URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI NO
1 1.
SUB URUSAN
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 2 3 Kelautan, Pengelolaan Pesisir, dan ruang laut sampai Pulau-Pulau dengan 12 mil di Kecil luar minyak dan gas bumi
Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi
PELAYANAN (sebelum diubah)
PELAYANAN (setelah diubah)
4 a. perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil (rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. b. Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan kawasan konservasi pesisir dan pulaupulau kecil yang dikelola pemerintah daerah.
5 a. Penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
c. pengelolan konservasi jenis ikan dan ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil d. pengawasan terhadap pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi e. rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. a. Penerbitan izin lokasi perairan pesisir sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
b. Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola pemerintah daerah, serta konservasi jenis ikan dan ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil c. Pengawasan terhadap pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi d. rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pengendalian dan penataan ruang laut sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN (sebelum diubah)
4 b. penerbitan izin pengelolaan sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; b. penerbitan izin reklamasi sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; c. pemberian fasilitasi perizinan izin lokasi dan izin pengelolaan untuk masyarakat lokal dan tradisional; d. penerbitan rekomendasi pengelolaan ruang sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai; e. pengawasan terhadap izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. Pemberdayaan Penumbuhan dan masyarakat peningkatan kesadaran pesisir dan pulau- dan tanggung jawab pulau masyarakat pesisir dan kecil pulau-pulau kecil dalam: a. pengambilan keputusan; b. pelaksanaan pengelolaan; c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan
PELAYANAN (setelah diubah) 5
Peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan pelibatan masyarakat, serta pemberian dukungan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN (sebelum diubah)
d.
e.
f.
g.
f.
2.
Perikanan Tangkap
a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil
a.
b.
c.
PELAYANAN (setelah diubah)
4 5 pemerintah/pemerin tah daerah; pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup; pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan; penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. Penyediaan dan a. Penyediaan dan pengelolaan data pengelolaan data dan dan informasi informasi sumber daya sumber daya ikan. ikan. Penyediaan b. Penyediaan prasarana prasarana dan dan sarana usaha sarana usaha perikanan tangkap perikanan tangkap untuk pemenuhan untuk pemenuhan kegiatan penangkapan kegiatan dan/atau penangkapan pengangkutan. dan/atau pengangkutan. Pengendalian penangkapan ikan
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN (sebelum diubah)
4 d. Penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait pengelolaan sumber daya ikan di wilayah laut e. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap untuk pemenuhan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan f. Penyediaan sarana dan prasarana pendaratan ikan g. Penjaminan pemenuhan standar pengelolaan perikanan, termasuk ketertelusuran ikan hasil tangkapan h. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap untuk pemenuhan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan b. Penerbitan a. Pengendalian izin usaha usaha di bidang perikanan perikanan tangkap tangkap untuk untuk kapal kapal perikanan perikanan berukuran di atas berukuran di 10 GT sampai atas 10 GT dengan 30 GT sampai b. pembinaan dengan 30 GT perizinan usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai
PELAYANAN (setelah diubah) 5
Pengendalian usaha di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN (sebelum diubah)
c.
c. Penetapan a. lokasi pembangunan serta pengelolaan b. pelabuhan perikanan provinsi c.
d.
e.
f.
PELAYANAN (setelah diubah)
4 5 dengan 30 GT (masuk komponen input) pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT Penyediaan lokasi a. Penyediaan lokasi pembangunan pembangunan pelabuhan pelabuhan perikanan. perikanan. b. Pembangunan sarana Pembangunan dan prasarana sarana dan pelabuhan perikanan. prasarana c. Penjaminan pelabuhan pengelolaan pelabuhan perikanan. perikanan yang Penjaminan memenuhi standar pengelolaan nasional pelabuhan perikanan yang memenuhi standar nasional penerbitan penyediaan surat penetapan lokasi/izin lokasi pembangunan pelabuhan perikanan penyediaan data dan informasi terkait lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi penjaminan pengelolaan pelabuhan perikanan yang memenuhi standar nasional
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 10 GT sampai dengan 30 GT
PELAYANAN (sebelum diubah)
PELAYANAN (setelah diubah)
4 g. pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan untuk pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan provinsi h. penyediaan layanan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi pembinaan pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi a. Pengendalian pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT b. penyediaan data dan informasi terkait izin pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT c. penjaminan pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran, serta standar penanganan ikan
5
Pengendalian pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN (sebelum diubah)
d.
e.
e. Pendaftaran a. kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT b.
c.
d.
4 (laik tangkap dan laik simpan) dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT pengawasan kepatuhan pelaksanaan usaha dalam proses pengadaan kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT pembinaan pelaksanaan pengadaan kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Pengendalian dan penyediaan identitas kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Pendaftaran kapal penangkap dan kapal pengangkut dengan ukuran di atas 10 GT samapi dengan 30 GT sebagai kapal perikanan Penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Penyediaan data dan informasi terkait daftar kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
PELAYANAN (setelah diubah) 5
Pengendalian dan penyediaan identitas kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
NO
SUB URUSAN
1
2
3.
Perikanan Budidaya
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
PELAYANAN (sebelum diubah)
PELAYANAN (setelah diubah)
4 f. Pembinaan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT a. Pengendalian usaha pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan b. Penyediaan induk dan benih serta pelayanan kesehatan ikan air payau dan laut c. Penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan d. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha di bidang pembudidayaan ikan e. Penjaminan ketersediaan sarana usaha pembudidayaan ikan untuk pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan f. Penyediaan prasarana usaha pembudidayaan ikan untuk pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan g. Penyediaan induk dan benih untuk pembudidayaan
5
a. Pengendalian usaha pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan b. Penyediaan induk dan benih serta pelayanan kesehatan ikan air payau dan laut
NO
SUB URUSAN
1
2
4.
5.
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN (sebelum diubah)
4 ikan air payau dan laut h. Penyediaan layanan kesehatan ikan dan lingkungan i. Pembinaan usaha pembudidayaan ikan j. Penyediaan akses investasi usaha pembudidayaan ikan e. Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Pengawasa Pengawasan Pengawasan terhadap n Sumber sumber daya pemanfaatan sumber Daya kelautan dan daya kelautan dan Kelautan perikanan sampai perikanan sampai dan dengan 12 mil dengan 12 mil Perikanan Pengolahan Penerbitan izin a. Pengendalian usaha dan usaha pemasaran dan Pemasaran pemasaran dan pengolahan hasil pengolahan hasil perikanan lintas perikanan lintas daerah daerah kabupaten/kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) daerah provinsi daerah provinsi b. Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan; c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
PELAYANAN (setelah diubah) 5
Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil a. Pengendalian usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi b. Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN (sebelum diubah)
PELAYANAN (setelah diubah)
4 d. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; e. Penerbitan rekomendasi usaha pengolahan telah memenuhi kelayakan dasar pengolahan dan menghasilkan produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia; f. Penjaminan usaha pemasaran yang memenuhi standar produk nasional dan internasional; g. Penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran untuk pemenuhan kebutuhan industri pengolahan dan pangan; h. Penyediaan akses pasar dan promosi hasil perikanan nasional dan internasional ; i. Penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ; j. Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan; k. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi
5
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
l.
6.
7.
Karantina Ikan, Pengendalia n Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pengemban gan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Tidak Ada Kewenangan
Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN (sebelum diubah)
PELAYANAN (setelah diubah)
4 usaha pengolahan dan pemasaran; Pengawasan terhadap usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
5
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO
1 1.
2.
SUB URUSAN
KEWENANGAN PELAYANAN PELAYANAN DAERAH (Sebelum diubah) (Setelah diubah) KABUPATEN/ KOTA 2 3 4 Kelautan, Tidak Ada pesisir, dan Kewenangan Pulau-Pulau Kecil Perikanan a. Pemberdayaan a. Peningkatan a. Peningkatan Tangkap nelayan kecil pengetahuan, pengetahuan, dalam Daerah kompetensi, dan kompetensi, dan kabupaten/kota. pelibatan nelayan pelibatan nelayan kecil, serta kecil, serta pemberian pemberian dukungan dukungan penguatan dan penguatan dan pengembangan pengembangan kelembagaan kelembagaan nelayan kecil nelayan kecil pesisir dan pulaupesisir dan pulaupulau kecil. pulau kecil. b. Pengendalian b. Pengendalian kapal perikanan kapal perikanan berukuran sampai berukuran sampai dengan 10 GT dengan 10 GT c. pemberian fasilitas bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan e. pemberian pendampingan f. pemberian fasilitasi kemitraan usaha g. Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi h. pemberian fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan
NO
3.
SUB URUSAN
Perikanan Budidaya
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
PELAYANAN (Sebelum diubah)
i. pembinaan terhadap nelayan kecil b. Pengelolaan a. Penjaminan dan ketersediaan penyelenggaraa prasarana dan n Tempat sarana untuk Pelelangan Ikan kegiatan (TPI). pelelangan ikan b. Penyediaan data dan informasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan TPI c. Penjaminan pengelolaan TPI yang memenuhi standar d. Penyediaan layanan pengelolaan TPI e. Penjaminan akses pasar hasil penangkapan ikan f. Pembinaan pengelolaan TPI a. Penerbitan IUP a. Penyediaan data di bidang dan informasi pembudidayaan terkait izin usaha di ikan yang bidang usahanya pembudidayaan dalam1 (satu) ikan Daerah b. Penjaminan kabupaten/ ketersediaan kota. sarana usaha pembudidayaan ikan untuk pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan c. Penyediaan prasarana usaha pembudidayaan ikan untuk
PELAYANAN (Setelah diubah)
Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan pelelangan ikan
Pengendalian usaha di bidang pembudidayaan ikan;
NO
SUB URUSAN
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
PELAYANAN (Sebelum diubah)
d.
e.
f.
g.
b. Pemberdayaan a. usaha kecil pembudidayaan ikan. b.
c.
d.
c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
a.
b.
pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan Penjaminan akses pasar hasil pembudidayaan ikan Pembinaan usaha pembudidayaan ikan Penyediaan akses promosi dan investasi usaha pembudidayaan ikan Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Pemberian fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemberian fasilitasi kemitraan usaha Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi Penyediaan layanan kesehatan ikan dan lingkungan Pemberian pendampingan
PELAYANAN (Setelah diubah)
Peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan pelibatan, serta pemberian dukungan penguatan dan pengembangan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan
a. Pengembangan pembudidayaan ikan b. Penyediaan induk dan benih serta pelayanan
NO
SUB URUSAN
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
PELAYANAN (Sebelum diubah)
c. Pemberian fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan 4.
5.
6.
7.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan Pengolahan dan Pemasaran Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pengembang an SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Tidak Ada Kewenangan Tidak Ada Kewenangan Tidak Ada Kewenangan
Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN (Setelah diubah)
kesehatan ikan air tawar.
