ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU MENURUT PP 78 TAHUN 2014

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU MENURUT PP 78 TAHUN 2014 Ir. R.r. AISYAH GAMAWATI, MM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

MERLYN PARK HOTEL 23 Mei 2017

www.pdtu.bindola.com

PENDAHULUAN 1.

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal yang memiliki Karakteristik Tertentu sebagaimana diatur pada PP 78 Tahun 2014 maka ditetapkan Peraturan Presiden no 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi jo Permendesa no 6 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana pada pasal 378 dan pasal 379 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Direktorat Pengembangan Daerah Tertentu.

2.

Pengembangan Daerah Tertentu dilakukan untuk mewujudkan Nawa Cita Ketiga dalam membangun dari pinggiran, yang secara afirmatif di arahkan untuk pengembangan daerah perbatasan, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar, serta penguatan daerah rawan pangan, rawan bencana dan pasca konflik.

3.

Dalam Renstra 2015-2019 telah ditetapkan lokus prioritas dan menu bantuan pengembangan daerah perbatasan dan PKT, serta penanganan daerah rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik, yang difokuskan pada.

4.

Pengembangan daerah tertentu difokuskan untuk mendukung percepatan pengentasan daerah tertinggal dengan karakteristik tertentu, setidaknya bisa menyumbang 50 kabupaten dari 80 kabupaten daerah tertinggal yang ditargetkan terentasakan pada 2019.

5.

Pengembangan daerah tertentu juga diarahkan untuk mendukung pengentasan 5.000 desa tertinggal dan mewujudkan 2.000 desa mandiri pada daerah tertentu.


DAERAH TERTENTU PENJELASAN

PP 78 TAHUN 2014 Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:  Perekonomian masyarakat;  Sumber daya manusia;  Sarana dan prasarana;  Kemampuan keuangan daerah;  Aksesibilitas; dan  Karakteristik daerah. Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di pertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

Daerah yang memiliki Karakteristik Daerah Tertentu adalah daerah yang berdasarkan ;

1.

Letak geografisnya seperti perbatasan dan pulau kecil dan terluar serta

2.

Karakteristik daerahnya seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, serta daerah rawan dan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.


DASAR HUKUM  UU 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

 UU 24/2007: Penanggulangan Bencana;  UU 43/2008 : Wilayah Negara;  UU 7/2012: Penanganan Konflik Sosial;  UU 18/2012 : Pangan;  UU 1/2014 : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU 2015-2019 WHY

WHAT 1 Ketimpangan pembangunan di Indonesia 2 Indeks kemiskinan lebih tinggi di wilayah timur Indonesia 3 Satuan perangkat administrasi pemerintahan terkecil belum dilibatkan secara maksimal dalam proses pembangunan

Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di DT;

?

Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di DT;

Rendahnya produktivitas masyarakat di DT Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan ekonomi di DT;

WHERE 3 29 kabupaten yang memiliki 1 57 kabupaten rawan pangan pulau terpencil dan terluar, 2 187 lokasi prioritas di 41 4 95 kabupaten rawan bencana kabupaten perbatasan 5 41 kabupaten rawan & Pasca Konflik

WHO

WHEN

Masyarakat Indonesia di 122 Kabupaten Daerah Tertinggal dan Wilayah Kawasan Timur Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan stakeholders

Tahun 2015 - 2019


Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di DT

OUTCOMES Terentaskannya 80 Kabupaten Tertinggal pada Tahun 2019 ,5000 desa lepas dari ketertinggalan dan 2000 Desa Mandiri.

HOW  Peningkatan produksi, distribusi dan diversifikasi pangan utama/pokok pada 57 daerah rawan pangan  Pembangunan dan pengembangan konektifitas dan penyediaan sarana parsarana dasar di 41 perbatasan Negara  Peningkatan konektifitas dan sarana prasarana dasar di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar Prioritas DT dan KTI  Pengembangan mitigasi dan pembangunan serta rehabilitasi daerah rawan bencana dan pembangunan serta rehabilitasi fisik dan sosial pada daerah rawan konflik

DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TUGAS Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI 1

2

3

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Bimtek, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengembangan Perbatasan, Pulau Kecil dan Terluar, Penanganan Daerah Rawan Pangan,, Rawan Bencana dan Pasca Konflik, serta; Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan

Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Menteri. www.pdtu.bindola.com

RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN  Perbatasan  Pulau Kecil dan Terluar

PENANGANAN  Rawan Pangan  Rawan Bencana  Rawan dan Pasca Konflik

ARAH KEBIJAKAN DAN LOKUS PRIORITAS PDTU Peningkatan Aksesibilitas dan prasarana dasar di wilayah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

84 Kab. Rawan Pangan Berdasarkan perhitungan prioritas 1,2 dan 3 kementan

23 Kab. Perbatasan RPJMN 2015 - 2019

ARAH KEBIJAKAN

Penanganan terhadap daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, distribusi dan diversifikasi komoditas oangan pokok yang dibutuhkan masyarakat Penanganan terhadap daerah rawan bencana melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pasca konflik melalui rehabilitasi sosial dan ekonomi.

90 Kab.Rawan Bencana

60 KAB

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia

60 Kab DT yang mempunyai Pulau kecil dan Terluar Podes 2014, Perpres 78/2015 dan Kepres 6/2017

41 Kab Pasca Konflik Di DT NSPK Kementerrian Perekonomian

SASARAN Meningkatnya ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah didaerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah pasca konflik Tersedianya Sarana Prasana Dan Konektivitas Dalam Mendukung Produk Unggulan Di Daerah Perbatasan Dan Pulau Kecil Dan Terluar


PROGRAM UNGGULAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU PRUKADES/OVOP

PENGUATAN HULU S.D HILIR

AQUACULTURE ESTATE

EMBUNG DESA

PENGUATAN DAYA DUKUNG PRODUKTAN RAWAN PANGAN

PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

TANGGUH BENCANA

TANGGUH KONFLIK

BUMDES

PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DESA

INVESTASI PERBATASAN

50 KABUPATEN PRIORITAS DITJEN PDTU 2015 - 2019 SULAWESI : KALIMANTAN: KAPUAS HULU SAMBAS when you The Tell Me box finds the right command need it, MELAWI BENGKAYANG KAYONG UTARA so you can save time and focus onLANDAK your work. SERUYAN KETAPANG NUNUKAN SINTANG MAHAKAM ULU

Try it:

1

DONGGALA TOLI-TOLI BUOL PARIGI MOUTONG TOJO UNA-UNA SIGI BANGGAI LAUT BANGGAI KEPULAUAN MOROWALI UTARA

JENEPONTO KONAWE BOMBANA KONAWE KEPULAUAN BOALEMO POHUWATO GORONTALO UTARA POLEWALI MANDAR MAMUJU TENGAH

MALUKU : BURU MALUKU TENGAH SERAM BAGIAN BARAT BURU SELATAN HALMAHERA BARAT KEPULAUAN SULA HALMAHERA SELATAN HALMAHERA TIMUR PULAU MOROTAI

Select the picture on the right.

PAPUA : MERAUKE NABIRE KEPULAUAN YAPEN BIAK NUMFOR SARMI KEEROM SORONG SELATAN

SUMATERA ACEH SINGKIL NIAS JAWA: Type animation in the Tell Me box,BONDOWOSO and then NIAS UTARA NIAS BARAT SITUBONDO choose Add Animation. SOLOK SELATAN BANGKALAN PASAMAN BARAT SAMPANG MUSI RAWAS PANDEGLANG LEBAK MUSI RAWAS UTARA SELUMA LAMPUNG BARAT PESISIR BARAT

2

NTB :

3

LOMBOK BARAT LOMBOK TENGAH LOMBOK TIMUR SUMBAWA DOMPU BIMA SUMBAWA BARAT

NTT : SUMBA BARAT KUPANG TIMOR TENGAH UTARA BELU LEMBATA ENDE MANGGARAI

NAGEKEO SABU RAIJUA MALAKA ROTE NDAO

MANGGARAI BARAT

Prioritas I: irisan dengan 122 Kabupaten DT, Overlay 64 Kabupaten Prioritas Entas, Kabupaten Irisan 5 Direktorat dan 50 Prioritas BMIKTT Prioritas II: irisan dengan 122 Kabupaten DT, Overlay 64 Kabupaten Prioritas Entas, Kabupaten Irisan 5 Direktorat dan average BMIKTT Prioritas III: Irisan dengan 122 Kabupaten DT, Overlay 64 Kabupaten Prioritas Entas, 50 Prioritas BMIKTT, mewakil wilayah I, II, III dan IV, BMIKTT tertinggi Prioritas IV: cadangan, sisa dari overlay 64 kabupaten prioritas entas, kecuali Polewali Mandar dan Timot Tengah Utara Masuk dalam 80 kabupaten prioritas entas versi Ditjen PDT per 13 Januari 2017 (16 Kabupaten)


LOKASI TERINTEGRASI PDTU IRISANKABUPATENTERTINGGAL5DIREKTORATPDTU

DASARPENENTUANLOKASI TERINTEGRASI P L A N N IN G | C O N T R O L L IN G | O R G A N IZ IN G

STEP 02

STEP 01

STEP 04

STEP 03

STEP 05

1

2

3

PULAU KECIL DAN TERLUAR

RAWAN BENCANA

PERBATASAN

1. ACEH SINGKIL 2. LOMBOK TIMUR 3. PANDEGLANG 4. SARMI 5. PULAU MOROTAI 6. BELU 7. MANGGARAI 8. MALAKA 9. ROTENDAO 10.NIAS BARAT 11. BURU SELATAN 12. ALOR 13. KEP. MENTAWAI 14. MALUKU TENGGARA BARAT 15. SABURAIJUA 16. MALUKU BARAT DAYA

1. 2. 3. 4. 5. PULAU MOROTAI 6. BELU 7. 8. MALAKA 9. ROTENDAO 10. 11. 12. ALOR 13. 14. MALUKU TENGGARA BAR AT 15. SABURAIJUA 16. MALUKU BAR AT DAYA

1. ACEH SINGKIL 2. LOMBOK TIMUR 3. PANDEGLANG 4. SARMI 5. PULAU MOROTAI 6. 7. MANGGARAI 8. 9. ROTENDAO 10.NIAS BARAT 11. BURU SELATAN 12. ALOR 13. KEP. MENTAWAI 14. MALUKU TENGGARA BAR AT 15. SABURAIJUA 16. MALUKU BARAT DAYA

www.daerahtertentu.id


4

5 PASCA KONFLIK

1. ACEH SINGKIL 2. LOMBOK TIMUR 3. PANDEGLANG 4. SARMI 5. 6. 7. 8. 9. 10.NIAS BARAT 11. BURU SELATAN 12. ALOR 13. KEP. MENTAWAI 14. MALUKU TENGGARA BAR AT 15. SABURAIJUA 16. MALUKU BAR AT DAYA

1. A C E H S IN G K IL 2 . L O M B O K T IM U R 3. 4. 5. 6. B ELU 7. M A N G G A R A I 8. M A LA K A 9. 10 . 11. 12 . 13 . 14. 15 . 16 .

www.daerahtertentu.id

PENUTUP 1. 2.

3.

4. 5.

Pengembangan daerah tertentu merupakan upaya pemerintah melalui Ditjen PDTu, KDPDTT untuk mendukung dan memfasilitasi daerah-daerah yang termasuk ke dalam karakteristik daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, pulau kecil terluar dan daerah pasca konflik. Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDTu, KDPDTT maka secara yuridis normatif Ditjen PDTu dalam hal melaksanakan program dan kegiatannya mendukung irisan lokasi daerah tertinggal sedikitnya 50 Kabupaten yang menjadi lokus prioritas pengentasan sebanyak 80 daerah tertinggal di tahun 2019; Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen PDTu, KDPDTT harus merupakan perwujudan dari bentuk optimalisasi layanan SPM pada daerah-daerah yang mendapat alokasi DAK dengan kriteria khusus melalui fasilitasi Bantuan Pemerintah di Daerah Tertentu; Pada TA 2016 telah dapat dientaskan 35 DT dengan 16 daerah tertentu diantaranya, dan secara bertahap akan diupayakan meningkat jumlahnya pada tahun 2017-2018-2019 secara bertahap; Dalam mengupayakan pengentasan DT diperlukan pendekatan yang integrative dan komprehensif, diantaranya melalui penetapan lokasi prioritas terintegrasi, yang ditangani bersama oleh Ditjen terkait di Kemendesa PDTT, termasuk didukung K/L terkait dalam rangka PPDT.

TERIMA KASIH MAU TAHU LEBIH BANYAK TENTANG PDTU Kunjungi kami di www.pdtu.bindola.com

DAUN PINTU DAUN JATI PDTU SELALU DIHATI ☺ ☺ ☺


ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU MENURUT PP 78 TAHUN 2014

Recommend Documents