LEMBAR DISPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVlNSIDKIJAJUlRTA Tanggal Masuk : .. .1.~.!c::!J"!?.~!:
---
Indek'......................................... 6180~~
Kode
..
l~le
.
.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1-tlfOf'M 11m \2.~~.'" Ol"inl ft.,PlIL.< :-1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hall lsi Ringkas
..f:Q:'Y1
!.'10~~t
..
:..2.§ .r''o.'.
Tgl./Nomor Surat
:..r.~~.~
Asa I
.1Y.'.~ 0!.b..~~~
Instruksi Iinformasi :
Diteruskan I Kepada : 1. Sekretaris 2. Kabid Media Massa
~~~~ f.4L t!/iZr '. ~ 1L
~ !J.. tf) ~
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: *
Caret yang tidak perlu
.
@)
uvJ'1
. .
JAVA
KAVA
aJ
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ~
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln" Medan Merdeka Selatan 8-9
"'O§<'""
JAKARTA LAPORAN
Kepada Yth, Oari Sifat Nomor Perihal
Kepala Oinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta Ka" Bidang Informasi Publik Penting
31f /D1q"LI Laporan Tim Respon Opini Publik Bulan Maret
Sehubungan dengan kegiatan Respon Opini Publik pada seksi data dan Informasi Kehumasan, Oinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Tahun Anggaran 2013 dengan ini melaporkan kegiatan Tim Respon Opini Publik pada bulan Maret sebagai berikut : 1. Membuat laporan terkait situasi terkini, perihal dua aksi Unjuk Rasa di Balaikota pada bulan januari sebagai berikut : - Hari Jumat 1 maret 2013 unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah Ormas yang menamakan diri Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) dari para buruh/pekerja PT Hansoll Indo. Mereka memprotes kejadian pada hari Jumat 1 maret 2013 dimana buruh dihajar polisi padahal pihak pengusaha yag telah melanggar ketentuan dan kesepakatan - Kamis 28 Februari 2013 dilakukan pleh Ormas yang menamakan dirinya Lembaga Pemantau Aparatur Negara (LAPAN) menuntut agar Gubernur OKI Jakarta Joko widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahha Purnama segera mengalokasikan anggaran Limaratus Limapuluh Milyar untuk pengadaan meubelair (terlampir) 2" Mengadakan rapat usulan kegiatan Pembekalan SKPO kepada TIM Respon Opini Piblik, kegiatan dimaksud untuk : Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tim respon Opini Publik mengenai tupoksi SKPO Meningkatkan daya nalar dari Tim Respon Opini Publik dalam menyalurkan aspirasi kepada SKPO terkait permasalahan yang dituju Terkait meteri pembekalan, diajukan usulan tujuh belas SKPO yang banyak mendapatkan aspirasi warga 3. Melakukan rapat koordinasi mengenai personel non PNS di Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta dan Tata Kelola UPT Sekretariat Komisi Informasi Provinsi, rapat dilaksanakan pada hari Senin 18 Maret 2013, isi rapat sebagai berikut : Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta menyatakan bahwa diperlukan kepastia tentang kedudukan dan pembiayaan para personel non PNS di Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta yang direkrut sebelum terbentuknya sekretariat Personel non PNS ditempatkan pada tiap desk terkait Surat Edaran Gubernur OKI Jakarta No"57 tahun 2012 tentang honorarium PNS dan non PNS yang menyatakan tidak diperbolehkan lagi penambahan tenaga honorer
11&9 19 1) /' Y
Tata kelola UPT mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dengan besaran honor untuk non PNS disesuaikan dengan asas kepatutan dan kewajaran sebagaimana telah diatur dalam permendagri no.37 tahun 2012 Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut, atas arahannya diucapkan terimakasih. Jakarta,
~
Maret 2013
KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
~~~ EKO HARIADI NIP. 196801011996031003
;\f..
LEMBAR DISPOSISI I CATAlAN
rI
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKA.RTA
~"'.D~
Indek : .r~~.~
.
..
Tanggal Masuk
:
Kade
:
?::~/o..?I;;:gJ?
[ref
.....
1(1/
.
. ~~Mr
HaU lsi Rlngkas
. ·«r~H"I(j,0;rr;.il~~I~·f-'ijc~·uP;(
:fuit:::f.Srf:::·.·.. · . :.::.: :.:::: ·· .M ·· . ··..
Tgl./Namor Sural
As a I
·~··········
.
. ······· .
fi.~.i~~iltF~~r.(u~~~1:::.::.:::
...
J
I
lnstruksi Iinformasi :
Diteruskan I Kepada : 1. Sekretaris
-+ ~¢'r(?
---
4~~' -<)1Z-~'~
.. Corel yang tidak perlu
2. Kabid Media Massa
(:!J
Kabid Informasi
Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infrastruklur Perangkat Lunak 6. Kabld Infrastruklur Perangkal Keras 7. Kabid POSTEL
T f!,. ~~IV t~\ \ U\..lr""
•• I P• ~'-
JAVA
RAYA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA
-w --
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan8·9 Slok G U.IJI Telp. (021) 3446634 Fax. (021) 3868516, Lt. XIII Telp. (021) 3823354. 3823054 Fax. 3848850 Lt. I Telp. (021) 3822356 Fax. (021) 3822846
JAKARTA 10110
-
LAPORAN RAPAT
Kepada Ylh
Kepala Oinas Komunikasi, lnformatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta Kepala Bidang Informasi Publik Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta :L9B /079.4 Segera
Oari Nomor Sifat Lampiran Hal
Rapat Koordinasi Mengenai Personil Non PNS di Komisi Infonmasi Provinsi OKI Jakarta dan Tata Kelola UPT Sekretariat Komisi Informasi Provinsi
Sehubungan dengan Rapat Koordinasi Mengenai Personil Non PNS di Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta dan Tata Kelola UPT Sekretariat Komisi Informasi Provinsi, dilaporkan hal sebagai berikut: 1.
Rapat dilaksanakan pada Senin, 18 Maret 2013 Pukul 14_30 WIB di Ruang Rapat Dewan Riset Oaerah Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 7, dengan dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta dan dihadiri oleh Unsur dari Inspektorat Provinsi OKI Jakarta, Unsur dari BPKO Provinsi OKI Jakarta, Unsur dari BKO Provinsi OKI Jakarta, Unsur dari Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Oiskominfomas) Provinsi OKI Jakarta, Unsur dari Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta, dan Para Komisioner Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta;
2.
Pembahasan rapat antara lain adalah: 1)
Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta sejak dikukuhkan pada tanggal 15 Maret 2012 telah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi dari masyarakat, meskipun kelengkapan pendukung belum tersedia. Oleh karena itu dilakukan rekruitment personil Non PNS secara mandiri untuk mendapatkan staf pendukung yang membantu pelaksanaan tupoksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
7
2)
Saat inl pada Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta terdapat C n g • personil Non PNS yang bertugas melakukan pekerjaan pelayanan sengketa informasi· publik, yang terbagi dalam 4 (em pat) kelompok pekerjaan sebar,at berikut:
admisni~an
a. b. c. d. 3)
Dewan Penasehat; Tenaga Ahli; '7 Asisten Ahli; I), Tenaga Pendukung.
.
Komisi lnformasi Provinsi OKI Jakarta menyatakan bahwa diperlukan kepastian tentang kedudukan dan pembiayaan para personil Non PNS di Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta, yang telah direkrut sebelum terbentuknya Sekretariat Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta;
3.
4)
Pada tahun anggaran 2013 ini Ketua Sekretariat Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta belum menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta masih menggunakan dana hibah dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta sebagai penanggungjawab dan pengelolaannya diserahkan kepada Komisi Informasi Provinsi OKI Jakarta;
5)
Pada tahun anggaran 2013, personil Non-PNS dapat diberikan honor sesuai kegiatan dengan mengikuti acuan dari Peraturan Menteri Oalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah tahun Anggaran 2013, sedangkan honor untuk tenaga PNS dapat diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi OKI Jakarta No. 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.
Hasil rapal antara lain:
1)
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi OKI Jakarta No. 57 Tahun 2012 tentang Honorarium pegawai Negeri Sipil Oaerah dan Non Pegawai negeri Sipil Oaerah Tahun Anggaran 2013, tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan tenaga honorer, sehingga personil Non PNS yang akan ditempatkan pada tiap desk Komisi Informasi Provinsi di wilayah Kota Administrasi Provinsi OKI Jakarta sebaiknya menggunakan personil NonPNS yang sudah ada;
2)
Tata Ketola UPT mengikuti peraturan yang berlaku di Iingkungan Pemprov OKI Jakarta dengan besaran honor untuk personil Non PNS disesuaikan dengan asas kepatutan dan kewajaran sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2012.
Oemikian taporan ini disampaikan. Mohon arahan dan petunjuk iebih lanjut dari Bapak, dan atas perhaliannya diucapkan terima kasih.
Jakarta,:?b Maret 2013 KEPALA BIOANG INFORMASI PUBLIK OINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI OKI JAKARTA,
~~EKO HARIAOI ~ NIP. 196801011996031003
J
PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA OINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
SEKRETARIAT KOMISIINFORMASI PROVINSI Jalan Suryopranoto Nomor 8 Gedung Prasada Sasana Karya Lt 7 Telepon (021) 63857487 Fasimili (021 ) 63857449 JAKARTA Kode Pas: 10130 Nomor Sifat Lampiran Perihal
: (;, 1-073.21 Biasa
15 Maret 2013 Kepada
Undangan Yth
f.~j!)
"'/f-t~f--./7l1~
1. 2. 3. 4.
5.
-4
6.
~vF -t ,"'" ~\-
Inspektur Provinsi OKI Jakarta Kepa!a BKO Provinsi OK! Jakarta Kepala Biro Hukum Setdaprov OKI Jakarta Komisioner KIP Provinsi OKI Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta Up.Kabid Pembinaan Kabid Informasi Publik Oiskominfomas Provinsi OK! Jakarta
pelaksanaan tugas-tugas Komisi Informasi Provinsi ngan ini dimohon kehadirannya dalam pertemuan 199arakan pada :
dnJ..'f
Tanggal Puku! Tempat
Acara
: : : :
Senin 18 Maret 2013 14.30 wib sid Selesai Kantor Dewan Riset Oaerah OK! Jakarta Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 7 JI. Suryopranoto No.8 Jakarta Pusat : Koordinasi mengenai Personil Non PNS di Komisl Informasi Provinsi OKI Jakarta dan Tata Kelola UPT Sekretariat Komisi Informasi Provinsi
Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan kehadirannya tepat pada waktunya. Alas perhalian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
Tembusan : .."" 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta 2. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta
~.
, .
IfI lndek :
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNIKASl, INFORMATlKA. DAN KEH1JMASAN PROVINSI DKJ JAKARTJi ,
f.1o..~"'\ .. j
aV lsi Ringkas
TgUNomor Surat Asa I
.
, OUV!:> . !)€{?
TanggaJ Masnk
.
~'?'-7
Kodc
,§t~:j~~~~~?~~f.~~~~:::::·: . ·)~fdif·~T~/){j't/Ci' ..· .t:..·
;:·~:~:. ·T0f·::.:R.~·;~:.:~:::
·.. ·..·
.
Diteruskan I Kepada :
lnstruksi I toformasi :
1. Sekretaris
~~~~~,
~
( ] ) Kabid Informasi Publik Kabid 81M
o~tr{J1J- ~ d..,~
Kabid Infrastruktur
~ I/l; ~~
Rerangkat Lunak 6~id Infraslruktur
~Af1f~~
Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
~ ~ ~~ _ _~ - 0(,
~~~~~:h digu.nak~n.ha'.a~Sege'.a dH(~~~alikan ,.. Corel yang tidal<. perlu
r
Kab'd Media Massa
.
-
f~" :J 'In ,:;,75,
~.............
.........
3
~
.'
JAVA
RA"tA.
m
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9 JAKARTA
~.
LAPORAN Kepada Yth, Dari Sifat Nomor Lampiran Perihal
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Informasi Publik Penting '2.()S / CJ Y.
T'J
Usulan Kegiatan Pembekalan SKPD kepada Tim Respon Opini Publik.
Dalam upaya meningkatkan wawasan tim respon opini publik, bersama ini saya sampaikan usulan kegiatan tim respon opini publik sebagai berikut ; 1. Nama Kegiatan: Pembekalan SKPO kepada Tim Respon Opini Publik 2. Tujuan kegiatan adalah : • Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tim respon opini publik mengenai tupOksi SKPO • Meningkatkan daya nalar dari tim respon opini publik dalam menyalurkan aspirasi kepada SKPD terkait sehingga permasalahan yang dituju tepat kepada SKPO. • Meningkatkan respon dari tim respon opini publik terhadap aspirasi warga • Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perizinan di DKI Jakarta. 3. Terkait materi pembekalan, diajukan usulan tujuh beias SKPD yang banyak mendapatkan aspirasi warga. 4. Jadwal pembekalan direncanakan diadakan seminggu tiga kali (Senin, Rabu, Jum'at) dimulai bulan Maret 2013. (Jadwal terlampir) 5. Hasil pembekalan diharapakan dapat meningkatkan kinerja tim respon opini publik dalam menyalurkan aspirasi ke SKPD . Oemiklan dilaporkan untuk mendapat koreksi dan arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,
2E
Februari 2013
KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI OKI JAKARTA
~~~ .
Aft NIP.
GfJ7 .t\'?
EKO HARIADI 196801011196031003
Jadwal Pembekalan SKPD Kepada Tim Respon Opini Publik
No 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Hari/Tanggal Rabu,6 Maret 2013 Jum'at,B Maret 2013 Senin, 11 Maret 2013 Rabu, 13 Maret 2013 Jum'at, 15 Maret 2013 Senin, 18 Maret 2013 Rabu, 20 Maret 2013 Jum'at, 22 Maret 2013 Senin, 25 Maret 2013 Rabu, 27 Maret 2013 Senin, 1 April 2013 Rabu, 3 April 2013 Jum'at, 5 April 2013 Senin, 8 April 2013 Rabu, 10 April 2013 Jum'at, 12 April 2013 Senin, 15 April 2013
SKPD Dinas Perhubungan Dinas Pekeriaan Umum Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kebersihan Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Biro Tata Pemerintahan Biro Organisasi Tata Laksana Biro Tata Pemerintahan Biro Organisasi Tata Laksana Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Dinas Sosial Dinas Pariwisata dan Budaya Inspektorat
II [ndek :
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASA;\ PROVINSI DKI JAKARTA I 0 " I o( (0:> i?'-t/.? Tanggal
.~~~j.:
.
Kode
Mas~1<
:
1H
: .::
..
(,)..,;L . ,
.
:·~;tl~0:;~J~JtiT:;~~t~t~ ):;fi;:;tw:;·~~(M·i:a·~1i£Ydi···~Ui;la~;;;: ....
Hal/lsi Ringkas
Mi\~/f-~'6'iJi;;··Ti)~lL·lPc;;;;:J' ..rf()..}..· .·~··fJjf':·).DT~7':;· .. ··I ; ..
:r~A]0:F~~~,0:::Ti~:~~~::;··.: . : : : .: :·: : .
Tgl./Nomor Surat Asa I
Instruksi I informasi :
Diteruskan / Kepada :
1. Sekretaris . Kabid Media Massa
N~
eab'd Informasi Publik
4. Kabid 81M 5. Kabid Infrastruktu
P. /ttf!l;f.Jo fiL'C
~ !i-!~ , J
Sesud<'lh digunakan harBp segera dikembalikan
Kepada: ........ It-
Coret yang Hdak perlU
Perangkat Lunak
6. Kabid Infrastruklur Perangkat Keras
7. Kabid POSTEL
~. ~\-r M~
JAYA
RAYA
:I-~"" .
W' ''f
, •
c:,.
!y
.
-~
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 6-9 Blok G Lt. XIIITelp. (021) 3622975/3622255, Fax. (021) 3622646
J A K ART A 10110
-
LAPORAN
Kepada Dari Nomor Sifat Lampiran Hal
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Informasi Publik Biasa 4 (Empat Lembar) Surat Pernyataan Mengalokasikan Anggaran Rp. 550 Milyar Lebih Untuk Pengadaan Meubelair (Meja belajar, Kursi belajar, Meja/Kursi Guru, Whiteboard, dll ).
Berdasarkan pantauan kami di lapangan atas aksi unjuk rasa sejumlah Ormas (Organisasi Masyarakat) yang menamakan LAPAN ( Lembaga Pemantau Aparatur Negara ) dari Ruko Cibubur Indah Blok B-19 Lt.1 Jalan Lapangan Tembak, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dengan ini dilaporkan sebagai berikut : Element: Sejumlah Ormas (Organisasi Masyarakat) yang menamakan LAPAN ( Lembaga Pemantau Aparalur Negara ) dan Ruko Cibubur Indah Blok B-19 Lt.1 Jalan Lapangan Tembak, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Tanggal Waktu Lokasi Jumlah massa
28 Februari 2013 11.30 WIB Balaikota Diperkirakan sekitar 100 orang menggunakan kendaraan roda dua, kendaraan truk terbuka.
Demikian laporan ini disampaikan. Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak. Jakarta, 28 Februan 2013 Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
~' At;
EKO HARIADI NIP. 196801011996031003
Laporan Unjuk Rasa LAPAN" Lembaga Pemantau Aparatur Negara" Kamis, 28 Februari 2013
Sejumlah Ormas (Organisasi Masyarakat) yang menamakan LAPAN ( Lembaga Pemantau Aparalur Negara ) dan Ruko Cibubur Indah Blok B-19 Lt.1 Jalan Lapangan Tembak, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Mendalangi kantor Balaikota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Februari 2013. Para pengunjuk rasa mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Pumama untuk segera mengalokasikan anggaran Rp. 550 milyar lebih untuk pengadaan meubelair ( Meja belajar, Kursi belajar, MejaiKursi Guru, Whiteboard, dll ) . Adapun tuntutan pengunjuk rasa, sebagai berikut :
1. Copot Taufik Mulyanto dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta,
2. Copot Didi Sugandhi dari jabatan Kasubdis Sarana dan prasana Dinas Pendidikan dan seluruh Kepala Seksi Sarpas pada 10 Suku Oinas Pendidikan Pemprov OKI Jakarta" 3. Copot seluruh Kasudin Pendidikan Oasar dan Kasudin Pendidikan menengah yang saat ini menjabat di lima wilayah kota admistrasi Provinsi OKI Jakarta, 4. Lakukan seleksi ketal terhadap seluruh jajaran panitia lelang pada Oinas Pendidikan dan Sudin Penctidikan Oasar dan pendidikan Menengah, 5. Terapkan standar dokumen yang dikeluarkan oleh LKPP tanpa rnenambah persyaratan disknminatif yang cendrung koruptif, 6. Usut dugaan korupsi anggaran Oinas dan Sudin Pendidikan pacta lima wilayah dalam realiasi belanja pengadaan meubelair.
Selama aksi tersebut berlangsung pihak kepolisian,Satuan Polisi Pamong Praja dan Pamdal Pemprov OKI Jakarta secara terus menerus melakukan pengawalan secara ketat guna mengantisipasi terjadinya perihal yang tidak diinginkan.
fml lndek
LEMBAR DISPOSISI I CATATA.1'I/ DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN KEHUl'rlASAN PROVINSI DKI JAKARTA
:~ia.~l~........
.
/
p-
Tanggal Masuk
: .0.!c.~!J.DI.3.:
Kode
.WI.'33
hPv f\..[ ,
~I
".
.
:Kid~·liw~··)t;lkt~;£2~~~
Hall 151 Ringkas
lfi7£U';£T ~:~L~>ift0:~'~UMJf;'1
•~~tI;.;g4Hi~~,,::::::.·· .
Tgl./Nomor Surat Asal
Instruksi (Informasl :
Dileruskan ( Kepada : 1. Sekretarls 2. Kabid Media Massa Q)Kabid Informasi Pubilk
""'
~
4. Kabid SIM
l./ -~~ /.
.p;LJ:.:
~
Sesudah digunakan harap segera Cltkembahkan Kepada: . -.... . . " COr'et yang tl(fak pertu
Perangkat Lunak
6. Kabid Infrasln,ktur Perangkat Keras
7. Kabid POSTEL
~
06_ I) tJ:J
5. Kabid Infrastruktur
JAVA
RAYA
m -
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9 Sick G Lt. XIlITelp. (021) 3822975/3822255, Fax. (021) 3822846
JAKARTA 10110
..
-----.
LAPORAN
Kepada Dan Nomor Sifat Lampiran Hal
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta Kepala Bidang Informasi Publik
J-It (ofit·Lj Biasa 3 (Tiga Lembar) Pengusaha Melanggar Ketentuan dan Kesepakatan, tapi Buruh yang dihajar Polisi (Terjadi di kawasan berstatus BUMN, KBN Cakung, Jumat 1 Maret 2013).
Berdasarkan pantauan kami di lapangan atas aksi unjuk rasa sejumlah Ormas (Organisasi Masyarakat) yang menamakan FBLP ( Forum Buruh Lintas Pabrik ) dan para buruh/pekerja PT. Hansollindo. Oengan ini dilaporkan sebagai benkut : Element: Sejumlah Ormas (Organisasi Masyarakat) yang menamakan FBLP ( Forum Buruh Lintas Pabrik) dan para buruh/pekerja PT. Hansollindo. Tanggal Waktu Lokasi Jumlah massa
: 02 Maret 2013 : 11.30 WIB : Balaikota : +/- 100 orang menggunakan kendaraan kopaja dan metro mini serta kendaraan mobil terbuka
Oemikian laporan ini disampaikan. Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak. Jakarta, II Maret 2013 Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
vM~, EKO HARIAOI
~i NIP. 196801011996031003
.jll~
~iJ ]
•
Laporan Unjuk Rasa FBLP " Forum Buruh Lintas Pabrik" Sabtu, 02 Maret 2013
Sejumlah Ormas (Organisasi Masyarakat) yang menamakan FBLP (Forum Buruh lintas Pabrik) dari para buruh/pekerja PT. Hansoll Indo. Mendatangi kantor Balaikota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat pada Sabtu, 02 Maret 2013. Para pengunjuk rasa mendesak Gubernur OKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk segera menolak Keputusan Menteri No. 231/Men/2003 tentang tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dan Surat Edaran No. 248/MeniPHIJSK-PJS/XII/2012 yang ditujukan kepada 33 Gubernur terkait penangguhan upah yang telah merugikan sebagian besar BURUH PEREMPUAN yang mendominasi sektor padat karya seperti garmen, tekstil, alas kaki dan industri mainan yang menjadi sasaran empuk pemilik modal dan pemerintahan dalam menangguhkan upah. Hingga saat ini
dilaporkan
setidaknya
20.000
buruh
perempuan
di
KBN
Cakung
mengalami
penangguhan upah, apalagi tanpa mekanisme yang telah ditetapkan Kemenakertrans. Rangkaian aksi telah dilakukan Forum Buruh Untas Pabrik bersama berbagai elemen buruh di KBN Cakung untuk menolak penangguhan upah sejak keputusan menteri dikeluarkan. Ancaman preman, pengintaian, intimidasi, PHK, dll adalah makanan sehari-hari yang menghadang peljuangan para buruh perempuan. Perjuangan menolak penangguhan upah ini bukan saja perjuangan burh-buruh di KBN melainkan seluruh buruh sektor padat karya Garmen, Tekstil, Alas kaki dan Mainan yang mayoritas di dominasi oleh buruh perempLian. Oleh karena itu penangguhan upah sangal merugikan buruh perempuan, karena ditujukan untuk semakin melemahkan posisi dan hak buruh-buruh perempuan yang berbeda dengan buruh laki-Iaki, pekerjaannya dianggap rendah kelerampilan, serta dianggap hanya sebagai pekerja lambahan bagi ekonomi keluarga.
Selama aksi tersebut
be~angsung
pihak kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pamdal Pemprov OKI Jakarta secara terus menerus melakukan pengawalan secara ketat guna mengantisipasi terjadinya perihal yang tidak diinginkan.
