ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DISAMPAIKAN PADA RAKORNAS PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Aswin Nasution, SH, MH (DIREKTUR ORGANISASI KEMASYARAKATAN)
Best Western Hotel Jakarta, 19 November 2015
SOTK DIT. ORGANISASI KEMASYARAKATAN
VISI & MISI DIREKTORAT ORMAS
VISI Menjadikan ormas sebagai mitra stategis pemerintah melalui kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi kemasyarakatan
MISI 1. Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan; 2. Meningkatkan kinerja pelayanan, fasilitasi dan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan; 3. Menciptakan profesionalisme ormas dengan meningkatkan kemandirian, transparansi, akuntabilitas tata kelola ormas dan kualitas SDM Ormas
PROGRAM KEGIATAN DIT. ORMAS TAHUN 2015 Subdit Pendaftaran dan Sistem Informasi Ormas:
Penyusunan PP peraturan pelaksanaan UU No.17/2013 tentang Ormas; Penyusunan Permendagri Tindaklanjut PP Pendaftaran Ormas (SKT); Pelayanan Pendaftaran Ormas; Pengembangan database, sistem informasi ormas dan bimbingan teknis sistem informasi ormas
Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Ormas Kemitraan/Kerjasama dengan Ormas dan LNL dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum; Penyusunan Modul tata kelola ormas; Orientasi Kepemimpinan dan Kaderisasi Ormas yang berwawasan Kebangsaan; Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Keterampilan Ormas
PROGRAM KEGIATAN DIT. ORMAS TAHUN 2015 Subdit Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pemantauan, Evaluasi, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Masalah Ormas; Identifikasi, Pemetaan, Koordinasi dan Fasilitasi Mediasi Sengketa Ormas; Penyusunan Indeks Kinerja Ormas; Penyusunan Grand Design Pemberdayaan Ormas. Subdit Orang Asing, Ormas Asing dan Lembaga Asing Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Kemitraan Ormas yang didirikan oleh WNA; Pembinaan dan Pengawasan Ormas yang didirikan oleh WNA; Fasilitasi dan sosialisasi Undang-Undang No.17/2013 (pasca putusan MK) dan pengembangan kemitraan Ormas dengan Pemerintah Sub Bagian Tata Usaha Koordinasi, Fasilitasi dan Dukungan Manajemen Pengelolaan Ormas pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan; Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
DASAR KEBIJAKAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 Putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2014
Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
GARIS BESAR PUTUSAN MK TERHADAP UU 17/2013 TENTANG ORMAS ►
►
► ►
Pemerintah tidak boleh mencampuri urusan internal organisasi; Pemerintah tidak boleh membatasi ruang gerak ormas dengan menerapkan pendaftaran sesuai ruang lingkup atau pendataan bagi ormas; Ormas diberikan kebebasan untuk terdaftar atau tidak;
Pemerintah tidak boleh intervensi terhadap perkembangan suatu ormas, hidup, berkembang, dan ”mati”nya suatu ormas tidak perlu campur tangan pemerintah, biarkan berjalan dengan alami.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN ORMAS PASCA PUTUSAN MK
► ►
PENATAAN ORMAS
►
► ►
Mempermudah proses pendaftaran dengan mengembangkan sistem pendaftaran online Sinkronisasi proses pendaftaran ormas dengan sistem informasi database ormas; Menentukan bidang kegiatan dan kebutuhan ormas melalui sistem informasi database ormas dalam rangka pengembangan organisasi; Merancang kebutuhan pengembangan ormas melalui pemberdayaan; Mengintegrasikan program pemberdayaan ormas lintas lembaga/kementerian dan pemda
Kebijakan Penataan Ormas & Ormas Asing KEPRES NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015 TINDAK LANJUT UU 17 TAHUN 2013
RPP TENTANG SYARAT DAN TATACARA PENDIRIAN LEMBAGA ATAU BADAN KERJASAMA ASING
RPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENGERTIAN ORMAS ASING BENTUK ORMAS ASING IJIN PRINSIP DAN IJIN OPERASIONAL ORMAS ASING PERSYARATAN PENGAJUAN PERIJINAN TIM PERIJINAN PERSYARATAN PERSONALIA PENGAWASAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN SANKSI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PENDAFTARAN PEMBERDAYAAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELESAIAN SENGKETA PENJATUHAN SANKSI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENDAFTARAN ORMAS (Berdasar Draft RPP Ormas)
PERKUMPULAN
Didaftarkan kepada
MENTERI HUKUM DAN HAM
BADAN HUKUM
YAYASAN
ORMAS TIDAK BADAN HUKUM
Struktur Berjenjang
Didaftarkan kepada
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Struktur Tdk Berjenjang
Dapat Didelegasikan kepada Gubernur dan Bupati/walikota
TATA CARA PENDAFTARAN (Berdasar Draft RPP Ormas)
Permohonan di ttd Pendiri dan Pengruus
Permohonan Kepada Mendagri melalui ULA
Petugas ULA memeriksa Kelengkkapan
Dapat disampaikan Kepada Gubernur dan Bu/Walikota
15 Hari Menteri Menerima/m enolak utk diterbitkan SKT
Menteri dapat Berkoordinasi dengan K/L terkait
SKT Diterbitkan atau Ditolak
SISTEM INFORMASI ORMAS (Berdasar Draft RPP Ormas) Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Dalam Negeri Sistem Informasi Ormas
Kementerian Sosial
Dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Menteri Dalam Negeri
Kementerian Agama Kementerian Terkait Lainnya
Kementerian terkait memberikan update data kepada Mendagri setiap 6 bulan sekali Sistem Informasi Ormas yang terhubung secara online harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peratuan pemerintah ini diundangkan
PEMBERDAYAAN ORMAS Pemberdayaan: untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ORMAS YG BERSANGKUTAN
PEMBERDAYAAN ORMAS
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA (Ormas Lainnya, Masyarakat, & Swasta)
PEMERINTAH & PEMDA
Dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi
Dilakukan Melalui a. Fasilitasi Kebijakan b. Pengguatan kelembagaan c. Peningkatan SDM
Dilaksanakan melalui program kerjasama kegiatan, bantuan sosial, dan/atau hibah
PEMBERDAYAAN FASILITASI KEBIJAKAN peraturan per-UU-an yg mendukung pemberdayaan ormas
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENINGKATAN KUALITAS SDM
penguatan manajemen org.
pendidikan & pelatihan
penyediaan data & informasi
pemagangan
pengembangan kemitraan
kursus
dukungan keahlian, program, & pendampingan penguatan kepemimpinan & kaderisasi pemberian penghargaan
penelitian & pengembangan
PENGAWASAN (Berdasar Draft RPP Ormas)
Pengawasan Internal
Diatur sesuai AD /ART
Badan Hukum Pengawasan
Masyarakat Tidak Badan Hukum
Pengawasan Eksternal
Pemerintah
Pemerintah Daerah
Pengaduan disampaikan kpd Menteri, Pimp K/L, Gub, Bup/Walkot Pengaduan dapat berupa tertulis dan/atau tidak tertulis
Penyelesaian Sengketa
DISELESAIKAN OLEH ORMAS SESUAI AD/ART
SENGKETA ORMAS
PENGADILAN NEGERI
BILA TIDAK ADA KESEPAKATAN MEDIASI PEM. SESUAI PERMINTAAN PIHAK2 YG BERSENGKETA
MAHKAMAH AGUNG (KASASI)
Pemberian Sanksi
PERINGATAN TERTULIS 1
PERINGATAN TERTULIS 2
PERINGATAN TERTULIS 3
MEMATUHI, CABUT SANKSI
PENGHENTIAN BANTUAN DAN/ ATAU HIBAH
NASIONAL: PERTIMBANGAN MA ---------------------PROV, KAB/KOTA: PIMPINAN DPRD, KAJATI/KAJARI, KEPALA KEPOLISIAN
CABUT STATUS BADAN HUKUM
FATWA MA
CABUT SKT
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
MEMATUHI, CABUT SANKSI
Berdasarkan Locus Kejadian
PUTUSAN PENGADILAN (PN ATAU MA)
Setelah Pertimbangan Hukum
CAPAIAN KERJA
Program kerjasama antara kemendagri dengan ormas dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan politik dan pemerintahan umum
Penyusunan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan uu no. 17 tahun 2013
Dalam proses harmonisasi di kementerian hukum dan ham
400 paket kerjasama telah ditetapkan
PROGRAM STRATEGIS DIT. ORMAS 2016
Peyusunan Permendagri Tentang Pendaftaran Dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Program Nasional Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan
TERIMA KASIH
