KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
TUGAS POKOK: Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya. FUNGSI : 1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya. 3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang masalah atau kegiatan bidang pengembangan sumberdaya. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
ISU STRATEGIS NASIONAL dalam RKP 2013 tentang PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
ARAH KEBIJAKAN PDT TAHUN 2013 - 2014 1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta
2. 3.
4. 5. 6. 7.
peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal (berbasis sumberdaya lokal). Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal. Peningkatan alokasi DAK SPDT serta penetapan menu yang lebih spesifik. Mendorong mainstreaming DAK seluruh bidang ke daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik
HASIL MIDTERM REVIEW PRIORITAS NASIONAL 10 RPJMN 2010-2014 (BAPPENAS DAN KPDT)
IPM
Sumber: BPS diolah KPDT
Target Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2014 ditetapkan sebesar 72,2. Melihat pertumbuhan rata-rata IPM pada tahun existing (2005-2010) sebesar 0,35. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan tersebut, jika diasumsikan normal maka maka target 72,2 akan dapat tercapai dalam kurun waktu 16 tahun, dengan kata lain pada tahun 2026 target IPM Daerah Tertinggal baru akan terwujud. Untuk mencapai target IPM tahun 2014, maka dibutuhkan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,43.
PERTUMBUHAN EKONOMI
Sumber: BPS diolah KPDT
Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal mencapai 7,1%. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pada tahun existing (2005-2010), pertumbuhan naik rataratanya hanya 0,1%. Apabila ini berlangsung dengan konstan maka target tersebut dapat tecapai dalam kurun waktu 12 tahun (tahun 2022). Untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,1% pada tahun 2014, maka dibutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 0,5% pertahun.
KEMISKINAN
Sumber: BPS diolah KPDT
Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 14,2%, ini merupakan capaian yang cukup berat melihat penurunan angka kemiskinan rata-rata existing (tahun 2005 s/d 2010) hanyalah 1,03%. Jika penurunan diasumsikan normal seperti diatas maka diperlukan waktu selama 7 tahun dimulai pada tahu 2011, dengan kata lain pada tahun 2017 baru dapat tercapai.. Jika diinginkan target tingkat kemiskinan tercapai pada tahun 2014, maka penurunan rata-rata pertahun harus mencapai angka 1,9%.Dalam rangka mempercepat tingkat pengentasan kemiskinan dari rata-rata 1,03% menjadi 1,9%, diperlukan kegiatan-kegiatan strategis yang afirmatif (berpihak) pada daerah tertinggal dan berorientasi pada kemiskinan (pro poor).
HASIL MID TERM REVIEW RPJMN 2010-2014 SASARAN
Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di DT Berkurangnya persentase penduduk miskin di DT Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di DT
Perkembangan Pencapaian TARGET (2014)
Status Estimasi Capaian Target 2014 Secara Nasional
Status Estimasi Capaian Target 2014 per Kabupaten
SATU AN
STATUS AWAL (2009)
2010
2011*
2012*
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di DT
(%)
5,84
6,00
6,08
6,16
7,10
Perlu kerja keras
48 kab/ 26,23% 87 kab/ 47,54% 48 kab/ 26,23%
Persentase penduduk miskin di DT
(%)
20,19
19,86
19.15
18.31
14.20
Perlu kerja keras
105 kab/ 57,38% 64 kab/ 34,97% 14 kab/ 7,65%
65,77
66,51
66,99
67,48
72,20
Perlu kerja keras
32 kab/ 17,49% 133 kab/ 72,68% 18 kab/ 9,84%
INDIKATOR
Indeks pembangunan manusia (IPM) di DT
Status Indikator-Indikator menunjukan bahwa masih diperlukan upaya Kerja Keras untuk mencapai target RPJMN 2010-2014 melalui kebijakan dan langkah strategis Keterangan: Hijau : Sudah tercapai Kuning : Perlu kerja keras
1
2
Merah : Tidak akan tercapai
FOKUS PENINGKATAN IPM DAERAH TERTINGGAL
NO
KOMPONEN PENINGKATAN IPM
STRATEGI
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
1).
Angka Melek Huruf
Meningkatkan AMH di Daerah Tertinggal diatas rata-rata nasional (92,91)
1) Keaksaraan Dasar 2) Keaksaaraan Lanjutan 3) Keaksaraan Usaha Mandiri
2).
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah di DT diatas rata-rata Nasional (7,91)
1) Peningkatan Akses Pendidikan SD dan SMP bagi masyarakat miskin dan anak putus sekolah di DT 2) Pembangunan Sekolah Berasrama (boarding school) di daerah perbatasan dan terpencil 3) Peningkatan kompetensi profesionalisme guru di DT 4) Pemerataan Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik di DT 5) Peningkatan Insentif Guru SD dan SMP di DT
LOKASI
MEKANISME KOORDINASI ASDEP
K/L
67
1. Asdep DIKTRAM 2. Asdep Infrastruktur Sosial 3. Asdep Perbatasan
1. 2. 3. 4. 5.
Kemendikbud Kemenag Kemensos Kemenakertrans Perpustakaan Nasional
133
1. Asdep DIKTRAM 2. Asdep Infrastruktur Sosial
1. Kemendikbud 2. Kemenag
Kemendikbud Kemenag Kemendikbud Kemendikbud/Pemda Kemendikbud Kemenkeu
NO
KOMPONEN PENINGKATAN IPM
1).
Peningkatan Angka Harapan Hidup
2).
Pengurangan Angka Kematian Bayi
3).
Peningkatan Persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan
STRATEGI Percepatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Dan Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Dasar di Perdesaan
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN Percepatan peningkatan Distribusi dan Motivasi Dokter Puskesmas Percepatan peningkatan Distribusi dan Motivasi Bidan Desa. Percepatan Ketersediaan Saran Air Besih Rumah Tangga Di Perdesaan Percepatan Ketersediaan Sarana Sanitas Rumah Tangga Di Perdesaan Peningkatan Keterjangkauan Gizi Terutama Bagi Bumil, Busui dan Balita
LOKASI
MEKANISME KOORDINASI ASDEP
84
1) Asdep Kes. 2) Asdep Infrsos 3) Asdep Pember dayaan Masy.
K/L 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Kemndikbud Kemenkes Kemen PU Kemenhub Kemenkominfo Kemen KP Kemensos Kemendagri
NO
KOMPONEN PENINGKATAN IPM 1) Peningkatan Pengeluaran Perkapita
2) Peningkatan Pendapatan
STRATEGI
Mengembangkan Sumber Daya Terpadu di Daerah Tertinggal
Perluasan Lapangan Kerja di Perdesaan
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN
MEKANISME KOORDINASI LOKASI ASDEP
K/L
1) Penyediaan Kredit Usaha Mikro untuk Pengelolaan Sumber Daya bagi Rakyat Miskin
69
1. Kelembagaa n Ekonomi 2. Penguatan Organisasi Masyarakat
1. Kemenkop dan UKM 2. KKP 3. Kementan 4. Kemendag 5. Kemenperin
2). Pembinaan Usaha Mikro sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sekor jasa
69
1. Kelembagaan Ekonomi 2. Penguatan Organisasi Masyarakat 3. Asdep Teknologi
1. Kemenkop dan UKM 2. KKP 3. Kementan 4. Kemendag 5. Kemenperin
3). Bantuan TTG Pengolahan Komoditas
12 Kab.
Asisen Deputi Teknologi
Kementan Kemenperin Kemendagri KKP
1). Pengembangan Keterampilan Usaha
69
Asdep Diktram
Kemenakertras Kemensos
2). Program Padat Karya
69
Infrastruk. Tur Ekonomi Infr.astruktur Transportasi
Kemen PU Kemendag Kemenperin
FASILITASI PROGRAM PENINGKATAN IPM DI DAERAH TERTINGGAL 2013
Arah Kebijakan : Desa Cerdas Mandiri adalah desa sadar pendidikan yang secara mandiri berupaya menurunkan angka tuna aksara dan meningkatkan partisipasi sekolah karena membaiknya perekonomian di perdesaan.
TUJUAN DAN SASARAN DCM Meningkatnya IPM di daerah tertinggal sesuai target RPJMN tahun 2010-2014 melalui penurunan angka tuna aksara dan peningkatan rata-rata lama sekolah.
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar di pedesaan daerah tertinggal untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan di daerah tertinggal. Mempersiapkan tenaga kerja trampil di pedesaan dan mendorong kewirausahaan berbasis SDA lokal melalui pelatihan peningkatan keterampilan dan belajar mandiri sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di perdesaan.
5 (LIMA) PILAR DESA CERDAS MANDIRI
P E N U N T A S A N
A K S A R A D I
D T T U N A
P E M E R A T A A N
P E N D I D I K A N
A S K E S
D A S A R
P E M E R A T A A N G U R U
& T E N A G A P E N D I D I K
P E N Y E T A R A A N
P E N D I D I K A N D A S A R
IPM BIDANG PENDIDIKAN
R E V I T A L I S A S I
P A U D D A N
T B M
PROGRAM DESA CERDAS MANDIRI 1. PENUNTASAN TUNA AKSARAN DI DAERAH TERTINGGAL : Menurunkan angka tuna aksara di daerah tertinggal hingga mencapai angka diatas rata-rata nasional 2. PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DASAR : Penyediaan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal sehingga setiap anak usia sekolah lebih mudah mengakses pendidikan di desa-nya 3. PEMERATAAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK : melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tenaga pendidik tersedia secara proporsional di setiap sekolah dasar di daerah tertinggal. 4. PENYETARAAN PENDIDIKAN DASAR : melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk program penyetaraan pendidikan sekolah dasar dan menengah di perdesaan daerah tertinggal dalam kerangka peningkatan angka rata-rata lama sekolah di daerah tertinggal. 5. REVITALISASI PAUD DAN TBM (TAMAN BACAAN MASYARAKAT) : melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya memperkuat pendidkan usia dini di daerah tertinggal dan mendorong pendayagunaan taman bacaan masyarakat sebagai upaya penurunan angka tuna aksara.
Jenis Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan Tahun 2013 No
Nama Kegiatan
Jumlah Bantuan
Jumlah Kab.
Ket. 16.000
1
Pendidikan Keaksaraan
Rp. 19.500.000.000,-
20
2
Pelatihan Keterampilan Pengolahan Potensi Lokal
Rp. 1.950.000.000,-
8
3
Peningkatan Kualitas Rp. 1.100.000.000,Pembelajaran PAUD dan SD
5
4
Pendidikan Alternatif
Rp. 2.550.000.000,-
10
5
Layanan Kursus dan Keahlian Rp. 1.000.000.000,Fokasional Masyarakat
10
Jumlah
Rp. 26.100.000.000,-
Lokasi Kegiatan DCM di Daerah Tertinggal
DCM Satellite
KPDT Monitoring Station
KEMENDIKBUD
1. Pidie Jaya 2. Nias Selatan
3. Tapanuli Tengah
7. Seluma
4. Seluma
8. Kaur
12. Lombok Tengah 13. Lombok Timur
5. Pasaman Barat
9. Sukabumi 10. Bondowoso 11. Sampang
14. Kayong Utara 15. Lembata 16. Manggarai Barat
6. Empat Lawang
17. Jeneponto 18. Morowali 19. Banggai Kepulauan 20. Kep. Aru
TUJUAN PERDESAAN SEHAT TERWUJUDNYA PERCEPATAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DI DAERAH TERTINGGAL
TERWUJUDNYA PERCEPATAN PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TERWUJUDNYA PENCAPAIAN SASARAN PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) RATA-RATA DI DAERAH TERTINGGA SEBESAR 68,8 PADA TAHUN 2014
ARAH KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN YANG BERTUMPU PADA KAPASITAS LEMBAGA DAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PERDESAAN DAERAH TERTINGGAL
PILAR PERDESAAN SEHAT 1. KETERSEDIAAN DOKTER PUSKESMAS DI DAERAH TERTINGGAL 2. KETERSEDIAAN BIDAN DI DESA DT 3. KETERSEDIAAN AIR BERSIH SETIAP RUMAH TANGGA DI DT 4. KETERSEDIAAN SANITASI DISETIAP RUMAH TANGGA DI DT 5. KETERSEDIAAN GIZI SEIMBANG BAGI IBU HAMIL, IBU MENYUSUI DAN BALITA.
Jenis Kegiatan Perdesaan Sehat Tahun 2013 No
Nama Kegiatan
Jumlah Kab.
1
Bantuan Stimulan Peningkatan Kapasitas Lembaga Poskesdes (Alat Kesehatan KIA) Bantuan Peningkatan Kualitas Layanan Ruah Sakit Type D di Daerah Tertinggal
48
Bantuan Stimulan Puskesmas Keliling Perairan 4 Bantuan Stimulan Pemenuhan Kecukupan Nutrisi Total Anggaran Bansos Bidang Kesehatan (Perdesaan Sehat)
7
2
3
* Angka Setelah Penghematan
Ket.
14
6 Rp. 148,01 milyar*
TUJUAN Membangun kawasan perdesaan dengan memanfaatkan
potensi unggulan lokal sebagai penggerak ekonomi perdesaan, yang didukung infrastruktur dan kelembagaan, dalam kerangka menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perdesaan, Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi melalui program
pemberdayaan masyarakat, Mengembangkan budaya industri sebagai landasan
pengembangan usaha mandiri menuju keungulan komparatif wilayan perdesaan.
OUTPUT YANG DIHARAPKAN Terciptanya penguatan ekonomi perdesaan dan
infrastruktur dalam rangka mendorong peningkatan usaha produktif yang memiliki daya saing, nilai tambah, dan menjadi prime mover bagi kemajuan daerah tertinggal. Terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat sesuai standar MDGs. Masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM daerah tersebut.
SKEMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TERPADU MANDIRI
Deputi I, V dan Pemkab: Lahan dan Potensinya, Design Pengembangan, dan Model Implementasinya
Deputi I, II dan Pemkab. : Infrastruktur dan industri pengolahan
Deputi IV dan Pemkab. : Kelembagaan petani, pelatihan & pemberdayaan
PELATIHAN : - PDT - KABUPATEN - BUMN - PERG. TINGGI - BALAI LATIHAN
Sumber Pendanaan Murah & Pendampingan Manajemen
Bank
PNM LKM
PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN MIKRO
Industri Pengolahan
Aliran dana
Deputi III dan Pemkab: Permodalan dan Pasar
Pemerintah Pusat dan Daerah
LEMBAGA DONOR
BUMN/BUMD
PASAR
Industri Pengolahan
KEMITRAAN DAN KETERKAITAN USAHA
PABRIK SKALA KECIL
PABRIK SKALA MENENGAH JUAL BELI PRODUKSI
JUAL BELI PRODUKSI
Poktan
PABRIK SKALA BESAR
Poktan
Poktan
P
E
T
Poktan
A
N
JUAL BELI PRODUKSI
Poktan
I
Poktan PELATIHAN TEKNIK BUDIDAYA & PERUBAHAN MINDSET
LOKASI PILOT PROJECT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TERPADU MANDIRI TAHUN 2013 TARGET PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI/NELAYAN PERHARI MINIMAL : US $ 2,45/HARI/ORANG
KAB. PASAMAN BARAT
KAB. KAUR
KAB. BANGGAI KEP. KAB. JENEPONTO
KAB. LOMBOKTIMUR TIMUR KAB. LOMBOK
KAB. LEMBATA
SEKIAN
