KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR :
/KEP/M-PDT/IV/2014 TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN PPRDESAAN SEHAT DI DAERAH TERTINGGAL MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pembangunan Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah tertinggal perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal; b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (pokja) Perdesaan Sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembetnukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 125);
4.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 6/PER/M-PDT/I/2010 Tentang Rencana Strategi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; 6. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 15/F3R/M-PDT/ VIlI/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 7. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 8. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal; MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT DI DAERAH TERTINGGAL.
PERTAMA
Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal sebagaimana terlampir dalam lampiran I sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini. Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal adalah memperkuat koordinasi kebijakan dalam upaya Percepatan Peningkatan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan Di Daerah Tertinggal. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut: 1. Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Memberi arahan pada Kelompok Kerja untuk memperkuat upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Berbasis Perdesaan di Daerah Tertinggal, terutama di bidang penyediaan insfrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, penguatan kelembagaan, dan integrasinya dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan secara terpadu di DTTPK; b. Bertanggungjawab menyampaikan Laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. 2. Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Memastikan Kelompok Kerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PDT Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal; b. Bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah. 3. Wakil Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Membantu kerja dari Ketua khususnya Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas dari Gugus Tugas yang dibentuk dari Kelompok Kerja; b. Bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah. 4. Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Memfasilitasi penyediaan kebutuhan/kelengkapan administrasi dan bahan substansi didalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja; b. melaksanakan kegiatan kantor sekretariat Kelompok Kerja; c. Bertanggungjawab kepada Ketua Kelompok Kerja. d. Sekretaris juga menjalankan fungsi sebagai Koordinator Sekretariat Kelompok Kerja Perdesaan Sehat.
KEDUA
KETIGA
5.
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
Anggota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Terlibat aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja, baik sebagai individu Anggota maupun sebagai Anggota Gugus Tugas yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut; b. Bertanggung jawab menyampaikan Laporan Atas pelaksanaan tugasnya kepada atasan yang memberi penugasan dari masing-masing lembaganya dan Ketua Pokja dengan tembusan diberikan kepada Sekretaris Kelompok Kerja/Koordinator Sekretariat Kelompok Kerja.
: Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Perdesaan Sehat adalah sebagai berikut: 1. Tugas dan Fungsi; a. Bersama Kementerian terkait berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan yang mendukung operasionalisasi pengembangan perdesaan sehat di Daerah Tertinggal; b. Melakukan inventarisasi masalah, potensi dan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat; c. Merumuskan rekomendasi kebij akan, termasuk didalamnya kasus darurat kesehatan terkait ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita di dalam wilayah kerja Perdesaan Sehat; d. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Perdesaan Sehat; dan e. Melakukan fasilitasi koordinasi kebijakan antar lintas pelaku/ pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat. 2. Pembentukan Gugus Tugas; Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Anggota Kelompok Kerja dapat membentuk Gugus Tugas sesuai kebutuhan. Besaran Penetapan Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal sebagaimana terlampir dalam lampiran II sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini. Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 140/KEP/MPDT/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Perdesaan Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Tahun Anggaran 2014, Nomor: SP DIPA - 067.01.1.440439/2014 tanggal 5 Desember 2013; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal f April 2014 MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL iJJBLIK INDONESIA
ELMY FAISHAL ZAINI
Lampiran I Nomor Tanggal
: Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal : OT9 /KEP/M-PDT/IV/2014 : > April 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT DI DAERAH TERTINGGAL -
•
. ••.- .~- NAMA
— KEDUDUKAN"
JABATAN;
\.;PALAMTIM""
Menteri PDT
Pengarah
Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Pengarah
3. Singgih Wiranto, SH, M.Hum
Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur
Pengarah
4. Drs. Youltuwu J. Markus, M.Si
Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
Pengarah
5. Dr. Lili Romli. MSi
Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus
Pengarah
6. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.Sp
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
Pengarah
NO
1. Dr. (HC) IT. H.A. Helmy Faishal Zaini 2. Dr. IT. H. M Nurdin, MT
7. Dr. dr. Tb. Rachmat Sentika, Sp. A, MARS
Staf Ahli Menko Kesra Bidang Pencapaian MDGS
Pengarah
Asdep Urusan Sumber Daya Kesehatan
Ketua
Kepala Biro Perencanaan dan KLN
Wakil Ketua
10. Dra. Hartiny, MM
Kabid Kesehatan Dasar dan Lanjutan Asdep Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Sekretaris
11. Ir. Fachman
Pit. Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
Anggota
12. Prof. Ascobat Gani, MPH, Dr PH
Guru Besar Analisa Kebijakan Kesehatan, Universitas Indonesia
Anggota
13. dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D
Ketua Epidemiologi Student Forum Departemen Epidemiologi FKM UI
Anggota
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Anggota
15. Ir. Deden Krisnandar, MT
Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
Anggota
16. dr. Kuwat Srihudoyo, MS
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
Anggota
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 17 dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes Kesehatan (Badan PPSDM) Kementerian Kesehatan
Anggota
Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesiasian (MPPK), Ikatan Dokter Indonesia
Anggota
Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia
Anggota
8. dr.Hanibal Hamidi, M.Kes 9. Ir. Harlina Sulistiorini, M.Si
14.
Dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes
Prof. Dr. Zubairi Djoerban, Sp. 18 PD-KHOM 19. Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
20. Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, MST.
Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Anggota
21. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE., Ph.D •
Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti KEMENDIKNAS
Anggota
22. Drs. Kun Wildan, MBA
Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, KEMENDAGRI
Anggota
23. Kolonel. Inf. Wawan Kustiawan
Asisten Deputi Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal, Menkopolhukam
Anggota
24 Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, Msi.
Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas
Anggota
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas.
Anggota
Direktur Anggaran I, Ditjen Anggaran
Anggota
25. Dr. Hadiat, MA 26. Parluhutan Hutahaean
Ketua Lembaga Penelitian Uiversitas Prof. Dr. Rafael Marthinus Osok, Pattimura (Perwakilan Institusi 27. M.Sc Pendidikan Regional 6 wilayah Perdesaan Sehat)
Anggota
28. Prof, Dr.dr. H. Muh. Syafar, MS
Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin {Koordinator Regional V Perdesaan Sehat wilayah Sulawesi)
Anggota
IR. I GST. Lanang Parta Tanaya, 29. Spd, MappSc. Ph.D
Ketua Pusat Kajian Pengembangan Wilayah dan Desa Binaan, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram
Anggota
30. Prof. Dr. Tri Martiana, dr, MS
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
Anggota
31. Denas Symond, MCN
Pengelola Penelitian Pengembangan dan Kegiatan Ilmiah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Anggota
32. Dr. Bambang Sri Nugroho, Sp.Pd
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura
Anggota
33. Drg. Moeryono Aladin, SIP, MM
Tim Profesional SIKIB
Anggota
Staf Khusus Menteri PDT
Anggota
Koordinator Program Tim KPDT
Anggota
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan
Anggota
Profesional
Anggota
Profesional
Anggota
34. Arief Rohman
Dra. Hj. Nurhayati Said Agil Siraj, 35. MA 36. Drs. Bambang Irianto M.Si 37. Andik Hardiyanto 38.
Dr. Mahindria Vici Virahayu, Spog
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPWBLIK INDONESIA,
YFAISHALZAINI
Lampiran II Nomor Tanggal
: Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal : (?5~9 /KEP/M-PDT/IV/2014 : ~±. apri!2014
BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT DI DAERAH TERTINGGAL
No
Kedudukan Dalam Tim
1. 2. 3. 4. 5.
Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
Honorarium Rp. 1.500.000,Rp. 1.000.000,Rp. 850.000,Rp. 750.000,Rp. 750.000,-
Volume
OB OB OB OB OB
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,
SHAL ZAINI
