ARAH KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DAN PENGEMBANGAN BUMDESA AHMAD ERANI YUSTIKA Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan/ Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 18 Mei 2017
1
OUTLINE A. Kebijakan Pendampingan Desa B. Kebijakan Pengembangan BUMDesa
Dukungan Dana Desa dan Pendampingan
DANA DESA MENINGKATNYA KAPASITAS&KAPABILITAS MASYARAKAT DESA
CAPAIAN YANG DIHARAPKAN
PENDAMPINGAN MASYARAKAT
MENINGKATNYA PRAKARSA, KESADARAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LOKAL
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DESA SECARA BERKELANJUTAN
© PP 47 Tahun 2015 yang mengatur perubahan ayat (1) Pasal 129 PP 43 Tahun 2014, tenaga pendamping profesional di kabupaten/kota dan kecamatan sbb: Tenaga Pendamping Profesional di Kab/Kota dan Kecamatan
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Kab/Kota
1. TA Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2. TA Pembangunan Partisipatif, 3. TA Pemberdayaan Ekonomi Desa, 4. TA Pengembangan Teknologi Tepat Guna, 5. TA Infrastruktur Desa, 6. TA Pengembangan Pelayanan Dasar
Pendamping Desa & Pendamping Teknis di Kecamatan
Pendamping Lokal Desa di Desa
Komposisi TA ditetapkan oleh Kemendesa, PDTT berdasarkan lingkup Tugas Ditjen PPMD
Tugas Pokok Pendamping No
Posisi
Tugas Pokok
1
Pendamping Lokal Desa
Mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan berskala lokal desa.
2
Pendamping Desa
Mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan berskala lokal desa.
3
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Bid. Pemberdayaan, partisipatif, ekonomi desa, TTG, infrastruktur dan pelayanan dasar)
• • • • • • •
Fasilitasi Pemda dalam penyusunan regulasi daerah sesuai kebutuhan desa, Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat desa dan musyawarah desa, Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan desa, Fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa serta pengembangan kegiatan usaha ekonomi desa, Fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang berbasis potensi lokal, Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kegiatan infrastruktur desa, Fasilitasi kegiatan pelayanan sosial dasar masyarakat desa meliputi pendidikan, kesehatan, perempuan, anak, diffabel dan kesejahteraan keluarga.
Hasil Rekrutmen dan Mobilisasi Pendamping Update Maret 2017 Kuota
Terisi
Kekosongan/ Kebutuhan Rekrutmen Baru 2017
TAPM
2,532
2,178
354
PDP
10,048
8.441
1.607
3
PDTI
6,445
1.686
4.759
4
PLD
21,117
16,287
4.830
40,142
29,495
11.550
No
1 2
Posisi
Total
Sumber : HRD Seknas/Sekpro PMD, Maret 2017
Peningkatan Kapasitas Pendamping Tahun 2016
1
2
Pelatihan Pratugas
Pelatihan Peningkatan Kapasitas (Penyegaran)
o Ditujukan bagi tenaga pendamping yang baru direkrut: o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak 2.275 orang pada Sept. 2016, selama 7 hari efektif. Pelatih merupakan master trainer sebanyak 255 orang, o PD/PDTI telah dilatih pratugas sebanyak 9.192 orang pada Okt – Nov 2016, selama 11 hari efektif. Pelatih dari TAPM sebanyak 924 orang.
o Ditujukan kepada tenaga pendamping yang telah bertugas minimal 3 bulan di lokasi tugas; o Materi pokok pelatihan ttg peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan peningkatan kualitas fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa;
Rencana Kegiatan Pendampingan Tahun 2017 1.
Rekrutmen pendamping (TAPM, PD/PDTI dan PLD) sesuai kekosongan, pada bulan Juni/Juli 2017, dengan pertimbangan ketersediaan anggaran RM;
2.
Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan independen dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan Satker Provinsi;
3.
Sumber pembiayaan pendamping P3MD = RM
4.
Sebelum penugasan, pendamping hasil rekrutmen wajib mengikuti pelatihan pratugas;
Permasalahan Pokok 2017 1.
Belum tersedianya dukungan tenaga fungsional hingga bulan Maret 2017;
2.
Alokasi anggaran yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan honorarium pendamping;
3.
Modul pelatihan sesuai program prioritas kementerian belum tersedia;
4.
Sistem pengelolaan informasi pendampingan yang belum berjalan optimal.
Orientasi Perekonomian Desa Amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Dalam konteks Desa dapat dimaknai: Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaaan cabangcabang produksi dan kekayaan alam strategis desa serta menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan produksi, alokasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa di desa; Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam mengendalikan pelaksanaan produksi, alokasi, distribusi dan konsumsi barang jasa di desa; Meningkatkan kegotongroyongan dalam penyelenggaraan perekonomian desa; dan Meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan perekonomian desa.
Orientasi Pengelolaan BUMDesa BUMDesa harus dipahami sebagai: 1. Kepemilikan bersama (Pemerintah Desa dan Masyarakat) untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keikutsertaannya dalam melakukan kegiatan ekonomi dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. 2. BUMDesa bukan Badan Usaha yang hanya memberikan manfaat finansial (pajak, PADes) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, pelayanan warga, ekonomi berkelanjutan, dll). 3. BUMDesa memberi jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum bagai masyarakat Desa serta memupuk pendapatan.
Konteks Tri Matra Pembangunan Pemberdayaan Transformasi kelembagaan ekonomi desa yang bersumbu dari kedaulatan desa
Perubahan struktur perekonomian desa untuk mendorong penguasaan aset dan sumber daya ekonomi oleh desa • Penyediaan pelayanan publik yang Inklusif • Promosi produk unggulan • Distribusi aset dan pemberian akses bagi Desa dan masyarakat untuk mengelola sumber daya ekonomi desa secara berkelanjutan. • Almanak desa • Pemetaan budaya desa • Penguatan pengetahuan tradisional masyarakat
Jamu Desa
Jamu Desa
Ekspansi kapabilitas, pengetahuan, kel marginal
Bumi Desa
Kepemilikan aset dan op>malisasi potensi
Karya Desa
Par>sipasi masy dan konservasi budaya desa
Ekspansi kapabilitas, pengetahuan, kel marginal
D e s a
• Demokra>sasi pembuatan keputusan melalui musyawarah desa • Community building/afirma>f ac>on bagi perempuan dan kelompok marginal
Bumi desa
• Peningkatan produk>vitas sektor pertanian, usaha mikro, dll
Karya Desa
• Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa • Pemetaan budaya desa penunjang par>sipasi pembangunan yang berwawasan lingkungan
Kepemilikan aset dan op>malisasi potensi
Par>sipasi masy dan konservasi budaya desa
Sektor Usaha Prioritas BUMDesa Panjangnya rantai distribusi perdagangan di desa menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kehadiran BUMDesa untuk menciptakan pasar yang berkeadilan bagi masyarakat desa
DISTRIBUSI BUM DESA HINGGA AWAL TAHUN 2017
KALIMANTAN
992 SUMATERA
BUM Desa
8.635 BUM Desa
TOTAL BUM Desa: 18.446 JAWA
6.095 1. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah BUM Desa meningkat tajam. Pada akhir tahun 2014, jumlah BUM Desa hanya sebanyak 1.022 Unit, namun hingga awal tahun 2017 meningkat drastis hingga 18.446 Unit. 2. Dari total jumlah BUM Desa, Sebanyak 6.728 unit (36,4%) berada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, diikuti Jawa Barat sebanyak 2.964 unit (16%) dan Jawa Timur sebanyak 1.424 unit (7,7%).
SEBARAN BUM DESA PER PROVINSI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAMA PROVINSI Nangroe Aceh Darusalam Sumatera Utara Bali Bangka Belitung Banten Bengkulu D.I Yogyakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kepulauan Riau Lampung Maluku Nusa Tenggara Barat Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Utara Maluku Utara Papua Papua Barat Sulawesi Barat TOTAL BUMDESA
JUMLAH BUMDESA 6.728 430 336 19 146 360 148 68 11 2.964 1.413 1.424 369 256 160 20 255 76 178 319 313 259 496 629 339 154 60 152 55 134 10 15 150 18.446
14
BEBERAPA BUM DESA YANG SUDAH MEMILIKI PENDAPATAN DI ATAS 300 JUTA NAMA BUMDESA
JENIS USAHA
OMSET PERTAHUN 8.700.000.000 5.179.000.000 10.300.000.000
9,000,000,000
7,000,000,000
1 2 3
Bantul Buleleng Klaten
Tirtinirmolo Tajun Ponggok
Tirtonirmolo Mandala Giri Amerta Tirta Mandiri
Simpan Pin jam Kolam Pemandian dan Jasa Wisata
4
Cilacap
Karang Kandri
Karang Knadri Sejahtera
Suplier PLTU
3.000.000.000
5 6 7 8 9 10 11
Kampar Gunung Kidul Bangli Buleleng Bojonegoro Buleleng Karangasem
Rokan Hulu Bleberan Landih Pakisan Kedungprimpen Tunjung Bebandem
Bangun Jaya Sejahtera Bulan Palapa Karyasari Srisadani Tunjung Mekar Bandem Jagadhita
Perkebunan dan Simpan Pinjam Jasa Wisata Peternakan Pompanisasi, Sewa Terop Peternakan dan Pertanian
3.000.000.000 2.000.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.200.000.000
12
Buleleng
Pacung
Kencana Bumi Sejahtera
1.160.000.000
13 14 15 16 17
Buleleng Buleleng Bangli Bangli Kebumen
Bulian Patas Pengotan Kutuh Karang Duwur
Gunung Sarimas Amartha Pengotan Kutuh Lestari Karang Duwur
Simpan Pinjam Jasa Wisata
1.121.000.000 1.100.000.000 1.050.000.000 1.040.000.000 1.000.000.000
18
Bogor
Sukamanah
Sukamanah
19 20 21 22 23 24 25 26 27
Flores Timur Sukabumi Dharmas Raya Bojonegoro Malang Bojonegoro Tuban Kuningan Malang
Kenere Nyalindung Ranah Kedungarum Banjarejo Sugiwaras Ngadipuro Lengkong Randugading
Kenere Panva Karya Sejahtera Koto Ranah Sakti Jaya Tirta UPK Makmur Sugiwaras Sejahtera Langgengkamulyan Hipam Sumber Guwo
28
Serang
Beberan
Maslahat
29
Tanggerang
Cangkudu
Cangkudu Cipta MandirI
Pengelolaan Air Bersih dan Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Pertanian Simpan Pinjam, Perdagangan Pompanisasi Jasa Pengelolaan Air Bersih HIPAM,Pertanian,Simpan Pinjam Pompanisasi, Peternakan Kredit Usaha Mikro, &Peternakan Jasa Pengelolaan Air Bersih Simpan Pinjam, Toko Sembako, Jasa anggkutan Ekspedisi Simpan Pinjam
Bumiasih Harapan Barokah Graha Lestari Al-‐ Hidayah Bumi Lestari Barokah Guha Bau Ganeas Sejahtera Sukamenak Karya Mandiri
Bank Sampah dan Simpan Pinjam Pengelolaan Pasar Desa, Simpan Pinjam Pertanian dan Perternakan Pembuatan Karak Pisau Unit Saprodi, Unit Pemasaran Simpan Pinjam Jasa Wisata Kelompok Tani,dan Ternak Pengelolaan Air Bersih Simpan Pinjam
Bina Mandiri
Pertanian
Lampung Selatan Bumiasih 30 Indragiri Hilir PekanTua 31 Tulungangung Tangunggunung 32 Tulungangung Gondang 33 Lamongan Beransi 34 Blitar Tegalrejo 35 Pangandaran Kertayasa 36 Sumedang Ganeas 37 Sukamenak 38 Sumber: BBandung agian Perencanaan Ditjen PPMD Cirebon Cikeusal 39 40 Majalengka Weragati
1.000.000.000 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 550.000.000 550.000.000 520.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 400.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
8,000,000,000
6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 -‐ Ti da rton la G irm Ka iri ol A o ra T ng irt me K a na M rta dr an i S di ri e Ba jaht ng er un a J Se aya Bu jah la ter n Pa a K a lapa ry as Tu Sri ari sa n Ke Ban jun dan nc de g M i an m ek a Bu Jag ar m adh Gu i Se ita nu jah ng te S ra ar im Am as ar P th Ku eng a tu o t a Ka h L n ra est n g ar D i Su uw ka ur m an ah
DESA
an
KAB/KOTA
M
NO
1. Berdasarkan data Kementerian Desa, PDTT Tahun 2016, beberapa BUM Desa yang berkembang telah memiliki omset antara 300 juta-8,7 Milyar. 2. BUM Desa yang memiliki omset tertinggi tahun 2016 adalah BUM Desa Ponggok Klaten sebesar Rp 10,3 Miliar dengan usaha di sektor wisata 3. Disusul BUM Desa Tirtonirmolo Bantul (simpan pinjam) dengan omset sebesar 8,7 Milyar. 15
16
Program/Kegiatan 1. Pemberian bantuan pusat untuk permodalan BUMDesa (270 BUMDesa pada 2016 dan 1.200 BUMDesa pada 2017); 2. Pembentukan “MITRA BUMDesa” bekerjasama dengan BULOG dan HIMBARA; 3. Penguatan kelembagaan BUMDesa melalui Peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa (kerjasama dengan perbankan nasional (pada 2016 kerjasama Kemendes, PDTT dengan BNI dan BRI); 4. Fasilitas pendampingan desa dalam pengaturan penyertaan modal BUMDesa dari APBDesa secara transparan dan akuntabel; 5. Fasilitasi pengembangan usaha BUMDesa yang sesuai dengan azas kelayakan usaha, tidak menyaingi/mematikan kegiatan usaha masyarakat; dan fokus pada pengembangan 5 sektor prioritas; 6. Membangun pola sinergi BUMDesa dengan pelaku ekonomi mikro dan kecil serta koperasi; 7. Revisi Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
