OLEH : DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA, SEPTEMBER 2010
Mandat Pengelolaan dan Konservasi SDI Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU no 45/2009 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Permen KP no. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang pemanfataan jenis dan genetika ikan
HARMONISASI...
. . . Kebutuhan EKONOMI… v.s. KONSERVASI... Jaminan Pembangunan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat
PENTINGNYA UPAYA KONSERVASI UNTUK MENJAWAB ISU PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN
• Membuat wilayah pengelolaan sesuai zonasi • Melibatkan para pihak yang berkompeten di bidang konservasi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan • Melakukan sosialisasi • Meningkatkan pendapatan / taraf hidup di sekitar kawasan konservasi - Perikanan berkelanjutan - Wisata bahari
Peran dan Manfaat Kawasan Konservasi
• Suplay Penyediaan Induk Kegiatan Budidaya Laut • Suplay Hasil Tangkapan yang Berkelanjutan 1. 2. 3.
Spill-over: penyebaran anak & induk baru Export-larvae: pasokan telur dan larva Mencegah Kolaps Perikanan
• Penyedia Komoditas Pariwisata Bahari • Pencipta Alternatif Pendapatan bagi Masyarakat
PERENCANAAN KKP/KKP3K Hierarkhi Perencanaan WPPPK
Zona Konservasi
RTRW
inti
1 Renstra WPPPK
…
2 Rencana Zonasi WPPPK 3 Rencana Pengelolaan WPPPK 4 Rencana Aksi WPPPK
•Usulan inisiatif; •Identifikasi& inventarisasi •Pencadangan •penetapan
Kawasan Konservasi (KKP/KKP3K)
Perikanan berkelanjutan
Permen No.2/2009 : TNP, SAP, TWP, SP Permen No. 17/2008 : SMP/SP/TP
• • • •
Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Konservasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Alur laut
•Zonasi •Kelembagaan •pendanaan
Rencana Pengelolaan KKP/KKP3K •Penetapan •Penataan batas
Pengelolaan KKP/KKP3K
UPAYA POKOK PENGELOLAAN KKP/KKP3K JENIS KEGIATAN : a. Perlindungan habitat dan populasi biota perairan b. Rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan c. Penelitian dan Pengembangan d. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan e. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat f. Pengawasan dan pengendalian g. Monitoring dan Evaluasi h. Pengembangan Program kerjasama / Jejaring Konservasi a. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi; b. c. d. e. f. g. h. i. k.
monitoring sumberdaya; rehabilitasi habitat dan populasi; pengawasan; pembangunan infrastruktur/sarana prasarana; penelitian; pendidikan; pariwisata dan rekreasi; perikanan berkelanjutan; pendanaan.
PENGATURAN KONSERVASI PADA UU 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PPK Pasal 29
a. Zona inti; b. Zona pemanfaatan terbatas; dan c. Zona lain sesuai dengan peruntukkan kawasan.
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Zona Inti, diperuntukan : a.perlindungan mutlak habitat & populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; b.perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan thd perubahan; c.perlindungan situs budaya tradisional; d.penelitian; dan/atau e.pendidikan
Zona Perikanan Berkelanjutan, diperuntukan : a.perlindungan habitat dan populasi ikan; b.penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; c.budidaya ramah lingkungan; d.pariwisata dan rekreasi; e.penelitian dan pengembangan; dan/atau f.pendidikan.
Zona Pemanfaatan, diperuntukan : a. b. c. d.
perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan. Zona Lainnya, diperuntukan : zona tertentu antara lain zona rehabilitasi
ZONASI TNL KEPULAUAN SERIBU TNKpS = 107.489 ha, terdiri dari: a. Zona inti = 4.498 ha (sbg perlindungan penyu sisik, ekosistem mangrove dan peneloran penyu, serta Perlindungan ekosistem terumbu karang) b. Zona perlindungan = 26.284,5 ha (mendukung upaya perkembang biakan jenis satwa termasuk satwa migran). Untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, kgt penunjang budidaya dan wisata alam terbatas). c. Zona pemanfaatan = 59.634,5 ha (rekreasi dan wisata bahari) d. Zona pemukiman = 17.121 ha (zona yg dpt mengakomodir kepentingan masyarakat setempat tmsk sarpras pengelola dg tetap perhatikan aspek konservasi).
12
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN (KSDI) MELIPUTI:
• Konservasi Ekosistem • Konservasi Jenis Ikan • Konservasi Genetik Ikan
MATERI YANG DIATUR PADA KONSERVASI EKOSISTEM • • • • •
Tipe Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan (KKP), Kewenangan Penetapan KKP Pengelolaan KKP Kriteria yang dapat ditetapkan sebagai KKP
TIPE EKOSISTEM YANG DAPAT DI KONSERVASI
• Laut • Padang lamun • Terumbu karang • Mangrove • Estuarine • Rawa
Sungai Danau Waduk Embung Ekosistem perairan buatan
KEGIATAN KONSERVASI EKOSISTEM
• • • • •
Perlindungan habitat dan Populasi ikan Rehabilitasi habitat dan Populasi ikan Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan SDI dan Jasa lingkungan Pengembangan sosial ekonomi masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian • Monitoring dan Evaluasi
KEGIATAN KONSERVASI EKOSISTEM • Menteri menetapkan penutupan sementara perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan dalam rangka: Pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan, dan
Perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) • Satu atau beberapa tipe ekosistem dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) • KKP Ditetapkan oleh Menteri • Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan, KKP terdiri dari : KKP Nasional KKP Propinsi KKP Kabupaten/Kota
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) JENIS KKP MELIPUTI: Taman Nasional Pearairan Suaka Alam Perairan Taman Wisata Perairan Suaka Perikanan
TAHAPAN PENETAPAN KKP Usulan Inisiatif Identifikasi dan Inventarisasi Pencadangan KKP Penetapan
lanjutan
