KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP ________________________________________________________________ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKAN TANGKAP NOMOR 31/KEP-DJPT/2016 TENTANG JAM KERJA BERGILIR (SHIFT) BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT ATAU BERSIFAT KHUSUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur jam kerja bergilir (shift) bagi pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau bersifat khusus; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Jam Kerja Bergilir (Shift) Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat Atau Bersifat Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08); 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 675); 5. Peraturan…..
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 676); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 326); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG JAM KERJA BERGILIR (SHIFT) BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT ATAU BERSIFAT KHUSUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP.
KESATU
: Menetapkan Jam Kerja Bergilir (Shift) Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat atau Bersifat Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang selanjutnya di sebut Jam Kerja Shift.
KEDUA
: Jam Kerja Shift sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dengan jumlah jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu untk setiap pegawai;dan 2. melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh setengah) jam dalam 1 (satu) hari, di luar ketentuan jam istirahat untuk setiap pegawai.
KETIGA
: Ketentuan Jam Kerja Shift sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pimpinan Unit Kerja dan dapat disiapkan untuk periode hari, bulan, triwulan, dan/atau semester,
KEEMPAT
: Ketentuan Jam Kerja Shift dan bentuk format Surat Perintah dari Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KELIMA…..
KELIMA
: Ketentuan Jam Kerja Shift sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini merupakan acuan bagi Pegawai Yang Melaksanakan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat atau Bersifat Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
KEENAM
: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 88/KEP-DJPT/2014 tentang Hari dan Jam Kerja yang tugasnya Bersifat Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH
: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2016 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Paraf: 1. Sesditjen PT
: ...………….
2. Kabag Kepeg
: ……………
3. Plt. Kabag Hkm
: ……………
ttd
R. Narmoko Prasmadji
Salinan sesuai debgan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,
Whisnu Haryati
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR : 32/KEPDJPT/2016 TENTANG JAM KERJA BERGILIR (SHIFT) BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT ATAU BERSIFAT KHUSUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP.
A.
JADWAL JAM KERJA BERGILIR (SHIFT) BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT ATAU BERSIFAT KHUSUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP.
Jumlah No Jam Kerja
Shift
Jam Masuk Kerja
Jam Istirahat
Jam Pulang Kerja
Keterangan
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu 1
7,5 jam
I
08.00
12.00 sd 12.30
16.00
2
7,5 jam
II
16.00
21.00 sd 21.30
24.00
3
7,5 jam
III
24.00
03.30 sd 04.00
08.00
bergantian
Jum’at 1
7,5 jam
I
07.30
12.00 sd 13.00
16.00
2
7,5 jam
II
16.00
21.00 sd 21.30
24.00
3
7,5 jam
III
24.00
03.30 sd 04.00
08.00
bergantian
B. SURAT……
B.
SURAT PERINTAH BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT ATAU BERSIFAT KHUSUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP.
KOP SURAT UNIT PELAKSANA TEKNIS
Logo UPT yang telah dicetak
SURAT PERINTAH NOMOR .../.../.../.../2016
Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim
Menimbang : a. bahwa ............................................................................................; (1,5 spasi) b. bahwa ............................................................................................;
Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat perintah
( 2 spasi)
Dasar
Kepada Paraf: 1. Sesditjen PT
: 1. ...……………………………………………….………………………..; 2. ........................................................................................... ...........; Memberi Perintah Ditetapkan di Jakarta : 1. .........................................................................................................; 2. .........................................................................................................; pada tanggal …… 3. .........................................................................................................; 4. dan seterusnya.
: …………… 1. .........................................................................................................; 2. .........................................................................................................; 3. Plt. Kabag Hkm : …………… Narmoko Prasmadji 3. .........................................................................................................; 4. dan seterusnya.
: ..........s.d...........
(dapat disiapkan untuk priode harian/bulanan,triwulan, atau semester)
................, ....... April 2016 Kepala Unit Pelaksana Teknis
ttd. dan cap ( Nama Lengkap)
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …… April 2016 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Paraf: 1.
Daftar pegawai yang menerima perintah
: ...………….
2. Kabag Kepeg: Untuk
Tanggal
Memuat peraturan dan/atau SK yang mendasari penerbitan surat perintah
Sesditjen PT
: ...………….
2. Kabag Kepeg
: ……………
3. Plt. Kabag Hkm : …………… Salinan sesuai debgan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,
Whisnu Haryati
ttd R. Narmoko Prasmadji
Memuat substansi tentang arahan yang diperintahkan
Periode/tanggal pelaksanaan jam kerja bergilir (shipt)
Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatangan an Nama jabatan dan nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal capital, di bubuhi tanda tangan dan stempel UPT
