RAPAT KOORDINASI, ORIENTASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog Direktur Jenderal PAUDNI Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
Kerangka Materi Presentasi
1 2 3 4 5
TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ANGGARAN, TARGET DAN CAPAIAN PAUDNI TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN SEBARAN 3T ALOKASI ANGGARAN KEAKSARAAN
1
TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
3
TUGAS & FUNGSI DITJEN PAUDNI
TUGAS
MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL.
FUNGSI
1. 2. 3. 4. 5.
PERUMUSAN KEBIJAKAN; PELAKSANAAN KEBIJAKAN; PENYUSUNAN NSPK; PEMBERIAN BIMTEK DAN EVALUASI; PELAKSANAAN ADMINISTRASI
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PAUDNI DIRJEN PAUDNI
Prof. Dr Lydia Freyani Hawadi, Psikolog. SESDITJEN
Dr. Gutama
DIREKTUR BINPAUD
DIREKTUR BINSUSLAT
DIREKTUR BINDIKMAS
Dr. Erman Syamsudin, SH., M.Pd .
Dr. Wartanto, MM.
Ella Yulaelawati, MA., Ph.D.
DIREKTUR BIN PTK Dr. Nugaan Wardani S, M.Psi.
5
KEBIJAKAN DITJEN PAUDNI 2010-2014 1. Mendorong penyelenggaraan PAUD HOLISTIK-INTEGRATIF yang mampu mengoptimalkan/melejitkan kecerdasan anak, sesuai tahap tumbuh kembang anak, memberikan kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan jangkauan sasaran yang makin luas, bermutu, merata dan berkeadilan. 2. Penguatan program PENDIDIKAN KEAKSARAAN yang mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan dasar dan paska keaksaraan bagi penduduk dewasa secara adil, merata, dan bermutu yang terintegrasi dengan kecakapan hidup dan kemampuan pencegahan masalah sosial dan lingkungan untuk mendorong perbaikan kesejahteraan, produktivitas penduduk, dan ikut serta dalam mendukung perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 3. Meningkatkan penyelenggaraan KURSUS DAN PELATIHAN berbasis pendidikan kecakapan hidup (PKH), yang adil, merata, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang, sehingga dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional. 6
4. Mendorong terselenggaranya GERAKAN MEMBACA MASYARAKAT dan layanan pembelajaran untuk mewujudkan budaya baca melalui pengembangan taman bacaan masyarakat (TBM) yang berguna bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku. 5. Meningkatkan pelayanan PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, serta mendukung upaya pencegahan perdagangan orang (trafficking), dan tindak kekerasan (KDRT) sebagai wujud perlindungan HAM. 6. Menumbuhkembangkan PENDIDIKAN YANG BERKESETARAAN GENDER melalui peningkatan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam layanan, partisipasi, kontrol, dan memperoleh manfaat yang setara dalam bidang pendidikan. 7. MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PAUDNI melalui perbaikan sistem manajemen informasi (SIM) asistensi dan advokasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga yang profesional agar mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu melalui akreditasi dan sertifikasi serta dapat menjangkau sasaran yang makin luas, adil dan merata. 7
8. MENINGKATKAN KAPASITAS, KAPABILITAS DAN PROFESIONALITAS PTKPAUDNI yang berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan serta pemberian penghargaan dan perlindungan yang merata, adil, dan berkelanjutan . 9. MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN dalam rangka membangun karakter bangsa melalui peningkatan mutu/kompetensi pembina dan pelatih Pramuka. 10. Meningkatkan mutu pelayanan program paudni melalui PENGEMBANGAN MODEL DAN PROGRAM PERCONTOHAN yang dilakukan oleh UPT PUSAT DAN DAERAH. 11. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan program PAUDNI melalui PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUDNI OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PAUDNI YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT.
8
3 ANGGARAN, TARGET DAN CAPAIAN PAUDNI
9
ANGGARAN KEMDIKBUD TAHUN 2013 PER UNIT UTAMA BADAN SDM &PKPMP 2,598,350,000 4% BADAN BAHASA 379,531,800 0% DITJEN DIKMEN BALITBANG 1,295,462,005 2%
DITJEN BUD 2,011,620,000 3%
11,370,320,000 16%
DITJEN PAUDNI 2,408,034,530 3%
Total: Rp 73.087.504.957.000
SETJEN ITJEN 1,450,090,000 205,000,000 2% 0% DITJEN DIKDAS 11,858,668,422 16%
DITJEN DIKTI 39,510,428,200 54%
10
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DITBINPAUD
IKK 4.3.1 APK PAUD KEMDIKBUD
28,0%
29,6%
25,8%
33,7%
29,6%
37,8% 37,83%
69,0% 75,0%
IKK 4.3.2 PERSENTASE KELURAHAN/DESA YANG MEMILIKI MINIMAL SATU LEMBAGA PAUD IKK 4.3.3 PERSENTASE LEMBAGA PAUD MEMILIKI IZIN OPERASIONAL
N/A
60,0%
N/A
70,0%
N/A
75,0%
89,0% 100,0%
5%
10,0%
N/A
15,0%
80,0%
25,0%
IKK 4.3.5 LEMBAGA PAUD YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEORANGTUAN IKK 4.3.6 PERSENTASE DOKUMEN PROGRAM DAN EVALUASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
0%
0,2%
0,2%
2,5%
0,49%
5,0%
5,0%
7,5% 10,0%
93%
95,0%
N/A
96%
N/A
97%
97%
98%
25,0%
85,0% 90,0%
99%
11
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DITP2TK
IKK 4.6.1
PERSENTASE PENDIDIK PAUD MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS
IKK 4.6.2
PERSENTASE PENDIDIK KURSUS DAN PELATIHAN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS IKK 4.6.3 PERSENTASE PENDIDIK PENDIDIKAN MASYARAKAT MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS IKK 4.6.4 IKK 4.6.5 IKK 4.6.6 IKK 4.6.7
IKK 4.6.8 IKK 4.6.9
PERSENTASE PELATIH DAN PEMBINA PRAMUKA MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS PERSENTASE PAMONG BELAJAR MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PERSENTASE PENILIK MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS PERSENTASE PENDIDIK PAUD YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN PERSENTASE PENDIDIK KURSUS DAN PELATIHAN YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN
15%
17%
17%
19%
22%
21%
26,39%
26%
31%
0%
7%
5%
12%
5%
17%
48,76%
21%
27%
16%
19%
19%
22%
28%
25%
13,09%
28%
31%
0,4%
0,8%
N/A
2%
N/A
5%
2,14%
7%
10%
60%
65%
65%
70%
70%
75%
27,91%
80%
85%
40%
45%
45%
50%
53%
55%
60%
65%
15%
18%
18%
21%
21%
24%
16,68%
27%
30%
5%
8%
0%
12%
20%
15%
59,98%
18%
21%
0%
0%
0%
0,42%
0,45%
0,83%
9,87%
1,25%
1,67%
12
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DITBINSUSLAT
IKK 4.4.1 PERSENTASE ANAK LULUS SMP TIDAK MELANJUTKAN, PUTUS DAN ATAU LULUS SEKOLAH MENENGAH TIDAK MELANJUTKAN MENDAPATKAN LAYANAN KURSUS DAN PELATIHAN IKK 4.4.2 PERSENTASE PESERTA DIDIK PROGRAM PKH DI PEDESAAN
12%
12%
8%
13%
8%
15%
4,74%
17%
19%
0%
12%
N/A
12%
N/A
12%
13,40%
12%
12%
IKK 4.4.3 JUMLAH PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT KOMPETENSI IKK 4.4.4 JUMLAH LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI (LSK) YANG TERBENTUK IKK 4.4.5 JUMLAH TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) YANG TERBENTUK
3.579
20.000
15.629
30.000
28.324
40.000
58.953
50.000
60.000
18
30
21
36
24
42
29
48
54
285
491
491
641
641
791
635
941
1.091
IKK 4.4.6 PERSENTASE LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BERKINERJA A DAN B IKK 4.4.7 PERSENTASE LKP BERSTANDAR INTERNASIONAL
1,69%
2%
3,45%
5%
5,48%
10%
8,64%
15%
20%
0%
0%
0%
1%
0,71%
1,5%
2,03%
2%
2,5%
0%
0%
0%
5%
2,81%
10%
8,64%
15%
20%
93%
95,0%
N/A
96%
N/A
97%
97%
98%
99%
IKK 4.4.8 PERSENTASE LKP YANG MEMENUHI STANDAR NASIONAL IKK 4.4.9 PERSENTASE DOKUMEN RENCANA DAN EVALUASI KEGIATAN LAYANAN KURSUS DAN PELATIHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
13
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DITBINDIKMAS
IKK 4.5.1 PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA DEWASA
5,30%
5,00%
4,79%
4,80%
4,59%
4,23%
4,21%
4,03%
3,83%
2,0%
5,0%
5,03%
9,0%
9,03%
16,0%
16,06%
19,0%
20,0%
3,2%
3,0%
2,64%
2,7%
2,34%
2,4%
2,17%
2,2%
2,0%
11,0%
14,0%
15,7%
23,0%
48,7%
54,0%
57,34%
61,0%
68,0%
4,0%
7,0%
N/A
10,0%
N/A
14,0%
14,0%
17,5%
20,0%
0,0%
0%
8,35%
10%
20,42%
30%
30,98%
40%
50%
IKK 4.5.7 PERSENTASE PKBM BERNOMOR INDUK LEMBAGA
0,0%
40,0%
40,0%
50,0%
81,0%
60,0%
59,95%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.8 PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI PKBM
30,0%
40,0%
40,0%
50,0%
56,0%
60,0%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.9 PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI PKBM RUJUKAN
3,0%
10,0%
30,0%
20,0%
56,0%
40,0%
40,04%
60,0%
80,0%
IKK 4.5.10 PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM IKK 4.5.11 PERSENTASE DOKUMEN RENCANA DAN EVALUASI KEGIATAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
22,0%
24,3%
25,0%
35,0%
36,0%
47,0%
47,19%
59,0%
69,0%
93,0%
95,0%
N/A
96%
N/A
97%
97%
98%
99%
IKK 4.5.2 PERSENTASE PEMEGANG SUKMA MENGIKUTI KEAKSARAAN USAHA MANDIRI IKK 4.5.3 DISPARITAS GENDER PENDUDUK BERKEAKSARAAN USIA DEWASA IKK 4.5.4 PERSENTASE KAB/ KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN IKK 4.5.5 PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN BERKEAKSARAAN DASAR DAN LANSIA YANG MEMPEROLEH LAYANAN KECAKAPAN HIDUP IKK 4.5.6 PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEORANGTUAAN (PARENTING EDUCATION)
14
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA UPT
IKK 4.2.1 JUMLAH MODEL PAUD NI YANG DIKEMBANGKAN DI TINGKAT REGIONAL IKK 4.2.2 JUMLAH LEMBAGA YANG MENERPAKAN MODEL PAUD NI DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA IKK 4.2.3 JUMLAH PTK PAUDNI YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS SDM JUMLAH SATUAN PAUDNI YANG MENDAPATKAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN IKK 4.2.4 PERSENTASE LEMBAGA DAN PROGRAM PAUD NI YANG MENDAPATKAN PEMETAAN MUTU IKK 4.2.5 DOKUMEN RENCANA PROGRAM, ANGGARAN DAN EVALUASI KEGIATAN LAYANAN PENGEMBANGAN PAUDNI
16
20
45
53
76
80
109
145
374
398
796
1.890
1.194
1.631
1.990
2.786
-
-
15
18
20
20
4.000
4.200
-
-
-
40
80
2%
3%
6%
6%
10%
10%
14%
20%
95,0%
96%
96%
97%
97%
98%
99%
-
15
ANGGARAN DITJEN PAUDNI PER SATKER TAHUN 2013
195,241,622
99,408,920
211,823,197
283,128,369 676,293,045
DIT. KURSUS DIT. PAUD DIT. PTK DIT. DIKMAS
942,139,377
Jumlah: Rp 2.408.034.530.000
UPT SETDITJEN
16
Penurunan Jumlah Tuna Aksara 2005-2012 (dalam jutaan dan persentase) 16
14.89
14
9.55%
12.8 11.82
12
10.87
8.07% 7.20%
10
6.57%
8.76 7.54
8
5.03%
6.73
5.02%
6
4.43%
6.4 4.21%
4 2 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PERSENTASE PENDUDUK TUNA AKSARA >15 TAHUN TERTINGGI DAN TERENDAH (KABUPATEN/KOTA) 10 Kab/Kota dengan Penduduk Tuna Aksara Tertinggi No.
Prov.
% Tuna Aksara
Kabupaten/Kota
10 Kab/Kota dengan Penduduk Tuna Aksara Terendah Prov.
No.
Kabupaten/Kota
% Tuna Aksara
1
Papua
Puncak
86,47
1
Jabar
Kota Tasikmalaya
0,42
2
Papua
Nduga
85,59
2
Bengkulu
Bengkulu
0,42
3
Papua
Intan Jaya
75,21
3
Riau
Pekanbaru
0,41
4
Papua
Mamberamo Tengah
73,08
4
Sulut
Minahasa Tenggara
0,38
5
Papua
Pegunungan Bintang
70,10
5
Jabar
Bandung Barat
0,37
6
Papua
Lanny Jaya
68,95
6
Sumut
Padang Lawas Utara
0,36
7
Papua
Yalimo
68,84
7
Malut
Ternate
0,30
8
Papua
Tolikara
66,52
8
Sumut
Binjai
0,26
9
Papua
Deiyai
64,20
9
Sulut
Minahasa Selatan
0,24
10
Papua
Puncak Jaya
62,53
10
Jabar
Kota Cimahi
0,21
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
PETA JUMLAH TUNA AKSARA, PKBM, TBM, RUMAH PINTAR, BPKB dan SKB BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI JUMLAH TUNA AKSARA: 394.542 orang PKBM: 583 unit TBM: 439 unit RUMPIN: 8 unit BPKB: 4 unit SKB : 42 unit
Koridor Kalimantan
1
3
Koridor Sumatera JUMLAH TUNA AKSARA: 875.980 orang PKBM: 1539 unit TBM: 894 unit RUMPIN: 28 unit BPKB: 7 unit SKB: 115 unit
2
Koridor Jawa JUMLAH TUNA AKSARA: 3.941.883 orang PKBM: 2718 unit TBM: 3025 unit RUMPIN: 206 unit BPKB: 3 unit SKB: 99 unit Keterangan: • Data PKBM menyesuaikan NILEM online • TBM terdiri atas TBM, TBM-Mobile, dan TBM@Mall
JUMLAH TUNA AKSARA: 746.476 orang PKBM: 1039 unit TBM: 832 unit RUMPIN: 4 unit BPKB: 6 unit SKB: 81 unit
Koridor Sulawesi
4
5
6
Koridor Papua - Maluku JUMLAH TUNA AKSARA: 712.924 orang PKBM: 189 unit TBM: 211 unit RUMPIN: 10 unit BPKB: 3 unit SKB: 29 unit
Koridor Bali–NTB-NTT JUMLAH TUNA AKSARA: 875.537 orang PKBM: 486 unit TBM: 560 unit RUMPIN: 4 unit BPKB: 3 unit SKB: 29 unit
Sumber: BPS & Direktori Bindikmas, 2012
3
TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN
20
TUJUAN KEGIATAN 1.Memperluas akses layanan pendidikan keaksaraan dalam upaya percepatan penuntasan ketuna-aksaraan di 33 kabupaten terpadat tuna aksara dengan jangkauan sasaran yang makin luas, bermutu, merata dan berkeadilan. 2.Mendorong sinergi penyelenggaraan program Dikmas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3.Memperkuat komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan terkait dalam pemberdayaan masyarakat melalui layanan program pendidikan masyarakat. 4.Meningkatkan kapasitas satuan pendidikan nonformal (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan lembaga mitra pendidikan masyarakat. 21
HASIL YANG DIHARAPKAN 1.Terseleksinya lembaga/organisasi calon penyelenggara program pendidikan masyarakat untuk memperluas layanan pendidikan keaksaraan di 33 kabupaten terpadat tuna aksara dan daerah 3T. 2.Terwujudnya sinergi penyelenggaraan program Dikmas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 3.Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran percepatan penuntasan tuna aksara. 4.Meningkatnya kapasitas satuan pendidikan nonformal (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan lembaga mitra pendidikan masyarakat. 22
CAPAIAN DAN TARGET KINERJA DITJEN PAUDNI NO
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 APK PAUD KEMDIKBUD 2 3 4 5 6 7 8
PERSENTASE ANAK LULUS SMP TIDAK MELANJUTKAN, PUTUS DAN ATAU LULUS SEKOLAH MENENGAH TIDAK MELANJUTKAN MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN JUMLAH PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT KOMPETENSI PERSENTASE LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERKINERJA A DAN B PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA DEWASA PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PARENTING EDUCATION PERSENTASE PKBM BERNOMOR INDUK LEMBAGA
9 PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM PERSENTASE PTK PAUD-NI YANG MENGIKUTI PENINGKATAN 10 KOMPETENSI PERSENTASE PTK PAUD-NI MEMPEROLEH PENGHARGAAN DAN 11 PERLINDUNGAN JUMLAH MODEL DAN PROGRAM PAUD NI YANG DIKEMBANGKAN 12 DI TINGKAT REGIONAL PERSENTASE LEMBAGA DAN PROGRAM PAUD NI YANG 13 MENDAPATKAN PEMETAAN MUTU Catatan:
SATUAN
2011 SATKER PENGAMPU Target Capaian
%
DITBINPAUD
%
TARGET 2012
2013
58,00*)
55,91 *)
63,00 *)
69,00 *)
DITBINSUSLAT
13,0
8,17
15,0
17,0
∑
DITBINSUSLAT
30.000
28.324
40.000
50.000
%
DITBINSUSLAT
5
5,48
10
15
%
DITBINDIKMAS
4,8
4,43
4,23
4,03
%
DITBINDIKMAS
23,0
48,70
54,0
61,0
%
DITBINDIKMAS
10,0
20,42
30,0
40,0
%
DITBINDIKMAS
50,0
56,0
60,0
70,0
%
DITBINDIKMAS
35,0
36,0
47,0
59,0
%
DITBINP2TK
20,41
20,41
28,27
36,26
%
DITBINP2TK
15,0
30,0
35,0
40,0
∑
UPT
46,0
46
76
109
%
UPT
5,0
4,2
10,0
14,0
*) dihitung berdasarkan jumlah anak terlayani PAUD dibagi jumlah anak usia 3-6 tahun, sebelumnya dihitung berdasarakan jumlah anak terlayani PAUD dibagi anak usia 0-6 tahun, maka tahun 2011 target 33,67% tercapai 31,28%, target tahun 2012 37,81% dan tahun 2013 adalah 41,49%.
23
CAPAIAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2013 BERBASISIS IKK NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Kondisi 2012 KODE
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
Nasional
% 4 4.3
4.4
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL PENYEDIAAN LAYANAN PAUD
PENYEDIAAN LAYANAN KURSUS DAN PELATIHAN
IKK 4.3.1 IKK 4.3.2 IKK 4.3.3
APK PAUD Kemdikbud Persentase kelurahan/desa yang memiliki minimal satu lembaga PAUD PPersentase lembaga PAUD memiliki izin operasional
IKK 4.3.5 IKK 4.4.1
IKK 4.4.2
54,6% 75,0% 25,0%
69,0% 89,0% 85,0%
75,0% 100,0% 90,0%
Lembaga PAUD yang telah menyelenggarakan pendidikan keorangtuan
5,0%
7,5%
10,0%
Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kursus dan pelatihan Persentase peserta didik program PKH di pedesaan
15%
17%
19%
12%
12% 60.000
42 791 10% 1,5% 10%
48% 941 15% 2% 15%
54% 1.091 20% 2,5% 20%
4,23% 16,0% 2,4% 54,0%
4,03% 19,0% 2,2% 61,0%
3,83% 20,0% 2,0% 68,0%
14,0%
17,5%
20,0%
30%
40%
50%
IKK 4.5.7
Persentase penduduk buta aksara usia dewasa Persentase pemegang sukma mengikuti keaksaraan usaha mandiri Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia dewasa Persentase kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan Persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar dan lansia yang memperoleh layanan kecakapan hidup Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan pendidikan keorangtuaan (parenting education) Persentase pkbm bernomor induk lembaga
60,0%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.8
Persentase kecamatan yang memiliki pkbm
60,0%
70,0%
80,0%
IKK 4.5.9
Persentase kab/kota yang memiliki pkbm rujukan
40,0%
60,0%
80,0%
IKK 4.5.10
Persentase kab/kota yang telah memiliki minimal 10 tbm
47,0%
59,0%
69,0%
IKK 4.6.1 IKK 4.6.2 IKK 4.6.3 IKK 4.6.5 IKK 4.6.6 IKK 4.6.7
21% 17% 25% 75% 55% 24%
26% 21% 28% 80% 60% 27%
31% 27% 31% 85% 65% 30%
IKK 4.6.14 IKK 4.6.15
Persentase pendidik PAUD mengikuti diklat teknis Persentase pendidik kursus dan pelatihan yang mengikuti diklat teknis Persentase pendidik pendidikan masyarakat mengikuti diklat teknis Persentase pamong belajar mengikuti diklat teknis dan fungsional Persentase penilik mengikuti diklat teknis dan fungsional Persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat teknis Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase pamong belajar berkualifikasi S1/D4
4,49% 90,1%
5,65% 93,8%
6,5% 98,3%
IKK 4.6.16
Persentase penilik berkualifikasi S1/D4
IKK 4.6.17
Persentase guru TK/TKLB penerima tunjangan profesi
IKK 4.6.18
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang memperoleh penghargaan/ perlindungan
IKK 4.5.1 IKK 4.5.2 IKK 4.5.3 IKK 4.5.4
Provinsi/Kab/Kota *) %
50.000
IKK 4.5.6
PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nasional
Nominal
12%
IKK 4.5.5
4.6
%
40.000
IKK 4.4.4 IKK 4.4.5 IKK 4.4.6 IKK 4.4.7 IKK 4.4.8 PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Nasional
Nominal
Target 2014
Provinsi/Kab/Kota *)
Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi Persentase lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) yang terbentuk Jumlah tempat uji kompetensi (TUK) yang terbentuk Persentase lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berkinerja A dan B Persentase LKP berstandar internasional Persentase LKP yang memenuhi standar nasional
IKK 4.4.3
4.5
Target 2013
Provinsi/Kab/Kota *)
60%
65%
70%
1,44%
1,73%
2,07%
15%
15%
15%
Nominal
24
4 SEBARAN 3T
25
Sebaran Daerah 3T di Indonesia
Aspek Ketertinggalan 60.00% 50.81% 50.00% 40.00% 30.00% 18.35%
20.00% 10.00%
17.41%
9.38% 4.02%
0.00% Bencana Alam Kelembagaan Perekonomian Sarana dan dan Konflik Daerah Lokal Prasarana Sumber : KPDT, 2005
SDM
Peta Sebaran Bantuan KD di 33 Kab Terpadat Tuna Aksara, 13 Prov, dan KUM 33 Provinsi Total = KD 133. 320 orang, KUM 141.020 orang Aceh KUM = 3.300 org Sumut KUM = 5.550 org Nias KD = 3.000 org
Sulbar KUM = 5.300 org KD = 3.750 org
Riau KUM = 2.250 org
Kaltim KUM = 2.300 org
Kepri KUM 1.420 org Kalbar KUM = 4.800 org
Jambi KUM = 2.800 org Sumbar KUM = 3.300 org
Malut KUM = 2.300 org Papua Brt KD = 2.500 org, KUM = 2.300 org
Kalteng KUM = 2.300 org
Bengkulu KUM = 3.300 org
Kalsel Kum = 2.800 org Sulsel KUM = 8.300 org Gowa KD = 2.000 org
Lampung KUM = 4.300 org
DKI Jkt KUM = 2.800 org
Jabar KD = 7.00 KUM = 9.800 org Indramayu KD = 3.000 org Bogor KD = 3.000 org Cirebon KD = 3.000 org Karawang KD = 1.500 org Karawang KD = 1.500 org Bekasi KD = 1.500 org
Gorontalo KD = 2.500 org KUM = 2.300 org,
Babel KUM = 1.800 org
Sumsel KUM = 3.800 org
Banten KUM = 3.300 org, Tangerang = 3.000 org
Sulut KUM = 1.800 org
Jateng KD = 6.000 org KUM 9.300 org Brebes KD = 3.000 org Sragen KD = 1.500 org Tegal KD = 1.500 org
DIY = 2. 800 org
Sulteng KUM 2.300 org
Maluku KUM = 3.300 org
Sultra KUM 3.800 org
Bali KD = 2.820 org KUM = 3.300 org
NTT KUM = 6.300 org, KD = 5.750 org
Jatim KD = 11.000, KUM 11.800 org Jember KD 3.000 org , Sumenep KD = 3.000 org, Sampang KD = 2.500 org Bangkalan KD = 1.500 org, Probolinggo KD = 1.500 org, Malang KD = 1.500 org, Pasuruan KD = 1.500 org, Bojonegoro KD = 1.500 org, Pamekasan KD = 1.500 org, Tuban KD = 1.500 org, Situbondo KD = 1.500 org, Banyuwangi KD = 1.500 Bondowoso KD = 1.500 org
Papua KD = 6.000 KUM = 5.300 org Jayawijaya, Lanny Jaya, Yakuhimo, Puncak, Tolikara, dan Paniai KD 2.000 org masing-masing kab NTB KD = 8.000 org KUM = 10.300 org Loteng KD = 2.000 org Lotim KD = 1.500 org Lobar KD = 1.500 org
DAFTAR LEMBAGA PENERIMA BANTUAN LAYANAN KHUSUS DAERAH 3T No
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Provinsi
No
Kementerian PDT Jawa Timur Nusa Tenggara Barat
Jawa Timur Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Kalimantan Barat Sumatera Barat Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Timur Aceh Sulawesi Tengah Bengkulu Nusa Tenggara Timur Sumatera Selatan Jawa Barat Alokasi Dit.BinDikmas 20 Papua
21 Papua Barat
Jumlah
Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sampang Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Barat Bondowoso Jeneponto Pasaman Barat Tapanuli Tengah Kayong Utara Pesisir Selatan Morowali Manggarai Barat Pidie Jaya Banggai Kepulauan Seluma Lembata Empat Lawang Sukabumi
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Kota Jayapura Kabupaten Jayapura Jayawijaya Lanni Jaya Puncak Tolilkara Yahokimo Painai Sorong Selatan Manokwari Sorong
KD Layanan Khusus
Anggaran (Rp)
1.500 1.500 1.000 1.500 1.500 1.000 1.000 2.000 700 2.000 700 500 400 700 500 500 500 500
600.000.000 600.000.000 400.000.000 600.000.000 600.000.000 400.000.000 400.000.000 800.000.000 280.000.000 800.000.000 280.000.000 200.000.000 160.000.000 280.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
KUM Layanan Anggaran (Rp) Khusus
RB3
Anggaran (Rp)
1 1 2.000 2.000 1.500 1.250 2.000 1.250 250 500 250 29.000
800.000.000 800.000.000 600.000.000 500.000.000 800.000.000 500.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 11.600.000.000
150 150 150 100 100 100
75.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
750
375.000.000
2
200.000.000 200.000.000
400.000.000 30
5 ALOKASI ANGGARAN KEAKSARAAN
31
ALOKASI SASARAN DAN ANGGARAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR DI 33 KABUPATEN TERPADAT TUNA AKSARA (>50.000 ORANG) TAHUN 2013 Provinsi
1. Sumatera Utara 2. Banten 3. Jawa Barat
4. Jawa Tengah
5. Jawa Timur
6. Nusa Tenggara Barat 7. Sulawesi Selatan 8. Papua
Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Nias Selatan Tangerang Indramayu Bogor Cirebon Karawang Bekasi Brebes Sragen Tegal Jember Sumenep Sampang Bangkalan Probolinggo Malang Pasuruan Bojonegoro Pamekasan Tuban Situbondo Banyuwangi Bondowoso Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Barat Gowa Jayawijaya Lanny Jaya Yahukimo Puncak Tolikara Paniai Jumlah
Penduduk TunaAksara Usia 15 - 59 tahun Orang Persentase
52.460 52.208 110.344 106.816 76.321 69.763 62.894 102.582 51.489 50.339 181.384 138.261 131.441 87.065 86.242 80.572 72.537 68.883 67.505 64.640 61.515 59.985 54.168 94.131 75.747 65.990 54.132 70.230 68.831 67.566 53.835 51.541 50.994
36,91 3,22 13,30 2,79 5,90 5,34 4,17 8,89 8,46 7,46 13,85 24,66 26,70 18,84 18,30 4,51 8,50 9,05 18,23 11,20 19,81 6,43 18,77 24,91 16,61 21,31 14,33 49,31 64,86 70,78 76,88 53,26 66,37
Alokasi Bantuan Sasaran (orang)
Anggaran (000)
3.000 3.000 3.000 3.000 1.500 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 3.000 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 540.000 540.000 540.000 1.080.000 540.000 540.000 1.080.000 900.000 900.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 720.000 540.000 540.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000
64.500
23.220.000
32
ALOKASI SASARAN DAN ANGGARAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) TAHUN 2013 No
Provinsi
Jumlah PKBM ber NILEM
Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 Tahun Orang Persentase
Alokasi Bantuan
1.
DI Aceh
233
75.424
2,65
Sasaran (orang) 3.300
Anggaran
2.
Sumatera Utara
208
177.355
2,23
5.550
2.553.000.000
3.
Sumatera Barat
144
71.474
2,44
3.300
1.518.000.000
4.
Riau
114
61.265
1,71
2.550
1.173.000.000
5.
Kepulauan Riau
52
21.592
1,83
1.420
653.200.000
6.
Jambi
26
60.630
4,02
2.800
1.288.000.000
7.
Sumatera Selatan
207
102.969
2,15
3.800
1.748.000.000
8.
Bangka Belitung
43
26.957
3,33
1.800
828.000.000
9.
Bengkulu
279
30.844
2,80
3.300
1.518.000.000
10.
Lampung
233
116.798
2,41
4.300
1.978.000.000
11.
Banten
189
169.286
2,38
3.300
1.518.000.000
12.
DKI Jakarta
177
63.779
0,93
2.800
1.288.000.000
13.
Jawa Barat
897
653.209
2,35
9.800
4.508.000.000
14.
Jawa Tengah
474
986.179
4,85
9.300
4.278.000.000
15.
DI Yogyakarta
149
61.741
2,73
2.800
1.288.000.000
16. 17 18
Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat
832 63 369
1.582.293 160.535 333.445
6,50 6,34 12,04
11.800 3.300 10.300
5.428.000.000 1.518.000.000
19
Nusa Tenggara Timur
36
224.271
8,61
6.300
2.898.000.000
20
Kalimantan Barat
264
196.690
7,20
4.800
2.208.000.000
21
Kalimantan Tengah
83
31.783
2,22
2.300
1.058.000.000
22
Kalimantan Selatan
119
67.048
2,81
2.800
1.288.000.000
23
Kalimantan Timur
117
49.144
2,05
2.300
1.058.000.000
24
Sulawesi Utara
62
12.917
0,89
1.800
828.000.000
25
Gorontalo
87
29.537
4,49
2.300
1.058.000.000
26
Sulawesi Tengah
27
Sulawesi Barat
28
Sulawesi Tenggara
29
Sulawesi Selatan
30
Maluku
31
Maluku Utara
32 33
1.518.000.000
4.738.000.000
86
69.624
4,28
2.300
1.058.000.000
283
65.550
9,61
5.300
2.438.000.000
38
75.579
5,66
3.800
1.748.000.000
501
404.215
8,24
8.300
3.818.000.000
41
23.749
2,64
3.300
1.518.000.000
138
16.595
2,63
2.300
1.058.000.000
Papua Barat
8
32.953
6,79
2.300
1.058.000.000
Papua
2
675.253
35,98
5.300
2.438.000.000
6.554
6.730.682
4,43
141.020
Jumlah
64.869.200.000,33
ALOKASI SASARAN DAN ANGGARAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2013 DI 13 PROVINSI YANG JUMLAH PENDUDUK TUNA AKSARANYA: DI ATAS 200.000 ORANG DAN PERSENTASE DI ATAS RATA-RATA NASIONAL (4,43%)
No
Provinsi
1
Jawa Timur
2
Penduduk Tuna Aksara Usia 15 - 59 Tahun Orang Persentase
Alokasi Bantuan Sasaran (orang)
Anggaran
1.582.293
6,50
11.000
3.960.000.000
Jawa Tengah
986.179
4,85
6.000
2.160.000.000
3
Papua
675.253
35,98
6.000
2.160.000.000
4
Jawa Barat
653.209
2,35
7.000
2.520.000.000
5
Sulawesi Selatan
404.215
8,24
5.000
1.800.000.000
6
Nusa Tenggara Barat
333.445
12,04
8.000
2.880.000.000
7
Nusa Tenggara Timur
224.271
8,61
5.750
2.070.000.000
8
Kalimantan Barat
196.690
7,20
4.750
1.710.000.000
9
Bali
160.535
6,34
3.820
1.375.200.000
10
Sulawesi Tenggara
75.579
5,66
2.750
990.000.000
11
Sulawesi Barat
65.550
9,61
3.750
1.350.000.000
12
Papua Barat
32.953
6,79
2.500
900.000.000
13
Gorontalo
29.537
4,49
2.500
900.000.000
68.820
24.775.200.000
Jumlah
34
Rencana Alokasi Bantuan Sosial Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2013 (1/3) No.
Alokasi per kab/kota
Dist. per prov
1 Kab. Aceh Selatan 2 Kota Langsa
7 6
3 4
13
3 Kab. Aceh Barat Daya 4 Kab. Dairi 5 Kota Tebing Tinggi 6 Kab. Asahan
4 6 5 4
6 4 5 6
7 Kota Padang Panjang 8 Kota Pariaman
5 1
5 9
14
7 3 6 6 6
3 7 4 4 4
10
4 3
6 7
13
Provinsi Aceh
1
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
4
Riau
5
Jambi
6
Sumatera Selatan
Tahun 2013
Jml TBM 2012
Kab/Kota
9 10 11 12 13
Kab. Kuantan Singingi Kab. Siak Kab. Bungo Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjab Timur
14 Kab. Oku 15 Kab. Empat Lawang
15
12
Rencana Alokasi Bantuan Sosial Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2013 (2/3) 7
Bangka B elitung
8
Bengkulu
16 17 18 19
Lampung
9
Bali 10
11
NTT Kalimantan Barat
12
Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Bengkulu Utara
6 6 6 5
4 4 4 5
12
20 Kab. Bengkulu Tengah 21 Kab. Lampung Barat
3 5
7 5
22 23 24 25
Kab. Lampung Selatan Kab. Bangli Kab. Gianyar Kota Denpasar
3 6 3 7
7 4 7 3
26 27 28 29 30
Kab. Timor Tengah Utr Kab. Kupang Kab. Ketapang Kota Sambas Kab Melawai
4 4 6 3 6
6 6 4 7 4
12
12 12 14
15
13
Kalmantan Tengah
31 Kab. Kotawaringin Timur 32 Kab. Gunung Mas
3 5
7 5
12
14
Kalimantan Selatan
33 34
3 3
7 7
14
15
Kalimantan Timur
35 Kab. Nunukan 36 Kab. Berau
5 3
5 7
12
Kab Hulu Sungai Utara Kab Kotabaru
Rencana Alokasi Bantuan Sosial Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2013 (3/3) 16
Sulawesi Utara
17
Gorontalo Sulawesi Tengah
18 19
Sulawesi Selatan
20
Sulawesi Tenggara
21
Maluku
22
Maluku Utara
23
Papua
24
Papua Barat
25
Kepulauan Riau
37 38 39 40 41 42 43 44 45
Kab. Minahasa Tenggara Kab. Sangihe Kab. Boalemo Kab. Tojo Unauna Kab. Donggala Kab. Banggai Kepulauan Kab. Bulukumba Kab. Soppeng Kab. Bone
4 3 4 7 6 4 7 6 3
6 7 6 2 4 6 3 4 7
13
46 47 48 49
Kab. Kab. Kab. Kab.
6 4 6 3
4 6 4 7
10
5 5 7 6 3 2 0 4 4
5 5 3 4 7 8 7 6 6 310
10
Konawe Utara Konawe Selatan Pulau Burru Kepaluan Aru
50 Kab. Halmahera Selatan 51 Kota Ternate 52 Kota Jayapura 53 Kab. Keerom 54 Kab. Jayapura 55 Kota Manokwari 56 Kota Sorong 57 Kota Batam 58 Kab. Karimun JUMLAH TAMBAHAN
6 12
14
11
14
15 12 310
UNESCO International Literacy Prize Batas waktu = 28 Juni 2013 Fokus = Keaksaraan Abad 21: Meningkatkan Keunggulan dan Inovasi untuk Dunia Beraksara. Institusi dan perorangan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Akan dipilih 3 (tiga) pemenang untuk Confusious Prize dan 2 (dua) Pemenang untuk King Sejong Informasi selanjutnya dapat dilihat di http://www.unesco.org/en/liter acy/literacy-prizes/
