TERM OF REFERENCE (TOR) SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SIPENMARU)
PROGRAM ALOKASI KHUSUS BAGI MAHASISWA PUTRA DAERAH ASAL DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK)
KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG 2014
TERM OF REFERENCE (TOR) SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SIPENMARU) PROGRAM ALOKASI KHUSUS BAGI MAHASISWA PUTRA DAERAH ASAL DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN
(DTPK)
KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG 2014
A. Latar Belakang Daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Pembangunan di DPTK merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan dI DTPK tidak hanya meliputi pembangunan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya dan keamanan. Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal antara lain kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah ratarata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan karena terbatasnya tenaga kesehatan dari berbagai jenis yang belum memenuhi rasio minimal dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani (Strategi Nasional PDT,2004). Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 26 ayat (1) mengatur kebijakan penempatan tenaga kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan. Selain itu, penempatan tenaga kesehatan di DTPK telah diatur dalam Kepmenkes No. 1080/Menkes/SK/XI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penugasan khusus sumber daya manusia (SDM) Kesehatan di puskesmas daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Tenaga kesehatan dengan penugasan khusus ini mendapatkan insentif penugasan khusus yang diatur dalam Kepmenkes No.1235/MenKes/SK/ XII/2007 tentang pemberian insentif bagi SDM kesehatan yang melaksanakan penugasan khusus di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Namun pada kenyataannya ada
keengganan atau kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di DTPK, permasalahan lainnya adalah kurangnya retensi tenaga kesehatan dengan penugasan khusus untuk tinggal dan menetap di DTPK setelah selesai masa penugasannya. Visi kementerian Kesehatan sekaligus juga sebagai visi pembangunan kesehatan selama
lima tahun (2010-2015) adalah masyarakat sehat yang
mandiri dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; kedua, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; ketiga, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan tujuan Kementerian Kesehatan sekaligus tujuan pembangunan kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdayaguna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional adalah mengedepankan semangat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Dalam rangka menjunjung tinggi salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional dan dalam upaya mengatasi permasalahan pemenuhan SDM kesehatan dalam jenis, jumlah, mutu dan penyebaran di DTPK, Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Semarang, sebagai perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan merasa berkewajiban ikut menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di DTPK melalui kebijakan affirmatif dalam proses penerimaan mahasiswa baru dengan penawaran pemberian kesempatan pendidikan lanjut lulusan pendidikan menengah atas dari DTPK sebagai calon
mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang Tahun Akademik 2014-2015 melalui jalur seleksi Uji Tulis.
B. Dasar Pelaksanaan 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 850/Menkes/SK/V/2000 tahun
2000, tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Nakes Tahun 2013, Kementerian Kesehatan RI, Pusdiklat Nakes BPPSDM Kesehatan
C. Tujuan Tujuan umum Program ini merupakan kebijakan affirmatif, untuk memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi putra daerah di DTPK untuk menjadi calon tenaga kesehatan dengan menempuh pendidikan tinggi kesehatan
di Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Tujuan khusus : 1. Membantu pemerintah Kabupaten/Kota DTPK dalam memenuhi tenaga kesehatan 2. Memperkuat retensi tenaga kesehatan di DTPK dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota. 3. Menjalin kerjasama antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan pemerintah Kabupaten/Kota DTPK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan potensi putra daerah sebagai tenaga kesehatan. 4. Mendukung program Kementerian Kesehatan dalam rangka pemenuhan SDM Kesehatan dalam hal distribusi di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
D. Program Pendidikan Poltekkes
Kemenkes
Semarang,
mempunyai
8
(delapan)
Jurusan
:
Keperawatan, kebidanan, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan dan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dengan 24 (duapuluh empat) Program Studi. Secara geografis meliputi kampus dengan domisili di Semarang dan kampus di luar domisili yaitu di Purwokerto, Magelang, Pekalongan dan Blora.
No
Program Studi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
D III Keperawatan Semarang D III Keperawatan Magelang D III Keperawatan Purwokerto D III Keperawatan Pekalongan D III Keperawatan Blora D IV Keperawatan Semarang D IV Keperawatan Magelang D III Kebidanan Semarang D III Kebidanan Magelang D III Kebidanan Purwokerto D III Kebidanan Blora D IV Kebidanan Semarang D IV Kebidanan Magelang D III Gizi Semarang D IV Gizi Semarang D III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Semarang D III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Purwokerto D IV Teknik Radiologi D III Keperawatan Gigi D IV Keperawatan Gigi Semarang D III Kesehatan Lingkungan Purwokerto D IV Kesehatan Lingkungan Purwokerto
17 18 19 20 21 22 23 24
D III Analis Kesehatan Semarang D III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Semarang
Akreditasi BAN-PT B C B B C Dalam proses Dalam proses B B B Dalam proses B B B B
Akreditasi Kemenkes A B A A B A B A A B A A A A
Lama Studi (tahun)
B
A
3
B
B
B B C B
A A A A
4 3 4 3
B
A
4
Dalam proses
B
3
Dalam proses
-
3
3
4
3
4 3 4
Gelar Lulusan
Ahli madya keperawatan
Sarjana terapan keperawatan
Ahli madya kebidanan
Sarjana terapan kebidanan Ahli madya gizi Sarjana terapan gizi Ahli madya teknik radiodiagnostik dan radioterapi
Sarjana terapan radiologi Ahli madya keperawatan gigi Sarjana terapan keperawatan gigi Ahli madya kesehatan lingkungan Sarjana terapan kesehatan lingkungan Ahli madya analis kesehatan Ahli madya perekam medis
E. Besaran Biaya Pendidikan Biaya Pendidikan Program Diploma III (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.05/2011) *)
No.
Uraian
1
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) selama 3 Tahun
2
Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) 1X selama pendidikan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) 1X selama pendidikan Registrasi/Herregistrasi (Rp 20.000,/semester) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM) (Rp 60.000,-/tahun) Jasa Penggunaan Internet dan Perpustakaan (Rp 100.000,-/tahun) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 1X selama pendidikan Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan (PKKK) JUMLAH BIAYA SELAMA PENDIDIKAN
3 4 5 6 7 8
*)
D III Gizi
D III Kesling
10,500,000
D III Keperawat an Gigi 9,000,000
9,000,000
7,200,000
10,800,000
11,100,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
6,500,000
7,000,000
7,000,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
6,500,000
6,000,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
3,600,000
4,100,000
4,350,000
3,475,000
4,985,000
3,525,000
4,520,000
4,350,000
24,020,000
26,520,000
22,870,000
17,995,000
19,505,000
16,245,000
22,840,000
22,470,000
D III Keperawatan
D III Kebidanan
D III TRR
12,900,000
14,400,000
400,000
biaya tersebut di atas, di luar biaya seragam dan dana kemahasiswaan yang besarannya ditentukan kemudian
D III RMIK D III Analis
Biaya Pendidikan Program Diploma IV (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.05/2011) *)
No.
Uraian
1
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Selama 4 Tahun
2
Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) 1X selama pendidikan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) 1X selama pendidikan Registrasi/Herregistrasi (Rp 20.000,/semester) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM) (Rp 60.000,-/tahun) Jasa Penggunaan Internet dan Perpustakaan (Rp 100.000,-/tahun) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 1X selama pendidikan JUMLAH BIAYA SELAMA PENDIDIKAN
3 4 5 6 7
*)
D IV Gizi
D IIV Kesling
D IV Analis
20,400,000
D IV Keperawatan Gigi 20,400,000
20,400,000
20,400,000
20,400,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
6,500,000
7,000.000
7,000,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
6,500,000
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
28,170,000
33,710,000
28,670,000
26,170,000
26,170,000
26,170,000
26,170,000
D IV Keperawatan
D IV Kebidanan
D IV TRR
20,400,000
25,440,000
450,000
biaya tersebut di atas, di luar biaya seragam dan dana kemahasiswaan yang besarannya ditentukan kemudian
F. Skema Kerjasama dan Pembiayaan Pendidikan 1.
Poltekkes Kemenkes Semarang akan memberikan alokasi khusus bagi putra daerah berasal dari DTPK yang dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Uji Tulis.
2.
Persyaratan putra daerah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran dan berasal dari SMU di wilayah DTPK, akan lebih diutamakan calon siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan persyaratan yang mendukung.
3.
Pemerintah Kabupaten/Kota DTPK mengalokasikan dana khusus (beasiswa) yang diperuntukkan bagi kelangsungan pendidikan putra daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk Poltekkes Kemenkes Semarang.
4.
Pembiayaan pendidikan dapat juga diupayakan secara mandiri oleh calon mahasiswa.
5.
Setelah berakhirnya masa pendidikan, putra daerah tersebut wajib kembali ke daerah asalnya untuk didayagunakan sebagai tenaga kesehatan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
6.
Skema
perjanjian
ini
akan
dituangkan
lebih
lanjut
dalam
Memorandum of Understanding (MoU) antara Poltekkes Kemenkes Semarang dengan pemerintah Kabupaten/Kota DTPK. G. Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi Calon Mahasiswa Tatacara pelaksanaan program kerjasama ini mengikuti tatacara, persyaratan dan kalender pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) Jalur Uji Tulis Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2014, sebagai berikut : Tatacara Seleksi dan Persyaratan 1. Tatacara seleksi/pendaftaran online dan persyaratan selengkapnya dapat
dilihat
dan
diunduh
pada
laman
:
http://www.sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id 2. Secara ringkas, mekanisme dan tatacara pengisian formulir pendaftaran on line seperti pada skema berikut :
Mekanisme Pendaftaran Online PESERTA
Mulai
Peserta online di laman : sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id pada menu Pendaftaran dan mengisikan : Biodata Pilihan Prodi Pilihan Lokasi Ujian Mencetak (print out)/mendapatkan Kode Booking dan Nomor Pembayaran Nomor Pembayaran digunakan untuk melakukan pembayaran di Bank BNI dengan sistem SPC (Student Payment Centre) Peserta melakukan aktifasi di laman Poltekkes pada menu Aktifasi berdasarkan Nomor Aktifasi/PIN, kemudian mengisikan : Nomor Booking, Kata Sandi, Nomor pembayaran dan PIN Mendapatkan Nomor Pendaftaran
Selesai
Peserta melakukan Login Calon Mahasiswa dengan memasukkan Nomor Pendaftaran untuk Mencetak Kartu Ujian Setelah semua persyaratan lengkap, berkas dikirimkan ke Pilihan Lokasi Ujian
Peserta mengikuti Ujian
BANK
Bank menerima pembayaran berdasarkan Nomor Pembayaran dari peserta Bank memberikan Nomor Aktifasi/PIN kepada peserta Nomor Aktifasi/PIN ini digunakan peserta untuk melakukan aktifasi pendaftaran di laman Poltekkes
Kalender Pelaksanaan (tentatif)
NO
KEGIATAN
1
Sosialisasi dan Penawaran Kerjasama
2
Pendaftaran online
3
Verifikasi berkas persyaratan
4
Ujian Tulis ( Seleksi Tahap I )
5
Pengumuman Hasil Ujian Tulis
6 7 8
Feb
Waktu (tahun 2014) Maret April Mei Juni Juli
Agt
Pemeriksaan Kesehatan ( Seleksi Tahap II) Pengumuman Nominasi Calon Mahasiswa Baru (lulus seleksi tahap II) Daftar Ulang/Registrasi Mahasiswa Baru
9
Penandatanganan Naskah Kerjasama
10
Pengenalan Program Studi (PPS)
11
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)/ Perwalian Mahasiswa
12
Awal Tahun Akademik 2014/2015
H. Penutup Demikian Term of Reference (TOR) pelaksanaan Program Alokasi Khusus Mahasiswa Putra Daerah asal Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) ini disusun sebagai kerangka kerja dan batasan-batasan dalam pelaksanaan program tersebut. Sebagai bentuk kelengkapan administrasi, disamping TOR ini harus disusun pula MoU antara Poltekkes Kemenkes Semarang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dimulainya Tahun Akademik yang baru.
Sept
