Drs. SUGIYONO, M. Si Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEBIJAKAN NASIONAL PENYELENGGARAAN PTSP DI DAERAH

Drs. SUGIYONO, M. Si Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Bandung, 23 September 2014 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2014


KONDISI TAHUN 2014 1. Jumlah penduduk ± 237,56 juta orang 2. Penduduk miskin ± 28,55 juta orang 3. Inflasi bulan Mei 2014 ± 0,16%

4. Pertumbuhan ekonomi ± 5 – 5,2% 5. Jumlah wisatawan ± 726,3 Ribu orang pada bulan Mei 6. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) = 3,63 7. Predikat Invesment Grade dari lembaga Rating dan Moody’s Investor Service

pemeringkat Fitch 2


DASAR HUKUM 1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. UU 28 /2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3. PP 79/2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. PP 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 5. Permendagri 24/2006 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pedoman

Penyelenggaraan

6. Permendagri 20/2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di daerah 7. Inpres 3/2006 tentang Paket kebijakan perbaikan iklim investasi 3


Ketentuan umum 1. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. 2. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 3. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 4. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. 5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 6. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan PPTSP, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur. 7. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badanbadan pemeriksa teknis terhadap PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan. 8. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja PPTSP sesuai peraturan perundangundangan.


PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan :  Pelayanan publik;  Pemberdayaan masyarakat;  Peran serta masyarakat;  Daya saing daerah;

5

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.

Pelayanan Publik : Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau penyelenggara pelayanan publik.

Standar pelayanan : Berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 6


PERINGKAT DAYA SAING GLOBAL 2013 S.D 2014 DARI 148 NEGARA BERDASARKAN WORLD ECONOMIC FORUM NEGARA-NEGARA ASEAN

Singapura

PERINGKAT (dari 148 Negara)

2

Malaysia

24

Brunai

26

Thailand

37

Indonesia

38

Philpina

59

Vietnam

70

Laos

81

Kamboja

88

Myanmar

139 7


KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 126 Jenis Perizinan Pada 22 Sektor

/APBN

8


URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAH

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

• Politik Luar Negeri; • Pertahanan; • Keamanan; • Yustisi; • Moneter dan Fiskal; • Agama.

• Urusan wajib yaitu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; • Urusan pilihan yaitu suatu urusan pemerintahan yang terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah; 9


URUSAN WAJIB a. b. c. d. e. f. g. h.

Pendidikan; Kesehatan; Lingkungan Hidup; Pekerjaan Umum; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perumahan; Kepemudaan dan olahraga;

i. Penanaman modal; j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; k. Kependudukan dan Catatan Sipil; l. Ketenagakerjaan; (Pasal 7 (2) PP 38/2007)

10


m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

Ketahanan pangan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Pertanahan; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Kebudayaan; Statistik; Kearsipan; dan Perpustakaan. (Pasal 7 (2) PP 38/2007) 11


URUSAN PILIHAN a. b. c. d. e. f. g. h.

kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; Industri Perdagangan;dan ketransmigrasian (Pasal 7 (2) PP 38/2007) 12


LATAR BELAKANG Kondisi perekonomian Indonesia awal Tahun 2006 kurang menggembirakan: -

Pertumbuhan Ekonomi lambat (5,6 %)

-

Angka Kemiskinan (17,75%) dan pengangguran masih tinggi (11,1%)

-

Kesenjangan daya saing makin melebar

-

Iklim investasi tidak kondusif

INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 Tentang Paket Kebijakan Investasi (85 Tindakan)

Penyederhanaan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Satu Atap bagi UMKM 13

UP

KONDISI PERIJINAN 1.

Tidak ada kepastian hukum

2.

Sistem dan prosedur tdk jelas

3.

persyaratan terlalu banyak

4.

proses berbelit-belit

5.

Waktu lama tdk ada limit

6.

Mahal, bernuansa KKN dan pungli

7.

Terkesan rigid dan tidak ramah

MINAT INVESTOR UU DASAR 1945 UU 32 TAHUN 2004 UU 25 TAHUN 2007 INPRES 3 TAHUN 2006

Pelayanan Publik  Kepastian hukum

PROSES DEREGULASI

 Penyederhanaan: Mudah, Murah, Nyaman, Cepat, Transparan, Akuntabel dan Tidak Diskriminatif dan Tidak KKN.  Adanya PTSP  SDM profesional.

MINAT INVESTOR

LOW

IKLIM INVESTASI GLOBALISASI REFORMASI


PELAYANAN PERIZINAN TIDAK TERPADU SKPD A

SKPD E

SKPD B

SKPD F

SKPD C

SKPD G

SKPD D

Pemohon

SKPD H

Pemohon izin harus mendatangi banyak kantor, Prosedur bisa berbeda, persyaratan bisa tumpang tindih.. 15


PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PTSA SKPD D

SKPD A SKPD B SKPD C

Pemohon datang ke satu tempat, tapi pemrosesan masih di masingmasing kantor, tidak banyak pengaruh dalam hal kecepatan dan biaya pelayanan..

Meja Penerimaan

SKPD E SKPD F

Pemohon 16


PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PTSP Tim Teknis Meja Penerimaan Pemohon datang ke satu tempat, pelayanan bisa lebih cepat dan lebih murah.. Pemohon


DASAR HUKUM (1) Penyelenggaraan PTSP Diatur Berdasarkan Permendagri No 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Permendagri No 24 Tahun 2006 merupakan Pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Hakekat : 1. PTSP : kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaan perijinan dan non perijinan dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat; 2. Terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati/Walikota kepada Kepala PTSP; 3. Penyederhanaan :percepatan waktu, sisdur, persyaratan dan biaya. 18


(2). Pembentukan Kelembagaan PTSP Diatur Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008

DASAR KETETAPAN Permendagri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; Diterbitkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Diamanatkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

19


TUJUAN DAN SASARAN PTSP

Tujuan PTSP Sasaran PTSP

• Mempercepat waktu pelayanan • Menekan biaya pelayanan (pengurangan biaya) • Menyederhanakan persyaratan

• Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; • meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik; 20

MANFAAT PTSP Bagi Masyarakat

Memperoleh pelayanan publik yang lebih baik Mendapatkan kepastian dan jaminan hukum

Bagi Dunia Usaha

Untuk memberikan kemudahan perizinan (minat usaha tinggi) Mendapatkan pelayanan efisien (waktu dan biaya )

Mengalokasikan banyak waktu dan biaya pada kegiatan produktif

Bagi Pemerintah Mengurangi beban administratif Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah Terbangunnya citra yang baik

Mencegah terjadinya KKN dan Pungli


KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN

• Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badan atau Kantor. • Pembentukan Badan atau Kantor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


Lanjutan Data Perkembangan PTSP ..

Jumlah PTSP Berdasar Kelembagaan

23 169 283

Badan Dinas Kantor Unit

6 23


KEDUDUKAN • Badan atau Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. • Badan dan Kantor didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala. • Kepala Sekretariat adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor.


PRINSIP PENYELENGGARAAN PTSP

a) Sederhana b) Jelas dan pasti c) Waktunya pasti d) Hukumnya pasti

e) Aksesnya mudah f) Yaman g) Kondisi Wilayah

h) disiplin, sopan dan ramah


PENYEDERHANAAN PELAYANAN 1. Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 2. Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup : a. Pelayanan permohonan perizinan dilakukan oleh PPTSP; b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam Perda; c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda; d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya; e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau Lebih permohonan perizinan; f. Pembebasan biaya perizinan bagi UMKM yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.


ALUR UTAMA PTSP 1. Lembaga PTSP merupakan operator yang mempunyai tugas untuk menerbitkan izin dan membatalkan izin bukan sebagai lembaga regulator yang menerbitkan kebijakan; 2. Perangkat Daerah yang secara teknis terkait PTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Lingkup Tugas PTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah 27


DATA PERKEMBANGAN PTSP MEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PTSP

600 500 400 300 200 100 0

Jumlah Sudah Terbentuk PTSP Belum Terbentuk PTSP

Provinsi 34 31 3

Kabupaten 413 363 50

Kota 98 97 1

Jumlah 545 491 54 28


REKAPITULASI IZIN DAN NON IZIN SELURUH INDONESIA Jumlah izin yang paling banyak a. Provinsi

: Jawa Barat

: 208 izin

b. Kabupaten

: Kupang

: 157 izin

c. Kota

: Mojokerto

: 117 izin

Jumlah izin yang paling sedikit a. Provinsi

: Kalimantan Timur

: 13 izin

b. Kabupaten

: Piringsewu

: 5 izin

c. Kota

: Prabumulih

: 5 izin

a. Daerah yang perizinannya masih ditanda tangani oleh Kepala Daerah

: 107 Daerah

b. Daerah yang perizinannya masih ditanda tangani oleh Sekda

: 64 Daerah

c. Daerah yang perizinannya masih ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Sekda

: 28 Daerah 29


PERMASALAHAN PTSP

30

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAH Pembinaan

Pengawasan

MENDAGRI

K/L

Binwas Umum

Binwas Teknis

Secara Nas. DIKOORDINASIKAN MENDAGRI

Provinsi

Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis

Kab/Kota

31


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN •

•

•

Satuankerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan. Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan. Pembinaan, meliputi pengembangan sistern, sumber Jaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :  Koordinasi secara berkala;  Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;  Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan  Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.


KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PTSP KE DEPAN 1. Mendorong percepatan memulai usaha dari 17 hari menjadi 7 hari. 2. Percepatan pembentukan PTSP bagi daerah yang belum membentuk. 3. Meningkatkan status kelembagaan PTSP menjadi Badan. 4. Pelimpahan kewenangan penandatanganan ijin dan non ijin yang masih ditandatangani oleh Kepala Daerah, Sekda dan SKPD. 5. Melibatkan Kementerian/Lembaga seperti Menko Perekonomian, Bappenas, UKP4, KPK dan Inspektorat Jenderal. 6. Mendorong daerah agar lebih kreatif dalam menyusun program kegiatan untuk pengembangan PTSP. 33


ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Fasilitasi dan koordinasi kebijakan Pemerintah;

3. Mensinergikan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah; 34


HAL-HAL YANG HARUS SEGERA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH 1. Membentuk kelembagaan PTSP dengan landasan hukum Peraturan Daerah paling lama sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2014, bagi daerah yang belum membentuk. 2. Melimpahkan sepenuhnya kewenangan pelayanan perizinan yang masih ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD kepada kelembagaan PTSP. 3. Menyederhanakan perizinan baik dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedurnya. 4. Memungut biaya yang terkait dengan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 35

KERANGKA STRANAS PPK Jangka Panjang (2012-2025)

VISI: Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung oleh sistem nilai budaya yang berintegritas

Jangka Menengah (2012-2014) Terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai budaya yang berintegritas

MISI 1. 2. 3.

4. 5.

36

Pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional Mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme nasional penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional dan internasional secara efektif Mengembangkan Reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, tersistematisasi dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi Membangun pendidikan dan budaya anti korupsi Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK yang transparan dan terkonsolidasi

Strategi, Indikator Keberhasilan, Peranti Anti Korupsi dan Fokus Kegiatan Prioritas

36

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2014 terdiri dari 8 (delapan) Aksi : 1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP. 2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP. 3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk Kelembagaan PTSP). 4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP.

BPPT

5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

DINAS KEUANGAN

6. Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah.

BAPPEDA

7. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa. 8. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu

BIRO UMUM

HUMAS

EVALUASI KINERJA PELAPORAN B03 AD-PPK SELURUH INDONESIA TAHUN 2014

NO

KATAGORI

BULAN BIRU

HIJAU

KUNING

MERAH

ABU-ABU

TOTAL

1

B04

6

1.676

159

2.661

110

4.612

2

%

0,13 %

36,34 %

3,44%

57,69%

2,38%

100 %

3

B06

-

2.196

213

2.182

4

%

-

48 %

4,62%

47 %

110

6

19 0,41%

19 0 Biru

Biru 1.676

Kuning

2.661 159

Hijau

Hijau 2.196

2.182

Kuning

Merah

Merah

Abu

Abu 213

4.612 100 %

Jokowi Terapkan PTSP Jakarta di Indonesia Kamis, 18 September 2014 | 15:56 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo berencana menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) DKI Jakarta di Indonesia. Jokowi menamakan programnya itu pusat pelayanan terpadu satu pintu nasional atau onestop national service. Nanti akan ada semacam one-stop national service. Perizinan terpadu, tapi skalanya nasional," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (18/9/2014) siang. Unit pelayanan tersebut, lanjut Jokowi, mengakomodasi seluruh perizinan di Indonesia, misalnya izin pertambangan dan izin pendirian usaha. Unit pelayanan itu direncanakan bakal berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jokowi belum mau memberikan informasi lebih rinci soal rencana tersebut. Pasalnya, pihaknya masih melakukan kajian terhadap hal itu. Namun, Jokowi menegaskan bahwa pelayanan satu pintu harus diterapkan di Indonesia. Sebelumnya, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta menerapkan PTSP di Ibu Kota sejak pertengahan 2014. Seluruh izin warga DKI, mulai dari pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, izin usaha, dan sebagainya, melalui unit tersebut. Saat menjadi calon presiden, Jokowi kerap mendapatkan keluhan dari sejumlah kepala daerah, yakni soal sulitnya mendapatkan izin di daerah. Hal itu juga yang kian menguatkan rencana Jokowi mendirikan pelayanan terpadu satu pintu skala nasional.

39


40

Drs. SUGIYONO, M. Si Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah

Recommend Documents