PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA SUMBERDAYA AIR AIR
PERAN BUDAYA LOKAL DALAM MENUNJANG SUMBERDAYA AIR YANG BERKELANJUTAN Bali, 2 Oktober 2003
DITJEN SUMBERDAYA AIR
KERANGKA KERANGKA PIKIR PIKIR PERUBAHAN PERUBAHAN UU UU NO.11/1974 NO.11/1974 LATAR BELAKANG Pengalaman Masa Lalu : ¾Belum memadainya penyelenggaraan koordinasi pembangunan sumberdaya air; ¾Belum terciptanya keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik; ¾Belum terciptanya keseimbangan anara pendayagunaan dan konservasi; ¾Dominasi pemerintah. Tantangan ke depan : ¾Pembangunan yang berkelanjutan; ¾Otonomi daerah; ¾Hak asasi manusia; ¾Transparansi; ¾Demokratisasi; ¾Globalisasi. Penegasan bahwa pembangunan sumberdaya air sebagai perekat persatuan.
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN VISI PENGELOLAAN SDA Terwujudnya kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat
1. 2. 3. 4. 5.
MISI PENGELOLAAN SDA Konservasi sumberdaya air yang berkelanjutan. Pendayagunaan sumberdaya air yang adil bagi semua kebutuhan. Pengendalian daya rusak air. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data serta informasi SDA ASAS PENGELOLAAN SDA asas keseimbangan fungsi sosial dan nilai ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas kelestarian, keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas publik
RUU PENGGANTI UU 11/1974 1. Komprehensif 2. Antisipatif 3. Direktif 4. Koordinatif 5. Partisipatif
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT
Mengapa UU 11/194 tentang Pengairan perlu dirubah: •
Menyesuaikan dg pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan: sentralistikÆ desentralistik & memberi peluang kepada masyarakat utk berperan dalam pengelolaan SDA
•
Mengakomodasi kesepakatan global a.l: sustainable development; Integrated Water Resources Management (IWRM), Hak Asasi ManusiaÆ pemenuhan kebutuhan pokok air
•
Penyeimbangan antara pengaturan untuk konservasi SDA dengan pengaturan pendaya gunaan SDA
•
Mengakomodasi penerapan prinsip-prinsip good governance, a.l demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dlm pengelolaan SDA
•
Mengantisipasi ekses perkembangan nilai ekonomis air (komersialisasi) air yg semakin kuat
BUTIR -BUTIR KEBIJAKAN BUTIR-BUTIR KEBIJAKAN BARU BARU DLM DLM RUU RUU SDA SDA
Jaminan terhadap hak untuk memperoleh kebutuhan pokok atas air Peran masyarakat diperluas (demokratisasi) Peran pemerintah pusat dan daerah dipertegas (otonomi daerah) Pergeseran fungsi sumberdaya air dari fungsi sosial menjadi fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan Perincian pengaturan menurut cakupan (domain) mempunyai nilai penting karena, selama ini, pengelolaan sumberdaya air terfokus pada pendayagunaan (eksploitasi) Æ keseimbangan dengan konservasi Keberadaan Dewan Sumberdaya Air Prinsip-prinsip conjunctive use Prinsip-prinsip good governance Pejabat penyidik Lebih komprehensif
ASAS, ASAS, TUJUAN, TUJUAN, DAN DAN FUNGSI FUNGSI Asas
asas keseimbangan fungsi sosial & nilai ekonomi; asas kemanfaatan umum; asas keterpaduan dan keserasian; asas kelestarian; asas keadilan; asas kemandirian; dan asas transparansi dan akuntabilitas publik
Tujuan
mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Fungsi
fungsi sosial; fungsi ekonomi; dan fungsi lingkungan
WEWENANG WEWENANG PENGELOLAAN PENGELOLAAN DAN DAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN WILAYAH WILAYAH SUNGAI SUNGAI Keberadaan SDA pada WS
Penetapan Pola Pengelolaan WS
Pelaksanaan Pengelolaan
Bupati/Walikota
Bupati/ Walikota
Gubernur (persetujuan dengan Dewan SD Air Daerah )
Gubernur (persetujuan dengan Dewan SD Air Daerah)
Lintas Propinsi
Menteri-menteri Terkait (persetujuan dengan Dewan Sumberdaya Air Nasional )
Menteri-menteri terkait (persetujuan dengan Dewan Sumberdaya Air Nasional)
WS Strategis
Menteri-menteri Terkait (persetujuan dengan Dewan Nasional)
Menteri-menteri terkait bersama dengan Pemda (persetujuan dengan Dewan Sumberdaya Air Nasional)
Dalam Satu Kabupaten/ Kota Lintas Kabupaten/ Kota Dalam Satu Propinsi
PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA SUMBERDAYA AIR AIR Pengelolaan sumberdaya air meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air Pola pengelolaan sumberdaya air berdasarkan Wilayah Sungai ¾ Salah satu kriteria penetapan wilayah sungai adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi seluruh penduduk yang bermukim di wilayah sungai tersebut Melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat Keterpaduan antar sektor, antar wilayah, antar generasi, dan antar instansi tanpa mengurangi kewenangan masing-masing, Keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan Pemerintah dapat menetapkan WS strategis dan pola pengelolaannya dengan persetujuan dan dilakukan bersama Pemerintah Daerah
ISUE-ISUE DALAM PEMBAHASAN RUU SUMBER DAYA AIR 1. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air :
Pola Penggelolaan SDA disusun berdasarkan wilayah sungai dgn prinsip koordinasi keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dgn memperhatikan wewenang instansi pemerintah yg bersangkutan.
Wilayah Sungai :
Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
Cekungan Air Tanah :
Cekungan air tanah adalah suatu wilayah pengelolaan air tanah yg dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, semua kejadian hidrologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran & pelepasan air tanah berlangsung.
2. Privatisasi :
Privatisasi = Pengusahaan SDA dgn melibatkan swasta / perorangan dgn tujuan mendapatkan modal, teknologi, & efisiensi dlm pelayanan jasa air atau pemanfaatan potensi SDA. Privatisasi / Pengusahaan SDA dlm pengelolaan SDA dibatasi pd penggunaan SDA utk. memenuhi kebutuhan usahanya a.l. : Sbg. bahan baku : PDAM, Persh. Air Kemasan. Sbg. media / unsur utama : PLTA , olah raga arum jeram Sbg. Bhn pembantu produksi : air utk. Pendingin mesin, dll. Kegiatan Privatisasi / pengusahaan di maksud tidak termasuk menguasai sumber airnya tetapi terbatas pd hak utk. menggunakan air sesuai dgn alokasi air yg ditetapkan. Privatisasi diarahkan utk. kemenuhi keb. air bersih daerah perkotaan yg kemampuaan membayar tinggi. Utk Penduduk dgn kemampuan membayar rendah akan dilayani Perusahaan Publik.
PERBANDINGAN PERBANDINGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN SDA SDA di di UU UU No. No. 11/1974 11/1974 dan dan RUU RUU SDA SDA Ketentuan
UU No. 11/1974
Syarat pihak swasta
Izin pemrth berpedoman pd asas usaha bersama dan kekeluargaan (Ps. 11)
RUU SDA 1. 2. 3. 4. 5. 1.
Kewajiban pihak swasta
Kewajiban Pemerintah
Tidak ada turannya
2. 3.
Tidak ada aturannya
1. 2.
Izin dr pemerintah, Pemrth. Propinsi atau Kab./Kota (Ps.46) Tidak boleh meliputi WS (Ps. 46) Berdasarkan rencana alokasi air (Ps.47) Melalui konsultasi publik (Ps. 48) Tdk melayani wil. SDA lain kecuali bila terdapat ketersediaan air yg melebihi keb. wilayah sendiri Memeperhatikan fungsi sosial & kelestariannya (Ps.46) Ikut serta melakukan keg. Konservasi & meningkatkan kesejahteraan di sekitarnya (Ps. 48) Mendorong keikutsertaan usaha kecil & menengah (Ps.48) Melakukan pengaw. mutu pelayanan pengusahaan (Ps. 48) Memfasilitasi pengaduan masy. atas pelayanan pengusahaan (PS. 48)
3. Hak Guna Air : Sumberdaya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dalam memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Mengakui hak masyarakat adat. Tidak memberlakukan hak milik, tetapi hak guna air.
Definisi Hak Guna Air :
Hak guna air adalah hak utk memperoleh & memakai atau mengusahakan SDA utk. berbagai keperluan.
Hak Guna Air meliputi : a. Hak Guna Pakai Air (HGP AIR) Hak guna pakai air adalah hak utk. memperoleh & memakai SDA guna memenuhi keperluan sehari-hari, pertanian rakyat , & keb. lain yg bersifat sosial. HGP Air mengimplementasikan makna fungsi sosial SDA. •
Hak Guna Usaha Air (HGU AIR) Hak guna usaha air adalah hak utk. memeperoleh & mengusahakan SDA guna memenuhi keb. usaha. HGU Air pencerminan fungsi ekonomi & peningkatan nilai kemanfaatan SDA.
4.4. Hubungan HubunganHak Hak Guna GunaAir Air&&Perizinan Perizinan (1) (1) Jenis HG AIR
Cara Memeper UNTUK SIAPA oleh
UNTUK APA
Perorangan
Kebutuhan pokok sehari-hari
Perorangan & Kelompok
Pertanian rakyat dlm Jar. Irigasi yg sudah ada
Persyaratan
Tidak mengubah kondisi sumber air
mengubah kondisi sumber air
Tanpa Izin
HAK GUNA PAKAI
Perorangan
Dengan Izin
Kebutuhan pokok sehari-hari
Perorangan & Kelompok
Pertanian rakyat diluar Jar. Irigasi yg sudah ada
Kelompok
Kebutuhan pokok sehari-hari, Kebutuhan sosial
4.4. Hubungan HubunganHak Hak Guna GunaAir Air&&Perizinan Perizinan (2) (2) Jenis HG AIR
HAK GUNA USAHA
Cara Memeper UNTUK SIAPA oleh
Dengan izin
Perorangan /Kelompok /Badan Usaha
UNTUK APA Untuk memenuhi kebutuhan usaha : bahan baku produksi (Pabrik minuman, PDAM) untuk pemanfaatan potensinnya (usaha PLTA) Untuk media usaha (usaha wisata/olah raga air) Untuk bahan pembantu proses produksi (proses pendingin mesin, industri tekstil)
Persyaratan
5. Iuran & Pembiayaan : a. Perhitungan kebutuhan pembiayaan didasarkan pd kebutuhan nyata pengelolaan SDA b. Jenis pembiayaan meliputi biaya : - sistem informasi - perencanaan - pelaksanaan konstruksi & investasi - operasi & pemeliharaan - pemantauan & evaluasi - pemberdayaan masyarakat c. Sumber dana utk. pembiayan diperoleh dr anggaran pemerintah, swasta, dan penerimaan jasa pengelolaan air (iuran).
Iuran & Pembiayaan.......
d. Pengaturan pembiayaan : - pemerintah utk. Pengll. SDA WS lintas propinsi, negara & strategis nasional. - pemerintah provinsi utk. Pengll. SDA WS lintas kab./kota - pemerintah kab./kota utk. Pengll SDA WS dlm satu kab./kota. - BUMN & BUMD pengll. SDA, Badan Usaha lain & atau perorangan utk. tujuan pengusahaan SDA. e. Utk. kepentingan mendesak yg memerlukan pembiayaan antara Pemerintah & Pemda keb. Pembiayaan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Pemda (Prov, Kab./Kota).
Iuran & Pembiayaan.......
f. BUMN/BUMD Pengelola SDA mempunyai kewajiban utk. pembiayaan pelayanan sosial & pelayanan utk. Kesejahteraan & keselamatan umum. g. Pemerintah & Pemda dpt memberikan pembiayaan pengelolaan SDA kpd BUMN/BUMD Pengelola SDA utk. pembiayaan pelayanan sosial & pelayanan utk. Kesejahteraan & keselamatan umum. h. Iuran jasa pengelolaan SDA dikenakan setiap pengguna SDA kecuali untuk pemenuhan keb. Pokok sehari-hari i. Besarnya iuran ditetapkan atas dasar kemampuan ekonomi pengguna & jenis penggunaan. j. Iuran tersebut bukan mrp. Pembayaran atas harga airnya tetapi utk. Membiayai keperluan pengelolaan SDA.
6. Kebijakan Pengelolaan Irigasi dalam RUU SDA A. Rumusan akhir RUU SDA psl. 42 & 64 yg berkaitan dgn irigasi pd intinya : Pengembangan sistem jaringan irigasi mjd tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dgn kewenangannya dan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat termasuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan utamanya. B. Dalam pembahasan mslh pengelolaan irigasi : a. DPR tdk menyetujui adanya penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari pemerintah/pemerintah daerah kepada petani pemakai air.
b.
Kewenangan pengelolaan irigasi tetap berada di pemerintah/pemerintah daerah sesuai dgn kewenangannya sebagaimana telah dirumuskan dlm psl. 42 RUU SDA
- Jar. Irigasi dlm satu kab./kota mjd tanggung jawab pemerintah
kab./kota. - Jar. Irigasi lintas kab./kota mjd tanggung jawab pemerintah propinsi. - Jar. Irigasi lintas propinsi mjd tanggung jawab pemerintah. c. Kewajiban petani pemakai air adalah pelaksanaaan operasi dan pemeliharaan pd jaringan tersier/usaha tani.
KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN IRIGASI IRIGASI LINGKUP
PENGEM-BANGAN
T. JAWAB
Lintas Provinsi
Pemerintah
Lintas Kabupaten
Pemerintah Provinsi
Satu Kabupaten
Pemerintah Kab./Kota
Jaringan Primer & OPERASI & Sekunder PEMELIHARAAN Tersier
Pemerintah & Pemda sesuai dgn kewenangannya Perkumpulan Petani Pemakai Air
PELAKSANAAN
Dapat mengikutsertakan masyarakat
Dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dgn kebutuhan & kemampuannya.
7. Pasal-Pasal yg Belum Tuntas dibahas (Pending) a. Pasal mengenai air minum ttg. Pembentukan bahan regulasi air minum. - pokok-pokok usulan rumusan : untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah dpt membentuk badan yg berada & yg bertanggungjawab kpd Menteri. - perlu dibahas dlm RAKER Komisi IV b. Pengusaahaan air ke Negara Lain. - pokok-pokok usulan rumusan : 1). pengusahaan air utk negara lain tdk diizinkan kecuali apabila penyediaan air utk berbagai kebutuhan air WS telah terpenuhi. 2). pengusahaan air utk negara lain hrs didsrkan pd rencana pengell. SDA WS ybs dgn memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya. 3). pengusahaan air utk negara lain dilakukan dgn konsultasi publik serta mendapat rekomendasi Pemda. - perlu dibahas dlm RAKER Komisi IV
7. Pasal-Pasal yg Belum Tuntas dibahas (Pending) c. Pengaturan T.jawab pembiayaan irigasi tersier. - pokok-pokok usulan rumusan : Biaya pelaksanaan konstruksi & OP sistem irigasi tersier menjadi tanggungjawab masyarakat petani dgn bantuan Pemerintah apabila diperlukan. - perlu dibahas dlm RAKER Komisi IV
