KATA SAMBUTAN. Direktur Jenderal PNFI Depdiknas

KATA SAMBUTAN

PEDOMAN UJI KOMPETENSI

Direktur Jenderal PNFI Depdiknas Pendidikan diselenggarakan secara berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat baik lokal, nasional, maupun global sehingga mampu mewujudkan visi pendidikan nasional untuk membangun insan yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan visi tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga tema, yakni: 1) pemerataan dan perluasan akses, 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai salah satu unit utama Departemen Pendidikan Nasional dalam menindaklanjuti tema tersebut di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan diantaranya dengan penyelenggaraan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan uji kompetensi ini sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 ayat 1,2 dan 3 tentang sertifikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 89 ayat (1) dan (5) tentang sertifikasi, serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri. Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan warga masyarakat merupakan sarana untuk mengukur pencapaian kompetensi akhir peserta didik, dan bagi mereka yang dinyatakan lulus dan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi. Untuk menyelenggarakan uji kompetensi tersebut diperlukan lembaga sertifikasi kompetensi yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah, tempat uji kompetensi, penguji uji kompetensi dan berbagai standar kompetensi lulusan berstandar nasional. Akhirnya dengan terbitnya pedoman uji kompetensi, pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi, pembentukan tempat uji kompetensi, serta pelatihan dan ujian calon penguji uji kompetensi ini diharapkan dapat memacu dinas pendidikan, organisasi profesi, penyelenggara kursus dan satuan pendidikan nonformal melakukan langkah-langkah yang terarah, terencana dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Mudahmudahan dengan pedoman ini pelaksanaan uji kompetensi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jakarta, 10 Februari 2009 Direktur Jenderal,

i Hamid Muhammad, Ph.D NIP 19590512 198311 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kerja keras dan upaya yang tidak mengenal lelah akhirnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional berhasil menyelesaikan penyusunan berbagai pedoman yang akan menjadi acuan atau rujukan oleh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dibidang pembinaan kursus dan kelembagaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program uji kompetensi. Pada tahap awal pedoman-pedoman yang berhasil disusun, antara lain: 1) Pedoman Uji Kompetensi; 2) Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi; 3) Pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi; 4) Pedoman Pelatihan dan Ujian Calon Penguji Uji Kompetensi. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan beberapa pedoman lainnya: 1) Prosedur Operasional Standar (POS) Uji Kompetensi SPA; 2) POS Uji Kompetensi Tata Boga; 3) POS Uji Kompetensi Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral; 4) Penetapan Biaya Uji Kompetensi; 5) Pedoman Pelatihan Calon pelatih/master penguji Uji Kompetensi Penyusunan pedoman-pedoman tersebut merupakan upaya mewujudkan atau mengimplementasikan salah satu dari 3 (tiga) pilar kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Sementara itu, pelaksanaan uji kompetensi merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri. Saya berharap seluruh pedoman tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berhasil dengan baik. Apabila terdapat kekurangsempurnaan pedoman-pedoman tersebut dalam pelaksanaannya, maka akan kami jadikan bahan masukan penyempurnaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Jakarta, 9 Februari 2009 Direktur,


Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas

ii Dr. Wartanto NIP 131865020


DAFTAR ISI

iii

KATA SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii iii

BAB I

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Pengertian D. Tujuan

1 1 2 2 4

BAB II

: PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI A. Lembaga Sertifikasi Kompetensi B. Tempat Uji Kompetensi (TUK) C. Penguji Uji Kompetensi D. Pengawas Uji Kompetensi E. Peserta Uji Kompetensi F. Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi G. Bahan Uji Kompetensi H. Biaya dan Pengelolaannya I. Sertifikat

5 5 7 8 9 9 10 10 10 11

BAB III : PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI A. Mekanisme Uji Kompetensi B. Langkah-langkah Pelaksanaan Uji Kompetensi C. Monitoring, Evaluasi, Supervisi, dan Pelaporan

12 12 13 20

BAB IV : PENUTUP

22

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

2. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61, Ayat (3) menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.


1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (PLSM) butir 4 menegaskan bahwa pembinaan PLSM antara lain dengan mengatur pembakuan dan tata cara penyelenggaraan ujian, penilaian lainnya termasuk tanda berhasil/ijazahnya. Berdasarkan Keputusan tersebut di atas maka ujian nasional kursus diselenggarakan dan bagi peserta ujian yang lulus diberikan ijazah nasional kursus.

1

4. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Ujian Nasional Kursus Pendidikan Nonformal yang sertifikasinya dalam bentuk ijazah perlu disesuaikan atau diubah menjadi sertifikat kompetensi berdasarkan Undangundang No. 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008.

B. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.


3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

2

C. Pengertian 1. Organisasi Profesi atau Asosiasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, dan/atau keahlian yang berperan dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan atau kompetensi anggotanya dan warga masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil

belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.

4. Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. 6. Lembaga sertifikasi kompetensi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui Pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan


3. Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan.

3

sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri. 7. Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus dan/ atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. 9. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang yang telah lulus uji kompetensi. 10.Pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi untuk mengawasi pelaksanaan ujian.


D. Tujuan

4

1. Tujuan Pedoman Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan kepada para pengurus Asosiasi/Organisasi Profesi, pengurus Lembaga Sertifikasi Kompetensi, Tempat Uji Kompetensi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan nonformal, agar memiliki pemahaman terhadap pelaksanaan uji kompetensi. 2. Tujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Uji kompetensi bertujuan menilai pencapaian kompetensi akhir peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

A. Lembaga Sertifikasi Kompetensi

1. Tugas : a. Merencanakan program kerja lembaga sertifikasi kompetensi, meliputi pengujian kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu sertifikasi, hubungan antar lembaga, serta promosi dan publikasi sertifikasi. b. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis prosedur uji kompetensi c. Melakukan pengelolaan administrasi lembaga sertifikasi kompetensi. d. Melaksanakan pengujian kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu sertifikasi, hubungan antar lembaga, serta promosi dan publikasi sertifikasi. e. Mengawasi pengujian kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu sertifikasi, hubungan antar lembaga, serta promosi dan publikasi sertifikasi. f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengujian kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu sertifikasi, hubungan antar lembaga, promosi dan publikasi sertifikasi. 2. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga sertifikasi kompetensi menyelenggarakan fungsi:


Uji Kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Untuk menjaga kualitas dan kredibilitas lembaga sertifikasi kompetensi perlu ditetapkan tugas, fungsi dan wewenang lembaga sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

5


a. Pengembangan, penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan, norma, pedoman, kriteria, dan instrumen penilaian uji kompetensi dan sertifikasi; b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi; c. Pelaksanaan penjaminan mutu dalam uji kompetensi dan sertifikasi; d. Pelaksanaan promosi dan publikasi dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi; e. Penatausahaan administrasi lembaga sertifikasi kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi; f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu sertifikasi, hubungan antar lembaga, serta promosi dan publikasi sertifikasi serta administrasi lembaga sertifikasi kompetensi.

6

3. Wewenang : a. Menetapkan tempat uji kompetensi b. Menetapkan master penguji dan penguji uji kompetensi c. Menugaskan master penguji dan penguji uji kompetensi d. Menetapkan kelulusan uji kompetensi e. Menetapkan materi uji kompetensi f. Menetapkan alat uji kompetensi g. Menetapkan biaya uji kompetensi berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah h. Menetapkan jadwal uji kompetensi i. Menetapkan dan mendistribusikan sertifikat kompetensi dengan blangko sertifikat yang disediakan Depdiknas j. Mengevaluasi tempat uji kompetensi 2 (dua) kali dalam satu tahun

B. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

1. Tugas a. Melakukan promosi, sosialisasi, dan publikasi jadwal uji kompetensi kepada lembaga kursus, satuan pendidikan lainnya, dan masyarakat. b. Menerima pendaftaran calon peserta uji kompetensi untuk disampaikan kepada lembaga sertifikasi kompetensi. c. Menyiapkan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia (SDM) serta kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk uji kompetensi. d. Menerima dan menyimpan serta memastikan bahan uji kompetensi dalam keadaan aman. e. Mengkoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi f. Melaksanakan uji kompetensi. g. Membuat berita acara pemusnahan berkas ujian yang tidak digunakan. h. Mengevaluasi dan melaporkan proses dan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada lembaga sertifikasi kompetensi i. Membuat laporan bulanan, triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan tentang pelaksanaan uji kompetensi kepada Lembaga sertifikasi kompetensi. 2. Fungsi TUK berfungsi sebagai tempat pendaftaran dan pelaksanaan uji kompetensi. 3. Wewenang a. Menetapkan tim pengawas uji kompetensi b. Menetapkan kebutuhan biaya pelaksanaan uji kompetensi mengacu standar yang ditetapkan oleh pemerintah.


Uji kompetensi dilaksanakan di TUK. Adapun tugas, fungsi, dan wewenang TUK adalah sebagai berikut:

7

c. Menerima biaya pendaftaran dari calon peserta Uji Kompetensi. d. Mengumumkan kelulusan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi dan menyerahkan sertifikat kompetensi kepada peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus.

C. Penguji Uji Kompetensi


Pelaksanaan pengujian dan penilaian uji kompetensi dilaksanakan oleh penguji. Adapun syarat, tugas, wewenang dan tanggung jawab penguji adalah: 1. Syarat Penguji a. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA b. Memiliki sertifikat penguji uji kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi dan/atau Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. c. Memiliki surat tugas sebagai penguji uji kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi.

8

2. Tugas a. Melakukan kerja sama dengan pengelola TUK untuk meneliti atau memeriksa sarana dan prasarana, kelengkapan administrasi, serta bahan dan alat praktik uji kompetensi sebelum pelaksanaan uji kompetensi. b. Melakukan penilaian dan melaporkan hasil penilaian uji kompetensi ke Lembaga sertifikasi kompetensi c. Menjaga kerahasiaan hasil penilaian uji kompetensi d. Membuat berita acara hasil penilaian uji kompetensi. 3. Wewenang dan Tanggung Jawab a. Melakukan revisi soal uji kompetensi apabila terjadi kesalahan cetak dan/atau substansi setelah terlebih

dahulu berkonsultasi dengan lembaga sertifikasi kompetensi b. Merekomendasikan hasil penilaian peserta uji kompetensi

Pengawas uji kompetensi adalah petugas yang ditunjuk oleh TUK untuk membantu pelaksanaan uji kompetensi yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Membantu memeriksa kelengkapan berkas atau dokumen ujian 2. Mendistribusikan bahan ujian kepada peserta ujian pada saat uji kompetensi akan dimulai 3. Mengawasi pelaksanaan ujian teori dan praktik sesuai dengan tata tertib uji kompetensi 4. Menyaksikan pemusnahan naskah uji kompetensi setelah pelaksanaan uji kompetensi selesai

E. Peserta Uji Kompetensi Uji Kompetensi dapat diikuti oleh peserta didik dan warga masyarakat sebagai berikut: 1. Peserta didik kursus atau pelatihan dan atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang telah menyelesaikan proses pembelajaran


D. Pengawas Uji Kompetensi

9

2. Siswa dan/atau mahasiswa yang memerlukan uji kompetensi 3. Masyarakat umum yang belajar mandiri

F. Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi


Pada dasarnya penetapan waktu pelaksanaan uji kompetensi tergantung kepada kesiapan masing-masing lembaga sertifikasi kompetensi. Sebagai acuan penetapan waktu tersebut sebagai berikut: 1. Waktu pelaksanaan uji kompetensi ditentukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. 2. Pelaksanaan uji kompetensi dijadwalkan 4 (empat) kali dalam setahun atau disesuaikan dengan kebutuhan. 3. Jadwal tahunan uji kompetensi ditetapkan dengan memperhatikan kalender nasional dan/atau usulan TUK. 4. Uji kompetensi dapat dilaksanakan di luar jadwal tahunan yang telah ditetapkan dengan pertimbangan kemampuan lembaga sertifikasi kompetensi dalam menyiapkan bahan dan alat uji kompetensi dan kecukupan waktu untuk mempersiapkannya.

10

G. Bahan Uji Kompetensi Bahan uji kompetensi yang akan digunakan dalam pelaksanaan ujian disediakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi terdiri dari naskah ujian teori, wawancara (lisan), dan praktek yang mencakup: 1. Kompetensi kepribadian 2. Kompetensi sosial 3. Kompetensi profesional Bahan ujian disusun secara terintegrasi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan (SKL).

H. Biaya dan Pengelolaannya Biaya pelaksanaan uji kompetensi dibebankan kepada peserta uji kompetensi. Besarnya biaya pelaksanaan uji

2. Tempat Uji Kompetensi a. Operasional sekretariat b. Administrasi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan ujian c. Transport, honor penguji dan pengawas d. Honorarium panitia uji kompetensi e. Pengembangan lembaga

I. Sertifikat Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus dan kompeten diberi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi dengan menggunakan blangko sertifikat dari pemerintah (Direktorat Jenderal PNFI) dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris lembaga sertifikasi kompetensi. Penerbitan sertifikat kompetensi didasarkan atas hasil penilaian uji kompetensi oleh penguji dan keputusan penentuan kelulusan oleh lembaga sertifikasi kompetensi.


kompetensi yang ditanggung peserta didik ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Biaya yang dipungut dari peserta uji kompetensi digunakan untuk: 1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi a. Operasional sekretariat b. Penyusunan dan penggandaan naskah ujian teori dan praktik c. Pengiriman naskah ujian dan sertifikat kompetensi ke TUK d. Penulisan sertifikat kompetensi e. Honorarium pengurus f. Monitoring dan Evaluasi g. Pengembangan lembaga

11

BAB III PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI A. Mekanisme Uji Kompetensi


Bagan 1. Mekanisme Uji Kompetensi

12

Keterangan: (1) Peserta didik kursus/warga masyarakat yang belajar mandiri mendaftarkan diri ke Tempat Uji Kompetensi (TUK). (2) TUK mendaftarkan peserta uji kompetensi ke lembaga sertifikasi kompetensi (3) Lembaga sertifikasi kompetensi menugaskan penguji untuk melakukan uji kompetensi di TUK (4) Penguji melakukan pengujian kepada peserta uji kompetensi

B. Langkah-langkah Pelaksanaan Uji Kompetensi Pelaksanaan uji kompetensi mulai pendaftaran sampai penerbitan sertifikat kompetensi digambarkan sebagai berikut (lihat bagan):


(5) Hasil ujian dinilai oleh penguji berdasarkan acuan penilaian uji kompetensi masing–masing bidang keahlian. Hasil Penilaian Penguji dikirimkan ke lembaga sertifikasi kompetensi sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kelulusan peserta uji kompetensi. (6) Lembaga sertifikasi kompetensi mengumumkan penetapan kelulusan peserta uji kompetensi. Penetapan Kelulusan itu dikirimkan ke TUK dengan tembusan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Lembaga sertifikasi kompetensi meminta blanko sertifikat uji kompetensi kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan berdasarkan pengumuman penetapan kelulusan peserta uji kompetensi. (7) Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mengirimkan blanko sertifikat kompetensi kepada lembaga sertifikasi kompetensi. (8) Lembaga sertifikasi kompetensi melakukan penulisan sertifikat kompetensi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris lembaga sertifikasi kompetensi. (9) Lembaga sertifikasi kompetensi menyerahkan sertifikat kompetensi kepada peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus uji kompetensi melalui TUK. (10a) Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi di TUK. (10b) Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab./Kota melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan uji kompetensi di TUK.

13


Bagan 2. Langlah - langkah Pelaksanaan Uji Kompetensi

14

1. Pendaftaran uji kompetensi a. Lembaga pendidikan dapat mendaftarkan peserta didiknya secara kolektif ke TUK terdekat. Bagi masyarakat umum yang belajar mandiri dapat mengikuti uji kompetensi dengan mendaftarkan diri langsung ke TUK. b. Tempat uji kompetensi (TUK) mendaftarkan calon peserta uji kompetensi ke lembaga sertifikasi kompetensi dilampiri dengan: 1). Rekapitulasi calon peserta uji kompetensi dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2). Usulan jadwal pelaksanaan uji kompetensi apabila pelaksanaan uji kompetensi yang dikehendaki di luar jadwal yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, dan 3). Bukti setor biaya uji kompetensi ke rekening lembaga sertifikasi kompetensi yang sudah ditetapkan.

b. Penyiapan penguji uji kompetensi 1). Menetapkan penguji Dalam menetapkan penguji lembaga sertifikasi kompetensi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a). Memiliki sertifikat sebagai penguji; b). Prioritaskan yang beralamat dekat dengan lokasi TUK, dan c). Melaksanakan tugas sesuai kode etik penguji. 2). Mengirimkan surat tugas kepada penguji yang berisi informasi tentang: a). Tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi; b). Jumlah peserta uji kompetensi; c). Jenis uji kompetensi, dan d). Lampiran tentang format penilaian, format berita acara dan format lainnya yang relevan. 3. Persiapan-persiapan pelaksanaan uji kompetensi a. Persiapan oleh TUK 1). Membentuk panitia dan pengawas uji kompetensi di lingkungan TUK bersangkutan


2. Penyiapan bahan dan alat, serta penguji uji kompetensi a. Penyiapan bahan dan alat uji kompetensi 1). Bahan dan alat uji kompetensi dikemas dengan aman, kuat, dan tahan air serta diberi segel pengaman; 2). Jumlah bahan uji kompetensi sesuai dengan jumlah peserta uji kompetensi ditambah cadangan sebanyak 2 (dua) set; 3). Bahan dan alat uji kompetensi sudah diterima TUK paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi.

15


2). Menginformasikan kepada peserta uji kompetensi sekaligus memberi kartu tanda peserta uji kompetensi setelah menerima pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan uji kompetensi. 3). Memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai waktu pelaksanaan uji kompetensi. 4). Menyiapkan ruangan dan alat-alat praktik yang dibutuhkan. 5). Menyiapkan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan uji kompetensi (TUK yang tidak menyelesaikan biaya uji kompetensi dikenai sanksi pencabutan sebagai TUK).

16

b. Persiapan oleh penguji 1). Memeriksa kelengkapan berkas-berkas yang diterima dari lembaga sertifikasi kompetensi (surat tugas, format penilaian, dan berita acara). 2). Menginformasikan dan memastikan kepada lembaga sertifikasi kompetensi tentang kesiapannya sebagai penguji. 4. Pelaksanaan Ujian Teori a. Pengaturan ruangan 1). Setiap ruang ujian teori sekurang-kurangnya dapat menampung peserta ujian sebanyak 20 orang dengan jarak antar peserta minimal 1 meter. 2). Setiap ruangan harus sesuai standar yang ditetapkan diantaranya: ada penerangan yang mencukupi, lengkap meubelernya, memiliki sirkulasi udara yang baik atau ber AC. 3). Masing-masing meja ditempel nomor dan identitas peserta.

b. Pembukaan naskah uji kompetensi Apabila peserta uji kompetensi sudah siap di tempat duduk masing-masing serta sudah ada pengawas, maka pelaksanaan uji kompetensi (teori) dapat dimulai dengan pembukaan naskah uji kompetensi sebagai berikut: 1). Penguji dan pengawas memeriksa dokumen, bahan dan alat uji kompetensi untuk mengetahui keutuhannya, disaksikan oleh peserta uji kompetensi; 2). Melakukan pengecekan isi dokumen yang mencakup: (1) Jumlah soal, (2) berita acara pembukaan dokumen, (3) Berita acara pelaksanaan uji kompetensi; 3). Apabila ternyata dokumen rusak (segel sudah rusak dan kemasan terbuka) maka ujian dapat ditunda sambil menunggu keputusan dari lembaga sertifikasi kompetensi. c. Proses pelaksanaan uji kompetensi 1). Penguji dan/atau pengawas membagikan soal uji kompetensi kepada peserta uji kompetensi. 2). Penguji dan/atau pengawas menjelaskan tata cara dan waktu pengerjaan soal. 3). Penguji dan pengawas tidak diperkenankan membantu mengerjakan soal. Apabila ada soal yang tidak jelas maka penguji dapat memberikan penjelasan seperlunya.


4). Setiap ruangan ditempel tata tertib dan data peserta ujian. 5). Peserta uji kompetensi wajib duduk di meja dan kursi yang telah disediakan serta mengisi daftar hadir yang telah disiapkan.

17

4). Setelah pengerjaan ujian sudah selesai maka soal dan lembar jawaban dikumpulkan dan selanjutnya lembar jawaban dibawa oleh penguji sedangkan lembar soal dimusnahkan dengan cara dibakar atau dihancurkan dengan mesin penghancur kertas oleh pengelola TUK dan disaksikan oleh pengawas dan/atau penguji.


5. Pelaksanaan Ujian Praktik a. Penyiapan dan pengecekan bahan dan alat praktik 1). TUK menyiapkan, menata bahan dan alat uji kompetensi sesuai kebutuhan peserta ujian dan penguji. 2). Penguji memeriksa kelengkapan bahan dan alat uji kompetensi sebelum ujian praktik dilaksanakan. 3). Panitia uji kompetensi mengatur ruangan uji kompetensi.

18

b. Pengaturan peserta uji kompetensi 1). Setiap peserta diberi nomor ujian peserta. 2). Penguji dan atau panitia uji kompetensi memberikan penjelasan seputar penggunaan alat praktik. c. Pelaksanaan ujian praktek 1). Pelaksanaan dan penilaian ujian praktik diserahkan sepenuhnya kepada penguji dengan menggunakan format penilaian yang telah diberlakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. 2). Penguji mendokumentasikan proses penilaian dan hasilnya sebagai bukti untuk mengolah hasil ujian praktik. 3). Apabila ujian praktik sudah selesai maka penguji membuat berita acara pelaksanaan ujian praktik.

7. Penetapan a. Lembaga sertifikasi kompetensi menerbitkan surat penetapan peserta yang lulus/tidak lulus uji kompetensi berdasarkan hasil penilaian dari penguji. b. Surat penetapan hasil uji kompetensi dikirim ke TUK untuk diinformasikan kepada peserta uji kompetensi dengan tembusan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 8. Penerbitan Sertifikat Kompetensi a. Lembaga sertifikasi kompetensi mengajukan surat permohonan blangko sertifikat kompetensi kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan melampirkan surat penetapan hasil uji kompetensi. b. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mengirimkan blanko sertifikat kepada lembaga sertifikasi kompetensi sesuai dengan jumlah peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi. c. Penulisan blanko sertifikat dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi dan ditandatangani oleh


6. Rekapitulasi hasil ujian teori dan praktik a. Hasil uji kompetensi teori dan praktik dilaporkan oleh penguji sesuai format standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi masingmasing bidang keahlian. b. Hasil uji kompetensi dituangkan dalam bentuk berita acara yang memberikan rekomendasi kepada lembaga sertifikasi kompetensi sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kompetensi peserta uji kompetensi. c. Penguji menyerahkan hasil uji kompetensi kepada lembaga sertifikasi kompetensi dilengkapi dengan berita acara dan rekapitulasi hasil uji kompetensi.

19

ketua dan sekretaris Lembaga sertifikasi kompetensi . d. Sertifikat kompetensi dicatat dalam buku besar data uji kompetensi oleh LS, dan dikirimkan ke TUK untuk diserahkan kepada peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi.

C. Monitoring, Evaluasi, Supervisi, dan Pelaporan


1. Tujuan a. Memastikan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. b. Memberikan pendampingan pelaksanaan uji kompetensi di TUK. c. Memperoleh gambaran masalah dan hambatan dalam pelaksanaan uji kompetensi. d. Penjaminan mutu lulusan. e. Menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan uji kompetensi.

20

2. Monitoring dan Evaluasi a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program uji kompetensi di lembaga sertifikasi kompetensi dan tempat uji kompetensi. b. Lembaga sertifikasi kompetensi melakukan pemantauan dan evaluasi proses pelaksanaan uji kompetensi di tempat uji kompetensi c. Dinas Pendidikan Provinsi atas permintaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi di tempat uji kompetensi. d. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji kompetensi di tempat uji kompetensi.

4. Pelaporan a. Penguji menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada lembaga sertifikasi kompetensi dan tembusan disampaikan kepada TUK, selambatlambatnya satu minggu setelah pelaksanaan uji kompetensi. b. Tempat uji kompetensi menyusun dan menyampaikan laporan proses dan hasil uji kompetensi kepada lembaga sertifikasi kompetensi dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. c. Lembaga sertifikasi kompetensi menyampaikan laporan proses dan hasil uji kompetensi kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.


3. Supervisi a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melakukan supervisi manajerial dan akademik terhadap program uji kompetensi di lembaga sertifikasi kompetensi b. Lembaga sertifikasi kompetensi melakukan supervisi manajerial kepada TUK dalam proses pelaksanaan uji kompetensi c. Lembaga sertifikasi kompetensi melakukan supervisi akademik kepada penguji d. Dinas Pendidikan Provinsi atas permintaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal melaksanakan supervisi evaluasi pelaksanaan uji kompetensi di tempat uji kompetensi. e. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program uji kompetensi di lembaga sertifikasi kompetensi.

21


BAB IV PENUTUP

22

Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi memegang peran sangat penting dan strategis dalam menyiapkan lulusan lembaga kursus dan pelatihan serta warga masyarakat yang berkualitas, yaitu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha/dunia industri. Oleh karena itu penjaminan mutu penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menciptakan lembaga sertifikasi kompetensi yang mandiri, kuat, terpercaya dan berwibawa. Lembaga ini harus secara terus-menerus, terencana dan berkesinambungan melakukan kajian, telahaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji kompetensi untuk mencapai kinerja memuaskan. Sehubungan dengan itu terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan proses uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan norma, kriteria, dan prosedur yang standar, sehingga mampu memberikan pencitraan positif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

LAMPIRAN 1

JENIS KETERAMPILAN/BIDANG KEAHLIAN :……………………………. LEVEL/TINGKAT/PROGRAM*) : ..…………………………………………. Nama Lengkap :___________________________________ Tempat dan tanggal lahir :___________________________________ Alamat (saat ini) :___________________________________ Agama :___________________________________ Jenis kelamin : (Laki-laki/Perempuan)* Status : (Belum nikah /Nikah)* Kota/Kab/Propinsi :______________(Kode Pos)____________ Telepon ( rumah ) :___________________________________ ( hand phone ) :_________________(fax)______________ e-mail :___________________________________ Pendidikan Terakhir :___________________________________ Pekerjaan :___________________________________ Alamat Kantor :___________________________________ Kota/Kab/Propinsi :______________(Kode Pos)____________ No. Telepon/Fax :__________________/________________ e-mail :___________________________________ * = Coret yang tidak sesuai dengan pilihan

................., ..........200...

(....................................) Tanda tangan dan nama jelas


KOP TUK FORMULIR PENDAFTARAN

23

LAMPIRAN 2 KARTU PESERTA UJI KOMPETENSI …………………………

Nama No.Ujian Jenis Keterampilan /Bidang Keahlian Tingkat/Level/Program Ruang Ujian

: : : : :

Dilaksanakan pada tanggal ...................................................

................., ..........200...


Ketua TUK,

24

....................................

LAMPIRAN 3 DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI ………TAHUN…… Nama Tempat Uji Kompetensi Alamat Kecamatan/Kabupaten/Kota Tingkat/Level/Program Provinsi

: : : : :

………………,……………………………………….

…………………………………………….. Ketua TUK Catatan: Daftar ini dibuat rangkap 5 - 1 lembar untuk Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan - 1 lembar untuk Dinas Pendidikan Provinsi - 1 lembar untuk Dinas Kabupaten/Kota - 1 lembar untuk Lembaga sertifikasi kompetensi - 1 lembar untuk Tempat Uji Kompetensi


Ttd/Cap

25

LAMPIRAN 4 REKAPITULASI PESERTA UJI KOMPETENSI ……………….TAHUN……………

………………,……………………………………….


Ttd/Cap

26

…………………………………………….. Ketua TUK Catatan: Daftar ini dibuat rangkap 5 - 1 lembar untuk Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan - 1 lembar untuk Dinas Pendidikan Provinsi - 1 lembar untuk Dinas Kabupaten/Kota - 1 lembar untuk Lembaga sertifikasi kompetensi - 1 lembar untuk Tempat Uji Kompetensi

LAMPIRAN 5 KOP LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ........................................

SURAT TUGAS Nomor:.............

Ketua Lembaga sertifikasi kompetensi .............., dengan ini menugaskan kepada: Nama Tempat dan Tanggal Lahir Instansi/Organisasi Jabatan

: : : :

Hari/Tanggal : Alamat Tempat Uji Kompetensi : Tingkat/Level/Program : Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tugas dilaksanakan ............., .......... 200.. Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi .....................................

Ttd + Stempel (............................) NIP: ………….……..


Untuk melaksanakan tugas menguji pada pelaksanaan uji kompetensi ................ pada :

27

LAMPIRAN 6 BERITA ACARA KESAKSIAN DOKUMEN NASKAH UJI KOMPETENSI ......................................................

Pada hari ini …………………, tanggal …………………, bulan …………………, tahun …………………, telah dilakukan pembukaan dokumen naskah uji kompetensi Jenis keterampilan/ Bidang Keahlian: ………………… Level/Tingkat/Program : .................. Ruang : …………….......


Berdasarkan kesaksian kami, dokumeN-dokumen tersebut dalam keadaan: - Baik dan lengkap - Baik tetapi tidak lengkap - Rusak

28

Yang menyaksikan (2 orang peserta ujian yang bersangkutan)

Saksi I

Saksi II

Nama : ………………………… Alamat : …………………………

Nama Alamat

Tanda tangan: …………………

Tanda tangan : ……........…………

: ……………………....… : …………………....……

LAMPIRAN 7 KOP TUK BERITA ACARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI Pada hari ini …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… telah diselenggarakan Uji Kompetensi …………… dari pukul …………… sampai dengan pukul …………… di Tempat Uji Kompetensi ………………………… Jumlah Peserta Terdaftar : ...............orang Jumlah Peserta Yang Tidak Hadir : ...............orang Jumlah Peserta Yang Hadir : ...............orang

Yang membuat : Pengawas II

Pengawas I

Tanda tangan : ……….……….

Tanda tangan : ………..…......….

Nama

Nama

: ………….…….

: ……..….....…….


Berdasarkan kesaksian kami, kegiatan ujian berjalan dengan: Tertib Aman Lancar Catatan selama pelaksanaan Uji Kompetensi. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………………………………………………………… Demikian Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

29

LAMPIRAN 8 KOP TUK BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENILAIAN DARI PENGUJI KE TEMPAT UJI KOMPETENSI

Pada hari ……………… tanggal ………………, masing-masing yang bertanda tangan ini: 1. Nama Alamat

: ............................................. : ............................................. ............................................

Bertindak untuk dan atas nama Penguji Uji Kompetensi .............................., yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Alamat

: ............................................. : ............................................. ............................................


Bertindak untuk dan atas nama Tempat Uji Kompetensi ....................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

30

PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian terhadap peserta uji kompetensi sebanyak .............. orang, yang dilaksanakan pada hari .................. tgl. ............, tahun 2009. Hasil penilaian telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA disertai dengan dokumen penilaian uji kompetensi. Pihak kedua menerima hasil penilaian uji kompetensi dari Pihak pertama yang dilaksanakan dengan adil dan objektif serta dapat dipertanggung jawabkan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

............................. 1.

............................ 2.

LAMPIRAN 9 KOP TUK BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN UJI KOMPETENSI

Pada hari ini ............. tanggal .......... tahun ............ pukul .......... bertempat di Tempat Uji Kompetensi .......................... telah diadakan pemusnahan dokumen Uji Kompetensi ......................... sebanyak ............... lembar. Berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab. Yang Melaksanakan Pemusnahan Yang Menyaksikan Pemusnahan,

Ttd/Cap (.................................) PEDOMAN UJI KOMPETENSI

(...........................)

31

LAMPIRAN 10 KOP TUK DAFTAR HADIR PESERTA UJI KOMPETENSI ………………………………………………..TAHUN ………………..


Provinsi Kabupaten/Kota Tempat Uji Kompetensi Jenis Keterampilan Bidang Keahlian Tingkat/Level/Program Ruang Ujian

32

: : : : : : :

.......................... Kode .............. ......................... Kode .............. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................

Keterangan: Dibuat rangkap 5 (lima), masing-masing untuk Lembaga sertifikasi kompetensi, Tempat Uji Kompetensi, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Petunjuk: 1. Peserta yang tidak hadir, LJK nya tidak perlu dikirimkan 2. Pengawas ruang menuliskan Nomor dan Nama Peserta dengan lengkap 3. Pengawas ruang menyilang Nama Peserta yang tidak hadir.

Pengawas 1,

Pengawas 2,

__________________

__________________


Jumlah Peserta yang Seharusnya Hadir: ………….....……… orang Jumlah Peserta yang Tidak Hadir : ……….....………… orang Jumlah Peserta Hadir : ……….....………… orang

33

KATA SAMBUTAN. Direktur Jenderal PNFI Depdiknas

Recommend Documents