Kementerian PU Termasuk Badan Publik Terbaik dalam KIP
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berhasil masuk menjadi 10 badan publik terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan yang diberikan dalam rangkaian Hari Hak untuk Tahu ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada 10 peraih nilai tertinggi Badan Publik Pusat dan Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik.
Wakil Presiden Boediono meminta agar keterbukaan informasi menjadi gerakan bersama tidak hanya Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat tapi juga Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil.
“Saya minta komitmen sungguh-sungguh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk memberi pelayanan publik terutama dalam informasi yang baik kepada masyarakat. Agar ini menjadi gerakan bersama bagi pemerintah-penyelenggara negara dan masyarakat. Dengan demikian good governance dapat tercipta,― kata Wakil Presiden Boediono, usai memberi Penghargaan Badan Publik Pusat dan Provinsi Terbaik dalam penerapan UU KIP, di Istana Wakil Presiden, Jakarta (28/9)
Lebih lanjut Wapres menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi untuk segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
page 1 / 6
“Kepada Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk membentuk PPID. Ini adalah perintah Undang-undang Nomo 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi yang sudah terbentuk, saya minta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas Negara,― kata. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalamj rangkaian peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day) 28 September.
Keberadaan PPID, lanjut Boediono, mempermudah Badan Publik dalam melayani permohonan informasi yang datang dari masyarakat. “Masih banyak yang perlu diperbaiki dari pelayanan informasi publik, karena dari waktu ke waktu masih banyak sengketa informasi di Komisi Informasi,― ujarnya.
Lebih lanjut Boediono menjelaskan bahwa informasi atas jalannya roda pemerintahan adalah bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Hak atas informasi adalah entry point masuk ke hak asasi manusia lainnya. Keterbukaan informasi Badan Publik akan menghasilkan elemen kematangan demokrasi dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan bahwa pelaksanaan UU KIP dalam dua tahun masih sangat lemah, dari 34 Kementerian dan Lembaga, sudah 32 yang membentuk PPID dan 2 yang belum. Kemudian, total 129 lembaga, baru 29 lembaga memiliki PPID dan Pemprov baru 21 provinsi yang sudah memiliki. “Tidak adanya PPID memungkinkan terjadinya sengketa informasi,― ujarnya.
page 2 / 6
Penghargaan diberikan dalam dua kategori penilaian yakni berdasarkan penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan (melalui website) dan informasi yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik.
Pengumuman pemenang dilakukan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’mun dan penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden, Boediono. Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional yang diperingati setiap tanggal 28 september.
Hadir menerima penghargaan tersebut Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Selain itu juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouq Ishaq , Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan sejumlah PPID Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Provinsi.
Menurut Aman, panggilan Ketua KIP Abdul Rahman Ma’mun monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU KIP di Badan Publik yang dilakukan pertama kali tahun 2011 dan tahun 2012 ini adalah yang kedua, diketahui adanya kemajuan (progress) yang cukup berarti di Badan Publik. Bila tahun 2011 lalu dari Badan Publik tingkat Pusat (Kementerian dan Lembaga) yang mendapat nilai di atas 50 (skala 0-100 poin) hanya 9 Badan Publik, maka di tahun 2012 ini lebih dari 30 Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan nilai di atas 50.
page 3 / 6
Berikut adalah pemenang-pemenangnya,:
BADAN PUBLIK PUSAT
1.
Kementerian Perindustrian (Nilai 95,31)
2.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (91,10) dan
Kementerian Sekretaris Negara (91,10)
3.
Badan Tenaga Nuklir Nasional/BATAN (86,41)
4.
Badan Pemeriksa Keuangan/BPK (83,59)
5.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP (79,84) dan
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (79,84)
6.
Kementerian Kehutanan (79,38)
page 4 / 6
7.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (78,91)
8.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (77,97)
9.
Kementerian Kesehatan (75,16)
10. Kementerian Pekerjaan Umum (74,69) dan Kementerian Keuangan (74,69)
BADAN PUBLIK PROVINSI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Jawa Barat (Nilai 75,25) DKI Jakarta (73) Sumatera Utara (68,88) Daerah Istimewa Yogjakarta (63,63) Kalimantan Timur (62,88) Nusa Tenggara Barat (62,13) Sumatera Selatan (59,88) dan Jawa Timur (59,88) Lampung (59,5) Jawa Tengah (58) dan Kepulauan Riau (58) Kalimantan Tengah (56,88)
Kategori Informasi wajib tersedia setiap saat
page 5 / 6
BADAN PUBLIK PUSAT
1. Kementerian Sekretariat Negara (92,5) 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP (76) 3. Badan Tenaga Nuklir Nasional/BATAN (75,5)
BADAN PUBLIK PROVINSI
1. Pemprov Jawa Timur (73,5) 2. Pemprov Jawa Barat (46) 3. Pemprov Lampung (23)
Pusat Komunikasi Publik
011012
page 6 / 6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
