RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TANJUNG JABUNG TIMUR Arlius Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta ABSTRAK Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten pesisir terluas di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 5.445 km2 atau 10,2 % dari luas wilayah Provinsi Jambi. , luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 20 pulau kecil menjadi 13.102,25 km2. Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5 % dari panjang. Secara spasial pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pertanian, perkebunan, hutan, semak belukar, dan pemukiman. Sumberdaya kelautan dan perikanan di kabupaten ini cukup potensial dan seragam. Kawasan-kawasan pesisir yang memiliki daerah pantai yang berpotensi sebagai objek wisata pantai, dan daerah wisata bahari di Pulau Berhala cukup potensial untuk dikembangkan. Isu-isu pokok spasial di Tanjung Jabung Timur Sama halnya dengan isu-isu pokok di kabupaten lain di Indonesia, yaitu berkaitan dengan permasalahan distribusi kependudukan, tingkat perkembangan wilayah dan pola pemanfaatan ruang yang belum optimal. Untuk itu diperlukan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Jabung Timur berbasis mitigasi, yang bertujuan sebagai pedoman pembangunan wilayah pesisir tersbut Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk manajemen, inventarisasi, dan analisis data spasial kelautan. Sedangkan Penetapan kawasan, zona dan subzona dalam proses penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan Pedoman Umum Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010). Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Jabung Timur terdiri atas: kawasan pemanfaatan Umum yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pariwisata, zona pemukiman, zona pertanian, zona hutan, zona industri, dan zona pelabuhan; kawasan konservasi meliputi zona sempadan pantai, zona konservasi perairan, zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan zona mitigasi bencana; dan alur meliputi alur pelyaran.
16
PENDAHULUAN Latar Belakang Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten pesisir terluas di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 5.445 km2 atau 10,2 % dari luas wilayah Provinsi Jambi. Namun dengan berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 20 pulau kecil menjadi 13.102,25 km2. Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5 % dari panjang pantai Provinsi Jambi (Profil Tanjung Jabung Timur, 2011). Bila dilihat dari potensi wilayah pesisir, maka dari potensi perikanan tangkap yaitu 77.755 ton/tahun, baru dimanfaatkan sebesar 24.625 ton pada tahun 2010 atau sekitar 35 % dari total potensi (Profil Tanjung Jabung Timur, 2011). Disamping di bidang perikanan tangkap, wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai potensi di bidang perikanan budidaya, yaitu tambak. Selain itu yang tidak kalah pentingnya potensi kabupaten ini di sektor kelautan lainnya, yaitu biota laut seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, serta sektor pariwisata, minyak dan gas bumi. Dengan lahirnya UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, yang diawali dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara baik. Salah satu dari dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang mengatur aspek spasial adalah Rencana Zonasi. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memang
telah
responsif (terpusat
merubah pada
paradigma tanggap
penanggulangan darurat
dan
bencana
dari
pemulihan)
ke
preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan), tetapi dalam pelaksanaannya 17
masih sedikit program-program pengurangan risiko bencana yang terencana dan terprogram.
Risiko
bencana
dapat
dikurangi
melalui
program-program
pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana.
Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi adalah: menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbasis mitigasi. Ruang Lingkup Wilayah dan Waktu Perencanaan Dalam UU No. 27 Tahun 2007 perencanaan zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai pulau terluar ke arah laut lepas. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang masuk Lingkup Wilayah Perencanaan dari Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kecamatan Mendahara, Kuala Jambi, Muara Sabak Timur, Nipah Panjang, dan Sadu (Gambar 1.1). Lingkup waktu perencanaan dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ini adalah selama 20 (dua puluh) tahun yaitu 2012 – 2032 yang setiap tahun ditinjau kembali.
18
5 (lima)
Gambar 1.1. Peta Lingkup Wilayah Perencanaan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
PENDEKATAN METODELOGI Pendekatan Studi Pendekatan yang dilakukan dalam pekerjaan ini adalah pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk manajemen, inventarisasi, dan analisis data spasial kelautan. Berikut ini ditampilkan pendekatan studi yang meliputi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan konsultan hingga menghasilkan produk zonasi pada Gambar 2.1.
19
Gambar 2.1. Pendekatan Studi Kegiatan
Metode Pelaksanaan Penetapan kawasan, zona dan subzona dalam proses penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan Pedoman Umum Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010). Tahapan penyusunan rencana zonasi secara umum terdiri atas tahapan: Pembentukan kelompok kerja, pengumpulan data, survey lapangan, penyusuan dokumen awal, konsultasi publik I, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik II, penyusunan draft final, dan pennyusunan dokumen final (Gambar 2.2).
20
Tahapan :
1
Pembentukan Kelompok Kerja
2
Pengumpulan Data
3
Survey Lapangan
4
Penyusunan Dokumen Awal
5
Konsultasi Publik
6
Penyusunan Dokumen Antara
7
Konsultasi Publik
8
Penyusunan Dokumen Final
Proses/Output : Menyusun Kelompok Kerja Menyusun Rencana Kerja Menyusun TOR/RAB
Pengumpulan Data Sekunder Mengidentifikasi Pemanfaatan Sumberdaya dan Isu-Isu Perencanaan Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Rencana Kerja
Pengumpulan Data Primer dan Sekunder Menyusun Katalog Informasi Sumber Daya
Analisa Data : Analisis Kebijakan, Kewilayahan, Sosial, Potensi, dan Pemanfaatan sumberdaya, Pemanfaatan Ruang, Kesesuaian Ruang, Daya Dukung,. Menyusun Matriks Keterkaitan Antar Zona. Membuat Draft Awal Rencana Zonasi dan Album Peta
Menyampaikan draft awal Rencana Zonasi. Menjaring masukan untuk menilai kelayakan/kesesuaian tentang draft zona yang dibuat. Memeriksa konsistensi draft awal Rencana Zonasi dengan RTRW dan aturan-aturan lain. Kesepakatan awal tentang draft rencana zonasi.
Revisi Dokumen Awal
Menyampaikan hasil revisi draft Rencana Zonasi Kesepakatan untuk Finalisasi Rencana Zonasi
Dokumen Final
Gambar 2.2. Tahapan dan Proses Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
HASIL ANALISIS
Rencana Pengembangan Zona dan Subzon A. Pola Ruang Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
21
fungsi budi daya. Pola ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari kawasan pemanfaatan umum, dan kawasan konservasi (Gambar 3.1).
Gambar 3.1.
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
B. Struktur Ruang Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dalam ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota (DKP, 2010). Struktur ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari alur pelayaran, yaitu alur pelayaran lokal, alur pelayaran reginal, alur pelayaran nasional, alur pelayaran internasional dan alur pelayaran pertambangan (Gambar 3.2). C. Rencana Zonasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rencana Zonasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari Kawasan Pemanfaatan umum dan Kawasan Konservasi (Pola Ruang) serta Alur (Struktur Ruang). Rencana Zonasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada
22
Gambar 3.3, sedangkan arahan pemanfaatan ruang pesisirnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Gambar 3.2. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Gambar 3.3. Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur
23
Tabel 3.1. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. No
Kawasan
Zona
Perikanan tangkap
Perikanan budidaya
Pariwisata
Kode
Sub-Zona
Kode
a.
Perikanan Tangkap Tradisional
Ikan segar
b.
Pertambakan
Ikan hidup
a. Pantai Wisata Umum b. Wisata penyelaman
Jasa kelautan Jasa kelautan Perumahan rakyat
a. Pemukiman Nelayan Pemukiman
I.
Pemanfaat an Umum
Pertanian
Komoditi/Jenis
Luas
(
Lo k a s i
Ha ) 137.938,20
5.860,00
134,21
810,71
b. Pemukiman non Nelayan
Perumahan rakyat
a. Pertanian Sawah
Padi
b. Pertanian non Sawah
Sayuran, buahbuahan, kelapa
a. Hutan produksi
Kayu
b. Hutan non Produksi
-
a. Industri Pengolahan Hasil Perikanan
Ikan olahan
25.502,25 100.559,73 1.515,26
Hutan 39.390,31
Industri b. Industri Kapal Tradisional c. Industri Berbasis non Kelautan
Kapal kayu -
24
Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu Kecamatan Sadu Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu
1,00
Kecamatan Nipah Panjang
-
Kecamatan Nipah Panjang
No
Kawasan
Zona
Kode
Sub-Zona
Kode
Alur
Lo k a s i
4.389
b. Pelabuhan Perikanan
Ikan segar
40,00
c. Pelabuhan Tradisional
Kapal barang, Penumpang
Sempadan Pantai
-
Mangrove & tumbuhan pantai
Konservasi Perairan
KKLD
Konservasi Pesisir & Pelau-pulau Kecil
Mitigasi Bencana
III
( Ha )
Kapal Barang
Perlindungan fauna Perlindungan flora dan fauna
Taman Nasional Berbak
Konservas i
Luas
a. Perhubungan Laut Umum
Pelabuhan
II.
Komoditi/Jenis
Alur Pelayaran
Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur
Perlindungan flora/Mangrove
-
2.284,36
200,00 21.687,83
5.687,02
Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu Kecamatan Mendahara Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Sadu Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu 5 kecamatan
a. Longsor
-
-
b. Banjir
-
12.648,00
c. Abrasi
-
5.448,25
-
4.279,51 Kecamatan Mendahara
d.Kebakaran Hutan dan Lahan a. Alur Pelayaran Internasional b. Alur Pelayaran Nasional
25
Kapal Barang
-
Kapal Barang
-
Kecamatan Mendahara Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu
Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang
No
Kawasan
Zona
Kode
Sub-Zona
Kode
Komoditi/Jenis
Luas
(
Lo k a s i
Ha )
b. Alur Pelayaran Regional
Kapal Barang dan Penumpang
-
b. Alur Pelayaran Lokal
Kapal Barang dan Penumpang
-
Sumber : Hasil Analisis, 2012
26
Kecamatan Mendahara Kecamatan Kuala Jambi Kecamatan Muara Sabak Timur Kecamatan Nipah Panjang Kecamatan Sadu
PENUTUP Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Jabung Timur terdiri atas: kawasan pemanfaatan Umum yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pariwisata, zona pemukiman, zona pertanian, zona hutan, zona industri, dan zona pelabuhan; kawasan konservasi meliputi zona sempadan pantai, zona konservasi perairan, zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan zona mitigasi bencan; dan alur meliputi alur pelyaran. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan wilayah selama 20 (duapuluh) tahun ke depan (2013 – 2033). Dalam mewujudkan program pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperlukan pengelolaan kawasan secara terpadu dan serasi dengan melibatkan lembaga formal dan non formal yang terdapat didaerah tersebut baik lembaga vertical maupun lembaga horizontal, yang mencakup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi maupun Pemerintah Pusat.
DAFTAR PUSTAKA BCEOM – MREP, 1998. Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu. Departeman Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Jakarta. BPS Kab. Tanjung Jabung Tumur. 2011. Tanjung Jabung Timur Dalam Angka. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kab. zTanjung Jabung Timur/ Brachtz,yson. J.F.P. 1972. Coastal Zona Management: Multiple Use with Conservation. John Wiley and Sons, Inc. New York. DKP Tanjung Jabung Timur. 2011. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan. Dinas Perikanan danKelautan Tanjung Jabung Timur. Departemen Kelautan dan Perikanan. 2005. Penyusunan Arahan Mitigasi dan Integrated Coastal Management Untuk Menunjang Revitalisasi Pantai Losari Kota Makasar. KerjasamaDirektorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Direktorat Pesisir dan Lautan. Jakarta. Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2010. Ketentuan Mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten/Kota. Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Direktorat Jederal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan RI. 27
DKP. Tanjung Jabung Timur. 2011. Data Statistik Perikanan Tahun 2011. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. GESAM (IMO/FAO/UNESCO-IOC/WHO/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Enviromental Protection). 1996. The Contributions of Science to Coastal
28
