PENGAWASAN PADA KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN Oleh : DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN MEDAN, 26 November 2010
Konservasi untuk Perikanan Berkelanjutan PELUANG
MASALAH • • • • • • • •
Kemiskinan SDM Pencemaran Tangkap Lebih Destructive fishing Illegal fishing Over fishing Rawan bencana
POTENSI • Wilayah • SD Hayati • SD Non Hayati • Jasa Lingkungan • Sosial - Kultural
Konservasi Ekosistem Konservasi Jenis dan Genetik Pembinaan dan Penguatan SDM Penguatan Kebijakan, Peraturan dan Pedoman • Kerjasama (Lokal, Regional, Internasional) • • • •
•Mega-biodiversity •Competitive Advantage •Backward and forward linkage •Renewable resources •Investasi-efisiensi tinggi •Locally based-global orientation TANTANGAN : HARMONISASI • Kelestarian Lingkungan • Ekonomi
KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN, KP3K
GOAL • Sustainable Fisheries • Sustainable Prosperity for Communities
MISI KKP: MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
Target Direktorat KTNL 2010-2014: Terkelolanya secara berkelanjutan kawasan konservasi 15,5 Juta hektar dan 15 biota perairan yang dilindungi
ASPEK REGULASI TERKAIT KONSERVASI UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU no 45/2009 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan Permen KP no. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Permen KP No. 20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang Tata Cara Penetapan Perlindungan Jenis Ikan Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang Pemanfataan Jenis dan Genetika Ikan
PENGERTIAN KONSERVASI Konservasi Sumberdaya ikan “Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan” (PP 60 thn 2007)
Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil “Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya” (UU 27 thn 2007)
KEGIATAN KONSERVASI SDI Meliputi :
• Konservasi Kawasan • Konservasi Jenis Ikan
TIPE-TIPE KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2004 BESERTA TURUNANNYA
UNDANG-UNDANG 27 TAHUN 2007 BESERTA TURUNANNYA
1. 2. 3. 4.
1. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL , terdiri dari: - Suaka Pesisir; Suaka Pulau Kecil; Taman Pesisir; dan Taman Pulau Kecil 2. KAWASAN KONSERVASI MARITIM, terdiri dari: - Daerah Perlindungan Adat Maritim; dan Daerah Perlindungan Budaya Maritim. 3. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 4. SEMPADAN PANTAI
TAMAN NASIONAL PERAIRAN TAMAN WISATA PERAIRAN SUAKA ALAM PERAIRAN SUAKA PERIKANAN
*) KKP dan SEMPADAN PANTAI diatur dengan PERMEN tersendiri.
TIPE EKOSISTEM PENTING YANG DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI:
laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove (bakau), estuari, pantai, rawa, sungai, danau, waduk, embung, dan, ekosistem perairan buatan.
OPERASIONAL
PERENCANAAN
INISIATIF
TAHAPAN PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN/KKP (DAERAH) USULAN INISIATIF CALON KKP
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN POTENSI CALON KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI (PENCADANGAN)
Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
MANAJEMEN PLAN (RENCANA PENGELOLAAN) Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
- KRITERIA SELEKSI KKP - ANALISIS DATA - SURVEI POTENSI - Pelaksana : - Konsultan, Perg.Tinggi, SURAT KEPUTUSAN Bupati / Walikota / Gubernur (DAERAH) Nasional o Menteri -Mencakup : Batas Luar Kawasan (ditunjukkan dalam PETA – Lapiran SK) - Penetapan Batas / Zonasi - Kelembagaan - Site Plan, design enginering dll - Infrastruktur
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Menteri
Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut di Indonesia No A
B
Kawasan Konservasi Inisiasi Kemhut Taman Nasional Laut Taman Wisata Alam Laut Suaka Margasatwa Laut Cagar Alam Laut Inisiasi KKP dan Pemda Taman Nasional Perairan (TNP Laut Sawu) Suaka Alam Perairan (limpahan Dephut) Taman Wisata Perairan (limpahan Dephut) Kawasan Konservasi Perairan Daerah Jumlah Total
Jumlah Kawasan 32 7 14 5 6 54 1 3 5 45
Luas (Ha) 4.694.947,55 4.043.541,30 491.248,00 5.678,25 154.480,00 9.082.727,31 3.521.130,01 445.630,00 278.354,00 4.837.613,30
76
13.777.674,86
Keterangan Selain itu ada beberapa upaya Konservasi Kawasan Perairan yang diinisiasi oleh DKP melalui : a. Program COFISH berupa Suaka Perikanan sebanyak 3 kawasan seluas 453.23 Ha b. Program CRMP dan COFISH berupa DPL dan DPM sebanyak 25 kawasan seluas 2.085,90 Ha
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Zona Inti, diperuntukan :
PP 60/2007 tentang KSDI
a.perlindungan mutlak habitat & populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; b.perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan thd perubahan; c.perlindungan situs budaya tradisional; d.penelitian; dan/atau e.pendidikan
Zona Perikanan Berkelanjutan, diperuntukan : a.perlindungan habitat dan populasi ikan; b.penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; c.budidaya ramah lingkungan; d.pariwisata dan rekreasi; e.penelitian dan pengembangan; dan/atau f.pendidikan.
Zona Pemanfaatan, diperuntukan : a. b. c. d.
perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan.
Zona Lainnya, diperuntukan : zona tertentu antara lain zona rehabilitasi
PENGATURAN KONSERVASI PADA UU 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PPK Pasal 29
a. Zona inti; b. Zona pemanfaatan terbatas; dan c. Zona lain sesuai dengan peruntukkan kawasan.
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIl PERMEN 17/2008
Zona Inti, diperuntukan : a.perlindungan mutlak habitat & populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; b.perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan thd perubahan; c.perlindungan situs budaya/adat tradisional; d.penelitian; dan/atau e.pendidikan
Zona Pemanfaatan Terbatas, diperuntukan : a.perlindungan habitat dan populasi ikan; b.pariwisata dan rekreasi; c.penelitian dan pengembangan; dan/atau d.pendidikan.
Zona Lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan; Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.
KEGIATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) PERIZINAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Izin penelitian dan Pengembangan pada KKP Izin Pendidikan pada KKP Izin Usaha Pembudidayaan Ikan pada KKP Izin Kegiatan Wisata Alam Perairan Izin Pengusahaan Wisata Alam Perairan Izin penangkapan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan
Pemanfaatan KKP untuk Penangkapan Ikan (Pasal 31 PP 60 Tahun 2007)
• Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan. • Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. • Dalam memberikan izin penangkapan ikan antara lain mempertimbangkan: – daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan; – metoda penangkapan ikan; dan – jenis alat penangkapan ikan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penangkapan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Pembudidayaan Ikan (Pasal 32 PP 60 Tahun 2007)
• Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan. • Wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. • Dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan, antara lain, mempertimbangkan: – – – – –
jenis ikan yang dibudidayakan; jenis pakan; teknologi; jumlah unit usaha budidaya; dan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Pariwisata Alam Perairan (Pasal 33 PP 60 Tahun 2007)
• Dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan. – kegiatan wisata alam perairan; dan/atau – pengusahaan pariwisata alam perairan.
• wajib memiliki izin, diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pariwisata alam perairan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk Penelitian dan Pendidikan (Pasal 34 PP 60 Tahun 2007)
• Dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya. • wajib memiliki izin. Diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. • Orang asing dan/atau badan hukum asing yang akan melakukan kegiatan penelitian dalam kawasan konservasi perairan dapat diberikan izin setelah memenuhi persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi perairan diatur dengan Peraturan Menteri.
menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
LARANGAN Pasal 35 UU 27/2007
melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan PulauPulau Kecil
menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain
LARANGAN (Pasal 35 UU 27/07) • Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat • Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; • Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya • Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.
KEGIATAN PENGAWASAN PERMEN 17/2008
PPNS
PENJAGAAN
PATROLI
Pengawasan dilakukan melalui kegiatan penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil
SANKSI PIDANA (Pasal 73 UU 27/07) MELANGGAR PASAL 35 UU 27/07
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
KONSERVASI JENIS IKAN Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dilingkungan perairan Penggolongan Jenis Ikan terdiri atas : • Jenis Ikan yang dilindungi Dilindungi Peraturan Perundang-undangan Nasional (PP 7/1999) Dilindungi Hukum/Konvensi internasional yang dirativikasi (CITES) • Jenis Ikan yang tidak dilindungi Tidak dilindungi Peraturan Perundang-undangan Nasional Dilindungi Hukum/Konvensi internasional yang dirativikasi (CITES)
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI Spesies
Scleropages formosus (Arwana Super Red) Scleropages jardinii (Arwana Irian) Hippocampus Spp. (Kuda Laut) (9 spesies) Karang Hasil Transplantasi Cheilinus undulatus (Napoleon Wrasse) Latimeria menadoensis (Coelacanth) Famili Dolphiniidae
Pristis microdon (Hiu Gergaji) Rincodon typus (Hiu paus) Pristis Spp. (Pari sentani) Charcharodon carcharias (Basking shark) Penyu (6 Spesies Famili Dermochelidae dan Cheloniidae) Famili Balaenopteridae (3spesies) : 1 Balaenoptera musculus (paus biru) 2 Balaenoptera physalus (finback-whale) 3 Megaptera novaeangliae (Paus Bongkok) Famili Cetacea (semua spesies family cetacean) Dugong dugon (Dugong)
Keterangan Appendix I & PP No 7 Tahun 1999 PP No 7 Tahun 1999 Appendix II & IUCN (9 spesies)
Appendix II & PP No 7 Tahun 1999 Appendix I & PP No 7 Tahun 1999 Appendix I & PP No 7 Tahun 1999 Orchaela brevirostris (Pesut Mahakam) Appendix II & PP No 7 Tahun 1999 Appendix II & PP No 7 Tahun 1999 Appendix I & PP No 7 Tahun 1999 Appendix II & PP No 7 Tahun 1999 Appendix I & PP No 7 Tahun 1999 Appendix I & PP No 7 Tahun 1999 Appendix II & PP No 7 Tahun 1999 Appendix I & PP No 7 Tahun 1999
Status Jenis Ikan yang dilindungi ditetapkan oleh Menteri Tatacara status perlindungan jenis ikan diatur dengan Peraturan Menteri No 3 Tahun 2010
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI Kura-kura :
1. 2. 3. 4. 5.
Carettochelys insculpta (kura-kura irian/moncong babi) Orlitia Borneensis (kura-kura gading) Chelodina mccordi (kura-kura rote leher ular) Notochelys platynota (kura-kura rote leher ular) Malayemys subtrijuga (kura-kura rote leher ular)
Famili Ziphiidae (semua spesies family Ziphiidae) Labi-labi : 1. Batagur baska (Tuntong) 2. Chitra indica (Labi-labi besar) 3. Amyda cartilagenea (Labi-labi, Asiatic softshell) Reptilia (Buaya) 1. Crocodylus novaguineae (buaya air tawar irian) 2. Crocodylus porosus (buaya muara) 3. Crocodylus siamensis (buaya siam) 4. Tomistoma schlegelii (senyulong, buaya sapit) Anthipates Spp. (Semua jenis coral hitam) Sceractinia spp. (karang batu) Bivalvia 1. Nautilus pompillius (Nautilus berongga) 2. Tachipleus gigas (ketam tapak kuda) 3. Hippopus hippopus (kima tapak kuda) 4. Hippopus porcellanus (kima cina)
5. 6. 7. 8. 9.
Tridacna crocea (kima kunia) Tridacna derasa (kima selatan) Tridacna gigas (kima raksasa) Tridacna maxima ( kima kecil) Tridacna squamosa (kima sisik, kima seruling)
Appendix II & PP No 7 Tahun 1999
Appendix I & PP No 7 Tahun 1999 Appendix I ( Batagur baska), Appendix II & PP No 7 Tahun 1999
Appendix I & PP No 7 Tahun 1999
Appendix II & PP No 7 Tahun 1999 Appendix II & PP No 7 Tahun 1999
Appendix II & PP No 7 Tahun 1999
Molusca
1. Charonia tritonis (triton trompet) 2. Cassis cornuta (kepala kambing) 3. Trochus niloticus (susu bunder) 4. Turbo marmoratus (batu laga, siput hijau) Homaloptera Gymnogaster (Selusur maninjau) Notopterus Spp. (Belida jawa) Chitala lopis (belida) Puntius microps (wader goa)
Appendix II (Turbo marmoratus dan Trochus niloticus) & PP No 7 Tahun 1999 PP PP PP PP
No No No No
7 7 7 7
Tahun Tahun Tahun Tahun
1999 1999 1999 1999
CITES (Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Perdagangan internasional TSL (Tumbuhan Satwa Liar) berkontribusi besar terhadap punahnya berbagai jenis TSL sehingga perlu dikendalikan
CITES Kesepakatan antar negara/pemerintah (legally binding) tentang perdagangan internasional TSL, diadopsi pada pertemuan di Washington DC, USA tanggal 3 Maret 1973 (dihadiri oleh 80 negara) dan berlaku mengikat (enter into force) sejak Juli 1975.
Ketentuan Pokok CiTES
Perdagangan internasional dilaksanakan melalui sistem permit yang dikeluarkan oleh CITES management authority Appendiks I dilarang diperdagangkan, sementara Appendiks II dan III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat Representative parties to CITES bertemu secara reguler (2-3 tahun sekali) dalam Conference of The Parties/COP untuk melakukan review pelaksanaan CITES, prosedur dan amandemen Appendiks CITES Operasional pelaksanaan CITES dikoordinasikan oleh Sekretariat CITES yang bernaung di bawah UNEP
26
Appendiks I CiTES
Dugong
Penyu
Ikan Raja Laut Arwana Super red
27
Appendiks II CiTES
Labi-Labi
Kuda Laut
Napoleon
Karang
PEMANFAATAN JENIS DAN GENETIK IKAN TIDAK DILINDUNGI DILINDUNGI Kegiatan : a) Litbang b) Pengembangbiakan c) PERDAGANGAN d) Aquaria e) Pertukaran f) Pemeliharaan untuk kesenangan Pemanfaatan a - e dpt dilakukan pengambilan dari alam. Pemanfaatan f hanya dpt dilakukan hasil pengembangbiakan
Tata Cara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan diatur dalam Permen No. 04 Tahun 2010
KEGIATAN PENGENDALIAN KONSERVASI JENIS IKAN PENGENDALIAN
KUOTA
PERIZINAN
Rekomendasi LIPI
Izin Ambil SAI BAP
1. Pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan 2. Pemeriksaan barang dipintu keluar/masuk peredaran
Jenis Perizinan • Pemanfaatan jenis ikan wajib izin dari Menteri.
• Jenis : a. b. c. d. e. f. g.
Surat izin penelitian dan pengembangan; Surat izin pengembangbiakan; Surat izin perdagangan; Surat izin aquaria; Surat izin pertukaran; Surat izin pemeliharaan untuk kesenangan; dan Surat izin pengambilan ikan dari alam.
KEGIATAN PENGAWASAN Dilakukan oleh pengawas perikanan dan dapat mengikutsertakan masyarakat Monitoring pelaksanaan kegiatan pengambilan/pengembangbiakan jenis ikan Pengecekan kesesuaian dokumen perizinan dengan realisasi, yang meliputi jenis, jumlah, Lokasi pengambilan dll Patroli bersama
LOKASI KEGIATAN PENGAWASAN Lokasi pengambilan ikan dari alam Lokasi pengembangbiakan Lokasi Pemeliharaan Lokasi mata rantai peredaran ikan
Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
LARANGAN Pasal 35 UU 27/2007 Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
Penambangan Terumbu Karang
Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
Penambangan terumbu karang adalah pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, industri dan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil.
SANKSI PIDANA (Pasal 100 UU 31/04) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai:
Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; Suaka perikanan; Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dah dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia Jenis ikan yang dilindungi.
Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah)
SANKSI ADMINISTRATIF (PERMEN 04/10) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis; pembekuan izin; pencabutan izin; dan/atau denda. Sanksi administratif dijatuhkan oleh pemberi izin pemanfaatan sesuai dengan kewenangannya. Denda administratif tersebut huruf d merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke kas negara.
Pasal 41
