Oleh Ir. AGUS DERMAWAN, M.Si Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut
DIREKTORAT KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dasar Hukum :
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Permen 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan
Permen KP No. Per.04/Men/2010 genetika ikan
tentang pemanfataan jenis dan
Penyebaran dan Ranking Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hasil dari rangking untuk prioritas konservasi untuk ekoregion laut di Indonesia berdasarkan pertimbangan keanekaragaman hayati dengan penekanan pada kriteria “irreplaceability” dan keterwakilan.
• Keunikan SDAH dan ekosistem, • Keindahan alam, khas dan unik • Potensi SDI dan lingkungannya • Keadaan yang masih alami (Natural) • Gejala alam yang fenomenal • Pantai, laut, dan Udara yang bersih. • Kekayaan nilai sejarah dan budayamasyarakat sekitar
Memiliki sensitivitas yg tinggi thd pengaruh iklim maupun pengaruh musim serta aspek2 keterkaitan (conectivity) ekosistem antar wilayah perairan (lokal, regional, global), tidak mengenal pemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Maka pengelolaan KSDI perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta
terintegrasi dengan perencanaan wilayah
Upaya KSDI tidak dapat dipisahkan dg Pengelolaan SDI dan lingkungannya Definisi KSDI : Upaya Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan SDI, termasuk ekositem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dg tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman SDI
1
Mandat Internasional Convention of Biodiversity (CBD); Millennium Development Goals (MDGs); Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF); Coral Triangle Initiative (CTI).; CITES,dll
2
Prioritas Nasional RPJMN; Fokus pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; Desentralisasi pengelolaan SDA; Pengelolaan pulau-pulau perbatasan; Kemitraan multipihak; Antisipasi bencana & perubahan iklim. INPRES 1/2010
3
Kebutuhan Daerah RPJMD; Optimalisasi peran masyarakat lokal/adat; Resolusi konflik; Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam; Pemerataan pembangunan.
Visi
Misi
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi. 2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan. 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
SASARAN
2
MENGELOLA
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA BEKELANJUTAN
1. SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIMANFAATAKAN SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN 2. KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS BIOTA PERAIRAN YANG DILINGDUNGI DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN 3. PULAU-PULAU KECIL BERNILAI EKONOMI TINGGI
INDIKATOR 1. ZONASI KAWASAN MINAPOLITAN, MITAGASI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 2. TERKELOLANYA KAWASAN KONSERVASI : EKOSISTEM TERUMBU KARANG, LAMUN, MANGROVE &KONSERVASIJENIS BIOTA PERAIRAN YG TERANCAM PUNAH 3. MASUKNYA INVESTASI DI PULAU KECIL
SASARAN..!!
1. Terkelolanya secara berkelanjutan kawasan konservasi yang sudah ada (4,5 juta ha), 2. Pengembangan kawasan konservasi 2 juta ha (total :15,5 juta Ha) 3. Pengelolaan dan Konservasi 15 jenis biota perairan terancam punah, langka, endemik,migran, dilindungi
No
Indikator
Target
2010 2011
1
kawasan konservasi laut, kawasan konservasi perairan tawar dan payau dikelola secara berkelanjutan
900 ribu Ha
1.640 ribu Ha
2
Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat
9 Kawasan dan 3 jenis
9 Kawasan dan 3 jenis
Sosial
Ekonomi
Ekologis
Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan
1) Pemanfaatan KSDI meliputi Pemanfaatan KKP Pemanfaatan jenis dan genetik ikan 2)Pemanfaatan KKP dilakukan kegiatan: Penangkapan Ikan Pembudidayaan Ikan Pariwisata Alam Perairan; atau Penelitian dan Pendidikan
melalui
Pemanfaatan KKP untuk penangkapan ikan dilakukan di zona Perikanan Berkelanjutan (Pasal 31, ayat 1)
Ijin Penangkapan Ikan didalam KKP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya
Ijin Penangkapan Ikan diberikan dengan mempertimbangkan: a. Daya dukung dan kondisi lingkungan SDI b. Metoda Penangkapan Ikan c. Jenis Alat Penangkapan Ikan
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara memperoleh ijin penangkapan ikan di zona Perikanan Berkelanjutan KKP diatur dengan Peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan di zona Perikanan Berkelanjutan
Ijin Pembudidayaan Ikan didalam KKP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk
Ijin Pembudidayaan Ikan di KKP antara lain mempertimbangkan : a.Jenis Ikan yang dibudidayakan b.Jenis Pakan ikan c.Teknologi d.Jumlah unit usaha budidaya e.Daya Dukung dan kondisi Lingkungan SDI
Ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri.
diatur
dengan
Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan dilakukan terhadap jenis yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi Pengambilan jenis ikan wajib mendapat ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Otoritas Keilmuan
Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan melalui kegiatan : a. Penelitian dan Pengembangan b. Pengembangbiakan c. Perdagangan d. Aquaria e. Pertukaran f. Pemeliharaan untuk kesenangan
No
Output
Satuan
1
Data, Informasi dan Peta potensi Kawasan Konservasi dan jenis
Dokumen
2
Peraturan perundangan/NSPK bidang konservasi kawasan dan jenis
Dokumen
3
pencadangan dan penetapan kawasan konservasi
4 5
Dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi dan program manajemen jenis Rekomendasi unit pengelola kawasan konservasi
6
SDM pengelola kawasan konservasi dan jenis yang handal
7
Sarana dan Prasarana kawasan konservasi
8
Kerjasama dalam pengembangan konservasi dan jenis
Dokumen
9
Produk Publikasi dan promosi Kawasan konservasi dan jenis
Dokumen
10
Perlindungan dan Pemanfaatan Jenis
11
kawasan konservasi yang dikelola
12
Layanan Perkantoran
Ha Dokumen rekomendasi orang unit
Jenis ha bulan layanan
NO KEGIATAN
JENIS OUTPUT
SATUAN
UPT
BKKPN
BPSPL
1.
Identifikasi & Inventarisasi calon KKP (Survey, penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik dan koordinasi dengan instansi terkait)
2.
Database KK dan Pemetaan cal. KK
X
3.
Monitoring Habitat/Ekosistem
X
4.
Monitoring Populasi/Spesies
X
5.
Identifikasi & Inventarisasi habitat dan jenis ikan (Survey, penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik dan koordinasi dengan instansi terkait)
X
6.
Monitoring Habitat dan Populasi Ikan (langka, endemik, terancam punah dan dilindungi)
X
7.
Penyusunan database pelaku dan kegiatan pemeliharaan SDI
X
Data, Informasi dan Peta potensi Kawasan dan jenis ikan
X
NO KEGIATAN
JENIS OUTPUT
SATUAN
UPT
BKKPN
BPSPL
8.
Penyusunan database pelaku dan kegiatan pengembangbiakan
X
9.
Penyusunan database pelaku dan kegiatan perdagangan
X
10.
Penyusunan database pelaku aquria dan kegiatan (lembaga konservasi)
X
11.
Monitoring Pemeliharaan
X
12.
Monitoring Pengembangbiakan
X
13.
Monitoring Perdagangan
X
14.
Monitoring aquaria /Lembaga Konservasi
X
NO KEGIATAN
JENIS OUTPUT
SATUAN
UPT BKKPN
BPSPL
15.
Management Plan & Zonasi KK / Kelembagaan KK
16.
Fasilitasi dan Penyusunan Program Management (langka, endemik, terancam punah dan dilindungi)
17.
Fasilitasi Penataan Batas KK
Sarpras konservasi
Dokumen
X
18.
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan dan jenis
Kawasan konservasi dan jenis yang dikrelola
Ha dan jenis
X
X
19.
Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Jenis
SDM yg handal (Pengelola & Masy)
Orang/ SDM Terlatih
X
X
20.
Penyadaran Masyarakat / PA
.Produk Publikasi dan promosi
X
X
Dokumen Dokumen rencana dan data pengelolaan KK dan Program Manajemen jenis
X
X
NO KEGIATAN
JENIS OUTPUT
SATUAN
UPT BKKPN
BPSPL
X
X
21.
Pelaksanaan Pengawasan KK / Patroli rutin dan Terpadu (MCS)
22.
Pelaksanaan Pengelolaan Pengunjung
X
23.
Pelaksanaan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat sekitar kawasan / CBM
X
X
24.
Pelaksanaan Rehabilitasi Habitat
X
X
25.
Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan dan Riset / PA Konservasi
X
X
26.
Promosi dan Informasi Konservasi
Produk Publikasi Konservasi SDI
X
x
27.
Pilot Project Pengelolaan Kawasan Konservasi
Kawasan konservasi yg dikelola
28.
Pilot Project Pengelolaan Jenis
X
X
29.
Pembangunan Sarana dan Prasarana (konservasi)
X
X
Laporan Kegiatan
Laporan
Dokumen
X
PUSAT Dit. KTNL (RP. 11,5 M)
UPT BKKPN KUPANG (3.500.000)
DEKON NAD (59.610)
BALI (138.850)
LKPPN PEKANBARU (1.936.187)
SUMBAR (199.150)
NTB (235. 341)
BPSPL PADANG (100)
RIAU (175.928)
NTT (43.150)
JAMBI (157.928)
KALBAR (291.400)
LAMPUNG (213.200)
SULUT (322.530)
DKI. JAKARTA (242.420)
SULTENG (318.000)
JAWA BARAT(183.244)
SULSEL (354.200)
JAWA TENGAH(150.900)
MALUKU (75.000)
BPSPL PONTIANAK (209.510) BPSPL DENPASAR (209.510) BPSPL MAKASSAR (209.510) LPSPL SORONG (209.510)
DIY (25.440)
KEGIATAN PUSAT 1. Database dan Pemetaan Kawasan Konservasi dan Jenis 2. Review dan Identifikasi Penilaian Potensi Konservasi SDI 3. Penyusunan dan Fasilitasi Regulasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Jenis ( UU, PP, Keppres, Permen, Perda terkait konservasi SDI, dll 4. Fasilitasi Pencadangan dan Penetapan KK (KKP dan KKP3K )di daerah 5. Fasilitasi, pembinaan, Bimtek, Pilot Project Pengelolaan Kawasan Konservasi (kelembagaan, pendanaan, pelaks. Upaya pokok pengelolaan KK, Rencana Pengelolaan KK,dl) 6. Penyusunan Program Manajemen konservasi jenis 7. Fasilitasi Penguatan Unit Pengelola Kawasan Konservasi (daerah) dan UPT 8. Regulasi,PedomanUmum/Teknis/juklak/brosur/leaflet/buku informasi konservasi, ( pedoman perlindungan,pelestarian dan pemanfaatan KK dan jenis ikan) 9. Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan dilindungi 10.Kerjasama Konservasi Nasional, Regional dan Internasional 11.Percepatan Implementasi Management Authority CITES SDI
Dekon 2011 N A D SUMATERA UTARA KEPULAUAN RIAU RIAU SUMATERA BARAT JAMBI LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR DI YOGYAKARTA KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR
SUM-SEL BA-BEL SUL - SEL KAL-TENG BENGKULU GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA MALUKU UTARA MALUKU PAPUA PAPUA BARAT
BKKPN Kupang Rp. 11 M ( 8 KKPN Pelimpahan Kehutanan + TNP Sawu dikelola Berkelanjutan)
BKKPN KUPANG 1. TNP Laut Sawu, NTT
- Penyempurnaan rencana pengelolaan
- kapasitas SDM (pelatihanselam/PPNS/satpam/workshop) - Operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - inisiasi pengelolaan fokus di kawasan tirosabatek - Operasional upaya pokok pengelolaan Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasaranapendukung (kapal) 2. TWP Gili Matra, NTB - review dan implementasi rencana pengelolaan - peningkatan kapasitas SDM (pelatihan) - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - rehabilitasi infrastruktur kawasan - rehabilitasi kawasan dan pengawasan SDI - Sarana dan Prasarana Pendukung (kapal) 3. TWP Laut banda, Maluku - review rencana pengelolaan - koordinasi dan Pembinaan KSDI - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - Sarana dan Prasarana Pendukung (kapal dan kantor) 4. TWP Kapoposang, Sulsel - Koordinasi dan Pembinaan - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) 5. SAP Aru Tenggara, maluku - rezonasi dan inisiasi rencana pengelolaan - koordinasi dan Pembinaan KSDI - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) - Sarana dan Prasaranapendukung (kapal) 6. SAP Waigeo, Papua Barat - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan) 7. SAP Raja Ampat, Papua Barat - Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan KSDI 8. TWP Padaido, Papua - Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan KSDI
LKKPN Pekanbaru Rp. 4,5 M (P. Pieh danTWP Anambas)
LKKPN PEKANBARU 1. TWP P.Pieh, Sumbar
- Operasional Pengelolaan TWP P Pieh - peningkatan kapasitas SDM (pelatihan)
( LIHAT TABEL OUT PUT)
- operasionalisasi lembaga pengelola - Satker - rehabilitasi infrastruktur kawasan - rehabilitasi kawasan dan pengawasan SDI
2. Pengelolaan TWP Anambas
- Operasional Pengelolaan TWP Anambas - koordinasi dan pembinaan
-peningkatan peran serta masyarakat -- DLL
UPT BPSPL Padang Rp. 1,25 M BPSPL Makasar Rp. 1,25 M
BPSPL Pontianak Rp. 1,25 M
BPSPL Denpasar Rp. 1,25 M
LPSPL Sorong Rp. 1,25 M
LPSPL Banten Rp. 1,25 M
BPSPL Padang
Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI Penyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll)
BPSPL Denpasar
Penyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
BPSPL Pontianak
Penyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Sosialisasi regulasi (Permen terkait CITES) Fasilitasi dan Implementasi gugus tugas Kajian dan pemetaan penyebaran jenis ikan yang dilindungi Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
BPSPL Makasar
Penyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
LPSPL Sorong
Penyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
LPSPL Banten
Penyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
TERIMA KASIH
