UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN PU – PERA Disampaikan oleh: Kepala Badan Pembinaan Konstruksi
23 Desember 2014
ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SISTEM DAN ORGANISASI PENGADAAN
PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN UU/PP SEKTORAL
PERPRES 54/2010 Jo. PERPRES 70/2012
PELAKSANA SUBSTANSI PENGADAAN UUJK No. 18/1999, PP 29/2000 Jo.PP 59/2010 dan PERPRES 54/2010 Jo. PERPRES 70/2012
MENTERI KEPMEN PU ULP 2014
Bp. Konstruksi
Sekjen/Irjen/Dirje n/Kaba
CHECK AND BALANCE (SECOND OPINION)
Itjen
TINGKAT BANDING
o Pengaduan o Sanggahan Banding o Penetapan > 100 Miliar
LPSE
Biro/ Pusat
Dir.Pusat/Biro/Ins
o Biro PKLN o Pusat PBMN
ULP Wilayah
Balai
Satker
ULP Pusat
SK
POKJA
Penemp atan ULP
•EVALUASI: > 100 MILIAR < 100 MILIAR •SANGGAHAN •PENETAPAN 100 MILIAR PELAKSANA PENGADAAN
POKJA ULP PPK
TING KAT PERTAMA
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas: kepala; sekretariat; staf pendukung; dan kelompok kerja (Pokja) ULP
3
• ULP dibentuk oleh Menteri • ULP bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada • Jumlah ULP disesuaikan rentang kendali dan kebutuhan dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja yang meliputi volume, besaran dana, dan jenis kegiatan (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 14 ayat (2) Perpres No 54/2010 jo. Perpres 70/2014)
4
Hubungan Kerja ULP Menteri Eselon I Struktural Wilayah 1. Penempatan 2. Pembinaan 3. Pengawasan
SK Kepala ULP
SK Pertanggungjawaban
Laporan
PPK Pokja ULP
SK
Kasatker
SK Penyerahan Pokja
PPK PPK Pokja
PPK PPK PPK
Penunjukan Penyedia
PPK PPK Pelelangan
PPK Penetapan PPK Hasil Lelang
5
Kepala ULP (1) Tugas pokok dan kewenangan organisatoris meliputi: Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; Menyusun program kerja dan anggaran ULP; Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
6
Kepala ULP (2) melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; Menetapkan anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan sesuai Surat Keputusan Kasatker menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Kasatker, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN
7
Pokja ULP (1) Tugas pokok dan kewenangan meliputi:
Menyusun jadual proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa; menetapkan Dokumen Pengadaan; menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; menjawab sanggahan;
8
Pokja ULP (2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kasatker
9
Unit Layanan Pengadaan ke Depan ① Unit yang permanen, independen dan profesional pada tingkat regional;
② Merupakan peluang untuk jabatan fungsional pengadaan di Kementerian PU-Per; ③ Harus dibangun sarana dan prasarana ULP untuk jangka panjang;
④ Menjadi “Center Of Exellence” bidang pengadaan yang terakreditasi/tersertifikasi untuk Wilayah tersebut (untuk semua sektor);
10
Unit Layanan Pengadaan ke Depan Badan Donor Luar Negeri
LKPP
Komite Akreditasi Nasional
Kementerian Dalam Negeri
Pemda/Dinas
ULP-Konstruksi Kementerian ESDM
Kementerian Kesehatan Kementerian PU-PERA
Kementeian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Perhubungan
11
Pembangunan daerah perbatasan lambat dan kurang efektif ?
o Skala pekerjaan klasifikasi kecil dan menengah;
o Biaya logistik dan mobilisasi sangat mahal; o Kontraktor pelaksana kecil dan menengah; o Banyak pekerjaan tidak selesai akibat buruh infrastruktur tidak kompeten; o Kementerian/Lembaga dan Pemda cenderung mengurangi program di perbatasan karena sulitnya melaksanakan pekerjaan diperbatasan; Akibatnya Daerah Perbatasan menjadi Daerah tertinggal, sedangkan negara tetangga pembangunan cukup pesat, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial ?
12
Kontrak Pengadaan Bersama
Pasal 53 Ayat (2) dan Penjelasan Perpres No. 70 Tahun 2012 :
• Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa; • Kontrak Pengadaan Bersama diadakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber pendanaannya berasal dari beberapa K/L/D/I oleh beberapa PPK dengan sumber dana yang berbeda (APBN, APBD, dan/atau Loan). • Tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan.
6
Kontrak Pengadaan Bersama PA 1
ULP 1
PA 2
ULP 2
PA 3
ULP 3
Pokja 1, 2,3
Pemenang Lelang
1(satu) Penyedia Jasa
Kontrak Anak Kontrak Induk
Catatan : PA (Pengguna Anggaran) : Menteri Dalam Negeri, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Perhubungan, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas dan lain-lain.
Kontrak PPK1
Kontrak PPK2
Kontrak PPK3
PPK 1
PPK 2
PPK 3
KPA 1
KPA 2
KPA 3
PA 1
PA 2
PA 3 14
Keuntungan Kontrak Pengadaan Bersama ① Mutu/Kualitas Pekerjaan terjamin ② Kesulitan logistik dapat teratasi ③ Efisiensi pengadaan (proses lelang dan/atau pelaksanaan kontrak lebih sederhana) ④ Kompetensi penyedia lebih terjamin
⑤ Pelaksanaan pekerjaan lebih cepat ⑥ Meningkatkan efisiensi Pelaksanaan dan anggaran
15
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa • Proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan TA 2015 dapat dimulai pada bulan November 2014 dan dilaksanakan secara full-e-procurement, kecuali provinsi Papua dan Papua Barat hanya diwajibkan bagi ibukota provinsi. • Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang ditugaskan sebelum berlakunya Keputusan Menteri tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, harus ditetapkan kembali oleh ULP sesuai Keputusan Menteri tersebut. • Untuk proses pengadaan barang/jasa yang belum dilaksanakan dapat menggunakan Pekerjaan Terintegrasi Design & Build atau Performance Based Contract.
TERIMA KASIH
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI |2014|
17
Lampiran – Lampiran :
Tugas dan Kewenangan Sekretaris ULP (1/2)
1. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; 2. Membuat standar laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP 3. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; 4. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP; 5. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP; 6. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
Tugas dan Kewenangan Sekretaris ULP (2/2)
7. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 8. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
9. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan;dan 10.menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa
Hubungan kerja ULP dengan LPSE
Kepala
ULP
< 200jt: B/PK/JL < 50jt: JK
Fungsi TU/Sekretariat
Staf
Pokja
Pokja
Pokja
> 200jt: B/PK/JL > 50jt: JK
Pokja
PendukungStaf
Pendukung
Staf
Staf
Staf
Pendukung
Staf Pendukung
Pendukung
Pendukung
Tugas dan Fungsi LPSE Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan RUP Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I
Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa No
URAIAN KEGIATAN
PA/KPA
PPK
Pokja ULP
Penyedia
PPHP
Output
1
PA menetapkan RUP dan mengumumkannya di website Portal Pengadaan Nasional
RUP dan KAK
2
PPK mengundang ULP untuk melakukan kaji ulang dokumen RUP
Undangan dari PPK ke ULP
3
Jika PPK dan ULP tidak sepakat RUP maka RUP direvisi dan diumumkan RUP baru oleh PA
Dokumen Pengkajian
Ada Perubahan Tidak ada Perubahan
Waktu
4
PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadadaan Barang/Jasa (spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan syarat kontrak)
5
Pokja melakukan proses pengadaan
Dok Kualifikasi, dok pemilihan
6
Pokja ULP menetapkan pemenang lelang dan mengumumkan di website pengadaan Kementerian
Pengumuman lelang
7
Masa sanggah bagi penyedia yang merasa dirugikan
Surat sanggah
3-5 hari
Jawaban sanggah
3-5 hari
Surat sanggah banding
3-5 hari
Jawaban sanggah banding
3-5 hari
SPPBJ
6 hari
8
Pokja ULP menjawab sanggahan
9
Masa sanggah banding bagi penyedia yang tidak puas terhadap jawaban sanggahan
10
Menteri menjawab sanggahan banding
11
PPK mengeluarkan SPPBJ
Spesifikasi teknis, HPS, ranc. kontrak
Ada Sanggahan
Sanggah banding Tidak ada sanggah banding Sanggahan ditolak
Tidak ada sanggahan
16 hari
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bulan Desember 2014. • ULP Kantor Pusat ditetapkan : - ULP Pusat 1 untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa satminkal Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Wilayah, Ditjen Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditempatkan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. - ULP Pusat 2 untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satminkal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan ditempatkan pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.
• ULP Wilayah ditetapkan: 1.
ULP Sumatera Utara: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (Medan)
2.
ULP Nanggroe Aceh Darussalam: Balai Wilayah Sungai Sumatera I (Banda Aceh)
3.
ULP Jambi : Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (Jambi)
4.
ULP Kepulauan Riau : Balai Wilayah Sungai Sumatera IV (Batam)
5.
ULP Riau : Balai Wilayah Sungai Sumatera III (Pekanbaru)
6.
ULP Sumatera Barat: Balai Wilayah Sungai Sumatera V (Padang)
7.
ULP Bengkulu : Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (Bengkulu)
8.
ULP Kepulauan Bangka Belitung : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III (Palembang)
9.
ULP Lampung : Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (Bandar Lampung)
10. ULP Sumatera Selatan : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III (Palembang) 11. ULP DKI Jakarta : Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (Jakarta)
12. ULP Banten : Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (Serang) 13. ULP Jawa Barat : Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (Bandung) 14. ULP D.I. Yogyakarta : Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (Yogyakarta) 15. ULP Jawa Tengah : Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (Surakarta)
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ULP Jawa Timur : Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (Surabaya) ULP Sulawesi Barat : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI (Makassar) ULP Sulawesi Selatan : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI (Makassar) ULP Sulawesi Tengah : Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (Palu) ULP Sulawesi Tenggara : Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (Kendari) ULP Kalimantan Barat : Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (Pontianak) ULP Kalimantan Selatan : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (Banjarmasin) ULP Kalimantan Tengah : Balai Wilayah Sungai Kalimantan II (Kuala Kapuas) ULP Kalimantan Timur : Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (Samarinda) ULP Kalimantan Utara : Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (Samarinda) ULP Bali : Balai Wilayah Sungai Bali – Penida (Denpasar) ULP Nusa Tenggara Barat : Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (Mataram) ULP Nusa Tenggara Timur : Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (Kupang) ULP Maluku : Balai Wilayah Sungai Maluku (Ambon) ULP Maluku Utara : Balai Wilayah Sungai Maluku Utara (Ternate) ULP Papua : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (Jayapura) ULP Papua Barat : Balai Wilayah Sungai Papua Barat (Manokwari) ULP Sulawesi Utara : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI (Manado) ULP Gorontalo : Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (Gorontalo)
