MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PEMBANGUNAN KESEHATAN MENUJU INDONESIA SEHAT Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)
Pertemuan Koordinasi Pengelola Pendidikan Tenaga Kesehatan Jakarta, 22 - 24 April 2015
PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2010 – 2035 1971
1980
BERTAMBAH MENCAPAI 305 JUTA DI 2035 PROPORSI REMAJA BESAR PROPORSI LANJUT USIA NAIK MASUK PADA ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI
Usia produktif adalah Kelompok ‘rentan’
1. 2. 3. 4.
2010
Menkes utk Rakerkeswil Barat
TANTANGAN Ketahanan Pangan dan Energi Penyediaan lapangan kerja. Pergeseran pola penyakit dan komposisi penduduk Pelestarian Lingkungan 2
BPS, 2014
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (2007 – 2013)
73,81
73,29 72,77 72,27 Usia harapan hidup 70,07 tahun
71,76 71,17 70,59
2007
2008
2009
IPM Indonesia berada pada peringkat 5 di ASEAN
2010
2011
2012
3 8,1 tahun
Rata-rata lama sekolah 8,14 tahun
2013
Rata-rata pengeluaran per bulan Rp. 643.360
FAKTOR DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN
Pangan ( laut,darat)
Air (air bersih, sanitasi, irigasi)
Perumahan dan lingkungan sehat
Energi (fosil, terbarukan) 4
Tantangan: Agenda Pembangunan Pasca-2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
MDGs yang belum tercapai
1
Mengakhiri Kemiskinan
2
Memberdayakan Anak Perempuan, Kaum Perempuan dan Pencapaian Kesetaraan Gender
3
Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Penerapan Belajar Seumur Hidup
4
Menjamin Hidup Sehat
5
+
6
Menjamin Ketahanan Pangan dan Gizi Baik Menjamin Tersedianya Akses Air Bersih dan Sanitasi
7
Membangun Ketahanan Energi Berkelanjutan
8
Menciptakan Lapangan Kerja, Penghidupan Berkelanjutan, dan Pertumbuhan Berkeadilan
9
Mengelola Aset Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan
10
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan efektif
11
Menjamin Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Damai
12
Menciptakan Lingkungan Global yang Kondusif sebagai Katalisator Pembiayaan Jangka panjang
5
SITUASI KONDISI INDONESIA
6 Menkes utk Rakerkeswil Barat
IPKM Nasional Tahun 2013 0.0000
0.1000
0.2000
0.3000
Bali DKI Kepri Kaltim DIY Banten Jateng Riau Sumbar Jabar Lampung Sulut Sumut Jatim Indonesia Babel Jambi Bengkulu Sumsel Sulsel NTB Sultra Kalbar Gorontalo Kalteng Aceh Sulbar Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulteng Kalsel NTT Papua
0.4000
0.5000
0.6000
0.7000
0.6503
0.6085 0.6081 0.5757 0.5733 0.5682 0.5631 0.5535 0.5462 0.5458 0.5449 0.5427 0.5415 0.5411
0.5404 0.5363 0.5343 0.5328 0.5301 0.5244 0.5236 0.5161 0.5145 0.5108 0.5053 0.5051 0.4985 0.4966 0.4960 0.4937 0.4889 0.4857 0.4622 0.4387
Menkes utk Rakerkeswil Barat
7
BEBAN PENYAKIT DI INDONESIA 1990 Cedera
2000 Penyakit menular
7%
Cedera
2010
Penyakit menular
Cedera
Penyakit menular
9%
8%
33%
37%
43%
56% 49%
Penyakit tidak menular Sumber IHME: 2010
Penyakit tidak menular
58%
Penyakit tidak menular 8
TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Pencapaian MDGs dan Post 2015
Implementasi JKN
• ↙ angka kematian • ↙ angka kemiskinan • ↙ angka kesakitan
• ↗ akses pelayanan • Pelayanan yang terstruktur • Pelayanan yang efisien & efektif
Menkes utk Rakerkeswil Barat
Derajat kesehatan rakyat yg setinggitingginya
9
PROGRAM INDONESIA SEHAT
Menkes utk Rakerkeswil Barat
10
TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN YANKES
JKN
DTPK
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
PROGRAM INDONESIA SEHAT Paradigma Sehat Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat
Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI
Tanda kepesertaan KIS
12
SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT (1) NO
SASARAN
BENTUK PERUBAHAN YG DIHARAPKAN
DAMPAK
1. Menjadikan kesehatan sbg arus utama pembangunan di Indonesia 2. Meningkatkan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan
1
Penentu Kebijakan Lintas Sektor
Pemangku Kepentingan memperhatikan segi/ dampak kesehatan dari kebijakan yg diambil baik di hulu maupun di hilir
2
Tenaga kesehatan
Terlaksanakan paradigma sehat 1. Promotif preventif merupakan disetiap lini pelayanan kesehatan & aspek utama dlm setiap upaya mengupayakan agar : kesehatan (program PHBS, • Orang sehat tetap sehat/ tdk Kesling, Promkes, KIA, gizi & menjadi sakit lainnya) • Orang sakit menjadi sehat 2. Meningkatnya kemampuan nakes • Orang sakit tdk menjadi lebih sakit dlm hal promosi & prevensi Menkes utk Rakerkeswil Barat
13
SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT (2) NO
SASARAN
BENTUK PERUBAHAN YG DIHARAPKAN
3
Institusi Kesehatan
Penerapan standar mutu & standar tarif dlm pelayanan kpd masyarakat
4
Masyarakat Masyarakat harus merasa bahwa kesehatan adalah harta berharga yg harus dijaga
DAMPAK
1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 2. Berkompetisi lebih “fair” dlm soal mutu & tarif di dalam memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat
1. Terlaksananya PHBS di keluarga & masyarakat 2. Masyarakat aktif sbg kader & terlaksananya Kegiatan pemberdayaan masyarakat (Posyandu, Poskesdes, Posbindu, Desa Siaga dll) Menkes utk Rakerkeswil Barat 14
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
PENINGKATAN AKSES
PENINGKATAN MUTU
REGIONALISASI RUJUKAN
a) Pemenuhan tenaga b) Peningk sarana pelayanan primer c) Pemenuhan prasarana pendukung d) Inovasi pelayanan di terpencil & sangat Terpencil
a) Penyediaan NSPK/SOP b) Peningkatan kemampuan nakes c) Program Dokter Layanan Primer d) Program Akreditasi FKTP
a) Sistem Rujukan Regional dan Provinsi b) Sistem Rujukan Nasional
Menkes utk Rakerkeswil Barat
PENGUATAN DINKES KAB/KOTA, PROVINSI
a) Sosialisasi b) Advokasi
c) Capacity Building
DUKUNGAN LINTAS SEKTOR
a) Dukungan Regulasi b) Dukungan Infrastruktur (transportasi, listrik, air, komunikasi)
c) Dukungan pendanaan
15
SDM Kesehatan di Indonesia dalam Peta Global Who Report Year 2006
Perbandingan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Antar Negara Asean Singapura
1.92
Brunei
1.36
Vietnam
1.22
Malaysia
1.20
Filipina
1.15
Myanmar
0.50
Thailand
0.41
Indonesia
0.38
Kamboja
0.23
Laos
0.19 0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Sumber: Kemenkes 2013 dan WHO Global Health Observatory Data Repository
Indonesia termasuk negara yg mengalami krisis Nakes, dengan rasio dibawah minimal threshold 2,3 nakes (dokter, perawat, bidan) per 1000 penduduk
TREND KENAIKAN RASIO NAKES PER 1000 PENDUDUK 3.5 3
2.92
2.5 2.25
2.39
2.06
2 1.5 1.19 1
0.95
0.5 0 2006
2011
2012
2013
2014
2015
PERMASALAHAN TENAGA KESEHATAN Jumlah & Jenis Tenaga Kesehatan masih kurang Mutu atau kualitas yang belum memadai Mis-match/ketidak sesuaian antara supply & demand
Distribusi Tenaga Kesehatan yang tidak merata Pemberdayaan belum optimal
Tingkat kebetahan/retensi tenaga kesehatan rendah terutama di daerah DTPK
ISU TERKAIT SDM KESEHATAN Nakes per 100.000 penduduk
1.Jumlah masih kurang, dari 9.655 Puskesmas: • 804 puskesmas tanpa dokter
Jenis
Status
Target 2019
Dokter Umum
39,5
45
• 4.233 puskesmas tanpa tenaga asisten apoteker
Dokter Gigi
4,3
13
• 5.244 puskesmas tanpa tenaga analis
Perawat
89,9
180
• 2.850 puskesmas tanpa tenaga gizi
2.Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu Bidan 49,9 120 akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes 3.Mutu belum memadai (November 2013) 4. Sebaran SDM Kesehatan Tahun 2013 Ners
D3 D3 Keperawatan Kebidanan
Rata2
48.0
43.0
41.1
Tertinggi
77.8
73.3
72.2
Terendah
13.3
10.0
7.8
Skor 44.0 kelulusan
37.5
40.1
Lulus
63.0 %
67.5 %
53.5%
dr
drg
65.8
62.0
53.8
71.3 % 76.0%
19
Rasio Nakes : 100.000 Penduduk Tahun 2014 Jenis Tenaga Kesehatan
No
Rasio Nasional 2014
Tertinggi
Terendah
1
Dokter Spesialis
10,3
DKI Jakarta (54,2)
NTT (1,8)
2
Dokter
39,5
DKI Jakarta (157,5)
Sulbar(9,3)
3
Dokter Gigi
10,1
DKI Jakarta (51,4)
Papua (2,9)
4
Bidan
98,4
Aceh (345,8)
Malut (1,1)
5
Perawat
100,6
Sulsel (323,7)
Jawa Timur (22,7)
6
Gizi
8,1
Gorontalo (41,3)
Jawa Timur(1,3)
7
Kesehatan Masyarakat
9,4
Aceh (43,1)
Jawa Barat(1,0)
8
Kesehatan Lingkungan
4,3
Sultra (28,3)
Malut (-)
Sumber: KKI,MTKI, Sekret BBPSDMK, dan Ditjen BUK, 2014
20
SINKRONISASI SUPPLY-DEMAND SDMK SUPPLY tenaga kesehatan
Penyediaan tenaga kesehatan melalui proses pendidikan
Pasar tenaga kesehatan
Sistem Pendidikan
Sistem Kesehatan
Demand tenaga kesehatan Penyediaan pelayanan kesehatan
Demand pelayanan kesehatan
Demand tenaga kesehatan
Kebutuhan pelayanan kesehatan
Kebutuhan tenaga kesehatan
Masyarakat
Note: Modifikasi dari Lancet 2012
HARMONISASI SISTEM PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN
Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat
KONTEKS NASIONAL
Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Kesiapan Kolaborasi Pelayanan
Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang
Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan
Kolaborasi Pelayanan
Tenaga Kesehatan
Pendidikan Inter-Profesi
KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL
Memperkuat Sistem Kesehatan
Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan
Pelayanan Kesehatan yang Optimal
Isu Pokok Pendidikan Tenaga Kesehatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Integrasi PT- Wahana Pendidikan Pembiayaan pendidikan Seleksi mahasiswa Kuota mahasiswa Uji kompetensi Sistem penjaminan mutu Standar nasional pendidikan tinggi Afirmasi (untuk mendukung pemerataan distribusi Nakes)
“Nusantara Sehat” • Intervensi berbasis-tim di layanan kesehatan primer •48 Kabupaten, 120 Puskesmas
Menkes utk Rakerkeswil Barat
Terpencil, perbatasan dan kepulauan 24
TEAM BASE TUJUAN Memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau remote area Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan Menangani masalah kesehatan sesuai kebutuhan daerah Meningkatkan retensi nakes yg bertugas Penggerakkan pemberdayaan masyarakat Pelayanan terintegrasi Peningkatan & pemerataan pelayanan
SASARAN • Terpenuhinya nakes di PKM • Meningkatnya PKM yg terpenuhi nakes minimal 5 jenis • Terselenggaranya manajemen PKM • Meningkatnya upaya yakesdas di wilker PKM • Tercapainya target cakupan program PKM
RENCANA PENEMPATAN NAKES DENGAN TEAM BASED TAHUN 2015 – 2019 NUSANTARA SEHAT Tahun
Jml Prov
Jml Kab/ Kota
Jml Puskesmas
Jml Nakes (K)
2015
16
44
120
960
2016
17
54
130
1040
2017
18
59
140
1120
2018
19
64
150
1200
2019
20
69
160
1280 26
SEBARAN 120 PUSKESMAS PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR 16 PROPINSI, 48 KABUPATEN/KOTA 1 kab/kot, 12 PKM 5 kab/kot, 14 PKM
2 Kab/kot, 3 PKM 5 Kab/Kot, 7 PKM
4 kab/kot, 9 PKM
3 kab/kot, 4 PKM 1 kab/kot, 1 PKM
1 kab/kot, 3 PKM
5 Kab/Kot 6 PKM
1 Kab/kot, 1 PKM 3 kab/kot, 12 PKM
1 Kab/Kot, 1 PKM
6 kab/kot, 24 PKM
110 RS RUJUKAN REGIONAL
RS RUJUKAN REGIONAL (= 110 RS)
Menkes utk Rakerkeswil Barat
RS KELAS A
3 RS
RS KELAS B
48 RS
RS KELAS C
52 RS
RS KELAS D
7 RS 28
14 RS RUJUKAN NASIONAL DAN 20 RS RUJUKAN PROVINSI
Menkes utk Rakerkeswil Barat
29
KARTU TANDA PESERTA YG BERLAKU SAAT INI
*) Sambil proses penggantian kartu berlangsung, Kartu identitas kepesertaan JKN tetap berlaku 30
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INTEGRASI BEBERAPA SKEMA JAMINAN KESEHATAN MENJADI JKN (1 JANUARI 2014) Askes (PNS, Pens PNS) Jamsostek (Pekerja sektor formal) Jamkesmas (penduduk miskin) Jamkesda TNI/Polri
16,3 Juta
8,1 Juta
86,4 Juta 4,2 Juta
4,5 Juta
Pool tunggal, Pembayar tunggal: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dikelola oleh BPJS Kesehatan
Semua masyarakat Indonesia berhak mendapat JKN untuk mencapai tujuan Pelayanan Universal pada 2019. Program JKN merupakan loncatan besar untuk penyatuan (pooling) dana
PERLUASAN PESERTA 2015 & PROYEKSI KEPESERTAAN 2014-2019 RINCIAN KEGIATAN
NO
1.
TAMBAHAN PBI JKN KIS 2015
a. Bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI
JUMLAH
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK & TARGET Proyeksi Jumlah Penduduk dan Target Peserta JKN 2014-2019 PESERTA JKN 2014-2019
1.831.816 jiwa
950.400 jiwa
b. Narapidana/tahana n miskin
32.409 jiwa
c. PMKS
849.007 jiwa
2.
BESARAN PREMI/ IURAN PER ORANG
Rp. 19.225,-
3.
ALOKASI ANGGARAN PBI JKN KIS DARI APBN-P 2015 (point 1 x point 2 x 12 bln)
Rp. 422.6 milyar
Supply Side Readiness
Tahun %-peserta 2014 51% 2015 60% 2016 70% 2017 80% 2018 90% 2019 95%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Penduduk (Jiwa) 252,164,800 255,461,700 258,705,000 261,890,900 265,015,300 268,074,600 Peserta JKN(Jiwa) 128,000,000 153,277,020 181,093,500 209,512,720 238,513,770 254,670,870 32
SINERGI DAN HARMONISASI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN Pemerintah Prov – Kab/Kota
Nilai Sosial Bersama komunitas Masyarakat Madani
Sektor Swasta Menkes utk Rakerkeswil Barat
33
• Promosi Djamoe • Perlindungan produk makanan import • Pengaturan bahan berbahaya untuk makanan dan minuman • Koordinasi perdagangan barang dan jasa → MEA
1. 2. 3. 4.
sosialisasi JKN Team Base Puskesmas bergerak Pembangunan puskesmas di 50 wilayah PP yg terkait SPM bid kesehatan Integrasi data adm kependudukan
5. 6. 1. Dokter Layanan Primer
2. dr. Spesialis 3. Riset bidang kesehatan 4. Pengembangan Tri Dharma PT 5. Akreditasi PT
KEMENDAG
KEMENDAGRI
KEMITRAAN Pengarusutaman Kesehatan dalam Pembangunan
KEMKOMINFO
1. SIK dgn pemanfaatan Nusantara Internet eXchange (NIX) 2. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (nomor panggil 119) 3. Tenaga IT di Kemkes 4. Assessment aplikasi pendukung pelayanan publik
KEMENRISTEK DIKTI
KEM DESA,PDT
KEMENDIKDASMEN
1. 1.
2. 3. 4. 5.
Materi PHBS untuk guru Revitalisasi UKS GERAKAN PMT-AS Paket kegiatan rutin anak sekolah Regulasi pendirian SMK
KEMEN PU & PR
1. 2. 3. 4.
Akses ke fasyankes Primer Saran air bersih dan sanitasi Perumahan untuk Nakes Pembangunan kawasan kumuh dengan program Kesehatan
2. 3.
Infrastruktur pendukung (bangunan fisik, jalan, air bersih, sarpras komunikasi) Sistem keamanan secara khusus untuk wilayah perbatasan Bidang usaha kecil yg terjamin & sehat untuk wilayah transmigrasi baru. 34
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES • Terdapat 38 Poltekkes dengan 2500 dosen, dan 22 000 mahasiswa. Peningkatan PJJ;
• Prioritas pengembangan program studi sesuai kebutuhan jenis tenaga kesehatan yang langka dan strategis; • Center of Excellent pendidikan tenaga kesehatan; • Lulusan mampu dan siap ditempatkan sesuai kebutuhan nasional.
DUKUNGAN MENRISTEKDIKTI 1. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) yang diselenggarakan pemerintah sesuai dengan Permendikbud Nomor 108 Tahun 2013; 2. Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan (bea siswa) Bidik Misi, sesuai dengan Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 meliputi bantuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA/sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi; 3. Bentuk bantuan lain seperti tugas belajar bagi dosen, hibah kompetitif untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, hibah untuk pelatihan serta hibah kompetitif bagi mahasiswa
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN • UU 36 ttg Tenaga Kesehatan mengatur kualifikasi minimum tenaga kesehatan adalah Diploma III dengan masa transisi 6 tahun • Masih terdapat banyak tenaga kesehatan yang belum Diploma III • Akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan • Pemerintah merancang program percepatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum Diploma III • Dibutuhkan komitmen semua pihak, termasuk Poltekkes Kemenkes • Kemenkes membuat MoU dengan Kemenristek dan Pendidikan Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
39
