Kesepakatan Rakernas BKPRN 2013 terkait Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kesepakatan Rakernas BKPRN 2013 terkait Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh:

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan pada acara Workshop Nasional Akselerasi RZWP-3-K Jakarta , 21 November 2013

1

KEMENTERIAN NEGARA PPN/ BAPPENAS

Kerangka Pembahasan

I. Peran Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Pembangunan Nasional II. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil a. Tujuan dan Ruang Lingkup b. Dokumen Rencana III. Kesepakatan Rakernas BKPRN 2013 2


I. PERAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

3

Ruang Wilayah Laut NKRI KEMENTERIAN NEGARA PPN/ BAPPENAS

Kondisi • Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,8 juta km², mendominasi total luas territorial Indonesia sebesar 7,7 juta km². • NKRI sebagai archipelagic state dengan 3 ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang juga sebagai jalur pelayaran internasional.

Permasalahan yang dihadapi • Belum selesainya batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga • Terbatasnya sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan wilayah perairan yurisdiksi nasional pada wilayah perbatasan laut, terutama pulau-pulau kecil terdepan/terluar kondisinya masih tertinggal. • Permasalahan interkoneksi antarwilayah dan antarpulau yang berimplikasi pada transportasi dan distribusi logistik. • Menurunnya kualitas ekosistem pesisir & laut • Terbatasnya berbagai informasi geospasial sumber daya

Sumber: Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang, RPJMN 2010-2014

4


PERAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN 2010 – 2014)

Penanggulangan Kemiskinan

• Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha alternatif

Ketahanan Pangan

• Menjamin ketersediaan sumberdaya ikan sebagai sumber pangan penting

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik

• Pengelolaan konservasi, mitigasi dan adaptasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

• Pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan • Peningkatan efektifitas peraturan perundangan, hukum laut. 5

Sumber: Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas


II. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

6


Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tujuan • Melindungi , mengonservasi , merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; • Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; • Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan • Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ruang Lingkup • Daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai 7

Sumber: UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Dokumen Rencana pada UU No. 27 Tahun 2007 dan Keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Tata Ruang RSWP-3-K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil)

Produk Hukum

Rencana Pembangunan Bagian tak terpisahkan dan/atau komplemen dari RPJPD

Jangka Waktu Berlaku

Peraturan Kepala Daerah

20 tahun, ditinjau 5 tahun sekali

RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil)

Peraturan Daerah

20 tahun, ditinjau kembali setiap 5 tahun

RPWP-3-K (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil)

Bagian tak terpisahkan dan/atau komplemen dari RPJMD


5 tahun, dapat ditinjau kembali sekurangkurangnya 1 kali

RAPWP-3-K (Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil)

Bagian tak terpisahkan dan/atau komplemen dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah/Tahunan Daerah


Berlaku 1 sampai 3 tahun

Sumber: UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

8

RZWP-3-K


Kedudukan RZWP-3-K terhadap RTRW Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007:

RTRW RZWP-3-K

RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Penjelasan Pasal 9 - “RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.” 9

Status Penetapan RZWP-3-K KEMENTERIAN NEGARA PPN/ BAPPENAS

No

Penetapan RZWP-3-K

Jumlah

PROVINSI

3

1

Jawa Timur – Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032

2

DI Yogyakarta – Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Prov DIY Tahun 2011-2030

3

Sumatera Barat – Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW (terintegrasi dengan Perda RTRW)

KABUPATEN

6

1

Pekalongan – Perda No. 4 Tahun 2010 tentang RZWP-3-K

2

Gresik - Perda No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Gresik Tahun 2010-2030

3

Sinjai – Perda No. 30 Tahun 2012 tentang RZWP-3-K

4

Banjar

5

Serang – Perda No. 2 Tahun 2013

6

Pangkajene Kepulauan - Perbup No. 13 Tahun 2013 tentang RZRWP-3-K

KOTA

3

1

Pekalongan – Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan

2

Ternate – Perda No. 36 Tahun 2011 tentang RZWP-3-K

3

Kendari – Perda No. 13 Tahun 2012

10 Sumber: Ditjen Kelautan, Peisisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP, s.d. tahun 2012


III. Kesepakatan Rakernas BKPRN 2013

11


Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)

BKPRN merupakan lembaga yang:  Mempunyai peran sangat strategis dalam kegiatan penataan ruang, baik pada aspek perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian;  Melibatkan peran dan integrasi lintas sektor dan daerah.

Dasar Hukum BKPRN: • Amanat pembentukan melalui Keppres 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). • Permenko Bidang Perekonomian No. PER-02/M.EKON/10/2009 tentang Tata Kerja BKPRN • SK Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN No. KEP 46/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN

KETUA BKPRN merangkap anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian SEKRETARIS merangkap anggota Menteri PPN/Kepala Bappenas WAKIL KETUA I merangkap anggota Menteri Pekerjaan Umum

WAKIL KETUA II merangkap anggota Menteri Dalam Negeri

ANGGOTA 1. Menteri Pertahanan 2. Menteri ESDM 3. Menteri Perindustrian 4. Menteri Pertanian 5. Menteri Kehutanan 6. Menteri Perhubungan 7. Menteri Kelautan Perikanan 8. Menteri Lingkungan Hidup 9. Kepala BPN 10. Waseskab

12


Kesepakatan Rakernas BKPRN 2013

1. Perlu percepatan penetapan: a) Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan b) Perda RZWP-3-K. 2. RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengakomodir materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) sehingga dapat ditetapkan menjadi 1 (satu) Perda, termasuk di dalamnya rencana pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut sampai dengan 12 mil laut (Catatan: Berlaku pada kondisi RTRW sedang dalam proses penyusunan atau review).

Akselerasi Penyusunan RZWP-3-K 13


Akselerasi Penyusunan RZWP-3-K

Perwujudan Akselerasi Penyusunan RZWP-3-K dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015

POKJA 1

POKJA 3

Program Kerja: Percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perda RZWP3K

Program Kerja: Fasilitasi Penyusunan Rekomendasi untuk mensinergikan peraturan perundangan sektoral

Rencana Kegiatan Lintas Sektor: Fasilitasi percepatan Raperda RZWP3K (bagi daerah yg sudah memiliki Perda RTRW)

Rencana Kegiatan Lintas Sektor: Kajian pelaksanaan UU 27/2007 dan implikasinya terhadap implementasi UU 26/2007

Dukungan Fasilitasi Kegiatan BKPRN

14


Dukungan Fasilitasi Kegiatan BKPRN

Sosialisasi RZWP-3-K terhadap K/L dan Pemda Sharing pembelajaran (lessons learned) dari daerah yang telah memiliki perda tentang RZWP-3-K Debottlenecking terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi UU No. 27 Tahun 2007 antara lain: • Pengaturan wilayah transisi (kecamatan pesisir); • Adanya perbedaan penggunaan nomenklatur pada UU No. 26 Tahun 2007 dan UU No. 27 Tahun 2007; dan • Mekanisme/SOP persetujuan substansi RZWP-3-K

Peningkatan peran BKPRD dalam mempercepat penyusunan RZWP-3-K

15


Langkah-langkah Akselerasi Penyusunan RZWP-3-K oleh BKPRN dan BKPRD

TAHAP 1 Kegiatan: 1. Sosialisasi komprehensif dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil di tingkat pusat dan daerah 2. Identifikasi kendala yang dihadapi Pemerintahan Daerah dalam melakukan penyusunan RZWP-3K

TAHAP 2 TAHAP 3 Identifikasi: 1. Output 2. Outcome 3. Indikator Kinerja 4. Penanggung Jawab

TUANGKAN DALAM:

1. AGENDA KERJA BKPRN 2014-2015 2. AGENDA KERJA BKPRD 2014-2015

16

TERIMA KASIH 17


Lampiran 1: TUGAS BKPRN

18


Tugas BKPRN

BKPRN bertugas mengkoordinasikan: a. Penyiapan kebijakan penataan ruang nasional; b. Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah; c. Penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; d. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, termasuk standar, prosedur, dan kriteria; e. Pemaduserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang; f. Pemaduserasian penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Rencana Tata Ruang; Sumber: Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN

19


Tugas BKPRN (2)

BKPRN bertugas mengkoordinasikan: g. Pemantauan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan pemanfaatkan hasil pemantauan tersebut untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang; h. Penyelenggaraan, pembinaan, dan penentuan prioritas pelaksanaan penataan ruang kawasan-kawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah; i. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional. j. Pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi; k. Kerja sama penataan ruang antarnegara l. Penyebarluasan informasi bidang penataan ruang dan yang terkait. m.Sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah dengan peraturan perundang-undnagan, termasuk dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya. n. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggraan penataan ruang. Sumber: Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN

20


Lampiran 2: Integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan

21


Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH

sinkronisasi

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (darat, laut, udara, dalam bumi) 22


Pentingnya sinkronisasi antara dokumen rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah:

Dokumen Rencana Pembangunan adalah basis dari kerangka PENGGANGGARAN

UU no. 26 tahun 2007 mengatur SANKSI bagi pemanfaatan ruang (pembangunan) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

23


SINERGI RENCANA TATA RUANG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN

4 sinergi yang diharapkan, yaitu: 1. sinergi substansi, 2. sinergi antarsektor, 3. sinergi antarwilayah, 4. sinergi antarperiode waktu penyusunan

24

Rencana Pembangunan dan Penganggaran Pusat & Daerah


UU NO. 25/2004 : SPPN

Renstra KL Pedoman

RPJP Nasional

Pedoman

Diacu

Pedoman

RPJM Daerah

Pedoman Disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah

Musrenbangnas

Renstra SKPD

Renja KL

Pedoman

RKA-KL

Keppres Rincian APBN

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

Diacu

Pedoman

Dijabarkan

RKP

Nasional

Diacu

RPJP Daerah

RPJM

Pedoman

UU NO. 17/2003: Keuangan Negara

Diselaraskan melalui Musrenbang

Dijabarkan

Musrenbangda Pedoman

RKP Daerah

Pedoman

Diacu

Renja SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Kep KDH tentang Rincian APBD

25

HUBUNGAN SUBSTANSI (SINERGI MUATAN) DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RENCANA TATA RUANG


LINGKUP SUBSTANSI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

MISI PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

LINGKUP SUBSTANSI DOKUMEN RENCANA SPASIAL menjadi acuan

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah yang diharapkan

ARAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/KABUPATEN) ·

Bidang SOSIAL, BUDAYA, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

·

Bidang EKONOMI

·

Bidang ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

·

Bidang HUKUM DAN APARATUR

·

Bidang SARANA DAN PRASARANA

·

Bidang POLITIK

·

Bidang PERTAHANAN DAN KEAMANAN

·

Bidang WILAYAH DAN TATA RUANG

·

Bidang SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) memuat tentang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah disusun berdasarkan .... prioritas pengembangan wilayah dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD 26

HUBUNGAN SEKTORAL DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA TATA RUANG


LINGKUP SUBSTANSI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

LINGKUP SUBSTANSI DOKUMEN RENCANA SPASIAL menjadi TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN acuan STRATEGI PENATAAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

KEMENTERIAN/ DINAS YANG TERKAIT KEMENTERIAN/DINAS KEHUTANAN

MISI PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

FOKUS ARAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/KABUPATEN)

KEMENTERIAN/ DINAS YANG TERKAIT KEMENTERIAN/DINAS KELAUTAN PERIKANAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN/DINAS TATA RUANG

KEMENTERIAN/DINAS KEHUTANAN, dll

·

Bidang SOSIAL, BUDAYA, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

·

Bidang EKONOMI

·

Bidang ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

·

Bidang HUKUM DAN APARATUR

·

Bidang SARANA DAN PRASARANA

·

Bidang POLITIK

·

Bidang PERTAHANAN DAN KEAMANAN

·

Bidang WILAYAH DAN TATA RUANG

·

Bidang SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

· ·

KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA

KEMENTERIAN/DINAS KELAUTAN PERIKANAN

KEMENTERIAN/DINAS PERINDUSTRIAN

KEMENTERIAN/DINAS TATA RUANG, dll

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

LOKUS

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN)

27

Keterkaitan Rencana Pengelolaan Ruang WP-3-K dengan Rencana Pembangunan Daerah (2)


Jangka Waktu 20 Tahun



NASIONAL

Renstra KL

pedoman

(Dep. PU, Dep. Pertanian, dll)

Renja KL (Dep. PU, Dep. Pertanian, dll)

pedoman

RPJP Nasional

RPJP Provinsi

RSWP-3-K

dijabarkan

RKP diserasikan melalui musrenbang

RPJM pedoman

RZWP-3-K & RTRW

diacu

Provinsi RPWP-3-K

RKP dijabarkan

Provinsi RAPWP-3-K

pedoman

diperhatikan

PROVINSI

Renstra SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll)

Renja SKPD pedoman

(Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) diserasikan melalui musrenbang

RPJP Kab/Kota

RSWP-3-K

diacu

RPJM Nasional

diperhatikan

diacu

diacu

pedoman

RZWP-3-K & RTRW

pedoman

RPJM Kab/Kota

RPWP-3-K

dijabarkan

RAPWP-3-K

pedoman

Renstra SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) KAB/KOTA

RKP Kab/Kota

Renja SKPD pedoman

(Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll)

28

Kesepakatan Rakernas BKPRN 2013 terkait Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Recommend Documents