2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SINERGI PUSAT – DAERAH DALAM UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015, Wilayah Jawa Yogyakarta, 12 Agustus 2015

ASUMSI-ASUMSI DASAR REVISI UU 32/2004 1. Dalam Koridor UUD 1945 (Hasil Amandemen Pasal 18, 18A dan 18B);

2. Revisi bersifat incremental, sehingga konsep yg baik ttp di pertahankan;

3. Merupakan UU POKOK PEMDA yg mencakup semua pengaturan pokok yg berkaitan dgn PEMDA & menjadi acuan UU sektor yg kewenangannya di desentralisasikan.


REPUBLIK INDONESIA

LATAR BELAKANG Menimbang: ...... b.

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.

bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

.........

1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien. 3. Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 4. Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. 5. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

REPUBLIK INDONESIA


U R U S A N P E M E R I N TA H A N PRESIDEN

Pasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MENTERI

Pasal 5 ayat (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu

Pasal 5 ayat (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam

berbagai Urusan Pemerintahan

AZAS Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pasal 5 Ayat (4)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

DESENTRALISASI

DEKONSENTRASI

PUSAT

TUGAS PEMBANTUAN

Pembagian Urusan Pemerintahan

DAERAH


REPUBLIK INDONESIA

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. 2. 3. 4. 5.

PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN

WAJIB

PELAYANAN DASAR

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi, Strategis Nasional

PILIHAN

NON PELAYANAN DASAR

NSPK

SPM PEMBANGUNAN DAERAH 5

REPUBLIK INDONESIA


Prinsip Pembagian Urusan Konkuren 

Akuntabilitas : ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.



Efisiensi ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.



Eksternalitas ditentukan berdasarkan luas, besaran, & jangkauan dampak yg timbul akibat penyelenggaraan suatu Urs Pemerintahan.



Kepentingan Strategis Nasional ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan 6 peraturan per-UU-an


REPUBLIK INDONESIA

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) & SPM PENYELENGGARAAN & BINWAS URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PENYELENGGARAAN URUSAN PEM KONKUREN

PEMERINTAH PUSAT (K/L)

(NSPK)

PENYELENGGARAAN URUSAN PEM WAJIB PELAYANAN DASAR

(SPM)

KOORDINASI PENYUSUNAN DGN K/L TERKAIT

PEDOMAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR & PILIHAN oleh prov, kab/kota

BINWAS

PEDOMAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR oleh prov, kab/kota

REPUBLIK INDONESIA

Urusan pemerintahan wajib yang TERKAIT dengan PELAYANAN DASAR 6 URUSAN WAJIB

UU23/2014 (Psl.18: ayat 2)

PP65/2005**; PERMENDAGRI 69/2012; PERMEN Terkait

PENYUSUNAN SPM OLEH K/L DILAKUKAN MELALUI KONSULTASI YANG DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI (PP65/2005, Psl. 5 ayat 1)

**PP Pengganti sedang proses penyusunan


Urusan pemerintahan wajib yang TIDAK TERKAIT dengan PELAYANAN DASAR UU23/2014 (Psl.12: ayat 2)

18 URUSAN WAJIB

PERMEN Terkait

PERMENEG PERUMAHAN RAKYAT NO. 22/PERMEN/M/2008

REPUBLIK INDONESIA


SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkaudalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Untuk memberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar,indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025

PERMENEG PERUMAHAN RAKYAT NO. 22/PERMEN/M/2008

REPUBLIK INDONESIA


PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN TERKAIT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

SUB URUSAN 1. PERUMAHAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi

A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota

B. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional

B. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi

B. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

C. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Pusat D. Pengembangan system pembiayaan perumahan bagi MBR.

C. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. D. Penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG).


REPUBLIK INDONESIA

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. KAWASAN PERMUKIMAN

A. Penetapan system kawasan permukiman. B. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha.

A. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. B. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.

3. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

-

-

Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota.

4. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman

Penyelenggaraan PSU permukiman

Penyelenggaraan PSU perumahan.

5. SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan besar.

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.


REPUBLIK INDONESIA

SINERGI PUSAT DAN DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERKIM

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PERKIM

KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN ANTARA K/L dan DAERAH UU23/2014 (Psl.259)

(1) PERENCANAAN (2) PELAKSANAAN (3) PENGENDALIAN (4) EVALUASI

KOORDINASI TEKNIS

BINTEK Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

UU23/2014 (Psl.374)

a.

PEMBINAAN UMUM

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN b. KELEMBAGAAN DAERAH c. KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH d. KEUANGAN DAERAH e. PEMBANGUNAN DAERAH

f. PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH g. KERJASAMA DAERAH h. KEBIJAKAN DAERAH i. KEPALA DAERAH dan DPRD j. PEMBINAAN Lainnya sesuai peraturan

NAWACITA AGENDA: 6(3) RPJMN 2015 - 2019

KOORDINASI TEKNIS DAN BINWAS KEMENDAGRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERBASIS TUPOKSI REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH TUPOKSI (Permendagri 43/2015)

(Pasal 569 dan 570) •Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah. •Fungsi: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; Pelaksanaan Binwas Umum; pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan NSPK dan SPM; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Bintek dan supervisi; dan Pelaksanaan Administrasi  Bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemda, perencanana bangda, sinkronisasi dan harmonisasi bangda, dan partisipasi masyarakat.

(Pasal 639 dan 640)

•Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Ditjen Bina Bangda dalam bidang penyelennggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi bangda lingkup PU, PERKIM, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, serta Kominfo, Statistik dan Persandian. •Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, binwas Umum, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan bintek serta supervise  bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, sinkronisasi, dan harmonisasi pembangunan daerah, pemetaan urusan, SPM dan NSPK.

(Pasal 646 dan 647) •TUGAS: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, binwas Umum, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, SPM, NSPK, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Bintek dan supervise, sinkronisasi dan harmonisasi bangda bidang perumahan dan kawasan permukiman. •FUNGSI: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, koordinasi, binum, pemetaan urusan, SPM, NSPK, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Bintek dan supervisi, sinkronisasi dan harmonisasi bangda bidang perumahan dan kawasan permukiman


REPUBLIK INDONESIA

CUKUPDAERAH DENGAN HDI SANGAT RENDAH BINWAS UMUM

 FASILITASI KEBUTUHAN DAERAH  FASILITASI K/L UNTUK ALOKASI DANA KE DAERAH (DAK, TP, DEKON, dan PRIORITAS DAERAH)  SINKRONISASI DAN HARMONISASI

DAERAH DENGAN HDI SEDANG/ BINWAS UMUM

BINWAS UMUM

DAERAH DENGAN HDI RENDAH

DAERAH DENGAN HDI TINGGI (KUADRAN HARAPAN)




REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH REGULASI NSPK BIDANG PERUMAHAN (2007 – 2014) JUMLAH NSPK Total = 66 NSPK

Jumlah NSPK 18

14

13

8

4

4

4

1 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Rangkuman Fasilitasi Penyelennggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, PU, dan Dukcapil (Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2014)

2014


REPUBLIK INDONESIA

RATA-RATA CAPAIAN TARGET SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2013 Target Capaian

100

69,79

Rata-rata Capaian Target

Indikator Kinerja (IK)

100

IK1 : Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

70 60,18

IK2 : Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

53,41

IK 1

IK 2

IK 3

Sumber: Rangkuman Fasilitasi Penyelennggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, PU, dan Dukcapil (Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2014)

IK3 : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana, dan utilitas Umum

REPUBLIK INDONESIA


KEBIJAKAN DAN TARGET PENYEDIAAN PERUMAHAN (RPJMN 2015 – 2019) MEMPERLUAS AKSES TERHADAP TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK DAN DILENGKAPI DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK SELURUH KELOMPOK MASYARAKAT SECARA BERKERADILAN

TARGET 1. Mengurangi Backlog Perumahan dari 7,6 juta menjadi 5 juta 2. Mengurangi rumah tidak layak huni dari 3,4 juta menjadi 1,9 juta

PROGRAM

1. Pembangunan Rumah Susun 2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Khusus 3. Fasilitasi Pemberdayaan Rumah Swadaya Melalui Pembangunan baru rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

STRATEGI Program Sejuta Rumah yang Didukung oleh fasilitasi bantuan PSU perumahan bagi pengembang untuk membangun perumahan MBR.


REPUBLIK INDONESIA

SINKRONISASI PROGRAM PERKIM DALAM SISTEM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH tahapan perencanaan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nas. pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, atas-bawah dan bawahatas RPJPD, RPJMD, & RKPD Perda

Perkada

Pedoman Renstra SKPD diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian /LPNK untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

tahapan pengendalian

tahapan evaluasi

pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Provinsi Mendagri Pengendalian dan Evaluasi lingkup Kab/Kota Bupati/Walikota

Pengendalian dan Evaluasi lingkup Prov/Kab/Kota dlm wilayah Provinsi Gubernur

18


REPUBLIK INDONESIA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( PERMENDAGRI 54 Thn 2010 Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN

RPJMN

RKP

dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI RPJPD

RPJMD

RKPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA

PASTIKAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH dan KAWASAN PERMUKIMAN MASUK DALAM DOKUMEN INI Menggunakan pendekatan: • teknokratik, • partisipatif, • politis, • atas-bawah • dan bawah-atas. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

REPUBLIK INDONESIA


2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents