KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN
Sugiyono, FT UNY
[email protected]
BUKU YANG DITULIS 1. Las Listrik (1982) 2. Las Gas (1983) 3. Las TIG dan MIG (1984) 4. Metode Penelitian Administrasi (1993) 5. Statistika Untuk Penelitian (1996) 6. Statistik Nonparametris (1998) 7. Manajemen Diklat (1999) 8. SPSS 10 (2000) 9. Metode Penelitian Bisnis (2000) 10.Memahami Penelitian Kualitatif (2002)
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20.
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2004) Metode Penelitian Pendidikan (2006) Metode Penelitian Kombinasi (2011) Tantangan Guru SMK Abad 21 (2012) Metode Penelitian Manajemen (2013) Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi (2013) Peta Jalan (Road Map) Pendidikan di Indonesia (2013) Metode Penelitian dan Pengembangan /R&D ( Insya Allah terbit awal 2015) Manajemen Pendidikan Kejuruan ( Insya Allah terbit 2016)
Penulisan karya ilmiah (Gagasan, best practicess dan hasil penelitian)
5
Sugiyono
BUKU YG DITULIS BIDANG PENELITIAN
Sugiyono, FT UNY
POLICY/KEBIJAKAN Rue & Byars (2000) menyatakan bahwa policy adalah: general guide to action that direct the attainment of objectives. Policy does not tell organizational members exactly what to do, but they do establish the boundaries within which they must operate”. Kebijaksanaan adalah merupakan arahan untuk bertindak dalam rangka pencapaian tujuan. Policy tidak menunjukkan secara pasti anggota organisasi untuk bertindak, tetapi hanya memberikan batas-batas (ruang lingkup) untuk bertindak
KEBIJAKAN 2 Coulter & Robbins (1999) menyatakan bahwa “policy is a guide that establish parameters for making decisions”. Kebijakan adalah merupakan panduan yang berupa parameter-parameter yang dapat digunakan untuk membuat keputusan
POLICY 3 George C Edward III (1978) memberikan definisi kebijaksanaan negara adalah "Policy is government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government program.” Kebijaksanaan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah
KEBIJAKAN 4 Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi masalah tertentu, melakukan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara (Mustapadidjaja, 2002: 5).
KEPUTUSAN2 /PERENCANAAN
KEBIJAKAN
PROSES KEBIJAKAN
POLICY FORMULATION
POLICY IMPLEMENTATION
POLICY OUTPUT
POLICY OUTCOME
Formal JALUR
Nonformal Informal Dasar
JENJANG
PENDIDIKAN NASIONAL
Menengah Tinggi Umum Kejuruan Vokasi
JENIS
Profesional Akademik Keagamaan Khusus
Ahli Teknisi Teknisi
MASYARAKAT
Teknisi
DUNIA KERJA Juru Teknik Juru Teknik Pembantu Tenaga Kasar
PENDIDIKAN KEJURUAN JEMBATAN MASYARAKAT DAN DUNIA KERJA
STRUKTUR PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
HUBUNGAN JENJANG TENAGA KERJA DENGAN JENJANG PENDIDIKAN
Sarjana (S1, S2, S3)
Tenaga Akademik
1 Ahli
3 Teknisi
SMU
SLTP
SD
Pelatihan
25 Juru Teknik
Pelatihan
3 Juru Teknik Pembantu 1 Tenaga Kasar
Tenaga Profesional
Spesialis (I, II, III)
Diploma
SMK
SLTP
SD
16 DALIL PENDIDIKAN KEJURUAN (CHARLES PROSSER, 1925) 1. Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan masalah yang sama atau merupakan replika/tiruan thd lingkungan di mana mereka natinya bekerja 2. Latihan kejuruan dapat diberikan secara efektif hanya jika latihan dilaksanakan dengan cara yang sama, operasi sama, peralatan sama dengan macam kerja yang akan dialksanakan kelak
16. Walaupun setiap usaha perlu dilaksanakan sehemat mungkin, pembiayaan pendidkan kejuruan yg kurang dari batas minimum tidak bisa dilaksanakan secara efektif, dan jika pengajaran tidak bisa menjangkau biaya minimumnya, sebaiknya pendidikan kejuruan tidak perlu dilaksanakan (Prosser dan Allen, 1925)
ANALISIS SWOT UNUTK MEMBUAT KEBIAJKAN YANG EFEKTUF Kelemahan (Weakness) W-O Policy
Pel (0)
Memanfaatkan peluang dg mengatasi hambatan
W-T Policy Anc (T)
Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
Kekuatan (Strength) S-O Policy Menggunakan kekuatan utk menangkap peluang
S-T Policy Menggunakan kekuatan utk mengatasi ancaman
1
Kebijakan pemerintah memperbanyak SMK
2
Aspirasi masy masuk SMK semakin banyak
Kekuata n
Kelemaha n
1
Biaya SMK tinggi kemampuan membayar murid renadah
2
Fasilitas dan bahan pratik kurang mencukupi untuk membentuk komptensi lulusan
3
Guru produktif kurang
4
Belum ada UU ttg pendidikan kejuruan
1
Kebutuhan tenaga kerja profesional dlm negeri semakin besar
2
Kebutuhan tenaga kerja profesional luar negeri semakin besar
3
Wirausaha semakin terbuka
4
Masyarakat Ekonomi Asia
Peluang
Ancama
1
Masyarakat Ekonomi Asia
2
Masuk SMA lebih bergengsi
3
Pendidikan sistem Single atrack (SMA + Pelatihan)
4
Lembaga Pelatihan
n
PRODUKTIVITAS SEKOLAH (ALLAND THOMAS)
PRODUKTIVITAS FUNGSI ADMINISTRASI
PRODUKTIVITAS FUNGSI PSIKHOLOGI
PRODUKTIVITAS FUNGSI EKONMI
VISI : TERWUJUDNYA SMK BISA
BMW B SMK
BISA
M W
BEKERJA
MELANJUTKAN
WIRAUSAHA
PROGRAM PENDIDIKAN DI SMK
KEBIJAKAN INTERNAL : PEMENUHAN SNP SMK
STANDAR ISI
PESERTA DIDIK
STANDAR PENDIDIK & TENDIK
STANDAR SARPRAS
STANDAR KOMPETE NSI LULUSAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STANDAR PEMBIAYA AN
STANDAR PENGELOLAAN
STANDAR PENILAIA N
DAMPAK
GURU SMK YANG PROFESIONAL
KEBIJAKAN PRIORITAS
ALAT-ALAT PRATIK YANG RELEVAN DAN MENCUKUPI
BAHAN PRAKTIK YANG CUKUP UNTUK PENCAIAN STANDAR KOMPETENSI
BIAYA PENDIDIKAN MAHAL, KEMAMPUAN MEMBAYAR MURID RENDAH.
KEMAMPUAN MEMBAYAR MURID BIAYA SMK
6 Melakukan on the job training sampai 36 bulan
5
Mengikuti pelajaran pada diklat
Mengenal situasi kerja, melakukan tugas di bawah bimbingan
4 Kemampuan kerja
Melakukan pekerjaan yang pernah dikenalkan di bawah pengawasan
Melakukan pekerjaan berdasarkan perintah yang sederhana
Melakukan pekerjaan berdasarkan semua perintah
Mampu mengevaluasi perintan kerja
Setelah dua tahun mengikuti OJT kemampuan kerja antara operator lulusan SMU dan SMK tergantung pada individu masing-masing. kemampuan kerja tidak diwarnai lagi oleh latar belakang pendidikan formalnya, peranan pimpinan dan lingkungan dominan
Latihan kerja, hasilnya belum digunakan
3
2
1
0
1
2
3 4 Waktu dalam tahun
5
6
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SMK 1. Pembuatan Undang-unsang ttg Pendidikan Kejuruan 2. Pemerintah membangun sektor produksi shg tercipta lapangan kerja yang banyak 3. Pengembangan SMKN spt STM Pembangunan 4. Pembangunan BPLPT di setiap Provinsi atau Eks Karesidenan untuk praktik SMK yang belum mempunyai sarpras yang lengkap 5. Peningkatan ketercapaian standar nasional pendidikan, khususnya pada guru produktif, alatalat dan bahan praktik 6. Perlu pusat informasi lapangan kerja bagi lulusan SMK secara lokal, nasional dan internasional
Fasilitas dan bahan praktik, Belum mampu. 1 Job kroyokan. Baagimana supaya bagian fasilitas