KONSERVASI KAWASAN DAN SUMBERDAYA IKAN Dalam rangka Sosialisasi, Apresiasi dan Pembinaan Teknis Lingkup Ditjen KP3K Tahun 2008 Pekanbaru, 16-18 April 2008
DIREKTORAT KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LEGAL BASIS 1. UU. No. 31/2004, Tentang Perikanan 2. UU. No. 27/2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 3. PP. No.60/2007 , Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 4. Konvensi Internasional yang diratifikasi 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (Draft) 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Tata Laksana Peredaran Jenis (Draft) 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Prosedur Penetapan KKP (Draft)
UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 1 Angka 8
Konservasi SD Ikan Adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan SD Ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan tetap meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman SD Ikan
3
UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 7 Ayat 5
Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masingmasing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian SD Ikan dan/atau lingkungannya.
4
UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 13 Ayat (1) dan (2)
(1) Dalam rangka pengelolaan SD Ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Pemerintah
5
PP No. 60 Tahun 2007 Konservasi Sumberdaya Ikan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
1) Konservasi Ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumberdaya ikan 2) Tipe ekosistem yang terkait dengan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ; a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Laut Padang lamun Terumbu karang Mangrove Estuari Pantai Rawa Sungai Danau Waduk Embung dan Ekosistem perairan buatan 6
PP No. 60 Tahun 2007 Konservasi Sumberdaya Ikan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
1) Konservasi Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : a. b. c. d. e. f. g.
2)
Perlindungan habitat dan populasi ikan Rehabilitasi habitat dan populasi ikan Penelitian dan pengembangan Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan Pengembangan sosial ekonomi masyarakat Pengawasan dan pengendalian dan/atau Monitoring dan evaluasi
Kegiatan Konservasi Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan 7
PP No. 60 Tahun 2007 Konservasi Sumberdaya Ikan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
1) Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan 2) Kawasan Konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas taman nasional Perairan, taman wisata perairan, Suaka alam Perairan dan Suaka Perikanan 3) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri 8
PP No. 60 Tahun 2007 Konservasi Sumberdaya Ikan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 1)
2)
3)
Penetapan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui tahapan; a. Usulan inisiatif b. Identifikasi dan Inventarisasi c. Pencadangan KKP dan d. Penetapan Terhadap Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan dilakukan penataan batas oleh panitia tata batas Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri
9
PP No. 60 Tahun 2007 Konservasi Sumberdaya Ikan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)
1) Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya 2) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundangundangan
10
UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK Pengertian Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
UU No. 27 Tahun 2007..lanjutan Pasal 28 ayat (1), (2), (3) 1. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diselenggarakan untuk : a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. 2. Untuk kepentingan konservasi sebagian Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi. 3. Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi : a. Sumberdaya Ikan b. Tempat persinggahan dan alur migrasi biota laut lain c. Wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane’e, panglima laot, awig-awig dan atau istilah lain adat tertentu dan d. Ekosistem pesisir yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan
UU No. 27 Tahun 2007..lanjutan
Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf (d)
Situs budaya tradisional antara lain ; tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus, Situs Sejarah Kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (Draft)
Kategori Kawasan Konservasi; 1. Kawasan Konservasi Pesisir dan PulauPulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K, terdiri dari ; a. Suaka Pesisir b. Suaka Pulau Kecil c. Taman Pesisir dan d. Taman Pulau Kecil
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (Draft)..lanjutan
Kategori Kawasan Konservasi; 2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM), terdiri
dari; a. Daerah Perlindungan Adat Maritim, b. Daerah Perlindungan Budaya Maritim 3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP), terdiri dari; a. Taman Nasional Perairan b. Taman Wisata Perairan c. Suaka alam Perairan dan d. Suaka Perikanan 4. Sempadan Pantai
PERKEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI SAMPAI SAAT INI Kondisi Kawasan Konservasi Perairan INISIASI DEPHUT – 7 Taman Nasional Laut – 18 Taman Wisata Alam Laut – 9 Cagar Alam Laut – 7 Suaka Margasatwa Laut INISIASI DKP, PEMDA dan MASYARAKAT – 28 Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) – 10 Suaka Perikanan –
> 20 Daerah Perlindungan Laut
Sampai saat ini telah tercapai: • 3,28 Ha KKL di deklarasikan SK Bupati • Lebih dari 50 lokasi DPL Perdes
Peraturan Pemerintah No.60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Pasal 1 ayat (3)
Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
17
Pasal 30 ayat (3) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dilakukan melalui kegiatan : a. Penelitian dan pengembangan; b. Pengembangbiakan; c. Perdagangan; d. Aquaria; e. Pertukaran; dan f. Pemeliharaan untuk kesenangan
18
Pasal 40 ayat (1)
Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan dapat dilakukan untuk : a. Ekspor b. Impor c. Re-ekspor
Pasal 53
Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) konservasi sumber daya ikan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority)
19
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA
Gambaran Umum
CITES • CITES merupakan singkatan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora • Dikenal juga sebagai Washington Convention, karena ditandatangani di Washington D.C. • CITES ditandatangani pada tgl. 3 Maret 1973, dan berlaku secara resmi 1 Juli 1975
…jadi telah beroperasi selama 33 tahun
CITES merupakan alat yang powerful untuk menghasilkan pengaturan internasional yang efektif dan konsisten mengenai perdagangan internasional pada jenis-jenis hidupan liar untuk menjamin konservasi dan perdagangannya dalam level yang berkelanjutan CITES merupakan perjanjian atau konvensi internasional yang mengkombinasikan antara tema hidupan liar dengan instrumen hukum yang mengikat untuk mencapai tujuan perdagangan yang berkelanjutan
Tujuan
TUJUAN Untuk mencegah terjadinya kepunahan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar di muka bumi ini yang dapat atau mungkin dapat disebabkan oleh adanya kegiatan perdagangan Internasional serta menjamin bahwa hidupan liar berupa flora dan fauna yang diperdagangkan secara internasional tidak diekploitasi secara tidak berkelanjutan.
Salah persepsi mengenai CITES • CITES berhubungan dengan seluruh aspek tentang konservasi hidupan liar SALAH • CITES hanya berhubungan dengan perdagangan internasional jenis tertentu saja yang masuk Appendix • CITES bertujuan untuk melarang perdagangan hidupan liar SALAH
• CITES bertujuan untuk perdagangan internasional
mengatur
Salah persepsi mengenai CITES lanjutan… CITES mengatur perdagangan domestik SALAH
– CITES hanya dapat mengatur perdagangan internasional Appendix CITES merupakan daftar jenisjenis terancam punah dunia SALAH – Appendix merupakan daftar jenis yang terpengaruh atau mungkin terpengaruh oleh perdagangan internasional
Salah persepsi mengenai CITES..lanjutan • CITES merupakan pembatasan/ hambatan perdagangan di negara berkembang SALAH • Keduanya, negara produsen dan konsumen mempunyai tenggung jawab yang sama untuk melindungi dan mengelola sumberdaya alam; • CITES menciptakan alat untuk kerja sama dan pengambilan keputusan secara internasional
Bagaimana Cara Kerja CITES
Bagaimana Cara Kerja CITES Konvensi ini menetapkan international legal framework (karangka hukum internasional) dan procedural mechanisms (mekanisme prosedural internasional) secara bersamasama untuk mencegah perdagangan komersial internasional jenis-jenis terancam punah, dan pengaturan efektif jenis lainnya yang belum terancam punah
Bagaimana Cara Kerja CITES
• Kerangka kerja dan mekanisme prosedur bersama dipakai secara sistematis oleh 169 negara untuk mengatur dan memonitor perdagangan internasional sumberdaya hidupan liar
Bagaimana Cara Kerja CITES LEVEL INTERNASIONAL
Conference of the Parties (COP) Standing Committee
Animals Committee Plants Committee
Secretariat UNEP
Nomenclature Committee TRAFFIC IUCN UNEP-WCMC
ORNOP lain
Bagaimana Cara Kerja CITES
Jenis-jenis yang diatur CITES dibagi ke dalam tiga Appendiks: – Appendix I – Appendix II – Appendix III
Appendiks CITES = Daftar species yang perdagangannya perlu diawasi dan negara-negara anggota setuju membatasi perdagangan dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah.
Bagaimana Cara Kerja CITES
Hanya Konferensi Para Pihak (The Conference of the Parties) yang dapat menentukan isi dari Appendiks I dan II
• Proposal untuk merubah daftar appendiks memerlukan mayoritas 2/3 negara yang voting untuk bisa diadopsi • Hanya negara pihak saja yang dapat mengusulkan perubahan Appendiks • Untuk Appendiks III, ditentukan secara unilateral oleh negara yang meminta
Bagaimana Cara Kerja CITES
APPENDIKS I Daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang telah terancam punah (endengered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus
Bagaimana Cara Kerja CITES
APPENDIKS II Daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan
Bagaimana Cara Kerja CITES
APPENDIKS III Daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional
•
Appendix I
– Perdagangan Internasional (komersial) umumnya dilarang •
Appendix II
– Perdagangan Internasional diperbolehkan tetapi dengan kontrol •
Appendix III
– Perdagangan Internasional diperbolehkan tetapi dengan kontrol • (umumnya tidak seketat Appendix II)
Appendix I – Hampir 600 jenis satwa dan sekitar 300 jenis tumbuhan – Indonesia: (mamalia-37), (Aves-15), (Reptil-9), (Pisces-2), total = 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan Appendix II – Lebih dari 1,400 jenis satwa dan lebih dari 22,000 jenis tumbuhan – Indonesia: (mamalia-96), (Aves-239), (Reptil-27), (Insekta26), (Bivalvia-7), (Anthozoa-152), Total = 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (+ beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13) Appendix III – Sekitar 270 jenis satwa dan kira-kira 30 jenis tumbuhan – Indonesia: Ramin transfer ke App II di CoP 13
JENIS-JENIS “IKAN” APPENDIX II (CITES)
Kura-kura -------------------(14 jenis) Buaya ------------------------(2 jenis) Anthozoa (kerang) --------(67 jenis) Kuda laut --------------------(6 jenis) Ikan Arwana Ikan Napoleon
Penunjukkan MA da SA menurut PP 8 tahun 1999 Pasal 65 Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini: a. Departemen yang bertanggungjawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar. b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).
Penunjukkan MA da SA menurut PP 60 tahun 2007 Pasal 53 Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini: a. Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) konservasi sumber daya ikan. b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).
Peran Otorita terkait dengan CITES
Legislasi Nasional
Otorita CITES yang ditunjuk
Article IX dari Konvensi memberikan mandat bagi setiap negara Pihak untuk menunjuk satu atau lebih Management Authorities yang berkompeten untuk menerbitkan izin atau sertifikat atas nama negara Pihak, dan satu atau lebih Scientific Authorities untuk memberikan advis kepada Management Authorities PP 8 tahun 1999 menunjuk Dep. Kehutanan sebagai Management Authority dan LIPI sebagai Scientific Authority PP 60 tahun 2007 menunjuk Dep. Kelautan dan Perikanan sebagai Management Authority (dalam proses penyelarasan kewenangan)
Peran Management Authority Management Authority mempunyai dua peran utama: – Berkomunikasi dengan CITES Secretariat dan negara Pihak lainnya – Memberikan izin dan sertifikat sesuai dengan kerangka yang diatur Konvensi
Tugas Management Authority Tugas Management Authority dapat dibagi ke dalam tiga kategori: a) Tugas yang diamanatkan oleh teks Konvensi; b) Tugas yang termasuk dalam Resolusi dan Keputusan; dan c) Tugas-tugas yang dianggap perlu dilakukan
Tugas Management Authority –
Tugas yang secara spesifik diamanatkan di dalam teks Konvensi: Articles III, IV and V – ketentuan dan penerimaan penerbitan izin
Article VI – penundaan dan penahanan export permit atau sertifikat re-export dan impor permit yang terkait dengan import; penandaan spesimens Article VII – determining the applicability of special provisions Article VIII – tanggung jawab bagi spesimen hasil penyitaan PPS
Article IX – komunikasi dengan Secretariat dan negara Pihak lainnya
Tugas Management Authority Mewakili negara Pihak
Penyiapan dan penyebaran informasi resmi ttg CITES
Penyuluhan dan Informasi
Training
Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait
Penegakan Hukum
Koordinasi dengan ORNOP
Koordinasi dengan CITES Secretariat
Koordinasi dengan National Central Bureau - Interpol
Menyiapkan laporan tahunan dan dua tahunan
Penerbitan izin dan sertifikat
Komunikasi dengan Scientific Authority
Penyiapan Proposals untuk COP
1. Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan terumbu karang di tingkat Nasional dan Daerah 2. Melestarikan, memanfaatkan dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang, serta memfasilitasi kelompok masyarakat pengelola utk mendapat pertambahan manfaat & pendapatan
KOMPONEN COREMAP II ADB • PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PROYEK – Penguatan Kelembagaan Nasional dan Daerah – Penguatan CRITIC (Coral Reef Information and Training) – Pengembangan SDM dan Penyuluhan – Manajemen Proyek • PENGELOLAAN SUMBERDAYA TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT – Pemberdayaan Masyarakat – Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Sosial – Penghidupan dan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB KEGIATAN
REF
PENANGGUNG JAWAB
BATAS WAKTU
STATUS / TINDAK LANJUT YG TELAH DILASAKSANAKAN PADA _____________
Komponen 1: PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN PROYEK Komponen 1, Sub-Komponen 1: Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang 1.
Penyusunan Draft Keputusan Menteri tentang Kawasan Pesisir dan PulauPulau Kecil berdasarkan UU No. 27/2007
7
PMO
01 Apr - 31 Dec 2008
2.
Sosialisasi dan diseminasi PP 60/2007
7
PMO PIU
Starting 01 Jul 2008
3.
Pengesahan RENSTRA Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Mentawai melalui SK Bupati
7
PIU yg terkait
15 Mar - 31 Des 2008
4.
Finalisasi RENSTRA Kabupaten Lingga yang telah dipersiapkan selama COREMAP I
App 15, (No. 5)
Lingga
01 Jul - 31 Des 2008
5.
Pengesahan RENSTRA Propinsi Kepri melalui SK Gubernur
7
RCU Kepri
01 Apr - 31 Des 2008
6.
Koordinasi dengan instansi terkait untuk memasukkan RENSTRA ke dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah dan Natuna serta di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kepri
11
RCU dan PIU yg terkait
Mulai 01 Jul 2008
7.
Sosialisasi PERDA Natuna dan Tapteng
App 15, (No. 6)
Natuna dan Tapteng
Mulai 01 Jul 2008
8.
Pengsahan PERDA Pengelolaan Terumbu Karang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Batam, Bintan dan Mentawai melalui koordinasi dan sosialisasi dengan DPRD dan instansi terkait lainnya
7, 34
RCU dan PIU yg terkait
Mulai 01 Apr 2008
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB Penyusunan Ranperda Kabupaten Nias, Nias Selatan dan Lingga
34, App 15, (No. 8)
PIU yg terkait
01 Apr – 31 Des 2008
10. Sosialisasi KKLD Kabupaten Nias, Tapteng, Mentawai, Natuna dan Batam
7
PIU yg terkait
Mulai 01 Apr 2008
9.
01 Jul – 31 Des 2008
11. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan KKLD Kabupaten Nias 12. Identifikasi KKLD Kabupaten Nias Selatan dan Lingga
7
Nias Selatan Lingga
01 Jul – 31 Des 2008
13. Sosialisasi dan pelaksanaan RPTK setiap kabupaten
7, 10, App 15, (No. 12)
PIU yg terkait
Mulai 01 Jul 2008
14. Finalisasi RPTK Kabupaten Lingga
7, App 15, (No. 13)
Lingga
01 Apr – 31 Des 2008
15. Identifikasi DPL bagi desa-desa yang belum memiliki DPL
7
Nias Selatan
01 May – 31 Des 2008
16. Pengesahan PERDES RPTK di seluruh desa lokasi Proyek
7
PIU yg terkait
01 May – 31 Des 2008
App 15, (No. 17)
PMO
Saat Diperlukan
17. Bantuan tehnis melalui pelatihan, pertemuan tehnis serta sosialisasi pedoman yg terkait dgn PERDA, RENSTRA, KKLD, RPTK dll
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB Komponen 1, Sub-Komponen 2: CRITC 18. Pelatihan di seluruh kabupaten mengenai: (i) GIS yang sesuai dgn kebutuhan daerah, (ii) pengembangan web, dan (iii) pengoperasian serta pengelolaan database dengan pelatihan yang lebih intensif untuk Nias Selatan dan Lingga
9, App 15, (No. 18)
CRITC-LIPI
Mulai 01 Jul 2008
19. Penyusunan juknis dan pedoman serta pelaksanaan monitoring pengambilan dan pelaporan data CREEL yg sesuai dgn metodologi (khususnya Kabupaten Nias Selatan dan Lingga)
19
CRITC-LIPI
Mulai 01 Apr 2008
20. Pengumpulan data CREEL setiap bulan di seluruh lokasi proyek
19
PIU, CRITC-LIPI
Bulanan
21. Memastikan bahwa seluruh Dinas Kabupaten melaksanakan CREEL yang sesuai dgn metodologi, khususnya kabupaten Nias Selatan dan Lingga
App 15, (No. 21)
PMO
01 Apr 2008
22. Meng-update data berkala (time series) CREEL ke dalam database CRMIS
9, App 15, (No. 22)
PIU, CRITC-LIPI
01 Jul – 31 Dec 2008
23. Pelaksanaan survei reef health secara rutin di seluruh lokasi proyek
App 15, (No. 23)
CRITC-LIPI
Sesuai dgn jadwal yg telah ditetapkan
24. Pemantauan dampak COREMAP terhadap perubahan volume dan jumlah penagkapan ikan yang berhubungan dengan terumbu karang serta pendapatan keluarga (memisahkan data pendapatan dari keluarga nelayan dan bukan nelayan serta pendapatan dari kegiatan perikanan dan bukan perikanan)
9, App 15, (No. 25 and 26)
CRITC-LIPI
Sesuai dgn jadwal yg telah ditetapkan
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB 25. Pelaksanaan riset agenda ttg isu-isu penting yang berhubungan dengan pelaksanaan COREMAP serta mensosialisasikan hasilnya dgn tepat waktu kpd stakeholder
9
PIU, CRITC-LIPI
01 Jul – 31 Des 2008
26. Penyusunan ringkasan dan hasil riset dalam bahasa Inggris
9
CRITC-LIPI
01 Apr – 31 Des 2008
27. Meng-update dan menghubungkan PPMS ke dalam situs CRITCCOREMAP, yang memuat data berkala dan terkini ttg Penilaian Sumberdaya dan Ekologi (REA), Penilaian Sosial-Ekonomi (SEA) dan CREEL
9
CRITC-LIPI, PMO
01 Jul – 31 Des 2008
28. Penyusunan diagram dan data histories ttg REA, SEA dan CREEL di website COREMAP
9
CRITC-LIPI
01 Jul – 30 Sep 2008
29. Operasionalisasi situs CRITICCOREMAP dalam bahasa Inggris serta meng-update data ttg hasil dan ringkasan riset agenda, Reef Health, Sosek dan CREEL.
9
CRITC-LIPI
Mulai 01 Apr 2008
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB Komponen 1, Sub-komponen 3: Penguatan Sumberdaya Manusia dan Penyuluhan 30. Peningkatan kapasitas penyuluh dalam pelaksanaan pekerjaan
10
PMO
Apr 2008
31. Pengembangan SDM dan kelembagaan, khususnya di lokasi proyek yg lebih terpencil
31
PMO, PIU yg terkait
Selama Tahun
32. Pelaksanaan IEC bagi Gubernur, Bupati dan anggota DPRD
10
RCU, PIU
33. Partisipasi dalam DEEP Indonesia 2008
App 15, (No. 34)
PMO
34. Pelaksanaan Cerdas Cermat
App 15, (No. 35)
PMO, RCU, PIU
35. Pelaksanaan Young Innovators
App 15, (No. 36)
PMO, RCU, PIU
36. Pelaksanaan Duta Karang
App 15, (No. 37)
PMO, RCU, PIU
10
PMO
38. Pelaksanaan Munas dan pameran tingkat nasional ttg pengelolaan terumbu karang
App 15, (No. 41)
PMO
39. Terlibat aktif dalam International Year of the Reef
App 15, (No. 42)
PMO
40. Penerbitan materi IEC dan buku terutama kegiatan IEC yg menghasilkan peningkatan kesadaran masyarakat ttg pengelolaan TK
App 15, (No. 38)
PMO, RCU, PIU
37. Pelaksanaan program perhargaan bagi pemerhati terumbu karang
Mulai 01 Apr 2008
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB Komponen 1, Sub-komponen 4: Dukungan Manajemen Proyek 41. Penyelesaian semua komitmen dalam Review Mission 2007 dan dilaporkan kemajuannya dalam Laporan Triwulan Kedua Tahun 2008
29
PIU Nias, PIU Nis Selatan, PMO
30 Juni 2008
42. Memberikan rekomendasi perpanjangan kontrak terhadap LSM yang memiliki kinerja bagus kpd ADB
25
PMO, PIU
31 Mar 2008
43. Evaluasi efektifitas Tenaga Penyuluh (TP) dan memastikan bahwa tugasnya tidak overlap (tumpang tindih) dgn fasilitator LSM
26
PMO
15 Apr 2008
44. Penyusunan pedoman kerja RA, FMS, LSM dan TP agar mereka dapat saling bekerja sama
26
PMO
15 Apr 2008
45. Menekankan peran RA dalam pengembangan mata pencaharian alternatif
24
PMO, RCU, PIU
Selama Tahun
46. Mengusulkan kpd ADB untuk penambahan waktu tugas RA dan konsultan yg terpilih
24, App 15, (No. 50)
PMO
15 Mei 2008
47. Peningkatan koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan pencairan dana pendamping tepat pada waktunya; PMO akan lebih sering berkoordinasi dengan RCU dalam proses persiapan anggaran
21, App 15, (No. 51)
PMO, RCU, PIU
Mulai 01 Apr 2008
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB 48. Penyelesaikan isu-isu yg disebabkan oleh pemekaran desa di Natuna
App 15, (No. 46)
PIU Natuna, PMO
15 Apr 2008
49. Pada 15 Maret 2008, PMO akan mengirimkan surat kpd ADB untuk penyelesaian laporan audit keuangan tahun 2005 dan 2006
31
PMO
15 Mar 2008
50. Koordinasikan dgn intansi lainnya untuk mengintegrasikan program COREMAP dengan program pemerintah lainnya
11, App 15, (No. 53)
PMO, RCU, PIU
Selama Tahun
51. Pelaksanaan strategi komunikasi agar pemahaman ttg kebijakan dan pedoman COREMAP II sama antara PIU, RA, LSM dan penyuluh
App 15, (No. 54)
PMO
Selama Tahun
52. Koordinasi antara PMO, RCU dan PIU
21
PMO, RCU, PIU
Selama Tahun
53. Sosialisasi ttg tujuan, sasaran serta kegiatan COREMAP II kepada Gubernur, Bupati anggota DPRD dan pembuat kebijakan di daerah agar ikut membantu menyediakan dana pendamping serta mempertahankan SDM yg sudah dilatih didalam PIU
App 15, (No. 56)
PMO, RCU, PIU
Selama Tahun
54. Peningkatan pendampingan dan pengawasannya di Kabupaten Nias Selatan dan Lingga oleh PMO
21, App 15, (No. 57)
PMO
Selama Tahun
55. Meminta kepada ADB untuk mempertimbangkan sumbangan masyarakat berupa bahan dan tenaga sebagai dana pendambing terhadap prasarana sosial
12 App 15, (No. 58)
PMO
01 Mei 2008
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB 56. Penilaian kinerja terhadap LPSTK dalam pelaksanaan community contract dan memberikan rekomendasi kepada ADB untuk penambahan plafon kontrak bagi LPSTK yang mempunyai kinerja baik
App 15, (No. 59)
PMO, RCU, PIU
01 Juni 2008 – 30 Ag 2008
57. Pertemuan rutin NSC dan RAC (tengah tahunan dan triwulanan) untuk memberikan pengarahan thd proyek dan memfasilitasi koordinasi dgn instansi terkait lainnya
21, 32
PMO, RCU, PIU
30 Apr 2008 and 31 Okt 2008
58. Penyusunan evaluasi pelaksanaan proyek terhadap sasarannya sampai dgn 2009
36
PMO, RCU, PIU
15 Apr 2008
59. Rekomendasi kpd ADB ttg tindakan yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa sasaran proyek dapat tercapai pd bulan Oktober 2008
36
PMO
01 Mei – 30 Sept 2008
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB KOMPONEN 2: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA BERBASIS MASYARAKAT Komponen 2, Sub-Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat 60. Pembinaan dan bantuan tehnis secara intensif kpd LPSTK dan Pokmas
11
RCU, PIU
Selama Tahun
61. Pelaksanaan monitoring secara intensif terhadap kegiatan serta pelaporan LSM dan tenaga penyuluh
App 15, (No. 66)
PMO, RCU, PIU
Paling sedikit sekali setiap triwulan
62. Penyusunan pedoman tentang insentif bagi para anggota LPSTK/Pokmas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPSTK/Pokmas
App 15, (No. 67)
PMO
30 Juni 2008
Komponen 2, Sub-komponen 2: Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat 63. Revisi strategi MCS yang telah dikembangkan dgn pertimbangan bahwa tiga buah kapal patroli diganti dengan perahu MCS tradisionil
8
PMO
31 Mei 2008
64. Pengajuan strategi MCS yang telah direvisi kpd ADB pada triwulan kedua 2008
8
PMO
30 Juni 2008
65. Penyusunan kriteria ttg pembagian perahu MCS tambahan; kriteria harus meliputi kebutuhan masyarakat, lokasi, sumberdaya yang tersedia, dan komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran yang cukup untuk biaya operasional dan perawatannya
8
PMO
31 Ag 2008
66. Penyusunan rencana pengadaan perahu MCS untuk diajukan kpd ADB pd akhir triwulan ketiga
8
PMO
30 Sep 2008
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB 67. Peningkatan kemampuan LPSTK dan Pokmas dalam pelaksanaan kegiatan MCS
11
PMO, RCU, PIU
Selama Tahun
68. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemberian insentif kepada kelompok Pokmaswas
8
PIU
Selama Tahun
69. Pengumpulan informasi tentang penurunan penangkapan ikan yang merusak dan informasi tersebut digunakan sebagai salah satu kriteria untuk pemberian penghargaan kpd pemerhati TK
App 15, (No. 74)
PMO, RCU, PIU
Selama Tahun
70. Koordinasi dengan lembaga-lembaga nasional dan daerah yang terlibat dalam kegiatan MCS dan penegakan hukum
App 15, (No. 75)
PMO, RCU, PIU
Selama Tahun
Komponen 2, Sub-komponen 3: Pelayanan dan Prasarana Sosial 71. Pembangunan satu pondok informasi di setiap desa sasaran proyek
12
PIU
Mulai 01 Mei 2008
72. Pengembangan dan diseminasi pedoman tentang jenis-jenis prasos yang dapat diterima masyarakat
App 15, (No. 78)
PMO, RCU, PIU
01 Mei 2008
73. Identifikasi prasos yang dibutuhkan desa melalui partisipasi masyarakat serta pengadaannya dapat melalui community contract jika memenuhi persyaratan
App 15, (No. 79)
PMO, RCU, PIU
01 Mei 2008
74. Pembangunan prasos seperti tambatan perahu, dermaga, pondok informasi, fasilitas sanitasi, dan sumber air bersih berdasarkan RPTK desa
App 15, (No. 80)
PIU
Mulai 01 Mei 2008
75. Pelaksanaan studi kelayakan untuk prasos yang akan dibangun di tahun berikutnya
App 15, (No. 81)
PIU
Mulai 01 Jul 2008
STATUS TINDAK LANJUT KEGIATAN COREMAP II ADB Komponen 2, Sub-Komponen 4: Mata Pencaharian Alternatif (AIG) 76. Penyusunan Master Plan untuk komoditas utama di Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat, dengan fokus pada bahan baku, proses produksi, pemasaran dan skala ekonomi
13, App 15, (No. 84)
PMO, RCU Kepri dan Sumbar, PIU yg terlibat
Kepri (16 Juni 2008); Mentawai (31 Jul 2008)
77. Pelaksanaan kegiatan mata pencaharian yang melibatkan sekitar 1.800 keluarga nelayan dari target 10.000 keluarga nelayan
App 15, (No. 85)
PIU
Selama Tahun
78. Pelaksanaan studi kelayakan bagi setiap usulan MPA untuk tahun anggaran berikutnya; MPA dan bantuan peralatan tersebut harus sejalan dengan kebutuhan dan spesifikasi masyarakat serta pelaksanaannya melalui community contract
App 15, (No. 86)
PIU
Saat Diperlukan
79. Pelaksanaan sanitasi lingkungan dan makanan dalam pengembangan MPA sesuai dengan standar Depkes
13, App 15, (No. 88)
PIU
Selama Tahun
80. Sosialisasi pedoman tentang jenisjenis mata pencaharian dan prasos yang dapat dikembangkan dalam COREMAP II
App 15, (No. 89)
PMO
30 Apr 2008
81. Penyusunan rencana MPA yang telah didanai melalui bantuan tsunami di Kab. Nias dan Nias Selatan dapat berlanjut
32
PMO, RCU Sumut, PIU Nias dan Nias Selatan
30 Juni 2008
82. Pelaksanaan pedoman serah terima sarana yang sudah diberikan
32
PMO, RCU Sumut, PIU Nias dan Nias Selatan
30 Juni 2008
83. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman operasional dan perawatan peralatan yg telah disediakan melalui bantuan tsunami
32
PMO, RCU Sumut, PIU Nias dan Nias Selatan
30 Juni 2008
Tsunami Assistance
STATUS TINDAK LANJUTKEGIATAN KEGIATAN COREMAP II TAHUN 2008 II ADB STATUS TINDAK LANJUT COREMAP 84. Serah terima peralatan dan fasilitas yg disediakan melalui bantuan tsunami kpd Dinas yg terkait
32
PMO, RCU Sumut, PIU Nias dan Nias Selatan
30 Juni 2008
85. Respon kpd Departemen Keuangan ttg penyerapan sisa dana dari Loan Kategori Bantuan Tsunami
32
PMO, RCU Sumut, PIU Nias dan Nias Selatan
01 Apr 2008
86. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan tsunami seperti MOU dgn pemanfaat
32
PMO, RCU Sumut, PIU Nias dan Nias Selatan
Triwulan
Environmental, Gender and Resettlement Plans 87. Pengembangan pedoman tentang lingkungan khususnya yg berkaitan dgn budidaya laut
14, 31, App 15, (No. 60)
PMO, RCU, PIU
30 Apr 2008
88. Pelaksanaan UKL/UPL untuk menghindari pencemaran lingkungan
App 15, (No. 61)
PIU
Saat Diperlukan
89. Pelaksanaan pedoman sosial dan lingkungan dalam pembangunan prasos
App 15, (No. 82)
PIU
Selama Tahun
90. Penyusunan laporan ttg pelaksanaan pedoman sosial dan lingkungan dalam pembangunan prasos
App 15, (No. 83)
PIU
Triwulan
28, 31
PMO, RCU, PIU
31 Mar 2008
91. Penunjukan staf penangung jawab untuk pelaksanaan monitoring lingkungan, gender dan PPMS
Hal 1 dari 1
Pacific Ocean
Natuna (ADB) Tapteng (ADB)
Kepri (ADB) Batam (ADB) Raja Ampat (WB)
Nias (ADB)
Mentawai (ADB) Pangkep (WB)
Indian Ocean
Indonesia Lokasi COREMAP ADB
Buton (WB)
Selayar (WB)
Sikka (WB)
Lokasi COREMAP WB
Biak (WB)
