Oleh Direktur Konservasi danTaman Nasional Laut Ditjen. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dasar Hukum :
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Permen 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan
Permen KP No. Per.04/Men/2010 dan genetika ikan
Tata
Cara
tentang pemanfataan jenis
1
Mandat Internasional Convention of Biodiversity (CBD); Millennium Development Goals (MDGs); Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF); Coral Triangle Initiative (CTI).
2
Prioritas Nasional RPJMN; Fokus pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; Desentralisasi pengelolaan SDA; Pengelolaan pulau-pulau perbatasan; Kemitraan multipihak; Antisipasi bencana & perubahan iklim.
3
Kebutuhan Daerah RPJMD; Optimalisasi peran masyarakat lokal/adat; Resolusi konflik; Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam; Pemerataan pembangunan.
Visi
Misi
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi. 2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan. 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
SASARAN
2 MENGELOLA SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA BEKELANJUTAN
1. SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIMANFAATAKAN SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN 2. KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS BIOTA PERAIRAN YANG DILINGDUNGI DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN 3. PULAU-PULAU KECIL BERNILAI EKONOMI TINGGI
INDIKATOR 1. ZONASI KAWASAN MINAPOLITAN, MITAGASI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 2. TERKELOLANYA KAWASAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG, LAMUN, MANGROVE & JENIS BIOTA PERAIRAN YG TERANCAM PUNAH 3. MASUKNYA INVESTASI DI PULAU KECIL
Posisi KP3K Tata Ruang Wilayah Pesisir & Pulau Kecil: zonasi & master plan kawasan Minapolitan Pemberdayaan Masy Pesisir: PNPM Mandiri KP; akses permodalan (bank dan nonbank); CBM Coremap
PT
PB
Optimasi Pulau Kecil: pulau kecil sentra budidaya lepas pantai Keberlanjutan: rehabilitasi ekosistem; mitigasi bencana; konservasi perairan
BRKP
BPSDMKP
SETJEN
ITJEN
P2SDKP
P2HP
5 Pilar KP3K
Konservasi yang efektif dan mendorong pemanfaatan sumberdaya peisisr dan kelautan secara berke-lanjutan dan optimal
Pulaupulau kecil yang produktif dan menjadi perisai ketahanan negara
Pemberdayaan Masyarakaty ang mendorong kemandirian dan peningkatan produktifitas
Penataan Ruang yang
Pengelolaan pesisir
mengharmoniskan kebutuhan peman faatan wilayah secara efektif, adil dan transparan
yang mampu mengantisipa si tekanan alam maupun manusia secara efektif
Sosial
Ekonomi
Ekologis
Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan
NAMA KEGIATAN 1. PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN KONSERVASI KAWASAN & JENIS 2. PENATAAN RUANG & PERENCANAAN PENGELOLAAN WLP3K
SASARAN Terkelolanya 20 % kawasan ekosistem terumbu karang, lamun,mangrove & 15 jenis biota perairan yang terancam punah Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/prov/kab/kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan klaster ppk bernilai ekonomi tinggi serta 12 masterplan kawasan sentra produksi kelautan
3. PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL
Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai, ekosistem baik,siap terhadap bencana & 25 diantaranya terinvestasi
4. PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN LAUTAN
Terkelolaanya 50 kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan & mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan
5. PELAYANAN USAHA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Meningkatnya keberdayaan & kemandirian 900 usaha skala mikro , beroperasinya sarana usaha mikro di 450 kab/kota pesisir
SASARAN..!!
Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah
No
Indikator
Target
2010 2011
1
kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan
900 ribu Ha
1.640 ribu Ha
2
Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat
9 Kawasan dan 3 jenis
9 Kawasan dan 3 jenis
Memiliki sensitivitas yg tinggi thd pengaruh iklim maupun pengaruh musim serta aspek2 keterkaitan (conectivity) ekosistem antar wilayah perairan (lokal, regional, global), tidak mengenal pemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Maka pengelolaan KSDI perlu didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta
terintegrasi dengan perencanaan wilayah
Upaya KSDI tidak dapat dipisahkan dg Pengelolaan SDI dan lingkungannya Definisi KSDI : Upaya P3 SDI, termasuk ekositem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dg tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman SDI
1) Pemanfaatan KSDI meliputi Pemanfaatan KKP Pemanfaatan jenis dan genetik ikan 2)Pemanfaatan KKP dilakukan kegiatan: Penangkapan Ikan Pembudidayaan Ikan Pariwisata Alam Perairan; atau Penelitian dan Pendidikan
melalui
Pemanfaatan KKP untuk penangkapan ikan dilakukan di zona Perikanan Berkelanjutan (Pasal 31, ayat 1)
Ijin Penangkapan Ikan didalam KKP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya
Ijin Penangkapan Ikan diberikan dengan mempertimbangkan: a. Daya dukung dan kondisi lingkungan SDI b. Metoda Penangkapan Ikan c. Jenis Alat Penangkapan Ikan
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara memperoleh ijin penangkapan ikan di zona Perikanan Berkelanjutan KKP diatur dengan Peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan di zona Perikanan Berkelanjutan
Ijin Pembudidayaan Ikan didalam KKP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk
Ijin Pembudidayaan Ikan di KKP antara lain mempertimbangkan : a.Jenis Ikan yang dibudidayakan b.Jenis Pakan ikan c.Teknologi d.Jumlah unit usaha budidaya e.Daya Dukung dan kondisi Lingkungan SDI
Ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri.
diatur
dengan
Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan dilakukan terhadap jenis yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi Pengambilan jenis ikan wajib mendapat ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Otoritas Keilmuan
Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan melalui kegiatan : a. Penelitian dan Pengembangan b. Pengembangbiakan c. Perdagangan d. Aquaria e. Pertukaran f. Pemeliharaan untuk kesenangan
PARIWISATA& LINGKUNGAN EKOWISATA LESTARI BERKEMBANG EKONOMI BERKEMBANG PRODUKSI NAIK
INPUT BUDIDAYA INDUK&ANAK TERSEDIA IKAN UNTUK PENANGKAPAN
PENGATURAN PRODUKSI SDI BERKELANJUTAN Induk Berkembang biak
Hasil tangkap Selalu tinggi Input budidaya: Anak jadi besar: - induk berkualitas - calon induk
Tidak semua dilindungi Zonasi Kawasan Konservasi 1.Zona inti 2. Zona Perikanan Berkelanjutan 3. Zona pemanfaatan 4. Zona lainnya
Kaidah: Pemanfaatan Perlindungan Pelestarian
Budidaya Dilakukan Diluar zona inti (daya dukung&kap asimilasi) Calon induk Berkualitas Tersedia (pembenihan)
KONSERVASI DILAKUKAN BUDIDAYA MAJU
Anak ikan Berkualitas Tersedia (pembesaran)
Dit KTNL Rp. 11.500.000
Dekon Rp. 3.185.668
UPT Rp. 6.360.787 BKKPNKupang 3.500.000
NAD 59.610
Bali 138.850
Sumatera Barat 199.150
NTB 235.341
Riau 175.928
NTT 43.150
Jambi 157.928
BPSPL Pontianak 209.510
Kalbar 291.400
Lampung 213.200
Sulut 322.530
BPSPL Denpasar 100.000
DKI Jakarta 242.420
Sulteng 318.000
Jawa Barat 183.244
Sulsel 354.200
Jawa Tengah 150.900
Maluku 75.000
LKKPN Pekanbaru 1.936.187 BPSPL Padang 100.000
BPSPL Makasar 100.000 LPSPL Sorong 388.090
DIY 25.440
