DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Oleh : Direktur Pengembangan Permukiman
Disampaikan pada acara: M i d - Te r m Re v i ew K e g i a t a n Ta h u n 2 0 1 4 & Pe ny us u na n R K A - K L Ta h u n 2 0 1 5 H o t e l A m a ro o s s a , 1 S e p t 2 0 1 4
OUTLINE 1 Arah Kebijakan Pengembangan Permukiman 2 Rencana Kegiatan Tahun 2015 3 Review Pelaksanaan Kegiatan TA. 2014 4 Catatan Penutup
2
Arahan Kebijakan RPJMN III Tahun 2015 – 2019 1. Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang 2. Berkembangnya jaringan transportasi 3. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien 4. Mulai memanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik
5. Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya
penyediaan air
minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan
6. Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang
7. Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh
3
Arahan Kebijakan Bidang Permukiman Amanat Penataan Ruang/Spasial: - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - RTRW Nasional/KSN - RTR Pulau - RTRW Provinsi/ Kota/Kabupaten
Capaian Eksisting Pembangunan Bidang Permukiman
Isu-isu Strategis
Amanat Pembangunan Nasional: - RPJPN 2005-2025 - RPJMN - UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) - MP3EI - MP3KI - KEK
Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: - UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun - UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung - UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan - UU No.7/2004 tetang SDA - PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM - PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis - PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Bangunan Gedung - Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang - RPI2JM
Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman
Permasalahan dan Potensi Daerah (termasuk luas dan sebaran kawasan kumuh
Amanat Internasional: - Agenda Habitat - RIO + 20 - MDGs - SDG
Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan
Dukungan Stakeholder - Daerah (Prov/Kota/Kab) - Dunia Usaha - Masyarakat - PHLN
4
Konsep Penyelenggaraan Permukiman
LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN
Kawasan Permukiman Perkotaan
TAHAPAN
SUMBER PEMBIAYAAN
PERENCANAAN
APBN APBD
PEMBANGUNAN
KONSEP PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMANFAATAN LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN
Kawasan Permukiman Perdesaan
CSR/ SWASTA MASYARAKAT PHLN
PENGENDALIAN
Amanah UU. No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lainnya 5
“Semangat menuju permukiman 100 100--
0-100”
6
Menjaring Program Kreatif dalam Penanganan Permukiman Kumuh
Direktorat Jenderal Cipta Karya membuka akses terhadap program-program kreatif dan inovatif yang dikreasikan oleh: Pemerintah Daerah,
Komunitas, Kelompok Masyarakat, dll
Program-program yang dapat menstimulan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pengembangan infrastruktur Cipta Karya, baik skala komunitas maupun skala kawasan 7
Pemutakhiran Lokasi Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No 1/2011) Hasil Identifikasi Lokasi Permukiman Kumuh (Status: 29 Agts 2014) Total Pemutakhiran Data Permukiman Kumuh
415 Kab/Kota 3.201 Kawasan 34.473 Ha
SK Kawasan Kumuh 2014
30 Kab/Kota
(Kriteria Permukiman Kumuh berdasarkan UU No 1/2011) 8
Pengawasan dan Pengendalian POLA PENANGANAN KUMUH
Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
Pemugaran Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
Peremajaan Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
Pemukiman kembali Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (co: penyediaan rusunawa) 9
Progres Capaian Pelaksaan Kegiatan Tahun 2014 Status: 29 Agts 2014, Pukul: 16:00
Total Pagu: 3.2 Trilyun Rincian
Satker Pusat & Provinsi
Satker Kab/Kota (BLM)
Pagu
Rp. 2.67 Trilyun
Rp. 593.5 Miliar
Rupiah Murni
Rp. 2.48 Trilyun
Rp. 146 Milliar
PLN
Rp. 192 Milliar
Rp. 447.5 Milliar
42.40 %
0%
Rp. 1.06 Trilyun (40%)
Rp. 0
Progres Fisik Progres Keuangan
10
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN TA . 2014 STATUS: 2 9 AG UST US ; P UKUL 16 : 0 0 W I B
Satker Pusat
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN TA . 2014 STATUS: 2 9 AG UST US ; P UKUL 16 : 0 0 W I B
Satker Wilayah 1
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN TA . 2014 STATUS: 2 9 AG UST US 2 014 ; P UKUL 16 : 0 0 W I B
Satker Wilayah 2
Keterpaduan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh TA 2014
Penanganan Kumuh yang Sesuai Dengan KSN Keterpaduan dan Pemutakhiran Data Permukiman Kumuh DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
14
Usulan Struktur Kegiatan Pengembangan Permukiman Tahun 2015-2019 OUTPUT/SUBOUTPUT Pendukung Kegiatan
Non Fisik : Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan
Pengembangan Permukiman
Fisik : Pembangunan dan Pengembangan di Kawasan Perkotaan; Perdesaan; dan Kws Khusus
Penyusunan NSPK Nasional
1. Layanan Perkantoran a. b.
Rancangan Undang-Undang dan/atau Rancangan Peraturan Pemerintah Penyusunan Standar, Pedoman, dan Kriteria (SPK)
3. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
4. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus
Bulan
2. Peraturan Pengembangan Permukiman
Perencanaan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Infrastruktur Daerah
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
SATUAN
a. b. c. d.
a. b.
Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang Kawasan Permukiman Kumuh Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Fasilitasi Penguatan kelembagan Pengembangan Permukiman Pengawasan Pengembangan Permukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
NSPK
Laporan
Hektar
5. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan a. b.
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Berbasis Komunitas/Masyarakat
6. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus a. b.
Penyediaan infrastruktur kawasan rawan bencana Penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan/pulau terluar/terpencil
Hektar
Hektar 15
Keterpaduan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh TA 2015
(Hasil Konreg)
Penanganan Kumuh yang Sesuai Dengan KSN Keterpaduan dan Pemutakhiran Data Permukiman Kumuh DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
16
LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH (wilayah 1) Status: 29 Agts 2014 Prioritas 1 No
Delivery Program Kumuh
Prioritas 2
Delivery Program Kumuh
Provinsi Kabupaten/ Kota
1
NAD
2
Klaster
Luas (Ha)
Kabupaten/ Kota
Klaster
Luas (Ha)
Gp. Telaga Tujuh
A
5,04
Kota Tanjung Balai
Bunga Tanjung
B
6,53
Kab. Agam
Padang Lua
A
23,80
A
Sumatera Utara Kota Medan
Medan Belawan
A
3
Sumatera Barat Kota Padang
Kawasan Jati, Kec. Padang Timur
A
2,10
4
Riau
Kec. Lima Puluh, Kec. Rumbai Pesisir, Senapelan
A
46,58 Kab. Indragiri Hulu
Rengat & Pasir Penyu
C
46,17
5
Kepulauan Riau Kab. Bintan
Kampung Keke & Belakang Pasar
A
20,72 Kab. Natuna
Bunguran Timur
B
60,00
6
Jambi
Kab. Batanghari
Kec. Muara Bulian
A
7,80
Batang Sangir
A
21,39
7
Sumatera Selatan
Kota Palembang
Ilir Timur 1, 2 dan Ilir Barat 2
A
104,28 Kota Lubuk Linggau
Mesat Seni, Mesat Jaya, & Muara Enim (Kec. Lubuk Linggau Timur)
B
12,38
8
Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang
Kel. Samabung Lama Kec. Bukit Intan & Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam
A
28,71 Kab. Bangka Barat
Muntok
B
12,33
9
Bengkulu
Kota Bengkulu
Rawa Makmur
A
7,84
Curup
A
8,09
10
Lampung
Kab. Lampung Timur Labuhan Maringgai
A
82,45 Kab. Pringsewu
Pringsewu & Pegelaran
A
35,60
11
Jawa Barat
Kota Bogor
Kawasan Mulyaharja
A
15,21 Kota Cirebon
Lemah Wungkuk
A
33,61
12
Banten
Kab. Pandeglang
Kawasan Labuan
A
19,28 Kab. Serang
Ciruas
A
4,56
13
Jawa Tengah
Kota Semarang
Semarang Utara
A
66,21 Kab. Grobogan
Purwodadi
A
17,30
14
DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta
Pringgokusuman, Pakuncen, Tegalrejo, Notoprajan, & Ngampilan
A
17,36 Kab. Sleman
Sinduadi, Gedongan
A
12,75
15
Jawa Timur
Kota Malang
Blimbing
A
97,49 Kota Pasuruan
Kel. Panggung Rejo, Ngemplak Rejo, & Trajeng
A
30,66
Kota Pekanbaru
10,30 Kota Langsa
Nama Kawasan
Cot Ba'u
TOTAL
Kota Sabang
Nama Kawasan
526,33
Kab. Kerinci
Kab. Rejang Lebong
330,21
LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH (wilayah 2) Status: 29 Agts 2014 Prioritas 1 No
Delivery Program Kumuh
Prioritas 2
Delivery program Kumuh
Provinsi Kabupaten/ Kota
16 Bali
Kab. Tabanan
Nama Kawasan
Klaster
Kediri
A
Tolodara
A
Kab. Belu
Atambua
19 Kalimantan Barat
Kota Pontianak
20 Kalimantan Tengah
Luas (Ha)
Kabupaten/ Kota
Nama Kawasan
Klaster
Luas (Ha)
Kab. Bangli
Sukawati
B
23,80
Kab. Lombok Tengah
Bantaran Sungai Jangkok
A
A
11,30
Kota Kupang
Oesapa
Kel. Benua Melayu Laut
A
12,90
Kota. Singkawang
Roban
A
11,50
Kab. Sukamara
Kota Lama
A
Kota Palangkaraya
Kawasan Jalan Mendawai
-
10,10
21 Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin
Belitung dan Kuin
A
11,50
Kab. Kotabaru
Kws. Dirgahayu Rampa
A
24,60
22 Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
Muara Rapak
A
16,60
Kota Samarinda
Sei Kapih
A
23 Sulawesi Utara
Kota Manado
Kawasan Tuminting
−
18,30
Kota Bitung
Kawasan Girian
A
24 Gorontalo
Kota Gorontalo
Siendeng
A
20,00
Kab. Pohuwatu
Kawasan Pohuwatu
A
25 Sulawesi Tengah
Kota Palu
A
11,50
Kab. Parigi Mountong
Kawasan Parigi
A
13,00
26 Sulawesi Selatan
Kota Makassar
Tondo Pattingaloang Cambaya
−
16,10
Kab. Barru
Kawasan Garongkong Limpo Majang
A
13,60
27 Sulawesi Barat
Kab. Mamuju
Binanga
A
13,01
Kab. Majene
Kawasan Banggae
B
12,72
28 Sulawesi Tenggara
Kab Kolaka
Lamokato
A
11,80
Kab. Wakatobi
Pongo
A
19,33
29 Maluku
Kota Ambon
Benteng
A
12,10
Kota Tual
Laimu
A
30 Maluku Utara
Kota Ternate
Mangga dua
A
12,20
Kab. Halmahera Tengah
Fidi Jaya
A
21,32
31 Papua
Kota. Jayapura
Imbi
-
24,08
Kab.Merauke
Karang Indah
B
11,36
32 Papua Barat
Kab. Manokwari
Anggrem Borobudur
A
15,63
Kab. Sorong
Aimas
B
17 Nusa Tenggara Barat Kota Bima 18
Nusa Tenggara Timur
TOTAL
230,82
11,70 12,60
18,40
180,23
CATATAN PENUTUP Terjadi penghematan anggaran, sehingga ada beberapa paket kegiatan mengalami addendum pekerjaan kurang yang mengakibatkan tidak tercapainya target output dan outcome sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Pembangunan Rusunawa tahun 2014 dilaksanakan secara multiyears tahun 2014/2015 Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan tahap 1 sebesar Rp.100 juta/desa, dan pelaksanaan tahap 2-3 akan dilaksanakan tahun 2015 sebesar Rp.150 juta/desa Rekapitulasi hasil pemutakhiran data permukiman kumuh status 29 Agustus 2014 sebanyak 3.201 kawasan seluas 34.473 Ha. Sedangkan hanya 30 Kab/Kota yang telah menerbitkan SK Bupati/Walikota mengenai Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Lokasi Keterpaduan Bidang Cipta Karya Tahun 2015 berdasarkan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh sebanyak 64 Kab/Kota Usulan kegiatan tahun 2015 harus sesuai dengan kebijakan teknis dan readiness criteria yang ditetapkan Kelengkapan dokumen pendukung untuk tiap usulan kegiatan harus segera diselesaikan sebagai bahan penelaahan RKA-KL Ditjen Cipta Karya 19
TERIMA KASIH
20
