Disampaikan pada kegiatan “Temu Koordinasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat”, Bandung, Tanggal 29 April 2015
KEBIJAKAN DITBINDIKMAS TAHUN 2015 PENGUATAN SDM DAN TATA KELOLA INTERNAL DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGUATAN JARINGAN KERJA (DOMESTIK DAN INTERNASIONAL)
PENATAAN DAN PEMBINAAN SATUAN PNF (BINAAN DITBINDIKMAS) SESUAI DENGAN REGULASI DAN TUNTUTAN ZAMAN
6
1
2
PENGUATAN SISTEM KERJA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DITBINDIKMAS 5
3 4 MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN (Input-Proses-OuputOutcomes)
PERCEPATAN PENUNTASAN TUNA AKSARA DI PAPUA, DAERAH TERPADAT TUNA AKSARA, DAN 3T
PENDIDIKAN NONFORMAL PASAL 26 UU No. 20 TAHUN 2003
(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik
(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
GAMBARAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN JENIS PROGRAM DIKMAS: Kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan di satuan pendidikan
• Memiliki izin penyelenggaraan • Melaksanakan SKL dan kurikulum dari dit. teknis terkait • Memenuhi standar nasional pendidikan • Siap diakreditasi BAN PNF • Administrasi pengelolaan secara tertib, dan terintegrasi
Tidak boleh ada program asal jalan dan asal ada, tapi harus jelas komponen standar program
SATUAN PENDIDIKAN (DIKMAS): kelompok layanan pendidikan yang menyelengga-rakan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
• Memiliki izin pendirian dan nomor induk lembaga • Memenuhi standar minimal nasional • Siap diakreditasi BAN PNF • Siap dinilai kinerjanya • Siap menerima konsekuensi
Tidak boleh ada satuan pendidikan asal berdiri, tapi harus jelas komponen standar satuan pend.
Dasar Hukum SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (UU No.20/2003 Pasal 1 butir 10)
(UU NO 20 TH 2003 PASAL 52) (1) PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN ATAU MASYARAKAT (2) KETENTUAN MENGENAI PENGELOLAAN SATUN PENDIDIKAN NONFORMAL DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PP
Satuan PNF: Lembaga Kursus Lembaga Pelatihan Kelompok Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Majelis Taklim Satuan pendidikan yang sejenis (Rumpin, Bimbel, RB3 sesuai Permen no 81/2013) [UU No.20/2003 Pasal 26 ayat (4)]
Apabila SKB bukan Satuan Pendidikan dan melaksanakan program PAUD dan PNFI bagaimana status hukumnya ?
PROGRAM DAN SATUAN PNF PROGRAM PEMBELAJARAN
Bagaimana kalau satu tempat ada dua lembaga ?
SATUAN PENDIDIKAN
1.Kursus menjahit 2. Kursus elektro 3. Kursus otomotif dll 4. Paket A 5. Paket B 6. Paket C 7. PBA 8. TPA 9. SPS 10. Kelompok Bermain 11. TAMAN BACAAN MASYARAKAT
12. Pemberdayaan Perempuan
1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK): 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 2. PKBM (NILEM):1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 3. Kelompok Belajar: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 4. Balai Belajar Bersama: 1.2.3.4.5.6.7 5. Rumah Pintar: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 6. Lembaga Bimbingan Belajar: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 7. Sanggar Kegiatan Belajar: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 (percontohan non satuan pendidikan) 8. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 (pengembangan non satuan pendidikan)
DESAIN PENJAMINAN MUTU SATUAN PNF Penjaminana Mutu Kelembagaan
NILEM ONLINE
AKREDITASI
PENILAIAN KINERJA
Dukungan verifikasi, penilaian kelembagaan
Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Program
Penjaminan Mutu Lulusan
Penjaminan Mutu tindak lanjut lulusan
Kursus terstruktur
Uji/sertifikat Komp
Bekerja DU/DI
Kursus non terstruktur
Surat keterangan
Bekerja/Mandiri
PBA
Sukma
Usaha mandiri
PAUD
Izasah
Masuk SD
Paket A, B, C
UN/Izasah
Lanjut belajar/bekerja
Unit usaha
Kualitas Prod/jasa
wirausaha
Sosial Kemasy
Pengakuan Masy
Kemandirian masy
Dukungan Kurikulum, bahan ajar , metode
Dukungan alat dan sistem evaluasi
Dukungan kerjasama, CSR, Pencitraan
PENJAMINAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Dasar Hukum Akreditasi dan Penilaian Kinerja UU No. 20 tahun 2003 dan PP No. 19 tahun 2005 UU No. 20 tahun 2003, Pasal 59: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
UU No. 20 tahun 2003, pasal 60: (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. PP No. 19 tahun 2005, pasal 2: Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
SATUAN PNF MENCAPAI STANDAR NASIONAL
• • • • • • •
• Akreditasi • Penilaian kinerja • Monitoring dan evaluasi • Pengendalian melalui evaluasi diri (matrik) • Lomba-lomba, penghargaan, pameran • Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan • Pendidikan lanjut • Sertifikasi dan penjenjangan tenaga fungsional • Sertifikasi dan seleksi pimpinan (kepala) Permagangan, study banding Revitalisasi sarpras Bimbingan teknis program Bantuan sosial program, isentif Rakor dan raker Verifikasi dan nomor induk Sosialisasi
PENJAMINAN MUTU SATUAN PNF
PENDIRIAN SATUAN PNF HARUS MEMENUHI STANDAR MINIMAL: isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi PTK, sarpras, pembiayaan, sistem evaluasi dan sertifikasi, manajemen dan proses pembelajaran
APAPUN METODENYA, PENDEKATANNYA, DAN BAHAN AJARNYA, YANG PENTING MENCAPAI TUJUAN MENGUASAI STANDAR KOMPETENSI KEAKSARAAN DASAR
METODE DRILL
METODE PENUGASAN
Peserta didik tuna aksara
METODE SUKU KATA METODE SAS METODE IQRA’
Pendekatan; Budaya, Fungsional, Keterampilan dll.
SKL Keaksaraan Dasar (Permendikbud No. 86/2014): • Dapat membaca dan menulis Bahasa Indonesia minimal 3 kalimat sederhana, • Dapat mendeskripsikan lingkungan, jatidiri dan gambar, • Dapat melakukan operasi perhitungan (+-x minimal 3 digit), • Dapat mengoperasikan uang dalam kehidupan sehari-hari • Dapat melakukan operasi perhitungan jarak, isi, waktu dan berat • ………………………… Unduh di www.bindikmas.kemdikbud.go.id
Dengan terbitnya Permendikbud No. 86 Tahun 2014, maka ukuran orang dikatakan melek aksara harus sesuai SKL. Ujian keaksaraan harus dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh dinas pend. setempat (bukan oleh tutor).
GRAND DESAIN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN (MENUJU PENDIDIKAN KESETARAAN)
Warga belajar: Usia 1559 th Tidak dapat baca tulis hitung
Belajar keaksaraan dasar: Belajar baca tulis hitung Pendekatan isi pembelajaran (fungsional) disesuaikan dengan kondisi, masalah dan kebutuhan warga
Multi Keaksaraan Evaluasi: Kemampuan baca tulis hitung
SUKMA (sertifik at)
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
Placement test
Peran dalam masyarak at
Setara Paket A kelas 1-3
Usaha Mandiri
Paket A setara Kls. 4 Paket B
Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar
PERMENDIKBUD No. 86/2014 DAPAT DIUNDUH DI: www.ditdikmas.kemdikbud.go.id
Permendikbud tentang tindak lanjut program pendidikan keaksaraan dasar, diharapkan tahun ini sudah diterbitkan
Paket C Permendikbud tentang Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C), bisa diterbitkan tahun ini
Permasalahan Program Pendidikan Kesetaraan •
• •
• • •
•
• •
Di lapangan, tidak ditemukan perbedaan orientasi belajar dan pendekatan pembelajaran pada anak usia sekolah dan orang dewasa, sehingga berdampak pada proses dan hasil belajar Tahun 2015 , hasil Ujian Nasional tidak menentukan kelulusan,. Siapa yang akan menentukan kelulusan pendidikan kesetaraan ? Data dasar warga belajar pendidikan kesetaraan umumnya tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Pusat (by name by adress) Kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan nonformal sangat rendah Sarana dan prasarana pembelajaran sangat terbatas Tutor umumnya tidak memiliki kompetensi yang memadai Penyelenggara program umumnya tidak memahami sistem pembelajaran dengan baik, dan tidak menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan Administrasi pembelajaran tidak tertib Motivasi belajar WB sangat lemah
Kebijakan Program Pendidikan Kesetaraan •
• • • • •
Pendataan warga belajar by name by adress harus tuntas pada Mei 2015, dan calon warga belajar tahun 2015/2016 harus masuk per Juli 2015 untuk diberi NIS (Nomor Induk Siswa) Pola pembelajaran akan diupayakan dengan sistem kredit per buku paket (tidak ada lagi raport) Model pembelajaran dengan pendekatan orang dewasa direncanakan sudah selesai akhir tahun ini Peningkatan kapasitas kelembagaan satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan Seleksi kelayakan satuan pendidikan sebagai penyelenggaran program pend.idikan kesetaraan terutama paket B dan C, harus diperketat Penerapan sangsi berat bagi satuan pendidikan yang melakukan kecurangan pelaksanaan pendidikan kesetaraan.
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
• • • •
JUMLAH PKBM SEKITAR 9000 UNIT NILEM KURANG AKURAT MASIH BANYAK YANG ON OFF PROGRAM YANG DILAKSANAKAN TERGANTUNG BANTUAN PEMERINTAH • FASILITAS DAN SDM TERBATAS • AKREDITASI LEMBAGA PKBM MASIH DIBAWAH 1 %
Permasalahan PKBM • Banyak PKBM yang On Off. Berdirinya karena hanya mengharapkan bantuan sosial, asal jadi. • Nilem PKBM bermasalah karena datanya banyak yang double dan isinya tidak bisa diyakini kebenarannya. Sedang dilakukan verifikasi dan Nilem baru dilengkapi dengan google map. • Banyak PKBM yang tidak melaksanakan program sesuai juknis dan aturan. • Perkembangan kualitas PKBM lambat. Sedang dilakukan revitalisasi dan permagangan.
Arah Membangun PKBM • Menerbitkan SPM dan SNP bagi satuan pendidikan (PKBM) • Mendorong PKBM Mandiri: memiliki usaha, melakukan kerjasama dengan unit kerja lain/DU/DI (CSR) • Mendorong PKBM mencapai SNP (terakreditasi) • Mendorong PKBM memiliki kinerja A dan B dan diharapkan menjadi penyelenggara program Paket B dan Paket C • Mendorong PKBM menjadi tempat kursus menghadapai MEA, TUK.
Kebijakan Memperkuat PKBM • Verifikasi PKBM • Permagangan PKBM • Revitalisasi PKBM (fasilitas belajar) • Jaringan kerja (CSR) • Akreditasi dan Penilaian Kinerja • Penguatan PKBM melaksanakan kesetaraan • Penguatan PKBM melaksanakan keterampilan kemasyarakatan
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
• JUMLAH SKB SEKITAR 432 SKB • UPTD DAERAH • KURANG MEMPEROLEH PERHATIAN DAERAH • PERLU PEMBENAHAN BAIK STATUS, DAN TUPOKSINYA
SKB sebelum dan sesudah Otoda ERA SEBELUM OTODA THN 2001, SKB SEBAGAI UJUNG TOMBAK DITJEN PLSPO (TUPOKSI SKB THN 1997)
SKB di posisikan sebagai unit pusat di daerah sehingga semua kegiatan dan manajemen SKB dipenuhi oleh pusat, Tupoksi SKB adalah ujung tombak diklusepora pusat di daerah
ERA SETELAH OTODA THN 2001, SKB SEBAGAI UPT DINAS PENDIDIKAN (TUPOKSI SKB THN 1997)
Diserahkan ke Daerah tetapi status dan Tupoksi SKB tetap sesuai Permendikbud no 23 thn 1997, hampir 100 % SKB sebagai pelaksana program PAUD dan PNFI namun statusnya masih tetap sebagai kantor (UPTD)
Saat ini : UN kesetaraan mungkinkah di SKB?, mengingat status SKB sebagai kantor, tidak sebagai satuan pendidikan penyelenggara program PAUD dan PNFI ? Apabila tidak ada kejelasan status, dan tupoksi SKB akan menjadi masalah hukum di masa depan
TUPOKSI SKB SAAT INI TUGAS (KEPUTUSAN MENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 1997) Melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksana program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. FUNGSI SKB: • • • •
• • • • • •
Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan; Pemberian layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga Penyusun dan pengadaan sarana belajar muatan lokal Pengadaan sarana dan fasilitas belajar Pengintegrasian dan penyinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga Pengelolaan urusan tata usaha Sanggar
AKANKAH DAERAH MEMPERTAHANKAN STATUS, TUGAS DAN FUNGSI SKB TERSEBUT, APAKAH TIDAK LEBIH BAGUS JIKA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
KENYATAAN DI LAPANGAN HAMPIR 100 % SKB MELAKSANAKAN PROGRAM PAUD DAN PNFI (TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEPERTI TERSEBUT DI ATAS
PERMASALAHAN SKB dan PELUANG 1.
2.
3.
4.
5.
Berdirinya SKB berdasarkan Permendikbud no 23 tahun 1997 jauh sebelum berlakunya UU no 20 tahun 2003 dan UU otoda, maka status, kedudukan Tupoksi SKB seharusnya disesuaikan. Status SKB saat ini adalah Kantor/unit kerja dinas, permasalahannya saat ini adalah semua SKB melaksanakan program PAUD dan PNFI, maka akan menjadi masalah hukum Penjaminan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian 8 standar nasional pendidikan. 8 standar tersebut terdapat pada satuan dan program dan dilakukan akreditasi oleh BAN PNF. Status SKB saat ini merupakan kantor maka sulit dilakukan penjaminan mutu dan akreditasi termasuk alokasi CPNS tenaga fungsional Ujian Nasional bukan penentu kelulusan, yang menentukan adalah guru dan satuan pendidikannya, apakah SKB bisa melakukan Ujian Nasional mengingat statusnya bukan sebagai satuan pendidikan Dana Bantuan pemerintah diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan, inilah yang mempersulit SKB untuk memperoleh dana bantuan seperti BOS di sekolah dan dana revitalisasi sarana dan prasarana
PELUANG SKB MENJADI SATUAN PENDIDIKAN: 1. 2.
3.
4.
5. 6. 7. 8.
Revitasliasi sarana dan Prasarana (500 jt dan 3 M) SKB sebagai Testing centre kesetaraan (gedung dan perangkat IT) Dana bantuan BOS penyelenggaraan program PAUD dan PNFI Prioritas Penguatan mutu SDM, Sarpras dan perangkat pembelajaran Akreditasi program dan lembaga sebagai pengakuan kualitas Masuk dalam Dapodik (data pokok Pendidikan) Warga belajar kesetaraan di SKB langsung memperoleh NISN Sentra Kursus menghadapi MEA (dana bantuan sentra kursus cukup besar)
Rancangan Struktur Organisasi SKB Direktorat Jenderal Direktorat Teknis
Dewan Penyantun: • Ketua Dekranasda • Ketua Himpaudi • Ketua Dewan Pendidikan • Ketua KADIN • Ketua Forum…… (minimal 5 orang Berdasarkan SK Bupati/Walikota)
Kadis Pendidikan Kab/Kota
Tim Penjaminan Mutu (UPT Pusat)
Kabid PAUDNI
Kepala SKB
Jaringan Kemitraan
1. 2. 3.
Kepala Taus
WK urusan pelayanan pend WK urusan pembinaan WK urusan pengabdian masy
BPKB propinsi membuat percontohan dan hasilnya disebarkan, dilatihkan di SKB, PKBM, LKP dll
Kelompok Tenaga Fungsional Pamong Belajar
PAUD
Dikmas
Kursus
Kelemb dan PTK
Warga Masyarakat /kelompok sasaran Catatan : semua non eselon
Tiga Tugas/Fungsi Utama SKB: Melakukan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian program pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal, serta tugas lain berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.
PEMBELAJARAN: • • • • • • •
Pendataan sasaran Sosialisasi dan sinkronisasi Perencanaan dan pengorganisasian Penyiapan perangkat pembelajaran Pelayanan pembepembelajaran Pengembangan lajaran Evaluasi
Keaksaraan, PAUD, TBM, Kesetaraan, Keterampilan, usaha produktif, dan lain-lain
PENGABDIAN MASYARAKAT:
PEMBINAAN: • • • • • •
Pendataan kelompok Sosialisasi dan sikronisasi Perencanaan dan pengorganisasian Penyiapan perangkat Pembinaan Pembinaan organisasi, satuan pendidikan dan kelompok sasaran Monev
Pembinaan Tutor, Pendidik, Pengelola, Klp masyarakat dan satuan pendidikan NFI
Dukungan kerjasama kemitraan
• • • • •
Pendataan kondisi Sosialisasi dan sinkronisasi Perencanaan dan pengorganisasian Penyispan perangkat pengabdian Pemberian dukungan, supervisi sesuai kebutuhan masyarakat
Penerapan tehnologi tepatguna, bantuan bencana, bantuan kerjasama linsek, program sosial kemasyarakatan
Siapa Yang Berwenang Hak dan kewajiban Kabupaten/Kota PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SKB PERUBAHAN STATUS, TUPOKSI SKB PENETAPAN PTK, SARPRAS, DAN DANA OPERASIONAL REWARD AND PUNISHMENT
Hak dan kewajiban Pusat MENYUSUN NSPK/ACUAN PEDOMAN DAN STANDAR FASILITASI SDM, PROGRAM, SARPRAS MONITORING DAN EVALUASI AKREDITASI
Apabila di daerah merasa keberadaan SKB saat ini kurang memberi manfaat bagi daerah, sebaiknya : 1. Jangan ditutup dan diubah menjadi lembaga lain di luar PAUD dan PNFI 2. Segera ubah menjadi satuan pendidikan dan laporkan ke Ditbindikmas.
SASARAN DAN BIAYA PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2015 •
•
•
Alokasi di Ditbindikmas sebesar Rp.36.868.250.000, dengan sasaran 30.755 org Pengalihan dana dari Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen sebesar Rp 216.201.577.000, dengan sasaran 162.602 org Total Rp. 253.069.827.000, dengan sasaran 193.357 org
Paket C Sasaran: 25.200 org Dana: Rp.39.988.910.000 Dikmas: sasaran 20.000 org, dana sebesar: Rp. 22.437.750.000
Paket B Pusat; sasaran: 19.240 org, dana sebesar: Rp 47.212.775.000 Dekon; sasaran: 115.022 org, dana sebesar: Rp 117.454.630.000 Dikmas; sasaran : 10.755 org, dana sebesar: Rp. 14.430.500.000
Paket A Sasaran: 3.140 org Dana: Rp 11.545.262.000
Setiap tahun yang mendaftar UN sekitar 500.000 orang, tetapi yang ikut UN sekitar 280.000 orang
Prioritas Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 1. Penerima BSM 2014 Pemegang KPS yang ada dalam Dapodik;
2. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum menerima BSM 2014; 3. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS; 4. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan; 5. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam; 6. Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah melalui program Pendidikan Kesetaraan atau sedang mengikuti program Pendidikan Kesetaraan; 7. Siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti: a. kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah; b. dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis, Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
SASARAN PENERIMA DANA PIP PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN Anak yang sedang belajar atau mengikuti program Pend. Kesetaraan (Paket A, B, C) di lembaga pendidikan nonformal (SKB/PKBM/lembaga sejenis) Usia 6-21 tahun • Terdaftar sebagai warga belajar di SKB/PKBM/Lembaga sejenis • Diusulkan oleh SKB/PKBM/Lembaga sejenis melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemendikbud.
SIFAT DAN MANFAAT PIP Dana BOP Dikelola oleh satuan pendidikan WARGA BELAJAR KESETARAAN PAKET A, B DAN C
BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan)
Kegunaan dana bantuan untuk proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan
Dana PIP Dikelola dan digunakan oleh peserta didik PESERTA DIDIK KESETARAAN USIA 6-21 TAHUN
PIP (Program Indonesia Pintar)
Kegunaan untuk mendukung peserta didik mengikuti proses belajar dan sifatnya pribadi
Catatan: • •
Anak yang tidak boleh diusulkan dalam PIP: 1) anak usia > 21 tahun, 2) anak usia < 21 tahun, tidak tercatat sebagai warga belajar kesetaraan di satuan pendidikan (PKBM/SKB) , dan 3) anak usia < 21 tahun, masih tercatat sebagai siswa di sekolahan. Anak yang sudah diusulkan memperoleh PIP lewat program kesetaraan, tidak boleh diusulkan lagi lewat program kursus dan pelatihan
BESARAN DANA BANTUAN YG DIBERIKAN/ANAK
Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Paket A: • Siswa Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 450.000,-; • Siswa Kelas VI Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,-; • Siswa Kelas I Tahun Ajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,-; Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B: • Siswa Kelas VII dan VIII Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 750.000,-; • Siswa Kelas IX Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,-; • Siswa Kelas VII Tahun Ajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,-; Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C: • Siswa Kelas X dan XI Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-; • Siswa Kelas XII Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000.-.
Rencana Penyaluran BSM/PIP - 2015 APRIL
JULI Target ideal 14,3 juta
AGUSTUS
a. Penerima BSM Tahun 2014 dari KPS b. Siswa dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum menerima BSM 2014 dan sudah entry ke Dapodik
6.293.825
c. Siswa peserta PKH non KPS
2.500.000
d. Antisipasi korban bencana
100.000
a. Siswa dari panti sosial, siswa yatim dan/atau piatu
250.000
3.744.418
b. Anak usia sekolah (6-21 tahun per 2015) tidak bersekolah yang diharapkan bersekolah
3.600.000
Siswa miskin usulan sekolah
1.432.027
Target ideal 17,9 juta
Catatan: Penyaluran April Kelas VI = 536.896 Kelas IX = 454.091 Kelas XII SMA = 17.892 Kelas XII SMK = 41.456
17.920.270
Total Anak
PROSEDUR PEMBERIAN PIP
Mekanisme Penyediaan Kartu Berbasis Keluarga Contoh Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Basis Data Terpadu 1
TNP2K Mengirimkan data anak usia sekolah 6 – 21 Tahun
Kemdikbud 2
1. Permintaan lelang Kartu ke LKPP 2. Mengirimkan data sasaran dan spesifikasi KIP
LKPP 3
Melaksanakan lelang KIP bersama kartu lainnya (KKS dan KIS)
4
PENYEDIA 1. Mencetak Kartu sesuai oplah lelang 2. Mengirimkan KIP ke rumah tangga sasaran melalui Kantor POS/Penyedia terpilih dalam satu amplop bersama KKS dan KIS
32
Mekanisme Pencairan/Pengambilan Dana PIP KPPN
KEMDIKBUD 1
2
1. Mengirimkan SK penerima kepada disdik kab/kota dan lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening 2. Mengajukan SPP, SPM ke KPPN untuk diterbitkan SP2D
3 1. Memberitahukan kesiapan pencairan dana kepada penerima melalui disdik kab/kota/sekolah 2. Menyalurkan dana bantuan
DISDIK KAB/KOTA Memberitahukan kesiapan pencairan dana kepada siswa melalui sekolah
5
Sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus
Alur penyaluran Dana Alur penyampaian SK
Memberitahukan kesiapan pencairan dana kepada siswa melalui sekolah
`
4
KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur
Siswa mengambil dana BSM/PIP
6 di lembaga penyalur membawa: 1. Surat keterangan kepala sekolah 2. Fotocopy rapor dan didampingi orangtua/wali untuk SD dan SMP, Kartu pelajar/identitas lain untuk 33 SMA dan SMK
Peran dan Fungsi dalam Pelaksanaan PIP KEMENDIKBUD
DISDIK KAB/KOTA
SEKOLAH/LEMBAGA
Menetapkan Juknis. Sosialisasi dan koordinasi Identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data Menetapkan SK penerima Menetapkan lembaga penyalur Menginformasikan SK penerima. Melayani pengaduan Pemantauan dan Pelaporan
Sosialisasikan dan koordinasikan Mengesahkan calon penerima Menyampaikan usulan dari sekolah/lembaga Pemantauan Melayani pengaduan
Menseleksi dan mengusukan Siswa/peserta melalui Dapodik Menyampaikan informasi pencairan kepada siswa /peserta Membuat surat keterangan untuk pengambilan dana Pemantauan dan pengarahan Menerima pendaftaran anak usia sekolah yang tidak bersekolah
LEMBAGA PENYALUR Menyampaikan informasi pencairan kepada siswa /peserta melalui dinas/sekolah Menyalurkan dana manfaat Pelaporan penyaluran Pertanggungjawaba n penyaluran
PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN PEMBERIAN PIP PEND. KESETARAAN WARGA BELAJAR KESETARAAN
SATUAN PENDIDIKAN
Memperoleh sosialisasi dari satuan pendidikan
Melakukan sosialisasi dan Pendataan warga belajar kesetaraan usia 6-21 tahun
1 Menyampaikan foto copy KTP/KK/akte kelahiran/ijazah yg dimiliki sebagai bukti diri, dan membuka rekening di BANK yg ditunjuk oleh pusat
Membuat fakta integritas kebenaran warga belajar
Mengisi berkas usulan
Mengirimkan usulan ke dinas pendidikan kabupaten/kota
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
Merekap usulan dari setiap satuan pendidikan
2
Melakukan verifikasi kebenaran dan keberadaan serta dokumen warga belajar
3
DIREKTORAT TERKAIT/DIKMAS
Menerima usulan, memverifikasi usulan, mengesahkan dan mengajukan usulan ke Ditjen Dikdasmen Mengirimkan SK penetapan calon penerima dana PIP ke dinas pend kab/kota
Memberikan pengesahan dan mengusulkan ke direktorat terkait
Mendokumentasikan calon penerima dana PIP dalam data online
Melakukan supervisi penerimaan dana PIP
Melakukan supervisi penerimaan dana PIP
Contoh Poster Sosialisasi BSM/PIP - 2015
Contoh Iklan KIP di Media Massa
Terima kasih
Ayo, Semangat Belajar dan Bekerja
