SAMBUTAN. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi : a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau- Jakarta, Desember 2013 Sudirman Saad

SAMBUTAN Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal pula sebagai negara maritim dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari perairan territorial 3,1 juta km2 dan ZEE Indonesia 2,7 km2. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri dari 17.504 buah pulau dan panjang pantai mencapai 95.181 km (KKP, 2011). Kondisi ini merupakan anugrah yang sangat besar bagi pembangunan perikanan dan kelautan. Disamping itu, sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) sangat tinggi, dan bahkan laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Disamping sumberdaya dapat pulih sebagaimana dikemukakan di atas, perairan laut Indonesia juga memiliki sumberdaya tidak pulih seperti mineral (minyak, gas dan lain sebagainya) serta jasa-jasa lingkungan. Kondisi ini selanjutnya menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kegiatan. Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi : a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RSWP-3-K); b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K); c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3-K); dan d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K). Seluruh dokumen perencanaan ini diamanatkan penyusunannya kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. RSWP-3-K ini merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K, dimana RSWP-3-K sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. Agar dalam prakteknya penyusunan RSWP-3-K Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan output serta sasaran, maka diperlukan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan disusunnya Pedoman Teknis ini, diharapkan akan memberikan kesamaan persepsi dalam memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja Penyusunan RSWP-3-K Provinsi, Kabupaten/Kota dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan RSWP-3K Provinsi, Kabupaten/Kota kepada pihak-pihak yang diberikan tugas penyusunan RSWP-3K Provinsi, Kabupaten/Kota. . Jakarta,

Desember 2013 Sudirman Saad

Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

KATA PENGANTAR Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas: (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3-K; (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; (3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K. Sebagaimana amanat UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada pasal 7 ayat 3 pemerintah daerah wajib untuk menyusun keempat perencanaan tersebut. Dalam Undang-Undang No.27 tahun 2007 pada Bab IV tentang Perencanaan pasal 8 ayat (1), disebutkan bahwa RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. RSWP-3-K wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena RSWP-3-K merupakan rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. Kami menyadari bahwa buku Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam upaya Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

Jakarta,

Desember 2013

Subandono Diposaptono

Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Latar Belakang Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Landasan Hukum Prinsip-prinsip perencanaan Istilah dan Definisi Fungsi dan Manfaat Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.8. Kedudukan Rencana Strategis Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah BAB II

KETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 2.2. Sistematika Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2.3. Muatan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2.4. Masa Berlaku Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

3.1 Tahapan Pembentukan Kelompok Kerja 3.1.1. Sosialisasi 3.1.2. Pembentukan kelompok Kerja 3.1.3. Pelatihan / Bimtek ICM 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Penyusunan Dokumen Awal Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen Antara Konsultasi Publik II Perumusan Dokumen Final Penetapan Pemantauan dan Evaluasi Rincian Waktu Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil

BAB IV PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut dengan PWP-3-K), pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mewujudkan tata kelola pesisir dan laut yang baik (good coastal and small islands governance), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hirarki perencanaan yang terkait satu sama lain, mulai dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K) dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAPWP-3-K). Sesuai dengan hirarki tersebut, Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pondasi bagi dokumen hirarki lainnya. Renstra ini merupakan arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap pemerintahdan/atau pemerintah daerah, serta wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah dengan jangka waktu selama 20 tahun dan sekurang-kurangnya dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali. Untuk meningkatkan kualitas proses penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diperlukan Pedoman Teknis yang dapat dijadikan panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.

1.2.

Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam kegiatan penyusunan dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota pesisir dalam menyusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) agar sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Teknis ini memuat tentang ketentuan teknis, proses dan prosedur, serta ketentuan minimal lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)

1.4.

Landasan Hukum

Pedoman Teknis ini dilandasi berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.5.

Prinsip-Prinsip Perencanaan

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan memperhatikan prinsipprinsip perencanaan, sebagai berikut: a. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah; b. Mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen; c. Dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan Melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

1.6.

Istilah dan Definisi

1.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Secara operasional, batas ke arah darat ditentukan sebagai batas kecamatan pesisir dan ke arah laut adalah 12 mil untuk Provinsi dan 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

3.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

4.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi laut yang terdapat di wilayah pesisir.

5.

Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

6.

Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.

7.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

8.

Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

9.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil yang tersedia

10. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu 11. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. 12. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 13. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. 14. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil di setiap Kawasan perencanaan. 15. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 16. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 17. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

18. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 19. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula. 20. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. 21. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 22. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 23. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 24. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir. 25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. 26. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya 27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 28. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten/kota. 29. Instansi terkait adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal 30. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 31. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum. 32. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku

umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. 33. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. 34. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 35. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 36. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 37. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. 38. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.7. Fungsi dan Manfaat Rencana Strategis Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Fungsi dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalahsebagai: 1. Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 2. Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 3. Acuan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; 4. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; 5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kcil; 6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Manfaat Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk : 1. Mewujudkan strategi dasar bagi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Mewujudkan strategi keserasian pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat; 3. Menjamin terwujudnya tujuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) merupakan dokumen perencanaan paling dasar yang harus dimiliki oleh entitas pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai panduan makro bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam kerangka tersebut, pentingnya perencanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil yang diikuti dengan analisis terhadap isu strategis baik yang bersifat lokal maupun lintas batas (transboundary) menjadi bagian terpenting dari rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, dalam konsepsi rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, apa yang diinginkan oleh stakeholders selama 20 tahun ke depan merupakan basis bagi penentuan respon berupa strategi dan program yang

kemudian diimplementasikan, dimonitoring dan dievaluasi selama perjalanan strategi itu sendiri. Selain itu, mekanisme kelembagaan dan skema finansial dalam implementasi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga menjadi unsur penting. Secara diagramatik, konsepsi substansi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Konsepsi Rencana Stratregis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3K)

1.8. Kedudukan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah RSWP-3-K merupakan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk memastikan upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menjadi arus utama dalam pembangunan. Dokumen ini memberikan arah kebijakan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan melalui penetapan isu, tujuan, sasaran, dan strategi, serta target pelaksanaan dengan indikator pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tepat. RSWP-3-K juga harus disusun dengan mengacu kepada beberapa landasan dan ditujukan untuk mendorong peran serta dan keterpaduan antar pemerintahan, antar instansi, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara komprehensif. Diharapkan dokumen yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi semua instansi dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa strategi harus dikembangkan sebagai panduan untuk menjabarkan program ke dalam rencana-rencana kegiatan. Sementara itu, strategi pelaksanaan rencana dirumuskan untuk mengarahkan implementasi rencana secara konsisten. Strategi adopsi dan pelembagaan dokumen dirumuskan dalam

upaya memperkuat status legalitas dokumen serta memantapkan kedudukan dan fungsi dokumen RSWP-3-K dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Hal terpenting dari upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah terbangunnya komitmen semua instansi dan pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama dan komunikasi yang harmonis antar stakeholder sehingga keterpaduan pengelolaan di daerah dapat terwujud secara maksimal. Dokumen RSWP-3-K terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat dilakukan melalui Musrenbang, pada saat penyusunan RKPD, penyusunan/evaluasi RPJPD dan RPJMD. Dokumen RSWP-3-K berfungsi sebagai instrumen yang akan dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan beberapa tahun ke depan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dokumen RSWP-3-K haruslah: (a) sejalan dan menjadi bagian dari sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta (b) dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing sektor, baik daerah maupun pusat. Integrasi dokumen RSWP-3-K tersebut harus sejalan dengan sistem dan konsep perencanaan pembangunan yang ada (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagaimana ilustrasi pada Gambar 2. Tampak bahwa adopsi dan pelembagaan dokumen tersebut dilakukan dengan menjadikan dokumen RSWP-3-K sebagai masukan dalam evaluasi RPJPD dan/atau penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),

Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD. Gambar 2. Kedudukan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K)

BAB II KETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

2.1. Sistematika Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) sedikitnya sekurangkurangnya memuat dan disusun menurut sistematika sebagai berikut : I. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Kedudukan RSWP-3-K dalam Tataran Kebiajan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Definisi dan Peristilahan II. Gambaran Umum 1. Deskripsi Umum 2. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan 4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir 5. Potensi dan Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil III. Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pembangunan 1. Visi dan Misi 2. Isu Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Tujuan dan Sasaran 4. Strategi dan Arah Kebijakan 5. Target dan Indikator IV. Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan V. Daftar Pustaka Lampiran

2.2. 2.2.1.

Muatan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pendahuluan Pendahuluan menjelaskan alasan (urgensi) mengapa RSWP-3-K perlu disusun. Pada bagian ini diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RSWP-3-K, mengapa sangat diperlukan dan siapa yang akan menggunakannya. RSWP-3-K menerangkan secara singkat dan fokus ke wilayah pesisir Provinsi atau Kabupaten/Kota mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah setempat, serta menyimpulkan informasi latar

belakang secukupnya sebagai pengantar substansi RSWP-3-K. Ruang lingkup didalam pendahuluan menguraikan isi dokumen yang disusun.

2.2.2.

Gambaran Umum Gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunan lahan dan perairan, kondisi sosial-budaya dan ekonomi, serta potensi dan permasalahan sumberdaya wilayah pesisir dam pulau-pulau kecil. Gambaran umum ini dapat lebih terinformasi secara komprehensif jika sebelumnnya telah disusun peta Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Gambaran umum menguraikan hasil kaji ulang (review) tentang pentingnya sumber daya alam, lingkungan dan keadaan sosialekonomi pada wilayah pesisir yang direncanakan. a. Deskripsi Umum, Deskripsi umum ini merupakan informasi dalam koordinat geografis, administrasi daerah, iklim, geomorfologi dan hidro oseanografi kawasan perencanaan. b. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil ini menjelaskan tentang keadaan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang dikelompokkan dalam empat kategori: 1) Sumber daya hayati: vegetasi pantai, mangrove, padang lamun, terumbu karang, biota darat dan perairan; dan lain-lain. 2) Sumber daya non hayati : mineral, migas, pasir laut dan lain-lain. 3) Sumber daya buatan: prasarana perikanan, prasarana perhubungan, bangunan pantai, pemecah gelombang (break water), tambat labuh (jetty), tembok laut (sea wall), dan tambak. 4) Jasa-Jasa Lingkungan: obyek wisata bahari, media pelayaran, energi gelombang laut, tempat penyerapan karbon (carbon sink), dan lain-lain. Informasi ini diperlukan untuk menunjukkan kuantitas dan kualitas sumber daya yang ada beserta peluang pembangunan masa depan. Informasi ini disajikan menggunakan istilah non-teknis dan tanpa data rinci statistik dengan menggunakan foto, gambar, grafik atau tabel. c. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan, Berisi informasi penggunaan lahan dan perairan pada saat ini, masa lalu dan tren pemanfaatannya pada masa yang akan datang. Beberapa sektor utama yang berperan dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diantaranya: Sektor perikanan dan kelautan, Sektor kehutanan, Sektor pertanian; Sektor pertambangan; Sektor pariwisata, Sektor perhubungan, dan Sektor pembangunan daerah/perkotaan. Selain itu diperlukan ruang terbuka hijau untuk mitigasi bencana (antara lain: tsunami, gempa bumi, badai, dan lain-lain). Informasi ini diperlukan untuk menunjukkan kuantitas penggunaan lahan dan perairan yang ada beserta peluang pembangunan masa depannya. d. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir,

Kondisi sosial-budaya-ekonomi menggambarkan keadaan demografi dan kecenderungan penduduk yang ada pada kawasan perencanaan dalam memanfaatkan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil: 1) Distribusi populasi, jenis kelamin dan struktur umur, angka harapan hidup, angka kelahiran, jumlah pekerja dan pendapatan, tingkat kesejahteraan dll; 2) Karakter sosial budaya, seperti pendidikan, kepercayaan budaya/pantangan, penyakit, sumber utama pencaharian atau pekerjaan dan pendapatan , kearifan lokal dll.; 3) Struktur ekonomi, pada kawasan perencanaan berdasarkan kontribusi produk domestik pembangunan regional kotor (GDP) dari sektor utama seperti kehutanan, perikanan, pertambangan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dsb. Berdasarkan kondisi sosial-budaya-ekonomi tersebut dapat diantisipasi arahan pola demografi dan pertumbuhan ekonomi ke depan melalui ekstrapolasi/ prediksi dari data kuantitatif yang telah dikumpulkan dari pusat data spatial provinsi yang sudah terbentuk, BAPPEDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Pusat Statistik, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi terkait lainnya. Skenario masa depan sebaiknya diprediksi berdasarkan data empiris beberapa tahun sebelumnya dan diberi penjelasan singkat mengenai proyeksinya berdasarkan pandangan lingkungan, sosial dan ekonomi e. Potensi dan Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah pesisir di Indonesia memiliki berbagai potensi, mulai dari potensi perikanan, pariwisata, transportasi, pertanian, pertambangan dan energi. Namun yang perlu kita sadari adalah wilayah pesisir juga menyimpan permasalahan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia. Bencana tersebut dapat berupa tsunami, gempa bumi, abrasi, rob, banjir, pencemaran dan salah satu isu yang terjadi diseluruh dunia adalah perubahan iklim (Climate Change) yang diantaranya mengakibatkan pemanasan global (Global Warming), kenaikan paras muka air laut (Sea Level Rise), kematian karang (coral bleaching). Permasalahan lain yang sering terjadi di wilayah pesisir antara lain kemiskinan, penurunan kualitas lingkungan , tumpang tindih pengelolaan, dan lain-lain. Diharapkan dengan mengetahui isu-isu permasalahan atau potensi bencana yang ada di wilayah pesisir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan strategi untuk mengurangi dampak bencana yang akan terjadi. 2.2.3. Kerangka Strategis Pengelolaan dan pembangunan a. Visi dan Misi Visi adalah suatu pandangan umum/wawasan yang mengungkapkan keinginan atau harapan semua pemangku kepentingan tentang masa depan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil suatu daerah bagi kepentingan bersama. Misi merupakan upaya untuk mencapai visi yang ditampilkan dalam bentuk pernyataan tentang tujuan operasional dari pemda, dunia usaha dan masyarakat yang diwujudkan dalam produk dan layanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan di atas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut.

Visi dan misi bisa berupa penjabaran visi misi daerah untuk wilayah pesisirnya ataupun visi misi baru. b. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan pernyataan umum yang menerangkan mengenai kondisi atau keluaran (outcome) yang diinginkan Pemda dalam mengatasi isu tertentu. Karakter kunci dari pernyataan tujuan adalah: 1. biasannya bermaksud umum; 2. tidak ada kerangka waktu yang tentu untuk pencapaian; 3. diterapkan pada seluruh kawasan perencanaan; 4. tidak kuantitatif. Setiap isu mungkin mempunyai beberapa tujuan yang menempatkan berbagai aspek dari isu. Tujuan dikelompokkan pada aspek: 1. Tujuan ekologis 2. Tujuan ekonomis 3. Tujuan sosial budaya, dan 4. Tujuan kelembagaan Sasaran harus menerangkan kondisi yang diharapkan, dan lebih spesifik dari pernyataan tujuan. Suatu sasaran memiliki: 1. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; 2. Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur; 3. Achievable: target kinerja dapat dicapai dengan kapasitas & Sumber Daya ; 4. Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; 5. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan Setiap tujuan kemungkinan didukung oleh beberapa sasaran. c.

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi menjelaskan bagaimana aktivitas akan dilakukan untuk mencapai suatu sasaran, menyatakan setiap kondisi yang dapat diterapkan untuk masa depan, atau untuk proses-proses pengelolaan, dan diterapkan pada seluruh kawasan perencanaan atau pada lokasi spesifik. Biasanya, strategi akan berkaitan dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, kebijakan, sistem (proses/ prosedur), teknologi (infrastruktur/ perangkat keras), informasi dan pembiayaan Arah kebijakan itu akan dirumuskan lebih lanjut oleh para eksekutif dari Pemerintah Daerah setempat dalam bentuk penentuan strategi, prioritas kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku dan dinamika masyarakat yang berkembang. Kebijakan pembangunan daerah juga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi daerah untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah dan kebijakan pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RSWP-3-K harus seoptimal mungkin memperhatikan, halhal berikut: 1. Isu pembangunan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi; 2. Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil, yang semua itu dapat dijaring melalui mekanisme

perencanaan pembangunan daerah seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten/kota, penjaringan aspirasi masyarat oleh DPRD, dan dialog antara masyarakat dengan Bupati/Walikota; 3. Prediksi perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas/instansi di daerah; 4. Kemampuan daerah khususnya pendanaan pembangunan, sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang dimiliki, fasilitas untuk bekerja dan kelembagaan yang ada. d. Target dan Indikator Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut dengan mempertimbangkan masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak lanjutan (impacts). Inputs dan outputs dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. Sedangkan indikator dampak (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak lanjutan (impacts) akan diperoleh setelah kegiatan selesai; namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk unit yang dihasilkan, waktu yang diperlukan, nilai yang dihasilkan, dana yang diperlukan, produktivitas, ketaatan, tingkat kesalahan, frekuensi, dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja hendaknya (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; (3) dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dan dampak; (4) harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan; dan (5) efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya secara efisien dan ekonomis.

2.3. Kaidah pelaksanaan dan pemantauan Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui untuk melaksanakan RSWP-3-K secara efektif dan memantau kemajuan kerja berdasarkan target dan indikator kinerja. Program pemantauan dapat dilakukan melalui kontrak konsultan, atau suatu posisi yang ditunjuk oleh Bappeda atau instansi lainnya. Setelah RSWP-3-K disahkan, maka perlu dilaksanakan lokakarya pelatihan secara periodik terhadap isinya begitu juga dengan seminar-seminar pemantauan kinerja untuk instansi-instansi kunci dan para pemangku kepentingan

2.4. Masa Berlaku Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Peninjauan kembali dapat dilakukan, jika:

a. terjadi perubahan kebijakan pembangunan di daerah setempat; b. terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan

BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Arahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, proses dan prosedur penyusunan sampai dengan implementasi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) harus berlandaskan atas asas: keterpaduan; keserasian; keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Secara lengkap, prosedur penyusunan RSWP-3-K disajikan pada Gambar 3 berikut

Gambar 3. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil

3.1.

Tahap Pembentukan Kelompok Kerja

3.1.1. Kegiatan a. Sosialisasi Langkah awal dari penyusunan RSWP-3-K ini adalah sosialisasi tentang proses dan mekanisme penyusunan RSWP-3-K kepada seluruh pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan menjelaskan rencana penyusunan dokumen perencanaan PWP3K dan menumbuhkan rasa kepemilikan stakeholder terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Di dalam sosialisasi hal

yang perlu disampaikan adalah urgensi pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara terpadu, proses tahapan penyusunan dokumen RSWP-3-K, penyampaian orientasi, penjaringan isu dan dan kelembagaan kelompok kerja (pokja) penyusun dokumen RSWP-3-K. Target stakeholder yang dilibatkan dalam sosialisasi adalah siapa saja, namun utamanya kepada pemanfaatan ruang pesisir dan pengambil kebijakan di dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sosialisasi dapat dilakukan melalui beberapa saluran komunikasi, antara lain misalnya: 1) Media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah) 2) Brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal 3) Kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya) 4) Multimedia (video, VCD, DVD) 5) Website 6) Ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau 7) Pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat b. Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan kelompok kerja dilaksanakan sebelum pertemuan dan pembahasan dokumen RSWP-3-K yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Susunan keanggotaan kelompok kerja terdiri dari Kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Kelompok kerja terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah merupakan setingkat pejabat Eselon II, sedangkan Tim Pelaksana minimal pejabat setingkat Eselon IV. Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RSWP-3-K kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja. Tim Teknis terdiri dari perwakilan dari berbagai stakeholder yang bisa berasal dari unsure-unsur seperti pelaku usaha, pakar/akademisi, lembaga non-pemerintah dan tokoh masyarakat. Struktur organisasi Tim Teknis terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, Tim Teknis ini juga menjadi fasilitaor dalam penyusunan dokumen RSWP-3-K. c. Pelatihan / Bimbingan Teknis Pelatihan merupakan sarana/alat untuk meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam pelatihan ini yang terlibat antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, Masyarakat Adat/lokal, Akademisi/pakar, Pokja. Materi Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi karakteristik yang ada di daerah. Materi tersebut antara lain, meliputi :  Pembangunan Cara Pandang dalam Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  Pemahaman Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  Kebijakan Nasional Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  Tipologi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;  Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3.1.2. Hasil Kegiatan a. Tersosialisasikannya rencana kegiatan penyusunan RSWP-3-K b. Terlaksananya penyampaian orientasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil c. Tersusunnya Kelompok Kerja penyusunan RSWP-3-K yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota d. Adanya persepsi yang sama tentang kegunaan dokumen perencanaan WP3K terpadu yang akan disusun e. Adanya dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah agar didapatkan suatu komitmen baik dari eksekutif maupun legislatif

3.2.

Penyusunan Dokumen Awal

3.2.1. Kegiatan Dalam dokumen awal Kelompok Kerja bertugas melakukan hal-hal di bawah ini: a. Menyusun daftar skala prioritas yang menjadi isu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pula pulau kecil; a. Menyusun rincian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD/instansi terkait; b. Menyusun daftar SKPD/instansi terkait, kelompok dan perorangan yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah yang bersangkutan; c. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. d. Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja bertindak sebagai koordinator dalam penyusunan Dokumen Awal RSWP-3-K. Dalam prosesnya tiap unsur harus memberi peranan sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1. Setiap anggota Pokja yang mewakili instansinya mempresentasikan materimateri kebijakan instansi mereka di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Akademisi atau pakar dapat diundang untuk menyampaikan hasil-hasil kajian ilmiah yang terkait dengan isu strategis wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. 3. Organisasi non-pemerintah berperan dalam menguraikan berbagai aspirasi yang berkembang dari masyarakat atau organisasi non-pemerintah lainnya. 4. Wakil kalangan dunia usaha menyampaikan kecenderungan permintaan pasar (demand) terhadap sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan peluang investasi dan usaha di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. Dan sebagainya

A. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengenalan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, harus dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat meliputi: (1). penjaringan aspirasi pemangku kepentingan masyarakat pesisir yang dapat dilaksanakan melalui focus group discussions, wawancara orang perorangan dan lain sebagainya; (2) pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Data sekunder yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi :

       

Peta Atlas Sumber Daya Pesisir Peta batas wilayah administrasi pesisir dan pulau-pulau kecil; Peta tata guna lahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Data tentang kependudukan Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas wilayah Data perekonomian wilayah Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat  Peraturan-perundang undangan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah Dalam pengumpulan data primer dan sekunder, tingkat akurasi data, sumber penyedia data, variabel ketidakpastian serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu mendapatkan pertimbangan yang cukup. Sedangkan untuk data sekunder dalam bentuk data statistik dan peta dikumpulkan secara time series minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. B. Kebutuhan Peta Atlas Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Beberapa data dan informasi yang dibutuhkan dalam Peta Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah sebagai berikut: a. potensi sumberdaya alam wilayah pesisir b. data pemangku kepentingan utama (prime stakeholder) dan masing-masing kepentingan serta minatnya. c. kajian prinsip lingkungan, isu sosial dan kelembagaan serta implikasinya. d. Mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang menghubungkan antara kegiatan manusia, proses alamiah dan kemunduran kualitas kondisi sumberdaya pesisir. e. isu-isu penting yang akan menjadi fokus utama dalam upaya pengelolaan sumberdaya di suatu wilayah pesisir. f. Merumuskan dan menyusun tujuan program pengelolaan sumberdaya pesisir. Peta tematik yang terdapat dalam Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir terdiri dari : a. Peta administrasi dan demografi. Peta-peta ini memberikan informasi tentang batas-batas administrasi desa pantai, kecamatan dan kabupaten. Peta-peta ini dilengkapi dengan dengan informasi tentang kependudukan. Peta-peta tematik ini digunakan untuk membantu para pembaca atlas untuk berorientasi dengan provinsi yang bersangkutan. b. Peta Habitat. Peta-peta ini merupakan hasil overlay berbagai habitat utama di wilayah pesisir di atas peta dasar.Peta-peta tematik ini didasarkan pada hasil survei dan interpretasi citra Landsat yang menggambarkan status habitat di wilayah pesisir. c. Peta Sumberdaya. Peta-peta tematik ini biasanya disajikan setelah peta-peta tematik tentang habitat. Sumberdaya adalah elemen-elemen (antara lain: Ikan, udang, fauna/flora) yang menyediakan makanan dan material-material yang mempunyai nilai ekonomis untuk pengguna sumberdaya. d. Peta Pemanfaatan. Peta-peta tematik ini memberikan informasi tentang berbagai kegiatan ekonomi sumberdaya pesisir (seperti penangkapan ikan, budidaya perikanan, pariwisata, pertanian), baik permasalahan maupun potensi pemanfaatan sumberdaya yang menguntungkan bagi masyarakat. e. Peta Isu-isu Pengelolaan Wilayah Pesisir. Peta-peta tematik ini berisi informasi lokasi konflik, permasalahan, yang merupakan rangkuman dan sekaligus penutup.

Namun demikian, hanya isu-isu yang dianggap penting yang dapat dipetakan, supaya tidak terlalu kompleks; sedang isu-isu detail terdapat dalam teks. Tampilan Peta Tematik di dalam Atlas SumberdayaWilayah Pesisir sebagai berikut : a. Bentuk informasi : Tabel/Grafik, Gambar, Coverage, dll. b. Judul peta, Proyeksi (UTM), skala, legenda, indeks peta, sumber data, dll. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metedologi penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir dapat mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir. C. Prosedur Pelaksanaan Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah uintuk menjaring isu maupun visi dan misi. Sedapat mungkin FGD dilakukan pada kelompok yang relatif homogen, misalnya FGD di tingkat komunitas, FGD di tingkat birokrat dan sebagainya. Untuk melaksanakan FGD secara efektif diperlukan seorang fasilitator untuk mengarahkan jalannya diskusi.Fasilitator perlu menekankan dan mendorong bahwa keberhasilan FGD sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari setiap peserta diskusi. Untuk mencatat proses yang berlangsung dan hal-hal yang disepakati diperlukan seorang notulis. Panduan FGD dipersiapkan sebelumnya dan disampaikan pada saat pengiriman undangan untuk menjamin pembahasan tetap berfokus pada tujuan penyelenggaraan FGD. Panduan tersebut sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut : a. b. c. d.

Latar belakang dan tujuan FGD; Ruang lingkup dan pertanyaan kunci FGD; Keluaran FGD; Daftar peserta.

Untuk membantu proses FGD disarankan menggunakan teknik metaplan. Teknik Metaplan dapat digunakan untuk untuk menjaring pendapat seluruh partisipan agar mendapatkan kesempatan yang sama didalam mengeluarkan pendapatnya. Setelah penjaringan ide, kartu-kartu metaplan harus dikelola dengan memilih, mengelompokkan, merangking/prioritas menyederhanakan atau mengabstraksikan / mengonseptualisasi. D. Definisi dan Lingkup Isu Strategis

Masalah pengelolaan terjadi akibat hubungan antara manusia yang memanfaatkan sumber daya P3K baik langsung maupun tidak langsung, tanpa menerapkan kaidahkaidah kelestarian lingkungan.Secara umum, isu pengelolaan ini terdiri atas tujuh kelompok, yaitu: a. degradasi sumber daya P3K; b. marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir; c. konflik pemanfaatan dan/atau konflik kewenangan; d. bencana alam dan/atau bencana akibat tindakan manusia; e. kekosongan dan ketidakpastian hukum; f. potensi sumber daya pesisir g. isu lain yang terkait

E. Metode Penentuan Isu Strategis Langkah-langkah dalam penjaringan isu dilakukan dengan teknik meta plan sebagai berikut : a. Jaring seluruh isu, tuliskan pernyataan isu dengan kata yang singkat. b. Setiap peserta tidak diperkenankan mempengaruhi peserta lainnya. c. Isu yang terkumpul diklasifikasikan dalam isu ekologi, isu sosial ekonomi, isu kebijakan dan isu lainnya. d. Dari keseluruhan pernyataan isu yang disampaikan, perlu disepakati berapa isu yang prioritas untuk ditangani dengan pertimbangan yang valid. e. Dalam suatu wilayah pesisir, kemungkinan akan ditemui sejumlah isu, namun tidak semua isu ini dapat ditangani Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu ditentukan isu prioritas yang dapat ditangani secara partisipatif dari instansi daerah dan lembaga non-pemerintah dengan keterbatasan sumber dana dan tenaga. f. Dari isu prioritas tersebut diatas, ditentukan apakah termasuk isu eksternal atau internal. Pada isu eksternal, tentukan peluang dan ancaman, sedangkan pada isu internal tentukan kekuatan dan kelemahan, semuanya dilakukan secara partisipatif. g. Lakukan pembobotan oleh masing-masing pemangku kepentingan utama, terhadap isu eksternal dan internal, dimana jumlah bobot dari setiap pemangku kepentingan utama adalah seratus. Selanjutnya jumlahkan bobot yang diberikan oleh pemangku kepentingan utama dan buat nilai rata-rata. h. Masing-masing pemangku kepentingan utama menentukan rating dengan memberi nilai skala 1 s/d 4 F. Identifikasi Stakeholders Stakeholders atau pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengkategorian stakeholder dapat dilakukan berdasarkan tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan atas suatu kebijakan. Berdasarkan variabel tersebut, maka stakeholder dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder dan stakeholder eksternal. a. Stakeholder Primer, yaitu pihak-pihak yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan paling terkena dampak langsung dari suatu kebijakan pengelolaan wilayah pesisi, yang pada umumnyamerupakan stakeholder local yang bermukim di pesisir. Stakeholder primer terdiri atas masyarakat pesisir lokal, nelayan, pengusaha/pembudidaya rumput laut, pengusaha/pembudidaya mutiara, pedagang, pengusaha/pengelola wisata bahari, pengolah ikan. b. Stakeholder Sekunder, yaitu pihak-pihak yang memiliki tingkat pengaruh hampir sama dengan tingkat kepentingan stakeholder primer namun tidak terkena dampak langsung. Stakeholder sekunder terdiri dari pemerintah (pemerintah daerah, dinas perikanan, dinas perhubungan, dinas periwisata, disperidag, dinas pertambangan), pengelola pusat pendaratan hasil tangkapan ikan, pengelola pelabuhan penyeberangan c. Stakeholder Tersier, yaitu pihak yang berkepentingan tehadap permasalahan pengelolaan sumberdaya pesisir, namun tidak terkena dampa langsung dari suatu kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir. Pada kasus ini, stakeholder tersier terdiri atas pemerhati lingkungan (LSM), pengusaha non perikanan dan media massa Para stakeholder ini selanjutnya perlu dipertimbangkan dan dilibatkan dalam tahapan penyusunan RSWP-3-K selanjutnnya.

E. Penjaringan Visi

Visi adalah suatu rumusan umum mengenai keadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan 20 tahun ke depan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja seluruh pemangku kepentingan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi tiap-tiap pemangku kepentingan. Visi tersebut harus mencerminkan tujuan pembangunan nasional (RPJPN), yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah (RPJPD). Visi juga harus mengantisipasi perubahan atau dinamika pembangunan yang terjadi baik pada tahun sekarang maupun masa depan di tatanan (level) daerah, nasional, maupun global. Teknik metaplan dapat digunakan untuk penjaringan visi secara partisipatif. Langkahlangkah dalam penjaringan isu dilakukan dengan teknik metaplanadalah sebagai berikut : a. Jaring seluruh ide, tuliskan pernyataan ide dengan satu kata yang menggambarkan harapan di masa depan. b. Setiap peserta tidak diperkenankan mempengaruhi peserta lainnya. c. Ide yang terkumpul diranking berdasarkan jumlah yang muncul d. Hubungkan ide-ide terbanyak tersebut dan rangkaikan dalam suatu kalimat Pernyataan visi ditulis berdasarkan konsensus semua pemangku kepentingan, yang ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, singkat, memotivasi dan menggugah inspirasi untuk bentindak. Adapun dalam penentuan Visi, perlu dipertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut: a. Visi mampu memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan para pemangku kepentingan; b. Visi merupakan gambaran tentang kondisi masa depan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah; c. Visi ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami; d. Visi dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat; e. Visi dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan f. Visi hendaknya bersifat fleksibel F. Penjaringan Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.Misi tersebut disusun dan diitampilkan dalam bentuk pernyataan tentang tujuan operasional dari Pemda, dunia usaha dan masyarakat yang diwujudkan dalam produk dan layanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan di atas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Kriteria dalam penentuan Misi adalah sebagai berikut: a. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi yang ditetapkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan; b. Misi harus selaras dengan RPJPD; c. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2.2. Hasil Kegiatan Tersusunnya Draft Awal RSWP-3-K yang berisi hal-hal berikut: a. Atlas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil b. Visi dan Misi yang akan dicapai. c. Kondisi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kecenderungan pemanfaatannya d. Rumusan isu pengelolaan dan prioritas kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. e. Strategi terhadap isu-isu dalam pengelolaan wilayah pesisir f. Daftar pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Daerah.

3.3. 3.3.1.

Konsultasi Publik I Kegiatan Draft RSWP-3-K Awal harus dikonsultasikan pada publik untuk mendapatkan dan menjaring masukan, tanggapan, saran dan perbaikan. Konsultasi publik berupa pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang merupakan perwakilan dari : a. Pemerintah pusat dan daerah (secara lintas sektoral); b. Pemerintah daerah dimana semakin penting peran daerah dalam era otonomi daerah; c. DPRD; d. Masyarakat Adat/Lokal; e. Akademisi/pakar/kelompok profesi/pemerhati dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; f. Organisasi Non Pemerintah g. Pengusaha/industri Kalangan Pers; h. Pihak-pihak lain yang kelak teridentifikasi sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pokja memutuskan berapa kali pertemuan dan konsultasi publik berikutnya yang diperlukan sampai informasi publik dianggap cukup, metode apa yang diterapkan (pertemuan, rapat, lokakarya, surat, internet, pengumuman melalui surat kabar/radio/televisi dan sebagainya) dengan memperhatikan sarana dan kemampuan instansi penanggungjawab serta keterbatasan sumber daya, tenaga, pendanaan, dan waktu. Setelah konsultasi publik sebaiknya dibuat laporan/berita acara tertulis mengenai pelaksanaan konsultasi publik yang meliputi jalannya acara, peserta, masukanmasukan dan hasil/keputusan/rekomendasi konsultasi publik. Berita acara ini penting karena RSWP3K merupakan konsesus stakeholder.

3.3.2.

3.4. 3.4.1.

Hasil Kegiatan Hasil dari kegiatan konsultasi publik I adalah terjaringnya masukan mengenai visi dan misi serta rumusan prioritas isu dari publik.

Penyusunan Dokumen Antara Kegiatan Penyusunan dokumen antara dilakukan oleh kelompok kerja dengan kegiatan utama adalah : a. Kelompok kerja melakukan revisi Dokumen Awal RSWP-3-K

b. Berdasarkan konsultasi publik I kelompok kerja melakukan pembahasan mengenai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator, target dan program c. Melakukan koordinasi untuk menyusun program dan penetapan kebijakan A. Identifikasi Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi.

Kriteria penentuan Tujuan adalah sebagai berikut: a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki; dan d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dalam rangka merealisasikan misi Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut: a. Sasaran strategis yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan; b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program; c. Sasaran strategis harus dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan d. Sasaran strategis harus dilengkapi dengan target kinerja. Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis adalah sebagai berikut: a. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; b. Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur; c. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada; d. Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan e. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

B. Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Untuk menyusun strategi perlu dilakukan analisis internal dan eksternal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Analisis internal dan eksternal wilayah pesisir yang digunakan adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) atau dalam beberapa kasus sering faktor eksternalnya yang lebih didahulukan menjadi analisis TOWS. Dalam pendekatan SWOT/TOWS, langkah-langkah yang dilakukan meliputi : a.Identifikasi Kekuatan/ Kelemahan dan Peluang/ Ancaman

Dari potensi, status dan permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) diidentifikasi beberapa aspek internal WP3K (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal WP3K (peluang dan ancaman). Identifikasi aspek internal dan eksternal ini dilakukan secara partisipatif bersama dengan FGD I yang dilakukan untuk menjaring visi dan misi pengelolaan WP3K bersama seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) WP3K. A. Analisis SWOT Dalam menentukan strategi yang terbaik, dilakukan pemberian bobot (nilai) terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan dan kondisi WP3K. Bobot/nilai yang diberikan berkisar antara 1 - 5. Nilai 1 berarti tidak penting, 2 berarti sedikit penting, 3 berarti cukup penting, 4 berarti penting dan 5 berarti sangat penting seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Pembobotan Tiap Unsur SWOT/TOWS Kekuatan

Bob ot S1 S2 S3 B. S4 S5 . Sn

Keterangan Bobot: Nilai 5 = Sangat Penting Nilai 4 = Penting Nilai 3 = Cukup Penting

Pelua ng O1 O2 O3 O4 O5 . On

Bob ot

Kelemah an W1 W2 W3 W4 W5 . Wn

Bob ot

Ancam an T1 T2 T3 T4 T5 . Tn

Bob ot

Nilai 2 = Kurang Penting Nilai 1 = Tidak Penting

Strategi pada dasarnya adalah cara untuk mencapai tujuan atau cara untuk memecahkan permasalahan yang dihasilkan dari identifikasi isu strategis. Strategi ditentukan dengan alat bantu matriks SWOT/TOWS yang telah dilakukan pada proses sebelumnya.

Alternatif strategi pada matriks hasil analisis SWOT (Tabel 2) dihasilkan dari penggunaan unsur-unsur kekuatan kawasan untuk mendapatkan peluang yang ada (SO), penggunaan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (ST), pengurangan kelemahan kawasan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang ada (WO) dan pengurangan kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT).

Tabel 2. Matriks Hasil Analisis SWOT/TOWS

Kekuatan

Kelemahan

Peluang SO1 SO2 SO3 SOn WO1 WO2 WO3 WOn

Ancaman SO1 SO2 SO3 SOn WT1 WT2 WT3 WTn

Strategi yang dihasilkan terdiri dari beberapa alternatif strategi. Untuk menentukan prioritas strategi yang harus dilakukan, maka dilakukan penjumlahan bobot yang berasal dari keterkaitan antara unsur-unsur SWOT yang terdapat dalam suatu alternatif strategi. Jumlah bobot tadi kemudian akan menentukan rangking prioritas alternatif strategi (Tabel 3). Tabel 3. Ranking Alternatif Strategi No

Unsur SWOT

Strategi SO 1. SO1 2. SO2 3. SO3 Strategi ST 4. ST1 Strategi WO 5.

WO1

6.

WO2

7.

WO3

Keterkaitan

Jumlah Bobot

Rangking

S1, S2, Sn, O1, O2, On S1,S2,Sn, O1, O2, On S1, S2, Sn, O1, O2, On S1, S2, Sn, T1, T2,Tn W1, W2, Wn, O1, O2, On W1, W2, Wn, O1, O2, On W1, W2, Wn, O1, O2, On

Strategi WT 8.

WT1

9.

WT2

10.

WT3

W1, W2, Wn, T1, T2, Tn W1, W2, Wn, T1, T2, Tn W1, W2, Wn, T1 , T2, Tn

Segenap alternatif yang terformulasi kemudian dijabarkan tujuan, sasaran dan indikasi program yang kemudian disederhanakan dalam bentuk matriks. C. Penetapan Indikator Program Indikator secara sederhana didefinisikan sebagai sebagai sebuah alat atau jalan untuk mengukur, mengindikasikan, atau merujuk sesuatu hal dengan lebih atau kurang dari ukuran yang diinginkan. Sementara itu, menurut Pomeroy and Rivera-Guieb (2006) indikator yang baik adalah indikator yang memenuhi kriteria sebagai berikut : • Dapat diukur : mampu dicatat dan dianalisis secara kuantitatif atau

kualitatif; • Tepat : didefinisikan sama oleh seluruh stakeholders • Konsisten : tidak berubah dari waktu ke waktu • Sensitif : secara proporsional berubah sebagai respon dari perubahan aktual Dalam beberapa kasus, pemilihan indikator terkait dengan tujuan yang akan dicapai dari monitoring dan evaluasi. Ketika satu indikator sudah ditentukan, proses berikutnya adalah pemilihan metode untuk mengukur indikator tersebut. Beberapa syarat penting yang harus diperhatikan adalah bahwa metode tersebut sebaiknya (1) akurat dan reliabel, artinya tingkat kesalahan yang ditimbulkan dari koleksi data dapat diminimalisir; (2) biaya efektif, artinya sejauh mana metode ini akan menghasilkan pengukuran indikator yang baik dengan biaya yang rendah; (3) kelayakan, artinya apakah ada unsur masyarakat yang dapat melakukan metode pengukuran indikator; dan (4) ketepatan, artinya sejauuh mana metode yang dipilih sesuai dengan konteks RSWP-3-K. 3.4.2. Hasil Kegiatan Tersusun Dokumen Antara RSWP-3-K yang sistematikanya sebagai berikut: a. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup RSWP3-K b. Gambaran Umum Kondisi Daerah: deskripsi umum keadaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, kondisi sosial budaya c. Kerangak Kebijakan Strategi: Visi dan Misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, target dan indicator d. Kaidah Pelaksanaan: langkah-langkah untruk melaksanakan RSWP-3-K , monitoring dan evaluasi.

3.5.

Konsultasi Publik II

3.5.1.

Kegiatan Prosedur tahap ini dilakukan sama dengan konsultasi publik I, namun obyek pembahasan yang berbeda karena pada konsultasi publik II pembahasan dan masukan difokuskan pada strategi, arah kebijakan dan program pengelolaan pesisir dan lautan yang sudah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, konsultasi dilakukan dengan mengundang pemangku kepentingan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Pokja penyusunan RSWP-3-K dapat meminta bantuan fasilitator untuk memandu jalannya konsultasi publik II ini. Keluaran utama dari konsultasi publik II ini adalah kesepakatan tentang strategi, arahan kebijakan dan program pengelolaan pesisir dan laut yang akan dituangkan dalam RSWP-3-K.

3.5.2.

Hasil Kegiatan Masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Dokumen Antara RSWP-3-

K.

3.6. 3.6.1.

Perumusan Dokumen Final Kegiatan Kelompok Kerja menyempurnakan Dokumen Antara Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) menjadi Draft Final Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K).

3.6.2.

3.7. 3.7.1.

Hasil Kegiatan a. Draft Final Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) b. Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut berisi rencana dan jadwal kegiatan hingga diperolehnya penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3K) dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.

Penetapan Prosedur Penetapan Penyusunan Rencana Strategis WP3K. Dalam dua minggu setelah pertemuan Pokja pembahasan dokumen final Rencana Strategis WP-3-K, Ketua Pokja harus melaporkan proses dan hasil yang telah dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RSWP-3-K kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota yang selanjutnya meminta saran/tanggapan Gubernur/Bupati/Walikota terhadap dokumen dimaksud. Setelah menerima hasil laporan dari Ketua Pokja terhadap dokumen final Rencana Strategis WP-3-K Kabupaten/Kota, Bupati/walikota menyampaikan dokumen final RSWP-3-K kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran. Untuk Dokumen RSWP-3-K Provinsi, Gubernur menyampaikan dokumen final RSWP-3-K provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran. Menteri, gubernur atau bupati/walikota memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RSWP-3-K tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya dokumen RSWP-3-K secara lengkap. Dokumen RSWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif apabila dalam jangka waktu tersebut tanggapan dan/atau saran tidak dapat dipenuhi/diperoleh. Tanggapan atau saran perbaikan yang diperoleh dari Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota akan dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen final RSWP-3-K.

Gambar 4. Alur penetapan dokumen RSWP-3-K Menurut Permen KP No 16/2008)

Dokumen RSWP-3-K yang telah mendapatkan masukan dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan kembali oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada ketua Pokja untuk diakomodir dalam dokumen rencana strategis tersebut. Setelah masukan telah diakomodir, Ketua Pokja mengirimkan surat permohonan penetapan beserta dokumen RSWP3K kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.

3.7.2. Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur/ Bupati/Walikota RSWP-3-K. Setelah RSWP-3-K mendapatkan masukan dari Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota, Ketua Pokja beserta tim mempersiapkan Rancangan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang RSWP3K. Draft Rancangan peraturan yang telah disusun bersama dibahas bersama intansi terkait dengan mengundang Biro Hukum Pemda. Final Rancangan Peraturan tersebut disampaikan secara resmi oleh Ketua Pokja kepada Biro Hukum Pemda untuk diberi masukan/diharmonisasikan.

3.7.3. Proses Penyebarluasan RSWP-3-K Setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RSWP-3K, dokumen tersebut dicetak dan disebarluaskan secara resmi. Penyebarluasannya dapat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu: a. Kepala Daerah dan/atau instansi yang berwenang menyampaikan dokumen RSWP-3-K secara resmi kepada publik, dalam suatu acara khusus, jumpa pers atau pertemuan lainnya. b. Ketua Pokja melakukan suatu jumpa pers atau pertemuan khusus yang menjelaskan tujuan utama dari RSWP-3-K dan merinci beberapa salinan yang dibuat. c. Menyampaikan salinan RSWP-3-K ini melalui pos kepada pihak yang terkait. Salinan tersebut harus dikirim kepada semua instansi terkait di Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang terlibat selama masa penyiapan konsep ini. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus menyiapkan salinan RSWP-3-K yang cukup sebagai persediaan untuk dibagikan kepada pihak yang memerlukannya (LSM, investor, lembaga pendidikan). Oleh karena RSWP-3-K ini mengikat kepada semua instansi di daerah, maka dokumen ini harus dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan penyusunan anggaran proyek. Pokja akan menindaklanjuti pelaksanaan dalam hal ini.

3.8.

Pemantauan dan Evaluasi

Ketua Pokja menyampaikan laporan tentang kemajuan pelaksanaan RSWP-3-K ini yang harus menguraikan antara lain : a. Kemajuan umum dalam mencapai Visi dan Tujuan Daerah;

b. Hasil pemantauan dari setiap kebijakan dalam RSWP-3-K tersebut; dan c. Segala masalah khusus dan pelaksanaannya untuk mengatasi masalah tersebut. Secara tahunan Ketua Pokja harus menyampaikan laporan yang disajikan pada pertemuan tidak lebih dari 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (misalnya bulan Februari setiap tahun). Salinan laporan tahunan tersebut didistribusikan kepada instansi terkait. RSWP-3-K Daerah perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan RSWP-3-K dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatan untuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan Daerah dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan lima tahun dilaksanakan dibawah arahan Ketua Pokja. Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan RSWP-3-K tersebut dan bentuk tinjauan tersebut memfokuskan diri utamanya pada keberadaan kebijakan khusus dan diprakarsai oleh Ketua Pokja. RSWP-3-K dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu RSWP-3-K. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui untuk melaksanakan RSWP-3-K secara efektif dan memantau kemajuan kerja berdasarkan target dan indikator kinerja. Program pemantauan dapat dilakukan melalui kontrak konsultan, atau suatu posisi yang ditunjuk oleh Bappeda atau instansi lainnya. Setelah RSWP3-K disahkan, maka perlu dilaksanakan lokakarya pelatihan secara periodik terhadap isinya begitu juga dengan seminar-seminar pemantauan kinerja untuk instansiinstansi kunci dan para pemangku kepentingan.

3.9.

Rincian Waktu Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) kurang lebih selama 5 (lima) bulan, yang terdiri dari tahaptahap pembentukan kelompok kerja, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik, perumusan dokumen final, dan penetapan. Sedangkan RSWP3K membutuhkan waktu antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan untuk proses legalisasi rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara diagramatik, rincian tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.

Tahap Persiapan pembentuk an Kelompok Kerja RSWP3K penetapan Kelompok Kerja RSWP3K Penetapan Tim Teknis

1 bulan

Penyusunan Dokumen Awal daftar SKPD yang terkait daftar prioritas masalah WP3K kebijakan SKPD identifikasi stakeholders data dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil

1 bulan

Konsultasi PublikI

Penyusunan Dokumen Antara

Masukan stakeholders dokumen awal penjaringan visi dan misi identifikasi isu strategis dan prioritas

Tujuan dan maksud RSWP3K Deskripsi WP3K Isu Strategis Visi dan Misi Kerangka Strategi

1 bulan

2 minggu

Konsultasi Publik

Masukan stakeholders untuk dokumen antara

2 minggu

Penyusunan Dokumen FInal

Penetapan RSWP3K

Dokumen Utuh sesuai dengan muatan RSWP3K

Proses adopsi legal RSWP3K

1 bulan

4-12 bulan

Gambar 5. Tahapan dan Waktu Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RSWP3K)

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan panduan teknis bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar menghasilkan rancangan RSWP-3-K yang konsisten dengan sasaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan atau menjadi masukan penting dalam upaya pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam perencanaan pembangunan daerah lainnya.

DRAFT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL NOMOR: SK.

/KP3K/XII/2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL NOMOR: SK. 35a / KP3K / XI / 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,

Menimbang

: 1. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) 2. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan PulauPulau Kecil Nomor: SK. 35a / KP3K / XI 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009; 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN

ATAS

KEPUTUSAN

DIREKTUR

JENDERAL

KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL NOMOR: SK. 35a / KP3K / XI / 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

PERTAMA

: Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK. 35a / KP3K / XI 2009 tentang Strategis

Pedoman

Teknis

Penyusunan

Wilayah

Pesisir

dan

Dokumen

Pulau-Pulau

Kecil,

Rencana menjadi

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

: Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal,

Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SUDIRMAN SAAD