! KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN
KETUA KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT 2014
ACARA RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT
HOTEL MILLENIUM
!
JAKARTA, 3 JUNI 2014
1
Yang Terhormat, • Tim Pengarah Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat 2014; • Wakil Ketua, Sekretaris, serta seluruh Anggota Tim Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat Daerah Tertinggal sesuai Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 059/KEP/MPDT/IV/2014 tanggal 7 April 2014; serta • Undangan yang kami muliakan.
Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas segala limpahan nikmat serta rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat Daerah Tertinggal ini dalam keadaan sehat wal ’afiat.
!
Hadirin yang berbahagia, 2
Amanat pembangunan nasional jangka menengah sebagaimana dalam RPJMN 2010-2014 salah satu sasaran capaian Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik adalah tercapainya IPM 72,2; pertumbuhan ekonomi 7,1; dan prosentase penduduk miskin sebesar 14,2, serta pengentasan daerah tertinggal sedikitnya 50 Kabupaten dari 183 Daerah Tertinggal pada tahun 2014.
Dalam upaya pencapaian target sasaran IPM 72,2 tersebut, maka salah satunya melalui capaian Prioritas Nasional 3 Kesehatan dengan target pada tahun 2014, yaitu: Umur Harapan Hidup sebesar 72; Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup sebesar 118; serta Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 24.
Hadirin yang berbahagia, Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah
!
Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman 3
Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal, maka dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran Prioritas Nasional 10 bidang sumber daya manusia, perlu meningkatkan derajad kesehatan masyarakat di daerah tertinggal. Pembangunan Perdesaan Sehat merupakan suatu kebijakan bagi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kerangka Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan pada tahun 2014 dan MDGs pada tahun 2015 di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (Prioritas Nasional 10).
Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diharapkan akan menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kualitas
!
Kesehatan Berbasis Perdesaan.
4
Kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat diarahkan pada penajaman pilihan prioritas intervensi pembangunan bagi penjaminan ketersediaan dan berfungsinya lima determinan faktor kualitas kesehatan yaitu: Dokter Puskesmas bagi setiap Puskesmas, Bidan Desa bagi setiap desa, Air Bersih dan Sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta Gizi seimbang terutama bagi ibu hamil, menyusui dan balita di seluruh perdesaan di daerah tertinggal. Sasaran prioritas lokasi Perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten Daerah Tertinggal yang memiliki nilai IPM kurang dari 72,2 (sasaran IPM Prioritas Nasional 10 pada tahun 2014) sekaligus memiliki nilai komposit Angka Harapan Hidup kurang dari 68,8 (sasaran AHH rata-rata Daerah Tertinggal pada tahun 2014) berdasarkan basis data Susenas tahun 2010. Wilayah “perdesaan” dalam kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat adalah seluruh desa dalam wilayah kerja satu
!
Puskesmas.
5
Hadirin yang Berbahagia, Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, memerlukan keterlibatan semua komponen yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggara kegiatan Perdesaan Sehat di tingkat Pusat adalah Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat Daerah Tertinggal. Berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 059/KEP/M-PDT/IV/2014 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat Daerah Tertinggal, tugas dan fungsinya adalah: 1. Bersama Kementerian terkait berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan yang mendukung operasionalisasi pengembangan Perdesaan Sehat di
!
Daerah Tertinggal;
6
2. Melakukan inventarisasi masalah, potensi, dan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat; 3. Merumuskan rekomendasi kebijakan, termasuk didalamnya kasus darurat kesehatan terkait ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita di dalam wilayah kerja Perdesaan Sehat; 4. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Perdesaan Sehat; dan 5. Melakukan fasilitasi koordinasi kebijakan antar lintas pelaku/pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan kebijakan Perdesaan Sehat.
Hadirin yang Berbahagia, Anggota Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal terbagi dalam 2 kelompok yang mewakili kepentingan, yaitu: 1. Pusat (K/L, Lembaga mitra terkait dan KPDT)
!
dengan sasaran output adanya kebijakan (Permen, 7
Keputusan Dirjen) yang berpihak pada pelaksanaan Peraturan Menteri PDT tentang Perdesaan Sehat yang terkait dengan kebutuhan 5 Pilar Perdesaan Sehat (Rencana Aksi Sektor), serta 2. Wilayah, sesuai regionalisasinya yang diwakili oleh Perguruan Tinggi selaku pengendali manajemen kewilayahan pelaksanaan Peraturan Menteri PDT tentang Perdesaan Sehat untuk mencapai sasaran output berupa regulasi pemerintah Daerah, baik Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati maupun Perda bagi percepatan ketersediaan dan berfungsinya secara optimal 5 determinan faktor kualitas kesehatan atau 5 Pilar PS (RAD PS). Diharapkan Rencana Aksi Nasional Pembangunan PS tahun 2015-2019 dapat tersusun dengan tepat sebagai landasan utama bagi Rencana Kerja Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan tahun 2015-2019 sekaligus acuan bagi penyusunan desain kendali Matriks
!
IX Buku 2 RPJMN tahun 2010-2014.
8
Hadirin yang Berbahagia, Kami laporkan juga beberapa permasalahan sebagai hasil review, yaitu: 1. Efektivitas forum rapat Pokja PS perlu ditingkatkan melalui performance sekretariat PS dalam memfasilitasi forum rapat Pokja. Hingga saat ini sudah dipersiapkan secara lebih baik oleh Sekretariat PS selaku kendali instrumen fasilitasi koordinasi pelaksanaan PS. 2. Komitmen keberpihakan k/L, terkendala dengan Renja masing-masing unit kerjanya yang cukup rigid, baik item kegiatan maupun lokasi dalam rencana lima tahunan (Kemenkes, Kementan) dan adanya kebutuhan prasyarat pelaksanaan kegiatan berupa kelompok masyarakat untuk pemeliharaan investasi (sarana air bersih perdesaan dari PU). Hal ini terjadi akibat proses sinkronisasi oleh Bapenas dan Kemenkeu dalam menyusun matriks kendali RPJMN 2010-2014 yang kurang optimal, sehingga jalan
!
keluarnya adalah melakukan sinkronisasi fokus 9
kegiatan dan lokus yang terkait dengan 5 Pilar PS dan terus meyakinkan pihak terkait bahwa kegagalan PS berarti masalah besar bagi pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan, Prioritas Nasional 5 Kementan, Prioritas Nasional 6 Kemen. PU, serta MDGs secara nasional. Selain itu, memastikan sinkronisasi yang optimal oleh Bappenas dan Kemenkeu dalam penyusunan RPJMN dan Renstra masing-masing K/L terkait tahun 2015-2019 3. Di tingkat daerah, banyaknya kegiatan yang tidak ada keberlanjutan bagi kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, sehingga mengakibatkan keengganan Pemda untuk mendukung pelaksanaan Perdesaan Sehat, baik bagi terbentuknya FMS PS maupun kelembagaan lainnya sesuai kebutuhan PS di masing-masing Daerah Tertinggal. Selain itu, pemahaman Pemda dan K/L terhadap pendekatan kewilayahan yang dimandatkan pada KPDT belum
!
dipahami secara komprehensif, sehingga pilihannya 10
melalui pelibatan Perguruan Tinggi dan media massa. Hadirin yang Berbahagia, Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, dukungan, komitmen dan kehadirannya dalam acara ini. Sekiranya di dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam hal penyediaan akomodasi maupun dalam teknis pelaksanaan kegiatan, kami mohon maaf yang sebesarbesarnya. Hadirin yang Berbahagia, Sebagai akhir dari laporan kami, pada kesempatan ini saya mengharapkan Bapak Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP Deputi I Bidang Pengembangan Sumber Daya KPDT selaku Pengarah Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat berkenan memberikan arahan
!
sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Kelompok
11
Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat Daerah Tertinggal tahun 2014.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT, meridhoi segala upaya dan langkah kita. Amin.
Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thorieq Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, 3 Juni 2014 Ketua Kelompok Kerja Pembangunan Perdesaan Sehat Daerah Tertinggal
!
dr. Hanibal Hamidi, M.Kes
12
