PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2010 - 2014 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
A.
Pendahuluan
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disebutkan bahwa: “keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayahwilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.” Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan Nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani diantaranya masih terdapatnya kesenjangan antar daerah. Di dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, telah diidentifikasi sebanyak 199 daerah yang dikatagorikan sebagai daerah tertinggal, yaitu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Pada awal penetapannya, sebaran wilayahnya sebanyak 123 kabupaten atau (62%) kawasan tertinggal berada di Kawasan Timur Indonesia, 58 Kabupaten (29%) berada di Pulau Sumatera, dan 18 Kabupaten (9%) berada di Pulau Jawa dan Bali. Dari 33 Provinsi yang ada, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki daerah tertinggal. Papua merupakan Provinsi dengan jumlah kabupaten tertinggal paling banyak yaitu sebesar 19 Kabupaten. Disusul oleh NAD, setelah terjadinya bencana Tsunami akhir tahun 2004 menyebabkan 16 Kabupatennya tertinggal. Dan Provinsi NTT menempati urutan ketiga dengan 15 Kabupaten Tertinggal. Secara umum perbandingan gambaran sebaran wilayah berdasarkan pembagian wilayah regional adalah sebagai berikut: Tabel 1. Sebaran Daerah Tertinggal berdasarkan Pembagian Wilayah Regional No
Regional
2004-20 09
%
1
Sumatera
58
29
2
Jawa & Bali
18
9
3
Kalimantan
21
11
4
Sulawesi
41
21
5
Nusa Tenggara
22
Maluku
13
6
11 7 1
7
Papua
26
13
Jumlah
199
10 0
Sehubungan Dalam rangka pelaksanaan RPJM Nasional 2010-2014, diperlukan penetapan wilayah/kabupaten kota yang diprioritaskan penanganannya sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta dunia usaha. B.
Pendekatan Penetapan Daerah Tertinggal Pengertian Daerah tertinggal adalah suatu kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pendekatan dilakukan melalui analisa data seluruh kabupaten yang telah ditetapkan menjadi daerah tertinggal berdasarkan ketersediaan data terakhir. Dalam penetapan daerah tertinggal tahun 2010-2014 berdasarkan pada 6 (enam) kriteria yaitu:
a. b. c. d. e. f.
perekonomian masyarakat; sumberdaya manusia; prasarana (infrastruktur); kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); aksesibilitas; karakteristik daerah.
Adapun Sub-Kriteria dan Indikator dapat dijelaskan berikut; 1. Kriteria Kondisi Perekonomian, terdiri dari (1) Persentase Penduduk Miskin dan (2) Indeks Kedalaman Kemiskinan. a. Persentase Penduduk Miskin adalah rasio penduduk miskin suatu kabupaten terhadap jumlah total penduduk kabupaten. Seorang dikatakan miskin apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, termasuk komponen makanan dan bukan makanan. Kebutuhan konsumsi dasar tersebut dikonseptualitaskan dengan garis kemiskinan, yaitu suatu standar minimum yang diperlukan seorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman. b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah suatu indeks yang menyatakan seberapa jauh seseorang jatuh di bawah garis kemiskinan apabila mereka termasuk kategori miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dinyatakan dalam persentase terhadap garis kemiskinan.
2. Kriteria sumber daya manusia, diukur berdasarkan; (1) Tenaga kerja, (2) Kesehatan, dan (3) Pendidikan. a. Tenaga Kerja adalah Indikator tenaga kerja yang dipakai adalah persentase jumlah penduduk yang menganggur di suatu 2
kabupaten, yaitu jumlah penduduk penganggur dibandingkan dengan jumlah total penduduk. b. Kesehatan, diukur dari ; 1. Angka Harapan Hidup adalah jumlah rata-rata tahun penduduk suatu kabupaten diharapkan hidup. 2. Jumlah prasarana kesehatan per 1000 penduduk adalah jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, dan puskesmas pembantu per 1000 penduduk 3. Jumlah dokter per 1000 penduduk 4. Rata-rata jarak pelayanan prasarana kesehatan di suatu kabupaten adalah rata-rata jarak dari desa ke prasarana kesehatan apabila prasarana tersebut tidak terdapat di desa tersebut. a. Pendidikan, diukur dari; 1. Angka melek huruf adalah persentase jumlah penduduk yang bisa baca tulis terhadap jumlah penduduk di suatu kabupaten. 2. Jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk 3. Rata-rata jarak tanpa SD dan SMP adalah rata-rata jarak ke SD dan SMP apabila tidak ada SD dan SMP di kabupaten tersebut.
3. Kriteria infrastruktur, terdiri dari ; a. Transportasi. Indikator yang dipakai dalam infrastruktur transportasi adalah persentase jumlah desa di suatu kabupaten dengan jenis permukaan jalan terluas. Jenis permukaan jalan tersebut adalah; 1. Jalan aspal/beton, 2. Jalan diperkeras, 3. Jalan tanah, dan 4. Jalan lainnya. Keterangan: Satu desa hanya akan dapat dikategorikan pada salah satu dari empat kategori tersebut. b. c. d. e. f.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon Jumlah Bank Umum Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Jumlah Desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen
4. Kriteria kelembagaan/keuangan lokal adalah Celah Fiskal, yaitu Selisih Penerimaan Keuangan Daerah dengan Belanja Pegawai. Dalam APBD, pos Penerimaan Keuangan Daerah terdiri dari ; a.Pendapatan Asli Daerah (PAD), b.Dana perimbangan (Dana bagi hasil, DAU, & DAK) c.Penerimaan Lain-lain yang sah, d.Pinjaman Daerah, e.Sisa Anggaran Tahun Lalu. 3
Namun, pos Penerimaan Keuangan Daerah yang dipakai dalam perhitungan kriteria daerah tertinggal hanya pada pos Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, DAU, dan Penerimaan Lain-lain yang sah. Celah Fiskal disini adalah Penerimaan Keuangan Daerah (diluar DAK, Pinjaman Daerah & Sisa Anggaran Tahun lalu) dikurangi dengan Belanja Pegawai. Artinya bahwa celah fiskal untuk melihat berapa dana yang tersisa bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan setelah dikurang biaya tetap, yaitu biaya yang harus dikeluarkan yaitu belanja pegawai. 5. Kriteria aksesibilitas. Indikator yang dipakai adalah rata-rata jarak dari kantor desa ke ke kabupaten yang membawahinya.
6. Kriteria karakteristik daerah: Indikator - indikator yang dipakai adalah ;
C.
a. b. c. d.
Persentase jumlah desa yang rawan gempa bumi Persentase jumlah desa yang rawan tanah longsor Persentase jumlah desa yang rawan banjir Persentase jumlah desa yang terjadi konflik satu tahun terakhir.
Perkembangan Status Kabupaten Daerah Tertinggal
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir ini jumlah daerah tertinggal telah berkurang 50 kabupaten yang terentaskan dari ketertinggalan dari 199 kabupaten di tahun 2004 sehingga menjadi 149 kabupaten pada tahun 2009. Sejak dilaksanakan kegiatan yang bersifat afirmatif terhadap daerah tertinggal terutama dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dengan K/L terkait serta pelaksanaan instrumen KPDT, maka berdasarkan evaluasi paruh waktu pada Tahun 2007 terdapat 28 Kabupaten Daerah Tertinggal yang lepas dari status ketertinggalannya dan pada akhir Tahun 2008 sebanyak 12 Kabupaten yang kondisinya terus meningkat dan lepas dari ketertinggalan. Sedangkan pada akhir tahun 2009 ini terdapat 10 Kabupaten lagi yang telah keluar dari kategori Kabupaten daerah tertinggal. Derajat ketertinggalan 183 kabupaten tersebut dihitung berdasarkan besaran indeks ketertinggalan dan diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu : Tidak Tertinggal/Maju, Agak Tertinggal, Tertinggal, Sangat Tertinggal, dan Sangat Parah. Kategorisasi Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut: Tabel 2. Nilai Indeks dan Status No
NILAI INDEKS
STATUS
1
Indeks < 0,000
Maju
2
0,000 < Indeks < 0,5000
Agak Tertinggal
4
3
0,500 < Indeks < 1,000
Tertinggal
4
1,000 < Indeks < 2,000
Sangat Tertinggal
5
Indeks > 2,000
Sangat Parah
Kabupaten-kabupaten tertinggal yang dikatagorikan Maju merupakan kabupaten yang terentaskan dari ketertinggalan, namun untuk menjaga agar status ketertinggalannya stabil dan tidak turun lagi, maka kabupaten yang dikategorikan Maju masih akan tetap dilakukan pembinaan oleh KPDT dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sedangkan kabupaten yang memiliki status Agak Tertinggal, diharapkan pada tahun 2010-2014 dapat terentaskan dari ketertinggalan. Pada Tahun 2010-2014 diproyeksikan terdapat 50 kabupaten yang terentaskan dari status tertinggal. Selanjutnya kabupaten yang dikategorikan sebagai Sangat Parah, Sangat Tertinggal, dan Tertinggal perlu mendapatkan intervensi pada enam kriteria ketertinggalan terutama untuk terpenuhinya pelayanan dasar.
D.
Hasil Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal
1. Kabupaten Dengan Katagori Tidak Tertinggal/ Maju
Kabupaten yang terentaskan dari ketertinggalan pada tahun 2009 ini berjumlah 50 kabupaten dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 3 Daftar Daerah Tertinggal Yang Terenstaskan dari Ketertinggalan No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
1
ACEH TENGAH
NAD
Tidak Tertinggal/ Maju
2
PIDIE
NAD
Tidak Tertinggal/ Maju
3
BIREUEN
NAD
Tidak Tertinggal/ Maju
4
ACEH UTARA
NAD
Tidak Tertinggal/ Maju
5
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
1
ACEH TENGAH
NAD
Tidak Tertinggal/ Maju
5
ACEH TAMIANG
NAD
Tidak Tertinggal/ Maju
6
DAIRI
SUMATERA UTARA
Tidak Tertinggal/ Maju
7
SAMOSIR
SUMATERA UTARA
Tidak Tertinggal/ Maju
8
PASAMAN
SUMATERA BARAT
Tidak Tertinggal/ Maju
9
KUANTAN SINGINGI
RIAU
Tidak Tertinggal/ Maju
10
ROKAN HULU
RIAU
Tidak Tertinggal/ Maju
11
SAROLANGUN
JAMBI
Tidak Tertinggal/ Maju
12
TANJUNG JABUNG TIMUR
JAMBI
Tidak Tertinggal/ Maju
13
BENGKULU SELATAN
BENGKULU
Tidak Tertinggal/ Maju
14
REJANG LEBONG
BENGKULU
Tidak Tertinggal/ Maju
15
BENGKULU UTARA
BENGKULU
Tidak Tertinggal/ Maju
16
LAMPUNG SELATAN
LAMPUNG
Tidak Tertinggal/ Maju
17
LAMPUNG TIMUR
LAMPUNG
Tidak Tertinggal/ Maju
18
BELITUNG
BELITUNG
Tidak Tertinggal/ Maju
19
BELITUNG TIMUR
BELITUNG
Tidak Tertinggal/ Maju
20
BANJARNEGARA
JATENG
Tidak Tertinggal/ Maju
21
WONOGIRI
JATENG
Tidak Tertinggal/ Maju
22
REMBANG
JATENG
Tidak Tertinggal/ Maju
23
KULON PROGO
DIY
Tidak Tertinggal/ Maju
24
GUNUNG KIDUL
DIY
Tidak Tertinggal/ Maju
25
PACITAN
JATIM
Tidak Tertinggal/ Maju
26
TRENGGALEK
JATIM
Tidak Tertinggal/ Maju
27
MADIUN
JATIM
Tidak Tertinggal/ Maju
28
KARANG ASEM
BALI
Tidak Tertinggal/ Maju 6
No 1
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
ACEH TENGAH
NAD
Tidak Tertinggal/ Maju
29
BARITO SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
Tidak Tertinggal/ Maju
30
SUKAMARA
KALIMANTAN TENGAH
Tidak Tertinggal/ Maju
31
LAMANDAU
BELITUNG
Tidak Tertinggal/ Maju
32
KATINGAN
KALIMANTAN TENGAH
Tidak Tertinggal/ Maju
33
PULANG PISAU
KALIMANTAN TENGAH
Tidak Tertinggal/ Maju
34
GUNUNG MAS
KALIMANTAN TENGAH
Tidak Tertinggal/ Maju
35
BULUKUMBA
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
36
BANTAENG
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
37
TAKALAR
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
38
SINJAI
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
39
BARRU
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
40
PINRANG
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
41
ENREKANG
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
42
LUWU
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
43
TANA TORAJA
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
44
LUWU TIMUR
SULAWESI SELATAN
Tidak Tertinggal/ Maju
45
KOLAKA
SULAWESI TENGGARA
Tidak Tertinggal/ Maju
46
BONE BOLANGO
GORONTALO
Tidak Tertinggal/ Maju
47
GORONTALO
GORONTALO
Tidak Tertinggal/ Maju
48
MALUKU TENGGARA
MALUKU
Tidak Tertinggal/ Maju
49
FAKFAK
PAPUA BARAT
Tidak Tertinggal/ Maju
50
JAYAPURA
PAPUA
Tidak Tertinggal/ Maju
7
2. Kabupaten Dengan Katagori Agak Tertinggal
Untuk pencapaian target pengentasan daerah tertinggal dapat dilakukan prioritas intervensi kepada Kabupaten yang dikatagorikan Agak Tertinggal. Saat ini terdapat 118 kabupaten yang dikelompokkan sebagai Kabupaten Agak Tertinggal. Daftar Kabupaten dengan katagori Agak Tertinggal adalah sebagai berikut.
Tabel 4 Daftar Kabupeten Daerah Tertinggal 2010-2014 No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
1
SIMEULUE
NAD
Agak Tertinggal
2
ACEH SINGKIL
NAD
Agak Tertinggal
3
ACEH SELATAN
NAD
Agak Tertinggal
4
ACEH TIMUR
NAD
Agak Tertinggal
5
ACEH BARAT
NAD
Agak Tertinggal
6
ACEH BESAR
NAD
Agak Tertinggal
7
ACEH BARAT DAYA
NAD
Agak Tertinggal
8
GAYO LUES
NAD
Agak Tertinggal
9
NAGAN RAYA
NAD
Agak Tertinggal
10
ACEH JAYA
NAD
Agak Tertinggal
11
BENER MERIAH
NAD
Agak Tertinggal
12
NIAS
SUMATERA UTARA
Agak Tertinggal
13
TAPANULI TENGAH
SUMATERA UTARA
Agak Tertinggal
14
PAKPAK BHARAT
SUMATERA UTARA
Agak Tertinggal
15
KEPULAUAN MENTAWAI
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
16
PESISIR SELATAN
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal 8
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
17
SOLOK
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
18
SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
19
PADANG PARIAMAN
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
20
SOLOK SELATAN
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
21
DHARMAS RAYA
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
22
PASAMAN BARAT
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
23
OGAN KOMERING ILIR
SUMATERA SELATAN
Agak Tertinggal
24
LAHAT
SUMATERA SELATAN
Agak Tertinggal
25
MUSI RAWAS
SUMATERA SELATAN
Agak Tertinggal
26
BANYU ASIN
SUMATERA SELATAN
Agak Tertinggal
27
OKU SELATAN
SUMATERA SELATAN
Agak Tertinggal
28
OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN
Agak Tertinggal
29
KAUR
BENGKULU
Agak Tertinggal
30
SELUMA
BENGKULU
Agak Tertinggal
31
MUKOMUKO
BENGKULU
Agak Tertinggal
32
LEBONG
BENGKULU
Agak Tertinggal
33
KEPAHIANG
BENGKULU
Agak Tertinggal
34
LAMPUNG BARAT
LAMPUNG
Agak Tertinggal
35
LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
Agak Tertinggal
36
WAY KANAN
LAMPUNG
Agak Tertinggal
37
BANGKA SELATAN
BANGKA BELITUNG
Agak Tertinggal
38
NATUNA
KEP.RIAU
Agak Tertinggal
39
SUKABUMI
JAWA BARAT
Agak Tertinggal 9
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
40
GARUT
JAWA BARAT
Agak Tertinggal
41
BONDOWOSO
JAWA TIMUR
Agak Tertinggal
42
SITUBONDO
JAWA TIMUR
Agak Tertinggal
43
BANGKALAN
JAWA TIMUR
Agak Tertinggal
44
PAMEKASAN
JAWA TIMUR
Agak Tertinggal
45
PANDEGLANG
BANTEN
Agak Tertinggal
46
LEBAK
BANTEN
Agak Tertinggal
47
LOMBOK TIMUR
NTB
Agak Tertinggal
48
SUMBAWA
NTT
Agak Tertinggal
49
DOMPU
NTB
Agak Tertinggal
50
BIMA
NTB
Agak Tertinggal
51
TIMOR TENGAH UTARA
NTT
Agak Tertinggal
52
ALOR
NTT
Agak Tertinggal
53
LEMBATA
NTT
Agak Tertinggal
54
FLORES TIMUR
NTT
Agak Tertinggal
55
SIKKA
NTT
Agak Tertinggal
56
ENDE
NTT
Agak Tertinggal
57
NGADA
NTT
Agak Tertinggal
58
ROTE NDAO
NTT
Agak Tertinggal
59
SAMBAS
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
60
BENGKAYANG
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
61
LANDAK
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
62
SANGGAU
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
10
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
KETAPANG
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
64
SINTANG
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
65
KAPUAS HULU
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
66
SEKADAU
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
67
MELAWI
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
68
SERUYAN
KALIMANTAN TENGAH
Agak Tertinggal
69
BARITO KUALA
KALIMANTAN SELATAN
Agak Tertinggal
70
HULU SUNGAI UTARA
KALIMANTAN SELATAN
Agak Tertinggal
71
KUTAI BARAT
KALIMANTAN TIMUR
Agak Tertinggal
72
MALINAU
KALIMANTAN TIMUR
Agak Tertinggal
73
NUNUKAN
KALIMANTAN TIMUR
Agak Tertinggal
74
KEPULAUAN SANGIHE
SULAWESI UTARA
Agak Tertinggal
75
KEPULAUAN TALAUD
SULAWESI UTARA
Agak Tertinggal
76
BANGGAI KEPULAUAN
SULAWESI TENGAH Agak Tertinggal
77
BANGGAI
SULAWESI TENGAH Agak Tertinggal
78
MOROWALI
SULAWESI TENGAH Agak Tertinggal
79
POSO
SULAWESI TENGAH Agak Tertinggal
80
DONGGALA
SULAWESI TENGAH Agak Tertinggal
81
TOLI-TOLI
SULAWESI TENGAH Agak Tertinggal
82
BUOL
SULAWESI TENGAH Agak Tertinggal
83
PARIGI MOUTONG
SULAWESI TENGAH Agak Tertinggal
63
11
No 84
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
TOJO UNA-UNA
SULAWESI TENGAH Agak Tertinggal
85
SELAYAR
SULAWESI SELATAN
Agak Tertinggal
86
JENEPONTO
SULAWESI SELATAN
Agak Tertinggal
87
PANG.KEPULAUAN
SULAWESI SELATAN
Agak Tertinggal
88
BUTON
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
89
MUNA
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
90
KONAWE
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
91
KONAWE SELATAN
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
92
BOMBANA
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
93
WAKATOBI
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
94
KOLAKA UTARA
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
95
BOALEMO
GORONTALO
Agak Tertinggal
96
POHUWATO
GORONTALO
Agak Tertinggal
97
MAJENE
SULAWESI BARAT
Agak Tertinggal
98
POLEWALI MANDAR
SULAWESI BARAT
Agak Tertinggal
99
MAMASA
SULAWESI BARAT
Agak Tertinggal
100 MAMUJU
SULAWESI BARAT
Agak Tertinggal
101 MAMUJU UTARA
SULAWESI BARAT
Agak Tertinggal
102 MALUKU TENGAH
MALUKU
Agak Tertinggal
103 BURU
MALUKU
Agak Tertinggal
104 KEPULAUAN ARU
MALUKU
Agak Tertinggal
12
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
SERAM BAGIAN 105 BARAT
MALUKU
Agak Tertinggal
106 HALMAHERA BARAT
MALUKU UTARA
Agak Tertinggal
107 HALMAHERA TENGAH
MALUKU UTARA
Agak Tertinggal
108 KEPULAUAN SULA
MALUKU UTARA
Agak Tertinggal
109 HALMAHERA SELATAN
MALUKU UTARA
Agak Tertinggal
110 HALMAHERA UTARA
MALUKU UTARA
Agak Tertinggal
111 HALMAHERA TIMUR
MALUKU UTARA
Agak Tertinggal
112 KAIMANA
PAPUA BARAT
Agak Tertinggal
113 SORONG SELATAN
PAPUA BARAT
Agak Tertinggal
114 SORONG
PAPUA BARAT
Agak Tertinggal
115 YAPEN WAROPEN
PAPUA
Agak Tertinggal
116 BIAK NUMFOR
PAPUA
Agak Tertinggal
117 MIMIKA
PAPUA
Agak Tertinggal
118 KEEROM
PAPUA
Agak Tertinggal
Dari 118 kabupaten tersebut 50 diantaranya memiliki trend yang meningkat yang jika mendapatkan perhatian khusus pada kriteria yang menyebabkan daerah tersebut tertinggal, diharapkan daerah tersebut pada tahun 2014 dapat keluar sebagai daerah tertinggal (menjadi Tidak Tertinggal/ Maju). Daftar Kabupaten dengan katagori Agak Tertinggal adalah sebagai berikut.
Tabel 5 Daftar Kabupeten Daerah Tertinggal Yang Diperkirakan Terentaskan dari Ketertinggalan Tahun 2010-2014
13
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
1
ACEH SELATAN
NAD
Agak Tertinggal
2
ACEH TIMUR
NAD
Agak Tertinggal
3
ACEH BARAT
NAD
Agak Tertinggal
4
ACEH BESAR
NAD
Agak Tertinggal
5
ACEH BARAT DAYA
NAD
Agak Tertinggal
6
GAYO LUES
NAD
Agak Tertinggal
7
NAGAN RAYA
NAD
Agak Tertinggal
8
ACEH JAYA
NAD
Agak Tertinggal
9
BENER MERIAH
NAD
Agak Tertinggal
10
TAPANULI TENGAH
SUMATERA UTARA
Agak Tertinggal
11
PAKPAK BHARAT
SUMATERA UTARA
Agak Tertinggal
12
PESISIR SELATAN
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
13
SOLOK
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
14
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
15
DHARMAS RAYA
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
16
PASAMAN BARAT
SUMATERA BARAT
Agak Tertinggal
17
OGAN KOMERING ILIR
SUMATERA SELATAN Agak Tertinggal
18
LAHAT
SUMATERA SELATAN Agak Tertinggal
19
BANYU ASIN
SUMATERA SELATAN Agak Tertinggal
20
OGAN KOMERING ULU SELATAN
SUMATERA SELATAN Agak Tertinggal
21
OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN Agak Tertinggal
22
MUKOMUKO
BENGKULU
Agak Tertinggal
23
LEBONG
BENGKULU
Agak Tertinggal
24
LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
Agak Tertinggal
25
WAY KANAN
LAMPUNG
Agak Tertinggal 14
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
1
ACEH SELATAN
NAD
Agak Tertinggal
26
NATUNA
BANGKA BELITUNG
Agak Tertinggal
27
SUKABUMI
JAWA BARAT
Agak Tertinggal
28
GARUT
JAWA BARAT
Agak Tertinggal
29
PANDEGLANG
BANTEN
Agak Tertinggal
30
KAPUAS HULU
KALIMANTAN BARAT
Agak Tertinggal
31
HULU SUNGAI UTARA
KALIMANTAN SELATAN
Agak Tertinggal
32
KUTAI BARAT
KALIMANTAN TIMUR
Agak Tertinggal
33
MALINAU
KALIMANTAN TIMUR
Agak Tertinggal
34
NUNUKAN
KALIMANTAN TIMUR
Agak Tertinggal
35
KEPULAUAN SANGIHE
SULAWESI UTARA
Agak Tertinggal
36
KEPULAUAN TALAUD
KALIMANTAN SELATAN
Agak Tertinggal
37
BANGGAI
SULAWESI TENGAH
Agak Tertinggal
38
SELAYAR
SULAWESI SELATAN
Agak Tertinggal
39
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
SULAWESI SELATAN
Agak Tertinggal
40
BUTON
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
41
MUNA
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
42
KONAWE
SULAWESI TENGGARA
Agak Tertinggal
43
POHUWATO
GORONTALO
Agak Tertinggal
44
MAJENE
SULAWESI BARAT
Agak Tertinggal
45
MAMASA
SULAWESI BARAT
Agak Tertinggal
46
MAMUJU
SULAWESI BARAT
Agak Tertinggal
47
MAMUJU UTARA
SULAWESI BARAT
Agak Tertinggal
15
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
1
ACEH SELATAN
NAD
Agak Tertinggal
48
HALMAHERA TENGAH
MALUKU UTARA
Agak Tertinggal
49
KAIMANA
PAPUA BARAT
Agak Tertinggal
50
KEEROM
PAPUA
Agak Tertinggal
3. Kabupaten Dengan Katagori Tertinggal
Sedangkan kabupaten yang memperoleh katagori Tertinggal berjumlah 23 kabupaten. Daftar Kabupaten dengan katagori Tertinggal adalah sebagai berikut.
Tabel 6 Daftar Kabupaten Tertinggal yang Dikatagorikan Tertinggal No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
1
NIAS SELATAN
SUMATERA UTARA
Tertinggal
2
SAMPANG
JAWA TIMUR
Tertinggal
3
LOMBOK BARAT
NTB
Tertinggal
4
LOMBOK TENGAH
NTB
Tertinggal
5
SUMBAWA BARAT
NTB
Tertinggal
6
SUMBA BARAT
NTT
Tertinggal
16
7
SUMBA TIMUR
NTT
Tertinggal
8
KUPANG
NTT
Tertinggal
9
TIMOR TENGAH SELATAN
NTT
Tertinggal
10
BELU
NTT
Tertinggal
11
MANGGARAI
NTT
Tertinggal
12
MANGGARAI BARAT
NTT
Tertinggal
13
MALUKU TENGGARA BARAT
MALUKU
Tertinggal
14
SERAM BAGIAN TIMUR
MALUKU
Tertinggal
15
TELUK WONDAMA
PAPUA BARAT
Tertinggal
16
TELUK BINTUNI
PAPUA BARAT
Tertinggal
17
RAJA AMPAT
PAPUA BARAT
Tertinggal
18
MERAUKE
PAPUA
Tertinggal
19
NABIRE
PAPUA
Tertinggal
20
PUNCAK JAYA
PAPUA
Tertinggal
21
SARMI
PAPUA
Tertinggal
22
WAROPEN
PAPUA
Tertinggal
23
SUPIORI
PAPUA
Tertinggal
4. Kabupaten Dengan Katagori Sangat Tertinggal
Kabupaten yang memperoleh katagori Sangat Tertinggal berjumlah 4 kabupaten, dengan rincian adalah sebagai berikut.
Tabel 7 Daftar Kabupaten Tertinggal yang Dikatagorikan Sangat Tertinggal 17
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
1
ASMAT
PAPUA
Sangat Tertinggal
2
JAYAWIJAYA
PAPUA
Sangat Tertinggal
3
MAPPI
PAPUA
Sangat Tertinggal
4
PANIAI
PAPUA
Sangat Tertinggal
5. Kabupaten Dengan Katagori Sangat Parah
Kabupaten yang memperoleh katagori Sangat Parah berjumlah 38 kabupaten, dimana 34 diantaranya adalah Daerah Otonom Baru (DOB). Daftar kabupaten tertinggal yang dikatagorikan Sangat Parah adalah sebagai berikut.
Tabel 8 Daftar Kabupaten Tertinggal yang Dikatagorikan Sangat Parah No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
KETERANG AN
1
BENGKULU TENGAH
BENGKULU
Sangat Parah
2
GORONTALO UTARA
GORONTALO
Sangat Parah
DOB
3
KAYONG UTARA
KALIMANTAN BARAT
Sangat Parah
DOB DOB
DOB
4
ANAMBAS
KEPULAUAN RIAU
Sangat Parah
5
PESAWARAN
LAMPUNG
Sangat Parah
DOB
6
BURU SELATAN
MALUKU
Sangat Parah
DOB 18
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
KETERANG AN
7
MALUKU BARAT DAYA
MALUKU
Sangat Parah
DOB
8
MOROTAI
MALUKU UTARA
Sangat Parah
DOB DOB
9
PIDIE JAYA
NAD
Sangat Parah
10
LOMBOK UTARA
NTB
Sangat Parah
DOB
11
MANGGARAI TIMUR
NTT
Sangat Parah
DOB DOB
12
NAGEKEO
NTT
Sangat Parah
13
SABU RAIJUA
NTT
Sangat Parah
DOB
14
SUMBA BARAT DAYA
NTT
Sangat Parah
DOB
NTT
Sangat Parah
DOB
16 TOLIKARA
PAPUA
Sangat Parah
PEGUNUNGAN 17 BINTANG
PAPUA
Sangat Parah
18 YAHUKIMO
PAPUA
Sangat Parah
19 BOVEN DIGOEL
PAPUA
Sangat Parah
20
DEIYAI
PAPUA
Sangat Parah
DOB
21
DOGIYAI
PAPUA
Sangat Parah
DOB
22
INTAN JAYA
PAPUA
Sangat Parah
DOB
23
LANNY JAYA
PAPUA
Sangat Parah
DOB
24
MAMBERAMO RAYA
PAPUA
Sangat Parah
DOB
PAPUA
Sangat Parah
DOB
15
SUMBA TENGAH
MAMBERAMO 25 TENGAH
19
No
Nama Kabupaten
Provinsi
Status
KETERANG AN
26
NDUGA
PAPUA
Sangat Parah
DOB
27
PUNCAK
PAPUA
Sangat Parah
DOB DOB
28
YALIMO
PAPUA
Sangat Parah
29
MAYBRAT
PAPUA BARAT
Sangat Parah
DOB
30
TAMBRAU
PAPUA BARAT
Sangat Parah
DOB
31
TORAJA UTARA
SULAWESI SELATAN
Sangat Parah
DOB
32
SIGI
Sangat SULAWESI TENGAH Parah
DOB
33
BUTON UTARA
SULAWESI TENGGARA
Sangat Parah
DOB
34
KONAWE UTARA
SULAWESI TENGGARA
Sangat Parah
DOB
35
KEPULAUAN SITARO
SULAWESI UTARA
Sangat Parah
DOB
36
EMPAT LAWANG
SUMATERA SELATAN
Sangat Parah
DOB DOB DOB
37
NIAS BARAT
SUMATERA UTARA
Sangat Parah
38
NIAS UTARA
SUMATERA UTARA
Sangat Parah
E. Kriteria Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Diproyeksikan Terentaskan dari Ketertinggalan
Kabupaten-kabupaten yang dikategorikan Agak Tertinggal dan berpotensi lepas dari ketertinggalan pada tahun 2010-2014 berjumlah 50 kabupaten. Kabupaten-kabupaten tersebut perlu mendapat perhatian pada beberapa kriteria yang dianggap tertinggal dan perlu dilakukan intervensi agar benar-benar lepas dari ketertinggalan.
1. Kriteria Perekonomian Masyarakat 20
Kabupaten-kabupaten Agak Tertinggal yang perlu mendapat perhatian pada kriteria ekonomi tertera dalam Tabel 9. Kebutuhan perekonomian masyarakat mencakup pengurangan jumlah penduduk miskin. Jumlah Kabupaten Agak Tertinggal yang perlu Intervensi pada Kriteria Ekonomi berjumlah 28 kabupaten. Prioritas diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah. Fokus percepatan pengembangan ekonomi lokal adalah : (1) kemampuan dan keterampilan masyarakat; (2) modal sosial yang ada dalam masyarakat; (3) tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru, dengan memperhatikan produk andalan daerah; (4) akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi; (5) keterkaitan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal dengan pusatpusat pertumbuhan; (6) kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antardaerah dalam kegiatan ekonomi lokal; dan (7) penguatan dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat.
Tabel 9. Daftar Kabupaten Agak Tertinggal yang perlu Intervensi pada Kriteria Ekonomi No
Nama Kabupaten
Provinsi
1
ACEH BARAT
NAD
2
ACEH BARAT DAYA
NAD
3
ACEH BESAR
NAD
4
ACEH JAYA
NAD
5
ACEH SELATAN
NAD
6
ACEH TIMUR
NAD
7
BANGGAI
SULTENG
8
BANYU ASIN
SUMSEL
9
BENER MERIAH
NAD
10
DHARMAS RAYA
SUMBAR
11
GAYO LUES
NAD 21
No
Nama Kabupaten
Provinsi
12
KAIMANA
PAPUA BARAT
13
KEEROM
PAPUA
14
LAHAT
SUMSEL
15
LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
16
LEBONG
BENGKULU
17
MAMASA
SULBAR
18
MUKOMUKO
BENGKULU
19
NAGAN RAYA
NAD
20
OGAN ILIR
SUMSEL
21
OGAN KOMERING ILIR
SUMSEL
22
OGAN KOMERING ULU SELATAN
SUMSEL
23
PAKPAK BHARAT
SUMUT
24
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
SULSEL
25
POHUWATO
GORONTALO
26
SELAYAR
SULSEL
27
TAPANULI TENGAH
SUMUT
28
WAY KANAN
LAMPUNG
2. Kriteria Sumber Daya Manusia
Kabupaten-kabupaten Agak Tertinggal yang perlu mendapat perhatian pada kriteria sumber daya manusia berjumlah 31 kabupaten seperti tertera dalam Tabel 10. Kebutuhan peningkatan sumber daya manusia mencakup pengurangan jumlah pengangguran, balita kurang gizi, angka kematian bayi, peningkatan angka harapan hidup, jumlah sarana-prasarana kesehatan, kemudahan mencapai sarana-prasarana kesehatan, peningkatan angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, serta jumlah sekolah. 22
Prioritas diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif didalam mengatasi ketertinggalannya dibanding dengan kelompok masyarakat lain di bidang kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan regional.
Tabel 10 Daftar Kabupaten Agak Tertinggal yang perlu Intervensi pada Kriteria Sumber Daya Manusia No
Nama Kabupaten
Provinsi
1 ACEH BARAT DAYA
NAD
2 ACEH SELATAN
NAD
3 BANYU ASIN
SUMSEL
4 BUTON
SULTRA
5 DHARMAS RAYA
SUMBAR
6 GARUT
JABAR
7 GAYO LUES
NAD
8 HALMAHERA TENGAH
MALUKU UTARA
9 HULU SUNGAI UTARA
KALSEL
10 KAPUAS HULU
KALBAR
11 KEEROM
PAPUA
12 KONAWE
SULTRA
13 LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
14 LEBONG
BENGKULU
15 MAJENE
SULBAR
16 MAMUJU
SULBAR
17 MAMUJU UTARA
SULBAR
18 MUKOMUKO
BENGKULU
19 MUNA
SULTRA 23
No
Nama Kabupaten
Provinsi
20 NATUNA
KEP. RIAU
21 OGAN ILIR
SUMSEL
22 OGAN KOMERING ILIR
SUMSEL
23 PANDEGLANG
BANTEN
PANGKAJENE DAN 24 KEPULAUAN
SULSEL
25 PASAMAN BARAT
SUMBAR
26 PESISIR SELATAN
SUMBAR
27 POHUWATO
GORONTALO
28 SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
SUMBAR
29 SELAYAR
SULSEL
30 SOLOK
SUMBAR
31 SUKABUMI
JABAR
3. Kriteria Infrastruktur
Kabupaten-kabupaten Agak Tertinggal yang perlu mendapat perhatian pada kriteria infrastruktur berjumlah 31 kabupaten. Kebutuhan peningkatan infrastruktur termasuk luas jalan, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga pengguna telephon, jumlah bank, dan jumlah pasar permanen. Prioritas diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju, meningkatkan mobilisasi masyarakat, modal, dan faktor-faktor produksi lainnya guna menunjang pengembangan ekonomi lokal. Program pengembangan prasarana dan sarana akan difokuskan pada : (1) pengembangan prasarana dan sarana sosial dasar, terutama bidang pendidikan dan kesehatan; (2) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi antara lain melalui skim USO (universal service obligation) untuk telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi, dan listrik masuk desa; (3) menyerasikan sistem transportasi di daerah tertinggal ke dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dengan daerah maju; (4) memperluas jaringan informasi dan teknologi; dan (5) mengembangkan prasarana perdesaan khususnya prasarana pertanian dan transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan. 24
Tabel 11 Daftar Kabupaten Agak Tertinggal yang perlu Intervensi pada Kriteria Infrastruktur
No
Nama Kabupaten
Provinsi
1 ACEH BARAT DAYA
NAD
2 ACEH JAYA
NAD
3 ACEH SELATAN
NAD
4 BANYU ASIN
SUMSEL
5 BUTON
SULTRA
6 DHARMAS RAYA
SUMBAR
7 GAYO LUES
NAD
8 HALMAHERA TENGAH
MALUKU UTARA
9 KEEROM
PAPUA
10 LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
11 LEBONG
BENGKULU
12 MAJENE
SULBAR
13 MAMASA
SULBAR
14 MAMUJU
SULBAR
15 MAMUJU UTARA
SULBAR
16 MUKOMUKO
BENGKULU
17 NAGAN RAYA
NAD
18 NATUNA
KEP. RIAU
19 NUNUKAN
KALTIM
20 OGAN ILIR
SUMSEL
21 OGAN KOMERING ILIR
SUMSEL
25
OGAN KOMERING ULU 22 SELATAN
SUMSEL
23 PAKPAK BHARAT
SUMUT
PANGKAJENE DAN 24 KEPULAUAN
SULSEL
25 PASAMAN BARAT
SUMBAR
26 PESISIR SELATAN
SUMBAR
27 POHUWATO
GORONTALO
28 SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
SUMBAR
29 SELAYAR
SULSEL
30 SOLOK
SUMBAR
31 WAY KANAN
LAMPUNG
4. Kriteria Kelembagaan Keuangan Daerah
Kabupaten-kabupaten Agak Tertinggal yang perlu mendapat perhatian pada kriteria Kelembagaan Keuangan Daerah (Fiscal Gap) berjumlah 37 kabupaten. Daftar Kabupaten yang perlu Intervensi pada Kriteria Kelembagaan Keuangan (Fiscal Gap) disajikan dalam Tabel 12.
Tabel 12 Daftar Kabupaten yang perlu Intervensi pada Kriteria Kelembagaan Keuangan Fiscal Gap
No
Nama Kabupaten
Provinsi
1 ACEH BARAT
NAD
2 ACEH BARAT DAYA
NAD
3 ACEH BESAR
NAD 26
4 ACEH JAYA
NAD
5 ACEH SELATAN
NAD
6 ACEH TIMUR
NAD
7 BANGGAI
SULTENG
8 BENER MERIAH
NAD
9 BUTON
SULTRA
10 DHARMAS RAYA
SUMBAR
11 GAYO LUES
NAD
12 HALMAHERA TENGAH
MALUKU UTARA
13 HULU SUNGAI UTARA
KALSEL
14 KAIMANA
PAPUA BARAT
15 KEEROM
PAPUA
16 KEPULAUAN SANGIHE
SULUT
17 KEPULAUAN TALAUD
SULUT
18 KONAWE
SULTRA
19 LEBONG
BENGKULU
20 MAJENE
SULBAR
21 MAMASA
SULBAR
22 MAMUJU
SULBAR
23 MAMUJU UTARA
SULBAR
24 MUKOMUKO
BENGKULU
25 MUNA
SULTRA
26 NAGAN RAYA
NAD
OGAN KOMERING ULU 27 SELATAN
SUMSEL
28 PAKPAK BHARAT
SUMUT
27
PANGKAJENE DAN 29 KEPULAUAN
SULSEL
30 PASAMAN BARAT
SUMBAR
31 PESISIR SELATAN
SUMBAR
32 POHUWATO
GORONTALO
33 SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
SUMBAR
34 SELAYAR
SULSEL
35 SOLOK
SUMBAR
36 TAPANULI TENGAH
SUMUT
37 WAY KANAN
LAMPUNG
5. Kriteria Aksesibilitas
Kabupaten-kabupaten Agak Tertinggal yang perlu mendapat perhatian pada kriteria aksesibilitas berjumlah 33 kabupaten sebagimana disajikan pada Tabel 13. Kebutuhan peningkatan aksesibilitas mencakup rata-rata jarak dari kantor desa ke kabupaten yang membawahinya.
Tabel 13 Daftar Kabupaten Agak Tertinggal yang perlu Intervensi pada Kriteria Aksesibilitas
No
Nama Kabupaten
Provinsi
1 ACEH BARAT
NAD
2 ACEH BESAR
NAD
3 ACEH JAYA
NAD
4 ACEH TIMUR
NAD
5 BANGGAI
SULTENG
28
6 BANYU ASIN
SUMSEL
7 BUTON
SULTRA
8 GARUT
JABAR
9 HALMAHERA TENGAH
MALUKU UTARA
10 KAIMANA
PAPUA BARAT
11 KAPUAS HULU
KALBAR
12 KEEROM
PAPUA
13 KEPULAUAN SANGIHE
SULUT
14 KEPULAUAN TALAUD
SULUT
15 KONAWE
SULTRA
16 KUTAI BARAT
KALTIM
17 LAHAT
SUMSEL
18 LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
19 MALINAU
KALTIM
20 MAMASA
SULBAR
21 MAMUJU
SULBAR
22 MUKOMUKO
BENGKULU
23 MUNA
SULTRA
24 NATUNA
KEP. RIAU
25 NUNUKAN
KALTIM
26 OGAN ILIR
SUMSEL
27 OGAN KOMERING ILIR
SUMSEL
OGAN KOMERING ULU 28 SELATAN
SUMSEL
29 PANDEGLANG
BANTEN
30 SELAYAR
SULSEL
29
31 SUKABUMI
JABAR
32 TAPANULI TENGAH
SUMUT
33 WAY KANAN
LAMPUNG
6. Kriteria Karakteristik Daerah
Kabupaten-kabupaten Agak Tertinggal yang perlu mendapat perhatian pada kriteria Karakteristik Daerah tertera dalam Tabel 14. Kebutuhan penanganan karakteristik daerah mencakup penanganan desa-desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, kawasan lindung, lahan kritis, bencana lainnya dan pasca konflik (di luar daerah perbatasan). Prioritas diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam. Fokus mitigasi, pencegahan dan rehabilitasi bencana adalah: rehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang rusak akibat bencana, percepatan proses rekonsiliasi antara masyarakat yang terlibat konflik dan pemulihan mental masyarakat akibat trauma konflik, peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok, sosialisasi penerapan spesifikasi bangunan yang memiliki ketahanan terhadap bencana, dan menerapkan sistem deteksi dini terjadinya bencana.
Tabel 14 Daftar Kabupaten yang perlu Intervensi pada Kriteria Karakteristik Daerah No
Nama Kabupaten
Provinsi
1 ACEH BARAT DAYA
NAD
2 ACEH SELATAN
NAD
3 BANGGAI
SULTENG
4 BENER MERIAH
NAD
5 GARUT
JABAR
6 GAYO LUES
NAD
7 KAPUAS HULU
KALBAR
8 KEPULAUAN SANGIHE
SULUT
9 KEPULAUAN TALAUD
SULUT
30
7.
10 KUTAI BARAT
KALTIM
11 LEBONG
BENGKULU
12 MAJENE
SULBAR
13 MAMASA
SULBAR
14 MAMUJU
SULBAR
15 MAMUJU UTARA
SULBAR
16 MUKOMUKO
BENGKULU
17 PAKPAK BHARAT
SUMUT
18 PANDEGLANG
BANTEN
19 PASAMAN BARAT
SUMBAR
20 PESISIR SELATAN
SUMBAR
21 POHUWATO
GORONTALO
SAWAHLUNTO/ 22 SIJUNJUNG
SUMBAR
23 SOLOK
SUMBAR
24 SUKABUMI
JABAR
Rekapitulasi Kebutuhan Intervensi di Kabupaten Agak Tertinggal
Rekapitulasi kebutuhan intervensi terhadap 53 kabupaten Agak Tertinggal dapat dilihat pada Tabel 11. Masing-masing kabupaten Agak Tertinggal memiliki 2 – 5 kriteria yang harus diintervensi dari 6 kriteria ketertinggalan.
31
Tabel 15 Rekapitulasi Kebutuhan Intervensi di 50 Kabupaten Agak Tertinggal
Kebutuhan Intervensi N o
Nama Kabupaten
Provinsi
Ekon omi
SD M
Infrastr uktur
Fiscal Gap
V
V
V
Aksesi bilitas
Karakte ristik Daerah
Jumla h
V
5
1
ACEH SELATAN
NAD
V
2
ACEH TIMUR
NAD
V
V
V
3
3
ACEH BARAT
NAD
V
V
V
3
4
ACEH BESAR
NAD
V
V
V
3
5
ACEH BARAT DAYA
NAD
V
V
V
V
V
5
6
GAYO LUES
NAD
V
V
V
V
V
5
7
NAGAN RAYA
NAD
V
V
V
8
ACEH JAYA
NAD
V
V
V
9
BENER MERIAH
NAD
V
V
1 0
TAPANULI TENGAH
SUMUT
V
V
1 1
PAKPAK BHARAT
SUMUT
V
1 2
PESISIR SELATAN
SUMBAR
1 3
SOLOK
1 4
3 V
4 V
V
3 3
V
V
V
4
V
V
V
V
4
SUMBAR
V
V
V
V
4
SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG
SUMBAR
V
V
V
V
4
1 5
DHARMAS RAYA
SUMBAR
V
V
V
1 6
PASAMAN BARAT
SUMBAR
V
V
V
1 7
OGAN KOMERING ILIR
SUMSEL
V
V
V
1 8
LAHAT
SUMSEL
V
1 9
BANYU ASIN
SUMSEL
V
V
V
V
4 V
4
V
4
V
2
V
4
32
Kebutuhan Intervensi Ekon omi
SD M
Karakte ristik Daerah
Infrastr uktur
Fiscal Gap
Aksesi bilitas
Jumla h
V
V
V
4
V
4
N o
Nama Kabupaten
Provinsi
2 0
OGAN KOMERING ULU SELATAN
SUMSEL
V
2 1
OGAN ILIR
SUMSEL
V
V
V
2 2
MUKOMUKO
BENGKUL U
V
V
V
V
2 3
LEBONG
BENGKUL U
V
V
V
V
2 4
LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
V
V
V
2 5
WAY KANAN
LAMPUNG
V
2 6
NATUNA
KEP. RIAU
V
2 7
SUKABUMI
JABAR
V
V
V
3
2 8
GARUT
JABAR
V
V
V
3
2 9
PANDEGLANG
BANTEN
V
V
V
3
3 0
KAPUAS HULU
KALBAR
V
V
V
3
3 1
HULU SUNGAI UTARA
KALSEL
V
3 2
KUTAI BARAT
KALTIM
V
3 3
MALINAU
KALTIM
V
1
3 4
NUNUKAN
KALTIM
V
2
3 5
KEPULAUAN SANGIHE
SULUT
V
V
V
3
3 6
KEPULAUAN TALAUD
SULUT
V
V
V
3
3 7
BANGGAI
SULTENG
V
V
V
V
4
3 8
SELAYAR
SULSEL
V
V
V
V
V
V
V
6
V
5
V
4
V
4
V
3
V
V
V
V
V
2 V
2
5
33
Kebutuhan Intervensi N o
Nama Kabupaten
Provinsi
Aksesi bilitas
Karakte ristik Daerah
Ekon omi
SD M
Infrastr uktur
Fiscal Gap
Jumla h
V
V
V
V
V
V
V
4
3 9
PANGKAJENE KEPULAUAN
SULSEL
4 0
BUTON
SULTRA
V
4 1
MUNA
SULTRA
V
V
V
3
4 2
KONAWE
SULTRA
V
V
V
3
4 3
POHUWATO
GORONTA LO
4 4
MAJENE
SULBAR
4 5
MAMASA
SULBAR
4 6
MAMUJU
SULBAR
4 7
MAMUJU UTARA
4 8
V
V
V
V
5
V
V
V
V
4
V
V
V
V
5
V
V
V
V
V
5
SULBAR
V
V
V
V
4
HALMAHERA TENGAH
MALUKU UTARA
V
V
V
V
4
4 9
KAIMANA
PAPUA BARAT
V
V
V
3
5 0
KEEROM
PAPUA
V
V
V
V
V
5
28
31
31
37
33
V
4
V
24
34
8. Klasifikasi Daerah
Pilihan program/kegiatan perlu memperhatikan klasifikasi daerah. Dalam hal ini daerah tertinggal diklasifikasikan menjadi : perbatasan antar negara, kepulauan, dan daratan.
8.1
Daerah Perbatasan
RPJM Nasional menetapkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah diantaranya melalui pengembangan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, baik dengan menggunakan pendekatan pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan (prosperity approach) maupun keamanan (security approach). Fokus pengembangan daerah perbatasan yaitu memfasilitasi dan memotivasi pemerintah daerah untuk menjadikan wilayahnya sebagai beranda depan negara dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas daerah perbatasan sebagai koridor peningkatan ekspor dan perolehan devisa, menyusun rencana strategis pengembangan wilayah perbatasan, dan mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat.
Berdasarkan hasil penilaian BAPPENAS, wilayah kabupaten/kota yang dikategorikan diprioritaskan penangannya secara keseluruhan berjumlah 38 kabupaten/kota yang tersebar di 12 provinsi seperti, diperlihatkan pada tabel 5.
Tabel 5. Prioritas Lokasi Penanganan Kab/Kota Perbatasan RPJMN 2010-2014 No
1
Provinsi
Kalbar
Kabupaten
Kategori
Indikator yang dipenuhi*
1
Sambas
SP
1,3,4
2
Bengkayang
SP
1,3,4
3
Sanggau
SP
1,3,4
4
Sintang
SP
1,3,4
5
Kapuas Hulu
SP
1,3,4
6
Nunukan
SP
1,2,3,4 35
No
Provinsi
2
Kaltim
3
4
5
Kabupaten
7
Indikator yang dipenuhi*
7
Malinau
SP
1,3,4
8
Kutai Barat
SP
1,3,4
9
Kepulauan Talaud
SP
2,3, 4,5
10 Kepulauan Sangihe
SP
2,3, 4,5
11 Kupang
SP
1,2,3,5
12 Timor Tengah Utara
SP
1,3,4
13 Belu
SP
1,3,4
14 Alor
P
2,4
15 Rote Ndao
P
2,5
16 Keerom
P
2,3
17 Merauke
SP
1,2,3,4
18 Boven Digoel
SP
1,3,4
19 Peg.Bintang
P
1,3
SP
1,3,4
21 Supiori
P
2,5
22 Kab. Kepulauan Anambas
P
2,3
23 Kab. Karimun
P
2,3
24 Kota Batam
SP
2,3,4,5
25 Kab. Natuna
SP
2,3,4,5
26 Kota Bintan
P
2,3
27 Dumai
P
4
28 Bengkalis
P
2,3
29 Rokan Hilir
P
2,3
30 Indragiri Hilir
P
2,3
31 Kepulauan Meranti
P
2,3
Sulut
NTT
Papua
20 Kota Jayapura
6
Kategori
Kepulauan Riau
Riau
36
No
Provinsi
8
Papua Barat
9
Maluku
10
Maluku Utara
11
Sumatera Utara
12
NAD
12
Kategori
Indikator yang dipenuhi*
32 Raja Ampat
P
2,5
33 Maluku Barat Daya
P
2,4
34 Maluku Tenggara Barat
P
2,4
35 Kepulauan Aru
P
2,4
36 Morotai
P
4
P
2,5
SP
2,4,5
Kabupaten
37
Serdang Bedagai
38 Kota Sabang 38
Daftar kabupaten tertinggal yang ada diperbatasan antar negara yang masuk dalam wilayah kabupaten daerah tertinggal dapat dilihat pada Tabel 16. Penanganan daerah perbatasan ini dikatagorikan sebagai penanganan Kriteria Karakteristik Daerah.
Tabel 16. Daftar Daerah Perbatasan
No
Kabupaten
Provinsi
1
Alor
Nusa Tenggara Timur
2
Belu
Nusa Tenggara Timur
3
Bengkayang
Kalimantan Barat
4
Boven Digoel
Papua
5
Kapuas Hulu
Kalimantan Barat
6
Keerom
Papua
7
Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau
8
Kepulauan Aru
Maluku
9
Kepulauan Sangihe
Sulawesi Utara
37
No
Kabupaten
Provinsi
10 Kepulauan Talaud
Sulawesi Utara
11
Nusa Tenggara Timur
Kupang
12 Kutai Barat
Kalimantan Timur
13 Malinau
Kalimantan Timur
14 Maluku Barat Daya
Maluku
15 Maluku Tenggara Barat
Maluku
16 Merauke
Papua
17 Morotai
Maluku Utara
18 Natuna
Kepulauan Riau
19 Nunukan
Kalimantan Timur
20 Pegunungan Bintang
Papua
21 Raja Ampat
Papua Barat
22 Rote Ndao
Nusa Tenggara Timur
23 Sambas
Kalimantan Barat
24 Sanggau
Kalimantan Barat
25 Sintang
Kalimantan Barat
26 Supiori
Papua
27 Timor Tengah Utara
Nusa Tenggara Timur
38
