Oleh Direktur Konservasi danTaman Nasional Laut
Dasar Hukum :
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Permen 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan
Permen KP No. Per.04/Men/2010 dan genetika ikan
Tata
Cara
tentang pemanfataan jenis
Memiliki sensitivitas yg tinggi thd pengaruh iklim maupun pengaruh musim serta aspek2 keterkaitan (conectivity) ekosistem antar wilayah perairan (lokal, regional, global), tidak mengenal pemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Maka pengelolaan KSDI perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta
terintegrasi dengan perencanaan wilayah
Upaya KSDI tidak dapat dipisahkan dg Pengelolaan SDI dan lingkungannya Definisi KSDI : Upaya P3 SDI, termasuk ekositem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dg tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman SDI
1) Pemanfaatan KSDI meliputi Pemanfaatan KKP Pemanfaatan jenis dan genetik ikan 2)Pemanfaatan KKP dilakukan kegiatan: Penangkapan Ikan Pembudidayaan Ikan Pariwisata Alam Perairan; atau Penelitian dan Pendidikan
melalui
Pemanfaatan KKP untuk penangkapan ikan dilakukan di zona Perikanan Berkelanjutan (Pasal 31, ayat 1)
Ijin Penangkapan Ikan didalam KKP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya
Ijin Penangkapan Ikan diberikan dengan mempertimbangkan: a. Daya dukung dan kondisi lingkungan SDI b. Metoda Penangkapan Ikan c. Jenis Alat Penangkapan Ikan
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara memperoleh ijin penangkapan ikan di zona Perikanan Berkelanjutan KKP diatur dengan Peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan di zona Perikanan Berkelanjutan
Ijin Pembudidayaan Ikan didalam KKP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk
Ijin Pembudidayaan Ikan di KKP antara lain mempertimbangkan : a.Jenis Ikan yang dibudidayakan b.Jenis Pakan ikan c.Teknologi d.Jumlah unit usaha budidaya e.Daya Dukung dan kondisi Lingkungan SDI
Ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri.
diatur
dengan
Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan dilakukan terhadap jenis yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi Pengambilan jenis ikan wajib mendapat ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Otoritas Keilmuan
Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan melalui kegiatan : a. Penelitian dan Pengembangan b. Pengembangbiakan c. Perdagangan d. Aquaria e. Pertukaran f. Pemeliharaan untuk kesenangan
PARIWISATA& LINGKUNGAN EKOWISATA LESTARI BERKEMBANG EKONOMI BERKEMBANG PRODUKSI NAIK
INPUT BUDIDAYA INDUK&ANAK TERSEDIA IKAN UNTUK PENANGKAPAN
PENGATURAN PRODUKSI SDI BERKELANJUTAN Induk Berkembang biak
Hasil tangkap Selalu tinggi Input budidaya: Anak jadi besar: - induk berkualitas - calon induk
KONSERVASI TIDAK DILAKUKAN TIDAK ADA TEMPAT IKAN BERTELUR TIDAK ADA DAERAH ASUHAN TIDAK ADA TEMPAT BERLINDUNG IKAN TIDAK BERTELUR JIKA ADA ANAK, TIDAK ADA TEMPAT NGASUH&BERLINDUNG ANAK
REPRODUKSI: PALING RAWAN DALAM KEHIDUPAN = KEPUNAHAN
Tidak semua dilindungi Zonasi Kawasan Konservasi 1.Zona inti 2. Zona Perikanan Berkelanjutan 3. Zona pemanfaatan 4. Zona lainnya
Kaidah: Pemanfaatan Perlindungan Pelestarian
Budidaya Dilakukan Diluar zona inti (daya dukung&kap asimilasi) Calon induk Berkualitas Tersedia (pembenihan)
KONSERVASI DILAKUKAN BUDIDAYA MAJU
Anak ikan Berkualitas Tersedia (pembesaran)
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Visi
Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015
Misi
Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Tujuan
# 2. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
sasaran strategis
Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan
Program
Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Jenis
SASARAN..!!
Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah
RENSTRA
KTNL Visi, Misi, Kegiatan Pokok
konservasi kawasan konservasi jenis
Kerjasama
Issue-issue strategis
No
Indikator
Target 2010 2011
1
kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan
900 ribu Ha
1.640 ribu Ha
2
Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat
9 Kawasan dan 3 jenis
9 Kawasan dan 3 jenis
Dit KTNL Rp. 11.500.000
UPT Rp. 6.360.787 BKKPNKupang 3.500.000 LKKPN Pekanbaru 1.936.187
BPSPL Padang 100.000 BPSPL Pontianak 209.510 BPSPL Denpasar 100.000 BPSPL Makasar 100.000 LPSPL Sorong 388.090
Dekon Rp. 3.185.668 NAD 59.610 Sumatera Barat 199.150 Riau 175.928 Jambi 157.928 Lampung 213.200 DKI Jakarta 242.420 Jawa Barat 183.244 Jawa Tengah 150.900 DIY 25.440
Bali 138.850 NTB 235.341 NTT 43.150 Kalbar 291.400 Sulut 322.530 Sulteng 318.000 Sulsel 354.200 Maluku 75.000
•Penyusunan Pedoman Umum/Teknis Pengelolaan Konservasi Perairan •Database Dan Pemetaan Konservasi Sumberdaya Ikan •Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi Dan Pemantapan Calon Kawasan Konservasi Perairan •Pembinaan Teknis Pengelolaan KKP •Asistensi Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional •Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Dan Peraturan Menteri Tentang Kawasan Konservasi •Fasilitasi Program Sekretariat Nasional Ssme •Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Cites Spesies Akuatik •Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan •Pembinaan Dan Kerjasama Perlindungan Jenis
Konsultasi dan Koordinasi Mengacu pada Aturan/Pedoman yang sudah tersedia Laporan Perkembangan Kegiatan (Triwulan) Laporan Hasil Kegiatan (Tahunan)
Rencana Kegiatan Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut Tahun 2011
Dit KTNL Rp. 12.000.000
Dekon Rp. 8.000.000
UPT Rp. 23.000.000 BKKPNKupang 11.000.000
Sumatera Utara
Kalimatan Selatan
LKKPN Pekanbaru 4.500.000
Sumatera Barat
Bali
Jambi
NTB
BPSPL Padang 1.250.000
Lampung
NTT
BPSPL Pontianak 1.250.000
Jawa Barat
Gorontalo
BPSPL Denpasar 1.250.000
Jawa Tengah
Sulawesi Tengah
BPSPL Makasar 1.250.000
Jawa Timur
Sulawesi Tenggara
LPSPL Sorong 1.250.000
DI Yogyakarta
Maluku Utara
Kalimantan Barat
Maluku
Kalimantan Timur
Papua Barat
LPSPL Banten 1.250.000
Database Kawasan Konservasi Perairan dan Jenis Pemetaan Kawasan Konservasi Perairan dan Jenis Review danIdentifikasi Penilaian Potensi Konservasi Sumberdaya Ikan Pengelolaan KKP Nasional (Rehabilitasi, Pemanfaatan, Pilot Project, Pengawasan) Fasilitasi Penetapan KKP dan KKP3K di daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Penguatan Kawasan Konservasi dan UPT Penyusunan Pedoman Umum/Teknis Penyusunan Regulasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Jenis Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan dilindungi Kerjasama Konservasi Nasional, Regional dan Internasional Persiapan Implementasi Management Authority CITES
1. TNP Laut Sawu, NTT
2. TWP Gili Matra, NTB
3. TWP Laut banda, Maluku
4. TWP Kapoposang, Sulsel 5. SAP Aru Tenggara, maluku
6. SAP Waigeo, Papua Barat 7. SAP Raja Ampat, Papua Barat 8. TWP Padaido, Papua
- Penyempurnaan rencana pengelolaan - kapasitas SDM (pelatihanselam/PPNS/satpam/workshop) - Operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - inisiasi pengelolaan fokus di kawasan tirosabatek - Operasional upaya pokok pengelolaan Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasaranapendukung (kapal) - review dan implementasi rencana pengelolaan - peningkatan kapasitas SDM (pelatihan) - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - rehabilitasi infrastruktur kawasan - rehabilitasi kawasan dan pengawasan SDI - Sarana dan Prasarana Pendukung (kapal) - review rencana pengelolaan - koordinasi dan Pembinaan KSDI - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - Sarana dan Prasarana Pendukung (kapal dan kantor) - Koordinasi dan Pembinaan - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - rezonasi dan inisiasi rencana pengelolaan - koordinasi dan Pembinaan KSDI - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - Sarana dan Prasaranapendukung (kapal) - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan KSDI - Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan KSDI
1. TWP P.Pieh, Sumbar
- review dan implementasi rencana pengelolaan - peningkatan kapasitas SDM (pelatihan) - operasionalisasi lembaga pengelola - Satker - rehabilitasi infrastruktur kawasan
- rehabilitasi kawasan dan pengawasan SDI 2. Pengelolaan
- evaluasi dan penetapan SK Menteri
TWP Anambas
- koordinasi dan pembinaan - peningkatan peran serta masyarakat
BPSPL PadangKoordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI Penyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) BPSPL DenpasarPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI BPSPL PontianakPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Sosialisasi regulasi (Permen terkait CITES) Fasilitasi dan Implementasi gugus tugas Kajian dan pemetaan penyebaran jenis ikan yang dilindungi Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI BPSPL MakasarPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI LPSPL SorongPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI LPSPL BantenPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
No
Provinsi
Kegiatan
1
Sumatera Utara
•Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan KKP P. Berhala •Fasilitasi Konservasi jenis
2
Sumatera Barat
•Pembinaan dan Fasilitasi KKP Pesisir Selatan dan Pasaman Barat •Evaluasi dampak Lubuk Larangan terhadap produksi perikanan dan kesejahteraan masyarakat. •Fasilitasi Konservasi jenis
3
Jambi
Pembinaan dan Fasilitasi Perikanan Berkelanjutan di KKP Muara Bungo Fasilitasi Konservasi jenis
4
Lampung
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP Lampung Barat Fasilitasi Konservasi jenis
5
Jawa Barat
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP Sukabumi dan Indramayu Fasilitasi Konservasi jenis
No
Provinsi
Kegiatan
6
Jawa Tengah
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP Batang Identifikasi Konservasi Kawasan di Segara Anakan
7
Jawa Timur Fasilitasi Pencadangan KKP Fasilitasi Konservasi Jenis
8
DI Fasilitasi Pencadangan KKP Yogyakarta Fasilitasi Konservasi Jenis
9
Kalimantan Pembinaan dan Fasilitasi Perikanan Berkelanjutan di KKP Kapuas Barat Hulu Fasilitasi Konservasi Jenis
10
Kalimantan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP Kota Baru Selatan Fasilitasi Konservasi jenis
No
Provinsi
Kegiatan
11
Kalimantan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP Timur
12
Bali
Pembinaan dan Fasilitasi Pencadangan KKP dan Konservasi Jenis Ikan
13
NTB
Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Pariwisata Bahari di KKP Gili Sulat dan Gili Lawang Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Usaha Perikanan Berkelanjutan Pembinaan KKPN TWP Gili Matra
14
NTT
Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Perikanan Berkelanjutan di KKP Solor – Alor
15
Gorontalo
Pembinaan dan Fasilitasi KKP Bone Bolango
No
Provinsi
Kegiatan
16
Sulawesi Tengah
Pengembangan KKP Banggai Kepulauan untuk Perikanan Berkelanjutan dan Wisata Bahari Fasilitasi Konservasi jenis
17
Sulawesi Tenggara
Pengembangan KKP Muna dan Liwu tongkidi untuk Perikanan Berkelanjutan dan Wisata Bahari
18
Maluku Utara
Pembinaan dan Fasilitasi Pencadangan KKP
19
Maluku
Pengembangan KKP Banda untuk Perikanan Berkelanjutan dan Wisata Bahari Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKPN SAP Aru Tenggara
20
Papua Barat
Fasilitasi dan harmonisasi dan Pemanfaatan yang berkelanjutan di KKP Jamursbamedi Identifikasi KKP/KP3K di Kab. Sorong Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan KKPN SAP Waigeo, dan SAP Raja Ampat
• RPJM N 2010 – 2014 • RENSTRA KKP 2010 - 2014
Konseptual
KEP. MEN-KP No. KEP.01/MEN/2010
Perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan daratan ke maritim (Revolusi Biru)
TIM P5KP
Dir. Konservasi dan TNL, KP3K
PROV. JABAR
Memorandum No. 28/SAM KHAL/III/2010
Kapus PKP, BPSDM
Implementasi sistem pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep Minapolitan
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DENGAN KONSEP MINAPOLITAN
Arah Kebijakan
Tujuan
Sasaran
NASIONAL 1. Peace 2. Justice 3. Democracy 4. Prosperity) Sektor Kelautan dan Perikanan 1. Arah Kebijakan KP 2. Azas Minapolitan 3. Basis Program Nasional Minapolitan
1. 2.
Meningkatkan Produksi, Produktivitas, dan Kualitas, dan Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai Sentra Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sentra Produksi Perikanan sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat
1.
Menguatnya Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Kelautan dan Perikanan Skala Kecil, Usaha Kelautan Dan Perikanan Kelas Menengah ke atas Makin bertambah dan berdaya Saing Tinggi, dan Sektro Kelautan dan Perikanan menjadi Penggerak Ekonomi Nasional
2. 3.
STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STRATEGI MINAPOLITAN
1. Memperkuat Kelembagan dan SDM secara Terintegrasi 2. Mengelola SD KP secara Berkelanjutan 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional
1. Kampanye Nasional 2. Menggerakan Produksi di Sentra-sentra Produksi Unggulan 3. Pengembangkan Kawasan Minapolitan Mengintegrasikan Sentra-sentra Produksi menjadi Kawasan Ekonomi Unggulan Daerah 4. Mengembangkan Ekonomi KP Berbasis Wilayah 5. Pendampingan dan Bantuan Teknis 6. Integrasi Kebijakan Internal 7. Integrasi Kebijakan Nasional
PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN Pengertian Kawasan Minapolitan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Persyaratan Kawasan
Komoditas Unggulan Letak Geografis Sistem dan Mata Rantai Produksi Budidaya Sistem dan Mata Rantai Produksi Perikanan Tangkap Sistem dan Mata Rantai Produksi Hilir Fasilitas Pendukung Kelayakan Lingkungan Komitmen Daerah
1.
2. 3.
Karakteristik Kawasan
Terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan bebasis kelautan dan perikanan, serta mempunyai muliplier effect tinggi terhadap perekonomian sekitarnya Mempunyai keanekaragaman kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, kesehatan, dan sosial yang saling mendukung Mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi layaknya sebuah kota
TATA LAKSANA PENGEMBANGAN MINAPOLITAN
Prinsip Dasar
Fokus pada Percepatan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Ekonomi Daerah
Peningkatan Produksi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perikanan Budidaya Perikanan Tangkap Pengolahan dan Pemasaran Pengembangan SDM Riset dan Teknologi Pesisir dan PPK P2SDKP
Pengembangan Kawasan
1. 2. 3. 4.
Perencanaan Pelaksanaan MONEV Pelaporan
TUGAS TIM P5KP
Pengarah
Koordinator
Pelaksana
1. Mengumpulkan bahan dalam rangka pemantauan dan pengendalian program 2. Inventarisasi permasalahan dan solusi pemecahan masalah 3. Melakukan koordinasi dangan instansi terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program 4. Mengadakan rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program 5. Melakukan pemantauan dan pengendalian program pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan wilayahnya
[email protected]
