PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN
Ir. Elfita Nezon Kasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan Padang, Februari 2011
PENDAHULUAN
Wilayah Perairan Indonesia mempunyai potensi Sumber Daya Ikan yang besar
Pemanfaatan
Potensi
Perairan
selama
ini
telah
menimbulkan
kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut akibat cara-cara eksploitasi yang tidak ramah lingkungan (Bom, pemakaian sianida, penambangan karang dan lain sebagainya)
Produksi perikanan cenderung menurun secara drastis (sejak tahun 90-an)
Area tangkap semakin jauh, sedangkan ukuran ikan yang ditangkap semakin kecil
Peranan Konservasi Sumber Daya Ikan untuk menjamin pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara berkelanjutan
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi. 2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan. 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
SASARAN
2
MENGELOLA
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA BEKELANJUTAN
1. SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIMANFAATAKAN SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN 2. KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS BIOTA PERAIRAN YANG DILINDUNGI DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN 3. PULAU-PULAU KECIL BERNILAI EKONOMI TINGGI
INDIKATOR 1. ZONASI KAWASAN MINAPOLITAN, MITAGASI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 2. TERKELOLANYA KAWASAN KONSERVASI EFEKTIF : (TERUMBU KARANG, LAMUN, MANGROVE ) & JENIS BIOTA PERAIRAN YG TERANCAM PUNAH 3. MASUKNYA INVESTASI DI PULAU KECIL
MANFAAT KONSERVASI SDI / KKP3K Habitat untuk : Induk Berkembang biak, mengasuh anak, mencari makan,
Penangkapan : Hasil tangkap Selalu tinggi
Input budidaya: - Calon induk berkualitas - Sumber Bibit
PENGELOLAAN SDI SECARA BERKELANJUTAN
REPRODUKSI PALING RAWAN DALAM KEHIDUPAN KEPUNAHAN
APA YANG TERJADI JIKA… KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN TIDAK DILAKUKAN TEMPAT IKAN BERTELUR DAERAH ASUHAN TEMPAT BERLINDUNG
TERANCAM IKAN TIDAK BISA MEMIJAH (BERTELUR) DAN TIDAK ADA TEMPAT BERLINDUNG dan PENGASUHAN ANAK
DASAR HUKUM
UU 31 Tahun 2004
UU 32 Tahun 2004
Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya pengelolaan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan * Pasal 13 ayat 1 (satu)
Sinkronisasi
kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang meliputi Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. * Pasal 18 Ayat (empat)
UU 27 Tahun 2007 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi di Kab/Kota berisi arahan tentang : alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; *Pasal 10 dan Pasal 11 poin a
TUJUAN KONSERVASI SDI DAN KKP3K Penetapan kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan tujuan: a. Melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; b. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan; c. Melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan. * Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 (satu)
Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. * UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 1 (satu)
Target Luasan KKP 2010
2014
2020
10 juta Ha
15,5 juta Ha
20 juta Ha
Saat ini 13,9 Juta Ha
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis SASARAN..!! 2010- 2014 Terkelolanya 4,5 juta ha Kawasan Konservasi (kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove,dll) dan Konservasi 15 jenis biota perairan yang terancam punah
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
No
Indikator
Target
2010 2011
1
kawasan konservasi laut perairan yang dikelola secara berkelanjutan
900 ribu Ha
1.640 ribu Ha
2
Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat
9 Kawasan dan 3 jenis
9 Kawasan dan 3 jenis
RZWP3K (Pasal 9 dan 10 - UU 27/2007)
• Provinsi a. Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan
• Kabupaten/Kota a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota DIWAJIBKAN MENGIKUTI DAN MEMADUKAN RENCANA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH dengan memperhatikan KAWASAN, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
PERENCANAAN KKP/KKP3K Zona Konservasi KKP/KKP3K
RTRW
1 Renstra WPPPK
zona Perikanan berkelanjutan
2 Rencana Zonasi WPPPK 3 Rencana Pengelolaan WPPPK 4 Rencana Aksi WPPPK
•Usulan inisiatif; •Identifikasi& inventarisasi •Pencadangan •penetapan
Kawasan Konservasi (KKP/KKP3K)
Zona Pemanfaatan
Permen No.2/2009 : TNP, SAP, TWP, SP Permen No. 17/2008 : SMP/SP/TP
• • • •
Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Konservasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Alur laut
•Zonasi •Kelembagaan •pendanaan
Zona Laiannya
Hierarkhi Perencanaan WPPPK
Zona inti
Rencana Pengelolaan KKP/KKP3K •Penetapan •Penataan batas
Pengelolaan KKP/KKP3K
OPERASIONAL
PERENCANAAN
INISIATIF
TAHAPAN PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN/KKP (DAERAH) USULAN INISIATIF CALON KKP
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN POTENSI CALON KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI (PENCADANGAN)
Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
MANAJEMEN PLAN (RENCANA PENGELOLAAN) Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
- KRITERIA SELEKSI KKP - ANALISIS DATA - SURVEI POTENSI - Pelaksana : - Konsultan, Perg.Tinggi, SURAT KEPUTUSAN Bupati / Walikota / Gubernur (DAERAH) Nasional o Menteri -Mencakup : Batas Luar Kawasan (ditunjukkan dalam PETA – Lapiran SK) - Penetapan Batas / Zonasi - Kelembagaan - Site Plan, design enginering dll - Infrastruktur
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Menteri
UPAYA POKOK PENGELOLAAN KKP JENIS KEGIATAN : a. Perlindungan habitat dan populasi biota perairan b. Rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan c. Penelitian dan Pengembangan d. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan e. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat f. Pengawasan dan pengendalian g. Monitoring dan Evaluasi h. Pengembangan Program kerjasama / Jejaring Konservasi
* PP No. 60 Tahun 2007
a. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi; b. monitoring sumberdaya; c. rehabilitasi habitat dan populasi; d. pengawasan; e. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana; f. penelitian; g. pendidikan; h. pariwisata dan rekreasi; i. perikanan berkelanjutan; k. pendanaan. * **
UU No 27 Tahun 2007 Permen No 17 Tahun 2008
Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Management Plan dan Zonasi Pengembangan Kelembagaan
Pengembangan Infrastruktur
UPAYA UPAYA PENGELOLAAN •perlindungan habitat dan populasi ikan; •rehabilitasi habitat dan populasi ikan; •penelitian dan pengembangan;
Peningkatan Kapasitas SDM
Kemitraan &Jejaring Kerjasama
•pengembangan sumber daya ikan dan jasa lingkungan; •pengembangan sosek masyarakat;
Pemberdayaan Masyarakat
Pendanaan Berkelanjutan Mandat Inpres No 1 Inpres No 3
EFEKTIF
•pengawasan dan pengendalian; •monitoring dan evaluasi
STANDAR PENGELOLAAN KKP EFEKTIF INDIKATOR PENILAIAN
STANDAR
1. Management Plan / Zonasi
Ada
2. Kelembagaan
Ada (Ka. Seksi / UPTD)
3. Infrastruktur dan peralatan (komunikasi, pengawasan, dll)
Ada (60 %)
4. Kapasitas SDM (Pengelola, Pengawas, dll)
Ada
5. Sistem Pengawasan Berjalan
Ada
6. Peraturan pengelolaan kawasan (SOP tarif masuk, peraturan zona, ijin, pemanfaatan, dll)
Ada
7. Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi
Ada
Wisata (informasi dan promosi, program interpretasi, dll) Perikanan (tangkap rl, budidaya rl, dll) Rehabilitasi, dll
8. Komitmen Daerah
Ada
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN a. Zona inti; b. Zona pemanfaatan terbatas; dan c. Zona lain sesuai dengan peruntukkan kawasan. PP 60/2007 tentang KSDI
Zona Inti, diperuntukan : a.perlindungan mutlak habitat & populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; b.perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan thd perubahan; c.perlindungan situs budaya tradisional; d.penelitian; dan/atau e.Pendidikan Zona Perikanan Berkelanjutan, diperuntukan : a.perlindungan habitat dan populasi ikan; b.penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; c.budidaya ramah lingkungan; d.pariwisata dan rekreasi; e.penelitian dan pengembangan; dan/atau f.pendidikan. Zona Pemanfaatan, diperuntukan : a. perlindungan habitat dan populasi ikan; b. pariwisata dan rekreasi; c. penelitian dan pengembangan; dan/atau Zona Lainnya, diperuntukan : d. pendidikan. zona tertentu antara lain zona rehabilitasi
Kategori Kawasan Konservasi Perairan (PP60/2007) Taman Nasional Perairan Taman Wisata Perairan Suaka Alam Perairan Suaka Perikanan
Kategori Kawasan Konservasi Perairan (UU27/2007) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K); Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Sempadan Pantai
Target 2010 10 Juta Ha Capaian 2010 13,9 Juta Ha No
Kawasan Konservasi
A Inisiasi Dephut
Jumlah Kawasan
Luas (Ha)
32
4,694,947.55
Taman Nasional Laut
7
4,043,541.30
Taman Wisata Alam Laut
14
491,248.00
Suaka Margasatwa Laut
5
5,678.25
Cagar Alam Laut
6
154,480.00
50
9,256,413.11
Taman Nasional Perairan
1
3,521,130.01
Suaka Alam Perairan
3
445,630.00
Taman Wisata Perairan
5
278,354.00
Kawasan Konservasi Perairan Daerah
41
5,011,299.10
Jumlah Total
82
13,951,360.66
B Inisiasi DKP dan Pemda
Target s/d 2014 15,5 Juta Ha
KKP Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
TWP Gili Trawangan (NTB) TWP Pulau Padaido (Papua) TWP Kapoposang (Sulsel) TWP Pulau Pieh (Sumbar) TWP Laut Banda (Maltra) SAP Kep. Aru Tenggara (Maltra) SAP Raja Ampat (Papua Barat) SAP Kep. Panjang (Papua Barat) TNP Laut Sawu
Daftar KKP Daerah JAWA SUMATERA
B P S P L P A D A N G
PANDEGLANG BATANG TEGAL INDRAMAYU SUKABUMI CIAMIS SUMENEP
ACEH JAYA ACEH BESAR SIEMEULUE TAPANULI TENGAH SERDANG BEDAGAI NIAS NIAS SELATAN BINTAN LINGGA BATAM NATUNA BENGKALIS KAUR PASAMAN BARAT MENTAWAI PARIAMAN KAB. PADANG PARIAMAN PESISIR SELATAN LAMPUNG BARAT
KALIMANTAN
SULAWESI BANGGAI KEPULAUAN KAB. BANGGAI BONE BOLANGO BUTON MUNA SELAYAR PANGKEP MINAHASA UTARA
BENGKAYANG NUNUKAN BERAU KOTABARU
PAPUA – PAPUA BARAT NTB - NTT BIMA ALOR LOMBOK TIMUR
BIAK NUMFOR RAJA AMPAT KAIMANA SORONG
Kewenangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH PROV
PEMERINTAH KAB/KOTA
KONSERVASI JENIS IKAN Dilakukan dgn tujuan : a. Melindungi jenis ikan yang terancam punah; b. Mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d. Memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. * PP No. 60 Tahun 2007 Pasal 21
Konservasi jenis ikan dilakukan melalui : a. Penggolongan jenis ikan; b. Penetapan status perlindungan jenis ikan;
c. Pemeliharaan; d. Penegembangbiakan;dan e. Penelitian dan pengembangan.
Kriteria jenis Ikan yang dilindungi : a. Terancam punah; b. Langka; c. Daerah penyebaran terbatas; d. Terjadi penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan e. Tingkat kemampuan reproduksi yang rendah * PP No. 60 Tahun 2007 Pasal 23 (2)
TIPE STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN a. Perlindungan Penuh b. Perlindungan Terbatas * Permen No 3 Tahun 2010 Pasal 9 (sembilan)
PROSEDUR PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN a. Usulan Inisiatif b. Verifikasi Usulan
c. Analisis kebijakan d. Rekomendasi Ilmiah e. Penetapan
• • • • • •
Ruang Lingkup / Substansi yang diatur Ketentuan Pokok CITES Kewajiban Anggota CITES Sekretariat National CITES Authorities Conference of the Parties (CoP)
Ketentuan Pokok CITES • Perdagangan Internasional dilaksanakan melalui sistem permit yang dikeluarkan oleh CITES Management Authority • Appendiks I dilarang diperdagangkan, sementara Appendiks II dan III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat • Representative parties to CITES bertemu secara reguler (2-3 tahun sekali) dalam Conference of the Parties/CoP untuk melakuka review pelaksanaan CITES, prosedur dan amandemen Appendiks CITES • Operasional pelaksanaan CITES dikoordinasikan oleh sekretariat CITES yang bernaung dibawah UNEP
1. Tidak semua dilindungi 2. Zonasi Kawasan Konservasi
Kaidah: Pemanfaatan Perlindungan Pelestarian
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN DITJEN KP3K, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat Gd. Mina Bahari III Lantai 10 Website : http://www.kp3k.kkp.go.id/ktnl/
