InfoPOM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN POM RI
Volume XI, No.1 JANUARI - PEBRUARI 2010
ISSN 1829-9334
DAFTAR ISI
1
LAYANAN PUBLIK BADAN POM : TERMASUK 4 BESAR INSTANSI DENGAN INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK TERTINGGI
2 3
SEDIAAN BESI UNTUK ANEMIA DEFISIENSI BESI
4
PROGRAM 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU JILID 2 YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN POM RI
PRESS RELEASE BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN MAKANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
LAYANAN PUBLIK BADAN POM Termasuk 4 Besar Instansi dengan Integritas Layanan Publik Tertinggi Pendahuluan Setidaknya ada empat fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu: (1) menyediakan (memproduksi) barang dan jasa, (2) membuat regulasi, (3) melakukan redistribusi pendapatan (sumber daya ekonomi), serta (4) menggunakan (konsumen) barang dan jasa. Pemerintah memproduksi barang dan jasa terutama pada sektor-sektor strategis, atau karena sifatnya yang memang harus disediakan pemerintah, yaitu barang yang memiliki sifat sebagai barang publik atau strategis seperti keamanan, bahan bakar, listrik, jasa kereta api, telekomunikasi, pelabuhan, dan lain sebagainya. Fungsi regulasi dan redistribusi pendapatan serta instrumen pelaksanaannya yang menyangkut aspek ekonomi (pajak dan subsidi), pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), perijinan, pertahanan, keamanan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah menggunakan instrumen birokrasi dan unit usaha pemerintah. Dengan kata lain, birokrasi pemerintah dan unit usaha milik pemerintah (BUMN) yang selama ini berjalan adalah dalam rangka melaksanakan keempat fungsi pemerintahan tersebut. Era reformasi saat ini menghendaki perbaikan birokrasi pemerintahan melalui program yang disebut reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal serta pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Tujuan reformasi birokrasi adalah: (a) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi jalur birokrasi; (b) menekan peluang-peluang terjadinya praktek penyalahgunaan birokrasi untuk kepentingan pihak tertentu dalam bentuk korupsi, kolusi, dan sebagainya; (c) menurunkan beban ekonomi biaya tinggi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (d) meningkatkan kualitas dan jangkauan penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan). Upaya peningkatan kualitas dilakukan menyeluruh, meliputi penyempurnaan sistem, peningkatan SDM, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah.
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek: 1. Kelembagaan (organisasi) 2. ketatalaksanaan (business process/proses kerja) 3. s u m b e r d a y a m a n u s i a aparatur Ini artinya, suatu instansi pemerintah yang menjalankan reformasi birokrasi, harus melakukan reformasi program (peningkatan kualitas program), reformasi prosedur (perbaikan prosedur) dan reformasi manajerial (perbaikan manajemen pemerintahan). RB harus fokus pada pencapaian hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Semua upaya reformasi harus mampu memberikan solusi terhadap masalah di bidang pendayagunaan aparatur negara yang merupakan unsur utama birokrasi.
2 I EDITORIAL I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan - Peb 2010
Prinsip perubahan adalah menghasilkan pemerintahan yang efisien, akuntabel dan profesional serta terjadi peningkatan efisiensi,
efektivitas, akuntabilitas, responsivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator output dari RB adalah: Bebas dari KKN - Pelayanan yang prima - Peningkatan investasi - Peningkatan APBN - Tiada keluhan masyarakat Implementasi program RB terdiri dari strategi, pendekatan dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Proses implementasi harus diawali dengan program yang dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust building). Program ini disebut program percepatan (quick wins). Keluaran dari program quick wins harus merupakan perbaikan dari proses kerja (business process) produk utama (core business) kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan minimal publik (masyarakat luas). Program ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat (± 12 bulan) dengan menggunakan sumber daya yang ada. Layanan publik dengan integritas tinggi Lembaga pemerintah merupakan
sektor publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya seringkali lembaga pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk melayani kepentingan diri sendiri. Birokrasi semacam itu boleh jadi memang melayani masyarakat, namun ia juga dapat menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pengelolanya. Akibat dari pelayanan semacam itu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena beranggapan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan memberikan sesuatu baik itu uang, barang dan hadiah lainnya kepada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, suatu pemerintahan yang baik adalah suatu jaringan birokrasi yang mampu melayani masyarakat secara jujur, bersih, cepat dan tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan yang diberikan. Birokrasi semacam itu dapat disebut memiliki integritas yang tinggi, yakni berperilaku sesuai dengan prinsipprinsip moral tidak tergoda untuk
Editorial Pembaca yang terhormat, Sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun InfoPOM melakukan beberapa perubahan pada desain lay-out nya dengan harapan pembaca dapat lebih nyaman dalam menyimak informasi-informasi yang kami sajikan sehingga apa yang kami sajikan dapat memberikan manfaat lebih kepada para pembaca. Hal tersebut juga kami lakukan pada tahun ini, tahun 2010.
InfoPOM edisi Januari - Pebruari 2010 ini memuat artikel tentang Layanan Publik Badan POM yang berhasil masuk dalam 4 besar Instansi dengan Integritas Layanan Publik Tertinggi. Lembaga pemerintah merupakan sektor publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelayanan publik yang diberikan lembaga pemerintah kepada masyarakat dilakukan survei integritas sektor publik oleh KPK, dimana pada tahun 2009 Badan POM masuk dalam 4 besar instansi dengan integritas layanan publik tertinggi. Artikel lain yang kami sajikan kali ini adalah Sediaan Besi untuk Anemia Defisiensi Besi. Anemia dapat diderita seseorang karena beberapa sebab dan harus ditangani dengan cara yang berbeda pula. Salah satu penyebab anemia adalah defisiensi besi. Artikel ini disajikan dengan harapan pembaca dapat mengetahui penyebab anemia, sebelum memutuskan menggunakan sediaan besi untuk penanganan anemianya. Edisi kali ini ditutup dengan Press Release tentang Peningkatan Pengawasan Makanan Jajanan Anak sekolah, informasi singkat mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih makanan jajanan anak sekolah, dan artikel mengenai Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang dilaksanakan oleh Badan POM RI. Semoga InfoPOM edisi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca semua. Selamat membaca.
Penasehat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Pengarah Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Penanggung jawab Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan Redaktur Ketua Kepala Bidang Informasi Obat Redaktur Eksekutif Budi Djanu Purwanto, SH,MH; Dra. Deksa Presiana, Apt, Mkes; Yustina Muliani, SSi, Apt; Dra. Lucky Hayati, Apt; Dra. Tri Asti I, Apt, Mpharm; Dra. Sri Mulyani, Apt; Ellen Simanjuntak, SE; Galih Prima Arumsari, SFarm, Apt; Dewi Sofiah, Ssi, Apt; Dra. Dyah Nugraheni, Apt; Dra. Sri Hariyati, Msc; Suyanto, SP, Msi; Dra. Murti Hadiyani Editor Yulinar, SKM, Msi; Denik P, Sfarm, Apt; Eriana Kartika, Ssi, Apt; Arlinda Wibiayu, Ssi, Apt Desain grafis Sandhyani ED, Ssi, Apt; Indah W, Ssi, Apt Sekretariat Ridwan Sudiro, Ssos; Surtiningsih; Netty Sirait
melakukan korupsi. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelayanan publik yang diberikan lembaga pemerintah kepada masyarakat, KPK melakukan survei integritas sektor publik tahun 2008, yang kemudian dilakukan juga di tahun 2009.
Sebagai gambaran ditunjukkan 5 unit layanan tingkat pusat yang memiliki nilai pengalaman integritas terbaik dalam pelayanan publik tahun 2008. Nilai yang cukup tinggi dengan nilai pengalaman integritas mencapai 9 INTEGRITAS
TOTAL 2 VARIABEL
PENGALAMAN INTEGRITAS
atau lebih dapat dicapai oleh unit layanan Pemberian/pendaftaran MD&ML (BADAN POM), Pegadaian barang (Perum Pegadaian), Sertifikat Halal (MUI), Izin Politeknik (Depdiknas) serta Izin Prinsip dan izin Usaha BPR (BI). Survei pada tahun 2009 berlangsung pada April-September 2009. Survey tersebut dilakukan terhadap 371 unit layanan yang berada di 98 Instansi, terdiri dari 39 instansi tingkat pusat, 10 pemerintah provinsi dan 49 pemerintah kota/kabupaten,dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 11.413 orang yang terdiri dari 4.592 orang responden di tingkat pusat, 1.039 orang responden di tingkat pemprov, dan 5.782 orang responden di tingkat pemkot/pemkab. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei. Mulai tahun 2009, survei integritas sektor publik telah memasukkan standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK sebesar 6,00. Berikut ini adalah hasil survei integritas sektor publik tahun 2009: · Nilai rata-rata integritas sektor publik nasional adalah 6,50, dengan perincian rata-rata integritas di tingkat pusat 6,64 , rata-rata nilai integritas sektor publik di tingkat pemerintah
6 INDIKATOR PENGALAMAN KORUPSI CARA PANDANG TERHADAP KORUPSI LINGKUNGAN KERJA
INTEGRITAS TOTAL
POTENSI INTEGRITAS
SISTEM ADMINISTRASI PERILAKU PETUGAS PELAYANAN
PENCEGAHAN KORUPSI
11 SUB-INDIKATOR Frekuensi pemberian gratifikasi Nilai atau jumlah gratifikasi Cara pandang tingkat gratifikasi Penawaran & pemberian gratifikasi Kebutuhan kontak di luar prosedur Kemudahan/kepraktisan SOP Keterbukaan informasi Keadilan dalam layanan Harapan atas gratifikasi Upaya pencegahan korupsi Kemudahan pengaduan masyarakat
3I ARTIKEL I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan - Peb 2010
Survey Integritas Layanan Publik Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu caranya dengan melakukan survei integritas sektor publik. Survey integritas layanan publik yang diselenggarakan oleh KPK menurut Wakil Ketua KPK M Jasin dilakukan tiap tahun untuk memantau efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik. Survei pada tahun 2008, dilakukan terhadap 40 instansi pemerintah pusat dan 52 pemerintah kabupaten/kota. Jika sebelumnya survei yang sama pernah dilakukan tahun 2007, namun perbedaannya, su rvei kali ini melibatkan pula unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada 52 pemerintah kabupaten/kota. Hasil penilaian masyarakat pun beragam. Perbedaan wilayah, budaya, pandangan, harapan dan tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab tinggi rendahnya skor integritas suatu instansi. Penilaian terhadap tingkat integritas dari unit pemberi layanan akan dilakukan secara berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana arah perbaikan terhadap layanan publik yang diberikan instansi pemerintah. Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni: (1) Pengalaman Integritas (bobot 0,705); yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya, serta (2) Potensi Integritas (bobot 0,295), yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi berdasarkan
pengalaman/penilaian responden. Sebagai gambaran yang menyeluruh mengenai penilaian dari masingmasing indikator dan sub-indikator dari instansi yang disurvey dapat dijelaskan dalam tabel berikut. Hasil survey tahun 2008 mengatakan bahwa untuk aspek penilaian mengenai pengalaman integritas, nilai rata-rata pengalaman integritas dari 105 unit layanan dan 40 instansi pusat adalah 7,21. Nilai ini memiliki rentang nilai yang sangat lebar, yaitu dari 9,41 pada layanan pemberian/pendaftaran MD & ML (BADAN POM) sampai yang terendah 2,22 pada layanan perbendaharaan negara/KPPN (Departemen Keuangan). Rentang yang sangat lebar tersebut mengindikasikan bahwa unit layanan yang berada di instansi pusat belum seragam mempraktekkan antikorupsi dalam layanan publiknya. Beberapa unit layanan memang berdasarkan pengalaman responden sudah mulai bebas dari korupsi, namun beberapa layanan yang lain masih sangat banyak muatan korupsinya.
provinsi adalah 6,18, dan rata-rata nilai integritas di tingkat pemerintah kota/kabupaten 6,46. Bila dibandingkan, nilai integritas pemerintah provinsi relatif lebih buruk dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.
4I ARTIKEL I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan - Peb 2010
Tingkat Pusat · Limabelas unit layanan yang dengan skor integritas terendah adalah: Pembuatan dan Perpanjangan SIM (POLRI), Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi (Departemen Perindustrian), Pengadaan Barang dan Jasa BKKBN (BKKBN), Pengadaan Barang dan Jasa Kem.Perumahan Rakyat (Kementerian perumahan Rakyat), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)(POLRI), Pengurusan Paspor Keimigrasian (Departemen Hukum dan HAM), Layanan Pengaduan ke Polisi:curanmor,pencurian,dll (POLRI), Program Pemberian Fasilitas Usaha dalam rangka Pengembangan IKM (Departemen Perindustrian), Rawat Inap (RSCM), Pengadaan Barang dan Jasa Dept. ESDM (Departemen ESDM), Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji Reguler (Departemen Agama), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Departemen Kelautan dan Perikanan), Pengadaan Barang dan Jasa Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informasi), Layanan Keperdataan (Mahkamah Agung), Sertifikasi Produk/SNI (Departemen Perindustrian) · Limabelas unit layanan yang
dengan skor integritas tertinggi adalah: Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih (Departemen Pertanian), Program Bantuan Sosial (Menko Kesejahteraan Rakyat), rekomendasi Visa Taiwan (BNP2TKI), Pengadaan Barang dan Jasa (Departemen Pertanian), Pengajuan Klaim Asuransi Jaminan Hari Tua (PT.Jamsostek), Akreditasi P e r g u r u a n Ti n g g i ( B a d a n Akreditasi Negara), Penentuan Distributor Gas 3 kg dan aksesorisnya (PT.Pertamina), Evaluasi Produk sebelum Izin Beredar (BADAN POM), Angkutan Muatan Barang antar Pulau (PT.PELNI), Penetapan BDS Baru dan BDS Lama (Meneg Koperasi dan UKM), Layanan Pembayaran Bantuan Pemerintah-BLT,Jamkesmas,dll (PT.Pos Indonesia), Akreditasi Pendidikan Menengah SMP dan SMA (Badan Akreditasi Negara), Pengajuan Klaim Asuransi K e c e l a k a a n K e r j a (PT.Jamsostek), Jasa OSS Pengurusan Dokumen Usaha (PT.KBN), Layanan Pengujian Keselamatan Kesehatan Kerja/K3 (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) · Limabelas instansi dengan skor integritas terendah, yaitu: Departemen Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Perumahan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Departemen Luar Negeri, Departemen Agama,
Gambar 1 : Loket registrasi Penilaian Keamanan Pangan
Perusahaan Listrik Negara (PLN), Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Departemen ESDM, Departemen Kehutanan. · Limabelas instansi dengan skor integritas tertinggi, yaitu: Departemen Pertanian, PT.Pos I n d o n e s i a , P T. P e r t a m i n a , BADAN POM, PT.Jamsostek, Badan Akreditasi Negara, PT.KBN, PT.Angkasa Pura II, P T. P E L N I , D e p a r t e m e n Pendidikan Nasional, Perusahaan Gas Negara, BNP2TKI, Menko Kesejahteraan Rakyat, PT.KAI, PT.Asuransi Jasa Raharja Tingkat Pemerintah Provinsi · Empat unit layanan yang disurvei di pemerintah provinsi, yaitu: Pelayanan RSUD Kelas B, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Izin Trayek antar Kota dalam Provinsi, Izin Pendirian Koperasi/UKM Tingkat Provinsi · Lima pemerintah provinsi yang dengan skor integritas terendah adalah: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung · Lima pemerintah provinsi yang dengan skor integritas tertinggi adalah: Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bali Ti n g k a t P e m e r i n t a h Kota/Kabupaten · Empat unit layanan yang disurvei di pemerintah kabupaten/kota,
Gambar 2 : Loket Inspeksi & Sertifikasi Keamanan Pangan
yaitu: Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas/RSUD kelas C, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akte Kelahiran, Bantuan Pembangunan/ Renovasi/Perbaikan Fisik Sekolah dengan APBD Tk II · Lima belas pemerintah kabupaten/kota yang dengan skor integritas terendah adalah: Kota Jakarta Selatan, Kab. Kuningan, Kota Bandar Lampung, Kota Samarinda, Kab.Maros, Kab.Deli Serdang, Kota Manado, Kab.Gowa, Kota Makassar, Kab.Garut, Kota Bekasi, Kab.Lampung Tengah, Kota Jakarta Utara, Kab.Kutai Kertanegara, Kab. Sumenep · Limabelas pemerintah kabupaten/kota yang dengan skor integritas tertinggi adalah: Kota Denpasar, Kota Balikpapan, Kab.Tanah Bumbu, Kab.Badung, Kota Medan, Kab.Kediri, Kota banjarmasin, Kab.Gianyar, Kota Malang, Kota Jakarta Barat, Kab.Sampang, Kota Bontang, Kab.Pangkajene Kepulauan, Kota Banjar Baru, Kota Metro
GEDUNG LAYANAN PUBLIK BADAN POM RI
SELAMAT TAHUN BARU
2010
kualitas dalam kegiatan layanan publiknya. KPK akan terus melakukan monitor terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota/kabupaten. Hasil survey tahun 2009 ini, menempatkan BADAN POM pada urutan ke Empat dari Instansi dengan integritas layanan publik tertinggi. Hal ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2008) yang menempatkan BADAN POM pada urutan ke Enam dari Instansi dengan integritas layanan publik tertinggi. Hasil survey ini telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa sejak lama, BADAN POM telah bekerja dengan integritas yang tinggi dalam melayani publik. Semoga hasil survey ini juga dapat memotivasi seluruh jajaran BADAN POM untuk tetap memberikan layanan publik secara prima dan dengan integritas tinggi. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya urutan hasil survey dapat terus meningkat dan masyarakat semakin puas terhadap kinerja BADAN POM. (Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, Mpharm) Pustaka: 1. Laporan Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2008 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2009; 2. Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008) 3. Siaran Pers : KPK Umumkan Hasil Survei Integritas Sektor Publik 2009
5 I ARTIKEL I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan - Peb 2010
Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, pengalaman integritas (bobot 0,750): merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya dan potensial integritas (bobot 0,250): merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh responden Untuk selanjutnya, KPK tetap akan melakukan survei ini secara rutin setiap tahun untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check & balance antara penyedia dan pengguna layanan publik. Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan
SEDIAAN BESI UNTUK ANEMIA DEFISIENSI BESI
6I ARTIKEL I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan- Peb 2010
P
enyakit anemia seringkali menimpa wanita usia subur ataupun remaja putri. Anemia defisiensi besi sering disebut juga sebagai anemia gizi dengan definisi kekurangan kadar haemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hb tersebut. Di Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe) hingga disebut anemia kekurangan zat besi (anemia defisiensi besi) atau anemia gizi besi. Selain anemia jenis ini, dikenal pula anemia megaloblastik, anemia hipoplastik, anemia hemolitik dan anemia renal. Sebelum mulai mengobati anemia, perlu diketahui jenis anemia yang akan diobati Pemberian garam besi mungkin dapat merugikan dan mengakibatkan kelebihan besi bila diberikan secara tunggal kepada pasien anemia selain anemia defisiensi besi. Pengobatan dengan sediaan besi hanya diberikan bila terjadi defisiensi besi. Sebelum pengobatan dimulai, sangat penting untuk memastikan
bahwa anemia bukan disebabkan oleh penyebab lainnya (misalnya karena cacing, erosi lambung, kanker saluran cerna). Profilaksis dengan sediaan besi hanya dilakukan pada individu yang mempunyai faktor risiko lain untuk terjadinya defisiensi besi (misalnya diet buruk), malabsorpsi, menoragi, kehamilan, setelah gastrektomi subtotal atau total, pasien hemodialisis, dan pada penanganan bayi dengan berat badan lahir rendah, misalnya pada bayi prematur. Sediaan Besi Oral Garam besi harus diberikan secara oral kecuali bila ada alasan kuat untuk diberikan dengan cara pemberian lain. Tidak terdapat perbedaan efisiensi penyerapan besi antara garam fero yang satu dengan lainnya, tetapi garam feri sangat sedikit diserap. Laju regenerasi hemoglobin tidak banyak dipengaruhi oleh jenis garam yang digunakan, asalkan jumlah besi yang diberikan cukup, dan pada kebanyakan pasien kecepatan respons bukan hal yang kritis. Pilihan sediaan biasanya ditentukan berdasarkan efek samping dan biaya.
Dosis oral untuk anemia defisiensi besi sebesar 100-200 mg per hari. Dosis oral yang diberikan dalam bentuk fero sulfat sebesar 200 mg (= 65 mg besi elemental), diberikan 3 kali sehari; dosis garam fero 200 mg satu atau dua kali sehari hanya efektif untuk profilaksis atau untuk anemia defisiensi besi yang ringan Pada anak, dosis oral besi untuk mengobati defisiensi adalah 3-6 mg/kg bb (maksimal 200 mg)/hari diberi dalam 2-3 dosis terbagi. Suplementasi besi juga diperlukan untuk menghasilkan respon epoetin yang optimal pada anak dengan anemia defisiensi besi yang disertai gagal ginjal kronik atau bayi prematur. RESPONS TERAPETIK. Kadar hemoglobin harus naik sekitar 100-200 mg per 100 mL (12 g per liter) per hari atau 2 g/100 mL (20 g/liter) dalam 3-4 minggu. Setelah hemoglobin kembali normal, terapi harus diteruskan untuk 3 bulan berikutnya untuk menaikkan cadangan besi. Perubahan jaringan epitel seperti glositis atrofik dan koilonikia biasanya membaik walaupun respons sering lambat. Penyebab yang paling sering tidak adanya
respons pada anak adalah kurangnya kepatuhan, sedangkan penyerapan yang buruk jarang terjadi pada anak. Profilaksis Defisiensi besi pada neonatus. Pada neonatus, kadar hematokrit dan hemoglobin berubah dengan cepat. Perubahan ini bukan karena defisiensi besi dan tidak bisa dikoreksi dengan suplementasi besi. Demikian juga anemia pada neonatus yang sering diambil darahnya untuk pemeriksaan, juga tidak memberikan respon terhadap pemberian besi. Semua bayi, termasuk bayi prematur, dilahirkan dengan persediaan besi, tetapi persediaan besi akan berkurang kalau tidak diberi asupan yang memadai. Semua bayi memerlukan asupan besi 400700 nanogram per hari untuk memelihara persediaan besi dalam tubuh. Besi dalam air susu ibu mudah diabsorpsi tetapi pada makanan buatan atau susu formula absorpsinya berkurang. Kebanyakan susu formula difortifikasi dengan besi untuk mencegah defisiensi besi.
EFEK SAMPING. Iritasi saluran cerna mungkin timbul akibat garam besi. Keluhan mual dan nyeri epigastrik tergantung dari dosis tetapi hubungan antara dosis dan perubahan defekasi (konstipasi atau diare) masih kurang jelas. Sediaan besi oral, khususnya sediaan lepas lambat, dapat memperburuk
GARAM BESI
keracunan zat besi dapat diperoleh dari layanan Sentra Informasi Keracunan (SIKer). SEDIAAN KOMBINASI. Beberapa sediaan oral mengandung asam askorbat untuk membantu absorpsi besi tetapi manfaat sediaan kombinasi ini minimal sedangkan biayanya mahal. Tidak ada justifikasi untuk penambahan zat aktif lainnya, seperti kelompok vitamin B kecuali vitamin B12 (kecuali asam folat untuk wanita hamil). SEDIAAN LEPAS LAMBAT Sediaan lepas lambat diberikan satu kali sehari, tetapi sebenarnya tidak memberikan manfaat lebih baik sehingga perlu pertimbangan matang bila akan digunakan. Sediaan Ini melepaskan besi secara bertahap. Kejadian efek samping yang rendah menunjukkan rendahnya kadar besi yang tersedia untuk diabsorpsi, hal ini kemungkinan disebabkan besi dilepaskan di area usus yang kurang tepat untuk absorpsi besi.
JUMLAH
KADAR BESI FERO
Fero Fumarat
200 mg
65 mg
Fero Glukosat
300 mg
35 mg
Fero Sulfat
300 mg
60 mg
Fero Sulfat kering
200 mg
65 mg
Natrium Feredat
190 mg
27,5 mg
7 I ARTIKEL I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan - Peb 2010
Dosis. Suplementasi besi untuk profilaksis (5 mg besi/hari) diperlukan pada bayi dengan berat badan lahir rendah dan hanya diberi air susu ibu. Suplementasi dimulai 4-6 minggu sesudah lahir dan dilanjutkan sampai memperoleh makanan tambahan. Bayi dengan pola makan yang buruk, dapat mengalami anemia saat berumur 2 tahun, terutama jika minum susu sapi tanpa tambahan suplementasi besi.
diare pada pasien dengan inflammatory bowel disease; penggunaan pada pasien dengan striktur dan divertikulum usus juga harus hati-hati. Sediaan besi oral dapat menimbulkan konstipasi khususnya pada pasien lanjut usia, kadang berlanjut kepada pemadatan (impaction) feses. Bila timbul efek samping, dosis bisa diturunkan; sebagai alternatif, dapat digunakan garam besi lain namun perubahan toleransinya disebabkan oleh rendahnya elemen besi. Efek samping fero sulfat tidak lebih besar daripada efek samping yang ditimbulkan oleh garam besi lain bila pembandingan didasarkan pada kesetaraan elemen besi. Sediaan besi dapat merupakan penyebab umum overdosis pada anak-anak. Untuk terapi overdosis, perut sebaiknya dikosongkan segera dengan bilas lambung dalam 1 jam setelah menelan zat besi dalam jumlah yang bermakna atau jika radiografi menunjukkan adanya tablet dalam perut. Keterangan lengkap mengenai penanganan
Sediaan besi parenteral Besi dapat diberikan secara parenteral dalam bentuk dekstran besi atau sukrosa besi. Pemberian zat besi secara parenteral dilakukan ketika terapi oral tidak memungkinkan karena pasien tidak dapat mentoleransi sediaan besi oral, atau yang tidak kooperatif, atau jika terjadi perdarahan hebat berkelanjutan, atau malabsorpsi. Pasien gagal ginjal kronik termasuk anak yang menjalani hemodialisis (dan mereka yang menerima dialisis peritoneal) membutuhkan besi secara intravena. Kecuali pasien gagal ginjal berat yang menerima hemodialisis, sediaan parenteral tidak dapat memberikan respons hemoglobin yang lebih cepat daripada sediaan oral. Dekstran besi, suatu kompleks besi hidroksida dengan dekstran, dan sukrosa besi, suatu kompleks besi hidroksida dengan sukrosa, digunakan sebagai sediaan parenteral. Reaksi anafilaktoid dapat timbul pada pemberian kompleks besi secara parenteral, sehingga harus diberikan dosis awal yang rendah dan fasilitas untuk resusitasi harus tersedia. Jika pasien anak mengeluh tentang gejala akut terutama mual, nyeri tulang belakang, sukar bernafas dan hipotensi, pemberian besi parenteral harus dihentikan. Beberapa sediaan besi yang dipasarkan di Indonesia adalah sediaan-sediaan yang mengandung: O o o o o o
Besi (III) hidroksida dalam sukrosa Besi + asam folat Besi dekstran (Kompleks besi hidroksida dan dekstran yang mengandung 50 mg/ml besi) Fero fumarat Fero glukonat Fero sulfat
(PIO Nas Badan POM) Pustaka:
8I ARTIKEL I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan - Peb 2010
1. 2.
Badan POM RI, Informatorium Obat Nasional Indonesia, 2008. http://www.gizi.net/anemia/Pedoman%20Anemia%20Gizi.doc, diakses 10 Februari 2010.
IONI 2008 Sudah dapat diperoleh Di toko buku terdekat serta di Koperasi Pegawai Badan POM RI Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat, Gedung C Lt. 1 Telp: 021- 33149330; 021- 4247153
PRESS RELEASE BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN JAJANAN ANAK SEKOLAH NOMOR : KH.00.01.1.0801 Jakarta, 12 Februari 2010
1. Sejalan dengan Program 100 Hari Kementerian Kesehatan Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II, Badan POM melakukan tugas pengawasan terhadap Makanan Jajanan Anak Sekolah di enam ibu kota propinsi di seluruh Pulau Jawa (DKI Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya) dengan tujuan meningkatkan pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh makanan. 2. Target capaian sampai pada tahap akhir kegiatan adalah persentase Makanan Jajanan Anak Sekolah yang mengandung bahan berbahaya di seluruh ibu kota propinsi di seluruh Pulau Jawa menurun sebanyak 50%. 3. Lingkup kegiatan meliputi pengambilan sampel Makanan Jajanan Anak Sekolah yang ada di warung atau kantin di sekolah dasar, melakukan pengujian terhadap bahan berbahaya yang dilarang untuk makanan (Formalin, Rhodamin B, Boraks, dan Methanil Yellow), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait antara lain Dinas Kesehatan Kota dan Propinsi, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru sekolah, dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi.
5. Dari seluruh tahapan pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah yang telah dilakukan, terjadi penurunan Makanan Jajanan Anak Sekolah yang tidak memenuhi syarat (positip mengandung bahan berbahaya) sebesar 72,08%. 6. Dengan demikian target Peningkatan Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah dalam Program 100 Hari sudah tercapai. 7. Badan POM melalui mobil laboratorium keliling yang sudah tersedia hampir di semua Balai POM di seluruh Indonesia, akan melakukan pengawasan secara maksimal bekerja sama dengan lintas sektor. 8. Untuk meningkatkan pengawasan keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah, Badan POM dan Kementerian Pendidikan Nasional telah menandatangani kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman pada tanggal 11 Februari 2010, meliputi kegiatan penyusunan program pembinaan keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah, penyebarluasan informassi, pelatihan dan bimbingan teknis. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala
Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc NIP.19511227 198003 2 001
9 I PRESS RELEASE I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan - Peb 2010
4. Pelaksanaan kegiatan menggunakan mobil laboratorium keliling Badan POM, dalam tiga tahap dimulai pada minggu keempat bulan November 2009 sampai pada akhir bulan Januari 2010.
PROGRAM 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU JILID 2 YANG DILAKSANAKAN OLEH
BADAN POM RI
K
egiatan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 yang dilaksanakan oleh Badan POM RI adalah Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di Sekolah Dasar di wilayah ibukota Propinsi se Pulau Jawa yang disampling/ditetapkan dengan metoda acak.
Target kegiatan adalah Penurunan Persentase MJAS yang mengandung bahan berbahaya di seluruh ibukota propinsi di Pulau Jawa menurun sebanyak 50%. Total SD yang dilakukan pengambilan sampel adalah 154 SD berlokasi di 6 ibukota propinsi yaitu Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Pengambilan dan pengujian sampel dilakukan sebanyak 3 tahap, dimulai pada bulan November 2009 sampai dengan Januari 2010. Parameter uji yang dilakukan adalah pengujian terhadap kandungan bahan berbahaya berupa formalin, boraks, rhodamin B dan methanyl yellow. Hasil pengawasan MJAS dalam program 100 hari, dari tahap I hingga III adalah terdapat
10I ARTIKEL I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan- Peb 2010
penurunan MJAS yang tidak memenuhi syarat (positif mengandung bahan kimia berbahaya) sebesar 72,08%. Dengan hasil ini, menunjukkan bahwa target Peningkatan Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah dalam program 100 hari sudah tercapai. Sosialisasi hasil kegiatan program 100 hari yang dilakukan oleh Badan POM RI ini telah dilakukan berupa penayangan running text di Metro TV pada tanggal 12 Februari (lihat text box). Running text yang ditayangkan adalah sebagai berikut: ”Mobil laboratorium keliling Badan POM RI meningkatkan pengawasan makanan jajanan anak sekolah yang tercemar bahan berbahaya dengan penurunan 72,08%” Selain itu, sehari sebelum penayangan ini, pada tanggal 11 Februari 2010, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan Nasional dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 01/II/NS/2010 dan Nomor HK.00.04.1.54.0773 tentang Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekolah dalam pembinaan keamanan pangan jajanan anak sekolah, dan menata kantin sekolah yang memenuhi standar kesehatan.
SOSIALISASI PROGRAM 100 HARI BADAN POM RI TENTANG MAKANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH MELALUI RUNNING TEXT DI METRO TV TANGGAL 12 PEBRUARI 2010
HAL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM MEMBELI MAKANAN (PANGAN) JAJANAN
2. Pilihlah penjaja pangan jajanan yang dilengkapi fasilitas sanitasi meliputi air bersih dan tempat penampungan sampah 3. Pilihlah pangan jajanan yang baru dibuat (digoreng atau dimasak), bila pangan jajanan tersebut sudah tersaji lama, sebaiknya minta dipanaskan kembali sebelum dikonsumsi 4. Belilah pangan jajanan secukupnya untuk segera dikonsumsi 5. Pilihlah pangan jajanan yang aman untuk dikonsumsi : a.
Bersih, sedapat mungkin dibungkus dengan pembungkus yang bersih dan tidak mencemari pangan
b.
Mutu tidak menyimpang yaitu tidak berbau tengik dan berbau busuk, tidak berjamur, tidak tercemar atau terurai
c.
Terlindung dari lalat, debu atau binatang lain
d.
Hindari pangan/minuman jajanan yang warnanya sangat mencolok seperti es sirup dengan merah mencolok, kerupuk dengan warna kuning/merah mencolok
Sumber : Buletin Keamanan Pengan Badan POM RI, Vol.07/Tahun IV/2005
11 I ARTIKEL I INFOPOM Vol. XI /No. 1/Edisi Jan - Peb 2010
1. Pilihlah penjaja pangan jajanan yang tampilan dan perilakunya tampak bersih, apik dan rapih, dimana lokasi pedagang pangan jajanan harus cukup jauh dari sumber pencemaran, seperti jauh dari tempat pembuangan sampah terbuka, tempat pengolahan limbah, rumah pemotongan hewan, jalan yang ramai dengan kecepatan arus lalu lintas yang tinggi
GEDUNG LAYANAN PUBLIK BADAN POM RI Alamat Redaksi : Pusat Informasi Obat dan Makanan - Badan pengawas Obat dan Makanan, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat; Telp: 021-4259945; Fax: 021-42889117; email:
[email protected] Redaksi menerima naskah yang berisi informasi yang terkait dengan obat, kosmetika, obat tradisional, produk komplemen, zat adiktif dan bahan berbahaya. Kirimkan melalui alamat redaksi dengan format minimal MS. Word 97, spasi single maksimal 4 halaman A4
