Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012
Implementasi Fungsi dan Manajemen Kehumasan Direktorat Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Sosialisasi UU KIP Intan Tanjung Sari Mahasiswi Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta Iwan Awaluddin Yusuf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta Abstract The purpose of this study is to determine the implementation of functions and management of public relations (PR) performed by Directorate of Media, Ministry of Communications and Information Technology in the socialization of the acts about Public Information. This study also determines the method and the factors that support as well as hinder the socialization. Based on this study, Directorate of Media has conducted functions and management of PR to socialize the Freedom of Information Law. PR functions used in this study is publicity through the media, writing activity with a theme related news format Freedom of Information Law, website development and web interface, media relations to expand the reach of socialization, and PR function as communication techinician. PR Management related to socialization through stages fact finding, planning the socialization mechanisms, action and communication or the realization the plan, and evaluation. Keywords: functions implementation and public relation management, socialization of Freedom of Information Law, Directorate of Media Ministry of Communications and Information Technology Abstrak Kajian ini bertujuan untuk melihat implementasi dari fungsi dan manajemen Humas yang dilakukan oleh Direktorat Media, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kajian ini juga menentukan metode yang digunakan serta faktor-faktor pendukung maupu penghambat dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Hasil temuan kajian ini menunjukkan bahwa Direktorat Media telah melaksanakan fungsi dan manajemen Humas dalam sosialisasi UU KIP. Fungsi Humas yang digunakan adalah publikasi melalui media, penulisan kegiatan yang berkaitan dengan UU KIP, melakukan website development dan web interface, melakukan media relations untuk melebarkan cakupan sosialisasi, serta fungsi Humas sebagai teknisi komunikasi. Manajemen PR yang berkaitan dengan sosialisasi adalah dengan melakukan fact finding, perencanaan mekanisme sosialisasi, aksi dan komunikasi atau realisasi dari rencana, dan evaluasi. Kata Kunci: implementasi fungsi dan manajemen Humas, sosialisasi UU KIP, Direktorat Media Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi
29
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012
Pendahuluan
Kemenkominfo salah satunya melalui
Keterbukaan Informasi Publik merupakan
Direktorat
salah
dalam
(Direktorat PMP). Oleh karena itu, tulisan
yang
ini membahas implementasi fungsi dan
bersih, transparan dan akuntabel. Dengan
manajemen kehumasan dalam sosialisasi
adanya Undang Undang N0.14 Tahun
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP.
satu
unsur
penyelenggaraan
2008
tentang
penting
pemerintahan
Keterbukaan
Informasi
Pengelolaan
Fungsi
dan
Media
Publik
Public
manajemen
Publik (UU KIP), hak warga negara
Relations
Indonesia dalam memperoleh informasi
sosialisasi sangat penting agar informasi
telah
dijamin.
terkait UU KIP tersampaikan dengan
suatu
lembaga pada publiknya akan
meminimalisir
Keterbukaan informasi kecurigaan
atau
sikap
apriori.
Tulisan
menjawab
dalam
ini
melaksanakan
bertujuan
pertanyaan
atau
untuk masalah
seputar sosialisasi UU KIP oleh Direktorat
Berdasarkan UU KIP, setiap Badan Publik
efektif.
(PR)
wajib
memberikan
informasi
PMP Kemenkominfo. Maka, tulisan ini akan mendedah bagaimana implementasi
secara terbuka kepada masyarakat. Badan
fungsi
Publik yaitu lembaga eksekutif, legislatif,
dijalankan
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan
sosialisasi UU KIP. Selain itu, tujuan
tugas
dengan
penelitian adalah mengetahui metode
penyelenggaraan negara. Badan Publik
yang digunakan dalam sosialisasi, serta
juga dapat merupakan organisasi non
mengetahui
pemerintah
penghambat pelaksanaan sosialisasi.
pokoknya
berkaitan
sepanjang
sebagian
atau
dan
manajemen Direktorat
faktor
PR
PMP
yang dalam
pendukung
dan
seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Dengan adanya UU KIP, maka
Badan
Publik
khususnya
pemerintah harus menjalankan sosialisasi yang bertujuan memberikan informasi mengenai
UU
KIP
sehingga
mudah
diterima masyarakat. Kementerian
Kajian Fungsi dan Manajemen PR Beberapa riset mengenai UU KIP pernah
dilaksanakan
sebelumnya,
di
antaranya adalah riset yang dilakukan oleh Emmy Poentarie, yang berjudul “Kesiapan Lembaga Publik Negara dalam Implementasi UU No. 14 Tahun 2008.
dan
(2010) Poentarie menggunakan metode
sebagai
studi kasus Adopsi Inovasi Internet dalam
humas pemerintah adalah salah satu
Penyelenggaraan Layanan Informasi pada
Badan Publik yang wajib menjalankan UU
Badan Publik Pemerintah Desa Terong,
KIP. Sosialisasi dan implementasi tentang
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul,
UU
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Informatika
30
KIP
Komunikasi
(Kemenkominfo)
telah
dilaksanakan
oleh
Intan Tanjung Sari & Iwan Awaluddin Yusuf, Implementasi Fungsi dan Manajemen Kehumasan Direktorat Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Sosialisasi UU KIP
Penelitian ini menemukan fakta bahwa
1. Menulis
(Writing),
yakni
sebuah
Pemerintah Desa Terong menggunakan
keahlian dasar seorang humas dalam
website
penyampaian
menggunakan berbagai sarana yang
informasi mengenai potensi desa kepada
ada secara tertulis, mulai dari rilis
masyarakat luas.
berita sampai pidato, mulai dari brosur
sebagai
sarana
Penelitian lain dilakukan oleh Totok Wahyu
Abadi,
berjudul
“Layanan
hingga iklan yang menjadi cakupan pekerjaannya.
Informasi Publik Berbasis E-Government
2. Hubungan
Quality
Relations),
untuk
Meningkatkan
Improvement Pelayanan Publik di Jawa
seorang
Timur”
hubungan
(2010).
Penelitian
ini
dengan
Media
yakni
keahlian
humas
dalam
dengan
(Media dasar
melakukan
berbagai
media
memaparkan layanan informasi publik
(pers) yang ada,dan ini merupakan
berbasis e-government yang ideal di Jawa
salah satu fungsi humas “di garis
Timur.
depan.”
Hasil
analisis
tentang
penyelenggaraan layanan informasi publik
3. Publisitas (Publicity), yakni keahlian
oleh instansi pemerintah ada dua model
dasar seorang humas dalam melakukan
yakni
dan
pertama,
tatap
muka
yang
menghasilkan
publisitas
yang
menunjukkan citra kurang baik. Faktor
positif untuk klien atau perusahaan
yang menyebabkan buruknya layanan
yang diwakilinya.
informasi publik adalah lemahnya survei
4. Pembuatan
masyarakat tentang kebutuhan informasi
(Website
yang terkait dengan badan publik.
Interface),
Kedua
penelitian
tersebut
menunjukkan tentang implementasi UU KIP
dengan
internet
memanfaatkan
seperti
website
teknologi dan
e-
government. Dengan demikian, teknologi sangat
penting
pelayanan
untuk
informasi
di
menunjang organisasi
pemerintah. Sedangkan salah satu fungsi PR
dalam
sosialisasi
UU
KIP
oleh
Direktorat PMP juga melibatkan teknologi internet berupa website. Fungsi-fungsi Public Relations (PR) menurut Fraser P. Seitel (2004: 10) yang relevan dalam sosialisasi UU KIP antara lain:
Web
dan
Development yakni
Monitoring and
keahlian
Web dasar
seorang humas yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan media online
dalam
secara
melakukan
interaktif
interaksi
dengan
publik
perusahaan. Yang terpenting media interaktif yang telah dibuat perusahaan ini
juga
harus
diimbangi
dengan
kegiatan monitoring respon publik, termasuk
memberikan
tanggapan
langsung terhadap isu-isu atau opini publik yang sedang berkembang terkait dengan perusahaan. Selain fungsi PR di atas, tulisan ini juga merujuk pada teori peran PR dalam organisasi antara lain (Grunig, 1992: 396): 31
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012
1. Communication Technician
Fungsi PR adalah menolong organisasi
Tugas yang dikerjakan PR adalah
dalam
melakukan
persoalan
komunikasi
dan
komunikasi yang ada. PR di sini
jurnalistik
serta
menjadi bagian dari tim perencanaan
melaksanakan keputusan yang dibuat
strategis organisasi. Ia bekerja sama
oleh pimpinan. Ia tidak melakukan
dengan anggota tim lainnya untuk
pengambilan
memberikan solusi permasalahan yang
keterampilan
keputusan
melakukan
dan
tidak
penelitian
merencanakan
dan
untuk
mengevaluasi
pekerjaan mereka.
ada,
mulai
dari
identifikasi
permasalahan,
perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan evaluasi program pemecahan masalah
2. Expert Prescriber PR berfungsi dan berperan sebagai
Dari
penelitian
sebelumnya,
orang yang ahli melakukan penelitian
ditemukan fakta bahwa penyampaian
dan
informasi
merumuskan-merumuskan
masalah
organisasi
dengan
bidang
gangguan
yang
berkaitan
komunikasi
komunikasi
publik
terhambat
karena
kurangnya evaluasi. Dalam menjalankan
serta
sebuah
dalam
tahapan
program
diperlukan
manajerial
adanya
sehingga
suatu
pencapaian tujuan organisasi. Selain
kegiatan atau program dapat berlangsung
itu, PR juga mencari upaya solusi
sistematis dan efektif. Dalam sosialisasi
permasalahan
UU
program
melalui
yang
program-
bermanfaat,
dan
KIP,
kehumasan
program.
masalah
mediator yang peka serta menjaga arus komunikasi dua arah berjalan dengan antara
organisasi
dengan
publiknya (sering juga disebut liaison, interpreter/penerjemah, atau sebagai mediator).Peran mengenali
fasilitator
publik
di
juga
sekeliling
organisasi dan membuat keputusan yang
berkaitan
dengan
kebijakan,
prosedur serta aktivitas yang diminati oleh kedua belah pihak. 4. Problem Solving Facilitator
PMP
juga
mulai hingga
dari
identifikasi
evaluasi.
Tahapan
manajemen PR menurut Cutlip, et.al.
PR berperan sebagai perantara atau
baik
Direktorat
menjalankan tahapan proses manajemen
bertanggung jawab atas pelaksanaan 3. Communication Facilitator
32
memecahkan
(2007: 320-435) adalah sebagai berikut: 1. Fact Finding/Mendefinisikan Problem Langkah
pertama
penyelidikan
ini
dan
mencakup memantau
pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan dan dipengaruhi
oleh,
tindakan
dan
kebijakan organisasi. Pada dasarnya ini adalah
fungsi
inteligen
organisasi.
Fungsi ini menyediakan dasar untuk semua
langkah
pemecahan
dalam
problem
proses dengan
Intan Tanjung Sari & Iwan Awaluddin Yusuf, Implementasi Fungsi dan Manajemen Kehumasan Direktorat Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Sosialisasi UU KIP
menentukan “Apa yang sedang terjadi
program
saat ini?”
Program
2. Planning/Perencanaan
itu
berhasil
akan
dihentikan
atau
tidak.
dilanjutkan
atau
setelah
menjawab
Informasi yang dikumpulkan dalam
pertanyaan “Bagaimana keadaan kita
langkah
sekarang atau seberapa baik langkah
pertama
digunakan
untuk
membuat keputusan tentang program
yang telah kita lakukan?”
publik, strategi tujuan, tindakan dan komunikasi,
taktik
dan
sasaran.
Langkah ini akan mempertimbangkan
Metode Penelitian Penelitian
ini
menggunakan
temuan dari langkah dalam membuat
paradigma konstruktivis yang bertujuan
kebijakan dan program organisasi.
merekonstruksi
Langkah kedua ini akan menjawab
dialektis antara peneliti dengan pelaku
pertanyaan “Berdasarkan apa kita tahu
sosial yang diteliti (Hidayat, 1999: 39-40).
akan tentang situasi, dan apa yang
Penelitian ini menggunakan pendekatan
harus kita lakukan atau apa yang harus
deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan
kita ubah, dan apa yang harus kita
kualitatif, peneliti melakukan wawancara,
katakan?”
observasi langsung terhadap objek yang
3. Action
and
Communicating/
Komunikasi
realitas
sosial
secara
akan diteliti dan penggunaan dokumen resmi. Peneliti menjadi instrumen riset
Langkah
ketiga
adalah
yang harus terjun langsung di lapangan,
mengimplementasikan program aksi
karena riset ini bersifat subjektif dan
dan komunikasi yang didesain untuk
hasilnya bukan untuk digeneralisasikan
mencapai
(Kriyantono,
2008:
masing-masing publik dalam rangka
pengumpulan
data
mencapai
adalah perpaduan antara wawancara dan
tujuan
spesifik
tujuan
Pertanyaannya
untuk
program.
dalam
langkah
57). dalam
Teknik penelitian
ini
observasi. Metode analisis yang digunakan
adalah “Siapa yang harus melakukan
adalah teknik reduksi-kategorisasi data
dan menyampaikannya, dan kapan, di
yang merangkum, memilah hal-hal pokok,
mana, dan bagaimana caranya?”
serta memfokuskan pada hal-hal penting
4. Evaluation/Mengevaluasi Program
yang relevan dengan penelitian.
Langkah terakhir dalam proses ini adalah
melakukan
penilaian
atas
persiapan, implementasi, dan hasil dari
Hasil dan Pembahasan Fungsi
PR
yang
dijalankan
program. Penyesuaian akan dilakukan
Direktorat
sembari program diimplementasikan,
Kemenkominfo dalam sosialisasi UU KIP
dan didasarkan pada evaluasi atas
terkait
umpan
materi publikasi, pemanfaatan website,
balik
tentang
bagaimana
Pengelolaan
dengan
Media
publisitas,
Publik
penulisan 33
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012
dan
aktivitas
hubungan
media
dengan
relations media.
atau
Media online yang digunakan dalam
Selain
sosialisasi UU KIP adalah website
menjalankan fungsi PR terkait sosialisasi
dengan
UU KIP, Direktorat PMP tentunya juga
serta
melakukan proses manajemen kegiatan
center
PR seperti fact finding, planning, action
Kemenkominfo, yang ada di seluruh
and communicating hingga evaluation.
Propinsi di Indonesia. Portal berita
Fungsi
www.infopublik.org
dan
dijalankan
manajemen Direktorat
PR
PMP
yang
domain
www.infopublik.org jaringan
media
Direktorat
PMP
pemanfaatan milik
berisi
konten
dalam
sosialisasi UU KIP yang dilakukan oleh
sosialisasi UU KIP akan dibahas satu
pemerintah pusat maupun daerah.Hal
persatu dalam temuan penelitian yang
ini
didapatkan.
Government
disebabkan
karena Public
fungsi Relations
Kemenkominfo yang berperan dalam a. Analisis Fungsi Public Relations
menginformasikan kegiatan di berbagai
1. Publisitas / Publicity
lembaga pemerintah baik pusat atau
Publisitas
merupakan
kegiatan
utama yang dilakukan Direktorat PMP untuk menginformasikan suatu kebijakan baru
pemerintah.Sosialisasi
implementasi UU KIP. b. Media Cetak
KIP
Publisitas dalam media cetak sendiri
bertujuan
dilakukan melalui Tabloid Komunika
untuk memasyarakatkan kebijakan baru
dan Jurnal Dialog.Kedua produk cetak
tersebut
dan
ini memiliki jangkauan distribusi yang
masyarakat. Dengan adanya sosialisasi,
sangat luas ke seluruh wilayah di
Badan Publik dan masyarakat diharapkan
Indonesia.
melalui
dapat
aktivitas kepada
publikasi Badan
mengetahui,
UU
daerah terkait sosialisasi dan progres
Publik
mengerti,
dan
c. Media Audio Visual dan Luar Ruang
menjalankan UU KIP. Sebagai salah satu
Media-media yang dimaksud dalam
fungsi kehumasan, kegiatan publisitas
Media Audio Visual dan Luar Ruang
dapat dilakukan dengan berbagai variasi
antara lain yaitu Dialog Interaktif di
media seperti media elektronik, media
televisi, Pameran (Pekan Informasi
cetak, internet dan media tatap muka.
Nasional), serta penerbitan beberapa
Direktorat
buku yang berkaitan dengan UU KIP.
PMP
mengklasifikasikan
penggunaan media publisitas ke dalam tiga jenis media yaitu media online, media cetak serta media audio visual dan luar
2. Menulis/ Writing Dalam sosialisasi UU KIP, aktivitas
ruang.
menulis yang dilakukan adalah penulisan
a. Media Online
materi
berita
publikasi.Publikasi 34
untuk tulisan
keperluan tentang
Intan Tanjung Sari & Iwan Awaluddin Yusuf, Implementasi Fungsi dan Manajemen Kehumasan Direktorat Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Sosialisasi UU KIP
sosialisasi UU KIP dimuat dalam media-
daerah. Informasi dalam website ini
media yang digunakan seperti buku,
meliputi sosialisasi UU KIP terutama
tabloid, jurnal, maupun konten yang ada
terkait perkembangan pelaksanaannya.
di
ditulis
Dengan demikian, masyarakat dapat ikut
menggunakan format feature news dan
mengawasi pelaksanaan sosialisasi dan
straight news. Berikut adalah contoh
implementasi UU KIP baik di pemerintah
kutipan
pusat maupun daerah.
dalam
portal.Berita
yang
berita
di
portal
www.infopublik.org
mengenai
implementasi UU KIP di Samarinda:
website info publik terkait sosialisasi UU
Kita lihat Diskominfo Kaltim memberi perhatian sangat serius. Diskominfo ini telah membuat kebijakan yang agak unik dan mengarah pada dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik,” ujar Henry saat memberi sambutan pada peresmian Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) di Dinas Kominfo Kaltim, Samarinda, Rabu (7/11) siang.1 3. Pembuatan Website
Web
dan
Development
and
Subang, InfoPublik - Pada dasarnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengakomodir UU yang telah ada, yaitu dengan menyebutkan informasi yang kecualikan di antaranya rahasia negara (UU KIP Pasal 6 ayat 3 huruf a), rahasia pribadi (UU KIP Pasal 6 ayat 3 huruf b) dan informasi usaha/bisnis (UU KIP Pasal 6 ayat 3 huruf c). 2 Pengelolaan
Web
dimonitor
Munculnya media baru atau media yang
bersifat
interaktif
juga
dimanfaatkan oleh Direktorat Pengelolaan Media Publik sebagai sarana sosialisasi UU KIP yang utama.Hal ini dibuktikan dengan
KIP:
Monitoring/
Interface online
Berikut adalah contoh berita di
adanya
portal
berita
atau
website
juga
diawasi,
perlu
sehingga
efektivitas penggunaan media ini dalam sosialisasi
UU
KIP
dapat
diukur.
Monitoring yang dilakukan Direktorat PMP terhadap website sejauh ini adalah merekap
jumlah
pengunjung
website
tersebut.
www.infopublik.org yang memiliki daya jangkau sangat luas. Informasi yang
4. Hubungan Media/Media Relations Direktorat Pengelolaan Media Publik
tedapat pada portal berita tidak hanya informasi
di
pemerintah
pusat
saja,
melainkan juga di pemerintah daerah yang bekerja sama dengan media center 1
“Kaltim Agak Unik, Maju Selangkah Laksanakan KIP,” http://infopublik.org/mc/kalimantan_timur/index.p hp?page=news&newsid=35722, diakses 1 November 2012.
Kemenkominfo juga melakukan aktivitas media relations dengan media massa lain dalam mensosialisasikan UU KIP. Selain 2
“Pertemuan Bakohumas di Kabupaten Subang Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” http://infopublik.org/mc/maluku_utara/index.php?p age=news&newsid=34214 (akses, 1 November 2012)
35
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012
menggunakan website, jurnal, tabloid dan
Communication
penerbitan
PMP
Problem Solving Facilitator, Direktorat
kerja
PMP
buku,
Kemenkominfo
Direktorat
juga melakukan
hanya
Facilitator,
menjalankan
serta
peran
PR
sama dengan Metro TV dalam sosialisasi
sebagai fungsi manajemen pada tataran
UU KIP. Kerja sama yang dilakukan
terendah yaitu Teknisi Komunikasi seperti
adalah penayangan Dialog Interaktif di
yang telah dibahas sebelumnya. Peran
Metro TV. Aktivitas media relations
dalam melakukan penelitian, keterlibatan
dengan Metro TV dilakukan dalam bentuk
dalam
membuat
kebijakan
serta
pembelian
slot
atau
durasi
untuk
pemecahan masalah dilaksanakan oleh
sosialisasi
UU
KIP
dengan
tema
seluruh Direktorat yang ada di Direktorat
“Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Dalam
Jenderal
Mendukung
Publik (Ditjen IKP) secara terintegrasi.
Keterbukaan
Informasi
Informasi dan Komunikasi
Publik.” c. Analisis b. Analisis Peran Public Relations
Public
Relations 1. Fact Finding
dalam Organisasi Direktorat
Manajemen
PMP
Kemenkominfo
Pelaksanaan sosialisasi UU KIP oleh
memiliki peran sebagai Communication
Direktorat PMP didasarkan pada beberapa
Technician
alasan.
atau
Fungsi-fungsi
Teknisi
yang
Komunikasi.
dilakukan
dalam
Selain
karena
sosialisasi
merupakan tugas pokok, terdapat pula
menjalankan peran ini adalah penulisan
fakta-fakta
atau
Seperti
mengharuskan Direktorat PMP dan Badan
penjelasan hasil penelitian sebelumnya,
Publik lain mensosialisasikan UU KIP ini.
Direktorat
UU
kegiatan
jurnalisitik.
PMP
Kemenkominfo
KIP
atau
realitas
merupakan
sosial
kebijakan
yang
atau
menjalankan fungsi yang sangat bersifat
peraturan
teknis seperti publisitas, penulisan materi
praktik korupsi karena ketidaktahuan
publikasi
baik
masyarakat akan pengelolaan pemerintah.
feature mapun straight news. Fungsi
Dengan demikian, peraturan baru ini
teknis lain yang dilakukan Direktorat PMP
harus disebarluaskan kepada masyarakat,
dalam
karena masyarakat memiliki hak untuk
dengan
format
sosialisasi
melakukan
UU
aktivitas
berita
KIP
media
adalah relations
baru
mengakses penyelenggaraan
KIP, serta pembuatan dan monitoring
Kemenkominfo. Direktorat
Berdasarkan
peran
PR
dalam
cukup
jeli
meminimalisir
informasi
terkait publisitas tentang sosialisasi UU website.
untuk
pemerintah PMP,
dalam
tentang oleh
Kemenkominfo mengidentifikasi
organisasi mulai dari Communication
permasalahan yang mendasari pentingnya
Technician,
sosialisasi UU KIP. Selain itu, Direktorat
36
Expert
Prescriber,
Intan Tanjung Sari & Iwan Awaluddin Yusuf, Implementasi Fungsi dan Manajemen Kehumasan Direktorat Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Sosialisasi UU KIP
PMP
juga
pelaksanaan Badan
menyadari sosialisasi
Publik
yang
tantangan
Tabloid
Komunika),
dialog
interaktif,
yaitu
jumlah
pameran dan penerbitan buku khusus.
tidak
sedikit,
Rencana
sosialisasi
UU
KIP
yang
masyarakat yang heterogen dan mindset
selanjutnya
ketertutupan pemerintah selama ini. Oleh
pameran. Salah satu upaya sosialisasi UU
karena
PR
KIP adalah Pekan Informasi Nasional
dilakukan oleh Direktorat PMP agar
2011 yang kemudian disingkat menjadi
perencanaan
program
PIN 2011. PIN adalah acara khusus berupa
sistematis,
pameran yang dianggap efektif untuk
itu,
sosialisasi efektif,
praktik dan
dapat
tepat
manajemen realisasi
berjalan
waktu,
serta
mencapai
tujuan.
mendukung
event
melalui
kegiatan Direktorat
PMP
dalam sosialisasi UU KIP, karena PIN dihadiri
2. Planning
oleh
seluruh
instansi
yang
berkaitan dengan komunikasi serta dapat
Perencanaan dibuat
adalah
kegiatan
berdasarkan
sosialisasi
fakta
pentingnya
pula dihadiri oleh masyarakat umum tanpa dikenakan biaya.
sosialisasi UU KIP.Perencanaan pertama
Hal
lain
yang
penting
untuk
yaitu menentukan siapa saja yang menjadi
direncanakan adalah mengenai jangka
target audiens utama yaitu Badan Publik
waktu pelaksanaan serta pihak yang
dan Masyarakat. Perencanaan selanjutnya
bertanggung
adalah menetapkan tujuan kegiatan atau
sosialisasi
target sosialisasi. Sosialisasi dengan target
peraturan perundangan, jangka waktu
audiens aparatur negara bertujuan untuk
sosialisasi dilaksanakan selama dua tahun
memberikan
agar
sejak UU KIP diundangkan pada tahun
melaksanakan UU KIP serta mengubah
2008. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
mindset para praktisi pemerintah untuk
UU
selalu
memberikan
Kemenkominfo dilaksanakan oleh seluruh
informasi kepada masyarakat. Tujuan
pejabat dan karyawan yang bersangkutan
sosialisasi dengan target masyarkat hanya
meliputi
sampai
kesadaran
Publik, Kepala Subdit Media Online,
(awareness). Penetapan target audiens
Kepala Subdit Media Cetak, Kepala Subdit
dan
Media Audio Visual dan Luar Ruang, serta
kesadaran
terbuka
pada
target
dalam
tahap
kegiatan
menjadi
dasar
pertimbangan pemilihan jenis media yang
jawab UU
KIP
KIP.
oleh
Direktur
melaksanakan Sesuai
dengan
Direktorat
PMP,
Pengelolaan
Media
seluruh staf dan karyawan.
akan digunakan. Perencanaan
selanjutnya
adalah
3. Action and Communicating
pemilihan jenis media yang digunakan
Pada tahap ini, Direktorat PMP
antara lain adalah media online (portal
mulai
berita), media cetak (Jurnal Dialog dan
rencana yang telah dibuat sebelumnya
mengomunikasikan
rencana37
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012
terkait sosialisasi UU KIP. Berikut langkah
Tabloid Komunika Edisi 23, Desember
komunikasi
2011:
melalui
media-media
tersebut: a.
Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), keterbukaan informasi publik di setiap Badan Publik menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. UU KIP menjamin setiap warga negara untuk mengakses informasi publik di seluruh badan publik di Indonesia, dan badan publik wajib menyediakan informasi tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam UU.3
Media Online Untuk sosialisasi melalui portal
berita, mekanismenya diawali dengan rapat
redaksi
yang
menghadirkan
seluruh staf dan pejabat di lingkungan Direktorat
PMP.
Rapat
redaksi
membahas tentang agenda setting. Agenda pemberitaan yang dimaksud adalah pemilihan konten terkait UU KIP seperti sosialisasi tentang Pejabat c.
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Media Audio Visual dan Luar Ruang Selanjutnya adalah sosialisasi
(PPID), sengketa informasi, informasi
UU KIP oleh Direktorat PMP yang
yang tidak boleh disampaikan dan lain-
dikomunikasikan
lain. Sosialisasi UU KIP oleh Direktorat
interaktif tersebut berlangsung pada
portal berita dan media center dalam naskah
berita.
hari Selasa, 4 Oktober 2011 bertempat
Mekanisme
di Grand Studio Metro TV, Jl. Pilar
operasional sosialisasi melalui tulisan
Mas Raya, Kedoya, Kebun Jeruk
berupa berita sesuai dengan aktivitas
Jakarta
keredaksian pada media-media yang
metode
aksikomunikasi dalam sosialisasi UU
sosialisasi
KIP,
melalui media cetak juga menggunakan format
berita.
Penyusunan
oleh
Informasi KIP,
cetak yang sudah ada. Di bawah ini berita
PMP Nasional
adalah (PIN)
melalui “Pekan 2011.”
pameran
tersebut
juga
mengenai
sosialisasi UU KIP yang dimuat dalam 38
melalui
Selain dalam rangka sosialisasi UU
sesuai dengan SOP penerbitan media contoh
Kemenkominfo
Direktorat
operasional
penerbitan berita tentang UU KIP,
adalah
dilaksanakan
Pameran yang diselenggarakan
KIP, melainkan dikemas dalam suatu berita.Mekanisme
juga
kegiatan pameran.
konten
berita tidak secara tersurat tentang UU tema
yang
Publik yaitu Freddy H. Tulung. Tahap
Seperti sosialisasi menggunakan online,
Narasumber
Jenderal Informasi dan Komunikasi
Media Cetak
media
Barat.
hadir dalam dialog adalah Direktur
sudah profesional pada umumnya. b.
metode
dialog interaktif di televisi. Dialog
PMP dikomunikasikan melalui melalui bentuk
melalui
3
“Informasi Publik sebuah keniscayaan,” Tabloid Komunika, Edisi VII, Desember, 2011, hal. 2.
Intan Tanjung Sari & Iwan Awaluddin Yusuf, Implementasi Fungsi dan Manajemen Kehumasan Direktorat Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Sosialisasi UU KIP
diselenggarakan memperingati Nasional
dalam Hari
serta
indikator tersebut, Direktorat PMP dapat
Kebangkitan
dikatakan melakukan sosialisasi UU KIP
Hari
Nasional.Pameran dilaksanakan
rangka
di
Pendidikan PIN
2011
Surakarta
pada
tanggal 20-25 Mei 2011. Sebelum menyelenggarakan
pameran,
Direktorat PMP bersama Direktorat
baik
meskipun
terhambat
beberapa kendala. d. Analisis
SWOT
Implementasi
Fungsi dan Manajemen PR dalam Sosialisasi UU KIP
lain di Kemenkominfo melakukan
Pada analisis SWOT ini, penulis
berbagai persiapan seperti “Rapat
akan memetakan apa saja yang menjadi
Koordinasi
faktor
Pembahasan
Teknis
Pelaksanaan Pameran PIN 2011.”
Dalam
pelaksanaan
pelaksanaan
evaluasi,
kegiatan
yang
ditentukan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Komisi Informasi sebagai badan pengawas
implementasi
menentukan
beberapa
poin
UU
KIP
indikator
keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh suatu Badan Publik. Tiga indikator utama keberhasilan sosialisasi UU KIP. Pertama, Badan Publik sebagai target pelaksana UU KIP sudah membentuk Pejabat
Pengelola
Dokumentasi
Informasi
(PPID).
dan Kedua,
berkurangnya sengketa informasi atau bahkan tidak ada sengketa informasi. Ketiga,
dan
penghambat
1. Strength/ Kekuatan
terdapat poin-poin indikator keberhasilan atas
pendukung
sosialisasi UU KIP oleh Direktorat PMP.
4. Evaluation
banyaknya
jumlah
pemohon
informasi ke suatu Badan Publik sehingga menunjukkan partisipasi aktif masyarakat melalui UU KIP.4 Berdasarkan ketiga poin 4
dengan
. Wawancara Dono Prasetyo, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informas Pusat (KIP), Jumat 9 November 2012
Dengan berbagai macam media yang dimiliki
oleh
sosialisasi
Direktorat
atau
PMP,
diseminasi
maka
informasi
tentang UU KIP dapat dilaksanakan dengan frekuensi atau intensitas yang tinggi.Sebagai pemerintah di tingkat pusat atau
kementerian,
media-media
yang
dimiliki Direktorat PMP dapat tersebar ke seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan distribusi Tabloid Komunika dan Jurnal Dialog ke berbagai daerah, dan adanya website serta media center yang mampu menjangkau masyarakat banyak. 2. Opportunity/ Peluang Peluang yang dapat dimanfaatkan Direktorat
PMP
dalam
implementasi
fungsi PR terkait sosialisasi UU KIP adalah sistem politik demokrasi yang dianut oleh Indonesia.Dengan adanya demokrasi,
maka
iklim
politik
yang
dominan saat ini adalah gerakan untuk mendesak adanya reformasi birokrasi di lembaga-lembaga
pemerintah.Reformasi 39
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012
birokrasi menuntut penyelenggaraan tata
menjadi masalah yakni terkait akses
kelola
pemerintahan
portal www.infopublik.org yang masih
untuk
kepentingan
yang
transparan
masyarakat
dan
lambat.
mengurangi praktik korupsi. 4. Threat/ Ancaman 3. Weakness/ Kelemahan
Ancaman
Kelemahan yang menjadi faktor
lingkungan
yang
eksternal
berasal
dari
Direktorat
PMP
penghambat sosialisasi adalah ketiadaan
dalam
metode pengukuran kinerja atau evaluasi
pemerintah daerah yang kurang dapat
yang masih lemah.Selain itu, kinerja SDM
bersinergi
yang
Ancaman lainnya adalah sikap apriori
kurang
menumbulkan sebelah”
dan
optimal pekerjaan dapat
sehingga yang
“berat
menimbulkan
rendahnya tanggung jawab oleh beberapa
sosialisasi dengan
masyarakat
UU
KIP
pemerintah
terhadap
adalah pusat. lembaga
pemerintah, sehingga sosialisasi selalu dianggap kurang.
pegawai. Selain itu, kendala teknis juga Tabel 1. Analisis SWOT Implementasi Fungsi PR Direktorat PMP dalam Sosialisasi UU KIP Strength/ Kekuatan
Weakness/ Kelemahan
a. Variasi media yang beragam dan dikelola sendir seperti Tabloid Komunika, Jurnal Dialog, dan Website. b. Posisi sebagai lembaga pemerintah pusat yang memiliki jangkauan luas terhadap jaringan media center. c. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai inisiator terbentuknya UU KIP.
a. Direktorat PMP memiliki peran PR pada tataran terendah, yakni Teknisi Komunikasi sehingga tidak memiliki kapasitas dalam melakukan riset evaluasi terhadap respon publik b. Evaluasi program yang dilakukan masih lemah c. Sistem kerja di balik layar yang menghambat interaksi langsung dengan masyarakat terkait pengawasan respon publik terhadap UU KIP d. Kinerja SDM yang kurang optimal serta tupoksi yang tidak dijalankan dengan maksimal. e. Permasalahan teknis yang belum bisa ditasi seperti lambatnya jaringan terhadap akses portal.
Opportunity/ Peluang
Threat/ Ancaman
a. Sistem pemerintahan demokrasi yang menuntut transparansi pengelolaan pemerintahan oleh lembaga publik, b. Kemenkominfo memiliki jangkauan publikasi melalui Lembaga Penyiaran Publik
a. kinerja pemerintah daerah yang tidak selaras dengan pemerintah pusat. b. Sikap apriori atau anggapan buruk masyarakat terhadap pemerintah
40
Intan Tanjung Sari & Iwan Awaluddin Yusuf, Implementasi Fungsi dan Manajemen Kehumasan Direktorat Pengelolaan Media Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Sosialisasi UU KIP
Penutup
komunikasi dimana rencana yang telah
Direktorat
PMP
Kemenkominfo
disusun mengenai sosialisasi UU KIP
telah mengimplementasikan fungsi dan
mulai
manajemen Public Relations (PR) dalam
dioperasionalkan.Tahap
sosialisasi UU KIP. Dalam menjalankan
tahap evaluasi keseluruhan pelaksanaan
fungsi Kehumasan Pemerintah, Direktorat
program sosialisasi UU KIP. Metode yang
PMP Kemenkominfo tidak terlepas dari
digunakan
fungsi-fungsi
mensosialisasikan UU KIP yang paling
PR
umum
berdasarkan
direalisasikan
Direktorat
terakhir
PMP
konsep teori Fraser P. Seitel yang meliputi
utama
Publicity, Writing, Website Development
memanfaatkan berbagai media
adalah
dan
publisitas
yakni
untuk dengan
and Web Interface, serta Media Relations.
Secara teknis, sosialisasi UU KIP
Publisitas yang dilakukan terkait UU KIP
oleh Direktorat PMP dengan melibatkan
kepada Badan Publik dan masyarakat
fungsi-fungsi dan manajemen PR dapat
melalui berbagai media. Aktivitas menulis
dikatakan berhasil. Namun demikian,
atau writing sendiri menggunakan format
Direktorat PMP hanya menjalankan peran
berita yang berkaitan dengan tema atau
sebagai
topik seputar UU KIP. Pemanfaatan
merupakan tataran terendah peran PR
internet berupa website dan aktivitas
dalam
media relations juga dilakukan dalam
kebijakan terkait substansi sosialisasi UU
sosialisasi
tujuan
KIP ada pada Ditjen IKP, sehingga peran
memperluas persebaran informasi dengan
signifikan Direktorat PMP sendiri hanya
cepat dan efektif.
sebatas menjalankan tugas secara teknis.
UU
KIP
dengan
Teknisi suatu
Komunikasi
organisasi.
yang
Pembuatan
Implementasi manajemen PR oleh
Faktor-faktor pendukung sosialisasi UU
Direktorat PMP Kemenkominfo dalam
KIP oleh Direktorat PMP Kemenkominfo
sosialisasi UU KIP, dilakukan dengan
adalah adanya variasi media, memiliki
melalui proses manajerial menurut Cutlip
jaringan
et.al.
(2007)
Finding,
yang
Communicating, Definisi
masalah
mengidentifikasi
daerah,
keterlibatan
and
inisiator pembentukan UU KIP. Faktor-
Evaluations.
faktor yang menjadi penghambat antara
dari
Action
dan
center
Fact
terdiri
Planning,
media
dimulai urgensi
dengan kegiatan
Kemenkominfo
sebagai
lain yaitu evaluasi sosialisasi yang masih lemah,
kinerja
SDM
yang
rendah,
sosialisasi UU KIP. Dari masalah tersebut,
disintegrasi dengan pemerintah daerah
dilakukan perencanaan terkait mekanisme
serta sikap apriori atau anggapan buruk
sosialisasi
masyarakat terhadap pemerintah.
seperti
pemilihan
target
audiens, penetapan target atau tujuan kegiatan, waktu pelaksanaan, serta media yang
digunakan.
Selanjutnya,
proses 41
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012
Daftar Pustaka Abadi, Totok Wahyudi. 2010. “Layanan Informasi
Publik
Berbasis
E-
Poentarie,
Emmy.
Lembaga
2010.
Publik
Negara
dalam
Government untuk Meningkatkan
Implementasi UU No. 14 Tahun
Quality
2008,”
Improvement
Pelayanan
Jurnal
Penelitian
Ilmu
Publik di Jawa Timur,“ Jurnal
Pengetahuan
Penelitian Ilmu Pengetahuan dan
Komunikasi, Vol. 12, Juni. hal. 29-
Teknologi
49.
Komunikasi,
Vol.
12,
Juni. hal. 51- 75.
M.Broom. 2007. Effective Public Relations.
Jakarta:
Kencana
Prenada Media Group.
Public
Relations.
Teknologi
Relations
and
New
Jersey:
Prentice Hall. _______. “Kaltim Agak Unik, Maju Selangkah
Grunig, James E. 1992. Excellence in Public
dan
Seitel, Fraser P. 2004. The Practice of
Cutlip, Scott M., Allen H.Center, Glen
Laksanakan
KIP,”
http://infopublik.org/mc/kalimanta n_timur/index.php?page=news&ne
Communication Management. New
wsid=35722. Diakses 1 November
Jersey: Lawrence Erlbaum.
2012.
Hidayat, Dedy N. 1999. “Paradigma dan Perkembangan Komunikasi,”
Penelitian Jurnal
Ikatan
_______. “Pertemuan Bakohumas di Kabupaten
Subang
Tentang
Keterbukaan
Informasi
Publik”.
Sarjana Komunikasi Indonesia, No.
http://infopublik.org/mc/maluku_u
3, April. hal. 39-40.
tara/index.php?page=news&newsid
Kriyantono,
Rachmat.
2008.
Teknik
Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
=34214. Diakses, 1 November 2012. _______.
“Informasi Publik Sebuah
Keniscayaan,” Tabloid Komunika, Desember, 2011.
42
“Kesiapan
