Agus Dermawan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
[email protected]
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Oktober 2010
Rangking Penyebaran Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hasil dari rangking untuk prioritas konservasi untuk ekoregion laut di Indonesia berdasarkan pertimbangan keanekaragaman hayati dengan penekanan pada kriteria “irreplaceability” dan keterwakilan.
KARAKTERISTIK SDI • Memiliki sensitivitas yg tinggi thd pengaruh iklim maupun pengaruh musim serta aspek2 keterkaitan (conectivity) ekosistem antar wilayah perairan (lokal, regional, global), tidak mengenal pemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. • Maka pengelolaan KSDI perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta terintegrasi
dengan perencanaan wilayah
1
Mandat Internasional Convention of Biodiversity (CBD); Millennium Development Goals (MDGs); Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF); Coral Triangle Initiative (CTI).; CITES,dll
2
Prioritas Nasional RPJMN; Fokus pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; Desentralisasi pengelolaan SDA; Pengelolaan pulaupulau perbatasan; Kemitraan multipihak; Antisipasi bencana & perubahan iklim. INPRES 1/2010
3
Kebutuhan Daerah RPJMD; Optimalisasi peran masyarakat lokal/adat; Resolusi konflik; Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam; Pemerataan pembangunan.
ASPEK REGULASI
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU no 45/2009
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Perpress No.78/2005 tentang Pengelolaan PPK Terluar
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Permen KP No. 16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kepmen KP no. 41/2000 jo no. 67/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan PPK yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
Permen KP no. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Permen KP No. 20/MEN/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan
Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang pemanfataan jenis dan genetika ikan
KONSERVASI
IBSAP Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan
UU – no. 5/1990 Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya
UU – no. 31/2004
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Program COREMAP II
PP No. 60/2007 Konservasi Sumberdaya Ikan
KepMen – no. 38/2004 Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang
Grand Strategy MBC
PERMEN-KKP+KKP3K 17/2008, 02/2009
Grand Strategy MMA-net MMA/KKLD
Keanekaragaman hayati
UU – no. 27/2007
Perikanan
Marine Biodiversity Conservation
UU – no. 5/1994
Marine Management Area Network
RENSTRA PERDA Kep/Per BUP MMA/KKLD
Daerah
Menjadi Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN GRAND STRATEGY
2
Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan SASARAN STRATEGIS
2 PERAIRAN INDONESIA
5
%
Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan
KTNL+COREMAP KSDI dan KKP3K
INDIKATOR RPJM II Persentase kawasan konservasi dan jumlah jenis biota perairan dilindungi dikelola secara berkelanjutan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
JENIS IKAN
15
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
Kelestarian Sumberdaya Ikan dan WP3K Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Pariwisata Bahari Peningkatan Pendapatan Masyarakat
HARMONISASI...
. . . Kebutuhan EKONOMI… v.s. KONSERVASI... Jaminan Pembangunan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat
Peran dan Manfaat Kawasan Konservasi
• Suplay Penyediaan Induk Kegiatan Budidaya Laut • Suplay Hasil Tangkapan yang Berkelanjutan 1. 2. 3.
Spill-over: penyebaran anak & induk baru Export-larvae: pasokan telur dan larva Mencegah Kolaps Perikanan
• Penyedia Komoditas Pariwisata Bahari • Pencipta Alternatif Pendapatan bagi Masyarakat
KONDISI •KKLD (35 Lokasi- SK bupati) •KKPN (TNP Laut Sawu) •SK menteri (evaluasi KKLD) •Rencana Pengelolaan (minimum) •Infrastruktur (minimum) •Kelembagaan (persiapan) •Pengelolaan (persiapan) •Limpahan 8 KPA-KSA
35
Road MAP
KKP
- Sosialisasi Pemantapan Calon Kawasan
Daerah
- Fasilitasi Pencadangan Kawasan
HARAPAN •KKLD (pengelolaan efektif) •KKPN baru (Anambas) •SK menteri (efektif) •Rencana Pengelolaan (ada) •Infrastruktur (optimal) •Kelembagaan (optimal) •Pengelolaan (efektif) •SK-ok, Review Renc. Pengelolaan, Pengelolaan KKPN
- Identifikasi dan Inventarisasi Potensi
- Fasilitasi &Evaluasi Penetapan Kawasan - Rencana Pengelolaan Kawasan - Fasilitasi Kelembagaan - Pilot Project Pengelolaan KKP (Laut) Daerah -KKP award disampaikan pada Deklarasi laut Sawu – WOC-CTI Summit, Mei 2009
•
Pencadangan TNP Laut sawu, KEP. 38/Men/2009 tanggal 8 Mei 2009 Deklarasi Pencadangan WOC&CTI Summit, Manado 13 Mei 2009
•
Sosialisasi TNP Laut Sawu 2009 Penyusunan Rencana Pengelolaan (+zonasi) 2009 - 2010 Penguatan Kelembagaan Pengelola 2009 – 2010 Penetapan TNP Laut Sawu 2010 …? Pengembangan KKP sesuai Potensinya Sesuai Manajemen Plan Penetapan Prioritas pengelolaan KKP manajemen Zonasi (2010) Pembangunan Infrastruktur KKP 2010 - 2015 Penguatan Sumberdaya manusia pengelola (kelembagaan) 2010 Komitmen dalam Pendanaan KKP mulai 2010 Model pengelolaan TNP Laut Sawu (Reward) ke depan (2015 …) Pengelolaan Kolaboratif mulai 2010
KPA/KSA
Perubahan Nomenklatur
TWAL Gili Trawangan (NTB)
Taman Wisata Perairan
TWAL Pulau Padaido (Papua)
Taman Wisata Perairan
TWAL Kapoposang (Sulsel)
Taman Wisata Perairan
TWAL Pulau Pieh (Sumbar)
Taman Wisata Perairan
CAL Laut Banda (Maltra)
Taman Wisata Perairan
CAL Kep. Aru Tenggara (Maltra)
Suaka Alam Perairan
SML Raja Ampat (Papua Barat)
Suaka Alam Perairan
SML Kep. Panjang (Papua Barat)
Suaka Alam Perairan
RoadMAP
Berita Acara Serah Terima tgl 4 Maret 2009. BA. 01/Menhut-IV/2009 – BA. 108/MEN.KP/III/2009 SK Penetapan Menteri KP tgl 3 September 2009 (Kep. 63/Men/2009 s/d Kep. 70/Men/2009)
Penataan Batas Kawasan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan, database kawasan Sosialisasi pengelolaan kawasan Pilot Project SDM, Sarana dan Prasarana Pengawasan, MPA, Rehabilitasi Kawasan Konservasi Monitoring dan Evaluasi Kawasan Konservasi Dukungan kebijakan, sistem perencanaan dan pengembangan yang sinergis
Persentase kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan.
Indikator Kuantitatif: 9 Kawasan dikelola efektif (25%), Pilot Project Apresiasi , Penguatan dan Pembinaan KKP di 45 lokasi Pencadangan KKP seluas 5% perairan Indonesia pada 2014 (15,5 juta ha) (tambahan 2 juta ha) Pengelolaan KKP efektif (target lokasi …?)
Lokasi Lainnya
• • • • • • • • • • • • • • •
KKPN – TNP. LAUT SAWU, NTT KKPN – TWP. GILI MATRA, NTB KKPN – TWP. LAUT BANDA, Maluku KKPN – TWP. KAPOPOSANG, Sulsel KKPN – TWP. PADAIDO, Papua KKPN – TWP. P. Pieh, Sumbar KKPN – SAP. RAJA AMPAT, Papua Barat KKPN – SAP. WAIGEO BARAT, Papua Barat KKPN – SAP. ARU TENGGARA, Maluku KKLD Kab. Sukabumi, Jabar KKLD Kab. Berau, Kaltim KKLD Kab. Pesisir selatan, Sumatera Barat KKLD Raja Ampat, Papua Barat KKLD Bonebolango, Gorontalo Dll.
Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut di Indonesia No A
B
Kawasan Konservasi Inisiasi Dephut Taman Nasional Laut Taman Wisata Alam Laut Suaka Margasatwa Laut Cagar Alam Laut Inisiasi DKP dan Pemda Taman Nasional Perairan (TNP Laut Sawu) Suaka Alam Perairan (limpahan Dephut) Taman Wisata Perairan (limpahan Dephut) Kawasan Konservasi Perairan Daerah
Jumlah Kawasan 32 7 14 5 6 44 1 3 5 35
Jumlah Total Keterangan Selain itu ada beberapa upaya Konservasi Kawasan Perairan yang diinisiasi oleh DKP melalui : a.
Program COFISH berupa Suaka Perikanan sebanyak 3 kawasan seluas 453.23 Ha
b.
Program CRMP dan COFISH berupa DPL dan DPM sebanyak 25 kawasan seluas 2.085,90 Ha
76
Luas (Ha) 4.694.947,55 4.043.541,30 491.248,00 5.678,25 154.480,00 8.834.120,11 3.521.130,01 445.630,00 278.354,00 4.589.006,10 13.529.067,66
Sumatera
Lampung barat Tapanuli tengah Bintan Lingga Kaur Nias Pasaman barat Batam Natuna Mentawai Pariaman Simeulue Pesisir selatan Serdang bedagai Nias selatan Muko-muko Aceh Jaya Aceh Besar Padang Pariaman
Bima Lombok Timur Alor
Jawa
Pandeglang Batang Indramayu Sukabumi Ciamis
Sulawesi
Kalimantan
Kota baru Berau Nunukan Bengkayang
NTB-NTT
Banggai Kepulauan Bone bolango Minahasa utara Muna Pangkep Selayar
PAPUA+P.BARAT
Biak Numfor Raja Ampat Kaimana Sorong
Sumenep: + 30.000 ha Anambas: 1.200 ribu Kei-kei kecil Lembeh Nusa Penida + 20.000 ha Buleleng Belitung Halmahera Paloh Sorong Bolaang mongondow Bontang Lembata Padang Pariaman Seram timur dll
2010 KKP Sumenep (sepanjang) dan Klungkung (Nusa Penida) telah dicadangankan melalui SK Bupati
BENTUK KEGIATAN FASILITASI identifikasi Review Pemantapan By PERMEN (02/2009; 17/2008)
STANDAR IMPLEMENTASI – Pengelolaan KKP EFEKTIF
Indikator Penilaian Zonasi – manajemen plan (ada) Kelembagaan (ada) Infrastruktur dan peralatan(komunikasi, pengawasan, (ada – 60%) Kapasitas SDM (pengawas, pengelola, dll) Sistem pengawasan (berjalan) Peraturan pengelolaan kawasan (tarif masuk, peraturan zona, ijin, pemanfaatan, dll) Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi ▪ Wisata (informasi dan promosi, program interpretasi, dll) ▪ Perikanan (tangkap rl, budidaya rl, dll) ▪ Rehabilitasi, dll
SOP Minimal tercapai .?.
Pendukung: Komitmen Daerah Penetapan KKP by MenKP
Dukungan Kegiatan Strategis
Pilot Project Pengelolaan KKP Laut Daerah (KKLD) percontohan Valuasi Ekonomi KKP penilaian sumberdaya, untuk pengambilan keputusan. Kebijakan/Pedoman Penilaian KKP efektif AWARD
RZWP3K (Pasal 9 dan 10 - UU 27/2007)
• Provinsi a. Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan
• Kabupaten/Kota a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota DIWAJIBKAN MENGIKUTI DAN MEMADUKAN RENCANA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH dengan memperhatikan KAWASAN, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
PRINSIP-PRINSIP
• KKP/KKP3K yang telah dicadangkan/ditetapkan terlebih dahulu sebelum RTRW/RZWP3K KKP/KKP3K dialokasikan dalam ruang KAWASAN KONSERVASI (provinsi)/RENCANA KAWASAN KONSERVASI (kabupaten/kota) • Penyesuaian zona/subzona dalam KKP/KKP3K memperhatikan aspek ekologis, sosial budaya dan ekonomi sesuai KONDISI/POTENSI DAERAH kepentingan PENGEMBANGAN WILAYAH penting/lainnya ZONA LAIN • Zona/subzona KKP/KKP3K harus dimuat dalam Rencana Pengelolaan KKP/KKP3K Rencana Pengelolaan dapat ditinjau setiap 5 (lima) Tahun
PERENCANAAN KKP/KKP3K Hierarkhi Perencanaan WPPPK
Zona Konservasi
RTRW
1 Renstra WPPPK
zona Perikanan berkelanjutan
2 Rencana Zonasi WPPPK 3 Rencana Pengelolaan WPPPK 4 Rencana Aksi WPPPK
•Usulan inisiatif; •Identifikasi& inventarisasi •Pencadangan •penetapan
Permen No.2/2009 : TNP, SAP, TWP, SP Permen No. 17/2008 : SMP/SP/TP
• • • •
Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Konservasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Alur laut
•Zonasi •Kelembagaan •pendanaan
Kawasan Konservasi (KKP/KKP3K)
Zona Pemanfaatan
Zona inti
Rencana Pengelolaan KKP/KKP3K •Penetapan •Penataan batas
Pengelolaan KKP/KKP3K
UU 26 Tahun 2007 Pasal 6
PP 26 Tahun 2008 Pasal 101
(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan (4) Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan: memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan Republik Indonesia yang rentan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi terhadap bencana; fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan b. Potensi sumber daya alam, sumber ketat; daya manusia, dan sumber daya c. Ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan buatan; kondisi ekonomi, sosial, d. Ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang budaya, politik, hukum, pertahanan berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau keamanan, lingkungan hidup, serta terumbu karang di zona penyangga. ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 103 sebagai satu kesatuan; dan 7) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi disusun dengan c. Geostrategi, geopolitik, dan memperhatikan: geoekonomi. a. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan (5) Ruang laut dan ruang udara, b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya pengelolaannya diatur dengan kelautan untuk mempertahankan makanan bagi undang-undang tersendiri. biota yang bermigrasi.
UU 27 Tahun 2007 Pasal 10 RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan : a.Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b.Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c.Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d.Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.
Permen 17 Tahun 2008 Penetapan KKP3K Pasal 17 1)
Berdasarkan usulan penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Menteri melakukan evaluasi. 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek: a. Kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya ikan, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi; b. Kelayakan usulan KKP3K untuk ditetapkan menjadi satu jenis KKP3K; dan c. Luas dan batas KKP3K yang mendukung fungsi kawasan; d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan. 3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan KKP3K yang antara lain memuat: a. Lokasi, luas dan batas koordinat KKP3K yang ditetapkan diatas peta dengan skala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah; b. Jenis KKP3K. 4) Penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan: a. Mengumumkan dan mensosialisasikan KKP3K kepada publik; dan b. Menunjuk panitia/ pejabat pemerintah/ pemerintah daerah untuk melakukan penataan batas KKP3K.
KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PEMERINTAH
PROVINSI
KAB/KOTA
> 12 mil laut
> 4 mil dan < 12 mil
1/3 dari wilayah Provinsi
Berada lintas provinsi
Berada lintas kab/kota
Berada di wilayah
• Mempunyai Karakteristik tertentu 1. Memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan internasional 2. Secara ekologi bersifat lintas negara 3. Mencakup habitat dan daerah ruaya ikan; dan 4. Memiliki potensi sebagai warisan alam dunia
• Kawasan strategis nasional 1. Wilayah perbatasan 2. Situs bersejarah
-
-
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan, Kawasan Konservasi Perairan, terdiri dari : Dicadangkan
Ditetapkan
KKP Nasional
Oleh Menteri KP
Oleh Menteri KP
KKP Propinsi
Oleh Gubernur
Oleh Menteri KP
KKP Kabupaten/Kota
Oleh Bupati/Walikota
Oleh Menteri KP
( PP No 60 tahun 2007 ttg KSDI)
UPAYA POKOK PENGELOLAAN KKP JENIS KEGIATAN : a. Perlindungan habitat dan populasi biota perairan b. Rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan c. Penelitian dan Pengembangan d. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan e. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat f. Pengawasan dan pengendalian g. Monitoring dan Evaluasi h. Pengembangan Program kerjasama / Jejaring Konservasi a. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi; b. c. d. e. f. g. h. i. k.
monitoring sumberdaya; rehabilitasi habitat dan populasi; pengawasan; pembangunan infrastruktur/sarana prasarana; penelitian; pendidikan; pariwisata dan rekreasi; perikanan berkelanjutan; pendanaan.
OPERASIONAL
PERENCANAAN
INISIATIF
TAHAPAN PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN/KKP (DAERAH) USULAN INISIATIF CALON KKP
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN POTENSI CALON KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI (PENCADANGAN)
Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
MANAJEMEN PLAN (RENCANA PENGELOLAAN) Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
- KRITERIA SELEKSI KKP - ANALISIS DATA - SURVEI POTENSI - Pelaksana : - Konsultan, Perg.Tinggi, SURAT KEPUTUSAN Bupati / Walikota / Gubernur (DAERAH) Nasional o Menteri -Mencakup : Batas Luar Kawasan (ditunjukkan dalam PETA – Lapiran SK) - Penetapan Batas / Zonasi - Kelembagaan - Site Plan, design enginering dll - Infrastruktur
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Menteri
PENCADANGAN
BRIEF… Tahapan Penetapan KKP
•Sosialisasi •Zonasi •Rencana Pengelolaan
USULAN PENETAPAN • • • • •
Peta Pencadangan SK /Peraturan Pencadangan KKLD Dokumen Studi Identifikasi Kegiatan-2 yang telah dilakukan Upaya pokok pengelolaan (rencana Pengelolaan) • Rencana Kelembagaan pengelolaan
EVALUASI
• Data yang diperlukan:
• Data potensi sumberdaya ikan, lingkungan fisik, sosial budaya dan ekonomi • Evaluasi kelayakan kawasan arahan fungsi kawasan Nomenklatur, misal: Taman Wisata Perairan • Luas dan batas kawasan konservasi • Pengelolaan perikanan berkelanjutan • Peta KKLD (data dasar/GIS) min skala 1:250.000 • Unit Organisasi yang akan mengelola KKLD
PENATAAN BATAS
• Panitia TATA BATAS, terdiri dari instansi: • • • • • • •
Perikanan Perhubungan Laut Hidrooceanografi Survei dan pemetaan rupa bumi Perencanaan Pemb. Daerah SKPD terkait Instansi lain yang dianggap perlu
PENETAPAN (SK MENTERI KP) • • • •
lokasi dan luas Peta kawasan (1:250.000) Jenis KKP Unit Organisasi Pengelola
• Mengumumkan dan Mensosialisasikan KKP kepada Masyarakat • Menunjuk Panitia Penataan Batas
Persiapan usulan Penetapan MenKP Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti: • Melengkapi data dan informasi • Mensosialisasikan KKP-D kepada masyarakat, menjaring informasi dan keinginan masyarakat terahdap fungsi KKP-D • Menyiapkan rencana zonasi dan rencana pengelolaan • Menyiapkan kelembagaan pengelolaan KKP-D
PEMANFAATAN KSDI (Pasal 30 PP 60 Tahun 2007) 1) Pemanfaatan KSDI meliputi • Pemanfaatan KKP • Pemanfaatan jenis dan genetik ikan
2)Pemanfaatan KKP dilakukan kegiatan: (ps. 30-34) Penangkapan Ikan Pembudidayaan Ikan Pariwisata Alam Perairan; atau Penelitian dan Pendidikan
melalui
Pemanfaatan KKP untuk Penangkapan Ikan
(Pasal 31 PP 60 Tahun 2007)
• Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan. • Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. • Dalam memberikan izin penangkapan ikan antara lain mempertimbangkan: – daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan; – metoda penangkapan ikan; dan – jenis alat penangkapan ikan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penangkapan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Pembudidayaan Ikan
(Pasal 32 PP 60 Tahun 2007)
• Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan. • Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. • Dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan, antara lain, mempertimbangkan: – – – – –
jenis ikan yang dibudidayakan; jenis pakan; teknologi; jumlah unit usaha budidaya; dan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Pariwisata Alam Perairan (Pasal 33 PP 60 Tahun 2007)
• Dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan. – kegiatan wisata alam perairan; dan/atau – pengusahaan pariwisata alam perairan.
• wajib memiliki izin, diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pariwisata alam perairan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Penelitian dan Pendidikan (Pasal 34 PP 60 Tahun 2007)
• Dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya. • wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. • Orang asing dan/atau badan hukum asing yang akan melakukan kegiatan penelitian dalam kawasan konservasi perairan dapat diberikan izin setelah memenuhi persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan Peraturan Menteri.
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PP 60/2007 tentang KSDI
Zona Inti, diperuntukan : a.perlindungan mutlak habitat & populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; b.perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan thd perubahan; c.perlindungan situs budaya tradisional; d.penelitian; dan/atau e.pendidikan
Zona Perikanan Berkelanjutan, diperuntukan : a.perlindungan habitat dan populasi ikan; b.penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; c.budidaya ramah lingkungan; d.pariwisata dan rekreasi; e.penelitian dan pengembangan; dan/atau f.pendidikan.
Zona Pemanfaatan, diperuntukan : a. b. c. d.
perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan. Zona Lainnya, diperuntukan : zona tertentu antara lain zona rehabilitasi
PP 60/2007 PASAL 17
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KKP
Dokumen Rencana Pengelolaan KKP/KKP3K Dokumen Rencana pengelolanan Kawasan Konservasi perairan memuat rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, rencana jangka menengah 5 (lima) tahun, dan rencana kerja tahunan. Materi Muatan Dokumen Rencana Pengelolaan: – – – – – –
Kerangka Pemikiran Kondisi dan Potensi kawasan Arahan Kebijakan Pengelolaan kawasan Zonasi kawasan Strategi Pengelolaan kawasan Upaya-upaya pokok pengelolaan kawasan
PENDAHULUAN
• •
Latar belakang Tujuan dan Sasaran Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan
POTENSI DAN PERMASALAHAN 2.1 Potensi – Biofisik – Sosial dan Budaya – Ekonomi 2.2 Permasalahan ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN 3.1 Visi dan Misi 3.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan 3.2 Strategi pengelolaan – Strategi pengembangan kelembagaan – Strategi kemitraan – Strategi jejaring kerjasama pengelolaan – Strategi pengembangan infrastruktur – Strategi Pemberdayaan Masyarakat – Strategi pendanaan berkelanjutan PENATAAN ZONASI • Zona Inti • Zona Perikanan Berkelanjutan • Zona Pemanfaatan • Zona Lainnya RENCANA PENGELOLAAN • Perlindungan habitat dan populasi ikan; • Rehabilitasi habitat dan populasi ikan; • Penelitian dan pengembangan; • Pengembangan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan; • Pengembangan sosial ekonomi masyarakat; • Pengawasan dan pengendalian; dan/atau • Monitoring dan evaluasi. PENUTUP LAMPIRAN
Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi • • • • • • • • • •
Kantor Information Center Pondok Wisata Papan Informasi Shelter Jetty Pos Jaga Guest House – homestay Sarana Air Bersih Dsb
PENGEMBANGAN SOSEK MASYARAKAT • Prinsip Cross Subsidi • Penguatan Kelembagaan • Mata Pencaharian Masyarakat Alternatif • Pengelolaan Berbasis Mayarakat / Co. Management
• PENGUATAN KELEMBAGAAN • ORGANISASI – KELEMBAGAAN PENGELOLA • Berbasis Pemerintah • Seksi/Bidang • UPTD • (BLUD) UPTD • Berbasis Pemerintah dan Kolaborasi • KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA PARA PEMANGKU KKP/KKP3K • PERENCANAAN ANGGARAN
TRANSISI KELEMBAGAAN 1. 2.
3.
4.
Sejak dicadangkannya sebuah KKP-D, perlu dibentuk kelembagaan KKP-D transisi sebelum terbentuknya kelembagaan KKP-D formal. Tugas utama dari kelembagaan KKP-D transisi ini adalah mempersiapkan pembentukan kelembagaan formal, mengkoordinasikan penyelesaian berbagai isu-isu terkait dengan pengelolaan KKP-D, mempersiapkan penyusunan rencana pengelolaan dan rencana zonasi, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan KKP-D, dan lainnya. Keanggotaan KKP-D transisi dapat terdiri dari berbagai dinas terkait, LSM, camat, kepala desa/kepala kampung dan tokoh masyarakat yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota. Pada beberapa daerah kelembagaan transisi ini disebut Tim Pengarah, Tim Terpadu, dan lainnya. Kapasitas anggota pada kelembagaan transisi perlu dibangun terutama terkait dengan pengelolaan KKP-D.
Kawasan Lindung Nasional dikelola oleh UPT, TN wktb.?? KKLD dikelola oleh Daerah (Seksi, Bidang, UPTD BLUD) • DPL dikelola oleh masyarakat • •
WILAYAH ADMINISTRASI + PERAIRAN KAB./KOTA • • • •
Strategi dan Rencana Pengelolaan yang Jelas Pengelolaan JEJARING - TERINTEGRASI – TERPADU (darat laut) Pensinergian Peran dan Tanggungjawab Penguatan KEMITRAAN NGO, Perg. Tinggi, Swasta, dll
Pengelolaan Terumbu Karang dan Jejaring KKP secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
•
BKKPN KUPANG
LKKPN PEKAN BARU
FOKUS AREA:
• • • • • • • • • • •
TNP LAUT SAWU TWP KAPOPOSANG TWP PADAIDO SAP RAJAAMPAT SAP PANJANG SAP ARU TENGGARA TWP LAUT BANDA TWP 3GILI TWP P. PIEH CKKPN ANAMBAS KKP daerah (fasilitasi)
Perlu Metode Penilaian Efektifitas STANDAR METT/RAPPAM Score Card MPAME
MPEKKP ? • Check-list • Wawancara • Analisis • Peer Review
5 (lima) TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN • MERAH (1) Pencadangan (SK) • KUNING (2) tersedia: lembaga pengelola, zonasi&manajemen plan, • HIJAU (3) tersedia : lembaga pengelola, zonasi&manajemen plan, penguatan Kelembagaan dan SDM, Infrastruktur dan peralatan, upayaupaya pokok pengelolaan KKP • BIRU (4) pengelolaan KKP telah berjalan baik • BIRU (5) pengelolaan KKP telah berjalan baik dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat
Tindaklanjut: • • • •
Sosialisasi dan Pemantapan Calon KKP/KKP3K Pencadangan KKP/KKP3K SK Bupati Sosialisasi KKP/KKP3K Penyusunan Rencana Pengelolaan
• Penyiapan Kelembagaan Pengelola • Pengusulan Penetapan KKP/KKP3K ke Menteri KP • • • •
Pengembangan KKP sesuai Potensinya Pengembangan Kerjasama pengelolaan KKP Pengembangan Mekanisme Pendanaan KKP Prioritas Pengembangan KKP kedepan 1. Zonasi KKP/KKP3K 2. Penetapan Prioritas pengelolaan KKP 3. Pembangunan Infrastruktur KKP 4. Sumberdaya manusia pengelola (kelembagaan) • Penguatan Komitmen Daerah dalam Pendanaan KKP • Model pengelolaan KKP (Reward) • Pengelolaan Kolaboratif
