ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURAN KELEMBAGAAN DAERAH BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURAN KELEMBAGAAN DAERAH BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Disampaikan Oleh

SUNARTO, SH, M.Si

HP. O8131 8823 151

Kasubdit Fasiliasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada

KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERIKANAN DI DAERAH DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA.

19 November 2015

BASIS PENYUSUNAN KELEMBAGAAN 1. 2.

3. 4.

Kejelasan Jabatan Politik (DPRD-KDH) dan Jabatan Karir PNS Susunan Organisasi (Teori Minzberg) a. Strategic Apec (Pejabat Politik) b. Pejabat Karir terdiri dari PNS: 1. Sekda (Middle Line) 2. Dinas (Operating Core) 3. Biro/Bagian (Support Staff) 4. Badan/Kantor (Techno Structure) Inspektorat, pengawas Setiap Elemen Organisasi Dimasukkan dalam susunan organisasi a. Strategi Apex (KDH + DPRD) b. Middle Line (Sekda)(SEKWAN) c. Operating Core (Dinas-dinas) d. Support Staff (Biro/Bagian) e. Techno Structure (Badan/Kantor)


UNTUK APA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN ??? Dalam rangka mengukur intensitas pelaksanaan urusan pemerintahan Dalam rangka mengetahui potensi sektoral di daerah Sebagai instrumen menentukan besaran organisasi perangkat daerah.


Dasar Pemetaan Urusan Pemerintahan (Pasal 24 UU 23/2014) 1. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemda melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yg tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar & Urusan Pemerintahan Pilihan yg diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi & Daerah kabupaten/kota. 2. Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yg tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar & Urusan Pemerintahan Pilihan ditetapkan dgn peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri. 3. Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yg tidak berkaitan dgn Pelayanan Dasar dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yg tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, & luas wilayah.

4. Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yg mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, & pemanfaatan lahan. November 19, 2015

4


1. Adanya Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Wajib dan Pilihan).

2. Adanya potensi dan karakteristik daerah

Kapasitas fiskal daerah

3. Mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan

5


LANDASAN NORMATIF • UU No. 23 Tahun 2014 ttg. PEMDA • Pengganti PP No. 41Tahun 2007 ttg. Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah • Pengganti Permendagri No.57 Tahun 2007 ttg. petunjuk teknis penataan Organisasi perangkat daerah 6


STRATEGI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.

Pola Organisasi dibentuk dengan Peraturan Daerah

2.

Kedudukan dan besaran organisasi dibentuk dengan peraturan kepala daerah

3.

Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut

4.

Penataannya Harus didahului dengan pemetaan urusan pemerintahan

7

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan PERDA, setelah mendapat persetujuan dari Menteri untuk Provinsi dan dari Gubernur untuk Kab./Kota  Kedudukan dan besaran organisasi dibentuk dengan PERKADA  Pertanyaannya ? Dengan cara apa ........ ?  Melalui PEMETAAN untuk menetukan Intensitas (Psl. 24)  Persetujuan dimaksud diberikan berdasarkan PEMETAAN  Proses Pemetaan dilaksanakan dalam rangka:  Mengukur intensitas pelaksanaan urusan pemerintahan;  Untuk mengetahui potensi sektoral di daerah;  Sebagai instrumen menentukan besaran organisasi perangkat daerah


Nomenklatur (Pasal 211 ayat (2) UU 23/2014)

Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

November 19, 2015

9

STRUKTUR ORGANISASI PEMDA 1.

2.

3. 4.

Tugas Pemda: a. Mendorong Demokratisasi b. Menciptakan Kesejahteraan Menciptakan Kesejahteraan a. Penyediaan Pelayanan Dasar (Urusan Pemerintahan Wajib) b. Pengembangan Potensi Unggulan (Urusan Pemerintahan Pilihan) Melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berjumlah 32 urusan. 6 (enam) Urusan Wajib, adalah pendidikan, kesehatan, penataan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan ketentramana, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 18 (delapan belas) Urusan Wajib yg tdk berkaitan dgn Pelayanan Dasar, antara lain tenaga kerja, pangan, persanian, statistik, kearsipan budaya, kepustakaan, perhubungan dll. dan 8 (delapan) Urusan Pilihan adalah KELAUTAN DAN PERIKANAN, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagan gan, perindustrian, dan transmigrasi. contoh: Urusan Pertanian merupakan kumpulan rumpun urusan.

PERANGKAT DAERAH  Perangkat daerah diisi oleh Pegawai ASN (Pasal 208)  Perangkat daerah terdiri dari, SEKDA, SEKWAN, INSPEKTORAT, DINAS dan BADAN. (Kab/Kota KECAMATAN) (Psl. 209)  Perangkat daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan  Hubungan antara Perangkat Daerah Prov. dgn Kab/Kota bersifat koordinatif dan fungsional (Psl. 210)  Pembinaan dan pengendalian oleh Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk Kab/Kota (Psl. 211)  Nomenklatur Perangkat Daerah memperhatikan pedoman dari Kementerian/Lembaga yg membidangi Urusan-nya. (Psl. 211 ayat (2)).


DASAR PEMBENTUKAN DINAS (Pasal 217 UU 23/2014) 1. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

3. Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. November 19, 2015 12

DASAR PEMBENTUKAN BADAN (Pasal 219 UU 23/2014) (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a.perencanaan; b.keuangan; c.kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d.penelitian dan pengembangan; dan e.fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: a.badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar; b.badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang sedang; dan c.badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang kecil. (3)Penentuan beban kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas. November 19, 2015

13


LANGKAH MELAKUKAN PEMETAAN 1. Memahami Kewenangan Urusan pemerintahan Konkuren sesuai bidang urusan pada lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 (Pembagian kelompok pemetaan) 2. Merumuskan variabel:

 Variabel Umum (jumlah penduduk, besarnya APBD, & luas wilayah).  Variabel teknis berdasar mandat, tidak berbentuk program, sarpras, proses manajemen, kinerja, dan tusi, Objek penerima layanan atau yang dikerjakan, Bersifat variabel, Berlaku nasional

3. Membuat format sistem skoring untuk variabel umum dengan Bobot (20-40%): 4. Membuat format sistem skoring variabel teknis dengan Bobot (60-80%) Keterangan: Besaran Bobot belum final (masih dalam fase diskusi Tim RPP) November 19, 2015

14


TAHAPAN PENENTUAN VARIABEL PEMETAAN 1. Pembahasan internal Tim Pokja RPP Pemerintahan Konkuren dan Urusan PUM;

Pelaksanaan

Urusan

2. Pembahasan bersama antara Tim Pokja RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan PUM dengan Tim Pokja RPP revisi PP 41/2007; 3. Pembahasan “Tematik” materi Batang Tubuh dan Variabel Pemetaan Urusan Pemerintahan antara Tim Ditjen Otda dengan Biro Organisasi Kemendagri; 4. Tim Ditjen Otda Kemendagri ke 10 dan K/L (sepuluh) Daerah untuk modelling indikator penentuan beban kerja; 5. Pembahasan Variabel Pemetaan Urusan Pemerintahan antara Tim Ditjen Otda bersama Biro Organisasi Kemendagri dengan K/L; 6. Pembahasan Variabel Pemetaan Urusan Pemerintahan antara Tim Ditjen Otda, dengan K/L. November 19, 2015

15


Tahapan Pembentukan perangkat daerah 1. Perangkat daerah akan dibentuk setelah adanya pemetaan urusan pemerintahan. (Psl. 24) 2. Dari aspek kelembagaan perangkat daerah, pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk menentukan besaran organisasi atau tipologi dinas (Psl. 217) 3. Dari aspek pelaksanaan urusan, pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk mendeteksi intensitas pelaksanaan bidang urusan pemerintahan (Psl. 24) 4. Nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah dibuat dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/LPNK yang membidangi urusan pemerintahan tersebut (Psl. 211). 5. Perda Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Psl. 212) 6. Perkada kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah (Psl. 212) November 19, 2015

16

Posisi Urusan Pilihan Pasal 12 ayat (3) UU 23/2014 Pasal 12 (3) Urusan Pemerintahan PILIHAN meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KELAUTAN DAN PERIKANAN; Parawisata; Peertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Merupakan urusan Pilihan

UJI COBA INDIKATOR TEKNIS Dilakukan pada tanggal 21 – 24 Oktober 2015 di 10 Provinsi Sasaran yaitu:

SUMATERA BARAT

KALIMANTAN UTARA

KEPULAUAN RIAU

KALIMANTAN SELATAN

JAWA BARAT

SULAWESI UTARA

JAWA TENGAH

SULAWESI SELATAN

MALUKU

PAPUA

TIPOLOGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TIPE A : DENGAN BEBAN KERJA PALING BESAR

TIPE B : DENGAN BEBAN KERJA SEDANG

TIPE C : DENGAN BEBAN KERJA PALING KECIL

20

Rapat koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengisian dan verifikasi data indikator teknis. Bagi Provinsi selaku Wakil Pemerintah Pusat, mempasilitasi dan menjelaskan kepada Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KAB/KOTA

PEMERINTAH PROVINSI

HAL-HAL YANG HARUS DIKERJAKAN Rapat koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengisian dan verifikasi data indikator teknis.

Bagi Kab/Kota yang belum mengisi data indikator teknis agar mengisi melalui sistem atau mengirimkannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan

21

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Urusan Pemerintahan Pilihan, hanya terdapat dibeberapa daerah, karena Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Pelayanan Dasar dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

NO. 1

URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB URUSAN Kelautan, pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 Mil dan strategis nasional b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan atar negara d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional e. Penetapan kawasan konservasi f. Database pesisir dan pulaupulau kecil

a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 Mil di luar minyak dan gas bumi b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 Mil di luar minyak dan gas bumi c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pualau-pulau kecil

2 s/d 6

dan seterusnya

7

a. PENYELENGGARAAN Pengembanga PENYULUHAN PERIKANAN n SDM NASIONAL. Masyarakat b. AKRIDITAS DAN SERTIFIKASI Kelautan dan PENYULUH PERIKANAN. Perikanan c. PENINGKATAN KAPASITAS SDM MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN.

--

DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

--

23

1.Dinas dan badan Tipe A dibentuk apabila total skor variabel lebih dari 800.

2.Dinas dan badan Tipe B dibentuk apabila total skor variabel 601 sampai dengan 800. 3.Dinas dan badan Tipe C dibentuk apabilatotal skor 400 sampai dengan 600. 4.Apabila total skor kurang dari 400, tidak dapat dibentuk dinas tersendiri dan digabung dengan menambah unit kerja tersendiri pada dinas atau badan yang memiliki kesamaan fungsi.

ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURAN KELEMBAGAAN DAERAH BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents