KEBIJAKAN DAN KOORDINASI KEGIATAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2015 Disampaikan pada Temu Koordinasi Penyelenggara Program Pendidikan Masyarakat
Bandung, 30 April 2015
oleh: Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP. (plt. Direktur Jenderal)
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
1
Materi Paparan 1
Kerangka Strategis Mendikbud
2
Struktur Organisasi
3
Dasar Hukum dan Data Terkait PAUD dan PNFI
4
RPJMN 2015-2019 Bidang PAUD dan PNFI
5
Program dan Satuan Pendidikan PAUD dan PNFI
6
Kondisi dan Tantangan
7
Kebijakan dan Program PAUD dan PNFI 2
KERANGKA STRATEGIS MENDIKBUD
3
Kerangka Strategis Kemdikbud Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Mutu dan Akses Pengembangan Efektivitas Birokrasi Melalui Perbaikan Tata Kelola dan Pelibatan Publik
4
Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019 Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong STRATEGI 1
STRATEGI 2
Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan
Peningkatan mutu dan akses
Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun. Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan. Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.
STRATEGI 3 Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik
Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan.
Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah.
Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional.
Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik.
5
STRUKTUR ORGANISASI
6
STRUKTUR ORGANISASI Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Sekretariat Ditjen
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Catatan: Struktur organisasi ini berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian PAN-RB, namun persetujuan resmi belum keluar. 7
Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga DIREKTORAT
PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA Subbagian Tata Usaha
SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN BAGI ORANG TUA
SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN BAGI ANAK DAN REMAJA
Seksi Program
Seksi Pendampingan Pembelajaran
Seksi Pendampingan Pembelajaran
Seksi Evaluasi
Seksi Sumber Belajar
Seksi Sumber Belajar
SUBDIREKTORAT KEMITRAAN
Seksi Kemitraan Satuan Pendidikan Seksi Kemitraan Masyarakat
Direktorat baru dilingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, sementara yang mengurusi pendidik dan tenaga kependidikan berada di bawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bag. HUPEG PAUDNI
8
APA PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DAN DATA PENDUKUNG PENTINGNYA PROGRAM PAUD DAN PNFI
9
UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TIGA JALUR PENDIDIKAN
1. JALUR FORMAL
2. JALUR NONFORMAL
3. JALUR INFORMAL
Pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah : TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Politehnik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas
Pendidikan yang diselenggarakan di Luar Sekolah : Kelompok Bermain, SPS, Pemberantasan Buta Aksara, Kesetaraan; Paket A, B dan C, Kursus keterampilan, Magang dll
Pendidikan yang diselenggarakan dalam keluarga : home schooling, pendidikan keluarga dll
Hasil pendidikan nonformal dan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal melalui proses evaluasi
10
PENDIDIKAN NONFORMAL PASAL 26 UU NO 20 TAHUN 2003
(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan 11 pendidikan sejenis.
DATA UMUM TERKAIT DENGAN PAUDNI • Data Penduduk : 237.641.326 jiwa (BPS, 2014) • Data Penduduk Miskin : 27.727.780 jiwa (TNP2K, 2014) • Data Penduduk Buta Aksara: 6.165.406 jiwa (3,86%) (PDSP, 2013)
• Data Anak usia sekolah tidak sekolah : 4.406.858 Jiwa (TNP2K, 2014) • Terdapat 32 juta anak usia dini yang terlayani program PAUD masih kurang dari 65% • Data pengangguran : 7.150.000 (TNP2K, 2014)
12
RPJMN 2015-2019 BIDANG PAUD DAN PNFI
13
RPJMN 2015-2019 Bidang PAUDNI
Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Anggaran NO
INDIKATOR
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TARGET TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
PROGRAM: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL Sasaran Program: Terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD dan pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan di semua provinsi, kabupaten, dan kota A. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA PROGRAM % Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun Jumlah Lembaga PAUD Terkreditasi Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi % Angka Melek Aksaran penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun Jumlah Lembaga PKBM Terakreditasi Jumlah Remaja dan Orang Dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh Kualifikasi Setara Pendidikan Dasar dan Menengah % PTK PAUD dan POD Berkualifikasi S1/D4 % PTK PAUD dan POD Memperoleh Peningkatan Kompetensi % PTK PAUD dan POD Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan Jumlah Model/Program PAUD dan POD yang Dibakukan dan Diterapkan Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keayahbundaan Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keayahbundaan
70.1 34,801 602,111
72.1 36,051 670,111
74.3 37,851 772,111
76.4 40,126 908,111
78.7 42,926 1,061,111
1,121 96.6% 223 6,151
2,621 96.8% 495 54,604
4,121 97.1% 795 150,746
5,871 97.3% 1,108 325,737
7,871 97.5% 1,445 556,501
31.0 34.8 43.9 164
34.2 46.1 60.0 250
41.5 61.0 67.8 336
48.9 80.7 76.3 422
52.4 87.1 82.5 508
39,724
52,628
64,224
75,820
87,417
255,500
970,900
1,890,700
3,014,900
4,343,500 14
PROGRAM KEGIATAN DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
15
PROGRAM KEGIATAN DAN SATUAN PENDIDIKAN DI BAWAH BINAAN DITJEN PAUDNI JENIS PROGRAM : Kelompok yang di dasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan di satuan pendidikan
SATUAN PENDIDIKAN : kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
1. Keaksaraan 2. Kesetaraan Paket A, B, C 3. PKH Perempuan 4. PUG 5. TPPPO 6. TBM 7. PAUD 8. Kursus dan pelatihan 9. Pendidikan Keluarga
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PKBM SKB (UPTD Kab/Kota0 BPKB, UPLKB dll (UPTD Propinsi) BP Paudni dan P2- Paudni (UPTP) Rumah Pintar Kelompok Belajar Lembaga Kurusus dan Pelatihan Pusat Paud Satuan Pendidikan Sejenis
• Memiliki izin penyelenggaraan, Melaksanakan SKL, KL, KD, Kurikulum dari dit teknis terkait, Memenuhi standar nasional pendidikan, Administrasi pengelolaan secara tertib, dan terintegrasi
• Memiliki izin pendirian dan nomor induk lembaga, Memenuhi standar minimal nasional, Siap diakreditasi Ban PNF, Siap dinilai kinerjanya
16
17
Program Utama PAUD dan PNFI (secara detail akan dijelaskan direktur terkait) PROGRAM
SASARAN
TUJUAN
1. Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
Anak usia 0-6 tahun
Melejitkan tumbuh kembang anak sesuai tahap perkembangannya melalui : Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan Satuan Paud Sejenis
2. Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan)
Usia 15 s.d. 59 tahun yang tidak dapat membaca menulis bahasa indonesia dan berhitung
Membekali masyarakat dengan kemampuan membaca, menulis bahasa indonesia dan behitung yg dikaitakan dengan kehidupan sehari-hari (melak aksara/ bebas buta aksara)
3. Kesetaraan Paket A
Anak dan orang tua yang belum pernah sekolah atau belum lulus setara SD
Memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat agar memiliki pengetahuan sikap dan keterampilan setara lulusan SD
4. Kesetaraan Paket B
Anak dan orang tua yang belum pernah sekolah atau belum lulus setara SMP
Memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat agar memiliki pengetahuan sikap dan keterampilan setara lulusan SMP
5. Kesetaraan Paket C
Anak dan orang tua yang belum pernah sekolah atau belum lulus setara SMU/SMK
Memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat agar memiliki pengetahuan sikap dan keterampilan setara lulusan SMU/SMK 18
Program Utama PAUD dan PNFI (secara detail akan dijelaskan direktur terkait) PROGRAM
SASARAN
TUJUAN
6. Kursus Keterampilan
Warga masyarakat yang • membutuhkan keterampilan untuk bekerja, berusaha mandiri • dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi •
Membekali keterampilan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan Membekali keterampilan bagi masyarakat yang menginginkan memiliki usaha mandiri Membekali masyarakat yang membutuhkan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi
7. Pendidikan Keluarga
Orang tua dalam setiap keluarga
•
Memberikan kemampuan bagi orang tua dalam mendukung prestasi belajar anak Membekali orang tua agar mampu menjadi pengasuh anak sejak usia dini dan pendidik dalam keluarga
•
19
LEMBAGA PENYELENGGARA PAUD dan PNFI (secara detail akan dijelaskan direktur terkait) SATUAN PENDIDIKAN
PROGRAM YG DILAKSANAKAN
KETERANGAN
1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Paud, Keaksaraan, kesetaraan, Kursus Dari, oleh dan untuk Keterampilan, program sosial kemasyarakatan masyarakat
2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB; Masih UPT)
Paud, Keaksaraan, kesetaraan, Kursus Sebagai UPT Pemda Keterampilan, program sosial kemasyarakatan
3. Lembaga Kursus dan keterampilan
Keaksaraan, kesetaraan, Kursus Keterampilan, Milik Masyarakat dan lebih program sosial kemasyarakatan dominan program keterampilan
4. Rumah Pintar
5 Sentra : sentra anak, sentra panggung, sentra IT, Sentra Buku dan Sentra Kriya
Di inisiasi oleh SIKIB dan menjadi satuan PNF
5. Kelompok Belajar
Melaksanakan program keaksaraan
Dilaksanakan di desa-desa untuk pemberantasan BH
6. Bimbingan Belajar
Melaksanakan program peningkatan kemampuan belajar anak sekolah
Didirikan oleh masyarakat untuk mendukung prestasi bel siswa
7. Pusat Paud
Melaksanakan program PAUD (klp bermain, TPA dan SPS)
Dibentuk masyarakat sbg penyelenggara PAUD mandiri 20
KONDISI DAN TANTANGAN PAUD DAN PNFI
21
Kondisi dan Tantangan PAUDNI 1. Target capaian APK PAUD tahun 2015 adalah 70,1 %, pada tahun 2014 sudah tercapai 66,81 %. Masih ada sekitar 6,5 juta anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani PAUD apapun. 2. Tingkat ketuntasan nasional untuk program satu desa satu PAUD sudah mencapai 71% (2013) sehingga masih terdapat 29% (23.332) desa yang belum memiliki PAUD), namun demikian dari 188.647 lembaga PAUD yang ada, masih sangat perlu ditingkatkan kualitasnya. 22
Kondisi dan Tantangan PAUDNI 3. Tingkat keaksaraan penduduk dewasa (15 -59 Tahun) sudah mencapai 96,14%, namun demikian kualitas keaksaraannya masih sangat perlu ditingkatkan. Persentase tuna aksara yang tinggi tercatat di Papua dan NTT, mereka tinggal di desa-desa dan 2/3 adalah perempuan marjinal.
23
Kondisi dan Tantangan PAUDNI 4. Masih rendahnya kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja orang dewasa. Dari 110,8 juta penduduk yang bekerja, 74,34% diantaranya hanya berpendidikan SMP/MTs kebawah, dari 7,3 Juta pencari kerja, 3,52 juta orang atau 48,39% diantaranya belum menamatkan pendidikan SMA/Sederajat. Untuk itu mereka perlu mendapatkan program kesetaraan (program paket A, B, dan C). Sisanya perlu mendapatkan pendidikan kursus dan pelatihan. 24
Kondisi dan Tantangan Paudni lanjutan .. 5.
Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD masih belum memenuhi standar, diperlukan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Dari 276.576 PTK PAUD formal (TK) yang ada, baru 69.366 orang atau 25,92% yang berkualifikasi S1/D4, sedangkan untuk PTK PAUD Nonformal (KB, TPA, dan SPS) dari 85.690 orang yang ada, telah berkualifikasi S1/D4 baru 10.889 orang 12,71%.
6.
Perlunya peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di bidang Kursus dan Pelatihan, dan PTK Dikmas.
7. Sejalan dengan makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program PAUDNI, maka diperlukan dukungan dan penguatan peran pemerintah untuk menjamin efektifitas program PAUDNI. 25
Kondisi dan Tantangan Paudni lanjutan ..
8. Masih terbatasnya peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak, khususnya terkait dengan pendidikan karakter dan peningkatan prestasi anak. Untuk itu perlu pemberdayaan peran keluarga untuk berpartsipasi aktif dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan. 9. Untuk mendukung pelaksanaan program PAUDNI perlu didukung oleh pendataan dan sistem monitoring program yang handal. 10. Perlunya peningkatan mutu dan efektifitas pengembangan model/program .
26
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PAUD DAN PNFI
27
Kebijakan dan Program 1. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata di seluruh provinsi, kabupaten dan kota 2. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Kecakapan Hidup (kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha) 3. Meningkatkan akses dan kualitas Pembelajaran Orang Dewasa dan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua (pendidikan keaksaraan dan penyetaraan pendidikan dasar dan menengah)
28
Kebijakan dan Program 4. Meningkatkan ketersediaan dan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 5. Meningkatkan akses Pendidikan Keayahbundaan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman orang tua tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa 6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya
29
Kebijakan dan Program 7. Meningkatkan ketersediaan Model/Program Pembelajaran yang bermutu, relevan dan berdaya Saing. 8. Mengintegrasikan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) dan pendidikan sebagai warga masyarakat global pada seluruh pembelajaraan PAUDNI yang berkesetaraan gender 9. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Sistem Administrasi Direktorat Jenderal. 30
Kebijakan dan Program
10. Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, antara masyarakat dan Pemerintah serta memperkuat peran pelaku PAUDNI melalui pemberdayaan mitra. 11. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung pelaksanaan program PAUDNI.
31
Terima Kasih
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
