112
BIAYA TRANSAKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN
Berdasarkan hasil analisis aktor terlihat bahwa aktor pemain utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu terdiri dari kelompok pemerintah, masyarakat, akademisi dan usaha/swasta. Selain itu juga berdasarkan analisis aktor tersebut terlihat bahwa dari keempat kelompok tersebut kelompok pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan kelompok masyarakat memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sangat tinggi di bandingkan dengan kelompok yang tergolong pada kelompok pemain (kuadran II) lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka analsis biaya transaksi yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan kepada kedua kelompok pemain utama tersebut. Faktor input biaya transaksi yang dikeluarkan oleh setiap aktor dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu memiliki perbedaan, khususnya antara aktor pemerintah daerah dan aktor kelompok nelayan.
Pemerintah Berdasarkan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Abdullah et.al (1998) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Aparatur dan Publik Tahun Anggaran 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, maka biaya transaksi pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu biaya transaksi informasi, biaya transaksi pengambilan keputusan dan biaya transaksi operasional bersama (Gambar 16).
113
Biaya Transaksi Pemerintah
Biaya Pengambilan Keputusan
Biaya Sosialisasi
Biaya Informasi
Biaya Operasional Bersama
Biaya Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan
Biaya Pengembangan dan Pembinaan Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil
Biaya Pengawasan Perijinan dan Pembinaan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
Biaya penyusunan strategi
Biaya penyusunan dan pengukuhan AD/ART Koperasi LEPP-M2R Kab. Sukabumi
Biaya Bantuan Muscab HNSI
Gambar 16. Biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu Berdasarkan gambar diatas, total biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 184.615.000,00 yang terdiri dari biaya informasi sekitar Rp. 9.000.000,00, biaya pengambilan keputusan sekitar Rp. 58.950.000,00 dan biaya operasional bersama sekitar Rp. 116.665.000,00. Secara lengkap total biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dilihat pada Tabel 29 (Secara lengkap lihat lampiran 4). Tabel 29. Biaya transaksi pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu No I II III
Faktor Input Biaya Per Tahun (Rp) Biaya Informasi 9.000.000,00 Biaya Pengambilan Keputusan 58.950.000,00 Biaya operasional bersama 116.665.000,00 Biaya Pengembangan Teknologi 1 Penangkapan Ikan 52.810.000,00 Biaya Pengembangan dan Pembinaan Usaha 2 Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil 43.260.000.00 Biaya Pengawasan Perijinan dan Pembinaan 3 Mutu Produk Kelautan dan Perikanan 20.595.000,00 Total Biaya Transaksi Pemerintah (I + II + III III) 184.615.000,00 Sumber : Diolah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Belanja Aparatur dan Publik Tahun Anggaran 2006
Berdasarkan Tabel 29 diatas terlihat bahwa biaya transaksi untuk operasional bersama lebih besar dibandingkan untuk biaya transaksi informasi dan pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan banyaknya jenis-jenis biaya transaksi yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk
114
Palabuhanratu. Biaya transaksi manajemen paling banyak digunakan untuk biaya pengembangan teknologi penangkapan ikan dan pembinaan nelayan kecil.
Kelompok Masyarakat Nelayan Berdasarkan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Abdullah et.al (1998), biaya transaksi kelompok masyarakat nelayan terdiri dari : 1)
Biaya transaksi penyusunan keputusan, terdiri biaya pertemuan anggota, biaya lobi, biaya pembuatan keputusan;
2)
Biaya operasional bersama, terdiri dari biaya koordinasi, biaya pengawasan sumberdaya ikan, biaya pelatihan anggota dan biaya tradisi laut.
3)
Biaya informasi, terdiri dari Biaya informasi, biaya pengumpulan bahanbahan, biaya penyusunan aturan main dan biaya sosialisasi.
Secara sistematis biaya transaksi yang dikeluarkan oleh nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu dapat dilihat pada Gambar 17.
Gambar 17. Biaya transaksi yang dikeluarkan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu. Berdasarkan gambar diatas, total biaya transaksi yang dikeluarkan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 9.962.500,00. Biaya transaksi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan nelayan tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk beberapa kegiatan, seperti pengawasan
118
(ADB) dalam mengevaluasi kegiatan di Indonesia, yaitu sebesar 12 persen pertahun. Jangka waktu yang digunakan dalam menganalisis efektifitas biaya transaksi ini adalah 5 tahun. Dasar pertimbangannya adalah masa jabatan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi dan organisasi kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Secara lengkap hasil perhitungan CEA tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6 dan 7. Berdasarkan tingkat diskonto tersebut terlihat bahwa dalam jangka waktu lima tahun nilai cost effectiveness analysis (CEA) pemerintah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CEA kelompok nelayan. Nilai CEA pemerintah mencapai sekitar Rp. 783.140.270,15 dan nilai CEA kelompok nelayan Rp. 25.521.874,33. Tarigan (2006) menyatakan bahwa nilai CEA yang lebih kecil merupakan nilai yang lebih efektif. Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu perlu melibatkan kelompok nelayan, karena terbukti memiliki nilai CEA yang lebih rendah dibandingkan hanya dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab perlu disusun sistem kerjasama pemerintah dan kelompok nelayan dalam melakukan pengelolaan da pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Secara lengkap nilai CEA pemerintah dan nelayan tersebut dapat dilihat pada Gambar 21. 800,000,000.00
783,140,270.16
700,000,000.00 600,000,000.00
Rp
500,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00
25,521,874.33
CEA Pemerintah
Nelayan
Gambar 21. Nilai CEA pemerintah dan kelompok nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu
115
sumberdaya ikan, biaya koordinasi, biaya pertemuan, biaya lobi, dan biaya pembuatan aturan main. Biaya transaksi yang dikeluarkan oleh nelayan lebih banyak dilakukan untuk biaya pengambilan keputusan dan operasional bersama, yaitu mencapai Rp. 4.137.500,00 dan Rp. 3.700.000,00 setiap tahunnya. Sementara itu untuk biaya informasi, setiap tahunnya nelayan mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp. 2.125.000,00. Secara lengkap sebaran besarnya biaya transaksi yang dikeluarkan oleh nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu dapat dilihat pada Tabel 30 (Lampiran 5).
Tabel 30. Biaya transaksi yang di keluarkan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu No A 1 2 B 1 2 3 4 C 1 2 3 4
Jenis Biaya Transaksi Biaya Pengambilan Keputusan Biaya Pertemuan anggota Biaya Lobi Biaya Operasional Bersama Biaya koordinasi antar anggota Biaya Pengawasan Sumberdaya Ikan Biaya Pelatihan Biaya tradisi laut Biaya Informasi Biaya informasi Pengumpulan bahan-bahan peraturan Penyusunan peraturan Sosialisasi Total Biaya Transaksi
Nilai Rata-Rata (Rp. Per Tahun) 4.137.500,00 4.000.00,00 137.500,00 3.700.000,00 900.000,00 1.500.000,00 500.000,00 800.000,00 2.125.000,00 500.000,00 375.000,00 875.000,00 375.000,00 9.962.500,00
Sumber : Data primer 2007
Biaya transaksi pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh nelayan lebih banyak dikeluarkan untuk biaya pertemuan anggota dan biaya lobi. Biaya tersebut umumnya dikeluarkan setiap ada pergantian pengurus atau pertemuan rutin triwulanan organisasi. Secara lengkap sebaran biaya pegambilan keputusan yang dikeluarkan oleh nelayan dapat dilihat pada Gambar 18.
116
4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00
Rupiah
2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 Biaya Pertemuan anggota
Biaya Lobi
Jenis Biaya Transaksi
Gambar 18. Biaya transaksi pengambilan keputusan yang di keluarkan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan Teluk Palabuhanratu. Biaya transaksi operasional bersama yang dikeluarkan oleh nelayan setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 3.700.000,00. Biaya tersebut lebih banyak digunakan untuk biaya pengawasan sumberdaya ikan di wilayah perairan Teluk Palabuhanratu. Secara lengkap biaya operasional bersama tersebut dapat dilihat pada Gambar 19. 1,600,000.00 1,400,000.00
Rupiah
1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 Biaya koordinasi antar anggota
Biaya Pengawasan Sumberdaya Ikan
Biaya Pelatihan
Biaya tradisi laut
Jenis Biaya Transaksi Biaya Operasional Bersama
Gambar 19. Biaya operasional bersama yang di keluarkan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan Teluk Palabuhanratu.
117
Sementara itu biaya transaksi informasi yang dikeluarkan oleh nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan teluk palabuhanratu lebih didominasi oleh biaya pencarian informasi untuk penyusunan aturan main yang berlaku di tingkat nelayan. Misalnya aturan main yang berlaku bagi nelayan yang akan memanfaatkan rumpon sebagai lokasi penangkapan ikan. Aturan main tersebut dibuat oleh nelayan yang tergabung dalam kelompok pengelola rumpon, akan tetapi berlaku bagi semua nelayan baik anggota maupun bukan dari kelompok pengelola rumpon. Sehingga bagi nelayan yang akan memanfaatkan rumpon sebagai lokasi penangkapan ikan, harus mentaati aturan main yang telah disepakati oleh kelompok pengelola rumpon. Secara lengkap sebaran biaya transaksi politik yang dikeluarkan nelayan dalam pengelolaa sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu dapat dilihat pada Gambar 20.
900,000.00 800,000.00 700,000.00
Rupiah
600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 Biaya informasi
Pengumpulan bahan-bahan peraturan
Penyusunan peraturan
Sosialisasi
Jenis Biaya Transaksi Informasi
Gambar 20. Biaya transaksi informasi yang di keluarkan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan Teluk Palabuhanratu Efektifitas Biaya Transaksi Efektifitas biaya transaksi dianalisis dengan melihat rasio antara total biaya transaksi yang telah dikeluarkan dengan (1 + i)t, dimana i merupakan tingkat diskonto. Semakin kecil nilai rasio yang diperoleh maka menunjukan semakin efektif penggunaan biaya transaksi tersebut. Tingkat diskonto yang dipakai pada analisis ini adalah tingkat diskonto yang digunakan oleh Asian Development Bank
