Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kedeputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan pada: FGD Kebijakan Dan Arah Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Dalam Mendukung Implementasi Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 26 November 2013
Outline • • • •
Arah Kebijakan Revitalisasi KAPET Kelembagaan KAPET Perencanaan KAPET Tindak Lanjut Revitalisasi KAPET
2
ISU STRATEGIS
3
KONSENTRASI AKTIVITAS EKONOMI Indonesia Bukanlah Pengecualian
Sumber gambar: Danang Parikesit
•
Aktivitas ekonomi terkonsentrasi di kawasan perkotaan khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera, Kalimantan bagian timur, Sulawesi bagian selatan.
•
Keterbatasan prasarana transportasi menyebabkan kegiatan industri tidak menyebar ke wilayah-wilayah terbelakang dan terisolir.
•
Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui penyediaan transportasi dapat memperbaiki akses industri dari pusat-pusat pengolahan ke wilayah pemasaran (mengurangi biaya angkutan komoditas dan barang konsumsi dan meningkatkan daya saing).
4
Kesenjangan Wilayah & Konektivitas Kesenjangan ekonomi antar daerah maju lebih tinggi dari pada daerah tertinggal. Hal ini karena tingkat daya saing daerah maju dengan infrastruktur yang sudah memadai akan lebih tinggi di banding daya saing daerah tertinggal
Rata-rata PDRB Perkapita daerah maju lebih tinggi dari pada daerah tertinggal
Perkembangan Disparitas Ekonomi Kelompok Daerah Tertinggal dan Daerah Non Tertinggal
Perbandingan Rata-rata PDRB Perkapita Tanpa Migas Daerah Tertinggal dan Daerah Non Tertinggal Tahun 2007-2011 25,000
0.80
PDRB Perkapita
Indek Williamson
0.90 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30
20,000 15,000 10,000 5,000
2007
2008
2009
2010
2011
Daerah Tertinggal
0.45
0.58
0.47
0.48
0.49
Daerah Maju
0.75
0.75
0.75
0.77
0.81
0 2007
2008
Rata-Rata Daerah Tertinggal
2009
2010*
2011**
Rata-Rata Daerah Maju
5
POLA INTERAKSI ANTAR PULAU BESAR (Data OD 2011) Pergerakan aliran barang keluar pulau lebih banyak terkonsentrasi menuju Jawa+Bali, Sumatera, Sulawesi menunjukkan masih rendahnya industri pengolahan di pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, dan Papua. Pergerakan Aliran Barang Keluar Pulau Tahun 2011 TUJUAN SUMATERA P. SUMATER P. JAWA+BALI P. KALIMANTAN ASAL P. SULAWESI P. NUSATENGGARA P. MALUKU P. PAPUA
56,20 8,21 18,52 6,99 10,42 13,60 15,56
P. P. JAWA+BALI KALIMANTAN 37,26 87,06 37,02 15,69 42,55 23,60 24,97
2,74 1,73 26,20 4,97 6,26 6,19 5,86
P. SULAWESI 2,22 1,55 12,12 64,94 12,28 41,39 29,15
P. NUSA TENGGARA 1,16 1,23 4,84 4,23 26,85 6,20 5,90
P. MALUKU 0,23 0,13 0,77 2,05 0,96 7,08 2,58
P. PAPUA 0,19 0,10 0,53 1,12 0,67 1,95 15,98
6
POLA INTERAKSI ANTAR PULAU BESAR (Data OD 2011) Pergerakan aliran barang kedalam pulau lebih besar berasal dari Jawa+Bali menunjukkan: (i) masih tingginya ketergantungan wilayah non Jawa-Bali terhadap barang jadi dari Jawa+Bali, (ii) terjadinya kebocoran wilayah non Jawa+Bali terhadap akumulasi dari nilai tambah sumber daya. Pergerakan Aliran Barang Kedalam Pulau Tahun 2011 TUJUAN
P. P. P. KALIMANTA P. SULAWESI NUSATENGGA P. MALUKU P. PAPUA JAWA+BALI N RA 51,01 6,43 16,21 8,27 10,22 14,43 15,96 45,64 92,06 62,44 35,43 66,16 48,76 50,26 1,43 0,54 13,14 3,83 3,62 4,04 3,74 1,27 0,54 5,87 48,37 7,45 25,49 18,45 0,47 0,37 1,85 2,29 11,82 2,97 2,77 0,10 0,03 0,28 1,19 0,42 3,39 1,24 0,08 0,02 0,20 0,63 0,30 0,92 7,59
P. SUMATERA P. SUMATER P. JAWA+BALI P. KALIMANTAN ASAL P. SULAWESI P. NUSATENGGARA P. MALUKU P. PAPUA
7
PERGERAKAN ALIRAN BARANG KELUAR DAN MASUK NTT TAHUN 2011
6,68% 3,63%
1,56%
13,88% 16,55%
13,49%
0,65%
9,42% 1,06% 0,45% 36,01% 62,46% 7,73%
15,74%
3,43%
8
PERGERAKAN ALIRAN BARANG KELUAR DAN MASUK SULAWESI TENGAH TAHUN 2011
0,33%
11,67% 16,07%
7,51%
15,63%
4,30%
10,66%
2,08% 19,85% 10,96% 30,42% 60,22%
0,38% 0,18%
6,66% 3,09%
Aliran Keluar Aliran Masuk
9
ARAH KEBIJAKAN REVITALISASI KAPET
10
ARAH REVITALISASI KAPET 1. Mengaktifkan sebagai penggerak pertumbuhan pada wilayah yang tingkat kesenjangannya tinggi 2. Menjadi hinterland bagi Koridor Ekonomi/MP3EI dalam hubungan hulu-hilir 11
TAHAPAN SASARAN RPJMN DALAM RPJPN 2005-2025 Agar Indonesia tidak impor lagi beras, buah-buahan, garam, ikan.
RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019)
RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
• Dalam RPJM ke depan diarahkan untuk mencapai daya saing perekonomian dan keunggulan kompetitif. • Bagaimana peran tiap KAPET dengan potensi andalannya masing-masing 12
AMANAT RPJPN 2005-2025 Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan” :
Arah Kebijakan Pengemb angan Wilayah
1. Pengembangan wilayah : memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut di setiap wilayah; memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan 2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayahwilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
13
POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG KURANG BERKEMBANG • Potensi sumber daya alam di Kawasan Timur Indonesia dan Daerah Tertinggal lainnya melimpah, namun pengelolaannya belum memberikan nilai tambah, • Pengelolaan oleh daerah maupun dukungan K/L saat ini lebih dominan dengan pendekatan sektoral, dari pada kawasan, • Menghadapi sasaran RPJMN III mencapai “daya saing perekonomian dan keunggulan kompetitif” diperlukan kesiapan instrumen kelembagaan yang mampu mengelola sumber daya alam berbicara di pasar global dan internasional,
• KAPET menjadi instrumen pendorong keterpaduan pengelolaan di tingkat lokal • KAPET menjadi penunjang KEK/MP3EI 14
LANDASAN EKSISTENSI KAPET ASPEK LANDASAN KEBIJAKAN • UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • KAPET sebagai Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi • PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN • 13 KAPET ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
ASPEK DUKUNGAN POLITIK Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dan Seluruh Gubernur dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 3 Juli 2008 tentang Pengelolaan KAPET, yang akhirnya memberikan kesimpulan untuk melanjutkan Program Pengembangan KAPET dan sekaligus melakukan revitalisasi dan
reformulasi KAPET Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dan para gubernur dengan Komisi V I DPR RI pada tanggal 23 Februari 2011 tentang Pengelolaan KAPET, yang akhirnya memberikan rekomendasi pentingnya pembenahan kelembagaan KAPET berdasarkan fakta kinerja 13 KAPET di Indonesia
15
KONEKTIVITAS KAPET – MP3EI • KAPET mejadi penggerak pertumbuhan di daerah tertinggal.daerah yang kesenjangannya masih tinggi KAPET di mainstream ke Koridor Ekonomi (KEK) KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM KEK SEI MANGKEI
KAPET KHATULISTIWA
KAPET SASAMBA
KAPET MANADO - BITUNG
KAPET PALAPAS
KAPET SERAM
KPBPB SABANG
KPBPB BATAM, BINTAN, KARIMUN KEK TANJUNG LESUNG
: KEK : KPBPB
: KAPET
KAPET DAS KAKAP
KAPET BATU LICIN KAPET BIMA
KAPET MBAY
KAPET PARE-PARE
KAPET BANK SEJAHTERA
KAPET BIAK
MEMBANGUN KONEKTIVITAS DAERAH TERTINGGAL/PERBATASAN-KAPET-KORIDOR EKONOMI Minapolitan/Daerah tertinggal
Kab. A
KSCT Kab. B
PUSAT KAPET
KARET
KAPET
PERIKANAN
KSCT diPerbatasan
KAPET
MP3EI KAKAO
Agropolitan Daerah Tertinggal
KEK
RM/Daerah Tertinggal Kab. C
Kab. D
Daerah Tertinggal-Perbatasan didisain menjadi hinterland KAPET / pusat pertumbuhan sekitar dengan orientasi ke Koridor Ekonomi /dan atau ke Negara Tetangga : 1. Kondisi konektivitas kabupaten tertinggal/perbatasan baik intra maupun antar wilayah? 2. Kondisi produktivitas sumber daya unggulan lokal, 3. Konektivitas mata rantai industri hulu-hilir produk unggulan daerah?
KAPET Menjadi Hinterland Koridor Ekonomi/MP3EI Pembangunan Koridor Ekonomi dilakukan melalui pendekatan peningkatan konektivitas yang terintegrasi dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Konektivitas di dalam koridor terdiri dari konektivitas utama dan konektivitas pendukung. • Konektivitas utama adalah yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. • Konektivitas pendukung adalah yang menghubungkan klaster industri dengan pusat kegiatan ekonomi dan infrastruktur pendukung pelabuhan, listrik, dan se-bagainya.
KORIDOR EKONOMI
KAPET
KSCT/RM
HINTERLAND
Dalam Koridor Ekonomi, KAPET diorientasikan menjadi klaster industri hulu yang mendukung KEK dan/atau pusat ekonomi MP3EI
18
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)
KAPET
Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangannya masih tinggi Pemerataan Pertumbuhan
KEK
Diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri Pertumbuhan Tinggi
KPBPB/ FTZ
Diarahkan untuk memperluas dan memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara Pertumbuhan Tinggi
19
Peran Pemerintah dan Swasta Zona Pengolahan Ekspor
Zona Industri
Peran Pemerintah semakin besar Kaw. Berikat Kaw. Industri
Potensi KEK
Kawasan Ekonomi Khusus
Kaw Strategis Provinsi
Regional managemen Daerah Tertinggal
Zona Logistik
Techno Park
Kaw. Wisata Kaw. Hortikultura
Peran Swasta semakin besar
Kaw. Strategis Cepat Tumbuh Daerah Tertinggal KAPET
FTZ/KEK/MP3EI 20
PRINSIP DASAR: PEMBANGUNAN KAWASAN BERKELANJUTAN • Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal • Mempunyai nilai tambah yang tinggi • Berdampak luas terhadap investasi nasional • Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
Socially Acceptable
Economically Feasible
Pengambangan KAPET harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan
• Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang dapat ditoleransi (carrying capacity) • Memperbaiki kualitas lingkungan • Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (sustainable)
Environmentally Sustainable
• Membuka/menyerap lapangan kerja • Mengurangi kemiskinan • Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah
STRATEGI PENGEMBANGAN KETERKAITAN A
C
A. Kebutuhan dasar dari industri pengolahan adalah membawa bahan baku untuk diolah dan dijual kepasar. Untuk itu, dibutuhkan layanan logistik dengan harga yang reasonable
Linkages between “Domestic and International Logistics Sector” and “Industrial Sector”
LINKAGES
Linkages among domestic industrial, including supporting services
B
Linkages between “Regional Resources” and “Industrial Development”
B. Industri pengolahan harus memperhatikan keterkaitan hulu (downstream) sebagai penyedia bahan baku dan hilir (upstream) yakni industri untuk mendistribusikan produk untuk pengolahan lebih lanjut atau packaging. Kuncinya pada sistem transportasi yang terkoneksi dengan baik
C. Sumberdaya wilayah terkait dengan natural resources, human resources, infrastructure resources. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pendekatan bottom-up yang merupakan kolaborasi antara market driven initiative dan pemerintah lokal serta kebijakan yang harmonis dari K/L. Sumber: Final Report on SEZ Development Masterplan Survey, 2012
22
TUJUAN & HAKEKAT PENGEMBANGAN KAPET “Memeratakan pertumbuhan ekonomi khususnya di luar Pulau Jawa dan Bali, untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah” Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN telah menetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai kawasan strategis nasional bidang ekonomi Kawasan strategis nasional bidang ekonomi (KAPET salah satunya) diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitarnya, dan memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem ekonomi wilayah
KAPET dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumberdaya lokal.
RANCANGAN KELEMBAGAAN KAPET
24
Rancangan Susunan Dewan Nasional KAPET Ketua merangkap Anggota
: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua I merangkap Anggota
: Menteri Pekerjaan Umum;
Wakil Ketua II merangkap Anggota
: Menteri Dalam Negeri;
Sekretaris merangkap Anggota
: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Anggota
1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Perindustrian; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Pertanian; 5. Menteri Kelautan dan Perikanan; 6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 7. Menteri Perhubungan; 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 9. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; 10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 11. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
25
MEKANISME KERJA
STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT
DEWAN NASIONAL KAPET
SEKNAS
B
C
GUBERNUR
D
E
F
G DAERAH
BADAN PENGELOLA KAPET
A’ Kab/Kota Terkait
K K K
Kab/Kota Terkait
K K K
Menko Perekonomian Menteri Pekerjaan Umum Menteri PPN/Ka.Bappenas 13 K/L
BADAN PENGEMBANGAN KAPET
K/L Terkait
A GUBERNUR
Ketua Wakil Sekretaris Anggota
SEKNAS
PMU
KEPPRES 150/2000
Ketua Wakil
BADAN PENGELOLA KAPET Gubernur Profesional
TUGAS Membantu Pemerintah Daerah memberi pertimbangan teknis bagi permohonan perijinan kegiatan investasi pada KAPET.
STRUKTUR KELEMBAGAAN KAPET Contoh Program PU untuk KAPET
SEKRETARIAT NASIONAL
1.Menyiapkan detail RTR KSN KAPET
SEKNAS
2.Akselerasi Program Infrastruktur KSN KAPET KEM. DLM NEGERI
KEM. ESDM
PMU Infrastruktur PU B M
CK
SD A
KEMENTERIAN /LEMBAGA
KEM. PU
KEM. PERDAG
KAWASAN EKONOMI TERPADU
BKPM
KEM. PERHUB
KPDT
BADAN PENGELOLA KAPET DAERAH
KEM. PERINDUST RIAN KEM. KKP
KEM. PERTANI AN
27
PERAN SEKNAS KAPET 1. Penggerakan K/L dalam KSN KAPET
2. Memberikan masukan pada penyusunan Renstra dan Renja K/L (20152019) dalam mendukung program untuk KSN KAPET
SEKRETARIAT NASIONAL Mandat: • RTRWN • RPJPN • RDP
SEKNAS KEM. DLM NEGERI
KEM. ESDM
KEM. PU
KEM. PERDAG.
BKPM
KEMENTERIAN /LEMBAGA KEM. PERHUB
3. Mengintegrasikan seluruh kebijakan sektor di PusatDaerah
KPDT
KEM. KKP KEM. PERINDUS TRIAN
KEM. PERTANI AN
4. Mengevaluasi dukungan K/L dalam pengembangan KSN 5. Menciptakan ruang kondusif bagi iklim investasi (pemerintah dan Swasta) 6. Mensinergikan KAPET dengan MP3EI dan KEK 28
PERAN BADAN PENGELOLA DAERAH Gubernur Membentuk FUNGSI 1. Pengembang ekonomi kawasan; 2. Leader dalam mengenterpreneur/meng usahakan kawasan
BADAN PENGELOLA KAPET DAERAH KAB
KAB
KAB
1. Menyelenggarakan forum untuk mengonsolidasikan di tingkat provinsi (antar SKPD dan integrasi antar kabupaten/kota) 2. Menetapkan lokasi kawasan-kawasan yang cocok untuk pengembangan bisnis kawasan. 3. Menyusun Roadmap/Masterpl an KAPET
Mengelola KAWASAN EKONOMI TERPADU
4. Bersama sektor terkait menciptakan kemudahan dan perijinan investasi 29
SEKTOR-SEKTOR BERBASIS KAWASAN KEM. PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEM. PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KEM. PERTANIAN KEM. KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KSCT
KEM. DALAM NEGERI KEM. PERINDUSTRIAN KEM. PERDAGANGAN
DINAS PERTANIAN
Minapolitan
Agropolitan
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
BAPPEDA
RM
DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN
KEM. ESDM KEM. PEMBANG DATING
DINAS ESDM BKPM
BKPMD 30
INTEGRASI PROGRAM KAWASAN
KETERANGAN
MEKANISME KERJA PUSAT
• Seknas mengkoordinasikan dan mensinergiskan program K/L di wilayah KSN (KAPET) berbasis RTR KSN KAPET (RPERPRES RTR KSN) • Seknas (sebagai head equator) dalam memonitor PMU di masingmasing K/L c/ Dukungan Kemen.PU KSN: Di Inisiasi oleh DJPR melalui KEMEN.PU Pembentukan PMU KSN (KAPET) 1. Menyusun Program Infrastruktur Bid.PU (Bid.SDA, Bid.Bina Marga, Bid.Cipta Karya) 2. Melakukan Monev terkait dukungan infrastruktur
SEKNAS Bid.Sumber Daya Air Bid.Bina Marga
PMU KSN
Bid.Cipta Karya
A
Minapolitan
KAWASAN PENGEMBANGAN
EKONOMI TERPADU
DAERAH
Agropolitan
RM
GUBERNUR Kepala Balai Besar Wil.Sungai
Kepala SNVT
Kepala Balai Besar Jalan
Konektivitas
K KEK/MP3EI
K K
A’
SKPD
Kab/Kota Terkait
K K K
•
Gubernur melalui (c/ Badan Pengelolaa KAPET ) melakukan konsolidasi dengan SKPD dan Kepala Balai melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota di wilayah terkait
• Gubernur menjamin pelaksanaan program didaerah sesuai dengan arahan pengembangan berbasis RTR KSN (KAPET
Identifikasi Peran K/L (1) No.
Kementerian/Lembaga
Peran
1.
Kementerian PU
1. Menyiapkan detail RTR KSN KAPET 2. Menyiapkan akselerasi program infrastruktur KSN KAPET
2.
Kementerian ESDM
1. Menyiapkan kebijakan dan program terkait pengembangan energi di wilayah KAPET
3.
Kementerian Dalam Negeri
1. Menyiapkan program pembinaan kelembagaan Pemda kepada BP KAPET Ditjen PUM 2. Mensinkronkan pengembangan KSCT dengan pengembangan KAPET Ditjen Bangda
4.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
1. Mensinkronkan Regional Management dengan pengembangan KAPET
5.
Kementerian Perhubungan
1. Memberikan arahan kebijakandan program terkait pengembangan perhubungan di wilayah KAPET
32
Identifikasi Peran K/L (2) No.
Kementerian/Lembaga
Peran
6.
Kementerian Perdagangan
1. Menyiapkan kebijakan dan program perdagangan terkait dengan pengembangan di wilayah KAPET
7.
Kementerian Pertanian
1. Mensinkronkan pengembangan Agropolitan dengan pengembanga KAPET 2. Menyiapkan kebijakan terkait dengan pengembangan sektor-sektor pertanian di wilayah KAPET
8.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Mensinkronkan pengembangan Minapolitan dengan pengembangan KAPET 2. Menyiapkan kebijakan pengembanan kelautan dan perikanan di wilayah KAPET
33
Identifikasi Peran K/L (3) No.
Kementerian/Lembaga
Peran
9.
Kementerian Perindustrian
1. Menyiapkan kebijakan pengembangan fasilitasi industri termasuk penyiapan penetapan peta panduan pengembangan industri unggulan diwilayah KAPET
10.
Badan Koordinasi Penanaman Modal
1. Mengkoordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal di wilayah KAPET 2. Sosialisasi dan promosi potensi investasi di KAPET
11.
Kemenko Perekonomian
1. Koordinasi penetapan kawasan-kawasan KSN 2. Koordinasi kebijakan khusus investasi di KSN
12.
BAPPENAS
1. Disain keterkaitan pengembangan ekonomi kawasan antara wilayah maju-wilayah belum berkembang (MP3EI – KEK – KPBPB – KAPET) 2. Koordinasi perencanaan program/kegiatan KAPET 34
PERENCANAAN KAPET
35
PENYUSUNAN ROAD MAP KAPET 2015-2019
RPJP 20052025
Jk panjang
GRAND DESIGN PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS
RTRWN RTR KSN KAPET
Jk menengah
RPJMN 2015-2019
CATATAN: Road Map dan Masterplan sebagai instrumen keterpaduan secara menyeluruh
ROAD MAP KAPET Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target Outcome, Agenda Program, Rencana Kebutuhan Anggaran
Renstra K/L Teknis 2015-2019
Tahunan
RKP TAHUNAN
RENCANA AKSI TAHUNAN Kegiatan dan alokasi Anggaran oleh K/L dan Pemerintah Daerah Setiap Tahun
Input Rencana Reguler
Renja K/L RKA K/L
Input Rencana Reguler
36
PENYUSUNAN RENCANA AKSI TAHUNAN MELALUI RAKORKAPET DAN MUSRENBANG Rakor KAPET RakorKAPET tingkat Kab/Kota
Musrenbang Reguler Musrenbang reguler tingkat kab/kota
Rancangan Rencana Aksi KAPET Kab/Kota 2014
JANUARI-FEBRUARI
Rancangan RKPD Kab/Kota 2014
FEBRUARI-MARET
Rancangan RKPD Provinsi 2014
Musrenbang reguler tingkat provinsi
RakorKAPET tingkat Provinsi
Rancangan Rencana Aksi KAPET Provinsi 2014
FEBRUAR-MARET
Earmarking Prog/Keg
MARET-APRIL Isu Strategis Nasional
Prioritas Nasional 10
RakorKAPET Nasional I (K/L-Provinsi) - RATEK AKHIR MARET RakorKAPET Nasional II Bappeda Prov_K/L_ Bappenas AWAL APRIL
Rancangan Rencana Aksi Nasional KAPET 2014
Rancangan Awal Renja K/L 2014
Usulan kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD)
Musrenbang Tingkat Nasional
Rancangan Akhir RAN KAPET 2014
Rancangan RKP 2014
APRIL Sidang Kabinet Membahas RKP 2014
= Kegiatan
= Proses
= Dokumen
= Persandingan
RKP 2014 (Perpres)
37
TINDAK LANJUT REVITALISASI KAPET
38
RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2013-2014 1. Menyelesaikan 13 Rencana Tata Ruang KAPET dan sinkronisasinya dengan UU 27/2007 tentang “Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” sebagai acuan penyusunan rencana program dan investasi, 2. Penyusunan Road Map Pengembangan KAPET tahun 20152019 beserta indikatornya, sebagai masukan penyusunan Renstra K/L RPJMN 2015-2019, dan Renstra SKPD, 3. Konsolidasi pusat-daerah terhadap program/kegiatan Road Map dan penyusunan indikasi Rencana Aksi tahunan, sebagai acuan penyusunan Renja K/L, RKP, Renja SKPD, dan RKPD,
39
RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2013-2014 5. Konsultasi Pusat-Daerah terkait tupoksi dan program kerja kelembagaan KAPET dan mekanisme koordinasinya dalam mengefektifkan pengelolaan sumber daya berbasis kewilayahan: a. Kegiatan Koordinasi/Penggerakan b. Kegiatan Teknis/Operasional 6. Finalisasi Raperpres Revitalisasi KAPET dan Raperpres Tata Ruang KAPET, dan pengajuan kepada Presiden melalui Setkab, 7. Penetapan mekanisme perencanaan tahuan KAPET untuk diintegrasikan dalam mekanisme Musrenbang dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga Musrenbangnas. 40
TERIMA KASIH
41
