PEMBANGUNAN KESEHATAN MENUJU INDONESIA SEHAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBANGUNAN KESEHATAN MENUJU INDONESIA SEHAT Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) MENTERI KESEHATAN

disampaikan pada

RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL REGIONAL BARAT Batam , 4 Maret 2015

1

PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2010 – 2035 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BERTAMBAH •Mencapai 305 juta di 2035 •Proporsi remaja besar •Proporsi lanjut usia naik

1971

1980

MASUK PADA ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI

•

2010

Usia produktif adalah Kelompok ‘rentan’

• •

•

TANTANGAN Ketahanan Pangan dan Energi Penyediaan lapangan kerja. Pergeseran pola penyakit dan komposisi penduduk Pelestarian Lingkungan 2

MDGS YANG BELUM TERCAPAI


+

TANTANGAN: AGENDA PEMBANGUNAN PASCA-2015 1

Mengakhiri Kemiskinan

2

Memberdayakan Anak Perempuan, Kaum Perempuan dan Pencapaian Kesetaraan Gender

3

Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Penerapan Belajar Seumur Hidup

4

Menjamin Hidup Sehat

5 6

Menjamin Ketahanan Pangan dan Gizi Baik Menjamin Tersedianya Akses Air Bersih dan Sanitasi

7

Membangun Ketahanan Energi Berkelanjutan

8

Menciptakan Lapangan Kerja, Penghidupan Berkelanjutan, dan Pertumbuhan Berkeadilan

9

Mengelola Aset Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan

10

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan efektif

11

Menjamin Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Damai

12

Menciptakan Lingkungan Global yang Kondusif sebagai Katalisator Pembiayaan Jangka panjang

3

SITUASI KONDISI INDONESIA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

4 Menkes utk Rakerkeswil Barat


PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT 1990, 2010 DAN 2015 DI INDONESIA

BEBAN PENYAKIT DI INDONESIA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

1990 Cedera

2010

2000 Penyakit menular

Cedera

7%

Penyakit menular

Cedera

Penyakit menular

9%

8%

33% 37%

43%

56% 49%

Penyakit tidak menular

Sumber IHME: 2010


58%


TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Pencapaian MDGs dan Post 2015

Implementasi JKN

• ↙ angka kematian • ↙ angka kemiskinan • ↙ angka kesakitan

• ↗ akses pelayanan • Pelayanan yang terstruktur • Pelayanan yang efisien & efektif

Derajat kesehatan rakyat yg setinggitingginya

7

RAKERKESNAS WILAYAH BARAT 14 PROVINSI Sumatera, Banten, DKI, Jabar, dan Jateng


• • • •

Populasi: hampir 65% penduduk Indonesia Mobilitas penduduk tinggi Akses & informasi lebih baik Tingkat pendidikan baik

• Nakes secara kuantitatif memadai, namun pemerataan & pendayagunaan belum optimal • Masih terdapat disparitas akses antar provinsi terhadap pelayanan kesehatan

Alamat website gis : http://gis.depkes.go.id

IPKM Nasional Tahun 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

0,0000

Bali DKI Kepri Kaltim DIY Banten Jateng Riau Sumbar Jabar Lampung Sulut Sumut Jatim Indonesia Babel Jambi Bengkulu Sumsel Sulsel NTB Sultra Kalbar Gorontalo Kalteng Aceh Sulbar Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulteng Kalsel NTT Papua

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,6503

0,6085 0,6081 0,5757 0,5733 0,5682 0,5631 0,5535 0,5462 0,5458 0,5449 0,5427 0,5415 0,5411

0,5404

0,5363 0,5343 0,5328 0,5301 0,5244 0,5236 0,5161 0,5145 0,5108 0,5053 0,5051 0,4985 0,4966 0,4960 0,4937 0,4889 0,4857 0,4622 0,4387

0.0000 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000

DKI Kepri

0.6085 0.6081

Banten

0.5682

Jateng

0.5631

Riau

0.5535

Sumbar

0.5462

Jabar

0.5458

Lampung

0.5449

Sumut

0.5415

Babel

0.5363

Jambi

0.5343

Bengkulu

0.5328

Sumsel

0.5301

Aceh Indonesia

0.5051 0.5404 9

POSISI INDIKATOR PROVINSI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Peringkat 2

Peringkat 1

Terbawah

Peringkat 9

KELOMPOK INDIKATOR

KEP.RIAU

DKI JAKARTA

ACEH

SUMATERA UTARA

NASIONAL

Kesehatan Balita

0.6952

0,7170

0,6037

0,6040

0,6114

Kesehatan Reproduksi

0.4885

0,5127

0,4327

0,4728

0,4756

Pelayanan Kesehatan

0.5190

0,5187

0,4333

0,3416

0,3808

Perilaku Kesehatan

0.3859

0,4062

0,3225

0,3493

0,3652

Penyakit Tidak Menular

0.6798

0,5616

0,6259

0,6478

0,6267

Penyakit Menular

0.8030

0,7109

0,6973

0,7961

0,7507

Kesehatan Lingkungan

0.6850

0,8328

0,4200

0,6011

0,5430 10


PROGRAM INDONESIA SEHAT

11

VISI DAN MISI PRESIDEN TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA PINTAR

PROGRAM INDONESIA SEHAT

PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA

PARADIGMA SEHAT

PENGUATAN YANKES

JKN

DTPK

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN


PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Paradigma Sehat Program

• Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat

Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan

continuum of care Intervensi berbasis risiko kesehatan (health risk)

JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS

13

PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Status Awal

Target 2019

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

346 (SP 2010)

306

b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

32 (2012/2013)

24

c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

19,6 (2013

17,0

d.

32,9 (2013)

28,0

297 (2013)

245

b. Prevalensi HIV (persen)

0,46 (2014)

<0,50

c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria

212 (2013)

300

d. tekanan darah tinggi (persen)

25,8 (2013)

23,4

e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15,4 (2013)

15,4

f.

7,2 (2013)

5,4

No 1

Indikator Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat a.

2

Prevalensi stunting (pendek dan sangat baduta (bawah dua tahun) (persen)

pendek) pada anak

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular a.

Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun

PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

No 3

Indikator

Target 2019

0 (2014)

5.600

10 (2014)

481

71,2 (2013)

95

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan a.

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional c. Presentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 4

Status Awal

Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan a.

Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen)

51,8 (Oktober 2014)

Min 95

b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan

1.015 (2013)

5.600

c. Persentase RSU kabupaten/kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis

25 (2013)

60

75,5 (2014)

90,0

92 (2014)

94

d. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas e. Persentase obat yang memenuhi syarat


PARADIGMA SEHAT

16

SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT (1) MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NO SASARAN

BENTUK PERUBAHAN YG DIHARAPKAN

DAMPAK

1

Penentu Kebijakan  Lintas Sektor

Pemangku Kepentingan memperhatikan segi/ dampak kesehatan dari kebijakan yg diambil baik di hulu maupun di hilir

1.Menjadikan kesehatan sbg arus utama pembangunan di Indonesia 2.Meningkatkan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan

2

Tenaga kesehatan

Terlaksanakan paradigma sehat disetiap lini pelayanan kesehatan & mengupayakan agar : • Orang sehat tetap sehat/ tdk menjadi sakit • Orang sakit menjadi sehat • Orang sakit tdk menjadi lebih sakit

1.Promotif preventif merupakan aspek utama dlm setiap upaya kesehatan (program PHBS, Kesling, Promkes, KIA, gizi & lainnya) 2.Meningkatnya kemampuan nakes dlm hal promosi & prevensi 17

SASARAN PERUBAHAN PARADIGMA SEHAT (2) MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NO

SASARAN

BENTUK PERUBAHAN YG DIHARAPKAN

DAMPAK

3

Institusi Penerapan standar mutu & Kesehatan standar tarif dlm pelayanan kpd masyarakat

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 2. Berkompetisi lebih “fair” dlm soal mutu & tarif di dalam memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat

4

Masyarakat Masyarakat harus merasa bahwa kesehatan adalah harta berharga yg harus dijaga

1.Terlaksananya PHBS di keluarga & masyarakat 2.Masyarakat aktif sbg kader & terlaksananya Kegiatan pemberdayaan masyarakat (Posyandu, Poskesdes, 18 Posbindu, Desa Siaga dll)


PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN

19

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PENINGKATAN AKSES

PENINGKATAN MUTU

REGIONALISASI RUJUKAN

a) Pemenuhan tenaga b)Peningkatan sarana pelayanan primer c) Pemenuhan prasarana pendukung d)Inovasi pelayanan di terpencil & sangat Terpencil

a) Penyediaan NSPK/SOP b) Peningkatan kemampuan nakes c) Program Dokter Layanan Primer d) Program Akreditasi FKTP

a) Sistem Rujukan Regional dan Provinsi b) Sistem Rujukan Nasional

PENGUATAN DINKES KAB/KOTA, PROVINSI a) Sosialisasi b) Advokasi

c) Capacity Building

DUKUNGAN LINTAS SEKTOR a) Dukungan Regulasi

b)Dukungan Infrastruktur (transportasi, listrik, air, komunikasi) c) Dukungan pendanaan

20


LOKASI 149 KAB/KOTA TERPILIH PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Jumlah Provinsi Jumlah kab/kota DTPK Jumlah Kab/Kota Prioritas Perbatasan Jumlah Kab/Kota Prioritas MDG's Jumlah Kab/Kota dengan IPKM Rendah (SD -1)

: : : :

27 99 48 64

Jumlah Puskesmas di 149 Kab/Kota terpilih : 3.525 - Puskesmas Rawat Inap : 1.150, - Puskesmas Non Rawat Inap : 2.375 - Jumlah Puskesmas di daerah prioritas : 124 : 51 yang berbatasan dengan negara tetangga Menkes utk Rakerkeswil Barat

: 21


Terpencil, perbatasan dan kepulauan

“Nusantara Sehat” • Intervensi berbasis-tim di layanan kesehatan primer • 44 Kabupaten, 120 Puskesmas 22


RENCANA PENEMPATAN NAKES DENGAN TEAM BASED TAHUN 2015 – 2019 NUSANTARA SEHAT

Tahun

Jml Prov

Jml Kab/ Kota

Jml Puskesmas

Jml Nakes (K)

2015

16

44

120

960

2016

17

54

130

1040

2017

18

59

140

1120

2018

19

64

150

1200

2019

20

69

160

1280

23

110 RS RUJUKAN REGIONAL MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

RS RUJUKAN REGIONAL (= 110 RS) RS KELAS A

3 RS

RS KELAS B

48 RS

RS KELAS C

52 RS

RS KELAS D

7 RS

24


14 RS RUJUKAN NASIONAL DAN 20 RS RUJUKAN PROVINSI

25


PEMANTAPAN JKN

Menkes utk Rakerkeswil Barat

26

INTEGRASI DARI BEBERAPA SKEMA JAMINAN KESEHATAN MENJADI JKN (1 JANUARI 2014) MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Askes (PNS, Pens PNS) Jamsostek (Pekerja sektor formal) Jamkesmas (penduduk miskin) Jamkesda TNI/Polri

16,3 Juta

8,1 Juta

86,4 Juta 4,2 Juta

4,5 Juta

Pool tunggal, Pembayar tunggal: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dikelola oleh BPJS Kesehatan

Semua masyarakat Indonesia berhak mendapat JKN untuk mencapai tujuan Pelayanan Universal pada 2019. Program JKN merupakan loncatan besar untuk penyatuan (pooling) dana

KARTU TANDA PESERTA JKN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

*) Sambil proses penggantian kartu berlangsung, Kartu identitas kepesertaan JKN tetap berlaku 28


PERLUASAN PESERTA 2015 & PROYEKSI KEPESERTAAN 2014-2019

NO

RINCIAN KEGIATAN

1.

TAMBAHAN PBI JKN KIS 2015

JUMLAH

Proyeksi Jumlah Penduduk dan Target Peserta JKN 2014-2019

1.831.816 jiwa

a. Bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI

950.400 jiwa

b. Narapidana/tahanan miskin

32.409 jiwa

c. PMKS

849.007 jiwa

2.

BESARAN PREMI/ IURAN PER ORANG

Rp. 19.225,-

3.

ALOKASI ANGGARAN PBI JKN KIS DARI APBNP 2015 (point 1 x point 2 x 12 bln)

Rp. 422.6 milyar

Supply Side Readiness

Tahun %-peserta 2014 51% 2015 60% 2016 70% 2017 80% 2018 90% 2019 95%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Penduduk (Jiwa) 252,164,800 255,461,700 258,705,000 261,890,900 265,015,300 268,074,600 Peserta JKN(Jiwa) 128,000,000 153,277,020 181,093,500 209,512,720 238,513,770 254,670,870

29


POTENSI FRAUD DALAM JKN & UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENINDAKAN

BPJS Kesehatan

Pemetaan Potensi

Membangun Program Pencegahan

BPJSK: Evaluasi PKS Aparat hukum

Deteksi, Pengawasan dan Evaluasi

Penindakan

Kemenkes, Dinkes (BUK, Itjen, P2JK)

Kemenkes: Itjen


ARAHAN

Menkes utk Rakerkeswil Barat

31

FAKTOR DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Pangan ( laut,darat)

Air (air bersih, sanitasi, irigasi)

Perumahan dan lingkungan sehat

Energi (fosil, terbarukan) 32


SINERGI DAN HARMONISASI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

Pemerintah Prov – Kab/Kota

Nilai Sosial Bersama komunitas Sektor Swasta

Masyarakat Madani 33


• Promosi Djamoe • Perlindungan produk makanan import • Pengaturan bahan berbahaya untuk makanan dan minuman • Koordinasi perdagangan barang dan jasa → MEA

1. 2. 3. 4.

KEMENDAGRI

5. 6.

sosialisasi JKN Team Base Puskesmas bergerak Pembangunan puskesmas di 50 wilayah PP yg terkait SPM bid kesehatan Integrasi data adm kependudukan

KEMKOMINFO

1. 2. 3. 4. 5.

Materi PHBS untuk guru Revitalisasi UKS GERAKAN PMT-AS Paket kegiatan rutin anak sekolah Regulasi pendirian SMK

KEMENDAG

KEMITRAAN Pengarusutaman Kesehatan dalam Pembangunan

1. SIK dgn pemanfaatan Nusantara Internet eXchange (NIX) 2. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (nomor panggil 119) 3. Tenaga IT di Kemkes 4. Assessment aplikasi pendukung pelayanan publik

KEM DESA,PDT KEMENDIKDASMEN 1. 1. 2. 3. 4.

Akses ke fasyankes Primer Saran air bersih dan sanitasi Perumahan untuk Nakes Pembangunan kawasan kumuh dengan program Kesehatan

KEMEN PU & PR

2. 3.

Infrastruktur pendukung (bangunan fisik, jalan, air bersih, sarpras komunikasi) Sistem keamanan secara khusus untuk wilayah perbatasan Bidang usaha kecil yg terjamin & sehat untuk wilayah transmigrasi baru.

KETERSEDIAAN DAN TATA KELOLA OBAT-PERBEKKES


KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT PELAYANAN DASAR Pemerinta h Pusat

MONITORING & EVALUASI

Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Pemerintah Daerah Provinsi

FARMASI, ALKES, MAKANAN

PEMBERDAYAAN MASY.

UPAYA KESEHATAN

SDM KESEHATAN

PENGGUNAAN

TATA KELOLA OBATPERBEKKES TERPADU

PEMILIHAN / SELEKSI

PERENCANAAN

- LP-LPO - E-logistic

DISTRIBUSI KETERSEDIAAN OBAT: - Pusat: Obat Program Nasional - Pemda: Obat PKD dan obat program nasional (dalam kondisi tertentu)

PENGADAAN

SAKA BAKTI HUSADA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

> 20 juta anggota Pramuka sebagai agent of change di kalangan kaum muda. Entry Point pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

36

LANGKAH – LANGKAH MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

1. PAHAMI secara utuh konsep pembangunan nasional dan pembangunan kesehatan 2. SINKRONISASI dan SINERGIKAN sumberdaya pembangunan Nasional dan Daerah sesuai kewenangan yang ada. 3. Cari PELUANG – KESEMPATAN untuk pengembangan INOVASI pendayagunaan sumberdaya yang ada. 4. Semangat MELAYANI dan INTEGRITAS PROFESI Kesehatan; hindari FRAUD dan pastikan TATAKELOLA PROGRAM, TATAKELOLA KEUANGAN dilakukan dengan BAIK dan BENAR. 5. Jadikan SPM sebagai acuan penetapan target pembangunan kesehatan daerah. 37


38

PEMBANGUNAN KESEHATAN MENUJU INDONESIA SEHAT

Recommend Documents