Sambutan DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan pedoman dan Koridor utama pengelolaan perikanan di Indonesia. Untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan lain, agar manajemen dan penerapan programprogram pemerintah dapat terlaksana lebih terarah, fokus, efektif dan efisien mulai dari peraturan pemerintah hingga pedoman umum. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pasal 52 disebutkan bahwa Pemerintah mengatur, mendorong dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal. Selanjutnya dada pasal 57 ayat 1 tertuang bahwa Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan. Kedua pasal tersebut menyiratkan bahwa pelaksanaan kegiatan perekayasaan dan penyuluhan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah terutama dari sisi penyiapan instrumen legalitas untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi pelaksanaan perekayasaan dan penyuluhan. Buku Pedoman Penyuluhan dan Perekayasaan pada Pelabuhan Perikanan ini diterbitkan agar para penyuluh dan pejabat fungsional perekayasa di Pelabuhan Perikanan mempunyai pedoman baku, sehingga ada kesamaan dalam pengertian dan pemahaman untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan dan perekayasaan.
i
Disamping itu dengan disusunnya buku pedoman ini, diharapkan bisa memberikan arah bagi implementasi amanat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. PER/16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan sehingga pelaksanaanya dapat lebih terarah, fokus, dan efisien. Selain itu buku pedoman ini juga dapat dijadikan rujukan utama bagi pelaksanaan fungsi perekayasaan dan penyuluhan di bidang perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan khususnya bagi penyelenggara tugas pokok dan fungsi internal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka mempercepat alih teknologi kepada pelaku usaha perikanan. Kepada instansi-instansi dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku pedoman ini, disampaikan terima kasih dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan perikanan.
Jakarta, Oktober 2008 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dr. Ir. Supardan, M.Sc.
ii
Kata Pengantar KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM KP Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat diselesaikan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Perekayasaan dan Penyuluhan dibidang Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan. Pedoman ini berisi tata laksana perekayasaan dan penyuluhan dibidang perikanan tangkap, pelaksanaan serta kelembagaan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan. Penyuluhan, yang merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, diharapkan dapat berinteraksi dan bersinergi dengan keberadaan pelabuhan perikanan sebagai wadah terdepan untuk penyebaran informasi, ilmu dan teknologi penangkapan ikan. Dengan peran penyuluhan perikanan diharapkan diseminasi pelaksanaan fungsi perekayasaan terutama dalam alih teknologi kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat
dijalankan
dengan
baik.
Sebagai
implikasinya,
diperoleh
peningkatan
produktivitas, efisiensi, usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup pelaku utama dan pelaku usaha. Disadari bahwa pedoman ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya, namun demikian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan Fungsi Perekayasaan dan Penyuluhan dibidang Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan.
iii
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu terbitnya pedoman ini.
Jakarta, Oktober 2008 Kepala Badan Pengembangan SDM KP
Prof.Dr.Ir. Sahala Hutabarat, M.Sc.
iv
Kata Pengantar Memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman Pelaksanaan Fungsi Perekayasaan dan Penyuluhan dibidang Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan telah dapat diselesaikan. Salah satu upaya dalam mewujudkan interaksi perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap pada pelabuhan perikanan adalah dengan meningkatkan peran pelabuhan melalui optimalisasi
perekayasaan
sarana
penangkapan
ikan
dan
penyuluhan
perikanan. Melalui peran tersebut diharapkan mampu melakukan penyiapan dan
pengolahan
data,
menyampaikan
informasi
perikanan
tangkap,
memberikan pengenalan dan penerapan teknologi sarana penangkapan ikan, serta melakukan pendampingan penangkapan ikan bagi para pelaku utama dan pelaku usaha. Guna memaksimalkan tugas dan fungsi perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap di pelabuhan perikanan, maka kebutuhan suatu pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan sangat diperlukan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan pada
pelabuhan
perikanan.
Dalam
Pedoman
ini
berisi
tata
laksana
perekayasaan dan penyuluhan dibidang perikanan tangkap, pelaksanaan serta kelembagaan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan. Disadari bahwa pedoman ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya, namun demikian diharapkan dapat menjadi acuan bagi
v
pelaksanaan Fungsi Perekayasaan dan Penyuluhan dibidang Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya pedoman ini.
Semarang, Oktober 2008 Tim Penyusun Pedoman Umum
Ir. Suardoyo, MS.
vi
Daftar Isi Sambutan .................................................................................................... i Kata Pengantar Kepala Badan Pengembangan SDM KP ........................... iii Kata Pengantar Tim Penyusun ................................................................... v Daftar Isi ...................................................................................................... vii
Bab I.
Pendahuluan .................................................................................. 1 I. Latar belakang .......................................................................... 1 II. Maksud dan Tujuan ................................................................... 3 III. Pengertian ................................................................................. 3
Bab II. Tata Laksana Perekayasaan Sarana Penangkapan Ikan dan Penyuluhan Perikanan ................................................................... 9 I. Perencanaan ............................................................................ 9 II. Pelaksanaan ............................................................................. 12 III. Pendanaan ............................................................................... 15 IV. Pengembangan Kapasitas Perekayasa dan Penyuluh Perikanan ................................................................................. 16 V. Pelaporan dan Evaluasi ............................................................ 16
Bab III. Pelaksanaan Perekayasaan dan Penyuluhan Perikanan .............. 19 I. Sasaran .................................................................................... 19 II. Sumberdaya Manusia ............................................................... 19
vii
III. Wilayah Kerja ........................................................................... 20 IV. Materi ........................................................................................ 21 V. Metoda Pelaksanaan ................................................................. 23 VI. Tempat dan Fasilitas ................................................................ 27
Bab IV. Kelembagaan Perekayasaan Sarana Penangkapan Ikan dan Penyuluhan Perikanan ................................................................... 28 I. Pelabuhan Perikanan ............................................................... 28 II. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan ...................... 28 III. Pusat Pengembangan penyuluhan ........................................... 28 IV. Pelaksana ................................................................................. 29
Bab V. Penutup ......................................................................................... 34 Daftar Bacaan ............................................................................................. 35 Lampiran Surat Keputusan .......................................................................... 36
viii
BAB I Pendahuluan
I. Latar Belakang Pelabuhan perikanan sebagai wadah terdepan untuk penyebaran informasi, ilmu dan teknologi penangkapan ikan. Pelabuhan perikanan dapat pula sebagai fasilitas pemerintah dalam upaya memperlancar perekonomian daerah (lokal) atau secara nasional. Sebagai tempat berkumpul atau sentra kegiatan
nelayan
dilengkapi
dengan
sarana
prasarana,
sehingga
mempermudah penyampaian informasi hasil perekayasaan melalui kegiatan penyuluhan.
Ditinjau dari fungsi pelabuhan yang belum optimal dalam alih teknologi, maka salah satu upaya dalam mewujudkannya adalah melalui peningkatan interaksi
perekayasaan
sarana
penangkapan
ikan
dan
penyuluhan
perikanan bidang perikanan tangkap dan stakeholder lainnya pada pelabuhan perikanan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi, yaitu:
Aksesibilitas inovasi dan informasi teknologi penangkapan ikan yang spesifik lokasi bagi para nelayan masih kurang;
Kecenderungan maraknya sarana penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan;
Penyebaran teknologi yang belum merata keseluruh sentra-sentra perikanan tangkap di Indonesia;
1
Belum
optimalnya
pemanfaatan
perekayasaan
dan
penyuluhan
perikanan pada pelabuhan perikanan sebagai sumber informasi perkembangan teknologi;
Keterbatasan jaringan dalam penyebaran informasi dan teknologi hasil perekayasaan Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan;
Pendampingan dalam proses penyebaran luasan teknologi sarana penangkapan ikan di sentra-sentra perikanan masih kurang.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, salah satunya adalah meningkatkan peran pelabuhan melalui optimalisasi perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan. Melalui peran tersebut diharapkan
mampu
melakukan
penyiapan
dan
pengolahan
data,
menyampaikan informasi perikanan tangkap, memberikan pengenalan dan penerapan
teknologi
sarana
penangkapan
ikan,
serta
melakukan
pendampingan penangkapan ikan bagi para pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam melaksanakan fungsi perekayasaan dan penyuluhan perikanan tersebut, diperlukan kelompok jabatan fungsional dan atau satuan tugas pada pelabuhan perikanan.
Mengingat fungsi spesifik yang dimiliki kedua kegiatan tersebut diatas, maka dirasakan perlunya pelaksanaan yang menjembatani guna memaksimalkan tugas dan fungsi perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap di pelabuhan perikanan. Kebutuhan akan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan sangat dibutuhkan oleh
2
berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan pada pelabuhan perikanan. II. Maksud dan Tujuan A. Maksud Maksud disusunnya Pedoman ini adalah: 1. Sebagai acuan mekanisme pelaksanakan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap, serta petugas teknis lainnya di pelabuhan perikanan; 2. Untuk meningkatkan fungsi perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluh perikanan bidang perikanan tangkap serta petugas teknis
lainnya
di
pelabuhan
perikanan,
dalam
pengelolaan
sumberdaya ikan; 3. Membantu upaya mewujudkan jejaring kerja antara perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap tingkat lokal, nasional, dan regional. B. Tujuan Sebagai
pedoman
pelaksanaan
bagi
perekayasaan
sarana
penangkapan ikan dan Penyuluhan Perikanan bidang perikanan tangkap di pelabuhan perikanan guna mempercepat alih teknologi kepada pelaku utama dan pelaku usaha. III. Pengertian Pada buku pedoman ini, yang dimaksud dengan:
3
1.
Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2.
Perekayasa adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
3.
Teknisi litkayasa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada instansi pemerintah.
4.
Kegiatan kerekayasaan adalah kegiatan bertahap yang secara runtun meliputi
penelitian
terapan,
pengembangan,
perekayasaan
dan
pengoperasian. 5.
Penelitian terapan adalah kegiatan penelitian multi disiplin ilmu pengetahuan yang dapat dilanjutkan melalui kegiatan pengembangan dan perekayasaan.
6.
Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
4
7.
Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam
bentuk
disain
dan
rancang
bangun
untuk
menghasilkan sistem, model, nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika dalam suatu kelompok kerja fungsional. 8.
Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji operasional dan evaluasi, pemasaran, penjualan serta pelayanan pasca jual, modifikasi dan perawatan dari suatu produk atau sistem kerekayasaan untuk tujuan non komersial maupun komersial.
9.
Sarana penangkapan ikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan yang meliputi kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.
10. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan; 11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
5
memuat,
mengangkut,
menyimpan,
mendinginkan,
menangani,
mengolah dan/atau mengawetkannya; 12. Alat penangkapan ikan adalah peralatan yang terbuat dari jaring, pancing dan atau bahan lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan; 13. Alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan yang meliputi: perlengkapan penangkapan, alat pengumpul ikan, alat pendeteksi dan instrumen nautika; 14. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan
dirinya
dalam
mengakses
informasi
pasar,
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas,
efisiensi
usaha,
pendapatan,
dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 15. Penyuluh
adalah
perorangan
warga
negara
Indonesia
yang
melakukan kegiatan penyuluhan. 16. Penyuluhan perikanan adalah pendidikan nonformal yang ditujukan kepada masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan
serta
keluarganya
untuk
meningkatkan
pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan motivasi dalam bidang perikanan; 17. Penyuluhan perikanan tangkap adalah penyuluh perikanan yang khusus pada bidang perikanan tangkap;
6
18. Petugas teknis lainnya adalah petugas yang diberikan tugas melakukan perekayasaan dan penyuluhan, mempunyai pendidikan teknis perikanan atau sejenis yang berkedudukan di pelabuhan perikanan atau unit kerja lainnya; 19. Fungsional perekayasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam fungsional perekayasa; 20. Tenaga kontrak adalah tenaga profesional yang diberi tugas dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengambilan data yang terlatih dalam suatu ikatan kerja selama jangka waktu tertentu (kontraktual); 21. Petugas nonfungsional adalah Pegawai Negeri Sipil bukan pejabat fungsional perekayasa yang terlatih dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan data; 22. Petugas swasta adalah seseorang yang diberi tugas oleh perusahaan yang terkait dengan usaha perikanan, baik secara langsung atau tidak langsung, melaksanakan tugas pengumpulan data; 23. Perekayasa mandiri adalah seseorang yang atas kemauan sendiri melaksanakan perekayasaan sarana penangkapan ikan; 24. Penyuluh fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional penyuluh; 25. Penyuluh tenaga kontrak adalah tenaga profesional yang diberi tugas dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas penyuluhan perikanan dalam suatu ikatan kerja selama jangka waktu tertentu (kontraktual);
7
26. Penyuluh nonfungsional adalah Pegawai Negeri Sipil bukan pejabat fungsional penyuluh yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas penyuluhan perikanan; 27. Penyuluh
swasta
adalah
seseorang
yang
diberi
tugas
oleh
perusahaan yang terkait dengan usaha perikanan, baik secara langsung atau tidak langsung, melaksanakan tugas penyuluhan perikanan; 28. Penyuluh
swadaya
adalah
seseorang
yang
melaksanakan
penyuluhan perikanan atas swadaya; 29. Penyuluh mandiri adalah seseorang yang atas kemauan sendiri melaksanakan penyuluhan perikanan; 30. Penyuluh kehormatan adalah seseorang yang bukan petugas perekayasa dan penyuluh perikanan yang karena jasanya diberi penghargaan sebagai Penyuluh Kehormatan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan wakil masyarakat. 31. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan
adalah unit
pelaksana teknis dibidang pengembangan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan. 32. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
8
BAB II Tatalaksana Perekayasaan Dan Penyuluhan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap
I. Perencanaan A. Pelabuhan Perikanan 1) Menyusun rencana kegiatan penerapan hasil perekayasaan bidang perikanan tangkap; 2) Merencanakan
persiapan
sarana
prasarana
dan
pelaksanaan
pembinaan masyarakat nelayan lokal; 3) Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dengan dinas dan atau institusi terkait; 4) Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan masyarakat nelayan lokal; 5) Menyusun dan menyerahkan laporan serta menyusun sistem pelaporan kegiatan; 6) Melakukan evaluasi terhadap penerapan hasil rekayasa sarana penangkapan ikan.
B. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan 1) Mempersiapkan
perencanaan
program
perekayasaan
sarana
penangkapan ikan di pelabuhan perikanan (jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek);
9
2) Mempersiapkan dan melaksanakan Pendampingan dan bimbingan pelaksanaan perekayasaan sarana penangkapan ikan di pelabuhan perikanan; 3) Mempersiapkan dan melakukan pembekalan pengetahuan dasar dan keterampilan
perekayasaan
sarana
penangkapan
ikan
untuk
pelaksana di pelabuhan perikanan; 4) Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan perkembangan perikanan tangkap nelayan di pelabuhan perikanan dan pengkajian sarana penangkapan ikan; 5) Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan perekayasaan sarana penangkapan ikan; 6) Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dengan Pelabuhan Perikanan dan Pusat Pengembangan Penyuluhan;
C. Pusat Pengembangan Penyuluhan 1) Melakukan perencanaan program penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap di pelabuhan perikanan (jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek); 2) Menyusun
programa
penyuluhan
perikanan
bidang
perikanan
tangkap dengan pelaku utama dan pelaku usaha. 3) Mempersiapkan dan melaksanakan pembekalan dasar-dasar dan keterampilan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap bagi pelaksana di pelabuhan perikanan;
10
4) Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap; 5) Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dengan Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan dan Badan
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Kelautan
dan
Perikanan;
D. Perekayasa 1) Mempersiapkan perencanaan, penyusunan program dan rencana kerja untuk perekayasaan sarana penangkapan ikan dan bimbingan teknis teknologi penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan; 2) Mempersiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan perekayasaan dan metode bimbingan teknis teknologi penangkapan ikan serta penerapannya; 3) Mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kaji terap dan uji coba hasil rekayasa di bidang penangkapan ikan; 4) Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
E. Penyuluh Perikanan 1) Mempersiapkan dan penyusunan programa dan rencana kerja penyuluhan perikanan Perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan; 2) Mempersiapkan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok pelaku utama dan pelaku usaha;
11
3) Mempersiapkan teknis penyuluhan perikanan perikanan tangkap dan penerapannya; 4) Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
II. Pelaksanaan A. Pelabuhan Perikanan 1) Menetapkan
kelompok
fungsional
dan
satuan
tugas
untuk
melaksanakan penyebaran hasil perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap. 2) Penyiapan sarana prasarana pendukung perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluh perikanan; 3) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluh perikanan; 4) Melaksanakan inventarisasi evaluasi dan pelaporan rutin kegiatan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap setiap bulan.
B. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan 1) Melakukan
pelaksanaan
pembekalan
pengetahuan
dasar,
keterampilan dan pembimbingan perekayasaan sarana penangkapan ikan kepada kelompok fungsional dan/atau nonfungsional yang ditugaskan di pelabuhan perikanan; 2) Mempersiapkan dan melaksanakan materi pembekalan pengetahuan dasar, keterampilan perekayasaan kepada pelaksana atau kelompok
12
fungsional dan/atau nonfungsional yang ditugaskan oleh masingmasing pimpinan pelabuhan perikanan; 3) Mengarahkan dan melakukan bimbingan perekayasaan sarana penangkapan ikan satu atau lebih orang perekayasa kepada pelaksana atau kelompok fungsional dan/atau nonfungsional yang ditugaskan oleh masing-masing pelabuhan perikanan; 4) Memberikan tuntunan prosedur perekayasaan sarana penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan kepada pelaksana atau kelompok fungsional
yang
ditugaskan
oleh
masing-masing
pelabuhan
perikanan; 5) Melakukan inventarisasi dan evaluasi laporan dari setiap pelaksana atau kelompok fungsional dan/atau nonfungsional yang ditugaskan oleh masing-masing pimpinan pelabuhan perikanan; 6) Melakukan pengkajian sarana penangkapan ikan berdasarkan informasi dan kondisi di pelabuhan perikanan; 7) Melaksanakan inventarisasi evaluasi dan pelaporan rutin kegiatan perekayasaan sarana penangkapan ikan setiap bulan.
C. Pusat Pengembangan Penyuluhan Perikanan 1) Mempersiapkan materi dan pelaksanaan pembekalan dasar-dasar penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap kepada pelaksana atau kelompok fungsional dan/atau nonfungsional yang ditugaskan oleh masing-masing pimpinan pelabuhan perikanan;
13
2) Penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap dilakukan oleh kelompok fungsional di pelabuhan perikanan dan nonfungsional yang mendapatkan
tugas,
mendapat
pembinaan
dari
Badan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; 3) Setiap pelaksana atau kelompok fungsional yang ditugaskan akan mendapatkan arahan dan pembinaan penyuluhan perikanan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap. 5) Melaksanakan Inventarisasi evaluasi dan pelaporan rutin kegiatan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap setiap bulan.
D. Perekayasa 1) Menyusunan
program
dan
rencana
kegiatan
pelaksanaan
perekayasaan sarana penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan; 2) Melakukan pengkajian dan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan atau dibantu oleh teknisi litkayasa; 3) Melakukan bimbingan teknis teknologi penangkapan ikan dan atau dibantu oleh teknisi litkayasa; 4) Menyusun
materi
dan
metode
bimbingan
teknis
teknologi
penangkapan ikan dan penerapannya; 5) Melakukan uji coba hasil rekayasa di bidang penangkapan ikan dan atau dibantu oleh teknisi litkayasa;
14
6) Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
E. Penyuluh Perikanan 1) Menyusun programa dan rencana kerja penyuluhan perikanan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan; 2) Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok pelaku utama dan pelaku usaha; 3) Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha; 4) Menyusun
materi
dan
metode
penyuluhan
perikanan
dan
penerapannya; 5) Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
III. Pendanaan Dana
penyelenggaraan
perekayasaan
dan
penyuluhan
perikanan
disediakan oleh unit kerja masing-masing dan dapat bekerjasama dengan atau dibantu oleh unit kerja lain maupun organisasi swasta sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan perekayasaan dan pengembangan penyuluhan perikanan, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber pendanaan berasal dari:
Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN);
Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD);
Sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
15
IV. Pengembangan Kapasitas Perekayasa dan Penyuluh Perikanan Pengembangan kapasitas petugas perekayasa dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap dapat melalui : 1) Pemantapan teknik dan prosedur perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap yang diselenggarakan di pelabuhan perikanan atau lokasi lain yang akan ditentukan; 2) Melakukan
magang
untuk
peningkatan
keterampilan
pelaksana
perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap; 3) Pemutahiran data dan tukar menukar data dan informasi sarana penangkapan ikan; 4) Pengembangan metodologi penyuluhan berbasis spesifik lokalita.
V. Pelaporan dan Evaluasi A. Perekayasa 1) Menyusun laporan secara berkala selama satu tahun disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan; 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perekayasaan sarana penangkapan ikan di pelabuhan perikanan.
B. Penyuluh 1) Menyusun laporan secara berkala selama satu tahun disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan;
16
2) Melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
dalam
pelaksanaan
penyuluhan serta mendukung pelaksanaan perekayasaan sarana penangkapan ikan di pelabuhan perikanan. C. Pelabuhan Perikanan 1) Menyusun laporan secara berkala selama satu tahun disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan Perikanan; 2) Melakukan pelaksanaan
pemantauan
dan
perekayasaan
evaluasi
sarana
dalam
penangkapan
mendukung ikan
dan
penyuluhan perikanan di pelabuhan perikanan. D. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan 1) Menyusun laporan perekayasaan sarana penangkapan ikan secara berkala selama satu tahun disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; 2) Melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
dalam
pelaksanaan
perekayasaan sarana penangkapan ikan secara berkala selama satu tahun.
17
E. Pusat Pengembangan Penyuluhan 1) Menyusun laporan penyuluhan sarana penangkapan ikan secara berkala selama satu tahun disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; 2) Melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
dalam
pelaksanaan
penyuluhan perikanan secara berkala selama satu tahun.
18
Bab III Pelaksanaan Perekayasaan dan Penyuluhan Perikanan
I. Sasaran Sasaran pelaksanaan perekayasaan dan penyuluhan perikanan meliputi seluruh lapisan masyarakat yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Nelayan pemilik; b. Nelayan buruh; c. Pengusaha perikanan; d. Kelompok masyarakat lain yang berkaitan secara langsung atau tidak dengan perikanan tangkap;
II. Sumberdaya Manusia A. Jumlah Perekayasa dan Penyuluh Pelaksana perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap berjumlah minimal 2 orang yang berasal dari kelompok fungsional dan atau petugas lainnya yang mendapatkan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Kualifikasi Petugas
Kelompok jabatan fungsional atau satuan tugas yang mendapatkan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pelabuhan perikanan.
Pendidikan minimal SUPM/SMK Kelautan dan Perikanan;
19
Mendapatkan pembekalan dasar (terlatih) secara khusus serta memiliki
kemampuan
untuk
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap. C. Jenis Petugas 1. Perekayasaan Sarana Penangkapan Ikan a. Perekayasa dan teknisi litkayasa; b. Tenaga kontrak; c. Petugas non fungsional; d. Petugas swasta; e. Perekayasa mandiri. 2. Penyuluhan perikanan a. Penyuluh fungsional; b. Penyuluh Tenaga kontrak; c. Penyuluh nonfungsional; d. Penyuluh swasta; e. Penyuluh swadaya; f. Penyuluh mandiri; g. Penyuluh kehormatan.
III. Wilayah Kerja Wilayah kerja masing-masing sebagai berikut: 1. Pelabuhan Perikanan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu di pelabuhan perikanan serta pos
20
perekayasaan dan pelayanan penyuluhan perikanan disekitar pelabuhan perikanan; 2. Perekayasaan
sarana
penangkapan
Ikan
melakukan
kegiatan
kerekayasaan sarana penangkapan ikan di pelabuhan perikanan yang memanfaatkan seluruh sumber data yang ada dari masyarakat atau pelabuhan perikanan; 3. Penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap melakukan kegiatan penyebaran informasi teknologi hasil perekayasaan di pelabuhan perikanan dengan menggunakan fasilitas yang ada, seperti ruang pertemuan nelayan, pelabuhan, dermaga serta hasil perekayasaan yang dilakukan oleh perekayasa.
IV. Materi 1. Perekayasaan Sarana Penangkapan Ikan a. Aspek teknis alat tangkap ikan, meliputi pengumpulan data teknis alat tangkap ikan dan teknik operasi penangkapan ikan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. b. Aspek teknis kapal perikanan, meliputi pengumpulan data teknis kapal
perikanan
dan
kesesuaian
penggunaannya
dengan
memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. c. Aspek teknis alat bantu penangkapan ikan, meliputi pengumpulan data
teknis
alat
bantu
pengoperasiannya
21
penangkapan
ikan
dan
teknik
d. Aspek penerapan teknologi, meliputi penerapan teknologi pada sarana penangkapan ikan atau sejenisnya untuk meningkatkan produktivitas secara bertanggung jawab. e. Aspek manajemen, meliputi penerapan manajemen yang baik dalam rangka efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja usaha perikanan. f. Aspek pengelolaan perikanan tangkap, meliputi pemahaman tentang teknik penangkapan ikan berkaitan penggunaan sarana penangkapan ikan yang sesuai dengan kondisi sumberdaya ikan dan hayati, musim penangkapan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Penyuluhan Perikanan Materi penyuluhan bidang perikanan tangkap dapat berupa salah satu atau lebih dari beberapa aspek berikut: a. Aspek teknologi, meliputi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
di
bidang
perikanan
atau
bidang
lainnya
untuk
meningkatkan produktivitas secara bertanggung jawab. b. Aspek manajemen, meliputi penerapan manajemen yang baik dalam rangka efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja usaha perikanan. c. Aspek ekonomi, meliputi pemanfaatan sumber daya ekonomi yang meliputi antara lain penyediaan modal, sarana produksi, informasi potensi sumber daya, informasi prospek dan peluang usaha atau
22
jaringan pasar yang diperlukan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya. d. Aspek ekologis, meliputi pemahaman dan kesadaran tentang arti penting kelestarian sumber daya alam agar usaha atau kegiatannya dapat berkelanjutan dan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang, serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungannya. e. Aspek sosial dan budaya, meliputi pengembangan kondisi sosial dan kesadaran kultural untuk meningkatkan kemampuan dalam menyalurkan aspirasi serta mengembangkan harkat kemanusiaan dan kesejahteraannya, dengan mempertimbangkan adat positif setempat. f. Aspek hukum, meliputi pemberian informasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga khalayak yang disuluh menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, khususnya yang terkait dengan kegiatan di bidang perikanan.
V. Metoda Pelaksanaan A. Perekayasaan Sarana Penangkapan Ikan Kegiatan kerekayasaan dikategorikan menjadi penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian. 1. Penelitian terapan Kegiatan penelitian multi disiplin ilmu pengetahuan yang dapat dilanjutkan melalui kegiatan pengembangan dan perekayasaan.
23
2. Pengembangan Kegiatan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
yang
bertujuan
memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. 3. Perekayasaan Kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk disain dan rancang bangun untuk menghasilkan sistem, model, nilai, produk
dan/atau
proses
produksi
dengan
mempertimbangkan
keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika dalam suatu kelompok kerja fungsional. 4. Pengoperasian Kegiatan yang meliputi uji operasional dan evaluasi, pemasaran, penjualan serta pelayanan pasca jual, modifikasi dan perawatan dari suatu produk atau sistem kerekayasaan untuk tujuan non komersial maupun komersial. Metode yang digunakan dalam perekayasaan sarana penangkapan ikan, yaitu uji coba atau eksperimen dan analisa teoritik.
1. Uji coba atau Eksperimen Melakukan
pengujian
melalui
pemberian
perlakuan
pengamatan langsung terhadap sarana penangkapan ikan.
24
dan/atau
2. Analisa Teoritik Melakukan kajian dan atau menganalisa data yang didasarkan pada teori-teori yang sesuai dan masih berlaku secara komprehensif.
B. Penyuluhan Perikanan Metoda penyuluhan dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari berbagai metoda, yakni yang bersifat massal, kelompok dan individu. 1. Bersifat massal Metoda yang bersifat massal merupakan metoda penyuluhan yang sasarannya berupa komunitas masyarakat luas. Media yang dapat dipergunakan dalam metoda ini yaitu: media elektronik seperti internet, televisi, radio, film, video, media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, dan media lainnya seperti penyelenggaraan pameran. 2. Bersifat kelompok Metoda yang bersifat kelompok merupakan metoda penyuluhan yang sasarannya berupa kelompok masyarakat tertentu dan telah terorganisir baik formal maupun informal. Media yang dapat dipergunakan dalam metoda ini yaitu media khusus seperti sekolah lapang, studi banding, demonstrasi teknis, kolam percontohan, seminar, lokakarya, sarasehan, temu karya, temu usaha, temu wicara dan temu lapang.
25
3. Bersifat individual Metoda yang bersifat individual merupakan metoda penyuluhan yang sasarannya perorangan atau individu. Media yang dapat dipergunakan dalam metoda ini yaitu melalui kontak individual yakni berupa kunjungan, magang, pemberian penghargaan atau hadiah, atau pemberian motivasi lainnya.
Metoda pendekatan dalam penyuluhan perikanan dapat bersifat persuasif, edukatif, komunikatif, akomodatif, dan fasilitatif. a. Persuasif artinya bahwa penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan khalayak yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik terhadap hal-hal yang disampaikan. b. Edukatif artinya bahwa penyuluh perikanan harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat. c. Komunikatif artinya bahwa penyuluh perikanan harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan atau komunikasi yang bersifat akrab, terbuka, dan timbal balik. d. Akomodatif artinya bahwa dengan diajukannya permasalahanpermasalahan di bidang perikanan oleh masyarakat, penyuluh perikanan harus mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan jalan pemecahannya dengan sikap dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh khalayak yang disuluh.
26
e. Fasilitatif
artinya
memanfaatkan
bahwa
jejaring
penyuluh kerja
perikanan
penyuluhan
harus
perikanan
mampu untuk
menghubungkan antara khalayak yang disuluh dengan pihak lain seperti sumber teknologi, sumber permodalan, sumber informasi, akses pasar, dan lain-lain.
VI. Tempat dan Fasilitas Perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap pelaksanaannya dilakukan di pelabuhan perikanan. Fasilitas yang terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berupa ruang pertemuan dan atau fasilitas pendukung lainnya yang disediakan oleh pelabuhan perikanan.
27
BAB IV Kelembagaan Perekayasaan dan Penyuluhan Perikanan
I. Pelabuhan Perikanan a. Menugaskan kelompok fungsional sebagai pelaksana perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan; b. Koordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; c. Bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. II. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan a. Menugaskan pejabat fungsional perekayasa untuk melakukan bimbingan perekayasaan di pelabuhan perikanan; b. Melakukan perekayasaan sarana penangkapan ikan; c. Koordinasi dengan pelabuhan perikanan dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; d. Bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Ill. Pusat Pengembangan Penyuluhan a. Menugaskan staf untuk pembekalan dan pembinaan bagi pelaksana penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap yang tugaskan oleh pelabuhan perikanan;
28
b. Melakukan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap pada nelayan; c. Koordinasi
dengan
pelabuhan
perikanan
dan
Balai
Besar
Pengembangan Penangkapan Ikan; d. Bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan Perikanan.
IV. Pelaksana a. Melakukan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap; b. Melaporkan kegiatan perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap; c. Bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.
A. Perekayasaan Tugas pokok perekayasaan sarana penangkapan ikan di pelabuhan perikanan adalah melakukan kegiatan rancang bangun/perekayasaan, melalui: 1. Melakukan persiapan dalam rangka perekayasaan; 2. Melakukan perancangan untuk pelaksanaan perekayasaan; 3. Pembuatan produk rancangan bangun yang telah dirancang pada perekayasaan; 4. Menyusun standar teknologi pada proses produksi;
29
5. Menyebarluaskan hasil produk rancangan bangun yang telah dirancang pada perekayasaan
B. Penyuluhan Perikanan Secara historikal penyuluh perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.044/MEN/2002, sebagai berikut: 1. Pusat Penyuluhan perikanan di pusat dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Tugas kelembagaan penyuluhan di Pusat adalah: a. Merumuskan kebijakan dan perencanaan penyuluhan perikanan nasional; b. Menyusun standardisasi, norma, pedoman umum, dan akreditasi; c. Mengembangkan sistem, kelembagaan, ketenagaan penyuluh, penyelenggaraan dan kerja sama penyuluhan perikanan; d. Melakukan koordinasi, supervisi, dan distribusi sumberdaya penyuluhan perikanan; e. Melaksanakan kerja sama penyuluhan perikanan dengan pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; f. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tingkat nasional. 2. Daerah Tugas kelembagaan penyuluhan perikanan di propinsi adalah:
30
a. Menyusun programa penyuluhan dibidang perikanan tangkap; b. Merumuskan kebijakan dan perencanaan penyuluhan perikanan di propinsi atau lintas kabupaten/kota; c. Melakukan koordinasi, supervisi dan distribusi sumberdaya penyuluhan perikanan di propinsi; d. Melaksanakan kerja sama penyuluhan perikanan dengan pihak lain, baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat; e. Menyelenggarakan penyuluhan perikanan di propinsi.
Tugas kelembagaan penyuluhan perikanan di Kabupaten/Kota adalah: a. Menyusun programa penyuluhan dibidang perikanan tangkap; b. merumuskan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyuluhan perikanan di Kabupaten/Kota setelah mendapatkan masukan dari penyuluh beserta nelayan, pembudidaya, pengolah ikan, dan unsur masyarakat lainnya; c. Menyusun pedoman teknis penyuluhan perikanan; d. Melakukan koordinasi, supervisi, dan
distribusi
sumberdaya
penyuluhan perikanan; e. Menyelenggarakan
kegiatan
penyuluhan
perikanan
di
Kabupaten/Kota; f. Menetapkan, mengangkat, membina, dan mensupervisi petugas penyuluh yang berada di Kabupaten/Kota;
31
g. Menetapkan lokasi dan memfasilitasi Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan; h. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, penilaian dan evaluasi kegiatan penyuluhan perikanan di kabupaten/kota.
C. Pos Perekayasaan dan Pelayanan Penyuluhan Perikanan Kelembagaan penyuluhan perikanan di lapangan dilaksanakan oleh unit kerja lapangan yang disebut Pos Perekayasaan dan Pelayanan Penyuluhan Perikanan. Pos Perekayasaan dan Pelayanan Penyuluhan Perikanan tersebut sebagai unit kerja nonstruktural dan berada pada sentra-sentra kegiatan pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan penangkap ikan, atau pusat teknologi perikanan yang berada di daerah yang bersangkutan. Contoh Pos yang dimaksud adalah Pelabuhan Perikanan Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan, dan lain-lain. Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan merupakan tempat berpangkalnya para penyuluh fungsional perikanan atau penyuluh lainnya dalam melaksanakan tugas penyuluhan perikanan.
Penetapan lokasi Pos Perekayasaan dan Pelayanan Penyuluhan Perikanan dilakukan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan.
Penyuluh kelautan dan perikanan diperlukan untuk menjalankan fungsi intermediasi antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan sumber permodalan, teknologi, dan informasi. Penyuluh perikanan bertujuan
32
untuk membangun potensi masyarakat dalam bidang perikanan tangkap yang
bertanggung
jawab,
mengembangkan
perikanan
budidaya,
meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan industrial perikanan nasional. Penyuluh perikanan bidang perikanan tangkap di pelabuhan perikanan berasal dari kelompok pejabat fungsional di pelabuhan perikanan.
33
BAB V Penutup
Pedoman ini merupakan acuan bagi pelaksana fungsi perekayasaan dan penyuluhan di pelabuhan perikanan dalam merencanakan, dan melaksanakan kegiatan perekayasaan dan penyuluhan perikanan.
34
Daftar Bacaan
BPPT, 2007. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 150/Kp/BPPT/V/2007, Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya. BPPT. Jakarta. Dephukham RI. 2006. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Republik Indonesia. DEPPAN. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 62/Kep/MenPAN/7/2003 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Jakarta. BPPT. 2008. Keputusan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13/M/PB/VIII/2008 dan Nomor: 22 Tahun 2008. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya. DKP, 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 44/MEN/2002, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. DKP, 2007. Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2006. Pusat Statistik, Data dan Informasi. Departemen Kelautan dan Perikanan. DKR 2007. Rancangan Standar Nasional Indonesia RSNI3 No. 7285:2007. BSN. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. PIPP, 2008. profit pelabuhan perikanan. Website Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (www.pipp.dkp.go.id). Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
35
Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR: 2220/DPT.0/TU.110.S4/V/08
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PELAKANAAN FUNGSI PEREKAYASAAN DAN PENYULUHAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,
Menimbang
: a. Bahwa guna persiapan pelaksana fungsi penyuluhan dan pengembangan
masyarakat
nelayan
di
Pelabuhan
Perikanan, perlu dikembangkan kelompok fungsional perekayasaan dan penyuluhan; b. Bahwa sehubungan dengan adanya hal tersebut di atas, di pandang perlu di bentuk Tim Persiapan dengan Keputusan Direktur Jenderal; Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
36
2. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2007; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M Tahun 2007; 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 Penyusunan
tentang
Peraturan
Tata
Cara
dan
Teknik
Perundang-undangan
di
Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2001 tentang Pelabuhan Perikanan;
37
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG
TIM
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
FUNGSI
PEREKAYASAAN DAN PENYULUHAN DI PELABUHAN PERIKANAN PERTAMA
: Membentuk Tim persiapan pelaksanaan Fungsi Perekayasaan dan Penyuluhan di Pelabuhan Perikanan, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana
tercantum
dalam
lampiran
keputusan ini. KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas: 1. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kesiapan pelabuhan
perikanan
dalam
pelaksanaan
Fungsi
perekayasaan dan penyuluhan; 2. Menyiapkan
rancangan
pedoman
teknis
fungsi
perekayasaan dan penyuluhan di Pelabuhan; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait; 4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim. KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
38
KELIMA
: Biaya
yang
timbul
sebagaimana
akibat
ditetapkannya
keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2008. KEEANAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Mei 2008 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Ttd Dr. Ir. ALI SUPARDAN, M,Sc NIP. 080 029 916
39
Lampiran
Nomor Tanggal
: Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Tim Persiapan dan Pelaksanaan Fungsi Perekayasaan dan Penyuluhan di Pelabuhan Perikanan. : 2220/ DPTO /TU.110.S4/V/08 : 23 Mei 2008
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN FUNGSI PEREKAYASAAN DAN PENYULUHAN DI PELABUHAN PERIKANAN Ketua
: Ir. Suardoyo, MS Kepala BBPPI Semarang
Wakil ketua
: Ir. Bambang Sutejo Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Sekretaris
: Ir. Bustami Kepala PPN Pelabuhan Ratu
Anggota
: 1. Moch Woekas Hudoyo. API, Mps Kabid. Kelembagaan dan Ketenagaan 2. Ir. Wisnu Haryati Kasubdit. Tata Operasional Pelabuhan Perikanan 3. Drs. M. Syaefuddin, MM Kabag. Kepegawaian 4. Widdhyarambana, SH Kassubbag. Organisasi
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP ttd Dr. Ir. ALI SUPARDAN, M,Sc NIP. 080 029 916
40
