SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SUMBERDAYA IKAN
(MCS COREMAP II)
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM II ( COREMAP II)
PENDAHULUAN
SISTEM PENGAWASAN MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI PENGELOLAAN PERIKANAN (terumbu karang) ADA 2 PENDEKATAN : 1. Berbasis Hightec, 2. Berbasis masyarakat (SISWASMAS) 3. Integrasi (1 + 2)
TOOL PENGAWASAN : M C S PENGAWAS Perikanan TERDIRI DARI 2 KELOMPOK: 1. FUNGSIONAL (Pengawas Perikanan/PPNS) 2. NON-FUNGSIONAL (Masyarakat/POKMASWAS) PENYIDIK Perikanan TERDIRI DARI 3 KELOMPOK : PPNS Perikanan, POLRI DAN PERWIRA TNI AL INTI SISWASMAS ADALAH PELIBATAN PERANSERTA AKTIF MASYARAKAT DLM PENGAWASAN SDI / TERUMBU KARANG. SISWASMAS PERLU KERJASAMA DAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH TERMASUK DARI TNI-AL DAN POLAIR
PENGERTIAN
PENGAWASAN ADALAH Setiap Upaya Dan Atau Tindakan Yang Bertujuan Terciptanya Tertib Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan Pengelolaan Sdkp (Terumbu Karang); SISWASMAS (SISTEM PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT) ADALAH Sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sdkp (dalam hal ini terumbu karang); MASYARAKAT ADALAH Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan sdkp (terumbu karang); POKMASWAS (KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS) ADALAH Pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya.
MCS
Monitoring : Kegiatan pengamatan, pengumpulan dan analisis data untuk menilai tingkat pemanfaatan dan kelimpahan sumberdaya terumbu karang, termasuk tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan terumbu karang. Control : Mekanisme pengaturan / pengendalian, antara lain : mencakup penyusunan / pemberlakuan peraturan per-UU-an, perijinan, pembatasan alat tangkap, maupun zonasi penagkapan. Surveillance : Kegiatan operasional dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang telah ditetapka dalam pengelolaan terumbu karang.
MCS-informasi system (MCS-IS)
Merupakan sistem informasi MCS dalam bentuk data base; Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, tingkat pelanggaran, dan tingkat kerusakan terumbu karang (sbg data statistik); Hasil analisis data base dapat dipergunakan untuk evaluasi tingkat pemanfataan terumbu karang dan memberikan saran tindak dalam pengelolaan terumbu karang.
K E B I J A K A N --- DKP Amanat : RAKERNAS 2005 VISI Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan yang Bertanggung jawab bagi Kesejahteraan Bangsa
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Memperkuat Pengawasan & Pengendalian dlm Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan & Perikanan
PERMASALAHAN : 1. Maraknya Illegal Fishing 2. Kerusakan Ekosistem Laut/terumbu karang 3. Penambangan Pasir Laut yang Merusak & Illegal 4. Pengambilan/penambangan dan perdag. karang 5. Lemahnya Law Enforcement
PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING
STRATEGI : Penanggulangan illegal fishing dan pencurian . ikan di laut Indonesia; Pelaksanaan dan pengembangan Monitoring, Control and Surveillance (MCS); Meningkatkan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan; Peningkatan gelar operasi penertiban di laut Implementasi Vessel Monitoring System (VMS); Pengembangan Kelembagaan Pengawasan Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS).
PRPOGRAM DKP
SISWASMAS TUJUAN DAN SASARAN 1.
2.
3.
4.
MENINGKATNYA PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DAN MENURUNNYA TINGKAT PELANGGARAN DLM PEMANFAATAN TERUMBU KARANG MENGUATNYA KELEMBAGAAN PENGAWASAN DI DAERAH TERCIPTANYA PENGAWASAN MANDIRI OLEH POKMASWAS DI DAERAH TERJALINNYA KOORDINASI PENGAWASAN SECARA TERPADU (PENGAWAS / PPNS PERIKANAN, POLISI, TNI - AL DAN MASYARAKAT) LESTARINYA TERUMBU KARANG DAN PEMANFAATAN YANG BERKELANJUTAN
KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB : A.
MENYEBARLUASKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG FUNGSI, GANGGUAN / ANCAMAN, DAN KELESTARIAN TERUMBU KARANG;
B.
BERPERAN AKTIF DLM PENYUSUNAN OPERASIONAL PENGAWASAN TERUMBU KARANG;
C.
MELAKSANAKAN OPERASIONAL PENGAWASAN TERUMBU KARANG, BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA APARAT PENEGAK HUKUM;
D.
MELAPORKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN.
RENCANA
MEKANISME SISWASMAS POKMASWAS
1
POKMASWAS
PENGAWAS/KOORD PPNS KOORDINATOR PPNS KA KEPALA PELAB PELABUHAN PERIK, KARANTINA PERIKANAN DINAS KP, SYAHBANDAR DINAS KELAUTAN & PERIKANAN SATPOLAIR SATPOLAIR TNI-AL TNI-AL 2
KPL PATROLI / PENGAWAS / PPNS / TNI-AL / POLAIR 3 PETUGAS PATROLI / PENGAWAS / PPNS / TNI – AL / POLAIR MELAKUKAN PENGEJARAN 4 DALAM WAKTU YANG SAMA PETUGAS PATROLI MELAPOR KEPADA DINAS KP PROP/KAB. DAN DITJEN P2SDKP
5
PROSES HUKUM (PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN DI PENGADILAN)
Ket : Mekanisme Siswasmas 1. 2.
3.
4.
5.
MASYARAKAT / POKMASWAS MELAPORKAN ADANYA DUGAAN PELANGGARAN KEPADA APARAT PENGAWAS TERDEKAT APARAT PENGAWAS MENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN DARI POKMASWAS DAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN APARAT PENGAWAS LAINNYA PETUGAS PATROLI (PPNS / TNI - AL / POLAIR) MELAKUKAN PENGEJARAN DAN HENRIKHAN (PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENAHANAN) DALAM WAKTU YANG BERSAMAAN PETUGAS PATROLI MELAPORKAN / MENGINFORMASIKAN MASALAH INI KEPADA DINAS KP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN DITJEN P2SDKP APABILA ADA DUGAAN KUAT TERJADINYA PELANGGARAN DAPAT DILAKUKAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN PENYIDIKAN UNTUK DIPROSES SECARA HUKUM
JALUR INFORMASI SISWASMAS 5
PUSDAL DITJEN P2SDKP
KAPAL P2SDKP BERDEKATAN LOK COREMAP
4 6 BASECAMP UNIT MCS COREMAP (SSB BESAR)
3
2
SUB BASE DI LAPANGAN/PULAU (SSB KECIL)
1 POKMA S (HT)
1 POKMA S (HT)
1 POKMA S (HT)
KAPAL MCS COREMAP
Ket : Jalur Informasi Siswasmas 1.
2. 3. 4. 5.
6.
POKMASWAS MELAPORKAN ADANYA DUGAAN PELANGGARAN DI DAERAH TERUMBU KARANG DENGAN MENGGUNAKAN HT KE SUB BASE DI LAPANGAN/PULAU (SSB KECIL) SUB BASE (SSB KECIL) MENERUSKAN INFORMASI TERSEBUT KE BASECAMP UNIT MCS COREMAP (SSB BESAR) SUB BASE DAN BASECAMP DAPAT MENERUSKAN INFORMASI PELANGGARAN TERSEBUT KE KAPAL MCS COREMAP BASECAMP UNIT MCS DAPAT BERKOORDINASI DENGAN PUSDAL DITJEN P2SDKP UNTUK PENANGANAN PELANGGARAN DI LAPANGAN PUSDAL DITJEN P2SDKP MEMERINTAHKAN KEPADA KAPAL PENGAWAS P2SDKP UNTUK MEMBANTU MELAKUKAN PENANGANAN PELANGGARAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN, KAPAL PENGAWAS P2SDKP BERKOORDINASI DENGAN KAPAL MCS COREMAP
OBYEK PENGAWASAN SDI (penjelasan ps 7 ayat (5) ) Pisces (ikan bersirip) Crustacea (udang, rajungan,kepiting dan sebangsanya) Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi,gurita, siput, dan sbngsanya) Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya – JENIS KARANG) Echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) Amphibia (kodok dan sebangsanya) Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sbngsanya) Mammalia (paus, lumba-lumba,pesut, duyung, dan sbngsanya) Algae (rumput laut dan tumbu-tumbuhan lain yg hdpnya didlm air) Biota perairan lainnya yg ada kaitannya dg jenis2 tsb di atas Semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi
PEMANFAATAN/PERDAGANGAN KARANG Status karang : semua jenis karang batu (hard coral) yang termasuk ordo Sclerictania, termasuk dlm CITES appendix II (pemanfaatanya dengan sistem quota) Aturan hukum : UU No. 31/2004, UU No 5/1990, UU No 32/2004 PP No 7/1999, PP No 8/1999, PERDA Kappres 43/1978 – Ratifikasi CITES CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Pengelola CITES di Indonesis : 1. Management Authority (MA) - Dephut 2. Sceientific Authority (SA) - LIPI
SARANA PRASARANA PENGAWASAN
Alat komunikasi : radio, HT, SSB, Telp/fax, HP Alat transportasi : perahu dayung / layar, perahu motor, kapal dan alat apung lainnya Computer Data Base (CDB) Log book (buku catatan pengawasan) Camera, Kaca pembesar Alat selam Water quality kit Cyanide Detection Test (CDT) Dll.
MONITORING, CONTROL, AND SURVEILLANCE (MCS) PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOMPONENNYA:
KAPAL PATROLI
VMS (VESSEL MONITORING SYSTEM)
PESAWAT PATROLI UDARA
Patroli Udara
Kapal Patroli
(ALAT KOMUNIKASI)
MCS
SISWASMAS
RADAR SATELIT/ RADAR PANTAI
PENGAWAS PERIKANAN
PPNS
ALKOM
CDB
CDB (COMPUTERIZED DATA BASE) LBP (LOG BOOK PERIKANAN)
PENGERTIAN 1.
Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Berbasis Masyarakat di Lokasi Proyek COREMAP II Kegiatan secara terpadu :
- Unsur-unsur Pengawas dan Penegakan Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota - Masyarakat
- Difasilitasi oleh Proyek COREMAP II
PUS – DAL PSDKP
LAUT
DARAT KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA
2 POSKO UTAMA
PSDKP
1
KETUA PIU
2 3 4 KAPAL PATROLI
TNI - AL
N E L A Y A N
HUBLA
TNI - AL
POLRI
POLRI KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS
a. Harus ada Kodal (Komando Pengendalian) b. Harus ada Siskom (Sistim Komunikasi) c. Harus ada Mekanisme d. Harus ada Dukungan Administrasi e. Harus ada Dukungan Logistik f. Harus ada Komponen-komponen Terkait
g. Tugas h. Pola Operasi i. Daerah Operasi j. Sistem Laporan
1.
2.
Kapal Inspeksi - 1/3 kekuatan - 10 x – 1 bulan – 5 jam - 20 x – 1 bulan – 2 ½ jam Kapal Nelayan a. - Para nelayan yang kelaut menangkap ikan diberi alat komunikasi HT - Sambil menangkap ikan melaksanakan pengawasan Terumbu Karang disekitar lokasi proyek b. - Dibagi dalam kelompok 3 orang - Menangkap ikan dengan jaring/pancing sambil melaksanakan pengawasan di sekitar lokasi proyek - Menggunakan Kapal Kayu/Pompong yang disiapkan
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
