merugikan kerugian keuangan negara dan kewajiban penyetoran kepada negara sebanyak 28 kejadian dengan nilai Rp321.690.455,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.10 di bawah ini. Tabel 2.10 Hasil Audit Keuangan/Kinerja/Operasional Tahun 2013 Uraian Audit Keuangan

Kejadian 27

Keterangan

Nilai (Rp) 321.690.455,00

Audit

keuangan

proyek-proyek

berbantuan luar negeri dan hibah (PHLN) Audit Kinerja

1

0,00

Audit kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2012

Jumlah

28

321.690.455,00


Audit keuangan dilakukan terhadap 18 proyek berbantuan luar negari dan hibah (PHLN) di wilayah DIY berupa Basic Education Capacity (BEC) sebanyak dua kegiatan, Community Based Settlement Rahabilition & Reconstruction Project (CSRRP) sebanyak satu kegiatan, Dam Operational Improvement Project and Safety Project (DOISP) sebanyak satu kegiatan, Health Profesional Educational Quality (HPEQ) sebanyak tiga kegiatan, Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) sebanyak dua kegiatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sebanyak lima kegiatan, Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) sebanyak satu kegiatan, dan Water Resources Irigation Sector Management Project (WISMP) sebanyak tiga kegiatan. B.2 Pengelolaan Aset Negara (BMN/BMD) Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan aset negara/daerah diantaranya melalui pendampingan pengelolaan aset berupa inventarisasi dan penilaian atas


17

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Barang Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah. Dalam semester I tahun 2013, kegiatan yang telah dilakukan berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemkot Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BMD dan telah diselesaikan antara lain : masih kurangnya pemahaman para pengguna tentang pentingnya pengelola BMD; belum berjalannya mekanisme rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan Dinas terkait; perbedaan pemahaman mengenai status barang yang diperoleh dari pihak ketiga bagaimana perlakuan pengelolaannya; barang inventaris yang sudah tidak diketahui keberadaannya; serta barang yang tidak diketahui sumber perolehan, tahun perolehan dan nilainya.


18

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] C. AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani, dan hal ini terkait dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga subyeknya (pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat) maupun keseimbangan antara tiga kepentingan (politik, sosial, dan ekonomi). Kepemerintahan yang baik dan bersih juga mensyaratkan adanya pengaturan kelembagaan serta kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. C.1.

Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari beberapa indikator hasil survei oleh lembaga independen. Menurut indeks persepsi korupsi (IPK) yang direlease oleh Transparency International Indonesia tahun 2008, Kota Yogyakarta menduduki peringkat 1 dengan perolehan skor sebesar 6.43. Pada tahun 2010 meskipun mengalami penurunan dan menduduki peringkat 4, dengan perolehan skor sebesar 5,81 pemerintah Kota Yogyakarta telah membuktikan komitmennya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas penyelamatan keuangan negara/daerah dan perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Demikian juga menurut hasil survei integritas pelayanan publik tahun 2010 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan direlease tahun 2011, meskipun perolehan nilai integritas masih dibawah nilai standar minimal yang ditetapkan oleh KPK yaitu 6, Kota Yogyakarta menduduki peringkat tiga nasional dengan nilai integritas 5,89. Jika menilik perolehan skor yang telah dicapai baik skor IPK maupun nilai integritas (berkisar di angka 5,81 s.d. 6,43), kota Yogyakarta tergolong menduduki peringkat atas. Capaian tersebut merupakan cerminan dari adanya komitmen yang kuat para pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Komitmen tersebut dipertegas dengan telah dicanangkannya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 ini. Capaian tersebut hendaknya juga harus menjadi pemacu semangat bagi Pemda lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

| Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

19

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] C.2. Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif/edukatif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi kesisteman. Upaya preventif/edukatif berupa pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi, penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dan Fraud Control Plan (FCP) serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Adapun solusi kesisteman dilakukan melalui pendampingan Sistem Akuntansi PDAM, penerapan BLUD dan assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN/D, pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kapasitas APIP. C.2.1 Pencegahan KKN Melalui Upaya Preventif Edukatif Selama semester I tahun 2013, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi preventif/edukatif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi pelaksanaan penguatan SPIP, Sosialisasi Anti Korupsi, sosialisasi, pemetaan, bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan FCP, serta sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 2.11 berikut ini. Tabel 2.11 Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No

Kegiatan

1.

Penguatan SPIP pada K/L dan Pemda -

Sosialisasi/Workshop

-

Pendampingan/Bimtek

-

Diagnostic Assessment

Pemda

Satker K/L

Total

3

4

7

3

1

4

1

-

1

2.

Sosialisasi Program Anti Korupsi

2

-

2

3.

Pendampingan Pengembangan Sistem Pencegahan KKN berupa Fraud Control Plan

3

-

3

4.

Pelayanan konsultasi pengadaan barang dan jasa

1

-

1



20

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] C.2.1.1 Penguatan SPIP pada Pemda dan K/L Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara sistematis dan by design. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa suatu instansi pemerintah telah membekali dirinya dengan sistem yang memberikan peringatan dini terhadap terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP melaksanakan amanah sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan pembinaan dalam Tahun 2013 merupakan kelanjutan dari tahapan implementasi SPIP dan monitoring perbaikan atas kelemahan SPIP. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sosialisasi, workshop, diklat, bimbingan dan konsultasi, diagnostic assessment, pendampingan serta monitoring penerapan SPIP. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta dan K/L. Bimbingan dan konsultasi diarahkan pada pemetaan (Diagnostic Assessment) kondisi dan pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern. Dari bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi permasalahan penerapan SPIP dan area perbaikan (area of improvement) pada keenam pemerintah daerah. Bimbingan dan konsultasi tersebut telah berhasil mendorong pemerintah daerah menyiapkan rencana aksi penerapan SPIP sesuai dengan tahapan dan kebutuhan. Selain itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan pemantauan atas perbaikan SPIP terutama sebagai tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pada empat Pemerintah Daerah. Perkembangan penyelenggaraan SPIP oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.12 di bawah ini.


21

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Tabel 2.12 Perkembangan Penyelenggaraan SPIP pada Pemda Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2013 No

Uraian Tahapan Penyelenggaraan SPIP

A.

Tahap Persiapan

1.

3.

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang implementasi SPIP Pembentukan Satgas Penyelengaraan SPIP Penyusunan Juklak SPIP

4.

Pemahaman (knowing) tentang SPIP

2.

2012

2013

6

100%

6

100%

6

100%

6

100%

2

33,33%

2

33,33%

4.1

Sosialisasi, Desiminasi, Bimtek

6

100%

6

100%

4.2

Diklat

6

100%

6

100%

5.

Pemetaan (Diagnostic Assessment)

4

66,67%

4

66,67%

B.

Tahap Pelaksanaan

1.

Pembangunan Infrastruktur (norming)

1.1

Penyusunan KSOP

-

-

2

33,33%

1.2

Perbaikan terbatas kelemahan SPIP sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK

4

80%

-

-

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Sebagai wujud komitmen pimpinan daerah dalam menyelenggarakan SPIP, seluruh pemerintah daerah di wiayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang implementasi SPIP dan penetapan satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah masing-masing, sebagaimana terlihat pada tabel 2.13. Tabel 2.13 Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Penyelenggaraan SPIP dan Satgas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta No

Pemerintah Daerah

Nomor Perda Penyelenggaraan SPIP

1.

Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2010

2.

Kota Yogyakarta

3.

Kabupaten Sleman

4.

Kabupaten Bantul

Peraturan Walikota No 61 Tahun 2010 Peraturan Bupati No 35 Tahun 2010 Peraturan Bupati No 10 Tahun 2011

5.

Kabupaten Kulon Progo

6.

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Bupati No 16 Tahun 2010 Peraturan Bupati No 6 Tahun 2011

Nomor SK Satgas Penyelenggaraan SPIP SK Gubernur No 214/KEP/2011 Tgl 5 September 2011 SK Walkota No – tgl 8 Oktober 2010 SK Bupati No 310/Kep.KDH/A/2011 SK Bupati No 13 Tahun 2013 menggantikan SK Bupati No 53 Tahun 2012 SK Bupati No 77 tahun 2010 SK Bupati No 145/KPTS/2013 tgl 24 Februari 2013 menggantikan SK Bupati No 134/KPTS/2012 Tahun 2012



22

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Pada dua pemerintah daerah yaitu Kabupaten Bantul dan Gunungkidul, penetapan Perkada tentang penyelenggaraan SPIP diikuti dengan penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP. Dalam upaya mempercepat penyelenggaraan SPIP, seluruh pemerintah daerah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah. Selain Kota Yogyakarta yang membentuk Satgas pada tahun 2010, pembentukan Satgas pada umumnya telah dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, sedangkan Kabupten Gunungkidul pada tahun 2012. Pembentukan Satgas pada tingkat SKPD dan OPD ditetapkan dengan keputusan masing-masing kepala SKPD/OPD. Pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, seluruh Kepala SKPD/OPD sudah membentuk Satgas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat SKPD/OPD. Pemberian pemahaman tentang SPIP bagi para pegawai di lingkungan pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, desiminasi, bimbingan teknis, dan diklat SPIP. Seluruh pemerintah daerah telah melaksanakan sosialisasi SPIP secara mandiri dengan narasumber dari Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh pemerintah daerah juga mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat SPIP yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Para pegawai yang telah mengikuti diklat diperankan secara maksimal menjadi anggota Satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing. Pemetaan SPIP dilakukan melalui kegiatan penilaian risiko yang menghasilkan peta risiko dan area of improvement (AOI) untuk diperbaiki. Pada Pemda Daerah Istimewa, sebanyak 18 SKPD atau 52,94% telah melaksanakan penilaian risiko. Pada Pemerintah Kota Yogyakarta masing-masing SKPD sedang melaksanakan penilaian risiko dengan pendampingan dari Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada Kabupaten Sleman kegiatan penilaian risiko dilakukan pada seluruh (48) SKPD dengan mengidentifikasi risiko pada 445 kegiatan, sedangkan pada Pemda lainnya pemetaan baru dilakukan pada masing-masing 5 (lima) SKPD yang disample. Infrastruktur berupa kebijakan dan Standard Operating Procesures (SOP) dibangun dengan mempertimbangkan hasil pemetaan SPIP yang telah dilakukan. Dua pemerintah daerah telah membangun infrastruktur berupa SOP. Pada Kabupaten Sleman seluruh OPD (48 OPD) telah membangun infrastruktur, lima OPD diantaranya telah melakukan internalisasi berupa sosialiasi SOP di masing-masing OPD. Seluruh SKPD pada pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun infrastruktur berupa SOP. Penyusunan SOP pemerintah Kota Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 sebagaiman telah diubah menjadi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP.


23

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Apabila dilihat pada sisi Satker Kementerian/Lembaga (K/L), perkembangan penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.14 di bawah ini. Tabel 2.14 Perkembangan Penyelenggaraan SPIP pada Satker K/L Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun 2013 No

Uraian Tahapan Penyelenggaraan SPIP

A.

Tahap Persiapan

1.

Pembentukan Satgas Penyelengaraan SPIP

2.

Pemahaman (knowing) tentang SPIP :

Pemda

9

23,68%

2.1

Sosialisasi, Desiminasi, Bimtek

12

31,58%

2.2

Diklat

30

78,95%

3.

Penilaian Risiko

2

5,26%

4.

Pemetaan (Diagnostic Assessment)

3

7,89

B.

Tahap Pelaksanaan

1.

Pembangunan Infrastruktur (norming)

-

-

2.

Monitoring

-

-


C.2.1.2 Sosialisasi Program Anti Korupsi Sosialisasi program anti korupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan KKN dilaksanakan dalam rangka upaya edukasi kepada masyarakat berdasarkan pemikiran bahwa kejadian tindak pidana korupsi dapat dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat, dicegah, dan diketahui oleh masyarakat di sekitar pelaku korupsi. Kegiatan Sospak bertujuan untuk menciptakan public awareness yaitu masyarakat yang mempunyai budaya malu untuk melakukan korupsi dan masyarakat yang proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kegiatan Sospak dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Sleman dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. C.2.1.3 Pendampingan Pengembangan Fraud Control Plan (FCP) Fraud Control Plan (FCP) merupakan metode pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur dan terukur oleh suatu organisasi untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugian keuangan negara. Untuk mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta aktif berperan dengan kegiatan pendampingan


24

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] pengembangan FCP pada instansi pemerintah untuk memberikan jaminan memadai terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. C.2.1.4 Pelayanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD menjadi area yang cukup mengandung risiko terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal kegiatan tersebut menyedot porsi yang cukup signifikan dalam anggaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada unit kerja instansi pemerintah. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pendampingan dalam proses pengadaan pada satu unit kerja dan pendampingan dalam penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pendampingan dilakukan pada proses pengadaan pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Sleman dan penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa pada PD BPR Bank Sleman. C.2.2 Pemberantasan KKN Melalui Upaya Represif Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa D. I. Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi represif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi audit investigatif yang berindikasi TPK, audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Audit Investigatif atas Permintaan Instansi Lain sebagaimana tampak pada Tabel 2.15 di bawah ini. Tabel 2.15 Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi Represif terhadap KKN Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No

Kegiatan

1.

Audit Investigasi

2.

Bantuan Perhitungan Keuangan Negara

3.

Pemberian Keterangan Ahli

Kerugian

Pemda/

Satker

BUMD

K/L

1

-

1

3

-

3

16

3

19

Total


Hasil kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara menemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.393.079.548,00.


25

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Kegiatan pemberian keterangan ahli atas kasus berindikasi tindak pidana korupsi di persidangan dilakukan sebanyak sembilan belas kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp.17.436.392.381,00 dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel 2.16. Tabel 2.16 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No

Instansi

Jumlah Kasus

Nilai (Rp)

1.

Kejaksaan

17

17.165.576.108,00

2.

Kepolisian

2

270.816.273,00

3.

KPK

0

0

4.

Pengadilan Negeri

0

0

Jumlah 19 17.436.392.381,00 Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

C.2.3. Pencegahan KKN Melalui Strategi Solusi Kesisteman Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penerapan strategi solusi kesisteman meliputi sosialisasi/pendampingan/asistensi GCG, assessment/evaluasi penerapan GCG, asistensi penerapan SIA PDAM, Evaluasi/audit Kinerja BUMD, pendampingan penyusunan Rencana Strategi Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran/RKAP, dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD. Tabel 2.17 berikut adalah rangkuman hasil kegiatan dimaksud. Tabel 2.17 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tatakelola BUMD Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No

Kegiatan

Frekuensi (kali)

1.

Assessment/evaluasi penerapan GCG

2

2.

Asistensi penerapan SIA PDAM

1

3.

Evaluasi/audit kinerja BUMD

3

4.

Pendampingan penyusunan Rencana Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran/RKAP

5.

Pendampingan penyusunan laporan keuangan BLUD

Strategis

2 2

Jumlah 10 Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

C.2.3.1 Asistensi/evaluasi/assessment Penerapan GCG Untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, BUMN/D harus menerapkan | Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

26

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/korporasi yang baik atau good corporate governance (GCG). Secara sederhana, GCG dapat didefinisikan sebagai komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. GCG diterapkan pada semua organ dalam perusahaan baik organ utama maupun organ pendukung. Pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan sosialisasi GCG pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul dan assessment GCG pada PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan gambaran umum GCG yang meliputi dasar-dasar corporate governance, governance pada organ utama, implementasi GCG pada manajemen korporasi, organ pendukung dalam penerapan GCG, dan pengelolaan hubungan dengan stakeholders lainnya dalam penerapan GCG. Sedangkan kegiatan assessment/evaluasi GCG dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap penerapan GCG berdasarkan indikator dan parameter serta metodologi tertentu. Hasil assessment memberikan simpulan area-area yang perlu ditingkatkan (areas of improvement). C.2.3.2 Asistensi Penerapan SIA PDAM Sistem Informasi Akuntansi PDAM (SIA PDAM) adalah sebuah sistem akuntansi berbasi teknologi informasi yang terintegrasi meliputi billing system, pencatatan piutang, persediaan, aktiva tetap, dan akuntansi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini dikembangkan dalam rangka pembenahan sistem yang telah ada untuk menunjang terselenggaranya manajemen modern pada PDAM. Penerapan SIA PDAM akan menghasilkan output berupa laporan atas seluruh transaksi keuangan perusahaan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu neraca, laporan rugi laba dan arus kas. SIA PDAM juga meliputi sistem informasi aktiva tetap, persediaan, dan billing system yang terintegrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi yang memberikan kemudahan dalam pencatatan, pengolahan transaksi dan menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu serta menghasilkan laporan pendukung berupa rincian persediaan dan aktiva tetap. Dari lima PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya satu PDAM yang belum mengimplementasikan SIA PDAM yaitu PDAM Kabupaten Bantul. Pada semester I tahun 2013 dilakukan monitoring implementasi SIA PDAM pada PDAM Kabupaten Kulonprogo. Ruang lingkup pendampingan lebih pada sub system inventory yang sudah berlangsung selama 3 tahun. Dari monitoring tersebut telah berhasil menemukan solusi atas beberapa permasalahan terkait perbaikan atas saldo persediaan, penambahan barang, saldo awal dan akhir persediaan, perbaikan dan validasi database, dan perbaikan nomenklatur Akun.


27

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] C.2.3.3 Evaluasi/audit Kinerja BUMD Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit kinerja pada lima PDAM di wilayah Daerah Istimewa tahun 2012. Hasil audit kinerja memberikan penilaian terkait pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), hal-hal teknis menyangkut kinerja masing-masing PDAM, serta penilaian tingkat kesehatan menurut BPPSPAM. Ditinjau dari segi pencapaian target MDGs, belum ada PDAM yang telah memenuhi pencapaian target MDGs sebesar 68,87%. Namun demikian, kelima PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki potensi peningkatan cakupan layanan. Dari segi pencapaian opini atas laporan keuangan, kelima PDAM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh auditor independen yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan dari segi capaian kinerja tahun 2012, tiga PDAM memperoleh predikat BAIK dengan nilai >60 yaitu PDAM Kabupaten Bantul, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, dan PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulonprogo. Dua PDAM lainnya memperoleh predikat CUKUP dengan nilai <60 yaitu PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul dan PDAM Sleman. Apabila ditinjau dari sisi tingkat kesehatan perusahaan, empat PDAM memperoleh kategori SEHAT yaitu PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulonprogo, PDAM Sleman, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, dan PDAM Kabupaten Bantul. Satu PDAM memperoleh kategori KURANG SEHAT yaitu PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul. C.2.3.4 Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran/RKAP Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan, BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkiraan akan diterima. Dalam semester I tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif melakukan pendampingan dalam penyusunan RBA pada PPKBLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo dan penyusunan RKAP, AD/ART, dan posisi neracaa awal pada PD Jogjautama Vishesa. C.2.3.5 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dengan tetap berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 26 ayat | Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

28

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] 2, BLU mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam semester I tahun 2013 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BLUD pada RSJ Grasia DIY dan tujuh Puskesmas BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. C.2.4. Peningkatan Kapasitas APIP Peningkatan kapasitas APIP menjadi fokus perhatian Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat perannya yang signifkan dalam mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, BPKP berperan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan PFA. Tabel 2.18 di bawah ini menyajikan figur peran BPKP dalam peningkatan kapasitas APIP di lingkungan Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tabel 2.18 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 No

Kegiatan

Pemda

1.

Pendidikan dan Pelatihan/Workshop

3

2.

Pembinaan JFA

2

3.

Sosialisasi tata kelola APIP

2

Jumlah

7


C.2.5. Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerja sama dengan KPK dengan membentuk Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi. Ruang lingkup koordinasi pada tahun 2013 meliputi : 1. Verifikasi hasil Korsup Pencegahan tahun 2012 atas perencanaan dan penganggaran pada APBD, pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Kantor Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta. 2. Evaluasi atas APBD Perubahan Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengamatan atas National Interest bidang ketahanan pangan dan bidang pendapatan yang meliputi pengamatan atas perencanaan dan penganggaran


29

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] APBD, pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik tahun 2013 pada SKPD Pemerintah Daerah Istimewa yang menangani bidang ketahanan pangan dan pendapatan. Berdasarkan hasil verifikasi atas permasalahan hasil pengamatan tahun 2012 telah diidentifikasi beberapa hal yang menjadi penyebab kelemahan sistem pengendalian intern yang mengakibatkan permasalahan tersebut timbul serta melakukan identifikasi risiko atas tujuan kegiatan dan tujuan organisasi.


30

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] D. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program-program strategis, baik yang tercantum dalam prioritas nasional, prioritas bidang, prioritas kewilayahan, dan prioritas Pemda. Pengawasan terhadap program strategis dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dengan menitikberatkan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifa pelaksanaan program/kegiatan, audit pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Hasil pengawasan terhadap program strategis diuraikan di bawah ini. D.1 Pengawasan Kinerja Program Lintas Sektoral Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Pengawasan dilakukan untuk menilai keberhasilan penanggungjawab program dalam melaksanakan atau menyelenggarakan program, serta memberikan saran perbaikan jika dijumpai kelemahan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketepatan penyusunan dan penyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan program. Dalam tahun 2013, pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan audit atas PPIP pada Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Daerah Istimewa Yogyakarta, Satker Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Satker PPIP Kabupaten Gunung Kidul. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan. Hasil pelaksanaan audit PPIP di tahun 2013 untuk tahun anggaran 2012, capaian kinerja pelaksanaan PPIP pada Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori kurang berhasil, Satker Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori sangat berhasil, sedangkan Satker PPIP Kabupaten Gunung Kidul masuk dalam kategori cukup berhasil. Hambatan pencapaian kinerja terletak pada kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi maupun pemantauan pengendalian intern. Permasalahan program infrastruktur perdesaan yang kurang berhasil antara lain berupa proses pengadaan yang belum sesuai dengan pedoman, kurangnya peran

| Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

31

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] serta masyarakat dalam pengelolaan IP, dan penyelesaian pembangunan IP melampaui jadwal yang ditetapkan. Untuk mengeliminir permasalahan-permasalahan yang muncul pada program infrastruktur perdesaan diperlukan penguatan pada sistem pengendalian intern secara komprehensif. D.2 Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional (UKP-PPP) Kegiatan monitoring terhadap Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2013 dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan bahwa kondisi fisik suatu kegiatan, yang berkaitan dengan rencana aksi sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 2011 telah dilaksanakan dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga selaku Penanggungjawab Program. Ruang lingkup monitoring meliputi 12 rencana aksi Kementerian/Lembaga yang tersebar pada satker/SKPD Pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan oleh UKP-PPP. Secara umum kegiatan telah berjalan sesuai rencana, namun di beberapa titik lokasi masih dijumpai beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu : 1. Pada obyek pemberian eKTP, terdapat deviasi penerbitan eKTP sebanyak 1.169.411 keping atau 23,39% dari target sebanyak 4.998.579 keping. 2. Pada obyek pengendalian penyakit menular langsung, terdapat deviasi pasien yang mendapatkan anti retroviral treatment sebanyak 97 pasien atau 12,85% dari jumlah kunjungan pasien sebanyak 755 pasien. 3. Pada obyek penyediaan rumah murah, terdapat deviasi sebanyak 3.719 unit yang belum difasilitasi dan distimulasi atau 38,94% dari target sebanyak 9.550 unit. 4. Pada obyek peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, terdapat deviasi sebanyak 40 guru yang belum menerima tunjangan khusus atau 12,23% dari target sebanyak 327 guru. D.3 Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sosial Kegiatan monitoring dan evaluasi Program Bantuan Sosial dilaksanakan untuk mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan sosial, memastikan kesesuaian pengelolaan bantuan sosial dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mendorong terlaksananya akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial, dan memberikan saran perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan atas pengelolaan Bantuan Sosial pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disalurkan melalui Dinas


32

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] Pendidikan Kabupaten Kulonprogo dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Secara umum tidak dijumpai hambatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial oleh seluruh Dinas. Namun dalam tata kelola penyaluran masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dilihat dari segi kriteria penerima bantuan, penggunaan bantuan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, akuntabilitas keuangan, serta hasil dan pemanfaatan bantuan. D.4 Mediasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Kegiatan mediasi dilakukan atas permasalahan pada pelaksanaan pembangunan fly over Jombor Yogyakarta tahun 2013 yang melibatkan pihak Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Permasalahan yang menjadi hambatan adalah pada ruang manfaat jalan di area pembangunan fly over terdapat utilitas milik PT PLN yang harus diamankan dan direposisi karena berpengaruh terhadap pelaksaan pembangunan secara keseluruhan, namun kedua belah pihak tidak menyediakan anggaran untuk pengamanan dan relokasi tersebut. Atas permasalahan tersebut telah diberikan saran dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengan dan DIY akan melaksanakan dan membiayai seluruh kewajiban pengamanan dan reposisi utilitas milik PT PLN yang berada di area pembangunan fly over Jombor Yogyakarta dan kedua belah belah pihak akan melakukan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan pembangunan fly over Jombor Yogyakarta. Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas keuangan negara yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut : a. Mendorong Kepala Daerah yang laporan keuangannya belum memperoleh opini WTP untuk menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. b. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah sampai tingkat SKPD dan unit kerja instansi vertikal. c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan Pemda. d. Meningkatkan kapasitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kompetensi auditor dan leveling kapasitas Inspektorat menjadi minimal level 2. e. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi termasuk pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. f. Penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada unit kerja/SKPD dan BUMD yang memiliki risiko korupsi tinggi. g. Terkait target MDGS sebesar 68,87%, agar ditetapkan pembagian target tersebut kepada instansi terkait secara lebih jelas dalam perencanaan jangka menengah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta kebijakan


33

[LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013] pemetaan wilayah layanan guna pengembangan layanan PDAM dan proyekproyek peningkatan sarana air minum/bersih.


34

Lampiran 1

KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTABILITAS LK PEMDA TAHUN 2013 Kegiatan

No

A. Penguatan SPIP - Sosialisasi/Workshop SPIP

- Pendampingan/Bimtek Implementasi SPIP - Monitoring Perbaikan Penerapan SPIP - Persiapan Diagnostic Assessment SPIP B. Pendampingan Penyusunan/Riviu LK - Pendampingan Penyusunan LK Pemda - Reviu LK Pemda - Pendampingan Implementasi SIMDA C. Pendampingan Penataan BMD - Asistensi pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMDA BMD - Inventarisasi BMD - Pendampingan inventarisasi dan verifikasi BMN D. Pendampingan LAKIP - Narasumber Sosialisasi Penyusunan LAKIP E. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan - Narasumber Pelatihan Pengelolaan

Jumlah Kegiatan

Jumlah Pemda

11

4

4

3

5

5

2

2

5

3

3

3

7

2

4

2

1 1

1 1

3

3

Pemkab Bantul, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta

2

1

Pemprov DIY

Keuangan Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Pemerintah Daerah Pemprov DIY, Pemkab Gunungkidul, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta

Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul, Pemkot Yogyakarta Pemkab Kulon Progo, Pemkab Sleman, Provinsi DIY Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo Pemkab Gunungkidul BLK Dinaskesos Kab. Sleman

Lampiran 2

KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTABILITAS LK SATKER L/K SEMESTER I TAHUN 2012 Jumlah Kegiatan

Jumlah Satker

24

24

P4TK Yogyakarta, Perwakilan BKKBN DIY, BB PBPTH Yogyakarta, ISI Yogyakarta, Kanwil BPS DIY, PTUN Yogyakarta, BB Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, KR I BKN Yogyakarta, UNY, UIN Sunan Kalijaga, LPMP Yogyakarta, Kanwil BPN DIY, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, PTA Yogyakarta, BBWS Serayu Opak, KPU DIY, Kanwil Ditjen Pajak DIY, STPN, UGM, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Kanwil Kemenag DIY, BB Veteriner Yokyakarta, BB Kerajinan Batik Yogyakarta, BPOM Yogyakarta

1

1

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

1

1

1

1

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta

B. Pendampingan Penyusunan/Riviu LK - Pendampingan Penyusunan 22 LK Satker K/L

19

No

Kegiatan

A. Penguatan SPIP - Monitoring Penerapan SPIP

- Pendampingan Implementasi SPIP - Narasumber dalam Diklat SPIP - Narasumber Sosialisasi SPIP

Nama Satker K/L

STPN Yogyakarta, Kemenperta Prov. DIY, Kemenakertrans Prov. DIY, Kejati DIY, Kementerian PU di DIY, KPU Prov. DIY, BPS Prov. DIY, Kanwil Kemenhuk dan HAM Prov. DIY, Dinas Pariwisata Prov. DIY, Polda DIY, Kementerian Sosial di DIY, Kementerian Kehutanan di DIY, Kanwil Kemenag Prov. DIY, Perwakilan BKKBN Prov. DIY Polda DIY, Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN (05) Mahkamah Agung RI di Wilayah DIY, Ditjen Badan Peradilan Umum (03) Mahkamah Agung RI di Wilayah DIY, Ditjen Peradilan Agama (04) Mahkamah Agung RI di Wilayah DIY, Sekretariat Jenderal (01) Mahkamah Agung RI di Wilayah DIY,

- Pendampingan Reviu LK Satker K/L

0

0

-

C. Pendampingan Penataan BMD - Pendampingan inventarisasi dan verifikasi BMN

D. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan - Narasumber Pelatihan

1

1

Inventarisasi atas BMN yang Bersumber dari APBN Dir. Bina LEMSARLATKER Dirjen BL Kemenakertrans pada Dinsosnakertrans Kab. Kulon Progo Tahun 2006-2011

0

0

-

Pengelolaan Keuangan Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Lampiran 3

DATA OPINI AUDIT PERWAKILAN BPKP PROV DIY DAN EKSTERNAL AUDITOR No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Nama BUMD PDAM Tirta Marta PDAM Kab Bantul PDAM Kab Sleman PDAM Kab Kulon Progo PDAM Kab Gunung Kidul BPD DIY PD BPR Bank Jogja PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Bantul PD BPR Bank Wates PD BPR Bank Wonosari PD Tarumartani PT Anindya Mitra Internasional PT Selo Adikarto Kulon Progo PD Aneka Usaha Kulon Progo

2008 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP TW WTP 0


Opini 2009 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP TW TMP WTP

2010 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 0 0 WTP

Lampiran 4

HASIL AUDIT ESKALASI HARGA DAN AUDIT KLAIM TAHUN 2012 No Judul Audit 1 Audit Eskalasi Harga atas Kontrak Pekerjaan ICB Paket No 3 Construction of Sabo Dam Training Dykes in Mt.Merapi Area pada Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak 2 Audit Klaim atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung dan Jembatan Bailley Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Lahar Dingin Gunung Merapi Paket XI Tahun 2011 di Wilayah Kabupaten Sleman 3 4

Audit Klaim atas Pekerjaan Perbaikan Darurat Bencana Erupsi Merapi Lanjutan 4 paket 1 Audit Klaim atas Pekerjaan Perbaikan Darurat Bencana Erupsi Merapi Lanjutan 4 paket 3 Jumlah


Koreksi (Rp) 1.175.126.845,00

513.718.000,00

84.926.110,74 338.989.000,00 2.112.759.955,74

Lampiran 5

HASIL AUDIT KEUANGAN/KINERJA/OPERASIONAL TAHUN 2012 No A 1 2 3 4 5 6

Uraian

Kejadian

Nilai (Rp)

Audit Keuangan Pemda DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Sub Jumlah

1 10 12 21 5 7 56

65.600.000,00 27.734.800,00 138.666.724,00 700.858.975,00 22.263.750,00 108.655.195,00 1.063.779.444,00

B 1 2 3 4 5 6

Audit Operasional Pemda DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Sub Jumlah

23 10 4 10 0 4 51

63.331.053,00 60.304.500,00 40.457.500,00 20.117.612,75 45.283.000,00 229.493.665,75

C 1 2 3 4 5 6

Audit Kinerja Pemda DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kab. Sleman Kab. Gunungkidul Kab. Kulon Progo Sub Jumlah Jumlah

1 3 5 0 5 0 14 155

185.000,00 10.103.640,00 454.500,00 39.660.000,00 50.403.140,00 1.343.676.249,75


Lampiran 6

KEGIATAN PENERAPAN STRATEGI PREVENTIF TERHADAP KKN TAHUN 2012

No

Kegiatan

A. Penguatan SPIP - Sosialisasi/Workshop SPIP

Jumlah Kegiatan

Pemerintah Daerah Jumlah Nama Pemda Pemda

Satuan Kerja Jumlah Kegiatan

Jumlah Satker

Nama Satker

11

4

Pemprov DIY, Pemkab Gunungkidul, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul

24

24

P4TK Yogyakarta, Perwakilan BKKBN DIY, BB PBPTH Yogyakarta, ISI Yogyakarta, Kanwil BPS DIY, PTUN Yogyakarta, BB Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, KR I BKN Yogyakarta, UNY, UIN Sunan Kalijaga, LPMP Yogyakarta, Kanwil BPN DIY, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, PTA Yogyakarta, BBWS Serayu Opak, KPU DIY, Kanwil Ditjen Pajak DIY, STPN, UGM, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Kanwil Kemenag DIY, BB Veteriner Yokyakarta, BB Kerajinan Batik Yogyakarta, BPOM Yogyakarta

1

1

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

1

1

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta

- Pendampingan/Bimtek Implementasi SPIP - Monitoring Perbaikan Penerapan SPIP

4

3

5

5

Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul

- Persiapan Diagnostic Assessment SPIP

2

2

Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta

1

1

Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta

B. Sosialisasi Program Anti Korupsi

-

-

-

3

3

C. Fraud Control Plan

4

4

Pemkot Yogyakarta, PDAM Kab. Gunungkidul, PDAM Kab. Sleman, PDAM Kab. Kulon Progo

2

2

Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul, Mahasiswa dari Universitas di DIY, Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo (pelajar) Kantor Pertanahan Kab. Sleman, Dinas Perindagkop Kab. Sleman

D. Pembangunan ZI menuju WBK

2

2

-

-

-

E.

5

5

Pemkab. Sleman, Pemkab Gunungkidul Pempov DIY, Pemkab. Kulon Progo, Pemkot Yogyakarta, Inspektorat Kab. Gunungkidul, Inspektorat Kota Yogyakarta

5

5

RSUD Sleman, Dispora Kab. Sleman, RSUP Sardjito, Dinas Diknas Kab. KulonProgo, UNY

Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa


Lampiran 7

HASIL AUDIT INVESTIGASI BERINDIKASI TPK TAHUN 2012 No Judul Audit 1 Audit Investigatif atas Perkara Dugaan TPK dalam Penyaluran Dana Bantuan Rehab dan Rekon Pasca Gempa Bumi di Desa Terong Kec Dlingo Kab Bantul TA 2007 2 Audit Investigatif pada Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta 3 Audit Investigatif atas Dugaan penyimpangan Penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2006-2010 pada Unit pengelola Kegiatan (UPK) Kec Minggir Kabupaten Sleman 4 Audit Investigatif atas Pengadaan Tanah untuk TPA di Desa Banyuroto Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo TA 2006 5 Audit Investigatif atas Dugaan TPK dana Bantuan PKBM dan KF Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo TA 2007 s.d 2011 6

Audit Investigatif atas Perkara Dugaan TPK APBDes TA 2008 s/d 2010 Desa Wunung Kec Wonosari Kabupaten Gunungkidul Jumlah


Nilai (Rp) 1.155.000.000,00

-

119.433.400,00

264.993.600,00

102.008.500,00

189.970.763,00

1.831.406.263,00

Lampiran 8

HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TAHUN 2012 No Judul Audit 1 PKKN atas Pembayaran Honorarium Harian Lepas pada Pembangunan Talud dan Pembersihan Jalan Pasca Erupsi Merapi di Dusun Suruh Argo Mulyo Cangringan Sleman TA 2010 2 PKKN atas Dugaan Penyimpangan Dana APBS SMAN 1 Gamping Kabupaten Sleman Tahun 2009 3 PKKN atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dana Penguatan Modal Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Tahun 2005 atas nama Kelompok Tani Guyub Rukun 4 PKKN atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dana Penguatan Modal Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Tahun 2005 atas nama Kelompok Nurul Amin Putri 5 PKKN atas Perkara Dugaan TPK Kasus Penyalahgunaan Uang Kas Desa Guwosari Kec Pajangan Kabupaten Bantul 6 PKKN atas Pelaksanaan Perluasan TPA Sampah di Dukuh Wukirsari Desa Baleharjo Kec Wonosari Kab Gunungkkidul TA 2010 7 PKKN atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah untuk TPA di Desa Banyuroto Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo TA 2006 Jumlah Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

Nilai (Rp) 50.245.000,00

57.298.475,00 45.000.000,00

100.000.000,00

190.500.000,00

71.460.000,00

261.993.600,00

776.497.075,00

Lampiran 9

PEMBERIAN KETERANGAN AHLI ATAS KASUS BERINDIKASI TPK No 1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12

13

14 15 16 17 18

Pemberian Keterangan Ahli Kejaksaan PKA di Kejari Bantul atas TPK pada Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa PKA di Kejari Sleman Dana Penguatan Modal a.n. Nurjanah PKA TPA Banyuroto Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo

Frekuensi

Nilai (Rp)

1

1.618.200.000,00

1

100.000.000,00

1

261.993.000,00

PKA atas TPK Dana Penguatan Modal dari Dinas Pertanian dn kehutanan Kab. Sleman PKA atas Dugaan TPK Penyaluran Dana Simpan Pinjam Perempuan PNPM Kec. Minggir Kab. Sleman

1

45.000.000,00

1

119.433.400,00

PKA atas Dugaan TPK a.n. Nuri Susatyo PKA di Kejari Wonosari atas TPK Perluasan Tanah untuk TPA PKA atas Dugaan TPK Penyaluran Dana Bantuan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Desa Dlingo Kab. Bantul

3 1

319.152.168,00 71.460.000,00

1

1.155.000.000,00

1 1

57.298.471,00 190.500.000,00

1

102.008.500,00

1

51.320.000,00

1

264.993.600,00

3

109.016.000,00

2 1

1.618.200.000,00 117.819.513,00

1 1 23

51.320.000,00 6.252.714.652,00

Kepolisian PKA Penggunaan Dana APBS SMAN 1 Gamping PKA di Polres Bantul dalam Perkara Penyalahgunaan Uang Kas Desa Guwosari Kec. Pajangan Kab. Bantul PKA atas Dugaan TPK PKBM Bhakti Muda Panjatan Kab. Kulon Progo PKA atas Pembayaran Honorarium Harian Lepas pada Pembangunan Talud dan Pembersihan Jalan Pasca Erupsi Merapi di Dusun Suruh Argo Mulyo Cangringan Sleman TA 2010 PKA atas Pengadaan Tanah untuk TPA di Desa Banyuroto Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo TA 2006 Pengadilan Negeri PKA di Pengadilan Tipikor Yogyakarta a.n. Terdakwa Saryoto PKA di PN Bantul a.n. Terdakwa Ir. Liliek Karnaen PKA di PN Tipikor Yogyakarta Terdakwa a.n. Djati Kumara PKA di PTUN Jakarta PKA di Pengadilan Tipikor Jumlah


Lampiran 10

PENINGKATAN TATA KELOLA BUMD No

Nama Kegiatan

Frekuensi

Nama BUMD

1.

Assessment/evaluasi penerapan GCG

2

PDAM Gunungkidul, PT TWC

2.

Asistensi penerapan SIA PDAM

6

PDAM Kota Yogyakarta (2 keg), PDAM Kab. Gunungkidul (2 keg), PDAM Kab. Kulon Progo, PDAM Kab. Sleman

3.

Evaluasi/audit kinerja BUMD

8

4.

Pengembangan Key Performance Indicator (KPI) Pengembangan Risk Management (RM)

3 0

PDAM Kab. Kulon Progo, BUMD di wilayah DIY, PT TWC --

1

PDAM Kab. Sleman

2

Puskesmas Kab. Sleman, RSUD Prambanan

8.

Sosialisasi/asistensi penyusunan Corporate Plan Pendampingan penyusunan Rencana Strategis Bisnis/Rencana Bisnis dan Anggaran Pendampingan penyusunan Dokumen BLUD

8

9.

Pendampingan SAK-ETAP PDAM

5

KP3M Sleman, DPDPK Kota Yogyakarta, RSUD Wates, RSUD Kab. Sleman (2 keg), Puskesmas Kab. Sleman, Taman Pintar, PDAM Kota Yogyakarta PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kab. Bantul, PDAM Kab. Sleman, PDAM Kab. Kulon Progo, PDAM Kab. Gunungkidul

Jumlah

35

5. 6. 7.

RSUD Sleman, RSUD Wates, PDAM Kab. Bantul, PDAM Kab. Kulon Progo, PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kab. Sleman, PDAM Kab. Gunungkidul, BPR Bank Jogja


Lampiran 11

PENINGKATAN KAPASITAS APIP DAN JFA No

Nama Kegiatan

Frekuensi

Nama Pemda

1

Pendidikan dan Pelatihan/Workshop

1

Pemkot Yogyakarta

2

Pembinaan JFA

3

Inspektorat Kab. Sleman, Inspektorat Kab. Kulon Progo, Pemkot Yogyakarta

3

Sosialisasi tata kelola APIP

8

Inspektorat Kab. Bantul, Inspektorat kota Yogyakarta, Inspektorat Kab. Kulon Progo, Inspektorat Kab. Sleman (2 keg), Inspektorat Kab. Gunungkidul (3 keg)

Jumlah

12


Lampiran 12

AUDIT KEUANGAN ATAS KEGIATAN LINTAS SEKTORAL No

Nama Penugasan

Opini

1

Audit Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS-KITA Kab. Kulonprogo Tahun 2011 Audit Keuangan atas Health Proffesional Education Quality Project (IBRD) Loan No. 7737-ID) pada UGM Yogyakarta Tahun 2011 Audit Keuangan atas IBRD Loan No. : 7866-ID; 7504-ID; 4384-ID; 7664-ID; 4779-ID / IDA Credit 4063-ID PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Bantul Audit Keuangan atas IBRD Loan No. : 7866-ID; 7504-ID; 4384-ID; 7664-ID; 4779-ID / IDA Credit 4063-ID PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Sleman Tahun 2011 Audit Keuangan atas IBRD Loan No. : 7866-ID; 7504-ID; 4384-ID; 7664-ID; 4779-ID / IDA Credit 4063-ID PNPM Mandiri Perkotaan Prov. DIY Tahun 2011

Wajar

Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 7669-ID DOISP Tahun 2011 pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2011 pada SMKN 2 Depok Sleman Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2011 pada SMKN 2 Kasihan Bantul Audit Keuangan atas INVEST ADB Loan No. 2416-IND Tahun Anggaran 2011 pada SMKN 2 Yogyakarta Audit Keuangan atas Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project ( Rekompak ) TF-098869 Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 (s.d. 30 Apil 2012) Audit Keuangan Grant TF-091895 Basic Education Capacity - GOI Executed Kab Sleman Tahun 2011 Audit Keuangan Grant TF-091895 Basic Education Capacity-GOI Executed pada Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Tahun 2011 Audit Keuangan IBRD Grant Deutch 56841 PAUD Tahun 2011 pada Kabupaten Gunung Kidul Audit Keuangan IBRD Grant Deutch 56841 PAUD Tahun 2011 pada Kabupaten Kulon Progo Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2011 pada Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2011 pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Audit Keuangan IBRD Loan 4789-IND, IDA Credit 4077-IND : Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Tahun 2011 pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Audit Keuangan IBRD Loan 75910 / TF 93613 BOS-KITA Kab. Bantul Tahun 2011 Audit Keuangan IBRD Loan 75910 / TF 93613 BOS-KITA Kab. Gunung Kidul Tahun 2011

Wajar

2 3 4

5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16

17

18 19

Wajar Wajar Wajar

Wajar

Wajar Wajar Wajar Wajar

Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar

--

Wajar

Wajar Wajar

20

Audit Keuangan IBRD Loan 75910 / TF 93613 BOS-KITA Kab. Sleman Tahun 2011 Audit Keuangan IBRD Loan 75910/ TF 93613 : BOS KITA Kota Yogyakarta Tahun 2011 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2011

Wajar

24

Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011

Wajar

25

Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD Loan 7505-ID / Loan 7867-ID / Loan 8079-ID pada Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 Audit Keuangan PNPM Rural III Disaster Recovery Support TF-098819 Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011. Audit Keuangan PNPM Urban III Disaster Recovery Support TF-098870 Tahun 2011 pada Provinsi D.I. Yogyalkarta Audit Keuangan Program BERMUTU - IBRD Loan 7476-IND / IDA Credit 4349IND / Deutch Grant TF 090794 pada PPPPTK Matematika Yogyakarta TA 2011

Wajar

21 22 23

26 27 28 29

30

31 32

Audit Community Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) for Central and West Java Prov. DIY Grant TF - JRF Grant TF 090014-IND Tahun 2011 Audit Keuangan ADB Loan 1964-INO SF SCBD pada BAPPEDA Kab. Bantul Tahun 2011 Audit Keuangan ADB Loan 2464-INO SF SCBD pada BAPPEDA Kab. Sleman Tahun 2011

Wajar Wajar Wajar

Wajar Wajar Wajar Wajar

--

---

KATA PENGANTAR [LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2013]

Recommend Documents