2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Drs. SUGIYONO, M

P3D TERHADAP URUSAN KONKUREN BIDANG KP SERTA PERSIAPAN KELEMBAGAAN OPD TINDAK LANJUT UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Disampaikan oleh:

Drs. SUGIYONO, M. Si DIREKTUR SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RAKERNIS TERPADU KKP TAHUN 2016 --Jakarta, 30 Mei 2016--

2

2

H U B U N G A N K E K U A S A A3 N P E M E R I N T A H A N PUSAT DAN DAERAH

PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945

PRESIDEN Kementerian/LPNK

NASIONAL KORBINWAS

REGIONAL

THE ULTIMATE RESPONSIBILITY LIES UPON THE PRESIDENT

Sebagian Urusan

Psl 17 UUD 1945 KORBINWAS

DPRD PROV

GUBERNUR

Unsur Penyelenggara

Unsur Penyelenggara

Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan

LOKAL

3

DPRD KAB/KOTA

BUPATI/ WALIKOTA

Unsur Penyelenggara

Unsur Penyelenggara

WAKIL PEMERINTAH PUSAT

U R U S A N P E M E R I N TA H A N URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

4

PENDIDIKAN KESEHATAN PU DAN PR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL

KONKUREN

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

WAJIB (24)

YAN DASAR

(6)

PILIHAN (8)

NON YAN DASAR (18)

SPM

NSPK Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN 6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat • sosial.

5

• tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN: • kelautan dan perikanan

• pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.

1. Tugas & Fungsi Ditjen Bina Bangda

Dasar Hukum

Tugas/ Fungsi

Psl 18 Perpres 11 Thn 2015 Psl 569 Permendagri 43 Thn 2015

Tugas

Uraian Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

•

Psl 570 Permendagri 43 Thn 2015

Fungsi •

6

Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat; Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Dirjen Bina Bangda Dir. PEIPD Perencanaan & Evaluasi – Wil 1 Perencanaan & Evaluasi –Wil 2

Pertanahan & Penataan Ruang

Dir. SUPD II PU

Kesehatan

Pendidikan

Perumahan & Permukiman

Sosial & Budaya

Ketenagakerja an & transmigrasi

ESDM

Perencanaan & Evaluasi –Wil 3

Kehutananan

Perencanaan & Evaluasi –Wil 4

Pertanian & Pangan

Paritisipasi Masy. & Informasi Pembangunan Daerah

7

Dir. SUPD I

Lingkungan Hidup

Sekretaris Ditjen Bina Bangda Dir. SUPD Dir. SUPD III IV

Kelautan Perikanan Perhubungan

Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian

Koperasi,UKM & Penanaman Modal

Perindustrian & Perdagangan Pariwisata, PMD & Urusan Pemerintahan Dalam Negeri

PPPA Pengendalian Penduduk & KB

Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan & Kearsipan

DIT. SUPD II

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

URUSAN SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SUPD) II

SUPD II

1

Pekerjaan UMUM

2

PERUMAHAN Rakyat dan Kawasan PERMUKIMAN

3

Kelautan dan PERIKANAN

4

PerhubUNGAN

5

Komunikasi & INFORMATIKA, STATISTIK dan Persandian

DIT. SUPD II


9

KEWAJIBAN KL DAN DAERAH MENETAPKAN SPM

PEMETAAN KELEMBAGAAN

RPP PERANGKAT DAERAH

MENETAPKAN NSPK

TIPOLOGI

A

PERENCANAAN

B

PENGANGGARAN

C Indikator umum Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kapasitas APBD 10

indikator teknis

PEMETAAAN Pasal 24 Pemetaan Urusan.

1. K/L bersama Pemda melakukan 2. Hasil pemetaan ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 3. Pemetaan Urusan dan pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemetaan Urusan

1. Untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah. 2. Untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. 3. Digunakan oleh Daerah dalam penetapan :

a. kelembagaan, b. perencanaan, c. penganggaran

11

4. Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah secara nasional.

Pembangunan Daerah 





12

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau LPNK berasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN TERKAIT KELAUTAN DAN PERIKANAN (Lampiran UU 23/2014)

SUB URUSAN

Kelautan, Pesisir, dan PulauPulau Kecil

13

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

a. Pengelolaan ruang laut di a. Pengelolaan ruang atas 12 mil dan strategis laut sampai nasional. dengan 12 mil di b. Penerbitan izin luar minyak dan pemanfaatan ruang laut gas bumi. nasional. b. Penerbitan izin dan c. Penerbitan izin pemanfaatan pemanfaatan jenis dan ruang laut di genetik (plasma nutfah) bawah 12 mil di ikan antarnegara. luar minyak dan d. Penetapan jenis ikan yang gas bumi. dilindungi dan diatur c. Pemberdayaan perdagangannya secara masyarakat pesisir internasional. dan pulau-pulau e. Penetapan kawasan kecil. konservasi. f. Database pesisir dan pulaupulau kecil.

DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

Perikanan Tangkap

a. Pengelolaan penangkapan ikan diIWilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: a) kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan b) di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

14

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/ KOTA

a. Pengelolaan penangkapan a. Pemberdaya ikan di wilayah laut sampai an nelayan dengan 12 mil. kecil dalam b. Penerbitan izin usaha Daerah perikanan tangkap untuk kabupaten/k kapal perikanan berukuran di ota. atas 5 GT sampai dengan 30 b. Pengelolaan GT. dan c. Penetapan lokasi penyelengga pembangunan serta raan Tempat pengelolaan pelabuhan Pelelangan perikanan provinsi. Ikan (TPI). d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

SUB URUSAN

Perikanan Budidaya

15

PEMERINTAH PUSAT a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.

DAERAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA Penerbitan IUP di a. Penerbitan IUP di bidang bidang pembudidayaan pembudidayaan ikan yang ikan yang usahanya lintas usahanya dalam 1 Daerah (satu) Daerah kabupaten/kota kabupaten/kota. dalam b. Pemberdayaan 1 (satu) Daerah usaha kecil provinsi. pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.

Pengolahan dan Pemasaran

a. Standardisasi dan sertifikasi Penerbitan izin usaha pengolahan hasil perikanan. pemasaran dan b. Penerbitan izin pemasukan pengolahan hasil perikanan konsumsi hasil perikanan lintas dan nonkonsumsi ke dalam Daerah wilayah Republik Indonesia. kabupaten/kota dalam Penerbitan izin usaha 1 (satu) Daerah provinsi. pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.

16

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.


SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan

a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.

17

DAERAH PROVINSI


Target Pembangunan Nasional Pasal 258 UU 23/2014

Bersifat koordinatif dan fungsional dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

18

Aspek sinkronisasi dan harmonisasi Pusat dan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional

KEMENDAGRI

Peran Strategis

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah

Upaya komunikasi yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik dalam menyusun program kegiatan, anggaran, maupun target pembangunan nasional.

RKP/RKPD 2017

X

Money Follow Function

Money Follow Program

√

Pencapaian sasaran pembangunan:

19

 Pertumbuhan ekonomi,  Pembukaan lapangan kerja,  Penurunan jumlah kemiskinan,  Mendukung pembangunan berkelanjutan  Ketahanan pangan

10 PERUBAHAN KEWENANGAN

Ada perubahan kewenangan yang diberikan kepada Provinsi, Kab/Kota terkait

269 Daerah

Pilkada serentak

2015

Provinsi : 9 Daerah

Kab/Kota : 260 Daerah

 Bagi daerah yang melaksanakan pemilukada diwajibkan

RPJMD dan Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (ENAM) bulan setelah KDH terpilih dilantik. menetapkan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UU 23/2014 Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi)

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah – (Kab/Kota) 21

RPJPN

RPJMN

RKP RENSTRA K/L

RKPD Prov.

RPJMD Prov.

RPJPD Prov.

RENSTRA SKPD-Prov.

RTRW

RPJMD K/K

RPJPD K/K RTRW

RENJA K/L

RENJA SKPD-Prov.

RKPD K/K RENSTRA SKPD-K/K

RENJA SKPD-K/K

KEUANGAN DAERAH Non Pelayanan Dasar

Urs.Wajib

32 Urusan

Pelayanan Dasar

Urs. Pilihan

SPM

PUSAT

PEMDA PAD/DBH

Fiscal gap

DAU

DAK

DEKON 22

TP

DAERAH TIDAK BISA MELAKSANAKAN SENDIRI

Pendanaan berdasarkan pada standar pelayanan teknis dan regional cost

SPM

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. 2/3

Untuk Biaya Penyelenggaraan Aparatur

1/3

Untuk Biaya Pembangunan.

APBD

23

APBD TIDAK MAMPU

APBN

1 2 3 24

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

KERJASAMA ANTAR DAERAH

MENARIK INVESTOR

DAK TRANDES 2016 Tahun 2016 terdapat kebijakan alokasi dana tambahan (affirmative action) untuk memprioritaskan wilayah tertinggal, kepulauan & perbatasan antar negara

DAK reguler

318.541.870.000

Total pagu 1.566.311.870.000

DAK tambahan

Daerah penerima 314 kab/kota alokasi min. 120.120.000

1.247.770.000.000

Penambahan jumlah daerah penerima sebesar 8% dari tahun sebelumnya

Penurunan pagu sebesar 13% dari tahun sebelumnya

Mengindikasikan antusiasme serta respon masyarakat terhadap kegiatan DAK Transdes sangat tinggi 25

DAK PRASPEM 2016

Rp. 176,4 milyar

Pagu Perdaerah Antara 200 Juta – 7M

73 Kab/Kota

Perbatasan : 7

DOB: 17

Sebaran Lokasi

SARPRASPEM Kurang Memadai : 28

1 Provinsi 26

Kepulauan : 4 Tertinggal: 18

KERJASAMA DAERAH

1. 2. 3. 4.

KERJA SAMA DAERAH

pemerintah; daerah lain; pihak ketiga; dan lembaga atau daerah di luar negeri

WAJIB Sifat eksternalitas lintas daerah dan/atau efisiensi contoh: penataan ruang, transportasi, sampah dll

27

SUKARELA Efektif dan efisien

MENARIK INVESTOR REFORMASI PERIZINAN Mudah

Cepat  PASAL 356 UU 23/2014 :

Transparan

WAJIB MEMBENTUK

Akuntabel

Izin 3 Jam

PTSP

Izin sampai ke Desa dan Lurah

 IUMK  MOU  PKS 28

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

DAFTAR ISI

29 DIT. SUPD II


DASAR HUKUM 1.

UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH (PASAL 404)

2.

SE MENDAGRI NOMOR 120/253/SJ TAHUN 2015 tentang PENYELENG-GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU.23/THN 2014 ttg Pemerintahan Daerah (Tanggal 16 Januari 2015)

3.

SE MENDAGERI NOMOR 120/5935/SJ TAHUN 2015 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU 23 / THN2014 ttg Pemerintahan Daerah (Tanggal 16 Oktober 2015)

4.

SURAT MENDAGRI NOMOR 120/6942/SJ TAHUN 2015 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN URUSAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

30 DIT. SUPD II


UU 23 PASAL 404 Pasal 404 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kab/Kota yang diatur berdasarkan UndangUndang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan 31 DIT. SUPD II


URUSAN YANG MENGALAMI PENGALIHAN

No.

Sub Urusan

PP No. 38 Tahun 2007

UU No. 23 Tahun 2014

kab/kota

Provinsi

1

Pengelolaan pendidikan menengah

2

Pengelolaan terminal tipe a dan tipe b

3

Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara

provinsi dan kab/kota

Provinsi

4

Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi


Provinsi

5

Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan


Provinsi

6

Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi


Provinsi

7

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan


Kab/Kota

8

Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

kab/kota

Pusat

9

pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan

Kab/Kota

Pusat

10

penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional

Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

Pusat

11

penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan

Terminal tipe A dan B di Kab/Kota

Terminal A di Pusat Terminal B di Provinsi

Pusat dan Provinsi

32 DIT. SUPD II


SE MENDAGRI 120/253/SJ TAHUN 2015 SERAH TERIMA PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN (P3d) DILAKUKAN PALING LAMA

2 TAHUN

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YG BERSIFAT PELAYANAN KPD MASY LUAS DAN MASIF TETAP DILAKS O/ TINGKATAN/SUSUNAN PEMERINTAHAN YG SAAT INI MENYELENGGARAKAN 1 URUSAN PEM TSB

PENYELENGGARAAN PERIZINAN (PEMBERIAN/PENCABUTAN IZIN) DILAKSANAKAN OLEH SUSUNAN/TINGKATAN PEMERINTAH SESUAI DGN UU 23 TH 2014

33

PENYELESAIAN INVENTARISASI P3D PALING LAMBAT 31 MARET 2016 DAN SERAH TERIMA PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN PALING LAMBAT TGL 2 OKT 2016 DIT. SUPD II


SE MENDAGRI 120/5935/SJ TAHUN 2015

1.

2.

Gubernur dan Bupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara P2D paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016 Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpidahan personel yang beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota, dan pengalihan barang milik daerah antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah.

34 DIT. SUPD II


JADWAL P3D II

III

16 JANUARI JANUARI 2015 s/d 2016-31 DESEMBER MARET 2016 2015 INVENTARISAS I P3D

APRIL 2016-30 SEPTEMBER 201 6

OUTPUT DESEMBER 2015

USULAN APBD 2017

FINALISASI DATA P3D DI PROVINSI, KAB/KOTA

SERAH TERIMA P3D 2016

I

35 DIT. SUPD II


TAHAPAN KEGIATAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Agustus Desember 2015 Melakukan pendataan P3D

Jan - Mei 2015 Penyusunan surat edaran

Juni – Juli 2015 Penyatuan pemahaman antara K/L terkait, Mendagri, Menkeu, dan Kepala BKN

Januari – Februari 2016 Pemantauan Data P3D

Januari – Februari 2016 Validasi Data P3D

Ket:*Jika Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran, kemendikbud akan menyampaikan draft sebagai bahan SE Kemendagri.

36

Koordinasi/Bimtek/ Workshop Asistensi: • Dinas Provinsi • Dinas Kab./Kota • Pusat (Kemendageri dan K/L terkait)

Maret 2016 Pelaksanaan serah terima P2D

Oktober 2016 serah terima berita ac ara P2D DIT. SUPD II


SK TIM P3D

37 DIT. SUPD II


38 DIT. SUPD II


39 DIT. SUPD II


40 DIT. SUPD II


ISSUE TERKAIT P3D Pengalihan Personil • Daerah mempertanyakan kejelasan status kepegawaian bagi PNS maupun Non PNS;  Banyak PNS yang tidak bersedia untuk dipindah tugaskan ke Pusat karena mekanisme pengaturannya masih belum jelas;  Terjadinya kekosongan jabatan stuktural apabila terjadi pengalihan

Asset  Beberapa daerah mengahadapi permasalahan terkait status kepemilikan lahan seperti sengketa, lahan tidak bersertifikat dan status tanah pinjam pakai.  Belum ada penegasan mengenai mekanisme penyerahan pada asset dengan status kondisi dalam rencana pengerjaan dan asset dengan status dana pinjaman (loan); 41 DIT. SUPD II


SEKIAN DAN TERIMA KASIH

DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Drs. SUGIYONO, M

Recommend Documents