Buletin
Perdesaan Sehat 2014
Liputan Umum
• “Masa Depan Bangsa Indonesia” Liputan Khusus
• Kader Relawan Sebagai Garda Terdepan Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal
PERDESAAN SEHAT
Salam Redaksi U
paya percepatan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, memerlukan keterlibatan semua komponen yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Salah satu komponen tersebut adalah Kader Relawan Perdesaan Sehat yang direkrut oleh Perguruan Tinggi mitra Perdesaan Sehat.
Relawan Perdesaan Sehat akan diperankan sebagai sarjana pendamping/fasilitator masyarakat dalam upaya percepatan keberdayaan masyarakat untuk peran aktif dalam pembangunan kualitas kesehatan di perdesaan melalui kelembagaan Poskesdes/Polindes/Poskestren yang kuat. Relawan Perdesaan Sehat merupakan salah satu ujung tombak dalam pembangunan Perdesaan Sehat di wilayah perdesaan. Buletin Perdesaan Sehat edisi kedua akan memberikan informasi tentang kegiatan Perdesaan Sehat, seperti: Pelatihan Kader Relawan Perdesaan Sehat 2014, pelepasan Kader Relawan Perdesaan Sehat Regional I Sumatera, Kuliah Umum “Perdesaan Sehat Sebagai Upaya Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan” di FKM Universitas Hassanudin, diskusi UU Desa: “Masa Depan Desa Indonesia” serta beberapa kegiatan lainnya. Semoga Buletin Perdesaan Sehat ini mampu memberikan informasi yang teraktual mengenai kegiatan Perdesaan Sehat. Salam Kejuangan Nusantara
Redaktur
PENANGUNG JAWAB
DEWAN REDAKSI
DESAIN
•
•
• •
dr. HANIBAL HAMIDI,M.Kes
PIMPINAN REDAKSI •
Andik Hardiyanto
Bambang Waluyanto, Rusdi Tagaroa, Hartiny, Dahlia, Harry Yulianto, Max, Edward Yosef, Idhan Januwardana, Dilla, Iskandar Ramli, Frimadona, Kresti, Tio, Azis, Heri, Shandy, Rachmat, Rai Adinata
Heriyadi Rahman
FOTOGRAFI • Taufik Azmar
Liputan Utama
Masa Depan Desa Indonesia
L
ahirnya Undang-Undang Desa memunculkan beberapa muatan krusial pada: alokasi dana dari pemerintah pusat yang masuk ke Desa; penghasilan tetap setiap bulan Kepala Desa dan perangkat desa yang bersumber dari dana perimbangan APBN yang diterima Kabupaten/Kota; adanya kewenangan tambahan adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa; masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan; penambahan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; sistem informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan bagi daerah yang minim aksesibilitas komunikasi, teknologi, informasi dan sumber daya manusia; serta tingkat partisipatif masyarakat desa dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Desa. merDesa Institute dan Sekretariat Perdesaan Sehat menggelar Diskusi “Masa Depan Desa Indonesia” yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 dan bertempat di Gedung Newseum Jl. Veteran I No 27 Jakarta Pusat. Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M.Pd (Direktur Pasca Sarjana IPDN), dr. Hanibal Hamidi, M.Kes (Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT), serta Taufik Razen (Budayawan merDesa). Peserta yang hadir berasal dari kalangan instansi pemerintahan, dunia akademis, mahasiswa, organisasi sosial kemasyarakatan, pemerhati masalah Desa, masyarakat serta jurnalis. Hasil diskusi tersebut menghasilkan masukan mengenai muatan substansi dan nomenklatur Desa didalam RPJMN 2015-2019; memberikan masukan kritis dalam melengkapi peraturan turunan mengenai Desa (Peraturan Pemerintah maupun Permendagri) serta pembentukan Kabinet periode 20152019. Undang-Undang Desa merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan diharapkan bisa semakin mengurangi disparitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional. Berkaitan dengan disparitas (ketertinggalan) wilayah merupakan domain Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, memerlukan fokus afirmatif yang komprehensif dari berbagai stakeholder dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal. Di dalam Undang-Undang Desa mengamanatkan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang
dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif, salah satunya melalui pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Kondisi faktual kesejahteraan masyarakat perdesaan yang notabene banyak berada di daerah tertinggal, masih memprihatinkan. Kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dari rata-rata pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama bagi daerah tertinggal menunjukkan status perlu kerja keras (hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 Prioritas Nasional 10 yang dikeluarkan oleh Bappenas pada tahun 2013). Berkaitan dengan pencapaian IPM yang salah satu indikatornya adalah kesehatan, memerlukan dukungan afirmatif nyata dari stakeholder terkait. Kondisi capaian pembangunan kesehatan (Prioritas Nasional 3) yang menunjukkan status sangat sulit dicapai tahun 2014, maupun pencapaian target MDGs tahun 2015, membutuhkan kebijakan yang mampu merekonstruksi pembangunan kesehatan nasional. KPDT telah melakukan rekonstruksi pembangunan kesehatan melalui kebijakan Perdesaan Sehat, yang termuat dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No,or 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal. Perdesaan Sehat adalah suatu kebijakan yang disertai dengan instrumen koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal dalam kerangka mempercepat keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas berbasis struktur kependudukan
Liputan Utama luas, subyektif dan dipengaruhi berbagai macam faktor. Tidak hanya melalui upaya pelayanan kesehatan semata dalam menjangkau pentingnya standard tertinggi kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mencakup faktor-faktor sosial dan ekonomi, termasuk faktor geografis yang berpengaruh pada penciptaan hak atas sehat. Desa dalam paradigma entitas sosial-politik memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara, oleh karena itu desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan serta mempercepat keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kualitas kesehatan di wilayah perdesaan. Dua misi tersebut memandu arah kebijakan Perdesaan Sehat untuk “penajaman” prioritas pembangunan pada peningkatan ketersediaan insfrastruktur dan kapasitas lembaga kesehatan di perdesaan dengan memprioritaskan pada keterjangkauan atas fungsi faktor-faktor utama kualitas kesehatan. Faktor-faktor utama kualitas kesehatan tersebut adalah: Dokter Puskesmas dan Bidan Desa sebagai ‘faktor dasar’ kualitas kesehatan, serta air bersih, sanitasi dan gizi seimbang (bagi Ibu hamil, ibu menyusi, bayi, dan balita) sebagai ‘faktor penentu dasar’ kualitas kesehatan. Kelima faktor utama tersebut disosialisasikan sebagai Lima Pilar Perdesaan Sehat. Diangkatnya lima faktor utama itu juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak sehat sebagai hak dasar mencakup aspek yang
kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintahan Desa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki peranan menjadi motor penggerak utama dalam membangun daerah, juga motivator untuk pembangunan desa sekaligus pemberdayaan masyarakat. Dengan membangun desa, berarti mempercepat pembangunan daerah sekaligus membangun bangsa. Oleh sebab itu, upaya untuk merekonstruksi dan reposisi penguatan penyelenggaraan Desa menjadi suatu hal mutlak untuk dilakukan. Lahirnya Undang-Undang Desa sebagai starting point dimulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Desa.
Liputan Khusus
Kader Relawan Sebagai Garda Terdepan Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal Relawan Perdesaan Sehat akan diperankan sebagai sarjana pendamping/fasilitator masyarakat dalam upaya percepatan keberdayaan masyarakat untuk peran aktif dalam pembangunan kualitas kesehatan di perdesaan melalui kelembagaan Poskesdes/Polindes/Poskestren yang kuat. Indikator dampaknya selaku fasilitator adalah terwujudnya budaya sehat di perdesaan dengan alat ukurnya pada peningkatan keterjangkauan: 1) air bersih, 2) sanitasi, serta 3) intake gizi seimbang pada ibu hamil, menyusui, bayi dan balita.
K
Selain itu, Relawan Perdesaan Sehat juga berperan untuk melakukan advokasi pada semua pihak yang terkait untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dalam melaksanakan 6 kegiatan dasar Puskesmas, yaitu: promosi kesehatan, gizi, KIA, pencegahan penyakit, BP, kesehatan lingkungan melalui revitalisasi Puskesmas.
ementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melalui Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan menggelar kegiatan Pelatihan Kader Relawan Perdesaan Sehat tahun 2014 di Puncak Bogor pada tanggal 25 - 28 Maret 2014. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kader Relawan Perdesaan Sehat dari 7 regional beserta Perguruan Tinggi mitra Perdesaan Sehat. Tema pelatihan yang diusung adalah “Kerja Keras..., Kerja Cerdas..., Mewujudkan Pembangunan Perdesaan Sehat”. Kegiatan Pelatihan Kader Relawan Perdesaan Sehat tahun 2014 dimaksudkan untuk mempersiapkan fungsi fasilitator maupun advokasi bagi mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan berbasis perdesaan terutama di 84 Kabupaten Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. Indikator ukurnya adalah ketersediaan dan berfungsinya: 1) Dokter Puskesmas dalam melaksanakan 6 kegiatan dasar puskesmas pada setiap hari kerja pada seluruh wilayah kerja Puskesmas, 2) Bidan Desa pada setiap Desa untuk melaksanakan 6 kegiatan dasar Puskesmas di wilayah kerjanya (Desa) pada setiap hari kerja, serta 3) Cakupan pelayanan 6 kegiatan dasar Puskesmas yang paling maksimal yang dapat dicapai oleh Dokter Puskesmas dan Bidan Desa di wilayah kerja masingmasing.
Untuk mememenuhi 5 pilar Perdesaan Sehat pada
Liputan Khusus satu wilayah kerja Puskesmas yang terdiri dari dua faktor dasar dan tiga faktor penentu dasar tersebut yang bekorelasi kuat terhadap pencaian misi 1) Percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar berbasis struktur penduduk dan sumber daya wilayah perdesaan, serta 2) Percepatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, membutuhkan supra sistem sistem yang paripurna. Supra sistem tersebut yang akan direpresentasikan dalam Sistem Kesehatan Nasional harus mampu mengakomodasi seluruh amanah Undang-Undang terkait kualitas kesehatan, antara lain: UndangUndang SJSN, Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Undang-Undang Kesehatan, serta merespon seluruh UU terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan Undang-Undang Daerah dan Undang-Undang Desa. SKN yang harus mampu untuk mewujudkan Hak Dasar Sehat secara berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh warga NKRI. Supra sistem tersebut sekaligus untuk merespon krisis kesehatan yang terjadi saat ini, baik rendahnya kualitas, status kesehatan dan cakupan pelayanan
kesehatan yang sangat rendah kualitasnya maupun jumlahnya dibanding negara Vietnam atau negaranegara di Asia secara umum. Supra sistem ini harus terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mengingat masih adanya peluang “bonus demografi” yang merupakan jalan keluar bagi keterjebakan Indonesia dalam kelas negara ekonomi yang berkembang tanpa kejelasan kapan menjadi negara maju. Hal ini membutuhkan kebijakan berupa Rekonstruksi Total SKN melalui Gerakan Revolusi Kesehatan bagi wujud pembangunan berwawasan kesehatan berbasis perdesaan.
Berita Keasdepan KULIAH UMUM DI FKM UNHAS Berdasarkan data World Bank (2012), Angka Kematian Ibu di Indonesia berada dibawah negara Vietnam maupun Myanmar, sedangkan Angka Kematian Bayi di Indonesia berada dibawah Vietnam maupun Filipina, demikian diungkapkan dr. Hanibal Hamidi, M.Kes (Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT) dalam Kuliah Umum di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hassanudin pada hari Senin (10/4/2014). Bertema “Perdesaan Sehat Sebagai Upaya Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan”, kuliah umum dibuka oleh Prof. Dr. dr. H. Muh. Syafar, M.S selaku Wakil Dekan FKM Unhas. Peserta yang hadir dalam kuliah umum tersebut berasal dari dosen di lingkungan FKM Unhas, mahasiswa pasca sarjana FKM Unhas, serta Kader Relawan Perdesaan Sehat Regional V (Regional Sulawesi). Kuliah umum tersebut dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat kepada dunia akademis, dalam meningkatkan peran serta dan komitmen untuk mewujudkan peningkatan percepatan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal.
KPDT EXPO 2014 KPDT EXPO, 17-20 April 2014 bertempat di Lapangan Merdeka Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Dengan tema Tema, “Dari Daerah Ke Daerah Membangun Indonesia” dan Slogan, “Bangkitlah Daerahku Bangkitlah Bangsaku”, Expo ini dibuka oleh Menteri PDT. KPDT Expo diikuti 33 stand, yang terdiri dari satnd Humas KPDT, Stand Deputi I, II, III, IV hingga V, SKPD Kabupaten Mamuju Utara, 10 Kabupaten di Sulawesi (Kabupaten Gorontalo Utara, Buton, Bondowoso, Toraja Utara, Sigi, Jeneponto, Kolako Utara, Poso, Buol dan Sangihe), serta kabupaten binaan Deputi V KPDT).
Diskusi: UU DESA Pada hari Rabu, 16 April 2014 bertempat di Merdesa Institute, Jalan Veteran Jakarta Pusat, dilaksanakan Diskusi UU Desa. Kegiatan diskusi UU Desa menurut Bapak DR. Andik Hardiyanto, selaku Direktur Merdesa Intitute, kegiatan diskusi UU Desa ini menghadirkan nara sumber Prof. Dr. Drs. H. Khasan Efendi, M.Pd sebagai Direktur Program Pasca Sarjana IPDN, dr. Hanibal Hamidi, M.Kes., sebagai Asisten Deputi Sumber Daya kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Taufik Rajen sebagai Budayawan. Tema diskusi yang diselenggrakan oleh Merdesa Institute ini adalah: UU Desa: “Masa Depan Desa Indonesia”. Kegiatan diskusi ini cukup hangat, dengan bahasan yang menarik dihadiri oleh peserta yang terdiri dari beberapa mitra Merdesa Institute.
Acara KPDT Expo ini di buka oleh Sesmen mewakili Menteri PDT. Kegiatan Expo antara lain: Sesmen KPDt dan rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Poskesdes Desa Wulai KAT (Bansos KPDT 2013), Kunker Tambak Udang Paname, Pengembangan Sapi di Kecamatan Pedongga (Bansos KPDT) dan Pengolahan kelapa dalam dan turunannya (Bansos KPDT 2013). Selain itu juga, acara Expo dimeriahkan oleh artis nasional dan lokal, lomba mewarnai untuk anak dan banddari pelajar setempat.
Berita Keasdepan
PELEPASAN RELAWAN PS REGIONAL 1 SUMATRA
Pameran Musrenbangnas 2014
Bertempat di Kantor Bappeda Propinsi Sumatera Barat, Universitas Andalas dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menggelar acara pelepasan Kader Relawan Perdesaan Sehat Regional I Sumatera tahun anggaran 2014 pada 21 April 2014. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT, Sekretaris Bappeda Propinsi Sumatera Barat, Wakil Rektor IV Universitas Andalas, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, BPM Propinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Bappeda Kabupaten Solok Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Bappeda Kabupaten Sijunjung, Sekretariat Perdesaan Sehat, serta Kader Relawan Perdesaan Sehat Regional I Sumatera.
Pameran Musrenbangnas 2014 dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 29 sampai 30 April 2014. Tema pameran tahun ini adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.
Dalam sambutan pembukaannya, Hefdi (Sekretaris Bappeda Propinsi Sumatera Barat) mengatakan apresiasinya terhadap kinerja Perdesaan Sehat di wilayah Sumatera Barat yang sudah memasuki tahun kedua. Lebih lanjut, Propinsi Sumatera Barat mendapatkan dana dekonsentrasi dari KPDT untuk menyusun Strategi Daerah (Strada) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di wilayah Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, KPDT, dr. Hanibal Hamidi, M.Kes, membawakan paparan dengan tema: “Penguatan Peran Stakeholder Kabupaten Dalam Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal”. Rendahnya capaian kinerja Prioritas Nasional 3 Kesehatan RPJMN 2010-2014 yang berkaitan dengan Angka Kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi, Angka Kelahiran Total, serta jangkauan akses air bersih, dapat berakibat pada penurunan kualitas pembangunan kesehatan secara nasional, ujar Hanibal.
Pameran Musrenbangnas 2014 ini didasarkan pada tema-tema, seperti: Sub tema I: Penyiapan Landasan Pembangunan Yangm Kokoh; Sub tema II: Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan; Sub tema III: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan; Sub tema IV: Pemerataan Pembangunan Wilayah. KPDT yang ikut pada pameran berada di sub tema IV, Pemerataan Pembangunan Wilayah, dengan Program “Capaian Pembangunan Di Daerah Tertinggal (Perdesaan Sehat)”. Pembukaan pameran Musrenbangnas 2014 dilakukan oleh Ibu Menteri PPN/Kepala Bapenas pada tanggal 29 April 2014. Selain itu, juga dilaksanakan acara diskusi interaktif dengan narasumber masing-masing perwakilan peserta pameran. Kegiatan pameran Musrenbangnas 2014 dikunjungi oleh Presiden RI pada hari Rabu tanggal 30 April 2014.
Galery Pelatihan Perdesaan Sehat 2014
Ag en d a Keg i at a n • Akhir bulan Mei 2014, akan dilaksanakan Sosialisasi Pembangunan Perdesaan Sehat Bersama POKJA PS • Awal Bulan Juni 2014 Akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Pokja PS • Awal Bulan Juni 2014 Akan dilaksanakan Kegiatan Workshop & Orientasi Konsultan Manajement Pembangunan Perdesaan Sehat (KMP)
Sekretariat Perdesaan Sehat : Jl. Veteran I No.28 Jakarta Pusat. Telp/Fax. 021-34832798 Website : www.perdesaansehat.or.id e-mail :
[email protected]
