Laporan Implementasi KIP di Kementerian PUPR 2014 KATA PENGANTAR

Laporan Implementasi KIP di Kementerian PUPR

2014

KATA PENGANTAR Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2014. Laporan ini merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian PUPR selama satu tahun anggaran, yang meliputi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak terlepas dari bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kedepannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta,

Desember 2014 Tim PPID

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

1


2014

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

00000000000.......... 00000000000..........

1 2

PENDAHULUAN

00000000000..........

3

I.1 Latar Belakang I.2 Maksud dan Tujuan

00000000000............... 00000000000...............

3 5

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2014

00000000000.....0.

6

000000000000000

6

00000000000..............

10

000000000000000

10

000000000000000

11

000000000000000

13

000000000000000

14

000000000000000

22

000000000000000

22

......................................................

25

000.00000000000...

26

00000000000..........

27

II.1 Kebijakan Internal Kementerian PUPR terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik II.2 Kegiatan Internal Kementerian PUPR terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik II.2.1 Sosialisasi Pelayanan Publik Kementerian PU II.2.2 Workshop Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU II.2.3 FGD Finalisasi Draft SE Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU II.2.4 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik II.2.5 Rekapitulasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik II.2.6 Monitoring dan Evaluasi layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PUPR II.3 Mekanisme layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR II.4 Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2014

BAB III

BAB IV

KENDALA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PU REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PUPR

00000000000..........

29

LAMPIRAN 2


2014

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Informasi atas jalannya roda pemerintahan bagi warga negara adalah bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi suatu negara. Ditinjau lebih dalam lagi, maka sesungguhnya hak atas informasi merupakan entry point atas pemenuhan hak-hak asasi lainnya, baik hak-hak bidang ekonomi sosial, budaya, maupun hak-hak bidang sipil dan politik. Keterbukaan informasi dari seluruh badan publik akan menghasilkan suatu elemen yang mengantarkan pada kematangan demokrasi, dimana warga negara dapat berpartisipasi pada pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance). Dengan demikian diharapkan terbentuknya suatu pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan hak-hak asasi manusia. Implementasi dari keterbukaan informasi tentu tetap harus mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang secara jelas dan tegas telah mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak. Kedua hal ini, yaitu hak dan kewajiban, harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak dalam kedudukan masingmasing. Pada bulan Mei 2008, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dilanjutkan pada bulan September 2012, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dikukuhkan sebagai Ketua Bersama Open Government Partnership (Co-chair OGP) untuk 2012-2014. Dengan demikian, Indonesia bergabung bersama 55 (lima puluh lima) negara lainnya di dunia yang telah memiliki undang-undang mengenai hak atas informasi, yang memberikan hak kepada individu untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk melakukan keterbukaan, baik dengan mempublikasikan informasi secara proaktif dan dengan merespon permohonan informasi.

3


2014

Pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara baik dan benar dapat memberikan beberapa keuntungan praktis bagi badan publik dan kepada bangsa secara keseluruhan, antara lain menginformasikan opini publik melalui informasi yang akurat, informasi publik yang akurat dapat mencegah berita negatif dan tidak benar beredar, meminimalisir korupsi dan penyalahgunaan informasi orang dalam, memperbaiki kinerja badan publik secara lebih tepat, membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan publik, dan akuntabilitas demokratis. Sebagai lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara, Kementerian PU tidak lepas dari pengawasan rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, badan hukum, ataupun badan publik lainnya.

Didalam

menyelenggarakan

mandat,

tugas

dan

fungsinya,

serta

kewenangannya, Kementerian Pekerjaan Umum menyadari betul akan pentingnya aspek keterbukaan informasi suatu badan publik. Kementerian PU senantiasa berupaya lebih untuk menjalankan amanah dari UU KIP. Pada tahun 2014 ini, pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah berjalan sejak tahun 2010, terus melakukan upaya inovasi dan meningkatkan perbaikan di dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilaksanakan bukan hanya mengacu kepada UU KIP namun untuk tahun 2014, Kementerian PUPR berupaya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berdasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

I.2 Maksud dan Tujuan Adapun maksud diterbitkannya laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban Badan Publik sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa “setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat”. Sedangkan tujuan dari laporan ini disusun agar diharapkan Komisi Informasi Pusat mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana 4


2014

perkembangan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR selama periode tahun 2014.

5


2014

BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2014

II.1 Kebijakan Internal Kementerian PUPR terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Sebagai upaya menerapkan UU KIP dan peraturan pelaksanaanya, serta untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, maka pada tahun 2014 PPID Kementerian PUPR menetapkan landasan yang lebih kuat lagi bagi pelayanan informasi publik dengan berhasil merumuskan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum yang kemudian telah disahkan oleh Menteri PU pada bulan Juli 2014, berbentuk Surat Edaran Menteri PU Nomor: 04/SE/M/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum. Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi Kementerian PUPR dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan tujuan agar setiap unit organisasi di Kementerian PUPR mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi publik secara akurat, cepat dan mudah. Ruang Lingkup dari Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR terdiri dari: 1. Standar Pelayanan Informasi Publik; 2. Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Klasifikasi Informasi dan Uji Konsekuensi; 4. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi; 5. Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; dan 6. Format Formulir Pelayanan Informasi Publik.

6


2014

II. 2 Kegiatan Internal Kementerian PUPR terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Sepanjang tahun anggaran 2014 berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan informasi publik terkait dengan peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR, adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Sosialisasi Pelayanan Publik Kementerian PU

2.

Workshop

Implementasi

Keterbukaan

Informasi

Publik

di

lingkungan

Kementerian PU 3.

FGD Finalisasi Draft Surat Edaran Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU

4.

Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

5.

Monitoring dan Evaluasi layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PUPR

6.

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

berikut penjabaran lebih lanjut dari masing-masing kegiatan tersebut di atas: II.2.1 Sosialisasi Pelayanan Publik Kementerian PU Dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR, Pelayanan publik menjadi salah satu dari delapan area perubahan, dimana tujuan utamanya memberikan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan yang baik, efisien dan efektif akan memberikan harapan akan terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat serta terjaminnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan terarah. Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi ini, diperlukan peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Dilatarbelakangi hal tersebut, maka diselenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tema Peningkatan Pelayanan Publik sebagai upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh keseragaman dan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional kepada masyarakat sesuai dengan amanah yang terkandung dalam UU Nomor 25 Tahun 7


2014

2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya terkait ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab

pelayanan publik yang diemban Kementerian PUPR. Dengan

tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pejabat dan aparat/pegawai Kementerian PUPR terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan koridor yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Kegiatan sosialisasi diperuntukkan bagi seluruh pimpinan dan/atau aparatur pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian PUPR, baik di tingkat unit satminkal pusat maupun unit pelaksana teknis (Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan Loka). Sosialisasi Pelayanan Publik Kementerian PU berlangsung selama 1 hari yakni pada tanggal 8 April 2014 yang diselenggarakan di Ruang Sapta Taruna, Gedung Ditjen Cipta Karya, DKI Jakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Narasumber yang hadir dan memberikan pembekalan materi adalah : 1. Komisioner Ombudsman, M.Khoirul Anwar. 2. Asisten Deputi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Kementerian PAN & RB, Jeffrey Erlan Muller, SH. 3. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Ir. Mudjiadi, M.Sc.

II.2.2 Workshop Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PU Keseragaman visi dan misi dalam implementasi UU KIP merupakan kunci sukses terciptanya penyelenggaraan pelayanan informasi secara prima kepada masyarakat. Luasnya cakupan ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum, memerlukan adanya komunikasi dan koordinasi intensif yang berkesinambungan antar unit satminkal dan balai-balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya gab dan overlapping dalam pelayanan informasi, sehingga tidak sampai terjadi penyampaian informasi yang kurang tepat dan akurat kepada masyarakat. 8


2014

Esensi kebebasan memperoleh informasi dalam UU KIP harus terus-menerus diurai dan dipetakan untuk memperoleh pengetahuan mendalam sebagai bekal untuk menjawab beragam tantangan yang mewarnai perjalanan Kementerian PUPR dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui

workshop

implementasi

Keterbukaan

Informasi

Publik

Kementerian

Pekerjaan Umum. Workshop

Implementasi

KIP

di

Kementerian

PU

bertujuan

untuk

mengoptimalkan pengetahuan serta pemahaman sekaligus memiliki keseragaman dan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan koridor yang diamanahkan dalam UU KIP. Agar dapat memetakan

berbagai

permasalahan

dan

kendala

yang

muncul

dalam

penyelenggaraan pelayanan informasi publik sekaligus menemukan solusi yang efektif dan berdaya guna secara positif. Selain itu, kegiatan Workshop KIP ini juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi intensif antar humas baik di unit satminkal pusat maupun unit pelaksana teknis (Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan Loka di lingkungan Kementerian PU). Kegiatan ini diperuntukkan bagi seluruh pejabat dan/atau petugas pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik di unit satminkal pusat maupun unit pelaksana teknis (Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan Loka di lingkungan Kementerian PU). Diselenggarakan selama 3 hari, sejak tanggal 21 – 23 Mei 2014, di Hotel Hotel Royal, Bogor, Jawa Barat, diikuti sebanyak 65 (enam puluh lima) orang peserta kegiatan. Narasumber yang hadir dan memberikan pembekalan materi adalah : 1. Kepala bidang Humas Pusat Komunikasi Publik, Ace Hermawan; 2. Konsultan KIP, Sofyan Herbowo; 3. Kepala bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum, Sri Salmiani; 4. Jafung Penyusun Perundang-undangan, Bagian Perundang-Undangan I, Biro Hukum, Adi Setiadi; 5. Tenaga Ahli KIP, Agus Sudibyo. 9


2014

II.2.3 FGD Finalisasi Draft Surat Edaran Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Terkait dengan pentingnya SOP dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan MENPAN no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintahan. Peraturan

ini

mengamanatkan

perlunya

penyusunan

SOP

dalam

proses

penyelenggaraan Pemerintahan sebagai agenda pelaksanaan reformasi birokrasi diseluruh kementerian/ lembaga/ Pemerintah Daerah. Selain itu pula UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mewajibkan Badan Publik Untuk menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi publik yang dituangkan dalam Pasal 4 Perki 1/2010. FGD Finalisasi Draft SE SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PU ini bertujuan agar setiap unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR dapat memberikan masukan dan menambah ketajaman analisa dari design draft SOP yang telah dibuat. Diharapkan para petugas pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan. Selain itu dengan adanya SOP diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang petugas pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur. Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari yakni Kamis, 19 Juni 2014 yang diselenggarakan di Hotel Amos Cozy, Jakarta Selatan, dan diperuntukkan bagi para 10


2014

pejabat dan petugas kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR di tingkat unit satminkal pusat. Narasumber yang hadir dan memberikan pembekalan materi seputar keterbukaan informasi publik adalah : 1. Alamsyah Saragih (Pakar Bidang Keterbukaan Informasi Publik) 2. Ruslan Rachman (Kepala Bagian Penyusunan Per-UU-an I Biro hukum) 3. Sofyan Herbowo (Tenaga Ahli Penyusunan Prosedur Operasional) II.2.4 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam kurun waktu Januari – Desember 2014, Pusat Komunikasi Publik sebagai Tim Sekretariat PPID memiliki tanggung jawab untuk mensosialisaikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian PUPR. Diantaranya sebagai narasumber KIP baik untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal Kementerian PUPR. Berikut rekapitulasi kegiatan yang telah dilakukan: No.

WAKTU DAN TEMPAT

UNIT PELAKSANA

PESERTA

1.

Jakarta, 7 April 2014

Ditjen Penataan Ruang

Bagian hukum seluruh Satminkal, Biro Hukum dan Pusdata

2.

Bogor, 5 Juni 2014

Badan Pembinaan Konstruksi

Unit Kerja Internal Badan Pembinaan Konstruksi

3.

Bogor, 9 Juni 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan

Unit Kerja Balitbang

Internal

4.

Bandung, 16 Juli 2014

Puslitbang Jalan dan Jembatan

Unit Kerja Pusjatan

Internal

5.

Bandung, 27 Agustus Ditjen Sumber Daya Air 2014

Perwakilan dari kantor balai besar/ balai wilayah sungai

6.

Bogor, 25 September Kementerian Pertanian 2014

PPID Pelaksana UPT dan Pejabat Fungsional pendukung pengelolaan 11


2014

Informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian 7.

Jakarta, 2014

20

Oktober Ditjen Cipta Karya

Satker Perencanaan dan Pengendalian Regional 1

8.

Bandar Lampung, 27 Ditjen Cipta Karya Oktober 2014


9.

Surabaya, 29 Oktober Balai Besar 2014 Pelaksanaan Jalan Nasional V

Unit kerja, satker, dan PPK internal BBPJN V

10.

Mataram, 3 November Ditjen Cipta Karya 2014


11.

Bandung, 11 November Puslitbang Jalan dan 2014 Jembatan

Unit Kerja Pusjatan

Internal

II.2.5 Rekapitulasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik A.

Pelayanan Informasi Publik Terjadi peningkatan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi ke-

PU-an setiap tahunnya sejak diundangkannya UU KIP nomor 14 tahun 2008. Pada periode tahun 2014, Kementerian PUPR melalui Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik telah melayani 148 (seratus empat puluh delapan) pemohon informasi dengan total jenis permintaan informasi sebesar 331 (tiga ratus tiga puluh satu) jenis. Gambar grafik di bawah ini menjelaskan tingkat kenaikan jumlah pemohon informasi publik yang telah dilayani oleh PPID Kementerian PUPR periode tahun 2010 hingga 2014.

12

Laporan Implementasi KIP di Kementerian PUPR PR

2014

TINGKAT KENAIKAN JUMLAH PEMOHON PERIODE 2010 - 2014 160 140 120

orang

100 80 60 40 20 0 2010

2011

2012

2013

2014

9

24

82

103

148

JUMLAH PEMOHON

Jumlah pemohon informasi publik selama 2014 dapat diklasifikasikan sesuai data pekerjaannya menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

Individu sebesar 94%;

Lembaga Swadaya Masyarakat sebesar 3%, dan Kelompok Orang sebesar 3%. Selanjutnya data tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

KLASIFIKASI DATA PEKERJAAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK 2014 Individu

LSM

Kelompok Orang

3% 3%

94%

Diagram di bawah ini merupakan rekapitulasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU selama periode 2014 dengan membutuhkan rata-rata rata waktu penyelesaian selama 6 hari kerja. 13


2014

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di Kementerian PUPR TA 2014 60

Jumlah

50 40 30 20 10 0 Jan

Feb

JUMLAH PEMOHON

Mar April Mei Juni

Juli Agus Sept Okt

8

16

17

16

9

16

11

16

14

JUMLAH PERMINTAAN

10

29

22

35

24

44

28

29

56

Nov

Des

9

8

8

26

14

14

Status tatus pelayanan permintaan informasi publik periode Januari - Desember 2014 sebesar 82% permintaan informasi dikabulkan, 0% permintaan informasi yang sedang proses, dan 18% permintaan informasi ditolak karena data dan informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Kementerian PU dan atau termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan. Gambar Pia Chart di bawah ini menunjukkan Presentasi Status Pelayanan Permintaan Informasi Publik periode 2014.

Status Pelayanan Permintaan Informasi Publik Tahun 2014 Dipenuhi

Ditolak

Proses 0% 18%

82%

14


2014

Adapun media permintaan informasi yang digunakan oleh pemohon sebesar 82 % menggunakan media elektronik baik itu melalui PU PU-net, email, maupun telepon, dan sisanya 18 % merupakan pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan informasi publik. Dapat terlihat pada gambar pie chart Media Permintaan Permohonan Informasi yang digunakan pemohon selama 2014 di bawah ini.

MEDIA PERMINTAAN PERMOHONAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN PEMOHON PERIODE 2014 18%

Elektronik Manual 82%

Berdasarkan catatan buku tamu yang berada di Ruang Layanan Informasi Publik, jumlah tamu dan/atau pemohon informasi yang pernah datang sebesar 151 (seratus lima puluh puluh satu) orang yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari pribadi, mahasiswa, wartawan, LSM, kontraktor, pegawai pemda, dan institusi lain serta internal Kementerian PU. Dengan keperluan mulai dari permintaan informasi wawancara, riset, studi banding, dan konsultasi.

PPID Kementerian PUPR pada tahun 2014 menyelenggarakan pelayanan informasi publik dengan melayani jumlah pemohon Informasi sebanyak 148 orang dengan jumlah permintaan sebesar 331 3 permintaan, 270 permintaan informasi dipenuhi, 61 permintaan informa informasi ditolak dengan alasan an informasi dikecualikan, bukan menjadi kewenangan Kementerian PUPR dan atau informasi tidak tersedia, dengan rata-rata rata 15


2014

penyelesaian permohonan 6 hari kerja (uraian rincian permohonan terlampir). Berikut adalah tabel yang menunjukan rekapitulasi layanan informasi publik di Kementerian PUPR tahun 2014.

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik di Kementerian PUPR Tahun 2014

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BULAN

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL

JUMLAH JUMLAH STATUS PEMOHON PERMINTAAN DIPENUHI DITOLAK PROSES 8 16 17 16 9 16 11 16 14 9 8 8 140

10 29 22 35 24 44 28 29 56 26 14 14 317

9 24 21 29 18 32 26 14 54 24 11 8 261

1 5 1 6 6 12 2 15 2 2 3 6 53

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WAKTU PELAYANAN (HARI KERJA) 3 5 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 6

Selain pelayanan permohonan informasi publik, pada tahun 2014 ini Kementerian PUPR juga menghadapi keberatan pemohon sebanyak 24 kasus yang telah diselesaikan oleh PPID Kementerian PUPR dan sengketa informasi publik sebanyak 4 kasus yang telah diselesaikan melalui Komisi Informasi Pusat RI, Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara masing-masing sebanyak 1 kasus. Rincian data keberatan dan sengketa informasi publik 2014 terlampir pada laporan.

B.

Pengelolaan Informasi Publik Berdasarkan Keputusan Menteri PU nomor 156/KPTS/M/2011 tentang

penetapan

organisasi

dan

penunjukkan

pejabat

pengelola

informasi

dan

dokumentasi di lingkungan Kementerian PU menyebutkan bahwa Tim Pendukung 16


2014

PPID Kementerian PU memiliki tugas yang salah satunya adalah menyediakan dukungan data kepada PPID terkait dengan unit kerja masing-masing satminkal kecuali untuk Inspektorat Jenderal dan Pusat Pengolahan Data dalam hal ini informasi yang termuat dalam Layanan Pengaduan Secara Elektronik dikarenakan sistem database informasi terpisah dengan database layanan informasi publik. Setiap satuan kerja administrasi pangkal diwajibkan unit data dan informasi komunikasi

untuk

meng-upload data dan informasi publik dalam

website

Kementerian PU www.pu.go.id pada menu layanan informasi publik. Dalam kurun waktu Januari - November 2014 telah terpublis informasi publik dengan total jumlah 1043 jenis informasi publik. Pusat komunikasi Publik mempublikasikan informasi publik yang wajid sediakan dan diumumkan secara berkala sebesar 724 jenis yang berisi tentang kegiatan dan berita terkini dari Kementerian PU, Badan Penelitian dan Pengembangan mempublikasikan jenis informasi publik sebesar 159 jenis informasi yang berisi tentang jurnal hasil-hasil penelitian Puslitbang Pusat Jalan dan jembatan yang merupakan jenis klasifikasi informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, serta sebesar 103 jenis informasi yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang berisi informasi daftar daerah yang telah memiliki perda rencana tata ruang wilayah (rtrw) serta peraturan bidang penataan ruang yang merupakan jenis klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Gambar grafik berikut merupakan rekapitulasi informasi publik yang telah di publish dalam menu Layanan Informasi Publik.

17


2014

JUMLAH INFORMASI PUBLIK DI PU-NET PU NET PUBLISH TAHUN 2014 JUMLAH INFORMASI YANG SUDAH DI PUBLISH 724

159 0

1

2 48 0

0

3

0

1

0

0

0

1

0

103

0

1

0

Gambar grafik di bawah ini menjelaskan jumlah rekapitulasi klasifikasi daftar informasi publik yang telah di publis pada tahun 2014 201 dalam bentuk persentase, persentase yaitu: 1.

Sebanyak 79% % merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2.

Sebanyak 21% % merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;

3.

0% % informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta

18


2014

Rekapitulasi Klasifikasi Daftar Informasi Publik 2014 Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

21% 0%

Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

79%

Informasi Publik Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

II.2.6 Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian PUPR Berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi pusat nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik terutama pada pasal 4 yaitu kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi menyebutkan bahwa badan badan publik wajib melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya, Kementerian PUPR PU turut melaksanakan kewajiban tersebut dengan menggunakan metode monitoring dan evaluasi pada beberapa balai - balai secara random yang berada di bawah kewenangannya. Dengan engan monitoring dan evaluasi, dapat terukur ukur tingkat kemajuan pelaksanaan implementasi UU KIP nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing masing balai di lingkungan

Kementerian

PUPR, PU

sehingga

dapat

dijadikan

suatu

bahan

pertimbangan bagi PPID Kementerian PUPR dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu kebijakan dalam Pelayanan Informasi publik. Tujuan diselenggarakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah sebagai berikut: engetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan implementasi UU a. Mengetahui KIP di lingkungan balai

19


2014

b. Melihat sejauh mana kendala dan hambatan yang ada, dan bagaimana upayaupaya yang telah dan harus ditempuh untuk mengatasi kendala serta hambatan yang muncul selama pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan informasi publik. c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada pejabat balai sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. d. Mewujudkan keseragaman dan persamaan persepsi antar balai-balai yang ada di bawah naungan Kementerian PUPR, khususnya dalam klasifikasi informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR yang diatur dalam Keputusan Menteri PU nomor 391/KPTS/M/2011. e. Membangun komunikasi dan koordinasi intensif yang berkesinambungan baik antar balai-balai di bawah naungan Kementerian PUPR sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih terarah. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan selama periode tahun 2014 dengan ruang lingkup Balai Diklat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya, dan Puslitbang Badan Penelitian dan Pengembangan, antara lain yaitu: I.

II.

III.

Balai Pendidikan dan Pelatihan 1.

Balai Diklat PU wilayah I

2.

Balai Diklat PU wilayah III

Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 1.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I

2.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

3.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI

4.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX

5.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI

Balai Besar/Balai Wilayah Sungai 1.

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

2.

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana

3.

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak

4.

Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang

5.

Balai Wilayah Sungai Sumatera II 20


IV.

6.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

7.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV

8.

Balai Wilayah Sungai Bali – Penida

9.

Balai Wilayah Sungai Maluku

2014

Satuan Kerja 1.

Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Utara

2.

Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Cipta Karya Prov. Jawa Timur

V.

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) 1.

Puslitbang Sumber Daya Air

2.

Puslitbang Jalan dan Jembatan

3.

Puslitbang Permukiman

Setelah

melakukan

kegiatan

Evaluasi

dan

Monitoring

Pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait ruang lingkup di Lingkungan Kementerian PUPR dapat disimpulkan bahwa: 1. Beberapa Balai Kementerian PUPR, baik Balai Diklat, Balai Pelaksanaan Jalan, Balai Wilayah Sungai, Satker Ditjen Cipta Karya, dan Balitbang belum memiliki bidang khusus yang menangani pelayanan informasi publik. Namun ada juga beberapa balai yang sudah memiliki bagian tersendiri yang menangani kehumasan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan informasi publik. 2. Seluruh balai telah melakukan publikasi dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan untuk publik melalui media elektronik maupun non elektronik (media cetak). 3. Pemohon informasi yang datang ke balai untuk meminta informasi belum sepenuhnya terdata dan tertangani dengan baik. 4. Kesulitan yang dihadapi oleh Balai dalam melaksanakan pelayanan informasi, antara lain: -

Kurangnya koordinasi antar Bidang, Seksi, SNVT dan PPK sehingga kurang mendukung informasi yang dibutuhkan oleh Humas selaku pelaksana 21


2014

pemberi pelayanan informasi publik terutama untuk kepentingan rekapitulasi permohonan informasi; -

Kurangnya infrastruktur teknologi dan infrastruktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik yang menyebabkan belum terintegrasinya data dan informasi antar unit kerja;

-

Terbatasnya SDM dari jumlah maupun kualitas tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam unit-unit lokal terkait pengetahuan dan pemahaman tentang kehumasan;

-

Kurangnya sumber - sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyedia layanan informasi publik

5. Upaya yang dilakukan Balai untuk persiapan pelayanan Informasi Publik antara lain menyediakan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pelayanan informasi seperti meja informasi ataupun ruang layanan informasi, perpustakaan balai, menyiapkan SDM Kehumasan yang siap memberikan pelayanan dan melayani semua permintaan informasi sesuai dengan prosedur, serta mengumpulkan data – data seluruh kegiatan yang dilakukan Balai lebih baik, rapi dan lengkap. 6. Pihak balai sangat mengharapkan adanya landasan hukum yang dapat menjelaskan fungsi dan tugas kehumasan melekat pada struktur organisasi balai karena beberapa kendala yang dihadapi pihak balai adalah bermuara dengan tidak adanya dasar hukum tersebut. Hal-hal tersebut di atas ke depan menjadi catatan bagi kami untuk memperbaiki

dan

mengatasi

persoalan-persoalan

mengenai

implementasi

keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR.

II.3 Mekanisme layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR a. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik Kegiatan pelayanan informasi publik tersentral oleh Pusat Komunikasi Publik pada Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik di Ruang Layanan Informasi Publik sebagai pusat layanan informasi Kementerian PUPR yang terletak di Gedung Utama kantor Kementerian PUPR. Dilengkapi dengan 22


2014

fasilitas meja informasi, LCD touch screen, jaringan internet, kotak saran dan pengaduan, nomor antri layanan, meja baca dan beberapa koleksi buku-buku dan leaflet tentang ke-PU-an, serta sofa tamu. Media yang digunakan di dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik tidak hanya melalui Ruang Layanan Informasi Publik, tapi juga melalui website Kementerian PUPR www.pu.go.id, email Tim PPID, Telepon dan Faksimili. b. Sumber daya manusia pelayanan informasi publik Sumber daya manusia pelayanan informasi publik berasal dari Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik yang berjumlah 4 (empat) orang. Menggunakan sistem piket tugas harian untuk bertanggung jawab pada permohonan informasi publik yang diterima baik melalui ruang layanan informasi publik maupun melalui akses internet seperti email dan web Kementerian PUPR. c. Anggaran pelayanan informasi publik Anggaran pelayanan informasi publik berasal dari APBN tahun 2014, yang menjadi bagian anggaran sub bidang Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 1.432.150.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terjadi penghematan. II.4 Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2014 Pada tahun 2014, Komisi Informasi Pusat telah memberikan penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2014 Atas Kepatuhan Badan Publik kepada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Badan Publik Kategori Kementerian dan Lembaga terbaik ke-6 dalam pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penghargaan diselenggarakan di istana Wapres RI.

23


2014

BAB III KENDALA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PUPR Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR pada tahun 2014 telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: 1. Kurangnya tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman para pemimpin atau

pejabat

di

lingkungan

Unit

Pelaksana

Teknis

akan

pentingnya

mengimplementasikan fungsi dan tugas kehumasan/pelayanan informasi publik. 2. Masih belum tercipta keseragaman dan optimalisasi Pelayanan informasi publik yang diberikan baik dalam lingkup Balai dan Unit Kerja karena masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik mulai dari level tingkat pengambil keputusan hingga ke level terendah. 3. Perlu ditingkatkan komitmen unit data informasi/informasi komunikasi di tiap Satminkal maupun balai-balai di daerah dalam menanggapi permohonan informasi secara efektif dan efisien. Seringkali masih terkendala proses administrasi dan birokrasi yang membutuhkan waktu lebih lama sehingga masa penyelesaian permohonan informasi sebagai tanggapan/jawaban masih beragam di setiap Satminkal. 4. Perlu ditingkatkannya partisipasi aktif dari unit satminkal dalam melakukan proses input daftar informasi publik dan dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 5. Belum optimalnya target peserta sosialisasi dikarenakan peserta yang hadir bukanlah petugas di bidang humas dan/atau pelayanan informasi serta terbatasnya jumlah sosialisasi. 24


2014

6. Keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan monitoring atas implementasi UU KIP ke daerah menjadi salah satu kendala dalam upaya pemenuhan kebutuhan balai terhadap penjelasan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang semakin tinggi. 7. Kurangnya koordinasi antar Bidang, Seksi, SNVT dan PPK sehingga kurang mendukung informasi yang dibutuhkan oleh Humas selaku pelaksana pemberi pelayanan informasi publik terutama untuk kepentingan rekapitulasi permohonan informasi; 8. Belum

optimalnya

pelaksanaan

sistem

tugas-tugas

teknologi pelayanan

yang

digunakan

publik,

yang

dalam

menunjang

menyebabkan

belum

terintegrasinya data dan informasi antar unit kerja; 9. Terbatasnya SDM dari jumlah maupun kualitas tenaga kerja yang terlatih dan terampil pada unit kerja lainnya;

25


2014

BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PUPR

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bab sebelumnya, terdapat rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR, antara lain: 1. Perlunya aturan sebagai landasan hukum yang mewajibkan untuk membentuk fungsi kehumasan/ pelayanan informasi publik pada struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (Balai jalan dan Balai sungai) di Kementerian PUPR. 2. Sosialisasi/Workshop Keterbukaan Informasi Publik akan terus dilakukan dan lebih ditekankan untuk petugas serta pejabat di bidang humas dan/atau pelayanan informasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keseragaman

terkait

pelaksanaan

pelayanan

informasi

publik

kepada

masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU KIP serta mempersiapkan petugas yang handal dan mampu untuk berhadapan dengan pemohon informasi 3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi hingga ke tingkat balai, hal ini dikarenakan permintaan informasi ke-PU-an sebesar 81% menggunakan media teknologi internet. 4. Memberikan

apresiasi

terhadap

unit

pelayanan

informasi

yang

telah

mengimplementasikan UU KIP dan berprestasi contohnya diumumkan pada Hari Bakti Kementerian PU. Dengan demikian dapat mendorong kinerja unit pelayanan informasi. 5. Menggunakan sertifikasi ISO dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berstandar dan berkualitas. 26


2014

6. Meningkatkan koordinasi internal dengan Tim PPID Kementerian PU.

III.3 PENUTUP Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2014 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerin PUPR. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera diwujudkan agar target dan sasaran yang ingin dicapai dapat diwujudkan. Kiranya Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR dapat memenuhi kewajiban Kementerian PUPR dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID Kementerian PUPR. Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PUPR 2014 ini disusun sebagai bahan masukan bagi pertimbangan kebijakan tahun berikutnya.

27

Laporan Implementasi KIP di Kementerian PUPR 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents