SAMBUTAN. Jakarta, Desember 2013 Sudirman Saad. Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

SAMBUTAN Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal pula sebagai negara maritim dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari perairan territorial 3,1 juta km2 dan ZEE Indonesia 2,7 km2. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri dari 17.504 buah pulau dan panjang pantai mencapai 95.181 km (KKP, 2011). Kondisi ini merupakan anugrah yang sangat besar bagi pembangunan perikanan dan kelautan. Disamping itu, sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) sangat tinggi, dan bahkan laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Disamping sumberdaya dapat pulih sebagaimana dikemukakan di atas, perairan laut Indonesia juga memiliki sumberdaya tidak pulih seperti mineral (minyak, gas dan lain sebagainya) serta jasa-jasa lingkungan. Kondisi ini selanjutnya menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kegiatan. Agar potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dikelola secara optimal dan tepat sasaran, maka perlu dikelola melalui Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Agar dalam prakteknya penyusunan RZWP-3-K Provinsi dapat dilaksanakan dengan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan output serta sasaran, maka diperlukan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi sebagai panduan bagi pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan disusunnya Pedoman Teknis ini, diharapkan akan memberikan kesamaan persepsi dalam memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja Penyusunan RZWP-3-K Provinsi dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan RZWP-3-K Provinsi kepada pihak-pihak yang diberikan tugas penyusunan RZWP-3-K Provinsi. . Jakarta,

Desember 2013 Sudirman Saad

Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

KATA PENGANTAR Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas: (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; (3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3K. Sebagaimana amanat UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada pasal 7 ayat 3 pemerintah daerah wajib untuk menyusun keempat perencanaan tersebut. Dalam Undang-Undang No.27 tahun 2007 pada Bab IV tentang Perencanaan pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai salah satu perencanaan merupakan arahan alokasi ruang untuk rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi rencana kawasan strategis nasional tertentu dan rencana alur. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi disusun sebagai panduan bagi pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini, dapat memberikan kesamaan persepsi dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan RZWP-3-K Provinsi, sehingga dapat menunjang upaya mengoptimalkan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami menyadari bahwa buku Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam upaya Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

Jakarta,

Desember 2013

Subandono Diposaptono

Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

DAFTAR ISI Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran Bab 1 Ketentuan Umum 1.1 Istilah dan Definisi 1.2 Acuan Normatif 1.3 Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Provinsi 1.3.1. Kedudukan RZWP-3-K dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan 1.3.2. Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Masa Berlaku RZWP-3-K Provinsi Bab II

Bab III

Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Provinsi 2.1 Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Provinsi 2.2 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi RZWP-3-K Pengelolaan WP-3-K Provinsi 2.3 Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi 2.4 Peraturan Pemanfaatan Ruang 2.5 Arahan Pemanfaatan Ruang WP-3-K Prosedur dan Proses Penyusunan RZWP-3-K 3.1 Prosedur Penyusunan RZWP-3-K 3.1.1. Pra Penyusunan RZWP-3-K 3.2 Penyusunan RZWP-3-K 3.2.1. Persiapan Penyusunan RZWP-3-K 3.2.2. Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K 3.2.2.1. Pengumpulan Data 3.2.2.2. Survei Lapangan 3.2.2.3. Pengolahan dan Analisis Data 3.2.2.4. Deskripsi Potensi dan Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 3.2.2.5. Penyusunan Dokumen Awal 3.2.2.6. Konsultasi Publik I 3.2.2.7. Penentuan Usulan Alokasi Ruang 3.2.2.8. Penyusunan Dokumen Antara 3.2.2.9. Konsultasi Publik II 3.2.2.10. Penyusunan Dokumen Final 3.2.2.11. Permohonan Tanggapan dan/atau Saran

Halaman i ii iii v I-1 I-1 I-5 I-6 I-6 I-9 I-10 I-10 II-1 II-1 II-3 II-5 II-8 II-9 III-1 III-1 III-1 III-4 III-7 III-8 III-9 III-10 III-12 III-13 III-14 III-15 III-16 III-32 III-33 III-35 III-36

i

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel L1.1 Tabel L1.2 Tabel L1.3 Tabel L1.4 Tabel L1.5 Tabel L1.6 Tabel L1.7 Tabel L1.8 Tabel L1.9 Tabel L1.10 Tabel L1.11 Tabel L1.12 Tabel L1.13 Tabel L1.14 Tabel L1.15 Tabel L1.16 Tabel L1.17 Tabel L1.18 Tabel L1.19 Tabel L1.20 Tabel L1.21 Tabel L1.22 Tabel L1.23 Tabel L1.24 Tabel L1.25

Ketentuan Pengaturan Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi Pembagian Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi dalam Wilayah Perairan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Contoh Identifikasi Stakeholders Tujuan dan Target Peserta Bimtek Penyusunan RZWP-3-K Materi, Metode, Output dan Lokasi Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K Tujuan dan Target Peserta Bimtek Penyusunan RZWP-3-K Materi, Metode, Output dan Lokasi Bimtek Penyusunan RZWP-3-K Tujuan, Output dan Target Peserta Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K Materi, Metode dan Lokasi Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K Klasifikasi Kawasan dalam RZWP-3-K Identifikasi Potensi Dampak Aktivitas dari Wilayah Sekitar Klasifikasi Kompabilitas Kegiatan Contoh Tabel Kesepakatan Arahan Pemanfaatan Ruang Tujuan,Output dan Target Peserta Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K Materi, Metode dan Lokasi Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Penangkapan Ikan Tolok Ukur dan Kategori Daya Dukung Lahan Pantai Untuk Pertambakan Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Laut Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Payau Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Udang Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Bandeng Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Kerang Hijau Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tiram Mutiara Parameter Iklim dan Pengaruhnya terhadap Tambak Garam Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Wisata Bahari Kriteria Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Penetapan Lokasi Parameter Kesesuaian Wisata Selam Parameter Kesesuaian Wisata Snorkeling Parameter Kesesuaian Wisata Berperahu, jet Ski dan Banana Boat Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Rekreasi Pantai Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur Penggolongan Kelas Pelabuhan Berdasarkan Kriteria Teknis Kriteria Pelabuhan Khusus Kriteria Pelabuhan Daratan Skoring Kesesuaian Kawasan Pelabuhan Dampak Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kriteria Fisik Kesesuaian Perairan Kawasan Pertambangan Pasir Laut Parameter Kesesuaian Lahan Pertanian di Pesisir Parameter Kesesuaian Permukiman di Pesisir Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan Industri

Halaman II-6 II-6 III-1 III-2 III-2 III-3 III-4 III-15 III-15 III-19 III-25 III-27 III-28 III-33 III-33 L.1-2 L.1-3 L.1-3 L.1-4 L.1-5 L.1-5 L.1-5 L.1-6 L.1-7 L.1-7 L.1-8 L.1-8 L.1-9 L.1-9 L.1-9 L.1-10 L.1-11 L.1-12 L.1-12 L.1-13 L.1-18 L.1-19 L.1-21 L.1-21 L.1-22

ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 2.1

Hirarki Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kedudukan Perencanaan Pengelolaan WP3K dalam Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaL Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1 (Satu) Provinsi

Halaman I-7 I-9 II-1

Gambar 2.2

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1(Satu) Provinsi

II-2

Gambar 2.3

Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau yang Berada Dalam Satu Provinsi Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Pada Provinsi yang Berbeda Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi Hubungan Instrumen Perencanaan, Pengendalian, dan Program Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Proses penyusunan RZWP-3-K Provinsi Melalui Pelibatan Masyarakat Contoh Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Contoh Proses Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Zona Pariwisata Contoh Ilustrasi Klasifikasi Kawasan di WP-3-K Diagram Penyusunan Peta Pola Ruang Wilayah Laut/Perairan Kabupaten dan Kota Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya Ilustrasi Contoh Pembagian Kawasan menjadi Zona Contoh Matriks Keterkaitan antar Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pesisir Mekanisme Pemberian Tanggapan dan/atau Saran Contoh Peta Jenis Tanah Contoh Peta Topografi Contoh Peta Kemiringan Lereng Contoh Peta Bathimetri Contoh Peta Geologi Contoh Peta Geomorfologi Contoh Peta Arus Contoh Peta Gelombang Contoh Peta Suhu Permukaan Contoh Peta Kecerahan Contoh Peta Sebaran TSS Contoh Peta Sebaran pH Contoh Peta Sebaran Salinitas Contoh Peta Sebaran DO Contoh Peta Sebaran BOD Contoh Peta Sebaran Ammonia Contoh Peta Sebaran Nitrat Contoh Peta Sebaran Fosfat

II-2

Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar L.12.1 Gambar L.12.2 Gambar L.12.3 Gambar L.12.4 Gambar L.12.5 Gambar L.12.6 Gambar L.12.7 Gambar L.12.8 Gambar L.12.9 Gambar L.12.10 Gambar L.12.11 Gambar L.12.12 Gambar L.12.13 Gambar L.12.14 Gambar L.12.15 Gambar L.12.16 Gambar L.12.17 Gambar L.12.18

II-3 II-8 II-9 III-5 III-6 III-7 III-18 III-20 III-21 III-23 III-26 III-36 L12-1 L12-1 L12-2 L12-2 L12-3 L12-3 L12-4 L12-4 L12-5 L12-5 L12-6 L12-6 L12-7 L12-7 L12-8 L12-8 L12-9 L12-9

iii

Gambar L.12.19 Gambar L.12.20 Gambar L.12.21 Gambar L.12.22 Gambar L.12.23 Gambar L.12.24 Gambar L.12.25 Gambar L.12.26 Gambar L.12.27 Gambar L.12.28

Contoh Peta Penggunaan Lahan Contoh Peta Pemanfaatan Wilayah Laut Contoh Peta Sumberdaya Air Contoh Peta Mangrove Contoh Peta Terumbu Karang Contoh Peta Lamun Contoh Peta Sumberdaya Ikan Contoh Peta Infrastruktur Contoh Peta Jumlah Penduduk Contoh Peta Pergerakan Ekonomi Wilayah

L12-10 L12-10 L12-11 L12-11 L12-12 L12-12 L12-13 L12-13 L12-14 L12-14

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12

Kriteria Kesesuaian Tabel Pernyataan pemanfaatan Ruang dan Peraturan Pemanfaatan Ruang Contoh Tabel Indikasi Program Sistematika Dokumen Final RZWP-3-K Outline Laporan Akhir RZWP-3-K Contoh Berita Acara Konsultasi Publik Contoh Surat Permohonan Tanggapan/saran Contoh TOR/KAK Contoh RAB Contoh Format Penyajian Peta Contoh NLP (Nomor Lembar Peta) Contoh Peta-peta Dasar dan Peta Tematik

Halaman L1-1 L2-1 L3-1 L4-1 L5-1 L6-1 L7-1 L8-1 L9-1 L10-1 L11-1 L12-1

v

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi

Bab I Ketentuan Umum 1.1.

Istilah dan Definisi Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia. 2

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

4

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

5

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

6

Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.

7

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

8

Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I-1


9

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulaupulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

10 Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. 11 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 12 Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. 13 Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan. 14 Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah. 15 Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya. 16 Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. 17 Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 18 Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I-2


19 Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batasbatas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. 20 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 21 Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah. 22 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota adalah rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota yang bersifat umum, berisi arahan tentang alokasi ruang dalam rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana Alur Laut. 23 Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan. 24 Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan. (Kawasan Pemanfaatan Umum setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang). 25 Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. (Kawasan Konservasi setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang). 26 Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. 27 Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. 28 Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 29 Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 30 Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 31 Paket Sumberdaya adalah informasi mengenai kondisi sumberdaya yang ada di area tertentu di dalam satu unit perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.


I-3


32 Konsultasi publik adalah proses penggalian masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten/kota. 35 Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat. 36 Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 37 Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan perundang-undangan. 38 Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan seharihari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya Pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. 39 Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. 40 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disebut BKPRN adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang. 41 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.


I-4


42 Instansi terkait adalah instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 43 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 44 Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 45 Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 46 Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. 1.2.

Acuan Normatif Pedoman ini disusun berdasarkan : 1. UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; 4. UUU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014; 7. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008; 8. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 9. UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 10. UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 12. PP No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; 13. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota; 14. PP No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 15. PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 16. PP No 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 17. PP No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 18. PP No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; 19. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil;


I-5


20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.30/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 25. Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. 1.3. Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Provinsi 1.3.1. Kedudukan RZWP-3-K dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 6 ayat 5 UU UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa “Ruang laut dan ruang udara, pengelolaanya diatur dengan undang-undang tersendiri”. Khusus untuk ruang laut yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014. UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 merupakan Leg Specialis dari UU Nomor 26 Tahun 2007, Indonesia mengenal asas Leg Spesialis Derogat Leg Generalis, hal-hal yang sifatnya khusus lebih diutamakan dari hal yang sifatnya umum. Ruang lingkup pengaturan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, meliputi ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai (cakupan wilayah pesisir). Sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, terdapat 3 (tiga) struktur yang menyusun pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Struktur perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial (keruangan) yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K. Walaupun UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebut tata ruang laut, namun perencanaan spasial tersebut diistilahkan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K). Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 pada Bab I Pasal 1 disebutkan, “Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I-6


pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin”. Pengertian ini mirip dengan definisi tata ruang yang tersurat dan tersirat pada Bab 1 Pasal 1 dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di dalam pasal 7 ayat (1), terdiri atas : 1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), yang memuat isu, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program; 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang memuat rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan; dan 4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K), yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan. Hirarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1. Hirarki Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Selanjutnya di Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masingmasing”.


I-7


Pemerintah daerah provinsi menyusun RZWP-3-K dengan memperhatikan: 1. RSWP-3-K dan RPJPD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. alokasi ruang untuk akses publik; 3. alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap memperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 4. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota; 5. integrasi ekosistem darat dan laut; 6. keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion); 7. perencanaan Pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Hutan/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan Rawan Bencana, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), prasarana perhubungan laut, kawasan pemukiman, dan kawasan pertambangan; 8. kawasan, zona, dan/atau alur laut kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 9. peta rawan bencana dan peta risiko bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 pada Bab IV tentang Perencanaan pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota. Penyusunan RZWP-3-K seperti apa yang diamanatkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (2) tersebut di atas menegaskan bahwa RZWP-3-K harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keterkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan penataan ruang. Berdasarkan tujuan perencanaan pembangunan nasional, aktualisasi UU Nomor 25 Tahun 2004 diantaranya ditandai dengan dihasilkannya: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan segenap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah pada akhir periode rencana, dan sekaligus menjadi dasar dalam penganggaran (pembiayaan) program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan dokumen RZWP-3-K yang sudah disusun, maka hasil tersebut KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I-8


perlu menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Artinya Pemda perlu menyusun tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang telah memasukkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dokumen RSWP-3-K diharapkan berfungsi sebagai instrumen yang akan dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan beberapa tahun ke depan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dokumen RSWP-3-K haruslah: (a) sejalan dan menjadi bagian dari sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta (b) dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing sektor, baik daerah maupun pusat. Pada dasarnya, integrasi dokumen RZWP-3-K tersebut sejalan dengan sistem dan konsep perencanaan pembangunan yang ada (UU Nomor 25 Tahun 2004) sebagaimana ilustrasi pada Gambar 1.2 Tampak bahwa adopsi dan pelembagaan dokumen tersebut dilakukan dengan menjadikan dokumen RZWP-3-K sebagai input dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD.

Perencanaan Spasial

Gambar 1.2 Kedudukan Perencanaan Pengelolaan WP3K dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.3.2. Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K RZWP-3-K Provinsi, antara lain berfungsi: 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2) Sebagai acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K 3) Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil 4) Memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil 5) Untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah pesisir, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I-9


dan pulau-pulau kecil 6) Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil 7) Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil 8) Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K. Manfaat RZWP-3-K Provinsi adalah untuk : 1) Memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2) Mengidentifikasi daerah-daerah yang sesuai untuk dimanfaatkan 3) Mendorong pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang efisien 4) Mengurangi kemungkinan dampak negatif dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil 5) Mengidentifikasi daerah-daerah yang penting secara ekologi dan kelangsungan kehidupan habitat pesisir dan pulau-pulau kecil dan mengurangi konflik dengan pemanfaatan ekonomi 6) Menjamin dan memastikan alokasi ruang untuk keanekaragaman hayati dan konservasi alam 7) Mendorong kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui keterlibatan dalam proses perencanaan 8) Melindungi ruang yang secara turun-temurun dimanfaatkan untuk kepentingan sosial budaya masyarakat seperti untuk upacara adat, wilayah ulayat, wilayah suci laut 9) Mengurangi konflik pemanfaatan ruang baik antara pemanfaatan yang tidak kompatibel maupun konflik antara pemanfaatan manusia dan kelestarian lingkungan alam 1.4.

Maksud dan Tujuan Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RZWP-3-K Provinsi oleh pemerintah daerah provinsi dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk mewujudkan RZWP-3-K Provinsi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

1.5.

Masa Berlaku RZWP-3-K Provinsi RZWP-3-K Provinsi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.


I-10

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Provinsi

Bab II Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Provinsi 2.1 Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Provinsi Batas wilayah perencanaan RZWP3K provinsi ke arah darat adalah Kecamatan Pesisir dan ke arah laut hingga batas wilayah pengelolaan perairan Provinsi sejauh 12 mil laut. Bagi daerah yang telah memiliki cakupan wilayah di perairan laut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, batas wilayah perencanaan RZWP-3-K mengacu pada peraturan tersebut. Penentuan batas wilayah perencanaan untuk daerah yang memiliki pulau-pulau kecil mengacu pada peraturan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sebagai berikut : A. Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak lebih dari 2 kali 12 mil laut yang berada dalam satu provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota.

Gambar 2.1 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1 (Satu) Provinsi (Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)

B.

Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua) kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk Batas Laut Provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan Kabupaten dan Kota di laut.


II-1


Gambar 2.2 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1(Satu) Provinsi (Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)

C.

Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada suatu Gugusan Pulau-Pulau yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan Kabupaten/kota di laut.

Gambar 2.3 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau yang Berada Dalam Satu Provinsi (Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)

D.

Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada Pulau yang berada pada daerah yang berbeda provinsi dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil laut, diukur menggunakan prinsip garis tengah (median line).


II-2


Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Pada Provinsi yang Berbeda (Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)

2.2 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota Tujuan, Kebijakan, dan Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan terjemahan dari visi dan misi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pengembangan provinsi untuk mencapai kondisi ideal pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil provinsi yang diharapkan. A. Tujuan Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan arahan perwujudan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi memiliki fungsi: 1) sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi RZWP-3-K provinsi; 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama RZWP-3-K provinsi; dan 3) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 3) isu strategis; dan 4) kondisi objektif yang diinginkan. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan dengan kriteria:


II-3


1) 2) 3)

tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nasional; jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi sebagai: 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 2) sebagai dasar untuk merumuskan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; dan 4) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 3) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan dengan kriteria: 1) mengakomodasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nasional dan provinsi yang berlaku pada wilayah provinsi bersangkutan; 2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi bersangkutan; 3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. C. Strategi Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan penjabaran kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi ke dalam langkahlangkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi: 1) sebagai dasar untuk penyusunan rencana alokasi ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi; KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

II-4


2) 3)

memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RZWP-3-K provinsi; dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah provinsi; 2) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 3) ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria: 1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nasional; 3) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi bersangkutan secara efisien dan efektif; 4) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; dan 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan, kebijakan, dan strategi tersebut diatas diadopsi dari tujuan, kebijakan, dan strategi yang tertuang dalam dokumen RSWP-3-K. Apabila belum ada, maka harus merumuskan Tujuan, kebijakan, dan strategi Pengelolaan WP-3-K. 2.3 Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota yang secara spasial diwujudkan dalam alokasi ruang. Alokasi ruang terbentuk dari distribusi peruntukan ruang yang terdiri dari alokasi-alokasi ruang dengan fungsi-fungsi tertentu. RZWP-3-K provinsi memuat: a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut; b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.


II-5


Ketentuan mengenai alokasi ruang dalam RZWP3K Provinsi diatur sebagai berikut: Tabel 2.1 Ketentuan Pengaturan Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi

Hirarki Rencana RZWP-3-K Provinsi

Ketentuan Alokasi Ruang 1. Kawasan Pemanfaatan Umum 2. Kawasan Konservasi 3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu 4. Alur Laut

Keterangan RZWP-3-K Provinsi meliputi: a. wilayah perairan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan b. wilayah perairan yang menjadi kewenangan provinsi. Pengaturan antara batas akhir wilayah Kabupaten/Kota (4 mil) s/d 12 mil ke arah laut adalah sampai dengan zona

Tabel 2.2 Pembagian Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi dalam Wilayah Perairan yang Menjadi Kewenangan Provinsi

Kawasan 1. Kawasan Pemanfaatan Umum

2. Kawasan Konservasi

3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

4. Alur Laut

ARAHAN PEMANFAATAN Zona 1. pariwisata; 2. pemukiman; 3. pelabuhan; 4. pertanian; 5. hutan; 6. pertambangan; 7. perikanan tangkap; 8. perikanan budidaya; 9. industri; 10. fasilitas umum; dan/atau 11. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya. 1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K); 2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM); 3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP); dan 4. Sempadan pantai. 1. pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara; 2. pertahanan dan keamanan negara; 3. pengelolaan situs warisan dunia; 4. kesejahteraan masyarakat; dan/atau 5. pelestarian lingkungan. 1. alur pelayaran; 2. pipa/kabel bawah laut; dan 3. migrasi biota laut.


II-6


Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi : a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3-K provinsi; b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional; c. Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumberdaya ikan; d. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat – laut dan di ruang pesisir itu sendiri; e. Mengatur keseimbangan, keserasian, dan sinergitas peruntukan ruang di laut; dan f. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. g. Sebagai dasar penentuan lokasi reklamasi, yang meliputi lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi. Zona yang sesuai untuk reklamasi harus mengikuti Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana alokasi ruang WP3K dirumuskan dengan memperhatikan : a. Kebijakan dan strategi Pengelolaan WP-3-K provinsi; b. Kesesuaian dan Keterkaitan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; e. kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang bersangkutan; f. Rencana alokasi ruang di wilayah pesisir daratan mengikuti nomenklatur RTRW, sedangkan di wilayah perairan mengikuti RZWP-3-K; g. Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang berbatasan dengan provinsi yang bersangkutan; h. Sistem klaster dengan mempertimbangkan keterkaitan ekologi, ekosistem, dan sosial budaya; Rencana alokasi ruang RZRWP-3-K di perairan ditetapkan sebagai hasil analisis tiga dimensi ruang, yaitu permukaan, kolom, dan dasar laut. Pada setiap dimensi, alokasi ruang laut dapat mengakomodasi kegiatan yang multifungsi pada zona tertentu. Dalam kolom perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara vertikal dapat dialokasikan untuk berbagai zona/subzona peruntukan. Pemanfaatan ruang dimaksud didasarkan pada hasil analisis peruntukan ruangnya secara vertikal. Walaupun demikian, alokasi berbagai zona/subzona tersebut harus disertai dengan peraturan pemanfaatan ruang yang memuat aturan-aturan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan tidak diperbolehkan, serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan syarat, yang disertai pengaturan tata waktu. Sebagai contoh, misalnya didalam praktek biasanya pada layer permukaan dapat digunakan untuk kegiatan pelayaran dan wisata bahari, pada layer kolom perairan dapat digunakan untuk penangkapan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

II-7


ikan, sedangkan pada layer perairan dasar laut dapat digunakan untuk kegiatan konservasi dan wisata selam.

Gambar 2.5 Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi

2.4 Peraturan Pemanfaatan Ruang Peraturan pemanfaatan ruang provinsi berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan dalam RZWP-3-K. RZWP-3-K provinsi memuat peraturan pemanfaatan ruang pada wilayah perairan yang menjadi kewenangan provinsi. Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang berfungsi: 1) sebagai alat pengendali pengembangan kawasan/zona/subzona; 2) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana zonasi; 3) menjamin agar kegiatan pemanfaatan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah berjalan dan sesuai dengan rencana alokasi ruang; dan 4) mencegah dampak pembangunan yang merugikan. Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang merupakan persyaratan kegiatan pemanfaatan kawasan/zona yang meliputi: a. jenis kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan/zona (dinyatakan dalam kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan tidak diperbolehkan, serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan syarat) b. Besaran kegiatan pemanfaatan pada kawasan/zona (dinyatakan dalam luas jenis kegiatan pemanfaatan yang boleh dilakukan pada kawasan/zona) c. ketentuan teknis kegiatan pemanfaatan kawasan/zona (sesuai dengan ketentuan peraturan teknis kegiatan sektor bersangkutan)


II-8


Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan melalui instrumen perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

Gambar 2.6. Hubungan Instrumen Perencanaan, Pengendalian, dan Program Peraturan pemanfaatan ruang memuat ketentuan umum persyaratan kegiatan pemanfaatan kawasan/zona yang meliputi : 1.

2.

3.

ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang yang mencakup seluruh wilayah administratif; ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona berfungsi sebagai: a. bagi penentuan persyaratan kegiatan pemanfaatan kawasan/zona; b. bagi bahan pertimbangan pemberian izin ; dan c. pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona yang ditetapkan dalam RZWP-3K berisikan: a) jenis alokasi ruang, deskripsi atau definisi alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP-3-K; b) ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin; c) ketentuan tentang prasarana minimum yang perlu diatur terkait pemanfaatan ruang; d) ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan provinsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan konservasi.

2.5 Arahan Pemanfaatan Ruang WP-3-K KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

II-9


Arahan pemanfaatan ruang WP3K dijabarkan ke dalam indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun perencanaan 20 (duapuluh) tahun. Arahan pemanfaatan ruang WP3K provinsi berfungsi sebagai : 1. acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 2. arahan dalam penyusunan program sektoral (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan); 3. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan 4. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi

Arahan pemanfaatan ruang WP3K provinsi disusun berdasarkan: 1. rencana alokasi ruang; 2. ketersediaan sumber daya dan sumber pendanaan; 3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan 4. prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD atau RSWP-3-K. Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi meliputi : a. Usulan program utama Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi sesuai tujuan. b. Lokasi Lokasi adalah tempat yang dijabarkan dalam koordinat geografis serta dituangkan diatas peta, dimana usulan program utama akan dilaksanakan. c. Besaran Besaran adalah perkiraan jumlah/luas satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dilaksanakan. d. Sumber Pendanaan Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD provinsi, APBN, swasta dan/atau masyarakat. e. Instansi Pelaksana Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat. f. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Program utama 5 (lima) tahun dapat dirinci kedalam program utama tahunan.


II-10


Bab III Prosedur dan Proses Penyusunan RZWP-3-K 3.1. Prosedur Penyusunan RZWP-3-K Prosedur penyusunan RZWP-3-K merupakan tahapan yang dilalui sebelum disusun RZWP-3-K, meliputi tahap pra penyusunan RZWP-3-K, yaitu kegiatan identifikasi stakeholder, sosialisasi, dan pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek), dan tahap pembentukan tim penyusun RZWP-3-K. 3.1.1. Pra Penyusunan RZWP-3-K 1) Identifikasi Stakeholder Langkah awal sebelum disusun RZWP-3-K, harus dilakukan identifikasi Stakeholders ‘users’ laut dengan menggunakan pendekatan Stakeholders Analysis yang meliputi identifikasi pemangku kepentingan, tingkat otoritas yang dimiliki, tingkat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan terhadap sumberdaya dan perencanaan RZWP-3K, pengaruh pemangku kepentingan dalam implementasi RZWP-3-K. Kegunaannya adalah untuk melihat potensi-potensi peluang serta hambatan yang akan terjadi selama pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K, dan agar apabila terjadi hambatan dalam penyusunan RZWP-3-K, dapat segera dianalisis pihak-pihak mana yang berpengaruh dan untuk segera ditangani. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan dan strategi untuk melancarkan pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K. Tabel 3.1 Contoh Identifikasi Stakeholders 1. Daftar Stakeholders; SKPD, kelompok users dan masy pesisir Kelompok nelayan bagan tancap

2. Otoritas dan tingkat kepentingan Stakeholders

3. Tingkat kepentingan dan lokasinya

Tidak ada otoritas, pengguna aktif di laut, sangat tergantung dgn kualitas air.

Sangat tinggi karena butuh kualitas air yang baik di lokasinya, pendukung sumber ekonomi nelayan

4. Tingkat kepentingan Stakeholders dalam proses perencanaan?

5. Saran Keterlibatan dalam proses penyusunan RZWP-3-K Anggota Pokja/ FGD/ Konsultasi Publik/ Responden / Gatekeeper/ Key Informan Person/ dll

6. Pengaruh Stakeholders dalam Implementasi RZWP-3-K Kepatuhan dan kerjasama Stakeholders ini sangat penting

Sangat berpengaruh and memiliki kelompok nelayan yang terorganisir baik. Dekat dengan DKP setempat krn mendapatkan bantuan modal/alat tangkap,dll Catatan : Langkah ini ditambahkan skoring analysis stakeholder, termasuk disertainya berita acara berisikan data kuota anggota untuk verifikasi.

2) Sosialisasi Sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP3K. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP-3-K, menumbuhkan rasa kepemilikan dari para KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

III-1


pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meminimalisir konflik di kemudian hari, oleh karena itu pada saat sosialisasi harus melibatkan berbagai pihak terkait. Sosialisasi selayaknya diikuti oleh target peserta seperti tercantum dalam tabel berikut : Tabel 3.2 Tujuan dan Target Peserta Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K Tujuan

Target Peserta

 Agar masyarakat mengenal, mengetahui, dan memahami tentang kebijakan dan program  Menjelaskan rencana penyusunan dokumen perencanaan WP-3-K dan menumbukan rasa kepemilikan Stakeholder terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya  Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Stakeholder terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

1) Pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari : 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. Dinas Pertambangan/ESDM 13. BUMD 14. dll. 2) TNI AL dan POLAIRUD 3) DPRD 4) LSM 5) Perguruan Tinggi/Akademisi 6) Kelompok Masyarakat (Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional) 7) Camat, Lurah/Kepala Desa 8) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan 9) Pers

Sosialisasi penyusunan RZWP-3-K harus memiliki strategi komunikasi agar tercapai tujuan secara efektif. Penentuan target, pesan utama yang akan disampaikan (key message), media penyampaian (channeling) dan metode penyampaian harus disusun sedemikian rupa agar masing-masing Stakeholders memahami perlunya RZWP-3-K. Identifikasi target sosialisasi dapat diselaraskan dengan identifikasi Stakeholders sehingga dapat disinkronkan satu sama lain. Materi, jadwal pelaksanaan, metode, serta output sosialisasi penyusunan RZWP-3-K provinsi, adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Materi, Metode, Output dan Lokasi Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K Materi  Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan amanat UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Metode  

Pengumuman Pemutaran film berisikan contoh kasus


Output 

Adanya kesamaan cara pandang dan pola pikir yang sama para eksekutif dan legislatif di tingkat

Lokasi -

Provinsi sasaran sosialisasi Kantor Pemerintah

III-2

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi  Kebijakan RZWP-3-K  Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP-3-K)





Diskusi/ seminar/ pertemuan terbuka Media cetak dan media elektronik





daerah dalam perencanaan WP-3-K. Adanya dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah agar didapatkan suatu komitmen baik dari pemerintah daerah maupun badan legislatif setempat . Adanya pemahaman tentang RZWP-3-K sebagai instrumen penataan ruang perairan laut.

Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda)

3) Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang pada lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di daerah/BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K) dalam menyusun dokumen RZWP-3-K. Tabel 3.4 Tujuan dan Target Peserta Bimtek Penyusunan RZWP-3-K Tujuan  Agar peserta memahami kebijakan dan tahapan penyusunan RZWP-3-K  Agar peserta memahami kebutuhan data dasar dan tematik, pengumpulan data, survey lapangan, penyusunan peta tematik dan paket sumberdaya  Agar peserta memahami pengertian dan jenis bencana, konsep mitigasi bencana dalam penyusunan RZWP-3-K  Agar peserta memahami pengertian zona dalam kawasan konservasi, kebutuhan data dan informasi, pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan  Agar peserta memahami pengertian zona (perikanan budidaya, perikanan tangkap, pertambangan, pariwisata, permukiman dan perdagangan, industri), kebutuhan data dan informasi, pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan.  Agar peserta memahami kriteria, pertimbangan, dan penentuan alokasi ruang RZWP-3-K  Agar peserta memahami pengertian Alur Laut, kebutuhan data dan informasi pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan.  Agar peserta memahami prosedur penanganan konflik dalam RZWP-3-K  Agar peserta memahami peran dan pelibatan pemangku kepentingan dalam RZWP-3-K


Target Peserta Peserta terdiri atas anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K)

III-3

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Tabel 3.5 Materi, Metode, Output dan Lokasi Bimtek Penyusunan RZWP-3-K Materi  Proses penyusunan RZWP-3-K  Pengumpulan dan analisis data spasial serta pemetaan  RZWP-3-K berbasis Mitigasi Bencana  Data Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan, Delineasi, serta Pengaturan Kawasan Konservasi, Alur Laut, Zona perikanan budidaya, perikanan tangkap, Zona pertambangan, Zona pariwisata, Zona permukiman dan perdagangan, Zona industri  Kriteria, pertimbangan, dan penentuan alokasi ruang  Resolusi Konflik dalam RZWP-3-K  Pelibatan pemangku kepentingan dalam RZWP-3-K

Metode  



Simulasi Pemutaran film berisikan contoh kasus Diskusi/ seminar/ pertemuan terbuka

Output Adanya peningkatan pemahaman dalam penyusunan RZWP-3-K

Lokasi -

Provinsi sasaran Bimtek Kantor Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda)

3.2. Penyusunan RZWP-3-K Seluruh tahapan dalam proses penyusunan RZWP-3-K merupakan langkah yang mutlak dilalui untuk mencapai dokumen final yang merupakan hasil perencanaan bersama. Proses penyusunan RZWP-3-K, meliputi tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan Penyusunan RZWP-3-K 2. Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K 3. Penetapan Ranperda RZWP-3-K


III-4


Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K

Persiapan

TAHAPAN

1

Persiapan

 

Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan TOR/RAB

2

Pengumpulan Data



Pengumpulan data sekunder

Survei Lapangan



3

Pengumpulan data primer (apabila data sekunder yang telah dikumpulkan belum memenuhi kebutuhan)

4

Pengolahan dan Analisis Data



Pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik

Deskripsi Potensi & Kegiatan Pemanfaatan



Pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang telah disusun

5

6

Penyusunan Dokumen Awal

 

Peta-peta tematik Hasil pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang disusun

 

Penyampaian Draft Dokumen Awal RZWP3K Menjaring masukan



Tumpang susun peta-peta tematik dalam Dokumen Awal yang telah diperbaiki dari hasil Konsultasi Publik (Penyusunan Paket Sumberdaya) Analisis kesesuaian terhadap kriteria kawasan, zona, sub zona, dan/atau pemanfaatannnya Penentuan usulan kawasan, zona, sub zona, dan/atau pemanfaatannnya

7

8

9

10

11

12

Penetapan Ranperda RZWP-3-K

PROSES / OUTPUT

13

14

Konsultasi Publik

Penentuan Usulan Alokasi Ruang

 

       

Hasil perbaikan dokumen awal Analisis non spasial Analisis konflik pemanfaatan ruang (resolusi konflik) Penentuan Alokasi Ruang Penyelarasan , penyerasian dan penyeimbangan dengan RTRW Penyusunan pernyataan pemanfaatan ruang peraturan pemanfaatan ruang Penyusunan Indikasi Program Draft Rancangan Perda RZWP-3-K

 

Penyampaian Draft Dokumen Antara RZWP-3-K Menjaring masukan



Hasil perbaikan Dokumen Antara

Permohonan Tanggapan/Saran



Permohonan tanggapan/saran terhadap Dokumen Final

Pembahasan Ranperda

 

Pembahasan Draft Ranperda oleh DPRD Evaluasi



Penetapan Ranperda menjadi Perda RZWP-3-K

Penyusunan Dokumen Antara

Konsultasi Publik

Penyusunan Dokumen Final

Penetapan

Gambar 3.1 Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Provinsi


III-5


Secara umum, tahapan dalam proses penyusunan dokumen Final RZWP-3-K dapat dilihat dalam diagram berikut:


III-6

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Gambar 3.2 Proses Penyusunan RZWP-3-K Provinsi melalui Pelibatan Masyarakat


III-7


Gambar 3.3 Contoh Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Provinsi

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RZWP-3-K provinsi hingga dokumen final selesai diupayakan seefektif mungkin, minimal selama 12 (duabelas) bulan / 24 (dua puluh empat) bulan dan jangka waktu maksimal adalah 5 (lima) tahun. Ilustrasi jangka waktu minimal proses penyusunan RZWP-3-K dapat dilihat pada Gambar 3.3. Tahap penyusunan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keuangan/pembiayaan pembangunan daerah, ketersediaan data, dan faktor lainnya di dalam wilayah provinsi bersangkutan, sehingga perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap penyusunan RZWP-3-K disesuaikan dengan situasi dan kondisi kabupaten yang bersangkutan. 3.2.1. Persiapan Penyusunan RZWP-3-K Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan, meliputi: 1) Persiapan awal pelaksanaan, meliputi: penyusunan rencana kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana kerja adalah langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai target yang disertai dengan jadwal waktu pelaksanaan dan personil yang melaksanakan. Target yang akan dicapai adalah tersusunnya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Terms of Reference (TOR) adalah dokumen perencanaan yang memberikan gambaran umum mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Contoh lengkap TOR dan RAB sebagaimana dalam lampiran 8 dan 9. 2) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi: a. Penyiapan personil dalam tim kerja b. Penyiapan administrasi c. Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan. d. Penyusunan rencana kerja - Jadwal pekerjaan - Metode pengumpulan data/survei lapangan berdasarkan Peta RBI, LPI, Peta Laut Dishidros TNI AL, dan Citra Satelit di wilayah perencanaan. - Peta rencana lokasi sampling 3) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RZWP-3-K. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

III-8


3.2.2. Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K Secara umum, tahapan dalam proses penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K adalah sebagai berikut (Draft Revisi permen KP 16 Tahun 2008): 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

pengumpulan data; survei lapangan; pengolahan dan analisis data deskripsi potensi dan kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau - pulau kecil; penyusunan dokumen awal; konsultasi publik; penentuan usulan alokasi ruang; penyusunan dokumen antara; konsultasi publik; penyusunan dokumen final; dan permintaan tanggapan dan/atau saran.


III-9


Tahap 1 : 3.2.2.1. Pengumpulan Data Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang tersedia berupa spasial dan non spasial. Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari 2 (dua) dataset dasar (terrestrial dan batrimetri) dan 10 (sepuluh) dataset tematik (geologi dan geomorfologi laut, oseanografi, Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan (jenis dan kelimpahan ikan), penggunaan lahan dan status lahan, Data Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting, Sumberdaya Air, Infrastruktur, Demografi, Ekonomi Wilayah dan resiko bencana dan pencemaran). Data dan informasi tersebut diatas dapat diperoleh dari lembaga atau institusi terkait dalam bentuk laporan, buku, diagram, peta, foto, dan media penyimpanan lainnya. Data dasar dan tematik untuk pemetaan rencana zonasi WP-3-K provinsi memiliki skala, ketelitian dan kedetilan informasi, yaitu: skala minimal 1:250.000 Ketersediaan data harus memenuhi persyaratan secara kualitas maupun kuantitas, yaitu : a) Kualitas 1. skala; 2. akurasi geometri; 3. kedetailan data; 4. kedalaman data; 5. kemutakhiran data; 6. sumber data. b) Kuantitas secara kuantitas memenuhi ketentuan kelengkapan jenis data (12 dataset). Apabila ketersediaan data belum memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas di atas maka perlu dilakukan survei lapangan. Dalam penyusunan rencana zonasi WP-3-K, dibutuhkan data dasar dan tematik dengan skala, ketelitian data dan kedetilan informasi yang berbeda. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan rencana zonasi dibedakan untuk kabupaten/kota, yang terdiri atas : 1) Peta Dasar dan Citra Satelit 2) Data Spasial Dasar 3) Data Spasial dan Non Spasial Tematik Jenis, fungsi, dan manfaat data yang diperlukan dapat mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K. Untuk alokasi ruang yang memerlukan kegiatan reklamasi diperlukan data tambahan berupa data geoteknik.


III-10


Tahap 2 : 3.2.2.2. Survei Lapangan Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka melengkapi data yang belum sesuai kebutuhan. Adapun jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer. Pengumpulan data primer bertujuan untuk: o Melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya o Melakukan pengumpulan data primer yang belum tersedia. Data primer yang dikumpulkan, antara lain : 1. Data Terestrial a. tanah b. topografi c. kemiringan lereng 2. Data Bathimetri 3. Data Geologi dan Geomorfologi Laut (substrat dasar laut) 4. Data Oseanografi (arus, pasang surut, gelombang, kualitas air, biologi perairan) 5. Data Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan a. Data ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun) b. Data jenis dan kelimpahan ikan 6. Data Penggunaan Lahan dan Status Lahan (kepemilikan lahan) 7. Data Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting (misalnya : perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, pertambangan, pelabuhan, alur pelayaran, alur biota, kawasan konservasi) 8. Data Sumberdaya Air 9. Data Infrastruktur 10. Data Demografi dan Sosial a. Jumlah penduduk b. Jumlah tenaga kerja c. Kepadatan penduduk d. Proyeksi pertumbuhan penduduk e. Mata pencaharian penduduk f. Jumlah nelayan dan dan pembudidaya ikan g. wilayah masyarakat hukum adat h. wilayah penangkapan ikan secara tradisional i. kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk tempat suci dan kegiatan peribadatannya j. aktifitas/ritual keagamaan dan situs cagar budaya. 11. Data Ekonomi Wilayah a. PDRB b. Pendapatan per kapita c. Angkatan kerja dan tingkat pengangguran d. Laju pertumbuhan ekonomi sektoral dan kabupaten e. Komoditi unggulan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

III-11


f. Kegiatan perekonomian perikanan dan kelautan g. Produksi perikanan 12. Data Resiko Bencana dan Pencemaran a. Jenis, lokasi, batas riwayat kebencanaan, tingkat kerusakan dan kerugian bencana b. Sumber dan lokasi pencemaran Teknik untuk melakukan survei di lapangan yang antara lain meliputi:      

Observasi Pengambilan sampel Pengukuran Wawancara Penyebaran kuesioner Focus Group Discussion (FGD)

FGD bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan lain, terkait dengan permasalahan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. FGD ini melibatkan instansi pemerintah terkait, unsur perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (tokoh adat), kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di wilayah pesisir dan laut dan LSM. Metode survei tiap data akan dibahas lebih lanjut pada Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K.


III-12


Tahap 3 : 3.2.2.3. Pengolahan dan Analisis Data Penyusunan peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat Provinsi membutuhkan data dasar dan tematik pendukung dalam proses penyusunannya. Data/peta dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi tematik yang disusun dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) dataset dasar, terdiri dari data terestrial dan bathimetri. Data/peta dasar tersebut secara umum telah disediakan oleh instansi terkait, namun apabila tidak tersedia maka perlu dilakukan pemetaan dan analisis sesuai dengan kebutuhan perencanaan yang dilakukan. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan peta-peta tematik. Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh data yang siap digunakan untuk analisis. Pengolahan data meliputi: 1. Konversi data non spasial ke format spasial 2. Standarisasi format dan kelengkapan data 3. Perbaikan data Analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tema yang dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan adalah: 1. Interpolasi spasial/pemodelan ruang untuk menghasilkan keseragaman data melalui pendekatan nilai yang sama. 2. Pemodelan matematis 3. Simbolisasi dan penyajian hasil analisis menjadi peta-peta tematik Data tematik yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi terdiri dari 10 (sepuluh) dataset peta, meliputi geologi dan geomorfologi; oseanografi; penggunaan lahan, status lahan dan rencana tata ruang wilayah; pemanfaatan wilayah laut; sumberdaya air; ekosistem wilayah pesisir dan sumberdaya ikan; infrastruktur; demografi dan sosial; ekonomi wilayah; dan kerawanan dan risiko bencana. Fungsi data/peta tematik tersebut adalah sebagai dasar penyusunan peta paket sumberdaya dan kesesuaian lahan/perairan.

Pengolahan dan analisis peta tematik dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Beberapa komponen yang harus diperhatikan antara lain input data, proses pengolahan data dan output peta tematik yang dihasilkan. Input data untuk penyusunan peta tematik provinsi, kabupaten dan kota berbeda, demikian pula proses pengolahan yang dilakukan dan kerincian informasi tematik pada output peta.


III-13


Tahap 4 : 3.2.2.4. Deskripsi Potensi dan Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulaupulau Kecil Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data serta disajikan dalam bentuk peta tematik selanjutnya dilakukan pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang telah disusun. a.

Deskripsi potensi sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Deskripsi potensi sumberdaya dilakukan untuk mengetahui potensi sumberdaya saat ini (eksisting) berdasarkan peta tematik yang telah disusun. Potensi sumberdaya yang dapat dideskripsikan antara lain potensi sebaran ikan, potensi ekosistem pesisir, potensi pariwisata, potensi pertambangan, dll.

2). Deskripsi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Deskripsi ini meliputi deskripsi terhadap potensi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa lalu dan saat ini (eksisting) yang terdiri dari rona -rona dan fasilitas yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam (penangkapan ikan, budidaya perairan, pertanian, penambangan, kehutanan, wisata, habitat cagar alam laut, kapabilitas sumberdaya), pelabuhan, lokasi-lokasi industri, lokasi-lokasi pemukiman dan perkotaan, serta fasilitas wisata.


III-14


Tahap 5 : 3.2.2.5. Penyusunan Dokumen Awal Penyusunan dokumen awal dilaksanakan setelah Tim Teknis melakukan pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik. Output dokumen awal adalah peta-peta tematik. Sistematika Dokumen Awal, sekurang-kurangnya memuat : 1) Pendahuluan - Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K - Profil Wilayah - Isu-isu Strategis Wilayah - Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah 2) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3) Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan 4) Album Peta Tematik, yang mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K


III-15


Tahap 6 : 3.2.2.6. Konsultasi Publik I Selanjutnya Dokumen awal RZWP-3-K wajib dilakukan konsultasi publik untuk memverifikasi data dan informasi, dan untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya. Tahap ini merupakan pelaksanaan konsultasi publik I (pertama). Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam Berita Acara (Lampiran 6), dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi. Tabel 3.6 Tujuan, Output dan Target Peserta Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K

Tujuan  Memverifikasi data dan informasi  Menjaring masukan, tanggapan, koreksi dan usulan terhadap data dan informasi.

Output  Informasi potensi dan permasalahan di wilayah perencanaan  verifikasi data dan informasi  Tanggapan berupa masukan/usulan

Target Peserta 1) Pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari : 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. BUMD 13. BPBD 14. Administrasi Pelabuhan 15. dll. 2) TNI AL dan POLAIRUD 3) LSM 4) Perguruan Tinggi/Akademisi 5) Ormas 6) Kelompok Masyarakat (Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional) 7) Camat, Lurah/Kepala Desa 8) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.7 Materi, Metode, dan Lokasi Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K Materi Metode pelaksanaan Lokasi Draft Dokumen Awal yang memuat :  Fokus group Discussion  Kantor Pemerintah Daerah  data dan informasi penyusunan (FGD) (Dinas Kelautan dan perikanan rencana zonasi atau Bappeda)  Rembug Desa  peta-peta tematik (dapat dilakukan dengan  Kantor kecamatan/ menerapkan model Simulasi) kelurahan


III-16


Tahap 7 : 3.2.2.7. Penentuan Usulan Alokasi Ruang Setelah dokumen awal diperbaiki sesuai dengan masukan, tanggapan, atau saran pada saat konsultasi publik I, maka dilanjutkan dengan kegiatan penentuan usulan alokasi ruang. Peta-peta tematik yang telah disepakati pada saat Konsultasi Publik I (pertama) dan tersusun dalam Dokumen Awal, selanjutnya dianalisis melalui dua metode, yaitu : a) penyusunan Paket Sumberdaya terhadap kriteria kawasan; dan/atau b) kesesuaian lahan (perairan pesisir dan/atau daratan pulau kecil) terhadap kawasan, zona. Hasil analisis ini berupa usulan alokasi ruang. Untuk mempertajam usulan alokasi ruang maka dilakukan analisis non spasial. 1). Penyusunan Paket Sumberdaya Paket atau satuan sumberdaya merupakan informasi mengenai kondisi sumberdaya yang ada di area tertentu di dalam satu unit perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Unit perencanaan merupakan kawasan tertentu yang ada di suatu wilayah perencanaan (Provinsi atau Kabupaten/kota). Batas spasial unit perencanaan merupakan kombinasi dari kondisi topografi, oseanografi, ekologi, pemanfaatan/penggunaan lahan/perairan saat ini (eksisting). Di dalam setiap unit perencanaan terdapat paket-paket sumberdaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik biofisik dan lingkungannya. Berbagai kegiatan pemanfaatan umum yang dapat dikembangkan diantaranya perikanan tangkap, budidaya perairan, wisata bahari, permukiman, rekreasi, industri, pertambangan, hutan dan sebagainya. Secara umum, peta paket sumberdaya secara spasial merupakan kombinasi dari 2 (dua) dataset dasar (baseline dataset) dan 10 (sepuluh) dataset tematik (thematic dataset) yang diperoleh melalui tumpangsusun (overlay) peta tematik. Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya hasil proses matching, kemudian dilakukan pendeskripsian nilai-nilai sumberdaya yang ada di setiap unit pemetaan sumberdaya yang ada. Secara teknis, proses penyusunan Paket Sumberdaya dan identifikasi nilai-nilai sumberdaya mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K. 2). Analisis Kesesuaian Lahan (Perairan Pesisir dan/atau Daratan Pulau Kecil) Terhadap Kawasan, Zona Analisis kesesuaian lahan dilakukan terhadap wilayah perairan pesisir dan/atau daratan pulau kecil. Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan cara mendeliniasi masing-masing parameter peta-peta tematik berdasarkan kriteria kesesuaian zona/subzona tertentu. Hasil deliniasi masing-masing parameter peta-peta tematik tersebut diatas dilakukan overlay/tumpang susun. Proses ini dilakukan dengan cara yang sama terhadap parameter peta-peta tematik tertentu berdasarkan kriteria kawasan/zona lainnya. Hasil dari proses overlay tersebut diatas adalah peta-peta kesesuaian untuk masing-masing kawasan/zona dengan kategori kesesuaiannya (sesuai (S1), kurang sesuai (S2), dan tidak sesuai (N)). Masing-masing peta-peta kesesuaian kawasan/zona tersebut kemudian dioverlay sehingga menghasilkan peta multikesesuaian untuk kawasan/zona. Berdasarkan peta multikesesuaian dilakukan penilaian kesesuaian akhir untuk kawasan/zona, sehingga dihasilkan usulan alokasi ruang dalam bentuk peta Alokasi Ruang. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

III-17


Apabila dalam satu lokasi memiliki beberapa kategori kesesuaian yang sama maka perlu dilakukan analisis non spasial.


III-18


Gambar 3.4 Contoh Proses Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Zona Pariwisata

III-19 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

III-19


3). Penentuan Alokasi Ruang Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang yang ada di kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut. Klasifikasi kawasan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.8 Klasifikasi Kawasan dalam RZWP-3-K Klasifikasi Kawasan (Berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2007) Kawasan Konservasi merupakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum merupakan kawasan yang dipergunakanuntuk kepentingan ekonomi, sosial budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan Alur merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut yang perlu dilindungi Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional

Keterangan Kawasan Konservasi pada UU No 27 tahun 2007 setara dengan Kawasan Lindung pada UU No 26 tahun 2007 Kawasan Pemanfaatan Umum pada UU No 27 tahun 2007 setara dengan Kawasan Budidaya pada UU No 26 tahun 2007

Aturan mengenai alur pelayaran dapat mengikuti Permen Perhubungan No.68 tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan kriteria; batas-batas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka

Klasifikasi Kawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini.


III-20


Gambar 3.5 Contoh Ilustrasi Klasifikasi Kawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Subandono,

2008) Peta Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi disusun berdasarkan peta paket sumberdaya dan/atau kesesuaian terhadap kriteria. Diagram alir penyusunan peta rencana alokasi ruang berdasarkan peta paket sumberdaya sebagai berikut:


III-21


Gambar 3.6 Diagram Penyusunan Peta Alokasi Ruang Wilayah Laut/Perairan Provinsi Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya

Penentuan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan hal-hal, sebagai berikut: 1) Penentuan Kawasan Konservasi Penentuan Kawasan konservasi harus memperhatikan keberadaan wilayah yang berpotensi menjadi kawasan konservasi. Kawasan konservasi ditetapkan untuk wilayah yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Pembagian kawasan konservasi disesuaikan dengan jenis/kategori kawasan konservasi yang ada di Kabupaten/Kota.


III-22


2) Penentuan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Penentuan Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan kriteria-kriteria: batasbatas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka. 3) Penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum Penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum memperhatikan kriteria: tidak termasuk ke dalam wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan merupakan wilayah yang sebagian besar dipergunakan untuk aktivitas ekonomi. 4) Penentuan Alur Laut Penentuan Alur Laut memperhatikan kriteria: ruang yang dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut yang perlu dilindungi. Aturan mengenai alur pelayaran dapat mengikuti Permen Perhubungan No.68 tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut, dimana alur pelayaran di laut terdiri atas : (1) Alur pelayanan umum dan perlintasan; dan (2) Alur pelayaran masuk pelabuhan. Pipa/kabel bawah laut merupakan instalasi yang dapat dibangun di perairan, dengan persyaratan, sebagai berikut : a. penempatan, pemendaman, dan penandaan; b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran; c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; d. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut; dan e. berada di luar perairan wajib pandu. Sedangkan Alur Migrasi Ikan adalah pola ruaya (migrasi) ikan yang dipengaruhi suhu, salinitas, kecepatan dan arah arus, pasang surut, tinggi dan panjang gelombang, warna perairan, substrat dasar, kedalaman perairan, dan tipologi kelandaian dasar laut. Kecepatan dan arah arus akan memberikan indikasi terhadap pola pergerakan dan alur migrasi ikan, sementara keterkaitan suhu, salinitas, kedalaman perairan, kontur dasar, dan warna perairan memberikan informasi perairan optimum terhadap ikan-ikan target tangkapan yang dikehendaki. Alur migrasi biota laut, dapat berupa : alur migrasi cetacea, tuna, penyu belimbing, penyu lekang, paus dll.

Selanjutnya, penentuan arahan pemanfaatan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui penentuan zona dan sub zona atau arahan pemanfaatannya pada masingmasing kawasan. Penentuan zona pada masing-masing kawasan dilakukan dengan menggunakan metode kesesuaian perairan. Hasil kesesuaian perairan dan contoh peta alokasi ruang dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini.


III-23


Gambar 3.7 Ilustrasi Contoh Pembagian Kawasan menjadi Zona (Subandono, 2008)

Deliniasi batas kawasan dan zona ditampilkan pada Peta yang menggunakan grid dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

4). Analisis Non Spasial Setelah diperoleh Peta Alokasi Ruang selanjutnya dilakukan analisis nonspasial : a. Analisis Kebijakan dan Kewilayahan Analisis Kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap kebijakan rencana tata ruang nasional/provinsi/Kabupaten/Kota, dan menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Disamping itu, analisis yang didasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik dan pertahanan keamanan. Sedangkan analisis kewilayahan merupakan analisis untuk melihat kecenderungan perkembangan kawasan di wilayah perencanaan berdasarkan potensi fisik wilayah dan kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada. b.

Analisis Sosial dan Budaya Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis sosial budaya di wilayah dan atau kawasan. Penilaian/analisis sosial (urban social indicator) misalnya kependudukan/demografi, struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan prasarana sosial dan budaya, potensi sosial budaya masyarakat, atau kesiapan masyarakat terhadap suatu pengembangan. Tujuan analisis ini adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung atau menghambat pengembangan wilayah dan atau kawasan, serta memiliki fungsi antara lain : 1. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah dan atau kawasan serta pembangunan sosial budaya masyarakat


III-24


2. mengidentifikasi struktur sosial budaya masyarakat 3. menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung pengembangan wilayah dan atau kawasan 4. menentukan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan sosial budaya masyarakat 5. memberikan gambaran situasi dan kondisi obyektif dalam proses perencanaan c.

Analisis Infrastruktur Analisis infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data sekunder yang telah ada dan observasi langsung di lapangan. Pemetaan dilakukan dengan cara digitalisasi data sekunder dan plotting lokasi secara langsung di lapangan, meliputi sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik dan energi, sanitasi, dan prasarana lainnya.

d.

Analisis Ekonomi Wilayah Analisis ekonomi wilayah bertujuan untuk mengetahui pola distribusi perkembangan ekonomi wilayah melalui PDRB, pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian, sektor basis wilayah dan/atau kawasan untuk mengetahui sektor yang memberikan sumbangan/kontribusi relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu wilayah dan/atau kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan), dan komoditas unggulan wilayah pada sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. Komoditas unggulan merupakan Komoditas kunci yang memiliki peran penting baik secara langsung/tidak langsung dan bersifat multiplier effect.

e.

Analisis Pengembangan Wilayah Identifikasi ini meliputi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa yang akan datang yang diproyeksikan di dalam kawasan perencanaan yang berpotensi untuk pengembangan wilayah. Beberapa pertimbangan untuk melihat potensi pengembangan wilayah diantaranya:  Potensi sumberdaya lokal Potensi sumberdaya lokal dapat dilihat dari sumberdaya unggulan di suatu wilayah yang akan dibuat RZWP-3-K. Pendekatan identifikasinya menggunakan kerangka ekonomi kewilayahan, pendekatan keunggulan komparatif (comparative advantage approach), dan pendekatan keunggulan bersaing (competitive advantage approach).  Potensi lingkungan strategis Potensi lingkungan strategis dapat menggunakan cara pandang yang sedang berkembangan di lingkup global, regional dan nasional. Pendekatan identifikasinya menggunakan upaya sintesis dari informasi-informasi terkini.

f.

Analisis dampak aktivitas dari wilayah sekitar Identifikasi ini dibutuhkan untuk mengetahui dampak aktivitas dari wilayah sekitar terhadap wilayah perencanaan zonasi, sehingga dapat dilakukan antisipasi atau adaptasi yang dibutuhkan. Contoh proses identifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.


III-25


Tabel 3.9 Identifikasi Potensi Dampak Aktivitas dari Wilayah Sekitar No

Kegiatan

Lokasi

Potensi Dampak

1

Pertambangan minyak dan gas bumi

Perairan Laut dan Pesisir

-

Penurunan kualitas air Polusi limbah cair Kerusakan ekosistem sekitar

2

Pertambangan Bahan Galian C (Pasir)

Perairan Laut dan Pesisir

-

Penurunan kualitas air Kerusakan ekosistem sekitar Transpor sedimen Perubahan garis pantai

3

Pertambangan Mineral

Daratan Pesisir

-

Penurunan kualitas air Kerusakan ekosistem sekitar Perubahan geomorfologi laut Perubahan garis pantai

4

Pertambangan Batubara

Daratan Pesisir

-

Perubahan garis pantai Kerusakan ekosistem sekitar

5

Industri Maritim

Pesisir

-

Penurunan kualitas air, Transpor sedimen Perubahan sedimen Polusi limbah padat dan cair Kerusakan ekosistem

6

Permukiman

Pesisir dan DAS

-

Penurunan kualitas air Polusi limbah padat dan cair

7

Pariwisata Bahari

Perairan Pesisir

-

Penurunan kualitas air Kerusakan ekosistem perairan Perubahan alur migrasi ikan dan biota

8

Pertanian

Pesisir dan DAS

-

Penurunan kualitas air Transpor sedimen Perubahan sedimen Polusi limbah cair

9

Budidaya laut

Perairan pesisir

-

Penurunan kualitas air Gangguan alur transportasi laut

10

Pelabuhan

Pesisir

-

Penurunan kualitas air Transpor sedimen Perubahan sedimen Polusi limbah padat dan cair

g.

Analisis isu dan permasalahan perencanaan di wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil Identifikasi ini meliputi antara lain:  Identifikasi daerah rawan bencana: banjir, tsunami, erosi, abrasi, sedimentasi, akresi garis pantai, subsiden/longsoran tanah, gempa bumi  Identifikasi masalah lingkungan dan pencemaran: intrusi air laut/asin, polusi, kerusakan ekosistem/habitat hutan mangrove, kerusakan ekosistem/habitat terumbu karang  Identifikasi daerah konservasi/perlindungan: kawasan lindung nasional/kawasan konservasi yang ditetapkan secara nasional (taman nasional, taman laut, cagar alam, suaka alam laut), kawasan konservasi yang sedang diusulkan oleh daerah, dan daerah perlindungan laut lokal


III-26


 Identifikasi aktivitas di daratan yang berpengaruh terhadap kegiatan pada kawasan perairan  Konflik penggunaan lahan  Konflik sosial  Kesenjangan ekonomi antar wilayah pesisir dengan wilayah daratan utama. 2). Analisis Konflik Pemanfaatan Ruang (Resolusi Konflik) A. Potensi Konflik Konflik dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat terjadi pada saat tahap penyusunan rencana alokasi ruang dan pada tahapan konsultasi publik. a) Pada tahap penyusunan rencana alokasi ruang, identifikasi konflik dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersinggungan namun tidak sesuai (compatible). Hasil analisis paket sumberdaya yang dilanjutkan dengan beberapa analisis lanjutan, kemudian diidentifikasi antar kegiatan/zona untuk memilih kegiatan/zona yang paling sesuai dengan cara membuat matrik kesesuaian/keterkaitan. Matrik keterkaitan antar zona menguraikan hubungan antar zona dalam suatu wilayah perencanan untuk melihat harmonisasi antar zona. Konflik dapat terjadi pada pemanfaatan ruang secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal pada level zona misalnya pemanfaatan pertambangan, industri, dan perikanan tangkap, sedangkan secara vertikal di perairan misalkan pertambangan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.

Gambar 3.8 Contoh Matriks Keterkaitan antar Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pesisir

Kompabilitas kegiatan selanjutnya diklasifikasikan menjadi kegiatan-kegiatan, yang meliputi kegiatan dengan kompabilitas: tinggi, menengah, rendah. Setelah diketahui kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan dengan jenis kompabilitas (tinggi, menengah, rendah) kemudian kegiatan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis


III-27


kompabilitasnya dan diidentifikasi kebutuhan ruang (spatial/temporer), kegiatan lain yang kompatible, dan kegiatan lain yang tidak kompatible, seperti pada tabel berikut : Tabel 3.10 Klasifikasi Kompatibilitas Kegiatan 1. Aktiv itas

Kompatibilitas Tinggi Kebutuhan Ruang (Spatial/te mporer)

Kegiatan lain yang kompatibel

2. Kompatibilitas Menengah Kegiatan yg tidak kompatibel

Aktivi tas

Kebutuhan Ruang (Spatial/te mporer)


Kegiatan yg tidak kompatibel

3. Kompatibilitas Rendah Aktivi tas

Kebutuha n Ruang (Spatial/t emporer)


1 2 3 dll

b)

c)

Pada tahap konsultasi publik, peluang terjadinya konflik besar sekali. Konflik dimungkinkan terjadi karena tidak semua harapan dari para pemangku kepentingan terakomodasi dalam rencana zonasi tersebut. Konflik ini dapat memberikan dampak positif jika seluruh pihak mau menghormati pemikiran masing-masing pemangku kepentingan dan memperoleh kesepakatan mengenai kebutuhan prioritas yang perlu diadopsi dalam rencana zonasi. Di sisi lain, konflik dalam konsultasi publik bisa berdampak negatif saat ada satu atau lebih pihak memaksakan keinginannya dan tidak mau bernegosiasi. Pada tahapan ini, jika semua pihak bersikeras untuk memasukkan keinginannya dalam rencana zonasi makan akan terjadi dead lock sehingga tidak terjadi kesepakatan. Rencana zonasi menjadi terkatung-katung penyelesaiannya. Pada tahap pembahasan pemberian tanggapan dan/atau saran, konflik kepentingan berpeluang terjadi apabila masing-masing pemangku kepentingan ada yang merasa kebutuhannya tidak terakomodasi.

B. Penanganan Konflik Konflik yang terjadi memerlukan adanya manajemen konflik, yaitu suatu proses yang diarahkan pada pengelolaan konflik agar terjadi suatu kondisi yang lebih terkendali melalui suatu rekayasa yang dilakukan untuk mengendalikan konflik agar menjadi lebih baik. Dengan berusaha mengendalikan konflik, diharapkan tidak sampai terjadi akumulasi dan besaran berkembangnya konflik menjadi destruktif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam manajemen konflik antara lain: (1) Pencegahan Konflik, yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi fihak-fihak yang terlibat. (2) Penyelesaian Konflik, yaitu suatu bentuk usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.


III-28

Kegiatan yg tidak kompatibel


(3) Transformasi Konflik, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi sumbersumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan yang positif. Secara garis besar ada dua cara penyelesaian konflik yaitu dengan kolaborasi membangun konsensus dan penyelesaian melalui proses legal. Penyelesaian cara pertama dapat dilakukan hanya dengan menyertakan pihak-pihak yang terlibat konflik maupun dengan melibatkan pihak ketiga. Secara umum strategi resolusi konflik seharusnya dimulai dengan pengetahuan yang mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial yang terjadi di suatu kawasan. Dengan peta tersebut, segala kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik. Penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diselesaikan melalui cara Alternative Dispute Resolution (ADR). Beberapa metode resolusi konflik dengan metode ADR adalah sebagai berikut : 1) Negosiasi langsung Negosiasi adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai, bertemu, dan mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima secara bersama-sama. 2) Konsiliasi Konsiliasi adalah suatu proses pihak luar sebagai mediasi untuk membawa pihak-pihak yang berselisih bermusyawarah secara bersama. Pihak yang melakuakn konsiliasi harus membuat agenda, melakukan pencatatan secara administrasi dan mengunjungi pihak-pihak yang tidak sempat bertemu langsung, dan bertindak sebagai mediator dalam pertemuan. 3) Fasilitasi Merupakan penanganan konflik yang melibatkan fasilitator. Peran fasilitator adalah menjadi moderator dalam pertemuan yang cakupannya lebih besar dan menjamin setiap orang dapat berbicara dan mendengar. Fasilitasi juga diterapkan dalam membantu individu melakukan proses pemecahan masalah (problem solving), prioritas, dan perencanaan. 4) Mediasi Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa pihak luar untuk menjembatani proses negosiasi antaa pihak-pihak yang berselisih. Pihakpihak yang berselisih dipertemukan secara bersama oleh pihak luar yang kedudukannya netral dan independen (berperan sebagai mediator). Dalam proses ini dikaji secara mendalam dan diputuskan bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Peran mediator adalah membantu semua pihak agar mampu menghasilkan suatu perjanjian tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Keuntungan dari mediasi adalah : (1) mediator dapat memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang teralienasi, mencegah terjadinya deadlock yang menghambat resolusi konflik, (2) membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menciptakan kesepakatan bersama, (3) mempercepat proses negosiasi dan menstimulasi pihak yang berselisih dengan mengajukan penyelesaian konflik secara kreatif dan realistis, (4) memfasilitasi suatu kerjasama antarpihak yang bertikai.


III-29


5)

Arbitrasi Arbitrasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara pihak yang berselisih menyerahkan proses penyelesaiannya kepada pihak yang dapat memberi legitimasi untuk memutuskan pihak yang benar dalam perselisihan tersebut. Proses semacam ini juga dapat berlaku dalam penyelesaian konflik melalui jalur hukum.

Penyelesaian konflik yang terbaik adalah melalui negosiasi kolaboratif antara pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri. Cara demikian akan memperbaiki hubungan dan interaksi antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun demikian seringkali pihak-pihak yang berkonflik itu tidak mampu berinteraksi sehingga diperlukan pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian konflik. Idealnya pihak ketiga tersebut tidak mendominasi proses penyelesaian konflik dan atau mempunyai kuasa untuk membuat keputusan melainkan bertindak sebagai fasilitator komunikasi dan peace builder, yang sering disebut sebagai mediator. Sebagai catatan, pada kenyataannya, kebanyakan konflik yang terjadi dalam masyarakat sekitar 60 persen diselesaikan melalui mediasi. Hasil analisis non spasial diformulasikan untuk menyempurnakan usulan peta alokasi ruang menjadi peta RZWP-3-K.

4). Penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan dengan RTRW Rencana alokasi ruang yang dihasilkan perlu dilakukan penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan antara RZWP-3-K dengan RTRW sesuai UU No.27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, juga perlu diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RZWP-3-K propinsi/kabupaten/kota yang bersebelahan atau berhadapan. Tujuan penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan antara RZWP-3-K dengan RTRW adalah untuk mereview dan membandingkan draft dokumen antara RZWP-3-K dengan rencana lain yang telah disahkan dan untuk merevisi draft dokumen antara RZWP-3-K tersebut, sehingga konsisten dengan rencana-rencana dan program-program yang bersesuaian yang telah disahkan. Penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan tersebut dilakukan melalui tiga (3) cara berikut ini: i. Menyelaraskan/ mengadopsi pola ruang dan struktur ruang daratan pesisir RTRW ke dalam RZWP-3-K ii. Menyerasikan alokasi ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZWP-3-K yang bersinggungan dengan pola ruang dalam RTRW iii. Menyeimbangkan/memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ke dalam alokasi ruang perairan pesisir dalam RZWP-3-K. Setelah RZWP-3-K diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan dengan RTRW, maka disusun


III-30


deskripsi zona yang memuat : nama, batas dan luas. Contoh deskripsi zona dapat dilihat pada lampiran 2. 5). Penyusunan Pernyataan pemanfaatan Ruang dan Peraturan Pemanfaatan Ruang

Pernyataan pemanfaatan ruang merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penyusunan rencana alokasi ruang. Penyusunan pernyataan pemanfaatan ruang dilengkapi dengan peraturan pemanfaatan ruang yang berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan dalam RZWP-3-K Provinsi, terdiri dari kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Contoh tabel pernyataan dan peraturan pemanfaatan ruang dapat dilihat pada lampiran 2. Arahan pemanfaatan ruang hasil konsep dan rencana dilakukan konsultasi publik II (kedua). Berikut adalah contoh tabel arahan pemanfaatan ruang yang dikonsultasikan ke Stakeholder. Tabel 3.11 Contoh Tabel Kesepakatan Arahan Pemanfaatan Ruang

RZWP-3-K Provinsi : ……………………………………………………………… ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Hasil Konsultasi Publik dengan Stakeholder terkait

Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Setuju Perikanan budidaya Perikanan tangkap Pariwisata Pemukiman Pelabuhan dll Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K); Kawasan Konservasi Maritim (KKM); Kawasan Konservasi Perairan (KKP); dan Sempadan pantai. Kawasan Strategis Nasional Tertentu Alur Laut Renstra Daerah Arahan Pemanfaatan

Tidak setuju

6). Rekomendasi terhadap RTRW dan Rencana Pembangunan Lainnya Hasil penyerasian, penyelarasan, dan penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW, RZW-3-K dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam penetapan struktur dan pola ruang yang terdapat didalam RTRW. Rekomendasi terhadap RTRW, meliputi : 1. Alokasi ruang di WP3K untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki keterkaitan terhadap sumberdaya di WP3K;


III-31


2. 3.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dapat menjadi muatan kawasan strategis RTRW; Penetapan Kawasan Strategis WP3K dapat menjadi muatan kawasan strategis Kab/Kota pada RTRW.

7). Penyusunan Indikasi Program Indikasi program dijabarkan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun perencanaan 20 (duapuluh) tahun. Contoh Tabel Indikasi Program dapat dilihat pada lampiran 3.


III-32


Tahap 8 : 3.2.2.8. Penyusunan Dokumen Antara Penyusunan dokumen antara dilaksanakan setelah melakukan tahapan penentuan usulan alokasi ruang. Sistematika Dokumen Antara, sekurang-kurangnya memuat : 1) Pendahuluan - Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K - Profil Wilayah - Isu-isu Strategis Wilayah - Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah 2) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3) Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan 4) Rencana Alokasi Ruang yang berisi Peta RZWP-3-K 5) Peraturan Pemanfaatan Ruang 6) Indikasi Program RZWP-3-K 7) Album Peta Tematik dan Peta RZWP-3-K


III-33


Tahap 9 : 3.2.2.9. Konsultasi Publik II Konsultasi publik pada tahap ini merupakan pelaksanaan konsultasi publik II (kedua) yang dilakukan untuk memverifikasi draft rencana zonasi, arahan pemanfaatan dan memeriksa konsistensi draft RZWP-3-K dengan RTRW dan aturan-aturan lainnya, sehingga draft rencana alokasi ruang dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah perbaikan dan penyempurnaan dari draft dokumen antara dan memfasilitasi aspirasi dari seluruh Stakeholder terkait, serta penetapan alokasi ruang ke dalam kawasan/zona dalam dokumen final yang akan disusun. Tabel 3.12 Tujuan, Output dan Terget Peserta Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K Tujuan Output Target Peserta 



Memverifikasi atau memastikan kembali bahwa data dan informasi tematis yang menjadi masukan publik pada tahap konsultasi sebelumnya Menginformasikan hasil perbaikan draft rencana zonasi dari hasil kesepakatan pada konsultasi publik sebelumnya, serta menilai kelayakan/kesesuaian pemanfaatan, analisis, usulan alokasi ruang, serta arahan pemanfaatan dan memeriksa konsistensi draft RZWP-3-K dengan RTRW (Penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan dengan) dan aturan-aturan lainnya

 Tanggapan, masukan atau keberatan terhadap hasil perbaikan dari konsultasi publik sebelumnya  Kesepakatan publik terhadap draf rencana alokasi ruang

1) Unsur pemerintah  Pemerintah Pusat  Pemerintah Daerah 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. BUMD 13. dll 2) TNI AL dan POLAIRUD 3) DPRD 4) LSM 5) Perguruan Tinggi/Akademisi 6) Ormas 7) Kelompok Masyarakat (Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional) 8) Camat, Lurah/Kepala Desa 9) Pers 10) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.13 Materi, Metode, dan Lokasi Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K Materi Metode pelaksanaan Lokasi Draft Dokumen Antara yang memuat :  Hasil perbaikan dokumen awal  Hasil Analisis lanjutan  Penetapan Alokasi Ruang  Penyelarasan , penyerasian dan penyeimbangan dengan RTRW

 Fokus Group Discussion (FGD)  Rembug Desa (dapat dilakukan dengan menerapkan model Simulasi)






Kantor Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda) kantor kecamatan/kelurahan

III-34


Hasil dari konsultasi publik II (kedua) adalah diperolehnya kesepakatan pemanfaatan ruang (kawasan/zona). Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam Berita Acara (lampiran 6), dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi.


III-35


Tahap 10 : 3.2.2.10. Penyusunan Dokumen Final Setelah Dokumen Antara diperbaiki sesuai dengan masukan, tanggapan, atau saran pada saat konsultasi publik II, selanjutnya Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Deskripsi Kawasan/Zona, Peraturan Pemanfaatan Ruang, dan Indikasi Program dibahasahukumkan menjadi draft rancangan perda RZWP-3-K. Dokumen Final merupakan perbaikan Dokumen Antara yang telah dikonsultasipublikkan. Sistematika dokumen final RZWP-3-K (lampiran 4), sekurang-kurangnya terdiri atas: 1) Pendahuluan yang memuat Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K, Profil Wilayah, Isu-isu Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah; 2) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi; 3) Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan 4) Rencana Alokasi Ruang; 5) Peraturan Pemanfaatan Ruang; 6) Indikasi program; 7) Album Peta Tematik dan Album Peta RZWP-3-K; dan 8) Draft Rancangan Perda RZWP-3-K.


III-36


Tahap 11 : 3.2.2.11. Permohonan Tanggapan dan/atau Saran Dokumen Final RZWP-3-K selanjutnya dimintakan tanggapan dan/atau saran kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 14 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 pasal 26, mekanisme pemberian tanggapan dan/atau saran, adalah sebagai berikut : (1) Gubernur menyampaikan Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran. (2) Gubernur menyampaikan dokumen final RZWP-3-K Provinsi kepada Bupati/Walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk diketahui. (3) Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RZWP-3-K dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (4) Menteri dalam memberikan tanggapan dapat melibatkan mengkoordinasikan penataan ruang nasional atau daerah.

lembaga

yang

(5) Tanggapan atau saran perbaikan oleh gubernur dipergunakan sebagai bahan perbaikan Dokumen Final RZWP-3-K. (6) Dalam hal tanggapan dan/atau saran, maka dokumen RZWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

Menteri KP

Gubernur 1

2

3

PENYUSUNAN DOKUMEN RZWP-3-K

Lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di daerah/BKPRD

Tanggapan/saran terhadap Dokumen Final

Tim pemberian tanggapan MKP Tim pemberian tanggapan Gubernur

Tim BKPRD

Tim BKPRN (Vocal Point KKP)

4

Dokumen Final RZWP-3-K berikut lampiran Album Peta

Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi setelah mendapatkan tanggapan dan/atau saran Menteri KP

Pembahasan ranperda dengan DPRD

Gambar 3.9 Mekanisme Pemberian Tanggapan dan/atau Saran


III-37


Setelah Dokumen Final RZWP-3-K diperbaiki berdasarkan tanggapan dan/atau saran oleh Menteri selanjutnya dilakukan pembahasan Ranperda di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


III-38

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian 1) Perikanan Tangkap Kriteria-kriteria lingkungan dan ekologi yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut :  Lokasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan habitat kritis dan sensitive yang terdapat di daratan maupun perairan pesisir (lahan basah; mangrove; padang lamun; terumbu karang; tempat pembesaran dan pemijahan; gumuk pasir; taman laut, rute migrasi burung, mamalia & spesies terancam punah lainnya);  Pembukaan lahan hutan dan pertanian harus diminimalkan;  Pemenuhan kebutuhan air bersih dan fasilitas pengolahan limbah cair/padat;  Penetapan pemanfaatan lahan didalam dan sekitar lokasi perencanaan termasuk antisipasi kegiatan pembangunan yang akan datang;  Kedekatan jarak terhadap daerah permukiman, perdagangan dan pendidikan;  Pekerjaan dan orientasi masyarakat yang ada di dekat lokasi perencanaan, guna meminimalisasi gangguan dan hilangnya kegiatan sosio ekonomi yang ada;  Pengurangan sumberdaya yang ada harus diminimalkan baik yang terjadi karena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan;  Lokasi pada daerah “brackish water” harus direncanakan secara hati-hati. Kriteria untuk menentukan daerah penangkapan ikan (fishing ground), antara lain berdasarkan visual langsung di perairan/pengalaman nelayan dan bantuan teknologi Inderaja dan hidroakustik. Daerah penangkapan ikan diantaranya ditandai oleh :  Warna perairan lebih gelap dibandingkan perairan sekitarnya ;  Ada banyak burung pemakan ikan beterbangan dan menukik-nukik ke permukaan air ;  Banyak buih/riak di permukaan air ; dan  Umumnya jenis ikan ini bergerombol di sekitar batang-batang kayu yang hanyut di perairan atau bersama dengan ikan yang berukuran besar. Penentuan daerah penangkapan ikan menggunakan metode analisis data inderaja dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit yang dihasilkan terhadap beberapa parameter fisika kimia dan biologi perairan, seperti :  Vegetasi mangrove,  Suhu permukaan laut (SPL) dan arus permukaan laut,  Konsentrasi klorofil dan produktivitas primer air laut,  Kedalaman air,  Terumbu karang, padang lamun, muara sungai,  Angin di permukaan laut, dan  Pengangkatan massa air (up-welling) dan pertemuan dua massa air yang berbeda (sea front). Hasil interpretasi citra tersebut dituangkan dalam bentuk peta tematik, sehingga dapat diperkirakan tingkat kesuburan suatu lokasi perairan atau kesesuaian kondisi perairan dengan habitat yang disukai gerombolan (schoaling) ikan dalam bentuk daftar titik koordinat (bujur dan lintang). Berdasarkan peta tersebut kemudian dibuat regulasi pengusahaan penangkapan ikan yang meliputi tata ruang, nursery ground, waktu penangkapan dan jenis alat tangkap dan bobot kapal.


L.1-1

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian Metode hidroakustik merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang obyek di bawah air dengan cara pemancaran gelombang suara dan mempelajari echo yang dipantulkan. Dalam pendeteksian ikan digunakan sistem hidroakustik yang memancarkan sinyal akustik secara vertikal, biasa disebut echo sounder atau fish finder. Tabel L1.1. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Penangkapan Ikan NO

INPUT PETA YANG DIBUTUHKAN

1. 2.

Peta Batimetri Peta Oksigen Terlarut (Data Osenografi Kimia)

Kedalaman Oksigen Terlarut

3.

Peta Salinitas (Data Osenografi Kimia) Peta Suhu Permukaan (Data Oseanografi fisik) Peta Kecerahan (Data Oseanografi fisik) Peta PH (Data Osenografi Kimia) Peta Arah Kecepatan Arus (Data Oseanografi Fisik) Peta Sedimen (Substrat dasar peraiaran) Peta Tinggi Gelombang (Data Oseanografi fisik) Peta Curah Hujan (Data Klimatologi) Peta Terumbu karang (Data ekosistem SD Hayati)

Salinitas

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

Peta Mangrove (Data ekosistem SD Hayati) 13. Peta LPI, Peta Administrasi Sumber: Anonim dengan modifikasi

KRITERIA KESESUAIAN

PARAMETER KESESUAIAN

SATUAN

Suhu

S1 (80)

S2 (60)

S3 (40)

m mg/L

0 - 400 >5

-

-

‰

33 - 34

-

-

Celcius

28 - 32

-

-

-

-

7 - 8,5

-

-

-

-

-

-

-

-

M

0-1

1-2

>=3

>3

hari/thn

150-180

110-150

<110

<100

%

60-80

40-60

<40

<20

60-80

40-60

<40

<20

0-10

10-20

>20

>30

Kecerahan pH Kecepatan arus Substrat dasar perairan Tinggi Gelombang Jumlah Hari Hujan Tutupan Terumbu Karang Tutupan Mangrove Jarak Pantai

N (1)

cm/detik

Km

2) Perikanan Budidaya a.

Budidaya air laut Tabel L1.2. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Laut

No 1.

Input Peta Yang Dibutuhkan Peta Suhu Permukaan, Peta Sebaran TSS, Peta Sebaran Salinitas, Peta Sebaran Tinggi Gelombang, Peta Sebaran arah dan Kecepatan Arus

Parameter Kesesuaian FISIK : Temperatur Kekeruhan Kecerahan Salinitas Gelombang Arus


Satuan o

C m m o/oo m m/dt

S1 (80) 26 – 30 < 30 >3 18 – 32 < 0,5 < 0,75

Kriteria Kesesuaian S2 (60) S3 (40)

N (1)

28 – 30 <5 >5 Alami

>35 <2 >15 >34

30 – 35 5–2 10-15 32 - 34

L.1-2

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian Input Peta Yang Dibutuhkan

No

2.

3.

4.

Peta Sebaran PH, DO, BOD, Nitrit, H2S, Mercuri (Hg) Kadmium (Cd) Seng (Zn) Timbal (Pb) Kromium (Cr) Selenium (Se) Tembaga (Cu) Perak (Ag) Arsen (As) Nikel (Ni) Senyawa phenol DDT

Peta Sebaran Ekosistem di Pesiisr

Peta Sebaran Daerah Rawan Bencana

Parameter Kesesuaian

KIMIA : pH DO BOD Nitrit H2S Mercuri (Hg) Kadmium (Cd) Seng (Zn) Timbal (Pb) Kromium (Cr) Selenium (Se) Tembaga (Cu) Perak (Ag) Arsen (As) Nikel (Ni) Senyawa phenol DDT

Satuan

-

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

BIOLOGI : Organisme penempel Limbah sampah Pemangsa

-

KEAMANAN : Jarak dari pantai Alur pelayaran Badai/gempa

m m m

S1 (80)

Kriteria Kesesuaian S2 (60) S3 (40)

N (1)

6–9 >4 < 45 < 0,1 < 0,03 < 0,003 < 0,01 < 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,005 < 0,06 < 0,05 < 0,01 < 0,1 < 0,002 < 0,002

6,5 – 8,5 >6 < 25 Nihil < 0,01 < 0,00001 < 0,00002 < 0,002 < 0,00002 < 0,00004 < 0,00045 < 0,001 < 0,003 < 0,0026 < 0,002 Nihil < 0,001

8,5 >8 <20 Sedang <0.04 <0,004 <1 <0,8 <1 <1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,001 <0,002

>8,5 >8 <10 Banyak <0.05 <0,005 <2 <1 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <2 <0,01 <0,003

Sedikit 500 - 1000 Tidak ada

Nihil 1000 m TTidak ada

Sedikit >500 ada

Banyak >200 Banyak

< 1.000 < 500 Tidak ada

Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013

b.

Budidaya Air Payau Tabel L1.3. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Payau

No 1. 2. 3. 4.

Input Peta Yang Dibutuhkan Peta Salinitas (Data Osenografi Kimia Peta Suhu Permukaan (Data Oseanografi fisik) Peta Kecerahan (Data Oseanografi fisik) Peta Oksigen Terlarut

(%)

S1 (80) 20

Kriteria Kesesuaian S2 (60) S3 (40) 20-35 >35

N (1) > 40

Suhu

(°C)

26-31

20-26

<20

<10

Kecerahan

(m)

25-34

16-24

>5

5

<16 atau >34 <3

<10 >40 <1

Parameter Kesesuaian Salinitas

Oksigen Terlarut


Satuan

L.1-3

atau

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian

5.

6. 7. 8.

9. 10. 11.

12.

(Data Osenografi Kimia Peta Curah Hujan (Data Klimatologi) Peta PH (Data Osenografi Kimia Peta Sebaran Amonia (data Oseanografi Kimia Peta LPI, Peta Curah Hujan, Peta Sumberdaya Air Peta Oksigen Terlarut (Data Osenografi Kimia Peta Kerawanan Bencana Peta Oksigen Terlarut, Peta Sebaran Amonia (Data Osenografi Kimia Peta Batimetri

Curah Hujan

2500-3000

<1000 atau >3500

<8000 atau > 4000

<0,3

1000-2000 dan 30003500 6-7,5 dan 8,5-10 0,3-0,5

>10 atau <6 >0,5

> 20 atau <5 >1

Input air tawar

Besar

Sedang

Kurang

Tidak ada

Kesuburan air

Tinggi

Sedang

Rendah

Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

-

Ada Ada

>100

50-75

<50

PH Amoniak

7,5-8,5 (NH3) (mg/l)

Pengaruh banjir Polutan

Kedalaman pirit

(cm)

Ada (jumlah besar) <40


c.

Budidaya Tambak Udang Tabel L1.4. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Udang No

Parameter

1.

Curah Hujan (mm/th)

Baik 2500-3000

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kecerahan (%) Kedalaman Pirit (cm) Oksigen Terlarut (mg/l) o Salinitas ( /oo) o Suhu ( C) Amoniak (NH3) (mg/l) pH Input air tawar Kesuburan air Pengaruh banjir Polutan

25-34 >100 >5 12-20 28-31 <0,3 7,5-8,5 Besar Tinggi Tidak ada Tidak ada

Kriteria Kesesuaian Sedang Buruk 1000-2000 <1000 atau >3500 dan 3000-3500 16-24 <16 atau >34 50-75 <50 3-5 <3 20-35 >35 26-28 <26 atau >31 0,3-0,5 >0,5 6-7,5 dan 8,5-10 >10 atau <6 Sedang Kurang Sedang Rendah Ada Ada


d.

Budidaya Tambak Bandeng Tabel L1.5. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Bandeng No

Parameter

1.

Curah Hujan (mm/th)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kecerahan (%) Kedalaman pirit (cm) Oksigen Terlarut (mg/l) o Salinitas ( /oo ) o Suhu ( C) Amoniak (NH3) (mg/l) pH


Baik 2500-3000 25-34 >100 >5 12-20 26-31 <0,3 7,5-8,5

Kriteria Kesesuaian Sedang Buruk 1000-2000 <1000 atau >3500 dan 3000-3500 16-24 <16 atau >34 50-75 <50 3-5 <3 20-35 >35 20-26 <20 0,3-0,5 >0,5 6-7,5 dan 8,5>10 atau <6

L.1-4


9. 10. 11. 12.

Input air tawar Kesuburan air Pengaruh banjir Polutan

10 Sedang Sedang -

Besar Tinggi Tidak ada Tidak ada

Kurang Rendah Ada Ada


e.

Budidaya Beberapa Biota Laut Tabel L1.6. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Laut Jenis Biota

Salinitas (‰)

Budidaya Kerang Kerang Hijau 26 – 33 Kerang Bulu 18 – 30 Tiram 15 – 35 Budidaya Ikan dalam KJA Beronang 25 – 31 Kerapu 25 – 30 Kakap 20 – 30 Budidaya Rumput Laut Rumput Laut 30 - 34

Suhu o ( C)

Kondisi Lingkungan Nitrat Fosfat (mg/l) (mg/l)

pH

Oksigen (mg/l)

14 – 32 15 – 31 15 – 32

2,5 – 3,0 1,5 – 3,0 1,5 – 3,0

0,5 – 1,0 0,5 – 3,0 0,5 – 1,0

6,5 – 9,0 6,5 – 9,0 6,5 – 9,0

3–8 3–8 2–8

28 – 30 28 – 30 28 – 30

1,0 – 3,2 0,9 – 3,2 0,9 – 3,2

0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5

6,5 – 8,0 6,5 – 8,0 6,5 – 8,0

4–8 4–8 3–8

27 - 30

-

-

6,5 – 8,0

3-8


f.

Budidaya Ikan dengan KJA Tabel L1.7. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Ikan dengan KJA No

Parameter

1. 2. 3. 4.

Kenyamanan Tinggi air pasang Arus (m/detik) Kedalaman air dari dasar jaring

Baik Baik > 1,0 0,2 – 0,4 > 10

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Oksigen terlarut (ppm) Salinitas (‰) Perubahan cuaca Sumber listrik Sumber pakan Tenaga kerja Ketersediaan Benih Pencemaran

5 > 30 Jarang Baik Baik Baik Baik Tidak ada

Kesesuaian Lahan Sedang Sedang 0,5 – 1,0 0,05 – 0,2 4 – 10 3–5 20 – 30 Sedang Cukup Cukup Cukup Cukup Sedang

Kurang Kurang < 0,5 0,4 – 0,5 <4 <3 < 20 Sering Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang



L.1-5

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian g.

Budidaya KJA Tabel L1.8. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya KJA No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Persyaratan Menurut Komoditas Kerapu Kakap Putih Kakap Merah Kecil Kecil Kecil

Faktor Pengaruh angin dan gelombang yang kuat Kedalaman air dari dasar kurung Pergerakan air/arus Kadar garam Suhu Air Pengaruh Polusi Pelayaran

5-7 m pada surut terendah 20-40 Cm/detik 27-32 ‰ 28 ° C-30 °C bebas tdk menghambat alur pelayaran

5-7 m pada surut terendah ±20-40 Cm/det 27-32 ‰ 28 °C-30 °C bebas tdk menghambat alur pelayaran

7-10 m pada surut terendah ±20-40Cm/detik 32-33 ‰ 28 ° C-30 °C bebas tdk menghambat alur pelayaran


h.

Budidaya Kerang Hijau Tabel L1.9. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Kerang Hijau No

Parameter

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kedalaman (m) Substrat Arus (m/dt) Derah terlarang Kecerahan (m) Pencemaran Kesuburan perairan

8. 9. 10.

Suhu (C) Salinitas (‰) Aksesbilitas

Baik 3-7m Lumpur 0,05 - 0,2 m/dt Aman 1-4m Tidak tercemar/Ringan Tinggi (>15.000 ind/lt) 25 - 27 25 - 30 Mudah

Kesesuaian Lahan Sedang >7m Pasir Lumpur 0,2 - 0,5 Cukup 5-8 Tercemar Sedang Sedang (200015.000) 28 - 30 31 - 35 Cukup

Kurang <3m Pasir, Karang >0,5 Kurang >8 Tercemar berat <2000 ind/lt <26, >30 <21, >35 Kurang


i.

Budidaya Tiram Mutiara (Pinctada maxima) Tabel L1.10. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tiram Mutiara (Pinctada maxima) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Parameter Terlindung dari pengaruh angin musim Kondisi gelombang Arus (cm/detik) Kedalaman air (m) Dasar perairan o Salinitas ( /oo) o Suhu ( C) Kecerahan (m) Kesuburan perairan Sumber benih dan induk

Baik Baik Tenang 15 – 25 15 – 25 Berkarang 32 – 3 25 – 35 4,5– 6,5 Subur Banyak


Kesesuaian Lahan Sedang Sedang Sedang 10 – 15 dan 25 – 30 > 25 Pasir 28 – 31 dan 36– 40 28 – 31 dan 30– 32 3,5– 4,4 dan 6,6– 7,7 Cukup Sedang

Kurang Kurang Besar < 10 dan> 30 < 15 Pasir/lumpur < 27 dan > 40 < 22 dan > 32 < 3,5 dan > 7,7 Kurang Kurang

L.1-6

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian 11. 12. 13.

Sarana penunjan Pencemaran Keamanan

Baik Tidak ada Aman

Cukup Sedang Cukup

Kurang Kurang Kurang


j.

Budidaya Rumput Laut (Sea Weed) Tabel L1.11. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Rumput Laut (Sea Weed) No

Parameter

1.

Terlindung dari pengaruh angin musim

2. 3.

Kondisi gelombang (cm)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kedalaman air (m) Dasar perairan Salinitas (‰) o Suhu ( C) Kecerahan (cm) Kesuburan perairan Sumber benih dan induk Sarana penunjang Pencemaran Keamanan

Arus (cm/detik)

Baik Baik < 10 20 – 30 2,5 – 5 Berkarang 32 – 34 24 – 30 110 – 60 Subur Banyak Baik Tidak ada Aman

Kesesuaian Lahan Sedang

Kurang

Sedang

Kurang

10 – 30 10 – 20 dan 30 – 40 1 – 2,5 Pasir 30 – 32 20 – 24 30 – 40 Cukup Sedang Cukup Sedang Cukup

>30 dan < 10 < 10 dan > 40 < 0,5 Pasir/lumpur < 30 dan > 34 < 20 dan > 30 < 30 Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang


k.

Budidaya Molusca (Kerang darah, Kerang bulu, Kerang mutiara, Tiram) dan Teripang Tabel L1.12. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Molusca (Kerang darah, Kerang bulu, Kerang mutiara, Tiram) dan Teripang Parameter yang diukur Terlindung dari pengaruh angin musim

Kondisi gelombang

Arus (cm/detik)

Kedalaman air (m)

Dasar perairan

Salinitas (‰)


Angka Penilaian Baik :5 Sedang :3 Kurang :1 Tenang :5 Sedang :3 Besar :1 15 – 25 :5 10 – 15 & 25 – 30 :3 < 10 & > 30 : 1 15 – 25 :5 > 25 :3 < 15 :1 Berkarang :5 Pasir :3 Pasir/lumpur : 1 32 – 35 :5 28 – 31 & 36 – 40 :3 < 27 & > 40 : 1

Bobot Kredit 2

1

1

2

1

2

Nilai 10 6 2 5 3 1 5 3 1 10 6 2 5 3 1 10 6 2

L.1-7

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian Parameter yang diukur o

Suhu ( C)

Kecerahan (m)

Kesuburan perairan

Sumber benih dan induk

Sarana penunjang

Pencemaran

Keamanan

Angka Penilaian 25 – 35 :5 28 – 31 & 30 – 32 :3 < 22 & > 32 : 1 4,5 – 6,5 :5 3,5 – 4,4 & 6,6 – 7,7 :3 < 3,5 & > 7,7 : 1 Subur :5 Cukup :3 Kurang :1 Banyak :5 Sedang :3 Kurang :1 Baik :5 Cukup :3 Kurang :1 Tidak ada :5 Sedang :3 Kurang :1 Aman :5 Cukup :3 Kurang :1

Bobot Kredit 2

Nilai 10 6 2

1

5 3 1

3

15 9 3 5 3 1 5 3 1 10 6 2 5 3 1

1

1

2

1


Evaluasi : 85 – 100 % 75 – 84 % 65 – 74 % < 65 %

l.

: Bagus (sangat layak) : Cukup layak : Dapat dipertimbangkan, asalkan parameter yang kurang memenuhi syarat diperbaiki dengan pendekatan ilmiah dan manajemen yang tepat. : Tidak layak

Tambak Garam Wilayah potensial penghasil garam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. memiliki ketersediaan bahan baku garam (air laut) yang sangat cukup, bersih, tidak tercemar dan bebas dari air tawar. 2. memiliki iklim kemarau yang cukup panjang (tidak mengalami gangguan hujan berturut-turut selama 4 – 5 bulan). 3. memiliki dataran rendah yang cukup luas dengan permeabilitas (kebocoran) tanah yang rendah. 4. memiliki jumlah penduduk yang cukup sebagai sumber tenaga kerja Parameter Iklim yang Berpengaruh untuk Tambak Garam, antara lain : 1. Curah hujan tahunan yang kecil, curah hujan tahunan daerah garam antara 1000 1300 mm/tahun. 2. Mempunyai sifat kemarau panjang yang kering yaitu selama musim kemarau tidak pernah terjadi hujan. Lama kemarau kering ini minimal 4 bulan (120 hari). 3. Mempunyai suhu atau penyinaran matahari yang cukup. Makin panas suatu daerah, penguapan air laut akan semakin cepat.


L.1-8

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian 4. Mempunyai kelembaban rendah/kering. Makin kering udara di daerah tersebut, peguapan akan makin cepat. Tabel L1.13. Parameter Iklim dan Pengaruhnya terhadap Tambak Garam Pengaruh

Parameter Iklim

No 1.

Hujan

2.

Angin

3.

Kelembaban Udara

4.

Penguapan

menghambat penguapan air laut serta mengencerkan larutan pekat air laut yang sudah siap dikristalkan menjadi garam kecepatan angin mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya penguapan makin rendah kelembaban, penguapan semakin tinggi, padau mumnya kelembaban udara di daerah tropis cukup tinggi bahkan di musim kemarau kelembaban masih di atas (>) 60 % kecepatan dan jumlah penguapan tergantung dari suhu, kelembaban, kecepatan angin

Sumber : BRKP & BMG, Cuaca dan Iklim untuk Tambak Garam, 2005

3) Wisata Bahari Tabel L1.14. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Wisata Bahari No 1. 2.

Input Peta Yang Dibutuhkan Peta Sebagran TSS Peta Kecerahan

Parameter Kesesuaian Warna air Material terapung Tanda polusi

3.

Peta Kualitas Peraiaran

4.

6. 7.

Peta Penggunaan Lahan Peta Penggunaan lahan, Peta Ekosistem Pesisir Peta Sebaran Karang Peta Ekosistem WP3K

B

Kepentingan manusia dan faktor

1.

Peta Aksesbilitas

2.

Peta Aksesbilitas

3.

Peta Sarana Prasarana

4.

Peta Struktur Ruang RTRW

5.

dan

S1 (80) Jernih Tidak ada

Kriteria Kesesuaian S2 (60) S3 (40) Berwarna berwarna Vegetasi Berwarna

Tidak ada

-

Variasi (Minyak,Samp ah,busa, dll)

N (1) berwarna berwarna Variasi (Minyak,Sampah,bu sa, limbah rumah tangga) Jelas

Flora penutup daratan Flora penutup lereng perairan

pohon

semak

Jelas

Terumbu karang

Lamun

Terbuka atau rumput

Kering

Kondisi karang Spesies ikan

Baik Bervariasi

Sedang Sedang

Terbuka Jelek

buruk Jelek

Mudah

Sedang

Sulit

Sangat sulit

Mudah

Sedang

Sulit

Sangat sulit

Ada

Sedikit

Sulit

Sangat sulit

Ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Pencapaian dengan kendaraan pribadi Pencapaian dengan kendaraan umum Sarana dan prasarana wisata Telekomunikasi


L.1-9


No 5. 6. 7.

8. 9. 10.

Input Peta Yang Parameter Dibutuhkan Kesesuaian Peta Struktur Ruang Listrik RTRW Peta RTRW Perencanaan Peta Struktur Ruang Pelabuhan RTRW, Peta Struktur Ruang Kelautan dan Perikanan Peta Struktur Ruang Sarana jalan RTRW Peta Struktur Ruang Jumlah RTRW bangunan Peta Struktur Ruang Air Tawar RTRW Sumber: Anonim dengan modifikasi

S1 (80) Ada

Kriteria Kesesuaian S2 (60) S3 (40) ada Tidak ada

N (1) Tidak ada

Ada Ada

Belum Tidak ada /ada

Tidak ada Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

Aspal

Tidak ada

Tidak ada

sedikit

Jalan setapak sedang

Tidak ada

Tidak ada

Ada (banyak)

Ada (sedikit)

Tidak ada

Tidak ada

Tabel L1.15. Kriteria Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Penetapan Lokasi Jenis Wisata

Jenis AtraksiWisata

Wisata Pesisir & Pantai

Wisata Rekreasi Pantai Wisata Olahraga Pantai Wisata Budaya Wisata Belanja Wisata Makan Wisata pendidikan

Wisata Rekreasi Laut Wisata olahraga air Wisata Budaya Sumber: Anonim dengan modifikasi Wisata Laut

a.

Daya Tarik Budaya Sedang Rendah Tinggi Rendah Rendah Tinggi

Daya dukung masyarakat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Rendah Rendah Tinggi

Tinggi Tinggi Tinggi

Nilai Historis Sedang Rendah Tinggi Rendah Rendah Tinggi Sedang Rendah Tinggi

Wisata Selam (sumber lebih update yg terdapat di pedum RZWP3K daripd pedoman pemetaan,pakai yg mana????????) Tabel L1.16. Parameter Kesesuaian Wisata Selam

No

Kriteria Teknis

Bobot

S1

S2

S3

TS

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5.

Kecerahan perairan (%) Penutupan komunitas karang (%) Jenis life form karang Jumlah jenis ikan karang Kecepatan arus (cm/dtk)

5 5 3 3 1

>80 >75 >12 >100 0-15

6.

Kedalaman terumbu karang (m)

1

6-15

60-80 50-75 7-12 50-100 >15-30 >15-20 3-6

30-<60 25-50 4-7 20-<50 >30-50 >20-30

<30 <25 <4 <20 >50 >30

Nilai skor Kategori S1 = 3 Kategori S2 = 2 Kategori S3 = 1 Kategori TS = 0 Nilai maksimum Bobot x skor = 54

Sumber : Yulianda, 2007 Keterangan : S1 = Sangat sesuai, dengan nilai 83 – 100% S2 = Cukup sesuai, dengan nilai 50 - <80% S3 = Sesuai bersyarat, dengan nilai 17 - <50% TS = Tidak sesuai, dengan nilai <17%


L.1-10

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian b.

Wisata Snorkeling Tabel L1.17. Parameter Kesesuaian Wisata Snorkeling

No

Kriteria Teknis

Bobot

S1

S2

S3

TS

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5.

Kecerahan perairan (%) Penutupan komunitas karang (%) Jenis life form karang Jumlah jenis ikan karang Kecepatan arus (cm/dtk)

5 5 3 3 1

100 >75 >12 >50 0-15

80-<100 >50-75 <7-12 30-50 >15-30

6.

Kedalaman terumbu karang (m)

1

1-3

>3-6

60-<80 25-50 4-7 10-<30 >30-50 >6-10

<20 <25 <4 <10 >50 >10

Nilai skor Kategori S1 = 3 Kategori S2 = 2 Kategori S3 = 1 Kategori TS = 0 Nilai maksimum Bobot x skor = 57

1

>500

100-500

20-100

<20

7 Lebar hamparan karang (m) Sumber : Yulianda, 2007

Keterangan : S1 = Sangat sesuai, dengan nilai 83 – 100% S2 = Cukup sesuai, dengan nilai 50 - <80% S3 = Sesuai bersyarat, dengan nilai 17 - <50% TS = Tidak sesuai, dengan nilai <17%

c.

Wisata Berperahu, Jet Ski dan Banana Boat Tabel L1.18. Parameter Kesesuaian Wisata Berperahu, jet Ski dan Banana Boat Kelas Kesesuaian dan Skor S1 Skor S2 Skor N 1. Kedalaman (m) 3 10-25 3 5-10 2 <5 2. Kecepatan arus (cm/dtk) 5 0-15 3 15-50 2 >50 Sumber : Modifikasi dari Bakosurtanal (1996);Yulianda (2007)

No

Kritera teknis

Bobot

Skor 1 1

Keterangan : S1 = Sangat sesuai S2 = Sesuai N = Tidak Sesuai

d.

Wisata Pantai Rekreasi Pantai Tabel L1.19. Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Rekreasi Pantai

No

Kritera teknis

1. 2.

Kedalaman perairan (m)

5

S1 0-5

Tipe pantai

5

Pasir putih

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lebar pantai (m) Material dasar perairan Kecepatan arus (cm/dtk) o Kemiringan pantai ( ) Kecerahan perairan (%)

5 4 4 4 4

Penutupan lahan pantai

3

>15 Pasir 0-20 <15 >80 Kelapa, lahan terbuka Tidak ada <1

9. 10.

Bobot

Biota berbahaya 3 Ketersediaan air tawar (jarak/km) 3 Sumber : Modifikasi dari Yulianda (2007)


Kelas Keseuaian (Skor) S2 N 5-10 >10 Pasir hitam Lumpur, berbatu berkarang terjal 5-15 <5 Pasir berkarang Lumpur 20-50 >50 15-45 >45 50-80 <50 Hutan bakau, Semak belukar permukiman,bulu babi Bulu babi Ikan pari,lepu,hiu 1-2 >2

L.1-11

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian Keterangan : S1 = Sangat sesuai S2 = Sesuai N = Tidak Sesuai

e.

Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur (Sun Bathing) Tabel L1.20. Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur (Sun Bathing) No

Kritera teknis

Bobot

S1

Skor

1.

Substrat

5

Pasir

3

2. 3.

Luasan pantai (m2) Panjang pantai (m)

5 5

>2500 >300

3 3

4.

Tipe pantai

3

Berpasir

3

5.

Lahan terbuka Sumber : Modifikasi dari Bakosurtanal (1996) Penutupan lahan pantai

3

3

Kelas Kesesuaian (Skor) S2 Skor N Karang pasir 2 Lumpur/ lumpur 1000-2500 2 <1000 100-300 2 <100 Pasir, sedikit 2 Lumpur, karang karang Semak 2 Hutan belukar bakau

Skor 1 1 1 1 1

Keterangan : S1 = Sangat sesuai S2 = Sesuai N = Tidak Sesuai

4) Pelabuhan Kriteria pemilihan lokasi pelabuhan perikanan antara lain: A. Kriteria Ruang Kriteria ruang pelabuhan perikanan harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:  Kriteria Perikanan, seberapa dekat pelabuhan tersebut dengan menghadap daerah penangkapan ikan (fishing ground), potensi perikanan (stock assesment) yang belum termanfaatkan, ketersediaan tenaga kerja (nelayan),  Kriteria Historis, sudah sejak lama menjadi tempat pendaratan kapal nelayan setempat dan merupakan perkampungan nelayan, perkembangan produksi perikanan, perkembangan armada dan peralatan perikanan.  Kriteria Akses, seberapa besar dekat dengan daerah/tempat pemasaran , seberapa besar pelabuhan tersebut dibutuhkan untuk mendukung fungsi-fungsi kota (PKN/PKW/PKL), ketersediaan infrastruktur penghubung dengan daerah lain (jalan) dan kedekatan dengan jalur pelayaran.  Kriteria Perkiraan Perkembangan Komoditas, perkiraan kebutuhan pasar akan komoditas, perkiraan kegiatan lanjutan/ikutan dari kegiatan perikanan tangkap.  Kriteria Keberadaan Kawasan Pemanfaatan ruang lain disekitarnya, seberapa dekat pelabuhan tersebut dengan kawasan konservasi, pemukiman nelayan, perkotaan, dan kawasan industri. Skoring penilaian pemilihan lokasi pelabuhan perikanan berdasarkan besaran pelabuhan.


L.1-12

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian B. Kriteria teknis Kriteria teknis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pelabuhan secara umum sebagai berikut: 1. Lokasi terlindung dari gangguan angin dan gelombang sehingga kapal mudah untuk bermanuver saat dari/ke pelabuhan. 2. Kapal harus dapat dengan mudah ke luar / masuk pelabuhan. Kedalaman alur pelayaran harus memenuhi kedalaman yang dibutuhkan saat kapal bermuatan penuh. 3. Tersedia ruang gerak kapal di dalam kolam pelabuhan (luas perairan). Hal ini untuk memudahkan kapal untuk bermanuver saat akan bersandar, saat akan ke laut atau berlabuh. 4. Pengerukan mula dan pemeliharaan pengerukan yang minim. Pelabuhan seyogyanya tidak terletak didaerah perairan yang dangkal atau daerah sedimentasi yang menyebabkan pembengkakan biaya pengerukan dan biaya pemeliharaan pengerukan. 5. Mengusahakan perbedaan pasang surut yang relatif kecil, tetapi pengendapan sedimentasi harus diperkecil. 6. Memiliki topografi yang landai dan cukup luas untuk pengembangan kawasan selanjutnya. 7. Pelabuhan memiliki tempat penyimpanan tertutup atau lapangan terbuka untuk menampung muatan. (fasilitas) 8. Tersedianya fasilitas prasarana/infrastruktur lain yang mendukung. 9. Terhubung dengan jaringan angkutan darat yang menghubungkan dengan daerah pendukungnya/daerah belakangnya. Tabel L1.21. Penggolongan Kelas Pelabuhan Berdasarkan Kriteria Teknis

No. Kriteria

(PPS)

Kelas Pelabuhan Perikanan Kelas II Kelas III (PPN) (PPP)

Kelas IV (PPI)

1.

Luas Lahan (Ha)

Min. 30 Ha

15 Ha

5 Ha

2 Ha

2.

Pemanfaatan Lahan

Prasarana, Industri Perikanan

Prasarana, Industri

Prasarana, Industri Kecil

Prasarana

3.

Jumlah Kapal (Unit/Hari)

100

75

30

20

4.

Fasilitas tambat labuh u/ kapal berukuran (GT)

≥ 60

≥ 30

≥ 10

≥3

5.

Panjang Dermaga (m)

Min. 300

150

100

50

6.

Kedalaman (m)

≥3

≥3

≥2

≥2

No. Kriteria Daya Tampung 7. Kapal Sandar sekaligus (GT)

(PPS)

Kelas Pelabuhan Perikanan Kelas II Kelas III (PPN) (PPP)

Kelas IV (PPI)

6.000

2.250

300

60

60

30

15 – 20

> 10

8. Ikan Didaratkan (Ton/Hari)


L.1-13


9.

Fasilitas Pembinaan & Pengujian Mutu

Tersedia

Tersedia

Tersedia

-

10. Sarana Pemasaran

Tersedia

Tersedia

Tersedia

-

11. Pengembangan Industri

Tersedia

Tersedia

Tersedia

-

Laut Perairan Teritorial, Pedalaman, Laut ZEEI dan Perairan Teritorial Perairan Kepulauan, dan ZEEI Internasiona Laut Teritorial l dan ZEEI Sebagian u/ Sebagian u/ Lokal, Ekspor Ekspor Antardaerah

12. Skala Layanan

13. Tujuan Pemasaran

Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan Lokal

Sumber : Kepmen No. 10 Th 2004 tentang pelabuhan perikanan

Tabel L1.22.Kriteria Pelabuhan Khusus No

Variabel

1.

Pelayanan

-

-

2.

Teknis

-

Pelabuhan Khusus Nasional menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan Beracun (B3); melayani kegiatan pelayanan lintas Propinsi dan Internasional. bobot kapal yang dilayani 3000 DWT atau lebih; panjang dermaga 70 M atau lebih, konstruksi beton/baja; kedalaman di depan dermaga - 5 M LWS atau lebih;

Pelabuhan Khusus Regional - tidak menangani pelayanan barangbarang berbahaya dan beracun (B3); - melayani kegiatan pelayanan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi. - bobot kapal yang dilayani lebih clan 1000 DWT dan kurang dan 3000 DWT; - panjang dermaga kurang dari 70 M', konstruksi beton/baja; - kedalaman di depan dermaga kurang clan 5 M LWS;

Pelabuhan Khusus Lokal - tidak menangani pelayanan barang berbahaya dan beracun (B3); dan melayani kegiatan pelayanan lintas Kota dalam satu Kabupaten/Kota. - bobot kapal kurang dari 1000 DWT; - panjang dermaga kurang clan 50 M' dengan konstruksi kayu; - kedalaman di depan dermaga kurang clan - 4 M LWS;

Sumber: Kepmenhub No. 53 Tahun 2002 Tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional

Tabel L1.23. Kriteria Pelabuhan Daratan No

Variabel

1.

volume angkutan barang/peti kemas

2.

luas terminal

3.

area penumpukan

Pelabuhan Khusus Nasional > 20.000 TEU’s/tahun > 3 Ha > 8.000 m2


Pelabuhan Khusus Regional < 12.000 TEU’s/tahun;

Pelabuhan Khusus Lokal < 12.000 TEU’s/tahun;

< 2 Ha

< 2 Ha

5.000 – 8.000 m2

< 5.000 m2

L.1-14


4.

kapasitas penumpukan

5.

gudang ekspor

6.

gudang impor

7.

hangar mekanik

8.

gedung perkantoran

9. 10.

750 – 1.000TEU’s

< 750 TEU’s

>450 m2

300 – 450 m2

< 300 m2

> 450 m2

300 – 450 m2

< 300 m2

> 350 m2

250 – 350 m2

< 250 m2

> 400 m2

250 – 400 m2

< 250 m2

> 1.000 TEU’s

area bongkar muat dan lalu > 6.000 m2 > 6.000 m2 lintas trailer/alat berat panjang landasan pacu gantry 200 – 250 m2 > 250 m2 crane Sumber: Kepmenhub No. 53 Tahun 2002 Tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional

< 3.000 m2 < 200 m2

Tabel L1.24. Skoring Kesesuaian Kawasan Pelabuhan No

Nama Kriteria

KRITERIA PERIKANAN 1. Jumlah Armada 2. Zona tangkap Jenis Komoditi

4. 5.

Daerah Operasional Volume Hasil Tangkap

6. 7. 8.

Kegiatan Lanjutan volume potensi Ikan didaratkan Tenaga Kerja Perikanan

30-75 I,II,III pelagis besar,pela gis kecil, demersal 0-12 2250

20-30 I,II pelagis kecil,pela gis besar, demersal 0-6 300

10-20 I

mil ton/Tahun

75-100 I,II,III pelagis besar,pel agis kecil, demersal 0-12 >6000

% Ton/hari

Ada 60-80 30-60

40-60 20-30

20-40 10-20

10-20 5-10

< 10 I pelagis kecil, demersa l 0-4 <60 Tidak Ada < 10 <5

orang

>5000

1000-5000

500-1000

<500

0

% buah %

15-30 75-100 50

30-75 40-50

0-15 20-30 30-40

10-20 20-30

Ada

-

-

-

0 < 10 <20 Tidak Ada

Klas Jalan

Arteri Primer

Kolekt or Primer

Lokal Primer

Arteri Sekunder

2

pelagis kecil, demersal 0-4 60

1

Sektor

KRITERA HISTORIS Kawasan Nelayan(Nelayan/pendudu 10 k) 11 Riwayat Armada Nelayan 12 Armada kapal dari luar 13

4

Unit

3.

9.

5

Nilai 3

SATUAN

Histori Pelabuhan

KRITERIA AKSES Moda Transportasi 14 15

Sumber Air

km

Ada

-

-

-

16 17

Listrik BBM

km

Ada Ada

-

-

-


Tidak Ada Tidak Ada Tidak

L.1-15


18

Ada -

Fungsi Kota yang dilayani Pusat Kegiatan KRITERIA PERKIRAAN PROSPEK 20 Kebutuhan Pasar Thd ton Komoditas (volume) 21 Pemenuhan Komoditas di % Pasar 22 Prospek Industri Lanjutan KRITERIA KEDEKATAN DG KAWASAN LAIN 23 Kawasan Konservasi km 24 Kawasan Pemukiman km 25 Kawasan Industri km KRITERIA TEKNIS 26 Topografi m 27 Bathimeteri m 28 Geologi

PKN

PKW

-

PKL

> 60

> 30

>20

> 10

60-80

40-60

20-40

10-20

< 10

Baik

-

Sedang

-

Kurang

> 10 <3 <3

7,5-10 5-3 5-3

5-7,5 5-7,5 5-7,5

5-3 7,5-10 7,5-10

<3 > 10 > 10

Landai >8 kohesif

7-8 kohesif

Datar 6-7 Non- kohesif

Curam <5 plastis

29 30 31 32 33 34 35 36 37

Ha GT m

Kecil <0,2 Kecil Kecil Kecil Kecil >30 0-60 >300

Sedang 0,5-0,8 Sedang Sedang Sedang Sedang 5-15 0-10 100-150

m GT

>6 >6000

4-5 300-2250

3-4 60-300

<3 < 60

m m m

>15 >40 >8

0,2-0,5 15-30 0-30 150300 5-6 22506000 11-14 30-40 7-8

5-6 Nonkohesif 0,8-1 2-5 0-7 50-100

10 30-20 6-7

10-20 5-6

5 <10 <5

Ada (besar) Baik

-

Ada (kecil)

-

-

Sedang

-

Tidak Ada Kurang

Baik

-

Sedang

-

Kurang

Ada (besar) Ada (besar) Baik

-

Ada (kecil)

-

-

Ada (kecil)

-

-

Sedang

-

Tidak Ada Tidak Ada Kurang

Pasang-Surut Gelombang Sedimentasi Angin Arus Hidrologi & Sungai Luas Lahan Darat Kapasitas Kapal Panjang Dermaga

38 39

Kedalaman Kolam labuh Daya Tampung Kapal Sandar (GT) 40 Lebar Alur (1 Kapal) 41 Lebar Alur (2 Kapal) 42 Kedalaman Alur KRITERIA EKONOMI 43 Komoditi lain 44

46

Dukungan/Kesiapan daerah belakangnya Prospek Perkembangan Kegiatan Ekspor

47

Import

45

45

Prospek Perkembangan Kegiatan Sumber: Analisa TRLP3K Skoring : 0 – 47 = 48 - 94 = 95 - 141 = 142 - 188 = 189 - 235 =

m

Besar >1 Besar Besar Besar Besar <2 0-3 < 50

Tidak direkomendasikan dibangunnya pelabuhan Dapat dibangun pelabuhan perikanan setingkat PPI Dapat dibangun pelabuhan perikanan setingkat PPI hingga PPP Dapat dibangun pelabuhan perikanan setingkat PPI hingga PPN Dapat dibangun pelabuhan perikanan setingkat PPI hingga PPS


L.1-16

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian 5) Pertambangan Pasir Laut Batasan pengembangan kawasan pertambangan pasir laut mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: Kep.33/MEN/2002 tentang Zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut. Berdasarkan Kepmen tersebut, kawasan pertambangan pasir laut di wilayah pesisir dan laut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) zona yaitu: a. Zona Perlindungan Zona perlindungan adalah zona di wilayah pesisir dan laut yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan menurut undang-undang atau berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu sehingga perlu dilindungi dari kegiatan pengusahaan pasir laut. Kawasan-kawasan perlindungan tersebut antara lain :  Kawasan Pelestarian Alam seperti taman nasional dan taman wisata alam  Kawasan suaka alam seperti; cagar alam dan suaka margasatwa  Kawasan perlindungan ekosistem, pesisir dan pulau-pulau kecil seperti ; taman laut daerah, kawasan perlindungan bagi mamalia laut, suaka perikanan, daerah migrasi, biota laut dan daerah perlindungan laut, terumbu karang serta kawasan pemijahan, ikan dan biota laut lainnya.  Perairan yang jarak dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah.  Perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah  Instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut.  Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI)  Zona keselamatan sarana bantu navigasi b. Zona Pemanfaatan pengusahaan pasir laut Zona Pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1) Zona pemanfaatan bersyarat Kawasan atau zona pemanfaatan bersyarat adalah zona yang dapat dimanfaatkan untuk pengusahaan pasir laut dengan persyaratan tertentu. Kawasan laut yang merupakan zona pertambangan pasir laut dengan persyaratan atau zona dengan pemanfaatan bersyarat adalah:  Skema pemisah lalu lintas di laut (Traffic Separation Scheme – TSS).  Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer – STS) dan daerah lego jangkar.  Alur lalu lintas pelayaran.  Kawasan wisata bahari.  Kawasan penangkapan ikan tradisional.  Tempat pembuangan bahan-bahan peledak.  Zona latihan TNI AL.  Zona pengambilan benda berharga asal muatan kapal tenggelam  Zona pengeboran lepas pantai (zone off shore drilling) termasuk prasarana penunjang keselamatan pelayaran.


L.1-17

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian Perijinan pertambangan pasir laut dapat diberikan dengan beberapa persyaratan yang bertujuan untuk membatasi kegiatan pertambangan sehingga tidak mengganggu kegiatan sektor lain. Beberapa persyaratan yang diterapkan antara lain : Pembatasan terhadap jenis dan jumlah kapal yang dioperasikan. Penentuan sistem penambangan dan pengerukan yang dilakukan. Pembatasan jumlah volume pasir laut yang ditambang. Pengaturan jadwal kegiatan penambangan dan pengerukan. 2)

Zona terbuka tambang Zona terbuka tambang adalah zona atau kawasan pesisir dan laut yang dapat dijadikan lokasi pertambangan pasir laut yang berada di luar kawasan atau zona perlindungan. Zona terbuka tambang merupakan kawasan perairan yang berada di luar Zona Perlindungan dan Zona Pemanfaatan Bersyarat. Meskipun pada zona tersebut diijinkan dilakukannya kegiatan pertambangan pasir laut secara bebas, namun kegiatan tersebut tetap harus memperhatikan aspek-aspek penting lain yang terkait dengan upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem, maupun perlindungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Pasal 10 Kepmen KP Nomor Kep.33/MEN/2002 disebutkan bahwa setiap kegiatan pengusahaan pasir laut diwajibkan menjaga : -

Kelestarian lingkungan pesisir dan laut Stabilitas geologi lingkungan pesisir dan laut Keberlanjutan usaha nelayan dan petani tambak Keserasian kegiatan pertambangan dengan kepentingan pemanfaatan ruang sektor lain di pesisir dan laut, seperti kegiatan wisata bahari, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pelayaran, serta pertahanan dan keamanan

Pengembangan kawasan pesisir dan laut menjadi zona pertambangan pasir laut harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain: - Faktor Utama; nilai tambah/nilai ekonomis, potensi tambang. a. Analisis nilai tambah dari kegiatan pertambangan pasir laut diperlukan untuk melihat besarnya penerimaan negara/pendapatan asli daerah. Kegiatan pengusahaan tambang pasir laut diharapkan dapat menjadi pembangkit kegiatan perekonomian di kawasan sekitarnya bila dibandingkan dengan tingkat kerusakan lingkungan atau gangguan terhadap aktifitas sektor lain yang mungkin akan terjadi. b. Nilai dari suatu potensi bahan galian sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitasnya. Potensi bahan galian yang telah dipahami baik geometri, sebaran dan kualitasnya dapat digolongkan menjadi cadangan bahan galian. Sementara potensi dengan tingkat pemahaman yang lebih rendah digolongkan sebagai sumberdaya. Potensi suatu kawasan dapat dibedakan menjadi tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, maka proses penetapan suatu daerah menjadi kawasan pertambangan dapat digambarkan pada matriks berikut ini.


L.1-18


Penetapan Menjadi Kawasan Tambang

Nilai Tambah

Potensi B.Galian

Sangat Perlu

Tinggi

Tinggi

Perlu

Tinggi Sedang

Sedang Tinggi

Mungkin Perlu

Sedang Rendah Rendah

Sedang Tinggi Sedang

Tidak Perlu

Sedang Rendah

Rendah Sedang

- Faktor Pembatas; dampak terhadap kondisi fisik (hidro-oceanografi, geologi/geomorfologi), dampak ekologis, dampak terhadap kawasan lindung, pemanfaatan ruang saat ini (permukiman, perikanan, pariwisata, alur pelayaran, infrastruktur), sosial-ekonomi masyarakat sekitar, jangkauan dampak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan pertambangan pasir laut yang menjadi faktor pembatas :  Dampak terhadap lingkungan fisik dan ekosistem  Hubungan kegiatan pertambangan dengan kegiatan sektor lain  Dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat  Faktor keamanan terhadap lingkungan, masyarakat disekitarnya, dan pekerja dilapangan - Faktor Politis/Kebijakan Pemerintah; UU, PP, Kepmen, Perda a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: Kep 33/MEN/2002 tentang Zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut. b. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. Kep.01/P3K/HK.156/X/2002 tentang Petunjuk pelaksanaan zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut. Proses kegiatan pertambangan pasir laut meliputi: 1. Pretreatment, perlakuan khusus terhadap bahan yang akan ditambang dengan cara kimiawi atau mekanis tergantung dari jenis bahan. 2. Ekstraksi/pengerukan, proses pemindahan material pengerukan dari tempat asalnya ke atas permukaan air. 3. Transportasi, proses pengangkutan dari tempat penambangan menuju tempat penimbunan/pengolahan. 4. Disposal/penimbunan, proses penimbunan/pembuangan material kerukan. Seluruh proses kegiatan pertambangan pasir laut diatas akan menimbulkan efek terhadap lingkungan maupun kegiatan lain yang berada pada kawasan yang sama. Kegiatan pertambangan pasir laut baik pada zona pertambangan terbuka maupun pada zona pertambangan bersyarat akan menimbulkan dampak terhadap :  Lingkungan fisik kawasan dampak terhadap kondisi fisik (hidro-oceanografi, geologi/geomorfologi), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

L.1-19

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian  

Lingkungan hayati/dampak ekologis (kawasan lindung, perikanan) Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya (wisata bahari, permukiman, alur pelayaran, infrastruktur). Tabel L1.25. Dampak Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No 1.

2. 3. 4.

Faktor

Variabel

Dampak hidro-oceanografi

Perubahan pola arus dan perambatan gelombang, erosi dan sedimentasi dasar laut dan pantai, perubahan bathymetri, peningkatan sedimen tersuspensi Dampak terhadap ekologi Kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun, penurunan populasi ikan Dampak terhadap sosial Penurunan produksi, penangkapan ikan secara tradisional, penurunan ekonomi produksi kegiatan budidaya lainnya Jangkauan dampak  Jumlah manusia yang terkena dampak (AMDAL)  Luas wilayah persebaran dampak  Lamanya dampak berlangsung intensitas dampak  Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak  Sifat kumulatif dampak tersebut  Berbalik atau tidak berbaliknya dampak

5.

Dampak terhadap kawasan lindung

Penurunan kualitas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, sempadan pantai, cagar alam, cagar budaya, suaka margasatwa, taman suaka alam laut

6.

Dampak terhadap kegiatan pemanfaatan ruang

Terganggunya dan tercemarnya kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, kawasan perikanan tangkap/budidaya, alur pelayaran, instalasi kabel bawah laut/infrastruktur lainnya, dll

Sumber: Analisa TRLP3K

a. Dampak positif pertambangan pasir laut Pasir laut merupakan potensi sumberdaya kelautan yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap devisa negara ataupun PAD. Pertambangan pasir laut tidak hanya memberikan dampak yang negatif tetapi juga dampak positif, antara lain: - Penerimaan devisa negara dari pajak ekspor pasir laut - Pendapatan asli daerah meningkat - Adanya penyerapan tenaga kerja. - Tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. b. Dampak negatif pertambangan pasir laut Selain dampak positif, kegiatan pertambangan pasir laut akan menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap lingkungan dan ekosistem laut dan pesisir, antara lain: - Penurunan hasil tangkapan ikan nelayan tradisional yang menimbulkan dampak lebih lanjut pada penurunan pendapatan nelayan - Terjadinya abrasi pantai sehingga hal ini dapat membuat benteng atau tembok tambak budidaya ikan dan udang menjadi goyang, bocor maupun longsor, serta kerusakan ekosistem pesisir. - Terjadinya kekeruhan badan air sampai radius 3-4 km dari lokasi penambangan yang mengganggu usaha budidaya laut seperti keramba jaring apung, serta ekosistem di laut. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

L.1-20

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian - Perubahan pola hidrodinamika air laut akibat perubahan permukaan dasar perairan - Adanya tenaga kerja pendatang seringkali menimbulkan konflik sosial dengan penduduk setempat Kriteria penentuan kawasan pertambangan pasir laut harus memperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut:  Jumlah estimasi potensi deposit pasir laut.  Pola hidrodinamika perairan laut yang mencakup pola arus, kecepatan arus dan tinggi gelombang.  Jarak dari kawasan konservasi atau daerah perlindungan laut.  Keberadaan kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.  Tingkat kedalaman perairan laut.  Keberadaan Instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut.  Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).  Keberadaan prasarana keselamatan sarana bantu navigasi.  Keberadaan Skema pemisah lalu lintas di laut (Traffic Separation Scheme – TSS).  Keberadaan Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer – STS) dan daerah lego jangkar.  Alur lalu lintas pelayaran.  Keberadaan Kawasan wisata bahari.  Kawasan penangkapan ikan nelayan tradisional.  Keberadaan Tempat pembuangan bahan-bahan peledak.  Keberadaan Zona latihan TNI AL.  Keberadaan Zona pengambilan benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT).  Keberadaan Zona pengeboran lepas pantai (Zone Offshore Drilling) termasuk prasarana penunjang keselamatan pelayaran. Tabel L1.26. Kriteria Fisik Kesesuaian Perairan Kawasan Pertambangan Pasir Laut No. 1. 2. 3. 4.

Kriteria

Baik Kandungan Deposit Banyak Kec. Arus (m/ det) <1 Tinggi Gelombang <1 Jarak dari Kawasan > 10 Konservasi Sumber : Direktorat TRLP3K, 2003


Kriteria Kesesuaian Sedang Sedang 1-2 1-2

Buruk Sedikit >2 >2

2 - 10

<2

L.1-21

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian Tabel L1.27.Kriteria Fisik Kesesuaian Perairan Untuk Subzona Pertambangan Kawasan Zona Subzona Acuan Kriteria Pemanfaatan Umum Pertambangan Mineral Batu bara Kep Men ESDM No. 2095-20/MDJB/1999 Minyak Bumi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Gas Bumi Panas Bumi UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dan peraturan turunannya Air Tanah di kawasan pertambangan Pertambangan air laut Skema Pemilihan Lokasi Kawasan Pertambangan Foto Udara

Peta Topografi /RBI

Citra

Peta Geologi

Peta Regional

Zona Perlindungan

Delineasi Awal Daerah SD Mineral

Data Dukung lainnya : Kriteria Kaw . Lindung /Penting / Kritis /Berbahaya dan Kajian

Daerah bukan Zona Lindung

Zona Penyangga

Kajian Hidro Oceanografi

Zona Pemanfaatan

Eksplorasi

Tambang Bersyarat

Studi Kelayakan

Faktor Utama Faktor Pembatas

Tambang Terbuka


L.1-22

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian Sumber : Hasil modifikasi Distamben Jabar 2005 dan Kegiatan TP4L (pasir Laut) Prinsip-prinsip wilayah pertambangan pasir laut secara umum dicirikan oleh : 1. Penetapan kawasan pertambangan pasir laut berarti pada kawasan laut yang bersangkutan telah menempatkan kegiatan pertambangan pasir laut sebagai prioritas dan sebagai pendorong pembangunan. 2. Kawasan Pertambangan Pasir laut ditentukan disamping berdasarkan pertimbangan geologi tetapi juga berdasarkan pertimbangan faktor lingkungan, ekonomi, hukum/perundangundangan, sosial-budaya, penilaian rencana manajemen tambang serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam melalui perhitungan biaya-manfaat (cost-benefit). 3. Kawasan pertambangan pasir laut terletak di daerah yang cukup aman untuk dapat mencemari/memberikan dampak negatif pada daerah vital/strategis atau daerah yang rentan/peka terhadap gangguan. Oleh karena itu dalam melakukan eksploitasi hendaknya memperhitungkan kebutuhan, persediaan dari potensi pertambangan. 4. Kawasan pertambangan pasir laut memudahkan/memberi kejelasan pada investor yang berminat mengembangkan usaha di bidang penambangan, pengolahan maupun jasa pendukungnya. Sedangkan prinsip pengembangan kawasan pertambangan yang termuat dalam peraturan antara lain, yaitu Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep 34/MEN/2002 tentang Pedoman umum penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil mengenai perencanaan zona eksploitasi dan eksplorasi pasir laut harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Tidak dilakukan pada kawasan suaka alam dan cagar budaya baik yang ada di perairan maupun dipantai, yang meliputi zona taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, Taman Wisata Alam dan zona Cagar Budaya. b. Tidak dilakukan pada daerah yang merupakan area pemijahan, perlindungan, pembesaran dan tempat mencari makan biota laut. Misalnya pada daerah terumbu karang, daerah mangrove, padang lamun, dll. c. Perlu menghindari zona pangkalan pertahanan (militer), alur-alur keluar masuk pesawat terbang, alur pelayaran, instansi pelayaran, pelabuhan, menara suar, rambu suar, anjungan kapal tengah laut dan instalasi lain yang bersifat permanen, di atas atau dibawah permukaan air. d. Perlu dihindari dari daerah-daerah yang digunakan sebagi laboratorium alam atau tempat penelitian ilmiah. e. Di lokasi yang jaraknya kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah, kuasa pertambangan dan atau wilayah kerja atau apabila berbatasan dengan negara lain maka ada ketentuan jarak yang ditentukan dalam perjanjian antar Negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. f. Memperhitungkan instalasi bawah permukaan air antara lain pipa penyalur, kabel bawah laut, dermaga laut setiap jenis pondamen (fondasi dermaga), dan perangkap atau alat tangkap ikan yang sudah ada maupun rencana kedepan sebelum dimulainya usaha pertambangan tersebut. g. Penambangan pasir laut di perairan laut tidak boleh menimbulkan terjadinya pencemaran pada air laut, air sungai, dan udara dengan zat yang mengandung racun, bahan radio aktif, barang tidak terpakai dan lainnya. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

L.1-23


Hirarki Rencana Rencana tata ruang kawasan pertambangan pasir laut dibuat pada lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota. a. Rencana tata ruang kawasan pertambangan pasir laut nasional Berisikan persebaran potensi dan arahan lokasi pertambangan pasir laut di seluruh provinsi dan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Kelautan Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Skala peta rencana ini adalah 1:1.000.000. b. Rencana tata ruang kawasan pertambangan pasir laut provinsi Berisikan persebaran potensi dan arahan lokasi di wilayah provinsi, dan sebagai koordinasi perencanaan antar kabupaten/kota. Merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Provinsi. Skala peta rencana 1:250.000 c. Rencana tata ruang kawasan pertambangan pasir laut kabupaten/kota Merupakan rencana pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi penetapan lokasi kawasan/zonasi pertambangan pasir laut dalam wilayah Kabupaten. Skala peta rencanan 1:20.000 sampai 1:10.000. Hirarki Pengembangan kawasan pertambangan berupa urutan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, provinsi (tingkat I) dan kabupaten/kota (tingkat II) yang mengacu pada Pasal 4 Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Pertambangan pasir laut meliputi : 1. Pembuatan Kebijakan nasional 2. Pembuatan Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum dalam hal ini komoditas pasir laut. 3. Pembuatan dan penetapan standarisasi nasional. 4. Pembuatan dan penetapan sistem perizinan pertambangan umum nasional. 5. Pengelolaaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan pasir laut pada wilayah lintas provinsi dan wilayah laut diluar 12 mil laut. 6. Penetapan tatacara pelaksanaan izin dan pengawasan pertambangan pasir laut pada wilayah lintas provinsi dan wilayah laut di luar 12 mil laut. 7. Penetapan kebijakan pemasaran, pemanfaatan dan konservasi. 8. Penetapan kebijakan kerjasama dan kemitraan. 9. Penetapan kriteria kawasan pertambangan pasir laut. 10. Perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi yang menjadi bagian pemerintah. 11. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan pasir laut; 12. Pengelolaan informasi geologi, potansi bahan galian dan informasi pertambangan nasional. 13. Penyusunan neraca sumberdaya pasir laut tingkat nasional. Kewenangan provinsi dalam pengelolaaan pertambangan pasir laut meliputi : 1. Penetapan kerja sama dan kemitraan di bidang pertambangan pasir laut. 2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan pasir laut.


L.1-24

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian 3. Pengelolaan pengusahaan dan pengawasan Pertambangan pasir laut pada wilayah lintas kabupatan/kota dan wilayah laut di luar sepertiga dari batas laut daerah provinsi. 4. Penetapan tata cara pelaksanaan pemberian izin pengawasan pertambangan pasir laut pada wilayah lintas kabupaten/kota dan wilayah laut sepertiga dari batas laut daerah provinsi. 5. Pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian pada wilayah lintas kabupaten /kota dan informasi pertambangan di wilayah kabupaten /kota. 6. Penyusunan neraca sumber daya pasir laut tingkat provinsi Kewenangan Kabupaten /kota diatur dalam pengelolaan pertambangan pasir laut meliputi : 1. Penetapan kerjasama dan kemitraan di bidang pertambangan pasir laut. 2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan pasir laut. 3. Pengelolaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan pasir laut di wilayah kabupatan /kota dan wilyah laut sampai dengan sepertiga dari batas laut daerah provinsi. 4. Penetapan tata cara pelaksanaan izin dan pengawasan pertambangan pasir laut di wilayah kabupaten /kota dan wilayah laut sampai dengan sepertiga dari batas laut daerah provinsi. 5. Pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian informasi pertambangan di wilayah kabupaten /kota. 6. Penyusunan neraca sumberdaya bahan galian tingkat kabupaten /kota. 6) Pertanian di Pesisir Tabel L1.28. Parameter Kesesuaian Lahan Pertanian di Pesisir Kriteria Kesesuaian Lahan No.

Kriteria Baik

Sedang

Buruk

1.

Kesuburan Tanah

Tinggi

sedang

Rendah

2.

Kelerengan dan keadaan permukaan tanah

<3% dan 80% dari wilayah rata

<5 % dan 50% dari wilayah rata

<8 % dan 40% dari wilayah rata

3.

Kelas drainase

Terhambat

Agak terhambat

Tidak terhambat

4.

pH tanah lapisan atas (0 –30 cm)

5.5 – 7.4

<4.0 dan 7.5 – 8.0

< 3.5 & > 8.5

5.

Banjir dan Genangan musian

Tanpa

< 2 km tanpa ada genangan permanen < 1m

2 – 7 km adanya genangan permanen >= 1 m

6.

Batu-batu di kawasan Permukaan

<5%

5 – 50 %

>50 %

7.

Zone agroklimat

A1..A2. B1.B2

B3.C1.C2.C3

C3.D1.D2.D3

8.

Ketinggian (Mdpl)

< 500

500 - 750

750 – 1000

9.

Daya hantar lis trik (m mhos/cm)

<4

4-6

>6

Sumber : Manajemen Sumberdaya Pertanian, IPB (2003)


L.1-25

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian 7) Permukiman di Pesisir Tabel L1.29. Parameter Kesesuaian Permukiman di Pesisir Kesesuaian No

Kesesuaian

1. 2. 3.

Jarak dari sarana jalan Jarak dari lahan gambut Jarak dari lahan rawa

4. 5. 6. 7.

Kelerengan Jarak dari daerah banjir Jarak dari daerah pasang surut Sempadan pantai - sungai besar - sungai kecil - sungai di daerah permukiman dibangun jalan inspeksi

Satuan

Sesuai

Cukup Sesuai

Tidak Sesuai

m m m

200 ≥ 200 ≥ 500

200 – 500 150 – 200 300 – 500

>500 0-149 0 - 299

% m m

≤8 500 > 300

8 - 15 300 – 500 150 – 300

≥ 15 0 - 300 0 - 150

m m m

≥ 100 > 50 > 15

Sumber Dit. TRLP3K 2005

8) Kawasan Industri Tabel L1.30. Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan Industri No

Kriteria Pemilihan Lokasi

Faktor Pertimbangan

1.

Jarak ke Pusat Kota

Minimal 10 Km

2.

Jarak terhadap permukiman

Minimal 2 (dua) km

3.

Jaringan jalan yang melayani

Arteri primer

4.

Sistem jaringan yang melayani

Jaringan listrik, Jaringan telekomunikasi, air

5.

Prasarana angkutan

Tersedia pelabuhan laut sebagai outlet ekspor-impor

6.

Topografi / kemiringan tanah

Maksimal 15%

7.

Jarak terhadap sungai

8.

Daya dukung lahan

Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV Sigma tanah : 0,7 – 1,0 kg/cm2

9.

Kesuburan tanah

Relatif tidak subur (non-irigasi teknis)

10.

Peruntukan lahan

Non-Pertanian, Non-Permukiman, Non-Konservasi

11.

Ketersediaan lahan

Minimal 50 Ha

12.

Harga lahan

13.

Orientasi lokasi

14.

Multiplier Effects

Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut) Aksessibilitas tinggi, Dekat dengan potensi tenaga kerja Bangkitan lalulintas = 5,5 smp/ha/hari, Kebutuhan lahan industri dan multiplier-nya = 2 x luas perencanaan KI, Kebutuhan rumah (1,5 TK ~ 1 KK), Kebutuhan Fasum dan Fasos

Sumber : Pedoman Teknis Kawasan Industri, Kementerian Perindustrian, 2010


L.1-26



L.1-27

Lampiran 3. Tabel Pernyataan dan Peraturan Pemanfaatan Ruang Tabel L3.1. Contoh Pernyataan dan Peraturan Pemanfaatan Ruang RZWP-3-K Provinsi : ……………………………………………………………………………

Posisi Geografis Lon (X) Lat (Y)

Lokasi

Luas

Aktivitas yg diperbolehkan

Aktivitas yg tidak diperbolehkan

Rencana Alokasi Ruang 1). KAWASAN PEMANFAATAN UMUM ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Zona Perikanan Budidaya Perikanan Tangkap Pariwisata Pelabuhan Pertambangan dll.... 2). KAWASAN KONSERVASI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Kategori Kawasan Zona Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (KKP3K) Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Sempadan pantai 3). ALUR ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

L.3-1

Lampiran 3. Tabel Pernyataan dan Peraturan Pemanfaatan Ruang RZWP-3-K Provinsi : ……………………………………………………………………………

Posisi Geografis Lon (X) Lat (Y)

Lokasi

Luas

Aktivitas yg diperbolehkan

Aktivitas yg tidak diperbolehkan

Kategori Kawasan Alur pipa dan kabel Alur pelayaran Alur migrasi biota 4). KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Kategori Kawasan Instalasi Militer Perbatasan dan PPK terluar Situs warisan dunia Habitat Biota Endemik Nilai-Nilai Utama Zona / Sub Zona Prioritas utama untuk Pembangunan 5 tahun kedepan Isu-isu perencanaan strategis 5 tahun kedepan Kebutuhan Pengendalian Ruang

:

…………………………………………………………

:

...……………………………………………………...

:

………………………………………………………….

:

…………………………………………………………..


L.3-2

Lampiran 3. Contoh Indikasi Program Tabel L5. 1 Contoh Indikasi Program

No

Program Utama

A. 1. a.

RENCANA KAWASAN KONSERVASI TPPKD dan SAP Penetapan TPPKDD

b.

Penyusunan Rencana Pengelolaan TPPKD & SAP

c.

Penataan batas TPPKD dan SAP

dll 2. a. b.

c. dll B. 1. a. b. c.

Sempadan Pantai Identifikasi pantai – pantai rawan abrasi dan rawan tsunami Pembangunan struktur buatan/alami untuk penanggulangan abrasi dan tsunami Penataan lingkungan pantai RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM Zona Perikanan Tangkap Sosialisasi aturan alat tangkap, besar armada pada jalur penangkapan ikan Studi kelayakan pembangunan PPI dan TPI Pembangunan PPI dan TPI dan sarana prasarana pendukungnya

Lokasi

5 Lokasi TPPKD Lokasi KKPD dan SAP

Seluruh Kecamatan Pantai rawan abrasi & tsunami Seluruh Kecamatan

Sumber Dana

APBN, APBD

DKP, KemKP

APBN, APBD LSM

DKP, KemKP, LSM

APBN, APBD APBN, APBD APBD

APBN, APBD

DKP, KemKP

Pulau X

APBN, APBD, swasta

DKP, DisPU Kem KP, swasta

Zona Perikanan Budidaya

a.

Pembangunan Balai Benih Ikan

Pulau Y

APBN, APBD

b.

Pemberdayaan keluarga pembudidaya

Sentra2x Budidaya

APBN, APBD

TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV (Tahun ke) (Tahun ke) (Tahun ke) (Tahun ke) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

DKP, DisLH Kem KP DisPUDis LH Kem PU KemKP DKP, DisPU Bappeda

Seluruh Kecamatan

dll 2.


Instansi Pelaksana

DKP, Kem KP DKP, Kem KP

L.3-1

Lampiran 3. Contoh Indikasi Program

No

Program Utama

Penelitian identifikasi jenis – jenis ikan yang bermigrasi dan polanya

Alur migrasi biota

APBN, APBD LSM

Pengembangan sistem pengawasan dan monitoring alur migrasi biota Identifikasi kondisi sarana prasarana pelabuhan lokal dan dermaga wisata

Alur migrasi biota Seluruh Kabupaten

APBN, APBD LSM

Pulau A,B,C

APBN, APBD

TNI, Polair, DKP, Kem KP

Kawasan Minapolitan

APBN, APBD, Swasta

DKP, Kem KP, Swasta, Disprindag

dll C.

RENCANA ALUR LAUT

c. dll D. 1. a. b. c. dll 2. a. b. c.

Instansi Pelaksana

APBN, APBD

Peningkatan ketrampilan pembudidaya

b.

Sumber Dana

Sentra Budidaya

c.

a.

Lokasi

RENCANA KAWASAN STRATEGIS KSNT Sosialisasi koordinat-koordinat batas Negara/wilayah Pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda batas Negara/wilayah Melakukan pengawasan batas Negara/wlayah Kawasan Minapolitan Sosialisasi pengembangan minapolitan temu usaha/kemitraan pemngembangan minapolitan pengembangan sarana-prasarana pendukung minapolitan

APBN, APBD

TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV (Tahun ke) (Tahun ke) (Tahun ke) (Tahun ke) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

DKP, Kem KP

DKP, LIPI, BPPT, LSM KemKP, DKP, LSM KemKP, DisHub, Dis Par

dll


L.3-2

Lampiran 4. Sistematika Dokumen Final RZWP3K Provinsi Tabel L4. 1 Sistematika Dokumen Final RZWP3K Provinsi BAB

URAIAN

I

Pendahuluan

II

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

III

Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan

IV

Rencana Alokasi Ruang

V

Peraturan Pemanfaatan Ruang

VI

Indikasi Program

VII

Album Peta Tematik dan Album Peta RZWP-3-K

VIII

Draft Rancangan Perda RZWP-3-K


MUATAN 1) 2) 3) 4) 1)

Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K; Profil Wilayah; Isu-isu Strategis Wilayah; dan Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi; dan 2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi. 1. Deskripsi mengenai potensi 12 data set beserta peta-peta tematiknya; dan 2. Deskripsi kegiatan pemanfaatan eksistingnya. Rencana alokasi ruang, meliputi : 1. Kawasan Pemanfaatan Umum 2. Kawasan Konservasi 3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu 4. Alur Laut Rencana alokasi ruang dijabarkan ke dalam zona dan arahan pemanfaatan untuk setiap zona pada masing-masing kawasan. Pengaturan pemanfaatan ruang WP3K, meliputi pernyataan kawasan/zona terdiri dari kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Tabel indikasi program utama jangka panjang yang dirinci pada program jangka menengah 5 (lima) tahunan kabupaten, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan, dan instansi pelaksana Album peta terdiri dari: 1. Peta-peta tematik 2. Peta RZWP3K Skala 1 : 250.000

L.4-1

Lampiran 5. Outline Laporan Akhir RZWP3K Provinsi Tabel L3. 1 Outline Laporan Akhir RZWP3K Provinsi BAB I

II

URAIAN Pendahuluan

Tinjauan Kebijakan

SUB BAB

ISI

1.1

Latar Belakang

1.2 1.3

Maksud, Tujuan dan Sasaran Landasan Hukum Penyusunan RZWP-3-K

1.4

Ruang Lingkup: 1.4.1. Ruang lingkup wilayah perencanaan

1.5

1.4.2. Ruang lingkup materi dokumen RZWP-3-K Output

1.6

Sistematika Laporan

2.1

Kebijakan Non Spasial

2.2

Kebijakan Spasial


KETERANGAN Uraian mengenai sedikit gambaran umum wilayah perencanaan, isu, potensi, dan isu permasalahan, serta perlunya disusun RZWP3K di wilayah perencanaan. Maksud, tujuan dan sasaran Penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K Daftar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU, Permen, Perda, dll. Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan batasan (delineasi) wilayah perencanaan. Disertai peta wilayah perencanaan. Ruang lingkup materi dokumen RZWP3K berisi garis besar substansi yang ada di dokumen RZWP-3-K. Berisi penjelasan keluaran (output) yang dihasilkan dalam penyusunan RZWP3K Penjelasan singkat sistematika atau outline laporan akhir pada setiap Bab Pada bab ini diuraikan tinjauan kebijakan non spasial yang dijadikan bahan rujukan kegiatan RZWP-3-K, yaitu : a. Kebijakan strategis b. UU, PP, Permen, Kepmen, Perda c. RPJPD d. Dokumen Renstra WP3K (jika sudah ada) e. dll Pada bab ini diuraikan tinjauan kebijakan spasial yang dijadikan bahan rujukan kegiatan RZWP-3-K, yaitu : a. RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota b. dll L.5-1

Lampiran 5. Outline Laporan Akhir RZWP3K Provinsi

BAB III

IV

URAIAN Metodologi

Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

SUB BAB

ISI

3.1

Metodologi Penyusunan RZWP3K

3.2

Pengumpulan Data

3.3

Analisis

4.1

Letak Geografis dan Administrasi Wilayah


KETERANGAN Menjabarkan dan membuat alur INPUT – PROSES – OUTPUT terdiri dari: 1) Kerangka Alur Proses Kegiatan dan 2) Kerangka Pikir Substansi Berisi penjelasan Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi, terdiri atas 12 Datasets : A. Baseline Datasets : 1. Terestrial 2. Batimetri B. Thematic Datasets : 1. Geologi dan Geomorfologi 2. Oseanografi 3. Penggunaan Lahan, Status Kepemilikan Lahan, RTRW 4. Pemanfaatan Wilayah Laut 5. Kesesuaian Lahan/Perairan dan Sumberdaya Air 6. Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan 7. Infrastruktur 8. Demografi dan Sosial 9. Ekonomi Wilayah 10.Risiko Bencana Menjabarkan metode analisis yang dipakai dalam menganalisis 12 data set Penjabaran terhadap letak geografis wilayah, kondisi demografi, sosial ekonomi makro, arah kebijakan pembangunan, kontribusi sektoral terhadap PAD, arahan struktur dan pola ruang. Disertai dengan peta-peta: - Orientasi wilayah - Sebaran kepadatan penduduk per kabupaten dan kecamatan L.5-2


BAB

URAIAN

SUB BAB

ISI

KETERANGAN -

V

Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan

Selain itu juga menggambarkan kondisi wilayah pesisir yang meliputi gambaran umum kondisi eksisting daerah, berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunan lahan dan perairan, serta kondisi sosial budaya dan ekonomi. Hal-hal yang terkait antara lain: - luas Perairan, - panjang garis pantai, - jumlah pulau-pulau kecil, - jumlah administrasi kecamatan pesisir, - luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, - pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni, - pemanfaatan ruang saat ini di WP-3-K Gambaran eksisting terhadap 12 Datasets yang ada.

4.2

Gambaran Fisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah

5.1

Deskripsi potensi sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

-

5.2

Deskripsi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

-


Rencana Pola Ruang dalam RTRW Rencana Struktur Ruang dalam RTRW

Berisi deskripsi mengenai potensi 12 dataset sumberdaya dilakukan untuk mengetahui potensi sumberdaya saat ini (eksisting) berdasarkan peta tematik yang telah disusun. Potensi sumberdaya yang dideskripsikan antara lain potensi sebaran ikan, potensi ekosistem pesisir, potensi pariwisata, potensi pertambangan, dll. Berisi deskripsi meliputi deskripsi terhadap potensi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa lalu dan saat ini (eksisting) yang terdiri dari rona-rona dan fasilitas yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam (penangkapan ikan, budidaya perairan, pertanian, penambangan, kehutanan, wisata, habitat cagar alam laut, L.5-3


BAB

URAIAN

SUB BAB

ISI

KETERANGAN kapabilitas sumberdaya), pelabuhan, lokasi-lokasi industri, lokasi-lokasi pemukiman dan perkotaan, serta fasilitas wisata.

VI

VII

Analisis Wilayah Perencanaan

Rencana Zonasi

6.1

Analisis Kebijakan dan Kewilayahan

6.2

Analisis Sosial dan Budaya

6.3

Analisis Infrastruktur

6.4

Analisis Ekonomi Wilayah

6.5

Analisis Daya Dukung Wilayah

6.6

Analisis Risiko Bencana

7.1

Tujuan, Kebijakan dan Strategi


- Menganalisis tinjauan kebijakan yang dijadikan bahan rujukan kegiatan RZWP-3-K, yaitu : a. RTRW b. RPJPD c. Dokumen Renstra WP3K (kalau sudah ada) - Menganalisis konflik kepentingan yang terjadi di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan Analisis untuk mengetahui kondisi masyarakat dari sisi struktur dan komposisi penduduk dan sisi sosial, budaya, dan agama Analisis untuk mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Analisis untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat, struktur ekonomi dan pola distribusi perkembangan wilayah, sektor basis, komoditas unggulan dan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian Analisis untuk mengetahui daya tampung maksimum lingkungan yang dapat diberdayakan manusia Analisis untuk mengetahui kerawanan dan risiko bencana yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode GIS, pemodelan, dan identifikasi lokasi secara langsung di lapangan. Data sekunder kerawanan dan risiko bencana dapat diperoleh dari instansi yang terkait. Berisi tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya RZWP3K, L.5-4


BAB

URAIAN

SUB BAB

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengembangan 7.2

7.3

7.4.

VIII

ISI

Indikasi Program


Rencana Alokasi Ruang a. Kawasan Pemanfaatan Umum b. Kawasan Konservasi c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Alur Laut Arahan, Pernyataan, dan Peraturan Pemanfaatan Ruang

Rekomendasi dan Harmonisasi RZWP-3-K dengan RTRW

KETERANGAN Kebijakan dan strategi secara umum terhadap penyusunan rencana zonasi.

Berisi arahan dan pernyataan pemanfaatan ruang pada masing2 kawasan: a. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum b. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi c. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Arahan Pemanfaatan Ruang Alur Pada bagian ini setiap arahan pemanfaatan ruang pada Rencana Alokasi Ruang dituliskan peraturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Arahan pemanfaatan ruang dapat dibuat tabel atau dapat dirinci secara tertulis Berisi rekomendasi terhadap RTRW dan peraturan lainnya dalam rangka penyerasian, penyelarasan, dan penyeimbangan Penjabaran indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 tahun.

L.5-5

Contoh. Berita Acara Konsultasi Publik

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K) PROVINSI Nomor : ..................................................

Pada hari ini ........., tanggal ........., bulan........., tahun ........., kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Konsultasi Publik ke-...... terhadap Dokumen ............ Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi .......... Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati tanggapan/saran/masukan terhadap Dokumen ........... Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi ............sebagai berikut: 1. .................................................... 2. .................................................... 3. .................................................... 4. .................................................... Untuk perbaikan Dokumen ............. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi ..................... sehingga secara substantif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil, Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya. Secara rinci masukan/saran perbaikan Dokumen .................. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi............. tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. .................., ...................... Pimpinan Rapat,

Nama :............................... Jabatan/NIP: ....................

Lampiran : 1. TANDA TANGAN PESERTA KONSULTASI PUBLIK KE-........ 2. MASUKAN/SARAN PERBAIKAN DOKUMEN


L.6-1

Contoh Konsep Surat Permohonan Tanggapan dan/ Saran

GUBERNUR...................... .................., ....................201...... Nomor Lampiran Perihal

: : :

1 (satu) berkas Permohonan Tanggapan dan/Saran Terhadap Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi...................

Kepada Yth. 1. Menteri Kelautan dan Perikanan 2. Bupati/Walikota...........................

di....................................

Dalam rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K), Provinsi............ telah menyusun dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi....... Dokumen tersebut telah mendapat kesepakatan di daerah. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 14 ayat (4), dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) perlu mendapat tanggapan dan/atau saran dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. Pada kesempatan ini kami memohon tanggapan dan/ atau saran dari Saudara Menteri terhadap dokumen final RZWP-3-K Provinsi..................... Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasih. Gubernur..........................

.................................................

Tembusan Kepada Yth. : 1. Ketua BKPRN 2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas 3. Ketua DPRD Provinsi .......................... 4. Ketua BKPRD Provinsi .......................... 5. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP 6. Direktur Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP


L.7-1

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K

S

KERANGKA ACUAN KERJA

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI.............

2013


L.8-1


KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI

1.

Latar Belakang Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal pula sebagai negara 2 2 maritim dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km yang terdiri dari perairan territorial 3,1 juta km 2 dan ZEE Indonesia 2,7 km . Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri dari 17.504 buah pulau dan panjang pantai mencapai 95.181 km (KKP, 2011). Kondisi ini merupakan anugrah yang sangat besar bagi pembangunan perikanan dan kelautan. Disamping itu, sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) sangat tinggi, dan bahkan laut Indonesia merupakan wilayah Marine MegaBiodiversity terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumberdaya ikan tersebut meliputi 37 persen dari species ikan di dunia. Disamping sumberdaya dapat pulih sebagaimana dikemukakan di atas, perairan laut Indonesia juga memiliki sumberdaya tidak pulih seperti mineral (minyak, gas dan lain sebagainya) serta jasa-jasa lingkungan seperti sumber energi yang berasal dari arus pasang surut, gelombang, perbedaan salinitas, angin dan perbedaan suhu air laut di lapisan permukaan dan lapisan dalam perairan yang dikenal dengan ocean thermal energy convertion (OTEC). Kondisi ini selanjutnya menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kegiatan. Potensi sumberdaya kelautan, seperti minyak dan gas, meneral dan energi, perhubungan laut, industry maritim, dan industri jasa seperti pariwisata serta perikanan yang terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya sangat potensial untuk pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi, dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam tersebut masih belum optimal dan kurang tepat sasaran. Disamping wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan lingkungan, bencana alam, dan perubahan iklim, juga banyaknya konflik pemanfaatan ruang dan kerusakan habitat yang diakibatkan oleh ulah manusia. Untuk itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara terpadu dalam rangka mewujudkn tata ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif, agar diperoleh manfaat baik dari segi lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang didalamnya meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, memerlukan upaya yang sistematis dan terukur agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan WP3K dilaksanakan dengan tujuan : a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiasif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam UU No 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 pasal 7 ayat (3), memandatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun semua dokumen perencanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Salah satu perencanaan yang wajib disusun adalah


L.8-2

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K perencanaan spasial yang berupa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang berfungsi sebagai arahan pemanfaatan bagi berbagai kegiatan berbasiskan pada sumberdaya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.

Maksud dan Tujuan Maksud yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah menyusun dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :  Melakukan identifikasi potensi sumberdaya alam, sumberdaya fisik, dan sumberdaya manusia, serta kendala pemanfaatan sumberdaya alam  Memformulasikan tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil  Menyusun rencana alokasi ruang RZWP-3-K  Menyusun peta dasar, peta-peta tematik, dan peta RZWP-3-K  Menyusun peraturan pemanfaatan ruang  Memformulasikan indikasi program  Menyusun Dokumen Awal, Dokumen Antara, dan Dokumen Final RZWP3-K  Menyusun Ranperda RZWP3K (Disesuaikan dengan fokus pekerjaan, apakah sampai dengan tahap dokumen awal, dokumen antara, atau dokumen final.)

3.

Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini antara lain : a. teridentifikasinya potensi dan permasalahan wilayah b. terformulasikannya tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil c. tersusunnya rencana alokasi ruang d. tersusunnya peta-peta tematik dan peta RZWP-3-K e. tersusunnya peraturan pemanfaatan ruang f. terformulasikannya indikasi program g. tersusunnya Dokumen Awal, Dokumen Antara, dan Dokumen Final RZWP3-K h. tersusunnya Ranperda RZWP3K

4.

Lokasi Kegiatan Wilayah perencanaan kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi adalah ke arah darat adalah Kecamatan Pesisir dan ke arah laut hingga batas wilayah pengelolaan perairan Provinsi sejauh 12 mil laut.

5.

Sumber Pendanaan (Besarnya anggaran disesuaikan dengan fokus pekerjaan.)

6.

Landasan Hukum 1. UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5. UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 6. PP No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 7. PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 8. PP No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 9. PP No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.16/ MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;


L.8-3

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.18/MEN/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

7.

Studi-Studi Terdahulu Studi-studi yang telah dilakukan, antara lain : 1) RTRW Provinsi 2) RPJPD Kabupaten/Kota 3) RTRW Kabupaten/Kota 4) dll

8.

Ruang Lingkup Pekerjaan Tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan RZWP-3-K adalah sebagai berikut: 8.1. Persiapan 1) Penyiapan personil dalam tim kerja (tenaga ahli dan tenaga pendukung sesuai dengan tata laksana personil). 2) Penyiapan administrasi. 3) Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan. 4) Penyusunan rencana kerja - Jadwal pekerjaan - Metode pengumpulan data/survei lapangan berdasarkan Peta RBI, LPI, Peta Laut Dishidros TNI AL, dan Citra Satelit di wilayah perencanaan. - Peta rencana lokasi sampling 8.2. Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder yang dikumpulkan, meliputi : 1. Data terestrial (diambil dari Dokumen RTRW) a. Peta topografi b. Peta kemiringan lereng c. Peta tanah 2. Data Bathimetri 3. Data geologi dan geomorfologi laut 4. Data ekosistem pesisir dan kelimpahan sumberdaya ikan a. Data ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun) b. Data kelimpahan sumberdaya ikan 5. Data penggunaan lahan dan status lahan a. Status (kepemilikan) Lahan (tanah negara, bukan tanah negara,dll) 6. Data pemanfaatan wilayah laut eksisting (misalnya perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, pertambangan, pelabuhan, alur pelayaran, alur biota, kawasan konservasi) 7. Data sumberdaya air 8. Data infrastruktur 9. Data sosial dan budaya a. Jumlah penduduk b. Jumlah tenaga kerja c. Kepadatan penduduk d. Proyeksi pertumbuhan penduduk e. Mata pencaharian penduduk f. Jumlah nelayan dan dan pembudidaya ikan per kecamatan g. wilayah masyarakat hukum adat h. wilayah penangkapan ikan secara tradisional i. kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk tempat suci dan kegiatan peribadatannya j. aktifitas/ritual keagamaan, situs cagar budaya. 10. Data ekonomi wilayah a. PDRB b. Pendapatan per kapita c. Angkatan kerja dan tingkat pengangguran


L.8-4

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K d. Laju pertumbuhan ekonomi sektoral dan kabupaten e. Komoditi unggulan f. Kegiatan perekonomian perikanan dan kelautan g. Produksi perikanan 11. Data resiko bencana dan pencemaran a. Jenis, lokasi, batas riwayat kebencanaan, tingkat kerusakan dan kerugian bencana b. Sumber dan lokasi pencemaran 12. Rencana Struktur dan Pola Ruang Wilayah dari RTRW Provinsi 13. Rencana Struktur dan Pola Ruang Wilayah dari RTRW Kabupaten/Kota Apabila data tersebut masih dalam bentuk hardcopy (analog), format gambar (jpg, pdf, tif, ppt) harus dikonversi ke dalam format standar (shapefile). 8.3. Perumusan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Tujuan, kebijakan, dan strategi diadopsi dari Tujuan, kebijakan, dan strategi yang tertuang dalam dokumen RSWP-3-K. Apabila belum ada, maka harus merumuskan Tujuan, kebijakan, dan strategi Pengelolaan WP-3-K melalui FGD. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan terjemahan dari visi dan misi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pengembangan provinsi untuk mencapai kondisi ideal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang diharapkan. 1. Tujuan Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan arahan perwujudan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi memiliki fungsi: 1) sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi RZWP-3-K provinsi; 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama RZWP-3-K provinsi; dan 3) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 3) isu strategis; dan 4) kondisi objektif yang diinginkan. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan dengan kriteria: 1) tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nasional; 2) jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan 3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Kebijakan Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi sebagai: 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi;


L.8-5

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K 2) 3) 4)

sebagai dasar untuk merumuskan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; dan sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; 3) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan dengan kriteria: 1) mengakomodasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nasional dan provinsi yang berlaku pada wilayah provinsi bersangkutan; 2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi bersangkutan; 3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Strategi Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan penjabaran kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi: 1) sebagai dasar untuk penyusunan rencana alokasi ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi; 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RZWP-3-K provinsi; dan 3) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah provinsi; 2) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 3) ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria: 1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nasional; 3) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi bersangkutan secara efisien dan efektif; 4) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; dan


L.8-6

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K 5)

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8.4. Survey Lapangan Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data sekunder dan primer yang belum tersedia, serta validasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya. Adapun jenis data primer yang dikumpulkan, antara lain : 1). Teresterial / topografi Terestrial Peta tanah umumnya sudah ada di peta RTRW sehingga apabila peta RTRW sudah tersedia, maka tidak perlu dilakukan analisis pemetaan tanah di lokasi perencanaan. Topografi Pemetaan topografi suatu wilayah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi relief atau kelerengan dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Peta topografi umumnya dapat diperoleh dari instansi terkait (diturunkan dari peta Rupabumi skala 1 : 250.000 untuk kabupaten). Apabila peta topografi untuk skala tertentu tidak tersedia, perlu dilakukan survei lapangan. Beberapa metode pengukuran kemiringan lereng, yaitu : 1. Metode Went Worth Peta Kemiringan Lereng dapat diperoleh melalui perhitungan dari peta topografi menggunakan rumus “Went-Worth” yaitu pada peta topografi yang menjadi dasar pembuatan peta kemiringan lereng dengan dibuat grid atau jaring-jaring berukuran 1 cm kemudian masing-masing bujur sangkar dibuat garis horizontal. Dengan mengetahui jumlah konturnya dan perbedaan tinggi kontur yang memotong garis horizontal tersebut, dapat ditentukan kemiringan atau sudut lereng. 2. Metode Terestris Pengukuran topografi dilakukan dilapangan dilakukan dengan menggunakan peralatan ukur seperti : Theodolit, Waterpass, GPS, dan Total Station. 3. Metode pemodelan Digital Elevasi Model (DEM) Informasi topografi yang diwakili oleh bentuk relief dan kemiringan lereng dapat diperoleh melalui pemodelan DEM. Data DEM diolah melalui analisis kontur permukan bumi yang diperoleh dari peta rupabumi. 2). Bathimetri Pengumpulan data bathimetri dimaksudkan sebagai data dasar dalam menganalisis kedalaman perairan laut. Metode penentuan lokasi survei dan pengukuran dengan menggunakan metode pemeruman, yaitu penentuan lokasi ditentukan secara sistematis dengan pertimbangan dapat mewakili karakteristik kedalaman di wilayah perairan setempat. Metode pengambilan data, yaitu : Grid pengukuran 30 meter yaitu dengan perekaman data bathimetri setiap 1 (satu) detik. Misal: Lebar tegak lurus ke arah laut (ke utara) 12 mil/ kedalaman maksimum 100 m dan sejajar garis pantai Provinsi ........ sepanjang .......km Koordinat titik - titik pengukuran didapat dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning Sistem) yang telah terintegrasi dengan Echosounder. 3). Geologi dan geomorfologi A. Geologi laut Peta geologi dasar laut memberikan petunjuk tentang susunan lapisan batuan dasar laut dan pada umumnya memberikan informasi tentang formasi apa saja yang ada di daerah yang dipetakan. Metode identifikasi, antara lain : 1. Analisis citra satelit altimetry 2. Pemeruman dasar perairan 3. Peralatan Pengambilan contoh sedimen dasar laut Untuk mendeteksi lokasi dan jenis substrat dasar laut dilakukan survey pengambilan sample. Survey substrat dasar laut dilakukan pada kedalaman maksimal 100 m. 4. Analisa Laboratorium (Analisis besar butir, Analisis mineral berat, Analisis Geokimia, Analisis Unsur Tanah Jarang, Mikrofauna


L.8-7

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K B.

Geomorfologi laut Pemetaan geomorfologi laut dimaksudkan untuk memperoleh informasi bentuk lahan laut. Metode pengumpulan data menggunakan teknik interpretasi citra, pengolahan citra secara digital dan survei lapangan. Penentuan Lokasi sampel dilakukan menggunakan metode acak proporsional berstrata (Stratified Proportional Random Sampling). Analisis penginderaan jarak jauh dilakukan dengan plotting data dan perbaikan interpretasi (re interpretasi) berdasarkan hasil groundcheck/survei lapangan

4). Oceanografi Seluruh pengumpulan data primer dataset oseanografi dilakukan hingga kedalaman 50 m, data yang diambil meliputi: 1. Fisika Perairan a. Arus Arus diukur dengan Current meter bolak balik dengan berbagai type yang dapat mengukur dari berbagai arah atau dengan ADCP (Acoustic Dopler Current Profiler). Pengukuran arus untuk mengetahui arah dan kecepatan arus. Arus diukur selama 3 hari 3 secara bolak-balik pada .... titik pengamatan secara simultan bersamaan dengan pengukuran pasang surut. Pengukuran sebaiknya dilakukan pada saat kondisi pasang surut pada fase spring tide (pasang surut di saat bulan purnama atau bulan mati), hal ini untuk memperoleh hasil pengukuran arus yang optimal. b. Pasang Surut Pasang surut diukur dengan menggunakan peralatan Tide Recorder, selama 7 hari 7 malam pada .... stasiun pengamatan secara simultan. Setelah dilakukan pengukuran harus diikat dengan Bench Mark terdekat (kalau ada). Jika tidak ada maka harus dibuatkan Bench Mark. Pengukuran pasut dilakukan bersamaan dengan pengukuran arus. c. Gelombang Gelombang dapat diprediksi dari data angin dengan mempertimbangkan panjang fetch, kecepatan dan arah angin. Apabila pasang surut diukur dengan tide recorder, maka tinggi gelombang dapat diketahui dari pengukuran pasang surut. Gelombang juga dapat diukur dengan alat papan berskala, meteran, serta Wave Rider atau Wave Recorder, pada saat musim barat dan musim timur, masing-masing selama 7 hari dengan interval waktu pencatatan antara 10 menit – 1 jam. d. Suhu, Kecerahan, dan TSS 1) Suhu Suhu diinterpretasi dengan citra satelit modis dan dilakukan ground check dengan thermometer pada titik lokasi yang ditentukan berdasarkan interpretasi citra satelit. 2) Kecerahan Kecerahan dilakukan secara insitu dengan menggunakan secchi disk pada titik lokasi yang ditentukan berdasarkan analisis. 3) Total Suspended Solid (TSS) Total Suspended Solid (TSS) dilakukan di laboratorium. 2.

Kimia dan Biologi Perairan 1) pH dan Salinitas pH, Salinitas diukur dengan menggunakan waterchecker dan dianalisis di laboratorium. 2) COD, BOD, Amonia COD, BOD, Amonia diutamakan diukur di muara sungai dengan menggunakan waterchecker dan dianalisis di laboratorium. 3) Klorofil


L.8-8

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K Klorofil dianalisis dengan citra satelit modis/seaWIFS dan dilakukan ground check pada titik pengambilan sample yang lokasinya ditentukan berdasarkan analisis citra satelit.

5). Ekosistem pesisir dan sumberdaya ikan 1. Ekosistem Pesisir A. Terumbu Karang Data dan informasi tentang terumbu karang yang dikumpulkan, yang meliputi : sebaran, luasan, dan kondisi terumbu karang. Untuk mendeteksi keberadaan, sebaran dan luasan terumbu karang dilakukan analisis citra satelit, dengan resolusi minimal 20 x 20 m. Hasil analisis citra satelit digunakan untuk penentuan lokasi sample, dengan jumlah sample .... titik pengamatan. Berdasarkan penentuan titik sample, dilakukan survey lapangan untuk mengetahui tutupan dan kondisi terumbu karang. B. Lamun Data dan informasi tentang lamun yang dikumpulkan, meliputi : sebaran, luasan, dan kondisi lamun. Jumlah sample ..... titik pengamatan. Berdasarkan penentuan titik sample, dilakukan survey lapangan untuk mengetahui tutupan dan kondisi lamun. Identifikasi data lamun menggunakan metode penginderaan jauh (on screen digitizing/transformasi Lyzenga dan survei lapangan dengan metode Transek Kuadrat. Pengukuran struktur komunitas padang lamun dilakukan melalui Metode Transek Kuadrat yang dibentangkan secara tegak lurus terhadap garis pantai. Metode ini digunakan untuk mengetahui komposisi spesies dan persentase penutupan lamun. Petak pengamatan seluas 10 m x 10 m, pada petakan tersebut diletakkan kuadrat ukuran 1 m x 1 m secara sejajar luas areal pengamatan. Pengamatan didukung dengan kamera bawah air (underwater camera) sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari metode ini adalah persentase tutupan relatif C. Mangrove Data dan informasi tentang mangrove yang meliputi : sebaran, luasan, dan kondisi (penutupan tajuk dan kerapatan pohon) mangrove. Untuk mendeteksi keberadaan, sebaran dan luasan mangrove dilakukan analisis citra satelit, dengan resolusi minimal 20 x 20 m. Hasil analisis citra satelit digunakan untuk penentuan lokasi sample, dengan jumlah sample .... titik pengamatan. Berdasarkan penentuan titik sample, dilakukan survey lapangan untuk mengetahui penutupan tajuk (%) dan kerapatan pohon (jumlah pohon per hektare) dan kondisi mangrove. Identifikasi data mangrove menggunakan metode penginderaan jauh (on screen digitizing/transformasi Lyzenga dan survei lapangan dengan plot petak. Untuk mengidentifikasi struktur komunitas mangrove, menggunakan plot/petak dengan ukuran 10 x 10 meter yang diletakkan secara acak. Dilakukan identifikasi jumlah individu setiap jenis, dan lingkaran batang setiap pohon mangrove. Data-data mengenai spesies, jumlah individu dan diameter pohon yang telah dicatat pada tabel Form Mangrove. Berdasarkan data-data mangrove yang telah diidentifikasi di lapangan berupa spesies, jumlah individu dan diameter pohon, dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memperoleh kerapatan jenis, frekuensi jenis, luas area penutupan, dan nilai penting jenis suatu spesies dan keanekaragaman spesies.

2.

Sumberdaya ikan A. Ikan Demersal


L.8-9

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K Data dan informasi yang dikumpulkan yaitu sebaran ikan demersal, diperoleh dari hasil survey lapangan. Survey lapangan dilakukan bersamaan dengan survey ekosistem (terumbu karang,lamun, dan mangrove), untuk memperoleh jenis, kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dominansi ikan demersal, dan makrobentos. Untuk mendeteksi digunakan metode analisis GIS dengan pendekatan ekosistem perairan. Beberapa parameter yang digunakan yaitu sebaran dan kualitas terumbu karang, padang lamun, mangrove, kedalaman perairan, topografi perairan, kecerahan, perubahan cuaca dan pencemaran. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode overlay dan skoring parameter-parameter sebaran dan kualitas terumbu karang, padang lamun, mangrove, kedalaman perairan, topografi perairan, kecerahan, perubahan cuaca dan pencemaran. B.

Ikan Pelagis Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi sebaran ikan pelagis. Untuk mendeteksi keberadaan ikan pelagis dilakukan analisis citra satelit, dengan resolusi minimal 20 x 20 m terhadap kedalaman, klorofil, TSS, suhu permukaan laut, serta dikombinasikan dengan pola arus dari hasil simulasi model hidrodinamika. Hasil analisis citra satelit digunakan untuk penentuan lokasi ground check untuk mengetahui jenis dan kelimpahan ikan, dengan jumlah sample 10 titik pengamatan.

C.

Jenis Ikan yang dilindungi Ddata dan informasi jenis ikan yang dilindungi dikumpulkan bersamaan dengan survei ikan pelagis dan ikan demersal.

6). Pemanfaatan ruang laut (Marine use) Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi : area pertambangan, konservasi(Daerah yang dapat dimanfaatkan) yang sudah ditetapkan, Pariwisata, BMKT, Tambat Labuh, Rig, Floating Unit, Bangunan perikanan permanen (KJA, Seabed,dll), Area penangkapan ikan modern dan tradisional, udidaya laut: rumput laut, mutiara. Untuk mendeteksi lokasi pemanfaatan wilayah laut yang ada dilakukan analisis citra satelit google pro dengan resolusi minimal 1 m dan data sekunder pemanfaatan wilayah laut. Hasil analisis citra satelit google pro digunakan untuk ground check untuk mengetahui jenis pemanfaatan wilayah laut yang ada. 7). Infrastruktur Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi : Bandara, terminal, pasar umum, pelabuhan umum, kawasan industri, kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit/puskesmas, bangunan wisata/sejarah. Infrastruktur khusus, misalnya : Pasar ikan, KUD, Balai Benih Ikan (BBI), Pelabuhan perikanan, Tempat Pelelangan Ikan, Gudang penyimpanan, Bangunan perlindungan pesisir (jeti, penahan gelombang). Jaringan sarana prasarana, misalnya : transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi, persampahan, sanitasi, drainase. Untuk mendeteksi keberadaan infrastruktur di atas dilakukan analisis citra satelit google pro. Untuk mendeteksi lokasi dan sebarannya dilakukan ground check dengan menggunakan GPS. 9). Sumberdaya air Sumberdaya air di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menggambarkan informasi mengenai potensi air alami yang ada di wilayah daratan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data sumberdaya air : • Identifikasi batas DAS dari data sekunder yang sudah ada di instansi terkait. • Perhitungan cadangan air permukaan : untuk daerah aliran sungai yang telah dilakukan pengukuran debitnya agar menggunakan data hasil pengukuran debit sungai pada DAS tersebut. • Perhitungan cadangan air bawah tanah ada beberapa pendekatan: perhitungan cadangan air bawah tanah diperlukan data tebal akifer, sebaran akuifer dan transmisibilitas akuifer baik akuifer tidak tertekan maupun tertekan.


L.8-10


10). Demografi dan sosial Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi a) Demografi, meliputi : jumlah penduduk, gender, tenaga kerja, jumlah nelayan dan pembudidaya ikan, mata pencaharian, pendidikan b) Sosial, meliputi : wilayah masyarakat hukum adat (lokasi, batas dan karakteristik), wilayah penangkapan ikan secara tradisional (lokasi, batas, dan karakteristik), kelembagaan c) Budaya, meliputi : kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk agama, tempat suci dan kegiatan peribadatannya, aktifitas/ritual keagamaan, kearifan lokal, situs cagar budaya dll. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun wawancara mendalam, observasi (pengamatan langsung) dan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group Discussion). 11). Ekonomi wilayah Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi : Pendapatan perkapita, Pola pergerakan ekonomi wilayah, Angkatan kerja dan tingkat pengangguran, Tenaga kerja, Pendapatan di sektor perikanan, Produksi perikanan, Pendapatan rata-rata dan pengeluaran, komoditas unggulan, dll. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun wawancara mendalam, observasi (pengamatan langsung) dan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group Discussion). 12). Risiko Bencana dan Pencemaran Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi : resiko bencana (jenis, lokasi, batas, riwayat kebencanan, tingkat kerusakan, kerugian) dan pencemaran (sumber pencemaran). Untuk mendeteksi resiko bencana dan pencemaran dilakukan ground check dengan menggunakan GPS dan wawancara. 8.5. Analisis Data dan Penyusunan Peta-Peta Tematik 1) Bathimetri Hasil pengukuran bathimetri diolah dengan menggunakan software surfer atau sejenisnya dengan cara interpolasi terhadap titik-titik kedalaman yang telah diukur di lapangan. Titik-titik lokasi yang memiliki informasi kedalaman kemudian diinterpolasi menghasilkan peta kedalaman (isobath) perairan. Peta bathimetri skala 1: 250.000 digambar dengan interval 0;2;5;10;15;20;30;50;70;100. 2) Oseanografi 1. Fisika Perairan a) Arus, gelombang, dan Pasut a. Arus Hasil pengukuran digambarkan dalam scatter diagram, vektor plot, current rose (mawar arus). Untuk distribusi spasial pola arus untuk tiap 500 m disimulasikan dengan model hidrodinamika pola arus dengan grid maksimal 500 x 500 m, dan dikalibrasi dengan hasil pengukuran. Peta arus skala 1:250.000, digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 0,05 m/detik. b. Gelombang Gelombang diprediksi dari data angin dengan mempertimbangkan panjang fetch, kecepatan dan arah angin. Distribusi spasial tinggi dan arah gelombang setiap 500 m disimulasikan dengan model refraksi gelombang. Peta tinggi gelombang skala 1:250.000 digambarkan dalam bentuk kontur isoline per 0,1 m. c. Pasang Surut Penyedia jasa harus memplot hasil pengukuran pasang surut untuk mengetahui tinggi elevasi muka air pasang surut terhadap waktu pengukuran. Kemudian diolah dengan analisis harmonic pasang surut dengan menggunakan metode admiralty untuk mengetahui komponen


L.8-11


b)

c)

d)

pasang surut sehingga dapat diketahui tipe pasang surut serta karakteristik pasang surut lainnya. Suhu Suhu yang telah diperoleh dari hasil interpretasi citra yang telah di lakukan groundcheck, penyedia jasa harus menuangkan dalam peta suhu skala 1:250.000, dan digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 1 (C). Kecerahan Data kecerahan yang telah diperoleh dari hasil pengukuran dituangkan dalam peta kecerahan skala 1:250.000 dan digambarkan dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 1 meter TSS Sampel TSS yang diambil dianalisis di laboratorium dan dilakukan interpolasi sehingga menghasilkan Peta TSS skala 1:250.000 dan digambar dalam bentuk kontur isoline.

2. Kimia dan Biologi Perairan a) pH dan salinitas Peta pH digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 0,5. Peta o Salinitas digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 1 /oo. b) COD, BOD dan amonia Peta COD, BOD, Amonia digambar pada skala 1:250.000. Peta COD dan BOD digambar dengan bentuk kontur isoline dengan selang 0,4 mg/l. Peta Amonia digambar dalam bentuk kontur isoline dengan selang 0,1 mg/l. c) Klorofil Peta klorofil skala 1:250.000, digambar dalam bentuk kontur isoline dengan 3 interval per 0,1 mg/m . 3) Ekosistem Pesisir Ekosistem pesisir dianalisis untuk mengetahui sebaran, luasan dan kondisinya. Hasil analisis ditampilkan pada peta ekosistem pesisir skala 1:250.000 dalam bentuk polygon dan kondisi dalam bentuk pie chart. 4) Sumberdaya Ikan a) Sumberdaya ikan demersal Hasil survey Sumberdaya ikan demersal dianalisis untuk mengetahui jenis, kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dominansi ikan demersal, dan makrobentos. hasil analisis sumberdaya ikan demersal ditampilkan pada Peta sumberdaya ikan demersal skala 1:250.000 digambar dalam bentuk pie chart dengan informasi dasar ekosistem pesisir. b) Sumberdaya ikan pelagis Hasil survey sumberdaya ikan pelagis dianalisis untuk mengetahui lokasi, keberadaan, jenis dan kelimpahan ikan pelagis. hasil analisis ditampilkan pada Peta sumberdaya ikan pelagis skala 1:250.000 digambar dalam bentuk polygon, dan jenis serta kelimpahan ikan dalam bentuk pie chart dengan informasi dasar lokasi fishing ground. c) Ikan yang dilindungi Hasil survey sumberdaya ikan yang dilindungi dianalisis untuk mengetahui lokasi, keberadaan, jenis dan kelimpahan ikan yang dilindungi. hasil analisis ditampilkan pada Peta sumberdaya ikan yang dilindungi skala 1:250.000 digambar dalam bentuk polygon, dan jenis serta kelimpahan ikan dalam bentuk pie chart 5) Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting Hasil survey pemanfaatan wilayah laut dituangkan pada Peta pemanfaatan wilayah laut skala 1:250.000 dalam bentuk polygon dan point. 6) Substrat Dasar Laut Hasil pengambilan sample substrat dasar laut dianalisis di laboratorium untuk mengetahui persentase ukuran butir dan jenis substrat. Hasil survey substrat dasar laut dituangkan pada Peta Substrat Dasar Laut skala 1:250.000 dalam bentuk polygon.


L.8-12


7) Infrastruktur Hasil survey infrastruktur dituangkan pada peta infrastruktur skala 1:250.000 dalam bentuk point. 8) Demografi dan Sosial Data demografi dan sosial dituangkan pada peta demografi dan sosial skala 1:250.000 dalam bentuk point/polygon disertai informasi yang disajikan dalam bentuk diagram/tabel/pie chart. 9) Ekonomi Wilayah Data ekonomi wilayah dituangkan pada peta ekonomi wilayah skala 1:250.000 dalam bentuk point/polygon disertai informasi yang disajikan dalam bentuk diagram/tabel/pie chart. 10) Resiko Bencana dan Pencemaran Data resiko bencana (jenis, lokasi, batas, riwayat kebencanan, tingkat kerusakan, kerugian) dan pencemaran (lokasi dan sumber pencemaran) dituangkan pada peta resiko bencana dan pencemaran skala 1:250.000 dalam bentuk polygon/point. 8.6. Penyusunan Dokumen Awal Dokumen Awal memuat : 1). Pendahuluan (Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K, Profil Wilayah, Isu-isu Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah), 2). Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan 3) Album Peta Tematik. Album Peta Tematik disesuaikan dengan Pedoman Teknis Pemetaan RZWP3K, yang terdiri atas : 1) Peta Wilayah Perencanaan WP3K Provinsi 2) Peta Rencana Struktur dan Pola Ruang Wilayah dari RTRW Provinsi 3) Peta Topografi 4) Peta Kemiringan Lereng 5) Peta Tanah 6) Peta Bathimetri 7) Peta Geologi Laut 8) Peta Geomorfologi Laut 9) Peta Arus 10) Peta Gelombang 11) Peta Suhu Permukaan Laut (SPL) 12) Peta Kecerahan 13) Peta pH 14) Peta Salinitas 15) Peta Sebaran Klorofil 16) Peta Sosial Ekonomi dan budaya a. Peta ekonomi wilayah b. Peta Wilayah masyarakat Hukum Adat c. Peta Wilayah penangkapan ikan secara tradisional 17) Peta Penggunaan Lahan Eksisting (RTRW) 18) Peta Pemanfaatan Perairan (Eksisting) a. Peta Perikanan Budidaya b. Peta perikanan tangkap (Fishing ground) c. Peta Pelabuhan d. Peta Pariwisata e. Peta Alur pelayaran 19) Peta ekosistem pesisir dan kelimpahan sumberdaya ikan a. Peta sebaran ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove dan lamun) b. Peta kelimpahan sumberdaya ikan 20) Peta Status (kepemilikan) lahan 21) Peta Sumber daya air 22) Peta Infrastruktur (RTRW) a. Peta Jaringan jalan


L.8-13

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K b. c. d. e.

Peta transportasi laut Peta jaringan Listrik Peta Jaringan Telekomunikasi Peta Jaringan Air Bersih

23) Peta Demografi a. Peta Jumlah Penduduk b. Peta Kepadatan Penduduk c. Peta Proyeksi Pertumbuhan Penduduk d. Peta Mata Pencaharian Penduduk 24) Peta Resiko bencana dan pencemaran a. Peta resiko bencana (jenis dan lokasi bencana) b. Peta pencemaran (lokasi dan sumber pencemaran) 8.7. Konsultasi Publik I Konsultasi publik dilakukan kepada POKJA dan masyarakat sebanyak 40 orang di Provinsi, yang terdiri atas : Pusat (KKP), Provinsi (Bappeda, DKP, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, BLHD, Dinas PU, Dinas Pertambangan, BPBD, BPN, Administrasi Pelabuhan, Perguruan Tinggi, HNSI, LSM, Camat Pesisir, Polairud, TNI AL, DPRD, Bagian Hukum Sekda, Tokoh Adat) untuk memberikan masukan dan saran terhadap Tujuan, Sasaran, kebijakan, dan Strategi Pengelolaan WP-3-K, disamping itu Konsultasi Publik I dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan saran serta memverifikasi data dan/atau peta-peta tematik serta informasi. Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi. 8.8. Penyusunan Paket Sumberdaya Berdasarkan peta dasar dan peta tematik yang telah disusun, selanjutnya dilakukan analisis paket sumberdaya, yang berisi informasi mengenai karakteristik perairan yang merupakan kombinasi dari berbagai parameter yang ada. Hasil analisis paket sumberdaya dituangkan ke dalam peta paket sumberdaya. Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya dilakukan pendeskripsian nilai-nilai sumberdaya. 8.9. Analisis Kesesuaian Perairan Selain menggunakan paket sumbedaya, dapat juga dilakukan analisis kesesuaian perairan dengan menggunakan kriteria-kriteria untuk menentukan kesesuaian kawasan/zona/sub zona. 8.10. Analisis Non Sasial Selanjutnya dilakukan analisis non spasial yang meliputi : a) Analisis Kebijakan dan Kewilayahan b) Analisis Sosial dan Budaya c) Analisis Infrastruktur d) Analisis Ekonomi Wilayah e) Analisis Daya Dukung Wilayah Hasil analisis non spasial diformulasikan untuk menyempurnakan usulan peta alokasi ruang. 8.11. Analisis Konflik Pemanfaatan Ruang Analisis konflik pemanfaatan ruang dilakukan baik di wilayah perairan maupun penyelarasannya dengan struktur ruang dan pola ruang di darat. Analisis konflik pemanfaatan ruang di perairan dilakukan terhadap potensi penggunaan ruang perairan secara tiga dimensi (horizontal dan vertikal). Dalam analisis tersebut, perlu diikuti dengan alternatif penyelesaian konflik (resolusi konflik). 8.12. Penentuan Alokasi Ruang Hasil akhir keseluruhan proses dituangkan ke dalam Draft peta RZWP3K berupa rumusan alokasi ruang kawasan/zona/subzona.


L.8-14

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K 8.13. Penyusunan Peraturan Pemanfaatan Ruang Penyusunan draft ketentuan-ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan dalam pemanfaatan ruang untuk setiap zona/sub zona yang akan menjadi muatan peraturan pemanfaatan ruang. 8.14. Penyusunan Indikasi Program Penyusunan desain/rancangan rangkaian program pemanfaaatan ruang jangka panjang (20 tahun) yang tersusun ke dalam tahapan jangka menengah dan institusi yang menjadi leading sector. Dalam desain program tersebut, termasuk mencantumkan lokasi dan sumber pendanaan program serta indikasi program utama/prioritasi program. 8.15. Penyusunan Ranperda Penyusunan naskah Rancangan Perda RZWP-3-K Provinsi yang terdiri atas: 1. Ranperda, yang merupakan rumusan pasal per pasal dari Dokumen Final yang disajikan dalam bentuk A4. 2. Lampiran, yang terdiri atas peta rencana alokasi ruang yang disajikan dalam bentuk A3, serta tabel indikasi program. 8.16. Penyusunan Dokumen Antara Penyusunan Dokumen Antara, yang memuat Dokumen Awal yang telah dikonsultasipublikkan ditambah dengan penetapan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hasil analisis paket sumberdaya dan kesesuaian perairan, dan telah dioverlay dengan analisis non spasial dan telah dilakukan penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan antara RZWP-3-K dengan RTRW dilengkapi dengan Peta-peta tematik dan Draft Peta Rencana Zonasi. Sistematika Dokumen Antara, meliputi : 1). Pendahuluan (Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K, Profil Wilayah, Isu-isu Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah), 2). Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota, 3) Draft RZWP-3-K, 4). Peraturan Pemanfaatan Ruang, 5). Indikasi Program, dan 6). Album Peta Tematik. 8.17. Konsultasi Publik II Konsultasi publik dilakukan kepada POKJA dan masyarakat sebanyak 40 orang di Provinsi, yang terdiri atas : Pusat (KKP), Provinsi (Bappeda, DKP, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, BLHD, Dinas PU, Dinas Pertambangan, BPBD, BPN, Administrasi Pelabuhan, Perguruan Tinggi, HNSI, LSM, Camat Pesisir, Polairud, TNI AL, DPRD, Bagian Hukum Sekda, Tokoh Adat), untuk menjaring masukan terhadap usulan peta alokasi ruang. Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi. 8.18. Penyusunan Dokumen Final Dokumen Final merupakan perbaikan terhadap Dokumen Antara yang telah dikonsultasipublikkan, dengan sistematika : 1). Pendahuluan (Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K, Profil Wilayah, Isu-isu Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah), 2). Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota, 3) Rencana Alokasi Ruang, 4). Peraturan Pemanfaatan Ruang, 5). Indikasi Program, dan 6). Album Peta Tematik dan Album Peta RZWP-3-K. Dokumen Final tersebut dilengkapi dengan Draft Ranperda RZWP-3-K. 9.

Keluaran Keluaran (output) kegiatan Rencana Zonasi WP3K Provinsi (contoh sampai dengan tahap Dokumen Final), antara lain : 1. Laporan Pendahuluan 2. Laporan Antara 3. Draft Laporan Akhir 4. Laporan Akhir 5. Dokumen Awal RZWP-3-K 6. Dokumen Antara RZWP-3-K 7. Dokumen Final RZWP-3-K 8. Album peta


L.8-15

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K 9. Draft Ranperda RZWP-3-K 10. DVD Softcopy seluruh Laporan dan Dokumen (Disesuaikan dengan fokus pekerjaan, apakah sampai dengan tahap dokumen awal, dokumen antara, atau dokumen final.) 10. Standar Teknis Sandar teknis Pelaporan dan Peta adalah sebagai berikut : 1) Format Laporan  Kertas (HVS, A4, 80 gram)  Tulisan (huruf standar, 1,5 spasi)  Sampul/cover (Hard cover, laminating, biru muda) 2) Format Peta (1) Peta disajikan berdasarkan hasil interpertasi citra, ground check dan analisis potensi wilayah. (2) Peta-peta yang disajikan meliputi: Peta Hasil Interpretasi Citra, skala sesuai sumber citra. Peta-peta Tematik, skala sesuai sumbernya. Peta Kerja / Peta Analisis, skala 1:250.000 Draft peta dibuat dengan sistim referensi geografis grid UTM (Universal Tranverse Mercartor) dan sistem proyeksi WGS 84. (3) Untuk Hardcopy keseluruhan peta tersebut dalam laporan, Dokumen Awal dan Album peta dapat disajikan dalam bentuk perkecilan optis sampai batas ukuran / format yang masih dapat dibaca dan diterima dari segi estetika (ukuran A3, kertas 100 gr). (4) Untuk Softcopy keseluruhan laporan dan peta tersebut meliputi: Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir, Dokumen Awal, Dokumen Antara, dan Dokumen Final dalam bentuk MsWord dan (.pdf) Peta Dasar dan Peta Tematik dalam bentuk digital dalam format shape file (*.shp) dan disusun dalam bentuk geodatabase (*.gdb). Citra Satelit dalam bentuk raw data dan header citra dasar serta sudah terkoreksi secara geometrik dan radiometrik. Citra satelit yang digunakan memiliki resolusi spasial 10 x 10 m dan minimal perekaman tahun 2009. Album Peta dibuat dalam skala 1:250.000. Softcopy tersebut disimpan dalam Digital Video Disk (DVD)

11.

Personil (Kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung disesuaikan dengan fokus pekerjaan dan anggaran yang tersedia) 11.1. Kebutuhan Tenaga Ahli Tabel 1. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

No

Klasifikasi Tenaga Ahli

Tenaga Ahli 1 Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Team Leader) 2 Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir 3

Ahli Perencanaan Wilayah

4

Ahli Geografi (Sistem Informasi Geografi) dan Penginderaan Jauh Ahli Kelautan/Ahli Oseanografi

5

Kualifikasi/Jumlah

Pengalaman

S2 Manajemen Sumberdaya Perairan (1 orang) S1 Manajemen Sumberdaya Perairan/ S2 Manajemen Sumberdaya Perairan (1 orang) S1 Planologi, S1 Pengambangan Wilayah/S2 Planologi, S2 Perencanaan Wilayah (1 orang) S1 Geografi/ S2 Geografi (1 orang)

5 Tahun

S1 Kelautan,S1 Oseanografi,S1 Sipil Hidro / S2 Kelautan,S2 Oseanografi,S2


5 Tahun / 3 Tahun

5 Tahun / 3 Tahun

5 Tahun / 3 Tahun

5 Tahun / 3 Tahun

L.8-16


6

Ahli Perikanan

7

Ahli Sosial Ekonomi

8

Ahli Geologi dan Geomorfologi Laut

9

Ahli Permodelan Hidrodinamika

10

Ahli Hidrografer

Sipil Hidro (1 orang) S1 Perikanan/ S2 Perikanan (1 orang) S1 Sosial Ekonomi/ S2 Sosial Ekonomi (1 orang)

5 Tahun / 3 Tahun

S1 Geologi, S1 Teknik Geologi, S1 Geografi/ S2 Geologi, S2 Teknik Geologi, S2 Geografi (1 orang) S1 Oseanografi,S1 Teknik Kelautan,S1 Teknik Sipil / S2 Oseanografi,S2 Teknik Kelautan,S2 Teknik Sipil (1 orang) S1 Kelautan,S1 Oseanografi,S1 Sipil Hidro / S2 Kelautan,S2 Oseanografi,S2 Sipil Hidro (1 orang)

5 Tahun / 3 Tahun

Tenaga Pendukung 1 Tenaga Selam Perikanan 2 3

Teknisi Oseanografi Tenaga Survei Sosial Ekonomi

4

Tenaga Survei ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Tenaga Survei Geologi dan Geomorfologi Laut Operator GIS dan Remote Sensing

5 6

7 8

Operator Komputer Kartografer

9

CAD Drafter

11.2.

5 Tahun / 3 Tahun

5 Tahun / 3 Tahun

5 Tahun / 3 Tahun

Sertifikat B1 (1 orang)

3 Tahun

S1 Oseanografi/ (3 orang) S1 Sosial Ekonomi Perikanan (1 orang) S1 Perikanan (1 orang)

2 Tahun 2 Tahun

S1 Geologi/ S1 Geografi (1orang) S1 Geografi/S1 Geodesi/S1 Kelautan (1 orang)

2 Tahun

D3 Komputer (1 orang) S1 Geografi / S1 Geodesi/ S1 Kelautan/ S1 Planologi (10 orang) S1 Oseanografi / S1 Kelautan / S1 Teknik Sipil

2 Tahun 2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

Kualifikasi Personil Kualifikasi personil untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 11.2.1. Tenaga Ahli 1) Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Team Leader) Tugas dan Tanggung Jawab : a. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan b. menyusun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan perencanaan yang dilakukan seluruh bidang keahlian. c. melaksanakan pembahasan laporan pendahuluan, draft laporan akhir, dan laporan akhir di pusat d. Melakukan asistensi dengan pemberi pekerjaan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan di pusat e. memimpin pelaksanaan survei lapangan dan pembahasan di daerah. f. menyiapkan kerangka model proses perencanaan pengelolaan WP3K. g. melakukan analisis hubungan antara kesesuaian peruntukan dengan aspekaspek non-spasial untuk mewujudkan alokasi ruang WP3K. h. menyusun indikasi program i. melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang keahlian. 2) Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Tugas dan Tanggung Jawab :


L.8-17

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K a. b. c.

membantu Team Leader dalam memformulasikan tujuan, kebijakan, sasaran, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. mengumpulkan data lintas sektor terkait tentang kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. melakukan FGD dalam rangka perumusan tujuan, kebijakan, sasaran, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3) Ahli Perencanaan Wilayah Tugas dan Tanggung Jawab : a. membantu Team Leader dalam menyusun konsep, analisis, dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. b. mengumpulkan data lintas sektor terkait tentang kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 4) Ahli Sistem Informasi Geografis. Tugas dan Tanggung Jawab : a. membantu Team Leader dalam analisis GIS untuk penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K b. melakukan proses pengolahan citra (koreksi dan interpretasi) c. menyiapkan peta kerja sebagai acuan untuk survei lapangan d. melakukan survei lapangan berupa ground check hasil interpretasi citra, plotting posisi pemanfaatan perairan laut yang sudah ada (eksisting) dan infrastruktur e. melakukan analisis data hasil survei lapangan f. menyiapkan peta-peta tematik hasil survei lapangan masing-masing bidang keahlian sesuai dengan kaidah one map policy. g. melakukan analisis paket sumberdaya h. melakukan analisis kesesuaian peruntukan perairan i. menuangkan hasil analisis spasial dan non spasial untuk menentukan alokasi ruang j. menyiapkan peta rencana zonasi. k. Menyusun database manajemen sistem sesuai standar Pedoman Pemetaan RZWP3K l. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan akhir, serta asistensi m. mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah 5) Ahli Kelautan/Ahli Oseanografi Tugas dan tanggung jawab : a. membantu Team Leader dalam analisis oseanografi untuk penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K b. menelaah data-data sekunder terkait oseanografi, meliputi : arus, gelombang, pasang surut, suhu, kecerahan, pH, salinitas, COD, BOD, amonia, klorofil, c. melakukan survei lapangan terkait oseanografi d. melakukan pengolahan data hasil survei terkait oseanografi e. menyiapkan hasil analisis dalam bentuk numerik, tubular, dan sebaran (spasial) f. memberi masukan penyiapan peta-peta tematik hasil survei lapangan terkait oseanografi. g. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan akhir, serta asistensi h. mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah 6) Ahli Perikanan Tugas dan tanggung jawab : a. membantu Team Leader dalam analisis perikanan untuk penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K


L.8-18

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K b.

c. d. e. f. g.

h.

menelaah data-data sekunder terkait perikanan, meliputi : produksi perikanan, pengolahan hasil perikanan, konsumsi perikanan, distribusi perikanan, tata niaga hasil perikanan, sumberdaya ikan (pelagis, demersal), fishing ground, kelimpahan ikan, ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun), sarana dan prasarana perikanan, sosial ekonomi perikanan, melakukan survei lapangan terkait perikanan melakukan pengolahan data hasil survei terkait perikanan menyiapkan hasil analisis dalam bentuk numerik, tubular, dan sebaran (spasial) memberi masukan penyiapan peta-peta tematik hasil survei lapangan terkait perikanan. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan akhir, serta asistensi mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah

7) Ahli Sosial Ekonomi Tugas dan tanggung jawab : a. membantu Team Leader dalam analisis sosial ekonomi untuk penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K b. menelaah data-data sekunder terkait sosial ekonomi, yang meliputi : - Demografi : jumlah penduduk, gender, tenaga kerja, jumlah nelayan dan pembudidaya ikan, mata pencaharian, pendidikan - Sosial : wilayah masyarakat hukum adat (lokasi, batas dan karakteristik), wilayah penangkapan ikan secara tradisional (lokasi, batas, dan karakteristik), kelembagaan - Budaya : kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk agama, tempat suci dan kegiatan peribadatannya, aktifitas/ritual keagamaan, kearifan lokal, situs cagar budaya dll. - Ekonomi : mata pencaharain, pendapatan perkapita, angkatan kerja dan tingkat pengangguran, pendapatan kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan, produksi perikanan, pendapatan rata-rata dan pengeluaran, komoditas unggulan, dll. c. melakukan analisis lokasi optimum kegiatan kelautan dan perikanan d. melakukan survei lapangan terkait sosial ekonomi e. melakukan pengolahan data dan informasi hasil survei terkait sosial ekonomi f. menyiapkan hasil analisis dalam bentuk numerik, tubular, dan sebaran (spasial) g. memberi masukan penyiapan peta-peta tematik hasil survei lapangan terkait sosial ekonomi. h. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan akhir, serta asistensi i. mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah 8) Ahli geologi dan geomorfologi laut Tugas dan tanggung jawab: a. membantu Team Leader dalam analisis geologi dan geomorfologi laut untuk penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K b. menelaah data-data sekunder terkait geologi dan geomorfologi laut meliputi substrat dasar laut, morfologi dasar laut, morfologi pantai. c. melakukan survei lapangan terkait geologi dan geomorfologi laut meliputi pengambilan sampel substrat dasar, observasi morfologi pantai. d. melakukan pengolahan data terkait substrat dasar laut, morfologi dasar laut, morfologi pantai. e. memberi masukan penyiapan peta-peta tematik hasil survei lapangan terkait geologi dan geomorfologi laut. f. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan akhir, serta asistensi


L.8-19

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K g.

mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah

9) Ahli Permodelan Hidrodinamika Tugas dan tanggung jawab: a. melakukan permodelan hidrodinamika, yang meliputi : pola arus dan gelombang untuk berbagai musim (musim barat, musim, timur, musin peralihan) b. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan akhir, serta asistensi 10) Ahli Hidrografer Tugas dan tanggung jawab: a. melakukan permodelan bathimetri b. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan akhir, serta asisten 11.2.2. Tenaga Pendukung 1) Tenaga Selam Perikanan Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli Perikanan dalam melakukan survey terumbu karang dan sumberdaya ikan (ikan demersal) b. Membantu menganalisis ekosistem pesisir 2) Teknisi Oseanografi Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli Oseanografi dalam melakukan pemasangan peralatan dan pengukuran oseanografi b. Membantu Tenaga Ahli Oseanografi dalam pencatatan dan analisis data oseanografi 3) Tenaga Survei Sosial Ekonomi Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dalam melakukan survey sosial ekonomi 4) Tenaga survei ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli Perikanan dalam melakukan survey ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil 5) Tenaga survei geologi dan geomorfologi laut Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli geologi dan geomorfologi laut dalam melakukan survey geologi dan geomorfologi laut meliputi pengambilan sampel substrat dasar, observasi morfologi pantai. 6) Operator GIS dan Remote Sensing Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu proses pemasukan data digital spasial; b. Membantu menyusun peta-peta tematik; c. Membantu menginterpretasi citra; d. Membantu menyusun database manajemen sistem sesuai standar Pedoman Pemetaan RZWP3K; 7) Operator Komputer Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu proses pemasukan data digital; b. Membantu menyusun dokumen laporan; c. Membantu dalam bidang administrasi kegiatan, surat menyurat dan lain-lain. 8) Kartografer Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli GIS dalam menyiapkan format standar (layout) peta tematik maupun peta Rencana Zonasi


L.8-20

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K b. Membantu Tenaga Ahli GIS dalam menuangkan data dan informasi, serta rencana ke dalam peta yang sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi 9) CAD Drafter Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli Hidrografer dalam menuangkan data dan informasi terkait dengan bathimetri 12.

Jangka Waktu Penyediaan Kegiatan (Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan RZWP-3-K disesuaikan dengan fokus pekerjaan dan anggaran yang tersedia)

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan No. 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

Kegiatan

1

2

3

4

5

Bulan 6 7 8

9

10

11

Persiapan a. Penyiapan personil dalam tim kerja (tenaga ahli dan tenaga pendukung sesuai dengan tata laksana personil b. Penyiapan administrasi c. Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan d. Penyusunan rencana kerja Pengumpulan Data Sekunder Perumusan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Survey lapangan Analisis Data dan Penyusunan Peta-Peta Tematik Penyusunan dokumen awal Konsultasi Publik I Analisis Paket Sumberdaya Analisis Kesesuaian Analisis Non Spasial Penetapan Alokasi Ruang Penyusunan Dokumen Antara Konsultasi Publik II Penyusunan Dokumen Final dan Ranperda Penyusunan Laporan - Penyusunan laporan Pendahuluan - Penyusunan Laporan Antara - Penyusunan Draft Laporan Akhir - Penyusunan Laporan Akhir Pembahasan Laporan 1) pembahasan laporan di pusat - inception meeting - interim meeting - draft final meeting 2) pembahasan laporan di daerah - inception meeting - interim meeting - draft final meeting


L.8-21

12

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K 13.

Kegiatan Pelaporan 13.1. Penyusunan Laporan Pendahuluan Laporan pendahuluan memuat antara lain : a) Pendahuluan b) Tinjauan Kebijakan c) Metodologi d) Gambaran Umum e) Rencana Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat : - rencana kerja rinci (termasuk rencana lokasi pengambilan titik sample dataset); - rencana waktu pelaksanaan (dibuat per hari); - rencana mobilisasi tenaga ahli dan peralatan survei; 13.2. Penyusunan Laporan Antara Laporan Antara merupakan Laporan Pendahuluan yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan di pusat dan di daerah ditambahkan hasil analisa yang diperoleh dari data primer dan sekunder. 13.3. Penyusunan Draft Laporan Akhir Draft laporan akhir merupakan penyempurnaan Laporan Antara yang telah diberikan masukan dan informasi dari berbagai pemangku kepentingan di pusat dan telah dilakukan pembahasan di daerah. Dalam tahap ini dapat dilakukan proses pengolahan data dan analisis kembali. 13.4. Penyusunan Laporan Akhir Laporan akhir memuat laporan pekerjaan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Laporan akhir memuat Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Metodologi, Gambaran Umum, dan Analisis. Laporan Akhir disusun setelah Draft Laporan Akhir disepakati oleh semua pihak.


L.8-22

Lampiran 9. Contoh Komponen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Penyusunan RZWP-3-K RENCANA ANGGARAN BIAYA

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Tahun Anggaran 2013 Kode

Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya

Volume

Satuan

1

2

3

4

12 4 8 6 4 4 4 4 4 8 4

OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB

1 17 6 10 17 3 12 30 18 12 17 1

OH OH OH OH OH OB OB OB OH OB OH OB

I

II 1)

Belanja Jasa Profesi BIAYA LANGSUNG PERSONEL - Tenaga Ahli - Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Team Leader) - Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir - Ahli SIG / Geografi - Ahli Oseanografi/Ahli Kelautan - Ahli Perikanan/Ahli Ekosistem Pesisir - Ahli Sosial Ekonomi - Ahli Geologi dan Geomorfologi laut - Ahli Permodelan hidrodinamika - Ahli Teknik Sipil (untuk reklamasi, dll) - Ahli Perencanaan Wilayah (untuk analisis kewilayahan dan lintas wilayah) - Ahli Hidrografer - Asisten Tenaga Ahli - Tenaga Selam Perikanan (Instruktur) (1 orang x 6 hari) - Teknisi Oseanografi (1 orang x 17 hari) - Tenaga Survei Sosial Ekonomi (1 orang x 6 hari) - Tenaga Survei ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil - Tenaga Survei Geologi dan Geomorfologi Laut - Operator GIS dan Penginderaan Jauh (1 orang x 3 bulan) - Operator Komputer (1 orang x 5 bulan) - Kartografer ( 10 orang x 3 bulan) - Penyelam lokal (3 orang x 6 hari) - Tenaga Administrasi - Tenaga Survei Bathimetri - CAD Drafter BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL Persiapan

A. Sosialisasi Belanja Bahan - Bahan Komputer - ATK - Penggandaan bahan - Konsumsi pertemuan sosialisasi [60 ORG x 1 KL] Honor Output Kegiatan - Honorarium Ketua/Wakil Sosialisasi [1 ORG x 1 KL] - Honorarium Anggota Panitia Sosialisasi [4 ORG x 1 KL] Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [60 ORG x 1 KL] Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 (Papua) [1 UNIT x 3 HR] - Sewa Ruangan [ 1 unit x 1 hari] Belanja Jasa Profesi - Honorarium Narasumber Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 1 KL] - Honorarium Narasumber Eselon III [2 ORG x 2 JAM x 1 KL] - Honorarium Moderator [1 ORG x 2 JAM x 1 KL] Belanja Perjalanan Lainnya - Perjalanan dalam rangka sosialisasi [3 ORG x 1 KL] B. Pembentukan Pokja Belanja Bahan - Konsumsi rapat koordinasi Tim Pokja [40 ORG x 3 KL] Honor Output Kegiatan > Tim Pokja - Honorarium Ketua/Wakil ketua [1 ORG x 5 KL] - Honorarium Sekretaris [1 ORG x 5 KL] - Honorarium Anggota [8 ORG x 5 KL] > Tim Pokja Lintas Sektor - Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 BLN] - Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 KL] - Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 BLN] - Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 BLN] - Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 BLN] - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan [6 ORG x 5 BLN] Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1 1 1 60

PKT PKT PKT OK

1 4

OK OK

60

OH

3 1

UH UH

2 4 2

OJ OJ OJ

3

OK

60

OK

5 5 40

OK OK OK

5 5 5 5 5 30

OB OB OB OB OB OB

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [20 ORG x 3 LOK] Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 (Papua) [1 UNIT x 3 HR] - Sewa Ruangan Belanja Perjalanan - Perjalanan dalam rangka pembentukan pokja [ 3 ORG x 3 KL] 2)

Pengumpulan Data Sekunder Belanja Bahan - Penggandaan data terestrial - Penggandaan data bathimetri - Penggandaan data geologi dan geomorfologi - Penggandaan data oseanografi - Penggandaan data ekosistem pesisir dan sumber daya ikan - Penggandaan data penggunaan lahan dan status lahan - Penggandaan data pemanfaatan wilayah laut - Penggandaan data sumber daya air - Penggandaan data infrastruktur - Penggandaan data sosial dan budaya - Penggandaan data ekonomi wilayah - Penggandaan data risiko bencana dan pencemaran

60

OH

3 1

UH UH

9

OK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT

Belanja Modal - Pengadaan citra sumberdaya - Pengadaan dan Pengolahan Peta Dasar Digital dan Hardcopy RBI 3)

3 12

Pengadaan dan Pengolahan Peta Dasar Digital dan Hardcopy LPI Pengadaan dan Pengolahan Peta Dasar Digital dan Hardcopy Dishidros

7 2

scene sheet sheet sheet

FGD Perumusan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Belanja Bahan - ATK - Komputer - Penggandaan Bahan Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 (papua) [1 UNIT x 3 HR]

1 1 1

PKT PKT PKT

3

UH

- Sewa ruangan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [40 orang x 1 KL] - Konsumsi Rapat ( 40 orang x 1 KL) Belanja Perjalanan Lainnya - Perjalanan dalam rangka Perumusan Tujuan, Sasaran 4)

1

2

3

Survei Lapangan Belanja Bahan - ATK - Bahan Komputer - Penggandaan Bahan Survey Data Bathimetri Belanja Sewa - Sewa Kapal - Sewa Echosounder [ 1 unit x 4 Hari + 4 mob-demob] Belanja Perjalanan - Perjalanan Tenaga Ahli Hidrografer - Perjalanan Asisten Tenaga Ahli Hidrografer Survey Data Geologi dan Geomorfologi Laut Belanja Sewa - Sewa Kapal (menggunakan kapal untuk survey oseanografi) - Sewa Alat Bor [ 1 unit x 13 Hari + 4 mob-demob] Belanja Jasa - Analisis Lab Belanja Perjalanan - Perjalanan Tenaga Ahli Geologi dan Geomorfologi - Perjalanan Asisten Tenaga Ahli Geologi dan Geomorfologi Survey Data Oseanografi Belanja Sewa - Sewa Kapal untuk survey oseanografi [1 unit x 13 Hr] - Sewa Kapal untuk pemasangan alat [ 2 unit x 1 Hr] - GPS [1 UNIT x 13 HR + 4 hr mob-demob] a. Arus dan Gelombang Belanja Sewa

1

UH

40 40

OK OK

4

OK

1 1 1

PKT PKT PKT

3 8

UH UH

1 1

OK OK

0 17

UH UH

1

PKT

1 1

OK OK

13 2 17

UH UH UH

10

UH

2

unit

18

UH

2

unit

17 10

UH Sampel

17

UH

17

UH

165

titik

165

titik

17 10 10

UH UH UH

Belanja Perjalanaan Dalam Rangka Survei Oseanografi - Ahli Oseanografi - Teknisi oseanografi [ 3 orang x 1 KL]

1 3

OK OK

Survey Data Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan Belanja Sewa - Alat selam [4 UNIT x 6 HR]

24

UH

- ADCP (2 unit x 3 hari + 4 hari mob-demob) Belanja Jasa - Pengolahan data arus dengan ADCP b. Pasang Surut Belanja Sewa - Sewa Tide recorder [2 UNIT x 7 HR + 4 hari mob-demob] Belanja Jasa - Pengolahan data pasang surut dengan tide recorder c. Substrat Dasar Laut Belanja Sewa - Sewa Grab Sampler (10 titik sampel) [1 UNIT x 13 HR + 4 hr mob-demob] - Analisis Substrat Laut d. Kualitas Air (Suhu, pH, Salinitas) Belanja Sewa - Sewa water checker [1 UNIT x 13 HR + 4 hr mob-demob] d.1) Kecerahan (165 titik sample) Belanja Sewa - Sewa Sechi dish [1 UNIT x 13 HR + 4 hr mob-demob] e. Survey Kimia perairan (COD, BOD, Ammonia) Belanja Jasa - Analisis kima perairan BOD, COD, Amonia (165 titik) f. Survey Biologi Perairan Belanja Jasa - Paket Analisis klorofil (165 titik sampel) g. Survey Pemanfaatan lahan perairan dan daratan / Infrastruktur Belanja Sewa - GPS [1 UNIT x 7 HR + 4 hr mob-demob] - Sewa Kendaraan Roda 4 [1 UNIT x 7 Hr] - Sewa kendaraan roda 2

4

- Kompressor [1 UNIT x 6 HR] - Tabung selam [4 UNIT x 6 HR] - Under Water Camera [1 UNIT x 6 HR] - Transek, meteran, jangka sorong [1 UNIT x 6 HR] - Sewa Kapal utk survey ekosistem [1 UNIT x 6 HR] - GPS - Kapal utk survey sumberdaya ikan pelagis - Fishfinder - Jaring Belanja perjalanan - Ahli Perikanan - Tenaga Selam (Instruktur) - Tenaga survei ekosistem [ 2 orang x 1 KL] 5

6

7

Survey Pemanfaatan Ruang Laut Belanja Sewa - GPS [1 UNIT x 4 Hr+4 mob-demob] - Sewa Kendaraan Roda 4 [ 1 unit x 4 hr] - Sewa kendaraan roda 2 [1 unit x 4 hr] - Sewa kapal [1 unit x 4 hr] Belanja Perjalanan - Ahli penginderaan jauh dan SIG - Asisten Ahli penginderaan jauh dan SIG Survei Infrastruktur Belanja Sewa - GPS [1 UNIT x 3 Hr + 4 hari mob-demob] - Sewa Kendaraan Roda 4 Belanja Bahan - Dokumentasi (kamera) [ 1 unit x 7 Hr] Belanja Perjalanan - Ahli penginderaan jauh dan SIG - Asisten Ahli penginderaan jauh dan SIG Survei data Sosial dan Budaya Belanja Bahan - Penggadaan kuisioner Belanja Sewa

6 24 6 6 6 10 6 6 6

UH UH UH UH UH UH UH UH UH

1 1 2

OK OK OK

8 4 4 4

UH UH UH UH

1 1

OK OK

7 3

UH UH

7

UH

1 1

OK OK

1

PKT

- Sewa Kendaraan Roda 4 [ 1 unit x 3 hr] Belanja Bahan - Dokumentasi [ 1 unit x 6 hr] Belanja Perjalanan - Perjalanan Ahli Sosial Ekonomi - Perjalanan Asisten Ahli Sosial Ekonomi 8

9

5)

Survei Data Ekonomi Wilayah Belanja Bahan - Penggadaan kuisioner Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 [ 1 unit x 7 hr] Belanja Bahan - Dokumentasi [ 1 unit x 6 hr] Belanja Perjalanan - Perjalanan Ahli Sosial Ekonomi - Perjalanan Asisten Ahli Sosial Ekonomi Survei Data Risiko Bencana dan Pencemaran Belanja Sewa - Sewa botol sampel (menggunakan hasil survei osenografi) - Sewa Sedimen Grab (menggunakan hasil survei osenografi) - Sewa GPS (menggunakan hasil survei osenografi) - Sewa Kapal (menggunakan hasil survei osenografi) - Sewa Kendaraan Roda 4 Belanja Bahan - Dokumentasi Belanja Jasa - Paket Analisis logam berat Hg - Paket Analisis logam berat Pb - Paket Analisis logam berat Cd - Pemodelan hidro-oseanografi bencana Belanja Perjalanan - Perjalanan tenaga ahli dalam rangka survei - Perjalanan tenaga pendukung dalam rangka survei Penyusunan Dokumen Awal

5

UH

8

UH

1 1

OK OK

1

PKT

7

UH

8

UH

1 1

OK OK

0 0 0 0 7

PKT UH UH UH UH

10

UH

108 108 108 1

sampel sampel sampel PKT

1 1

OK OK

Belanja Bahan - ATK - Bahan Komputer - Pencetakan Dokumen Awal - Pencetakan Album Peta 6)

7)

8)

9)

1 1 1 2

PKT PKT eksemplar eksemplar

1 1 1

PKT PKT PKT

80 80

OK OK

6 2

UH UH

6

OK

Penyusunan Dokumen Antara Belanja Bahan - ATK - Bahan Komputer - Penggandaan Bahan - Pencetakan Dokumen Antara - Pencetakan Album Peta

1 1 1 1 2

PKT PKT PKT eksemplar eksemplar

Penyusunan Dokumen Final Belanja Bahan - ATK - Bahan Komputer - Pencetakan Dokumen Final dan Draft Ranperda - Pencetakan Album Peta - Softcopy DVD

1 1 5 2 10

PKT PKT eksemplar eksemplar Keping

Konsultasi Publik 1 dan 2 Belanja Bahan - ATK - Bahan Komputer - Penggandaan Bahan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [40 ORG x 2 KL] - Konsumsi Rapat [40 orang x 2 KL] Belanja Sewa - Sewa Kendaraan [ 1 unit x 3 hari x 2 KL] - Sewa Ruangan [ 1 unit x 1 hari x 2 KL] Belanja Perjalanan - Perjalanan dalam rangka konsultasi publik [ 3 orang x 2 KL]

Penyusunan Laporan Pendahuluan Belanja Bahan

ATK Bahan Komputer Pencetakan Laporan Pendahuluan

1 1 5

PKT PKT eksemplar

Pembahasan Laporan Pendahuluan di Pusat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 30 orang x 1 KL)

30

OK

Penyusunan laporan Antara Belanja Bahan - Pencetakan Laporan Antara - Pencetakan Album Peta

5 2

eksemplar eksemplar

Pembahasan Laporan Antara di Pusat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 30 orang x 1 KL)

30

OK

Penyusunan Draft laporan Akhir Belanja Bahan - Pencetakan Laporan Antara - Pencetakan Album Peta

5 2

eksemplar eksemplar

Pembahasan Draft Laporan Akhir di Pusat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 30 orang x 1 KL)

30

OK

Penyusunan Laporan Akhir Belanja Bahan - Pencetakan Laporan Akhir - Pencetakan Album Peta

5 2

eksemplar eksemplar

Pembahasan Laporan Akhir di Pusat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 30 orang x 1 KL)

30

OK

Pembahasan di Daerah dalam rangka laporan pendahuluan dan draft laporan akhir Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 40 orang x 2 KL)

80

OK

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [40 ORG x 2 KL] Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 (Papua) [1 UNIT x 3 HR x 2 KL] - Sewa Ruangan [ 1 unit x 1 hari x 2 KL] Belanja Perjalanan - Perjalanan Dalam Rangka Pembahasan [2 orang x 2 KL]

80

OK

6 2

UH UH

4

OK

Lampiran 10. Contoh Format Penyajian Peta Standar layout Peta Tematik dan Peta Rencana Zonasi WP-3-K Skala Provinsi ( 1:250.000)


L.10-1

Lampiran 11. Contoh NLP (Nomor Lembar Peta)

2716

2816

2715

2815

2915

3015

2714

2814

2914

3014

2813

2913

3013

2912

2911

3012 3011

Tabel L11. Contoh Ilustrasi Pembagian NLP (Nomor Lembar Peta) skala 1:250.000


L.11-1

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik A. Peta dasar 1) Terestrial 1. Tanah

Gambar L.12. 1. Contoh Peta Jenis Tanah 2. Topografi

Gambar L.12. 2. Contoh Peta Topografi KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

L.12-1

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik 3. Kemiringan Lereng

Gambar L.12.3. Contoh Peta Kemiringan Lereng

2) Bathimetri

Gambar L.12.4. Contoh Peta Bathimetri


L.12-2

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik B. Peta Tematik 1. Geologi

Gambar L.12.5. Contoh Peta Geologi 2. Geomorfologi

Gambar L.12.6. Contoh Peta Geomorfologi


L.12-3

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik 3. Oseanografi a. Arus

Gambar L.12.7. Contoh Peta Arus

b. Gelombang

Gambar L.12.8. Contoh Peta Gelombang


L.12-4

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik c. Data Fisika dan Kimia Perairan 1) Parameter Fisika

Gambar L.12. 9. Contoh Peta Suhu Permukaan

Gambar L.12.10. Contoh Peta Kecerahan


L.12-5

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik

Gambar L.12.11. Contoh Peta Sebaran TSS

2) Parameter Kimia

Gambar L.12.12. Contoh Peta Sebaran pH


L.12-6


Gambar L.12.13. Contoh Peta Sebaran Salinitas

Gambar L.12.14. Contoh Peta Sebaran DO (Oksigen Terlarut)


L.12-7


Gambar L.12.15. Contoh Peta Sebaran BOD

Gambar L.12.16. Contoh Peta Sebaran Ammonia


L.12-8


Gambar L.12.17. Contoh Peta Sebaran Nitrat

Gambar L.12.18. Contoh Peta Sebaran Fosfat


L.12-9

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik 4. Penggunaan Lahan, Status Lahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Gambar L.12.19. Contoh Peta Penggunaan Lahan

5. Pemanfaatan Wilayah Laut

Gambar L.12.20. Contoh Pemanfaatan Wilayah Laut


L.12-10

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik 6. Sumberdaya Air

Gambar L.12.21. Contoh Peta Sumberdaya Air

7. Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan a) Eksosistem Pesisir

Gambar L.12.22. Contoh Peta Mangrove


L.12-11


Gambar L.12.23. Contoh Peta Terumbu Karang

Gambar L.12.24. Contoh Peta Lamun


L.12-12


Gambar L.12.25. Contoh Peta Sumberdaya Ikan

8. Infrastruktur

Gambar L.12.26. Contoh Peta Infrastruktur


L.12-13

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik 9. Demografi dan Sosial

Gambar L.12.27. Contoh Peta Jumlah Penduduk 10. Ekonomi Wilayah

Gambar L.12.28. Contoh Peta Pergerakan Ekonomi Wilayah


L.12-14

SAMBUTAN. Jakarta, Desember 2013 Sudirman Saad. Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Recommend Documents